View
0
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
FUNGSI PERENCANAAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN DI
KANTOR UPTD PENERANGAN JALAN UMUM DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN GARUT
A. Latar Belakang Penelitian
Salah satu syarat jalan umum yang baik adalah
cukup penerangan pada saat digunakan pada kondisi gelap
atau malam hari.Dengan penerangan yang baik, jalan umum
dapat digunakan dengan aman dan nyaman oleh masyarakat.
Pada dasarnya fasilitas lampu penerangan jalan umum
disediakan oleh pemerintah daerah dari APBD yang salah
satunya bersumber dari pendapatan pajak penerangan
jalan.
Penerangan jalan umum (PJU) merupakan salah satu
infrastruktur vital bagi kehidupan masyarakat kabupaten
Garut di malam hari sehimgga diharapkan dengan
pemasangan PJU akan meningkatkan kenyamanan pengendara
di jalan umum serta meningkatkan keamanan lingkungan
dan menekan angka kriminalitas di jalan raya.
Kemudian tak kalah pentingnya adalah
dengan pemasangan PJU juga berfungsi sebagai salah satu
aspek penambah keindahan dan estetika pada wilayah
kabupaten Garut. Hal ini dapat kita lihat bagaimana
Kota kota besar pada suatu negara memanfaatkan
perkembangan teknologi penerangan untuk meningkatkan
keindahan Kota serta meningkatkan penggunaan lampu
penerangan yang berorientasi pada lampu hemat energi.
Ketersediaan fasilitas penerangan jalan yang
memadai perlu didukung peran serta pemerintah secara
aktif. Perencanaan, pelaksanaan, pengembangan,
pengawasan dan pengevaluasian pengadaan penerangan
jalan umum harus benar-benar diperhatikan. Apabila
memang perlu segera ditetapkan standardisasi pemasangan
penerangan jalan umum yang harus diberlakukan dan
ditegakkan. Hal ini dapat dituangkan dalam Peraturan
Daerah yang jelas dan terperinci. Disampaikan kepada
seluruh elemen masyarakat dan tegak diberlakukan.
Pemerintah sebagai aparat resmi dan sekaligus
katalisator perubahan peningkatan pelayanan publik
diharapkan dapat menjalankan fungsinya.
Di Kabupaten Garut pelaksana tugas pelayanan
penerangan jalan umum diemban oleh UPTD Penerangan
Jalan Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut. UPTD
Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas merencanakan,
mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan
serta mengevaluasi di bidang penataan penerangan jalan
umum, bidang pemasangan penerangan jalan umum dan
bidang pemeliharaan penerangan jalan umum. Untuk
melaksanakan tugas UPTD Penerangan Jalan Umum mempunyai
fungsi :
1. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidangpenataan penerangan jalan umum, bidang pemasanganpenerangan jalan umum dan bidang pemeliharaanpenerangan jalan umum;
2. penyusunan rencana program dan rencana kerjaanggaran di bidang penataan penerangan jalan umum,bidang pemasangan penerangan jalan umum dan bidangpemeliharaan penerangan jalan umum;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidangpenataan penerangan jalan umum, bidang pemasanganpenerangan jalan umum dan bidang pemeliharaanpenerangan jalan umum;
4. Pelaksanaan pendataan dan pemetaan peneranganjalan umum;
5. Pelaksanaan penataan, pemasangan, pemeliharaanpenerangan jalan umum;
6. Pelaksanaan koordinasi penataan, pemasangan,pemeliharaan penerangan jalan umum;
7. Pelaksanaan penyelenggaraan kajian teknispemberian perijinan dan/atau rekomendasi dibidangpenerangan jalan umum;
8. Pemberian bantuan teknis terhadap pemeliharaaninstalasi listrik gedung/ kantor milik pemerintah;
9. Pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidangpenataan penerangan jalan umum, bidang pemasanganpenerangan jalan umum dan bidang pemeliharaanpenerangan jalan umum;
10. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasandan pengendalian di bidang penataan peneranganjalan umum, bidang pemasangan penerangan jalanumum dan bidang pemeliharaan penerangan jalanumum;
11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi danpelaporan di bidang penataan penerangan jalanumum, bidang pemasangan penerangan jalan umum danbidang pemeliharaan penerangan jalan umum;
12. Penyusunan laporan realisasi anggaran BidangPenerangan Jalan Umum;
13. Penyusunan laporan kinerja program BidangPenerangan Jalan Umum;
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan olehKepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Namun begitu ketika kita menengok kondisi di
lapangan, banyak ditemui jalan-jalan umum yang mungkin
bukan jalan utama sebuah kota tanpa penerangan jalan.
Bahkan penyediaan dari sektor swasta atau swadaya
masyarakat dirasa belum cukup atau cenderung seadanya.
Para pemakai jalan menjadi tidak nyaman dalam
menggunakan jalan yang minim penerangan. Fungsi utama
jalan sebagai jalur distribusi menjadi tidak optimal.
Dilihat dari sisi keamanan yang mungkin menjadi faktor
pemicu tindak kriminal dan akhirnya meresahkan
masyarakat, ataupun dari sisi estetika yang kurang enak
dipandang. Para pemakai jalan harus diperhatikan haknya
untuk menggunakan jalan umum dengan penerangan yang
memadai pada malam hari.
Berlatar belakang pokok pikiran tersebut,
penelitian ini bermaksud mengambil suatu dimensi yang
lebih khusus yaitu menganalisis tentang peningkatan
kualitas pelayanan dengan studi tentang fungsi
perencanaan. Pemilihan masalah tersebut, didasarkan
atas pertimbangan bahwa desain dan implementasinya
dapat memberikan gambaran tentang peningkatan pelayanan
di Kantor UPTD Penerangan Jalan Umum Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Garut sehingga melalui implementasinya
diharapkan dapat mewujudkan proses peningkatan kualitas
perlayanan.
Hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti
lebih jauh tentang fungsi perencanaan yang menjadi
salah satu unsur dalam proses peningkatan kualitas
pelayanan, dimana dengan membandingkan teori-teori yang
berkaitan dengan perencanaan dalam meningkatkan
pelayanan. Berdasarkan hal tersebut maka judul
penelitin ini adalah : ”Fungsi Perencanaan Dalam
Meningkatkan Pelayanan Di Kantor Uptd Penerangan Jalan
Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas, penulis merumuskan masalah pokok penelitiandapat dinyatakan suatu problem statement bahwa fungsiperencanaan dalam meningkatkan pelayanan belumoptimal. Selanjutnya pernyataan masalah tersebutdirumuskan kedalam sub-sub masalah penelitian sebagaiberikut::
1.2.1. Bagaimana fungsi perencanaan dalam upaya
meningkatkan pelayanan di Kantor Uptd Penerangan
Jalan Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut
?
1.2.2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat
dan penunjang serta bagaimana langkah-langkah
penerapan fungsi perencanaan dalam meningkatkan
pelayanan di Kantor Uptd Penerangan Jalan Umum
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut ?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Sejalan dengan permasalahan yang diidentifikasikan,
maka tujuan dari penelitian tersebut adalah:
1.3.1. Untuk memperoleh data secara obyektif tentang
seberapa besar fungsi perencanaan dalam upaya
peningkatan pelayanan di Kantor Uptd Penerangan
Jalan Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Garut.
1.3.2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan
langkah-langkah apa saja yang perlu diambil dalam
menerapkan fungsi perencanaan dalam upaya
peningkatan pelayanan di Kantor Uptd Penerangan
Jalan Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Garut.
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:
1.3.1 Kegunaan secara teoritis yaitu untuk mendukung
upaya pengembangan ilmu administrasi terutama
yang berkenaan dengan bidang perencanaan
organisasi dalam upaya peningkatan pelayanan di
Kantor Uptd Penerangan Jalan Umum Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Garut.
1.3.2 Kegunaan secara praktis, hasil penelitian ini
dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Kepala
Dinas dalam menerapkan fungsi perencanaan dalam
upaya peningkatan pelayanan di Kantor Uptd
Penerangan Jalan Umum Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Garut.
D. Kerangka Pemikiran
Planning atau perencanaan ialah suatu rangkaian
persiapan tindakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan
merupakan pedoman, garis-garis besar atau petunjuk-
petunjuk yang harus dituruti jika menginginkan hasil
yang baik sebagaimana direncanakan.
Pertama-tama harus memusatkan apa yang ingin
dikerjakan, tujuan jangka pendek dan tujuan jangka
panjang untuk organisasi serta memutuskan alat apa yang
akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam
rangka melakukan hal tersebut, ia harus meramalkan
sejauh mana kemungkinan tersebut dapat dicapai, baik
dilihat dari asep ekonomi, sosial maupun lingkungan
politik tempat organisasi berorganisasi serta
dihubungkan dengan sumber-sumber yang ada untuk
mewujudkan rencana tersebut. Perencanaan juga mencakup
fungsi budgeting, sebab budget merupakan rencana
pengeluaran sejumlah uang untuk melakukan suatu tujuan.
Untuk mengetahui dan memahami hakekat perencanaan,
maka kita perlu mengetahui pengertian atau definisinya,
di antaranya :
a. George R. Terry: Perencanaan adalah pemulihanfakta-fakta dan usaha menghubung-hubungkanantara fakta yang satu dengan yang lain,kemudian membuat perkiraan dan peramalantentang keadaan dan perumusan tindakan untukmasa yang akan datang yang sekiranya diperlukanuntuk menghendaki hasil yang dikehendaki.
b. Harold Koontz dan O’Donnell: Perencanaan adalahtugas seorang manajer untuk menentukan pilihandari berbagai alternatif, kebijaksanaan,prosedur dan program.
c. W. H. Newman: Perencanaan adalah suatupenngambilan keputusan pendahuluan mengenai apayang harus dikerjakan dan merupakan langkah-langkah sebelum kegiatan dilaksanakan.
d. Dr. SP. Siagian MPA.: Perencanaan dapatdidefinisikan sebagai keseluruhan prosespemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akandatang dalam rangka pencapaian tujuan yangtelah ditentukan.
Dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan
bahwa perencanaan merupakan kegiatan menetapkan,
merumuskan tujuan dan mengatur pendaya-gunaan manusia,
material, metode dan waktu secara efektif dalam rangkan
pencapaian tujuan.
Widjojo dalam Lembaga Administrasi Negara (1985:
31), menjelaskan sebagai berikut :
Perencanaan pada asasnya berkisar pada dua hal :
1) Penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangkawaktu tertentu atas dasar nilai-nilai yangdimiliki masyarakat yang bersangkutan.
2) Pilihan di antara cara-cara alternatif yangefesien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut, baik untuk penentuan tujuanyang meliputi jangka waktu tertentu maupun bagipemilihan cara-cara tersebut diperlukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria tertentu yangterlebih dahulu harus dipilih pula.
Setiap kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan
perlu perencanaan yang matang sesuai dengan tujuannya.
Hal tersebut disesuaikan menurut bidang-bidang yang
akan dicapai.
Albert Silalahi (1987: 167), menjelaskan bahwa
tujuan perencanaan adalah sebagai berikut:
a. Perencanaan adalah jalan atau cara untukmengantisipasi dan merekam perubahan (a way toanticipate and offset change).
b. Perencanaan memberikan pengarahan (direction)kepada administrator-administrator maupun non-administrator.
c. Perencanaan juga dapat menhindari atau setidak-tidaknya memperkecil tumpang-tindih dan
pemborosan (wasteful) pelaksanaan aktivitas-aktivitas.
d. Perencanaan menetapkan tujuan-tujuan danstandar-standar yang akan digunakan untukmemudahkan pengawasan.
Robbins dan Coulter (2002) menjelaskan bahwa
fungsi perencanaan ada empat yaitu :
a) Perencanaan sebagai pengarahb) Perencanaan sebagai Minimalisasi
Ketidakpastianc) Perencanaan sebagai Minimalisasi Pemborosan
Sumber Dayad) Perencanaan sebagai Penetapan Standar dalam
Pengawasan Kualitas
Sejalan dengan apa yang dikemukakan di atas, maka
perlu diketahui fungsi-fungsi dari planning itu sendiri,
yaitu:
a. Menentukan titik tolak dan tujuan usaha.
Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai sehingga
merupakan sasaran, sedangkan perencanaan adalah alat
untuk mencapai sasaran tersebut. Setiap usaha yang baik
harus memiliki titik tolak, landasan dan tujuannya.
a. Memberikan pedoman, pegangan dan arah.
Suatu perusahaan harus mengadakan perencanaan
apabila hendak mencapai suatu tujuan. Tanpa
perencanaan, suatu perusahaan tidak akan memiliki
pedoman, pegangan dan arahan dalam melaksanakan
aktivitas kegiatannya.
b. Mencegah pemborosan waktu, tenaga dan material.
Dalam menetapkan alternatif dalam perencanaan,
kita harus mampu menilai apakah alternatif yang
dikemukakan realistis atau tidak atau dengan kata lain,
apakah masih dalam batas kemampuan kita serta dapat
mencapai tujuan yang kita tetapkan. Tetapi selain itu,
perencanaan yang baik memerlukan pemikiran lebih lanjut
tentang surat kabar apa, hari pertemuannya dan judul
iklan.
c. Memudahkan pengawasan.
Dengan adanya planning, kita dapat mengetahui
penyelewengan yang terjadi karena planning merupakan
pedoman dan patokan dalam melakukan suatu usaha. Agar
dapat membuat perencanaan yang baik, maka manajer
memerlukan data-data yang lengkap, dapat dipercaya
serta aktual.
d. Kemampuan evaluasi yang teratur.
Dengan adanya planning, kita dapat mengetahui apakah
usaha yang kita lakukakn sudah sesuai dengan tujuan
yang ingin kita capai. Sehingga tidak terjadi under
planning dan over planning.
e. Sebagai alat koordinasi.
Perencanaan dalam suatu perusahaan kadang-kadang begitu
kompleks, karena untuk perencanaan tersebut meliputi
berbagai bidang di mana tanpa koordinasi yang baik
dapat menimbulkan benturan-benturan yang akibatnya
dapat cukup parah.
Secara umum pelayanan dapat diartikan dengan
melakukan perbuatan yang hasilnya ditujukan untuk
kepentingan orang lain, baik perorangan, maupun
kelompok atau masyarakat. Menurut Keputusan Menteri
Negara Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 disebutkan
bahwa: "Pelayanan adalah Segala bentuk kegiatan
pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di
pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik
negara/daerah dalam bentuk barang atau jasa dalam
rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam
rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan".
Menurut Gronroos (dalam Ratminto, 2005:2):
"Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian
aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat
diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi
antar konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang
disediakan oleh organisasi pemberi pelayanan yang
dimaksudnya untuk memecahkan untuk memecahkan
permasalahan konsumen atau pelanggan".
Moenir (2001:27), “Pelayanan hakikatnya adalah
serangkaian kegiatan, karena itu ia merupakan proses,
sebagai proses pelayanan berlangsung secara rutin dan
berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam
masyarakat”.
Lebih lanjut Moenir (2001:47) menerangkan bahwa:
Pelayanan umum yang didambakan adalah kemudahan
dalam mengurus kepentingan mendapatkan pelayanan yang
wajar, perilaku yang sama tanpa pilih kasih dan
perlakuan yang jujur dan terus terang. Disamping itu,
ia juga menambahkan bahwa kelancaran layanan hak-hak
tergantung pada kesediaan para petugas terhadap
kewajiban yang dibebankan, sistem, prosedur, dan metode
yang memadai, pengorganisasian tugas pelayanan yang
tuntas, pendapatan petugas atau pegawai yang cukup
untuk kebutuhan hidupnya, kemampuan atau keterampilan
pegawai, dan sarana kerja yang memadai.
Lebih lanjut Menurut Moenir (2008) menguraikan:
Agar pelayanan dapat memuaskan ada empat persyaratan
yaitu, 1) Tingkah laku yang sopan, 2) Cara menyampaikan
sesuatu berkaitan dengan apa yang seharusnya diterima
oleh orang yang bersangkutan 3) Waktu penyampaian yang
tepat dan 4) Keramah tamahan petugas.
Berdasarkan uraian diatas, maka pelayanan dapat
disimpulkan sebagai kegiatan yang dilakukan suatu
organisasi yang ditujukan untuk konsumen atau
masyarakat umum yang berbentuk jasa untuk memenuhi
kebutuhan.
1. Kualitas Pelayanan
Kualitas pelayanan harus dimulai dari kebutuhan
pelanggan yang berakhir pada persepsi pelanggan. Hal
ini berarti citra kualitas pelayanan bukanlah persepsi
dari penyedia jasa tetapi dari para pelanggan. Para
pelangganlah yang mengkonsumsi dan menikmatai jasa
suatu instansi, sehingga merekalah yang seharusnya
kualitas pelayanan. Persepsi pelanggan terhadap
kualitas jasa pelayanan merupakan penilaian menyeluruh
atas keunggulan jasa. Menurut Supranto (2001:227),
“Kualitas pelayanan adalah suatu kegiatan yang
ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada
dasarnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan
kepemilikan sesuatu proses produksi dan juga tidak
dikaitkan dengan suatu produk fisik”.
Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa
kualitas pelayanan adalah berpusat pada upaya pemenuhan
kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan
penyampaiannya untuk mengimbangi harapan para
pelanggan. Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan
yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat
keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan.
Jadi apabila jasa pelayanan yang diterima atau
dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas
pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa
pelayanan yang diterima lebih rendah dari yang
diharapkan maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk.
Gronroos dalam Purnama (2006) mengemukakan bahwa
terdapat tiga kriteria pokok dalam menilai kualitas
pelayanan, yaitu :
1. Outcome-related Criteria, kriteria yang berhubungan
dengan hasil kinerja layanan yang ditunjukan oleh
penyedia layanan menyangkut profesionalisme dan
ketrampilan. Konsumen menyadari bahwa penyedia
layanan memiliki sistem operasi, sumber daya
fisik, dan pekerja dengan pengetahuan dan
ketrampilan yang diperlukan untuk memecahkan
masalah konsumen secara profesional.
2. Process-related Criteria, kriteria yang berhubungan
dengan proses terjadinya layanan. Kriteria ini
terdiri dari :
a. Sikap dan perilaku pekerjab. Kendalan dan sifat dapat dipercayac. Tindakan perbaikan jika melakukan
kesalahan
3. Image-related Criteria, yaitu reputasi dan
kredibilitas penyedia layanan yang memberikan
keyakinan konsumen bahwa penyedia layanan mampu
memberikan nilai atau imbalan sesuai
pengorbanannya.
2. Pelayanan Publik
Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada
rakyat terus mengalami pembaruan, baik dari sisi
paradigma maupun format pelayanan seiring dengan
meningkatnya tuntutan masyarakat dan perubahan di dalam
pemerintah itu sendiri. Meskipun demikian, pembaruan
dilihat dari dua sisi tersebut belumlah memuaskan,
bahkan masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang
tidak berdaya dan termarginalisasikan dalam kerangka
pelayanan. Pelayanan publik merupakan segala kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan
hak-hak dasar setiap warga Negara dan penduduk atas
suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait
dengan kepentingan publik.
Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 2009: Pelayanan
publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peratuaran perundang-undangan bagi setiap warga Negara
dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik.
Menurut Ratminto (2005:5): Pelayanan publik adalah
segala bentuk pelayanan, baik dalam bentuk barang
publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi
tangguang jawab dan dilaksanakan oleh instansi
pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan
Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam
rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun
dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat
ditarik kesimpulan bahwa pelayanan publik adalah
keseluruhan pelayanan yang dilaksanakan oleh aparatur
pemerintah kepada publik di dalam suatu organisasi atau
instansi untuk memenuhi kebutuhan penerima pelayanan
publik atau masyarakat.
a. Bentuk-bentuk Pelayanan Publik
Pemerintah merupakan pihak yang memberikan
pelayanan bagi masyarakat. Adapun didalam
pelaksanaannya pelayanan ini terdiri dari beberapa
bentuk. Menurut Moenir (2001:190), bentuk pelayanan itu
terdiri dari:
1. Pelayanan lisan Pelayanan dengan lisan dilakukan
oleh petugas-petugas dibidang hubungan masyarakat,
dibidang layanan informasi dan di bidang-bidang lain
yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan
kepada siapapun yang memerlukan; 2. Pelayanan berbentuk
tulisan Ini merupakan jenis pelayanan dengan memberikan
penjelasan melalui tulisan di dalam pengelolahan
masalah masyarakat. Pelayanan dalam bentuk tulisan ini
terdiri dari dua jenis yakni: a. Pelayanan yang berupa
petunjuk, informasi dan yang sejenis ditujukan kepada
orang-orang yang berkepentingan agar memudahkan mereka
dalam berurusan dengan institusi atau lembaga, b.
Pelayanan yang berupa reaksi tertulis atas permohonan,
laporan, keluhan, pemberian/penyerahan, pemberitahuan
dan lain sebagainya; 3. Pelayanan berbentuk perbuatan
Dalam kenyataan sehari-hari jenis layanan ini memang
tidak terhindar dari layanan lisan, jadi antara layanan
perbuatan dan layanan lisan sering bergabung. Hal ini
disebabkan karena hubungan lisan paling banyak
dilakukan dalam hubungan pelayanan secara umum. Hanya
titik berat terletak pada perbuatan itu sendiri yang
ditunggu oleh orang yang berkepentingan. Jadi tujuan
utama yang berkepentingan ialah mendapatkan pelayanan
dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan, bukan
hanya sekedar penjelasan dan kesanggupan secara lisan.
Disini faktor kecepatan dalam pelayanan menjadi dambaan
setiap orang, disertai dengan kualitas hasil yang
memadai.
b. Azas Pelayanan Publik
Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi
pengguna jasa, penyelenggara pelayanan harus memenuhi
azas-azas pelayanan sebagai berikut (Ratminto, 2005:19)
:
1. TransparansiBersifat terbuka, mudah dan dapat diakses olehsemua pihak yang membutuhkan dan disediakan secaramemadai serta mudah dimengerti.2. AkuntabilitasDapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.3. KondisionalSesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi danpenerima pelayanan dengan tetap berpegang teguhpada prinsip efisiensi dan efektivitas.4. PartisipatifMendorong peran serta masyarakat dalampenyelenggaraan pelayanan public denganmemperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapanmasyarakat.5. Kesamaan HakTidak diskriminatif dalam arti tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, golongan, gender, danstatus ekonomi.6. Keseimbangan hak dan kewajibanPemberi dan penerima pelayanan public harus
memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
E. Metode Penelitian
1. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode
survai deskriftif yaitu menggambarkan kenyataan
empirik pada waktu penelitian dilakukan, dengan
jalan mengumpulkan, menganalisa dan mengolah data
yang diperoleh.
2. Variabel Penelitian
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah fungsi
perencanaan dan dinotasikan dengan variabel X
sedangkan variabel terikat adalah peningkatan
pelayanan dan dinotasikan dengan Y.
Variabel penelitian yang telah dirumuskan tersebut
agar dapat diukur harus dioperasionalisasikan. Oleh
karena itu kebutuhan analisis perlu diturunkan
sampai tingkat indikator sehingga memudahkan
pengukuran terhadap variabel-variabel pokok dalam
penelitian.
Variabel-variabel dalam penelitian ini secara
operasional disajikan dalam matrik operasionalisasi
variabel penelitian berikut ini :
Tabel 1.1
OPRASIONALISASI VARIABEL PENELITIAN
Variabel Dimensi IndikatorVariabel Bebas:
Fungsi
Perencanaan (X)
Robbins dan
Coulter (2002)
1. Pengarah
2. Minimalisasi Ketidakpastian
3. Minimalisasi Pemborosan Sumber Daya
4. Penetapan Standar dalam Pengawasan Kualitas
1. Acuan dariseluruhaktivitasorganisasi
2. Potensiorganisasi padapencapaiantujuan
1. Tujuan dan arahyang jelas
2. Sesuai denganrencana yangtelah dibuat
1. Tepat danstrategis
2. Memanfaatkansumber dayasecara efesiendan efektif
3. Sumber dayapotensial
1. Standar kualitas2. Penerapan
pengawasan3. Pengukuran
standar4. Kualitas kinerja
organisasiVariabelTerikat:Peningkatan Pelayanan (Y) Gronroos dalam Purnama (2006)
1. Outcome-relatedCriteria
2. Process-relatedCriteria
3. Image-relatedCriteria
1. Hasil kinerjalayanan
2. Profesionalismedan ketrampilan
3. Memecahkanmasalah secaraprofessional
1. Sikap danperilaku
2. Kendalan3. Tindakan
perbaikan
1. Reputasi dan kredibilitas
2. Kepuasan penerima pelayanan
3. Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi adalah pegawi di Kantor UPTD Penerangan
Jalan Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut
sebanyak 16 orang dan dijadikan sebagai informan
dengan menggunakan teknik sensus dalam penelitian
berlangsung selama 6 bulan
4. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai
berikut:
Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data
dengan mempelajari buku-buku literatur, laoran,
hasil penelitian dan dokumen-dokumen resmi seperti
peraturan-peraturan
Studi Lapangan
Wawancara yang dilakukan penulis lakukan dengan
cara tanya jawab dengan pegawai Kantor UPTD
Penerangan Jalan Umum Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Garut sebagai informan
Observasi yang dilakukan penulis lakukan dengan
cara mengadakan pengamatan langsung tentang fungsi
perencanaan dalam upaya peningkatan pelayanan di
Kantor UPTD Penerangan Jalan Umum Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Garut dimana kegiatan sehari-hari
dapat dilihat dan dicatat tentang pelaksanaan
kegiatan kerja yang sebenarnya.
5. Teknik Analisis Data
Analisis data sebagai kegiatan pengolahan data,
yang terdiri atas tabulasi dan rekapitulasi data.
Tabulasi data dinyatakan sebagai propses pemaduan
atau penyatuapaduan sejumlah data dan informasi yang
diperoleh peneliti dari setiap sasaran penelitian,
menjadi satu kesatuan daftar, sehingga data yang
diperoleh menjadi mudah dibaca atau dianalisis.
Rekapitulasi merupakan langkah penjumlahan dari
setiap anggota kelompok sasaran penelitian yang
memilki karakter yang sama, berdasarkan kriteria
yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti.
Tahap pengolahan data tidak cukup hanya terdiri
atas tabulasi dan rekapitulasi saja, akan tetapi
mencakup banyak tahap. Diantaranya adalah tahap
reduksi data, penyajian data, interprestasi data dan
penarikan kesimpulan/verifikasi
Tahap analisis dan interprestasi data mencakup
langkah-langkah (1) reduksi data (2) penyajian data,
(3) interprestasi data dan (4) penarikan
kesimpulan/verifikasi.
F. Lokasi dan Lamanya Penelitian
Lokasi yang penulis pilih sebagai sumber
informasi dalam penelitian ini adalah di Kantor UPTD
Penerangan Jalan Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Garut.
Dipilih lokasi ini karena sesuai dengan hasil
sementara pengamatan penulis bahwa fungsi
perencanaan masih belum bisa memenuhi pencapaian
peningkatan pelayanan yang sesuai dengan harapan dan
masih perlu untuk ditingkatkan.
Adapun lamanya penelitian secara keseluruhan
berlangsung selama enam (6) bulan, mulai bulan
Januari s/d bulan Juli 2014 yang meliputi tahapan
kegiatan sebagai berikut:
TABEL 1.2
RENCANA JADWAL KEGIATAN PENYUSUNAN SKRIPSI
No KEGIATANTahun 2014
BulanFeb Mar Apr Mei Jun Jul
1 Tahap persiapan
Recommended