Musni Umar, Ph.D

Membangun Citra Positif Satpol PP di Tengah Masyarakat DKI Jakarta

Oleh Musni Umar, Ph.DDirektur dan Peneliti Sosial The Institute for Social

Empowerment and Democracy (INSED)

Pengantar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selama ini citranya sangat

negatif di tengah-tengah masyarakat. Kurang baiknya citra Satpol PP ditengah-tengah masyarakat, setidaknya disebabkan oleh lima faktor. Ini persepsi masyarakat terhadap Satpol PP.

Pertama, sering berlaku semena-mena terhadap warga. Akibatnya muncul antipasti masyarakat terhadap Satpol PP, sehingga YLBHI merespon dengan membuat Website “Negara Bebas Satpol PP”.

Kedua, suka menggusur PKL dengan kekerasan. Akibatnya PKL menganggap Satpol PP sebagai musuh yang harus dilawan. Karena dianggap musuh, maka PKL melakukan perlawanan dengan kekerasan ketika dilakukan penertiban, sehingga selalu terjadi bentrokan pisik antara PKL dan Satpol PP.

Satpol PP Dianggap Semena-mena

Mahasiswa dan Warga Menolak Penggusuran

Satpol PP Menggusur PKL

Ketiga, Satpol PP sering berlaku brutal, suka main pukul kalau melakukan penertiban, sehingga pernah Koran Pos Metro membuat judul “Kami Nggak Suka Satpol PP.

Keempat, dinilai arogan, sombong dan tidak manusiawi. Hal itu tercermin dari reaksi masyarakat dalam kasus kerusuhan Koja 14 April 2010 yang dipicu oleh rencana eksekusi tanah kawasan makam Mbah Priok yang ada di dalam area Terminal Peti Kemas Tanjung Priok. Tindakan ini ditentang oleh warga yang kemudian berubah menjadi bentrokan antara warga dengan Satpol PP.

Kelima, masyarakat sudah telanjur antipati kepada Satpol PP. Apapun yang dilakukan Satpol PP selalu dinilai negatif. Merajalelanya ketidak-sukaan masyarakat terhadap Satpol PP banyak disebabkan oleh pemberitaan media yang tidak jarang bias dan memojokkan Satpol PP.

Satpol PP Dianggap Preman

Kemarahan Publik diekspresikan melalui media sosial

Apa yang Harus Dilakukan Satpol PP?

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta menyadari buruknya opini publik terhadap Satpol PP, sehingga diperlukan adanya perubahan untuk membangun citra positif Satpol PP di tengah-tengah masyarakat DKI Jakarta.

Paling tidak harus dilakukan dua hal untuk membangun citra positif Satpol PP ditengah-tengah masyarakat DKI Jakarta. Pertama, pembenahan internal Satpol PP yang meliputi:

1) Perubahan mindset yaitu cara berpikir pimpinan dan seluruh anggota Satpol PP. Cara berpikir yang benar akan melahirkan tindakan (action) yang benar dan bisa meraih simpati dari masyarakat dalam melaksanakan fungsi dan tugas Satpol PP. Perubahan mindset harus disertai perubahan cara pendekatan (approach) untuk membantu Gubernur Kepala Daerah dalam menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur

sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat melakukan kegiatannya dengan aman. Dengan

demikian, diharapkan Satpol PP lebih mudah menjalankan tugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda), dan Peraturan Gubernur Kepala Daerah.

Perubahan Mindset Satpol PP

2) Perubahan pendekatan (approach) dari physical approach (pendekatan pisik) kepada human approach (pendekatan kemanusiaan) dengan lobby, silaturrahim dan dialog. Gubernur Jokowi telah mempraktikan human approach di Solo untuk menegakkan Perda dan Perwal di Solo. Dalam human approach tidak hanya penegakan Perda dan Pergub, tetapi juga way out dari setiap pelaksanaan Perda dan Pergub. Misalnya penggusuran PKL, jangan hanya menggusur, tetapi juga menyediakan tempat mereka berdagang di gedung yang sudah dibangun Pemprov DKI Jakarta.

3) Perubahan budaya (cultural change). Dampak positif yang bakal dicapai dari perubahan mindset (cara berpikir dan nawaitu) serta cara pendekatan dalam menegakkan Perda dan Pergub, akan melahirkan budaya baru yang jauh dari praktik kekerasan (non violence) dalam melaksanakan tugas Satpol PP.

Satpol PP Human Approach

Kedua, pendidikan, penyadaran dan ketaatan hukum masyarakat. Harus diakui bahwa seringnya terjadi bentrokan pisik antara warga dengan Satpol PP, tidak bisa sepenuhnya disalahkan kepada Satpol PP. Masyarakat juga memiliki andil terpuruknya citra Satpol PP di mata publik.

Hal tersebut banyak disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat DKI Jakarta, maka harus dilakukan berbagai upaya. Pertama, pendidikan dini kepada anak-anak pentingnya displin dan taat hukum. Ini harus dimulai dari keluarga sejak dini di rumah tangga, TK, SD, SMP dan SMA. Kedua, para pemimpin formal dan informal harus memberi contoh teladan dalam hidup disiplin dan taat hukum. Ketiga, pemimpin pemerintahan di pusat dan daerah, penegak hukum dan para pejabat Negara harus taat hukum dan mengamalkannya dalam seluruh aspek hidup berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, diharapkan akan dicontoh, ditiru dan diikuti oleh masyarakat luas khususnya di DKI Jakarta. Keempat, kampanye terus-menerus pentingnya disiplin, sadar dan taat hukum.

Dengan semakin tumbuhnya kesadaran hukum dan taat hukum masyarakat DKI Jakarta, maka secara otomatis akan memberi dampak positif dan kemudahan bagi pelaksanaan tugasa Satpol PP dalam upaya mewujudkan Perda DKI dan Pergub DKI di seluruh aspek di DKI Jakarta

Satpol PP Yang Manusiawi

Soliditas, Integritas dan Masa Depan

Untuk meningkatkan dam mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP

yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur.

Berdasarkan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 148) bahwa Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah (Perda), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.

Dengan demikian, kelembagaan Satpol PP DKI Jakarta dianggap cukup kredibel untuk mengemban tugas dan tanggung jawab sesuai PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2010 yaitu

Masa Depan Anggota Satpol PP

Pengertian (Pasal 3) (1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Untuk bisa mewujudkan tugas dan tanggung jawab Satpol PP sebagaimana dikemukakan diatas, maka soliditas kelembagaan dan seluruh anggota Satpol PP merupakan condition sine quanon. Disamping itu, integritas para anggotanya sangat diperlukan, karena tugas yang diemban tidaklah ringan.

Disinilah pentingnya pembinaan yang berkelanjutan bagi seluruh anggota Satpol PP. Dalam pembinaan satpol PP tidak boleh dilupakan faktor kesejahteraan para anggota dan masa depan mereka.

Untuk membangun kesejahteraan para anggota Satpol PP dan masa depan mereka, dapat ditempuh berbagai upaya dan langkah strategis. Pertama, mereka didorong dan dibantu untuk melanjutkan pendidikan S1, S2 dan seterusnya. Kedua, mereka didorong dan dibantu untuk mengikuti pendidikan dan latihan ketrampilan teknis (Diklat) dalam bidang-bidang yang diminati. Ketiga, setelah mengabdi beberapa tahun lamanya sebagai anggota Satpol PP harus diarahkan: 1) Menjadi PNS DKI jika memungkinkan. 2) Menjadi pegawai BUMD dilingkungan Pemda DKI. 3) Menjadi pelaku bisnis (usahawan). 4) Menjadi pegawai swasta diberbagai perusahaan yang bermitra dengan Pemprov DKI Jakarta.

Saya nkan dan mendorong supaya anggota Satpol PP didorong, dibina, diberdayakan dan dimajukan menjadi usahawan yang mumpuni untuk menjadi pilar kemajuan DKI Jakarta dan bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi.

Pembinaan karir dan jaminan masa depan bagi mereka sangat penting, karena hal itu akan menimbulkan semangat dan etos kerja yang tinggi bagi mereka untuk mengemban tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) dan Peraturan pemerintah (PP).

Kesimpulan

Satpol PP DKI Jakarta merupakan tugas mulia yang harus diemban dengan sebaik-baiknya sebagai wujud syukur atas kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Perubahan politik di DKI Jakarta sebagai manifestasi dari pelaksanaan demokrasi di DKI Jakarta melalui pemilukada DKI Jakarta 2012 harus direspon oleh Satpol PP, di mana rakyat DKI Jakarta sebagai pemilik kedaulatan menghendaki perubahan Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Perubahan pendekatan dari physical approach kepada human approach merupakan condition sine quanon. Perubahan itu harus dimulai dari perubahan mindset (pola pikir) dan nawaitu, kemudian wujud dalam perkataan, perilaku, perbuatan dan tindakan. Perubahan itu, akan melahirkan budaya baru yang jauh dari kekerasan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Untuk memberi spirit dalam bekerja, maka seluruh anggota Satpol PP harus ada jaminan bahwa mereka memiliki masa depan yang baik. Akan tetapi, harus disadari bahwa masa depan itu banyak ditentukan oleh para anggota Satpol PP itu sendiri, karena “sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka”.

Demikianlah pokok-pokok ini disampaikan semoga dapat dikembangkan dalam diskusi. Akhirnya saya sampaikan pepatah “Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti, kalau ada kata yang salah jangan disimpan dalam hati”.

Semoga kita selalu optimis dan bersemangat dalam melaksanakan tugas masing-masing.

* Makalah singkat ini disiapkan untuk dipresentasikan dalam Temu Satpol PP se DKI Jakarta, 27 Maret 2013 di Hotel Aquarius Orange, Cisarua, Bogor, Jawa Barat