View
442
Download
3
Category
Preview:
Citation preview
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dalam makalah ini penyusun akan membicarakan tentang negara
hukum. Gagasan mengenai negara hukum pada hakekatnya bertujuan untuk
melindungi hak-hak asasi manusia. Pengertian negara hukum berlawanan
dengan pengertian negara kekuasaan. Dasar pemikiran negara hukum
beranjak dari adanya kebebasan rakyat (liberte du citoyen), bukan
kebebasan negara (gloire del ‘ etat). Tujuanya adalah unutuk memelihara
ketertiban hukum (rechtordc) dan pengabdian kepada kepentingan umum
yang berdasarkan kebenaran dan keadilan. Hukum bersifat menentukan
kekuasaan dan negara dibadikan untuk rakyat.
Negara hukum dibedakan menjadi dua yaitu negara hukum formal
dan negara hukum material. Negara hukum formal adalah negara yang
mempunyai tugas mempertahankan ketertiban dan keamanan negara saja.
Sedangkan dalam urusan sosial maupun ekonomi negara tidak boleh
mencampurinya. Negara hukum material adalah negara selain
bertugasmembina ketertiban hukum. Ia juga ikut bertanggung jawab dalam
membina dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Dalam makalah ini penyusun juga akan membicarakan pembagian
hukum menurut tugas dan fungsinya yaitu hukum formal dan material.
Tujuanya adalah untuk mengatur ketertiban masyarakat, menjamin dan
melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat dan memberikan sanksi
yang tegas terhadap siapa yang tidak mematuhi dan mentaatinya.
Pembahasan hukum formal dan material tidak lepas dari hukum
acara perdata, hukum acara pidana, hukum perdata dan hukum pidana.
Untuk itu dalam makalah ini dijelaskan tentang pengertian dan tata cara
melaksanakan hukum formal dan material.
B. RUMUSAN MASALAH
Setelah mengetahui penjelasan dari uraian yang telah dikemukakan
maka penyusun dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut
:
1. Apakah pengertian negara hukum ?
2. Bagaimana unsur-unsur negara negara hukum ?
3. Hal-hal apa sajakah yang menjadi ciri dan prinsip negara hukum ?
4. Apakah pengertian hukum formal ?
5. Bagaimanakah azas dan susunan peradilan ?
6. Faktor apa yang menyebabkan hukum acara perdata ?
7. sejauh mana hukum acara pidana ?
8. Apakah pengertian hukum perdata ?
9. Bagaimanakah macam-macam hukum perdata ?
10. Apakah pengertian dan tujuan hukum pidana ?
18
11. Faktor apa yang menyebabkan peristiwa pidana ?
C. TUJUAN PENULISAN
Dalam pembuatan suatu makalah tentu ada tujuan yang ingin dicapai
diantaranya sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui pengertian negara hukum.
2. Memahami unsur-unsur negara hukum.
3. Memperjelas tentang pengertian hukum formal.
4. Dapat mengerti azas dan susunan peradilan.
5. Agar lebih mengerti azas dan susunan peradilan.
6. Menelaah tentang hukum acara pidana
7. Mengetahui tentang hukum acara pidana.
8. Memberi pengetahuan tentang macam-macam hukum pidana.
9. Memperjelas tentang macam-macam hukum perdata.
10. Untuk mengetahui pengertian dan tujuan hukum pidana.
11. Agar lebih mengerti peristiwa pidana.
19
D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN
Setelah mengetahui tentang rumusan masalah dan tujuan penulisan
berikut akan penyusun sampaikan sistematika sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan, berisi tentang : Latar Belakang Judul, Rumusan
Masalah, Tujuan Penulisan Sistematika Pembahasan dan Metode
Penulisan.
Bab II : Negara Hukum, berisi tentang : Unsur-unsur Negara Hukum,
Ciri dan Prinsip Negara Hukum.
Bab III : Hukum Formal, berisi tentang : Pengertian , Azas dan Susunan
Peradilan, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana.
Bab IV : Hukum Material, berisi tentang : Pengertian Hukum Perdata,
Macam-macam Hukum Perdata, Pengertian dan Tujuan Hukum
Pidana, Peristiwa Pidana.
Bab V : Penutup, berisi tentang : Kesimpulan, Saran dan Penutup.
E. METODE PENULISAN
Untuk mempermudah dalam penulisan karya tulis maka penyusun
menggunakan metode penulisan sebagai berikut :
1. Metode Deduksi : Yaitu penyampaian suatu gagasan yang dimulai
dari kalimat utama (umum) dan diikuti
beberapa kalimat penjelas (khusus).
20
2. Metode Induksi : Yaitu penyampaian suatu gagasan yang dimulai
dari kalimat penjelas (khusus) dan diakhiri oleh
kalimat utama (umum).
3. Metode Campuran : Yaitu cara penyampaian suatu gagasan dengan
menggunakan dua metode yitu deduksi dan
induksi
4. Metode Kepustakaan : Yaitu denga mencari sumber-sumber informasi
yang berasal dari buku-buku yang berkaitan
denga makalah.
21
BAB II
NEGARA HUKUM
F. Pengertian Negara Hukum
Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat hidup
sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia hidup berdampingan dan saling
berhubungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam,
yang tidak mungkin dapat dipenuhi sendiri. Dalam mencapai kebutuhan
yang beraneka ragam, manusia menginginkan hubungan yang baik tanpa
terjadi perselisihan. Perselisihan itu sendiri terjadi karena adanya
persaingan di lingkungan masyarakat baik yang dikehendaki / tidak. Oleh
karena itu, dalam kehidupan kelompok sosial sangat diperlukan suatu
ketentuan atau peraturan yang dapat membatasi perilaku setiap individu.
Ketentuan-ketentuan tersebut disebut dengan hukum. Hukum lahir atas
kesadaran manusia yang menginginkan hidup lebih aman dan tentram di
lingkungan masyarakat tanpa terjadi perselisihan.
Setiap negara mempunyai peraturan perundang-undangan yang
dijadikan pedoman dalam mengatur kehidupan warganya. Hal tersebut
tidak lepas dari peran serta seluruh warga negara baik penguasa maupun
rakyat biasa. Peraturan tersebut merupakan hukum yang wajib ditaati dan
dipatuhi oleh seluruh warga negara tanpa kecuali.
22
Negara hukum adalah negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan alat-alat perlengkapanl negara lainnya. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta dapat diperjanggung jawabkan secara hukum (Budiyanto, Dasar-dasar Tata Negara untuk SMU, Erlangga 2000. Hal. 52).
Dengan kata lain, alat perlengkapan negara dalam
menyelenggarakan kegiatan negara harus berdasarkan peraturan-peraturan
yang telah ditetapkan. Dalam. mempertanggungjawabkan segala tindakan
juga harus berdasarkan hukum. yang berlaku, yang isinya mengikat kepada
seluruh warga negara tanpa kecuali. Suatu negara yang berdasar atas
hukum tidak hanya mengandalkan kekuasaan tetapi juga mengandalkan
hukum. Sumber-sumber hukum di Indonesia adalah segala sesuatu yang
dapat menimbulkan aturan-aturan hukum yaitu aturan-aturan yang
mempunyai kekuasaan hukum yang bersifat memaksa dan tegas. Macam-
macamnya adalah :
1. Sumber hukum normal, terbagi lagi menjadi
a. Sumber hukum tertulis, contoh UU, Perjanjian, Traktat.
b. Sumber hukum tak tertulis contoh : norma
2. Sumber hukum abnormal
a. Hukum tantangan
b. Hukum revolusi
Hukum tantangan adalah sumber hukum yang sudah ada tetapi
belum sempurna untuk disempurnakan. Contoh, dalam KUHP belum
23
menjelaskan dengan detail tenatang hukum narkotika, untuk itu pemerintah
berusaha merivisi hukum tersebut.
Hukum revolusi adalah sumber hukum yang mengganti atau
merubah sumber hukum baru. Contoh, KUHAP dirubah menjadi sumber
hukum baru. Oleh karena itu, kekuasaan nemerintah harus dijalankan
dalam kontitusi (Undang-Undang). Indonesia adalah negara hukum. Hal
tersebut tersirat dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945,
serta Penjelasan UUD 1945, yaitu sebagai berikut:
1. Pembukaan UUD 1945Hukum harus dijunjung tinggi dan dihormati, pernyataan tersebut terdapat dalam alinea pertama dalam Pembukaan UUD 1945, dimana tercantum kalimat Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena lidak sesuai denga perikemanusiaan, dan perikeadilan ",Pada alinea terakhir tercantum bahwa Indonesia menganut negara hukum dalam arti material, yakni hukum yang hendak menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya.
2. Batang Tubuh UUD 1945a. Pasal 4 ayat (1) : "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan
pemerintahan menurut Undang-undang Dasar”.Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, presiden harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh UUD di samping ketentuan hukum lainnya yang konstitusional.
b. Pasal 2 7 ayat (1) : "Segala warga negara bervanwan kedudukannya di dalam, Hukum dan Pemerintahan Jan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu, dengan tidak ada kecualinya.Ayat di atas mencerminkan supremasi hukum, dimana seliap warga negara harus tunduk dan
patuh kepada hukum tanpa kecuali.3. Penjelasan UUD 1945
Pada penjelasan UUD 1945 dalam "Sistem Pemerintah Negara " dinyatakan bahwa :I. Indonesia, ialah negara yang beroasarkan alas hukum (Rechsstaat)
1. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat).11. Sistem Konstifusional
2. Pemerintahan berdasarkan atas konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absulutisme (kekuasaan yang lidak terbatas).
(Drs. Suud Suryadinata. Tala Negara untuk SMU Kelas 3 PT Propen Wiyata. 1995. Hal 55- 57).
24
Pada pembukaan UUD 1945 alinea pertama menunjukkan bahwa
Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai satu tujuan hukum yaitu :
menegakkan keadilan. Segala bentuk penindasan yang ada di Indonesia
tidak berlaku karena selain bertentangan dengan hak asasi tiap individu
juga menyimpang dari prinsip negara hukum, khususnya bagi Indonesia
yang senantiasa menjunjung tinggi rasa keadilan. Sedangkan pada alinea
terakhir menjelaskan selain bertugas menjaga ketertiban hukum, Indonesia
ikut bertanggung jawab atas kesejahteraan serta kemakmuran bagi
rakyatnya. Pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam
perkembangan ekonomi negaranya antara lain : menentukan harga-harga
barang yang ada.
Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa di Indonesia
diterapkan sistem pemerintahan kekuasaan yang tidak terbatas atau tidak
absolut, yaitu kekuasaan yang berdasar atas hukum. UUD 1945 juga
mengisyaratkan adanya DPR dan peranan menteri, sebagai penegak
terjadinya kemungkinan kekuasaan mutlak di tangan Presiden (Absolut),
karena apabila terjadi absolutisme, dapat menghilangkan pengertian hukum
yang sesungguhnya.
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa tidak akan pilih
kasih kepada siapapun yang melanggar hukum harus diberi sansksi. Hukum
dapat juga berarti melindungi setiap warga negara. Prinsip tersebut
merupakan saIah satu syarat agar hukum di suatu negara dapat bertahan.
25
Pada penjelasan UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa negara
berdasarkan atas hukum, dimana setiap warga negara wajib menjunjung
tinggi hukum. Kekusaaan yang otoriter maupun diktator tidak belaku di
Indonesia karena menyimpang dari konstitusi yang telah ditetapkan dan
yang berlaku di Indonesia, kontitusi yang membatasi kekuasaan para
penyelanggara negara.
G. Unsur-unsur Negara Hukum
Setiap negara pasti mempunyai peraturan-peraturan yang dijadikan
pedoman dan wajib ditaati oleh seluruh warga negara. Namun suatu negara
hukum apabila negara baru dapat dikatakan sebagai negara hukum, apabila
negara tersebut mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu
adalah:
1. Adanya pengakuan terhadap HAM.
2. Adanya pemisahan peraturan darl masing-masing bidang.
3. Berlaku untuk semua
Meskipun dalam negara tersebut terdapat peraturan yang telah
ditaati oleh warganya bukan berarti negara tersebut merupakan negara
hukum. Apabila terdapat kekuasaan penuh dt tangan seorang pemimpin
atau raja maka negara tersebut mempunyai sistern pemerintahan monarki
absolut, dimana kekuasaan raja tidak terbatas dan raja bertindak sewenang-
wenang, setiap perintah maupun perkataan raja dianggap benar dan wajib
26
ditaati oleh seturuh rakyatnya. Pernyataan tersebut sangat bertentangan
dengan arti negara hukum yang sesungguhnya, yaitu hukum yang tidak
memihak.
Menurut Julius Stahl negara hukum yang menganut hukum formal memiliki beberapa unsur antara lain:a. Berdasarkan perlindungan hak asasi.b. Kekuasaan pemerintah harus dijalankan pada ajaran Trias Politica.c. Pemerintaih beradasarkan pada Undang-undang.d. Pemerintah berdasarkan atas hukum.e. Adanya pengadilan administrasi, untuk mengadili perkara pelanggaran terhadap hak
asasi.(Drs. Suad Suryadinata. Tata Negara unluk SMU Kelas 3. PT Propen Wiyata 1995, Hal. 76).
Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asas, manusia sangat
penting di setiap negara hukum. Hal int tersebut dikarenakan agar tidak ada
penindasan terhadap hak tiap individu, karena pada dasarnya tiap manusia
nemiliki hak asasi yang sama dan wajib untuk dihormati. Semua kegiatan
yang diselenggarakan oleh pemerintah telah diatur dalam Undang-undang
dann setiap penyelenggara negara harus mematuhi ketentuan hukum yang
berlaku.
Unsur unsur yang terdapat di atas berbeda dengan unsur-unsur yang
terdapat pada negara hukurn Indonesia. Pandangan tersebut didasarkan
pada negara hukum dalam arti formal, sedangkan Indonesia adalah negara
hukum berdasarkan arti material.
Yang dimaksud dengan negara hukum dalam arti material yaitu suatu organisasi bangsa atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas berdasarkan suatu ketertiban menuju kesejahteraan sosial (Padmo Wahyono, 1991) (Ibid, Hal. 77).
27
Selain bertugas menjaga ketertiban hukum, pemerintah juga
bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya, Pemerintah
ikut serta dalam kegiatan ekonomi yang diselenggarakan tanpa harus
mengabaikan kepentingan politik atau pemerintah. Pemerintah berperan
serta dalam perekonomian di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari
pemerintah turut serta dalarn pengaturan setiap kegiatan perekonomian
masyarakat dan sebagai pengawas terhadap jalannya perekonomian itu
sendiri. Dengan kata lain pemerintah berusaha melaksanakan kegiatan
politik dan ekonomi secara seimbang.
Unsur-unsur negara hukum material di Indonesia adalah sebagai berikut :a. Pancasita merupakan sumber dari segala sumber.b. Kekuasaan terlinggi dilaksanakan oleh MPR.c. Pemerintah berdasarkan sistem Konstitusi.d. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti bebas dari pengaruh eksekutif..e. Ada kesamaan dalam hukm dan pemerintahan bagi warga negara untuk menjunjung
hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. f. Hukum berfungsi sebagai pengayom dalam arti hukum mampu menegakkan kehidupan
yang demokralis, kehidupan yang berkeadilan sosial. (Ibid, Hat. 77).
Indonesia merupakan negara berkembang yang menganut negara
hukum materill. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan
pemerintaban telah diatur dalam Undang-undang, Pancasila sebagai
pedoman hidup berbangsa dan bernegara merupakan sumber hukum yang
paling utama.. Pelaksanaan hukum di Indonesia menegakkan keadilan
disegala aspek kehidupan.
Contoh negara hukum yakni tipe Anglo Soixon yang berfungsi pada the rule of low. Menurut A.V. Direy unsur negara meliputi:
1. Supremacy of the law, yaitu hukum mempunyai kedudukan yang paling tinggi.2. Eduality before the law, yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di
dalam hukum.
28
3. Constilulion Hased on Human Rights, yaitu ada jaminan hak-hak asasi di dalam konstitusi.
(Budiyanio, Dasar-dasar JImu Tata Negara, Erlangga, Hal. 54).
Tipe Anglo Saxon banyak dianut oleh negara-negara barat yang
terkenal dengan disiplin yang tinggi, bukum disana sangat dihormati,
memliki etos kerja yang tinggi. Contohnya di negara-negara barat jika
orang itu sakit maka langsung dibawa ke Dokter, berbeda denan negara kita
sendiri yaitu bila sakit langsung minum obat tanpa resep dokter. Negara
tersebut antara lain Inggris dan Amerika. Pemerintah selaku penguasa tidak
boleh bertindak sewenang-wenang. Setiap warga negara baik penguasa
maupun rakyat harus taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku.
Pemerintah memberikan perlindungan serta jaminan hukum kepada seluruh
warga negara tanpa kecuali.
C. Ciri dan Prinsip Negara Hukum
Dalam negara hukum semua kegiatan pemerintah dan alat
perlengkapan negara berkewajiban menjalankan segala tindakan menurut
dan terikat kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan, Hal ini
dimaksudkan agar setiap tindakkan penyelenggara negara mempunyai
batas, penentu serta dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan
pemerintahan dengan baik. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari
29
terjadinya kesewenang-wenangan yang dllakukan pemerintah terhadap
seluruh warga negaranya.
Oleh karena itu, setiap negara hukum harus mempunyai prinsip-
prinsip untuk mewujudkan tegaknya keadilan di suatu negara.
Prinsip, prinsip negara hukum antara lain :
1. Adanya pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusiaa. Dalam Pembukaan UUD 1945 menyatakan tentang pengakuan serta
perlindungan hak-hak asasi manusia.b. Terdapat dalam Batang Tubuh UUD 1945 yaitu:
1) Pasal 27 : tentang persamaan datam hukum dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2) Pasal 28 : tentang kebebasan berserikat.3) Pasal 29 : tentang kebebasan beragama4) Pasal 31 : tentang hak memperoleh pengqjaran5) Pasal 32 : tentang perlindungan kultural6) Pasal 33 : tentang hak asasi ekonomi7) Pasal 34 : tentang kesejahteraan sosial.
2. Adanya peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan tidak memihak. Sebagai salah sam jaminan kekuasaan kehakiman/hakim, dapat disimak
dalam pasal 25 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-undang. Sedangkan Undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakiman adalah UU No. 14 Tahun 1970.
3. Legalitas dalam arti hukumKalimat tersebut menyatakan bahwa terdapat jaminan hukum dan
kepentingan hukum dengan segala bentuknya. Ketentuan hukum dapat dilaksanakan secara tertib dan aman.(Drs. Suad Suryadinata. Tata Negara untuk SMU Kelas 3, PT. Propen Wiyata. Hal. 77 – 78).
Adanya pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia
mengandung arti bahwa negara Indonesia menjamin perlindungan hak asasi
dasar kemauan seseorang atau golongan yang dipaksakan atau berdasarkan
kekuasaan belaka. Setiap manusia mempunyai hak yang harus dihormati
dan dilindungi. Hal ini dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dalam
negara sendiri. Indonesia mengakui hak setiap warganya, seperti yang
30
tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945. Di
dalam Batang Tubuh UUD 1945 mejelaskan tentang kebebasan tiap
individu baik dalam kehidupan sosial, ekonomi maupun dalam hal
beragama. Contohnya di dalam kehidupan sosial :
1. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang baik
dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Dalam kehidupan politik :
2. Bebas dalam mengeluarkan pendapat, saran, kritik balk dalam
pemerintahan maupun di kehidupan sehari-hari.
Contoh dalam kehidupan ekonomi :
3. Berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai ketrampilan
dan keahlian masing-masing.
Contoh dalarn hal beragama:
4. Bebas dalam menentukan agama dan kepercayaan serta menjalankan
ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.
Yang dimaksud dengan kekuasaan peradilan yang bebas adalah
kekuasaan yang tidak terikat dan tidak dipengaruhl oleh kekuasaan apapun
dan terlepas dari kekuasaan pemerintah. Ketentuan ini merupakan jaminan
hak-hak asasi manusia. Dengan demikian dalam memutuskan suatu
perkara, seorang hakim harus dapat menetapkan putusan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
31
Setiap warga negara mendapatkan perlakuan sama dalam bidang
hukum. Pemerintah memberikan jaminan serta kepastian hukum dalam
segala hal. Pemerintah dan rakyat sebagai warga negara harus dibenarkan
dan dipersalahkan sesuai dengan hukum yang telah dirumuskan atau
ditentukan sebelumnya.
Dalam negara hukum, kekuasaan negara dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dasar, keadilan sehingga secara konstitusional pada Konstitusi. (Budiyanto. Dasar-dasar Ilmu Tata Negara, Erlangga. 2000. HaL 53).
Prinsip-prinsip negara hukum secara jelas dan nyata telah tercantum
dalam konstitusi. Di dalam prinsip-prinsip itu sendiri lebih mengutamakan
tegaknya suatu keadilan dalam segala aspek kehidupan. Hukum akan
menjadi batas, penentu, dasar cara dan tindakan pemerintah serta segala
instansi dalam mencapuri hak dan kebebasan warga negara. Atas dasar
hukum pada negara hukum menyelenggarakan apa yang menjadi negara.
Tidak masuk akal apabila negara hukum diwujudkan dengan cara melawan
hukum. Negara hukum adalah negara yang atas hukum/aturan / ketentuan
sehingga tujuan negara lebih ke arah kalau perwujudan negara hukum
berlawanan dengan hukum maka itu bukan negara hukum.
32
BAB III
HUKUM FORMAL
A. Pengertian
Dalam kehidupan bermasyarakat, tiap manusia tidak lepas dan
masalah-masalah yang mungkin dapat menimbulkan kesalah pahaman dan
akhirnya terjadi konflik antar anggota masyarakat lainnya. Masalah yang
dihadapi oleh tiap individu perlu diselesaikan secara adil untuk memperoleh
kebenaran. Untuk menghindari terjadinya konflik secara sadar masyarakat
mulai memperhatikan serta mematuhi peraturan atau ketentuan yang telah
berlaku dan mengikat masyarakat tersebut. Demiklan juga dengan
pemerintah, membuat peraturan yang mengikat seluruh warga negara.
Dimana hukum bersifat mengatur dan memaksa. Artinya mengatur
ketertiban masyarakat, menjamin dan melindungi kepentingan manusia
dalam masyarakat dan memberikan sanksi yang tegas terhadap siapa yang
tidak mematuhi dan mentaatinya.
Pembagian hukum menurut tugas dan fungsinya yaitu hukum
formal dan hukum material.
Hukum Acara atau hukum formal adalah peraturan hukum, yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. (R. Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia. PT: Raja Grafindo Persada. 1998. Hal. 173).
33
Hukum. acara tersebut berfungsi apabila terdapat masalah yang
dihadapi individu-individu dan perlu diselesaikan secara, adil untuk
memperoleh kebenaran. Perlu diselesalkan dengan berpedoman pada
peraturan yang tercantum dalam hukum acara. Dengan kata lain hukum
acara merupakan alat penegak aturan hukum material yang tidak
membebankan kewajiban sosial dalam kehidupan manusia.
B. Azas dan Susunan Peradilan
Setiap penjelasan masalah yang telah diatur dalam hukum material
dilakukan oleh Hakim dengan berpegang kepada hukum acara. Dalam
menyelesaikan masalah kehakiman memiliki wewenang yang bebas, tidak
ada lembaga negara lain yang ikut campur. Seorang hakim berhak
mengambil keputusan tanpa ada paksaan dari pihak lain. Dalam pemberian
keputusan terhadap suatu masalah, Hakim harus memenuhi peraturan yang
berlaku dan ti dak menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut.
UU No.14 Tahun 1970 berisi ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan. Pasal 1 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelengarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. (Ibid Hal 174).1
Kekuataan kehakiman bebas dani campur tangan kekuasaan lain
dan tidak dapal pula dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu. Namun
kekuasaan kehakiman yang bebas tidak berarti dapat sewenang-wenang
dan bersikap obsulut dalam menjalankan tugasnya. Selain itu juga harus
34
dapat menciptakan serta menegakkan keadilan yang sesungguhnya, sesuai
dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang merupakan pandangan hidup
bangsa Indonesia.
Tugas Hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan dengan jalan mentafsirkan hukum dan mencari dasar serta asas dan menjadi landasannya, sehingga keputusannya mencerminkan Perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.
Setiap menyelesaikan suatu masalah Hakim memiliki kebebasan
dan dijamin oleh UU. Dalam mengadili suatu perkara seorang Hakim harus
dapat mencerminkan keadilan masyarakat bukan bagi setiap warga negara.
Hakim dan memperhatikan adanya persamaan kedudukan hukum, bagi
setiap warga negara. Hakim dan penegak hukum lainnya harus dapat
memberikan perasaan adil dan kebenaran dalam menyelesaikan setiap
perkara. Dengan berpegangan pada obyektifitas tersebut setiap perkara
yang diajukan wajib diperiksa dan diadili dengan baik. Tidak seorang
hakimpun yang dapat menolak perkara dengan alasan tidak tahu atau
kurang jelas. Kalau suatu perkara kurang jelas, maka kewajiban Hakim
memperjelas dengan menciptakan hukum baru yang seadil-adilnya sesuai
dengan kebutuhan masyarakat melalui keputusannya. Menciptakan hukum
baru merupakan hukum positif yang bersifat memperbarui hukum yang
sudah ada sesuai dengan perkara. Dan keberadaan atau eksistensinya dapat
diakui oleh masyarakat. Seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara
menetapkan adanya hukuman maksimal pada sectiap perkara yang diadili.
35
Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan hukuman minimal yang dapat
membahagiakan bagi pelaku yang diadili. Selain itu jika ada hukuman
maximal untuk menghindari subjektivitas pribadi.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 menetapkan badan peradilan sebagai pelaksana. Ditetapkan secara tegas bahwa ada 4 macam peradilan yaitu :1. Peradilan Umum
Tugas : Mengadili perkara sipil (bukan militer) dengan menyangku mengenai penyimpangan-penyimpangan dari aturan hukum perdata material dan hukum pidana material.
2. Peradilan AgamaTugas : Mengadili perkara yang dihadapi oleh orang-orang Islam terutama
dalam bidang hukum keluarga.3. Peradilan Militer
Tugas : Mengadili perkara yang ditakukan oleh prajurit Indonesia khususnya dalam tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana Militer.
4. Peradilan Tata Usaha NegaraTugas : Mengadili perkara alas perbuatan melawan hukum (onrectmatise
overherdsdaad) o1eh pegawai tata usaha negara (Ibid, Hol.175).
Peradilan umum bertugas melayani kepentingan anggota
masyarakat dalam kebutuhannya memperoleh keadilan dan kebenaran,
sidang-sidang penyelesalan perkara dilakukan terbuka untuk umum. Semua
lapisan masyarakat dapat mengikut jalannya sualu persidangan, kecuali
terdapat ketentuan-ketentuan lain dari pengadilan. Ketentuan-ketentuan
lain yang menyebabkan peradilan dianggap tertutup untuk umum yaitu
rahasia negara, dianggap mampu menimbulkan gejolak massa, bersifat
privacy (pribadi) dan tempat persidangan yang tidak memadai.
Penyimpangan-penyimpangan yang diadili oleh Peradilan Umurn yaitu
semua pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap
kepentingan umum serta pelanggaran yang berhubungan, dengan
36
kepentingan orang – perorangan. Conlohnya dari pelaksanaan Peradilan
umum adalah sidang STNK bagi pengendara yang tidak punya SIM,
pelanggaran rambu-rambu Ialu lintas.
Peradilan agama mengadili setiap perkara yang berhubungan
dengan suatu keyakinan dan kepercayaan dari ajaran agama yang
berkembang di Indonesia dengan kemauan lahir batin secara individual.
Bagi negara negara yang menganut asas hukum Islam. Dalam beregara
melaksanakan peraturan-peraturan hukumnya secara taat sesuai yang
dianggap adil berdasarkan peraturan perundangan negara yang dibuat dan
tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Di Indonesia sendiri
terdapat 6 macam pengadilan agama sesuai dengan agama yang ada di
Indonesia. Setiap individu yang mempunyal masalah dan harus
diselesaikan lewat pengadilan agama . karena dapat menyelesalkannya
pada lembaga pengadilan agama sesuai dengan agama yang dianutnya.
Contoh perkara yang diadili dalam peradilan agama, adalah pengrusakan
tempat-tempat lbadah, waris, masalah pernikahan, perceraian dan
sebagainya.
Peradilan militer khususnya mengadill pelanggaran-pelanggaran
yang dilakukan oleh prajurit, yaitu anggota TNI dan Polri, seseorang serta
lembaga yang menurut UU yang dipersamakan, dengan anggota TNI &n
PoIri dan juga setiap orang atau lembaga yang menurut keputusan
Menhankam, yang ditetapkan dengan persetujuan Menteri Kehakiman
37
harus diadili oleh Pengadilan Militer. Contoh : Anggota TNI yang
mengedarkan narkoba, anggota TNI yang ketahuan salah tembak dalam
masa penangkapan tersangka, anggota TNI yang melakukan tindakan
asusila dan sebagainya.
Peradilan Tata Usaha Negara menangam masalah perijinan,
perpajakan, merk, agraria, gugatan atau permohonan yang berhubungan
dengan status atau kedudukan seseorang dan gugatan atau permotionan
yang berkaitan dengan penahanannya yang tidak sesuai dengan prosedur
hukum yang berlaku.
Tingkat penyelesaian masalah ada 3 yaitu1. Pengadilan Negeri, berkedudukan di setiap kota Kabupaten / Kotamadya sebagai
pengadilan tingkat pertama mengadili perkara perdata dan perkara pidana.2. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di setiap ibu kota Provinsi yang menangani perkara
banding.3. Mahkamah Agung, berkedudukan di lbu Kola Negara, yang merupakan pemegang
pengadilan negara tertinggi. (Ibid, HaL 175).
Pengadilan tingkat pertma berfungsi rnemeriksa tentang sah atau
tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka,
keluarga, atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan dengan menyebutkan
alasan-alasannya. Putusan Hakim Pengadilan Negeri yang dianggap oleh
salah satu pihak belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran dapat
diajukan banding.
Untuk kepentingan negara dan keadilan, Pengadilan Tinggi dapat
memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang dipandang perlu kepada
Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya. Pengadilan Tinggi berwenang
38
untuk memerintahkan mengiriman berkas-berkas, perkara dan surat-surat
untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan para
hakim. Putusan Hakim, Pengadilan Tinggi yang dianggap belum
memenuhi rasa keadilan dan kebenaran oleh salah satu pihak, dapat
dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung.
Di Indonesia proses peradilan menurut Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1970 pasal 4 ayat 2 sudah dilaksanakan dan sesuai dengan kondisi
pada waktu proses peradilan.
Daerah hukum Mahkamah Agung meliputi seluruh Indonesia dan
kewajiban utamanya adalah melakukan pengawasan tertinggi atas
tindakan-tindakan segala pengadilan lainnya di seluruh Indonesia dan
menjaga/menjamin agar hukum dilaksanakan dengan sepatutnya.
Mahkamah Agung Juga memberikan keterangan, pertimbangan dan
nasehat tentang soal-soal yang berhubungan dengan hukum apabila hal
tersebut diminta oleh Presiden.
Proses peradilan dilakukan secara sederhana, cepal dan biaya ringan seperti yang terdapat dalam Undang-undang No. 14 Tahun 19 70, pasal 4 ayat 2 (Ibid, Hal. 176).
Setiap perkara hendaknya diselesaikan tanpa, berbelit-belit dengan
menggunakan waktu bertahun-tahun, sedangkan biayanya dapat dijangkau
oleh setiap orang yang bermaksud mencari kebenaran dan keadilan. Hakim
hendaknya tidak mempersulit jalannya proses dalam melaksanakan tugas
menyelesaikan, perkara dengan tanggungjawab penuh baik kepada manusia
39
sesamanya maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh, baik yang
diajukan oleh pengacara yang dirasa kurang maka proses peradilannya
ditunda, saksi yang tidak hadir dalam pengadilan maka pengadilannya juga
ditunda dan sebagainya.
C. Hukum Acara Perdata
Hukum acara Perdata atau Hukum Perdata Formal memuat tentang
ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang cara bagaimana
mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum Perdata material.
Fungsinya menyelesaikan masalah dalam mempertahankan kebenaran hak
individu, Perkara perdata yang diajukan oleh individu untuk memperoleh
dan keadilan wajib diselesaikan oleh Hakim dengan kewajaran sebagai
tugasnya:
Dalam menyelesaikan perkara, Hakim berperan serta dengan
berpegangan kepada asas-asas yang dicantumkan dalam Regleme
Indonesia Baru (RIB) dan asas-asas pokok hukum acara perdata tersebut
lalah
a. Hakim PasifMaksudnya bahwa luas masalah yang dik-emukakan dalam sidang perdata dltenlukan oleh para pihak yang berperkara. Seorang hakim tidak diperkenankan memperluas masalah yang tidak diajukan, karena kedudukan Hakim ini hanya sebagai penetap dan keadilan para pihak.
b. Mendengarkan Para PihakUntuk memberikan putusan dedam perkara perdala, hendaknya para pihak yang diberi kesempatan didengar pendapanya. (Ibid. HaL 176).
40
Apa yang diajukan oleh para pihak dengan tuntutan hukum yang
dikehendaki hanya diberikan pertimbangan oleh Hakim, jadi untuk perkara
perdata tugas Hakim mencari kebenaran formal. Dan dalam
perkembangannya hukum di Indonesia, kebenaran material yang berupa
keterangan saksi (sebagai bukti tidak tertulis) juga sudah dijadikan
pertimbangan Hakim.
Bagi pihak yang tidak hadir, meskipun diberi kesempatan untuk
didengar dianggap tidak mau menggunakan kesempatan tersebut. Apabila
ketidak hadirannya sudah dianggap cukup waktu yang diberikan, maka
Hakim dapat memberikan putusan, tetapi dalam para pihak mau
mengunakan kesempatan untuk didengar, maka proses persidangan untuk
perkara tersebut wajib diselesaiakan.
Dua asas pokok hukum acara perdata dapat ditempuh melalui proses :a. Sifat terbuka dalam peradilan
Pasal 168 al. 3 dari Undang-undang Dasar menentukan “selain kekecualian yang ditentukan oleh Undang-undang, maka peradilan dilakukan terbuka”.
b. Perwakilan yang diwajibkanPara pihak yang tidak dapat bertindak dan tidak dapat melakukan tindakan-tindakan sendiri yang bersifat acara, diwajibkan supaya diwakili.
c. Soal tidak bebas dari biaya untuk acaraPara pihak yang mengadakan perkara, tidak memikul seluruh biaya, menurut pasal 855 B Rv menyatakan : “orang yang tidak mampu tidak perlu membayar semua biaya.
d. Debat secara tulisan dan lisanAcara dapat dilakukan dengan lisan dan tulisan seluruhnya. Pertama, Hakim mengadili atas apa yang diajukan secara lisan dan yang terakhir secar tulisan.
e. Pemberian alasan atas keputusan HakimMenurut pasal 168 al. Dari Undang-undang Dasar, semua keputusan Hakim harus menurut alasan atas nama putusan tersebut didasarkan.(Prof. Mr. Dr, L.J. Van Apedorn, Pengantar Ilmu Hukum. PT. Pradnya Paramita. 1983,Hal. 252 – 256)
Peradilan terbuka adalah peradilan untuk hukum bermaksud
menjamin pengadilan yang tidak berpihak. Hal tersebut meletakkan
41
peradilan dibawah pengawasan pendapat publik. Untuk kepentingan umum
dan kesusilaan, hukum dapat menyimpan dari asaa peradilan terbuka.
Disamping peradilan terbuka, ada juga peradilan tertutup yitu suatu
peradilan yang mengadili suatu perkara yang belum ada pada peradilan
umum dam bersifat tertutup. Contoh : Peradilan tat usaha negar yang
mengadili suatu perkara yang berkenaan dengan negar dan sanksi yang
diberikan adalah jabatan yang di pegang oleh orang yang diadili.
Perwakilan diwajibkan, karena para pihak biasnya tidak mempunyai
cukup pengethuan tentang hukum untuk dapat melakukan acara sendiri.
Orang yang bertindak sebagai pendamping serta perwakilan tersebut adalah
pengacara. Pengacara bertugas membela, melindungi serta membantu para
pihak dalam proses hukum. Sedangkan jaksa bertugas menuntut.
Biaya-biaya pembayaran para peagawai kehakiman ditanggung oleh
negeri. Tetapi biaya-biaya sejak dan pendaftaran, uang saksi dan uang para
ahli, untuk jasa-jasa juru sita, semuanya dipikul oleh para pihak. Saksi
diberi uang saku bukan sebagai pelicin atau suap melainkan sebagai biaya
transport saksi tersebut untuk datang ke pangadilan. Bagi orang yang tidak
mampu apabila ia kalah maka pihak lawan dapat membebankan biaya-
biaya kepadanya maka mungkin). Tapi bila ia menang, pihak lawan harus
membayar semua biaya. Jika pihak yang kalah tidak mampu membayar
semua biaya, maka yang kalah itu dapat ditambahi hukuman kurungan atau
masuk dalam katagori pengampuan (boros). Dan apabila seseorang
42
memiliki masalah tetapi ia tidak mengajukanperkara tersebut ke pengadilan
karena keterbatasan biaya, maka masalahnya tetap diproses hukum. Hal ini
terdapat dalam pasal 855 B Rv.
Apabila ditempuh secara lisa, tergugat wajib mengemukakan
argumentasinya sebagai tangkisan, sehingga terajdi debat lisan. Perkara di
tempuh secar tulisan, prosesnya diberikan kesempatan kepada tergugat
untuk menyampaikan jawaban tertulis. Kemudia dapat diajukan saksi-saksi
serta bukti-bukti atau dibawah tangan dari para pihak.
Dalam mengambil keputusan Hakim harus dapat menjelasksan
alasan-alasannya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi
perbuatan sewenang-wenang dari hakim. Keputusan hakim harus berpihak
pad kebenaran dan keadilan serta dapat dipertanggung jawabkan.
D. Hukum Acara Pidana
Hukum Acara Pidana atau Hukum Pidana Formal mengatur cara
bagaimana pemenintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana
material. Dalam Hukum. Acara Pidana diatur tata cara penangkapan,
penahanan, penyitaan, penggeledahan dan penuntutan. Selain itu juga
diatur siapa-siapa yang berhak melakukan penyitaan, penyidikan,
pengadilan dimana yang berwenang mengadili dan sebagainya.
Undang-undang No. 8 tahun 1981 mengatur tentang ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ditulis dalam kitab Undang-undang hukum yang dikadefisikan dalam Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP). KUHAP berlaku sejak 31 Desember 1981
43
melalui lembaran Negara Republik Indonesia, No. 76, Tambahan lembaran Negara No. 32 (R. Abdoel Djamali, SH. Pengantar Hukum Indonesia PT Raja Grafindo Persada. 1998. HaL 178-179.)
Tujuan pengkoridikasian / pengelompokan hukurn acara pidana
tersebut sebagai pengganti Reglemen Indonesia Baru (RIB), Regleme
Indonesia Baru (R I B) adalah penyerahan kedaulatan KUHP dari
pemerintah Belanda ke pemerintahan Jepang. Hal ini dilakukan karena
adanya perebutan senjata, gencatan senjata, Jepang sebagai tawanan
perang, penyerahan segala aset milik Belanda yang tidak boleh dibawa ke
Belanda contoh : Pabrik pabrik, Bank Indonesia, tentang acara pidana yang
sangat tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat dengan sasaran
memberikan perlindungan kepada hak-hak asasi manusia. Sedangkan
fungsinya untuk menyelesaikan masalah dalam, mempertahankan
kepentingan umum.
Ketentuan KUHP yang terdiri dari 286 pasal, menurut pasal 2 menyatakan bahwa KUHP berlakut untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingku ngan peraditan umum. (Ibid. Hal 179).
Ruang lingkup berlakunya KUHAP menglkuti asas-asas hukum
pidana, yang berwenang mengadili tindak pidana berdasarkan KUHAP
hanya Peradilan Umum, kecuall ditentukan lain oleh Undang-undang.
Dimana yang ten-nasuk Peradilan Umum adalah Pengadilan Negeri,
Pengadilan Tinggl dan Mahkamah Agung.
44
Untuk pelaksanaan KUHAP perlu diketahui beberapa hal penting
antara lain :
a. Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of innocence)Dalam pasal 8 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 menyalakan bahwa "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang mengatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
b. KoneksitasMenurut pasal 89 ayat I menyatakan bahwa "Tindak pidana yang dilakukan bersama oleh mereka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan Lingkungan Peradilan Militer, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum, kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”
c. Pengawasan Pelaksanaan Pengadilan Dalam pasal 277 atar I KUHAP menyatakan bahwa "Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu Ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkani pidana perampasan kemerdekaan". (Ibid, Hal. 179-183).
Berdasarkan kepada asas praduga tak bersalah ini, maka bagi
seseorang sejak disangka melakukan tindak pidana tertentu sampai
mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dari hakim
Pengadilan, maka la masih tetap memiliki hak-hak individunya sebagai
warga negara. Tersangka ini masih dapat tinggal di rumahnya sendiri
sehingga sering disebut tahanan rumah yaitu tersangka boleh metakukan
aktivitasnya tetapi bila pada jarak 100 m2, ia pergi maka akan dikawal
polisi. Hal Ini terjadi karena tersangka masih dalam proses penyidikan
yang memerlukan waktu yang lama karena menyangkut kasus-kasus besar.
Contoh : korupsi, kasus makar. Tersangka belum bisa disebut terdakwa
apabila bukti-bukti belum menunjukkan bahwa ia terbukti bersalah. Suatu
Penahannan dapat dilakukan berdasarkan dugaan dengan bukti yang cukup
45
bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana tertentu dan dikhawatirkan
melarikan diri yang dapat menghilangkan bukti-bukti atau mengulang
tindak pidana lagi.
Berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 tersebut, kewenangan dalam
mengadili, perkara koneksitas ada pada peradilan umum. Tetapi
kewenangan Peradilan Umum tidak mutlak tergantung pada kerugian yang
ditimbulkan terletak pada kepentingan militer, maka dengan keputusan
Menhamkam dan atas persetujuan Menteri Kehakiman pemeriksaan
perkara dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer.
Pasal 227 ayat 1 KUHAP dimaksudkan agar ada bukti yang
menjamin bahwa Putusan pengadilan dilaksanakan secara tepat. Tugas
Hakim, Pengawasan pengamat tersebut dilakukan selama nara pidana
menjalani hukuman dalam lembaga pemasyarakatan (LP). Sesuai dengan
fungsinya LP bukan ternpat menyekap nara pidana, melainkan sebagai
tempat tinggal sementara para nara pidana, maka petugas LP mempunyai
kewajiban untuk membimbing dan membina para napi supaya kelak sudah
bebas tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat diterima masyarakat.
Kedua hukum acara di atas yaitu hukum acara perdata dan hukum
acara pidana aturannya berlaku dalam menangani dan menyelesaikan
perkara di peradilan umum, sedangkan untuk orang-orang tertentu yang
berkaitan dengan yang beragama Islam dan atau dengan tugas negara
karena diangkat menjadi pejawai negeri disediakan peradilan khusus.
46
BAB IV
HUKUM MATERIAL
Pengertian Hukum Perdata
Sebagai makhluk sosial setiap manusia selalu mengadakan
hubungan dengan manusia lain. Hubungan tersebut sejak manusia
dilahirkan sampai ia meninggal dunia. Timbulnya hubungan antar manusia
tersebut karena manusia dikodratkan untuk selalu hidup bersama. Setiap
manusia dikodratkan memiliki kekayaan yang diperoleh selama hidupnya
yang akan diberikan kepada yang berhak untuk melanjutkannya apabila
telah meninggal. Proses ini akan dialami oleh tiap manusia, kecuali ada hal-
hal yang menghalanginya, contoh : tidak punya anak kandung dan selalu
berkaitan dalam hubungan antar sesamanya. Hubungan antar manusta
tersebut akan menimbulkan satu Jenis hukum yang ketentuannya mengatur
tentang kehidupan manusia dan dinamakan Hukum Perdata.
Hukum Perdata ialah ketentuan-kefentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia oalam mementihi kepentingan (kehufuhan) nya. Hitkum Perdala (Privat Recht) dalam arti Inas meliputi ketentuan-ketentuan hukum material yang mengatur kepentingankepentingan perseorangat~ (R. A bdoel Djamali, SH. Pengantar Hilklim Indonesia, PT Raja Grqfindo Persada. 1998. HaZ 131 - 132).
Hukum Perdata juga sering disebut Hukum Privat yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pribadi perseorangan telah diatur disini. Hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga -negara harus diatur disini. Hak- hak yang dimiliki oleh setiap warga negara harus dihormati dan dijunjung tinggi oteh siapapun, termasuk oleh negara. Negara berhak melindungi segala sesuatu yang menjadi milik warganya.
47
Macam-macam Hukum Perdata
Dalam kehidupan bermasyarakat segala masalah yang berhubungan dengan hak milik sescorang diperlukan suatu penyelesaian. Ketentuan serta peraturan-peraturan tentang hak milik seseorang telah disepakati oleh masyarakat, sehingga masyarakat wajib mematuhi serta mentaati peraturan tersebut tanpa kecuali.
Dalam ilmu pengetahuan hukum, hukum perdata mengatur tentang kepentingan Perseorangan antara lain :
1. Hukum Pribadi (Personendecht) yaitu ketentuan-kelentuan yang mengatur
tentang hak dan kewajiban serta kedudukannya dalam hukum.
2. Hukum Keluarga (Familiercht) yaitu ketentuan-ketenluan yang memuat rangkaian Pelaturan yang timbul dari pergaulan hidup dalam keluarga.
3. Hukum Kekayaan (Vermojenrecht) yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hak-hak pero!ehan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain yang mempunyai nilai uang.
4. Hukum waris (Erfrecht) yaitu ketentuan hukum yang niengatur tentang cara perpindahan hak milik seseorang yang meninggal dunia kepada yang berhak memiliki selanjutnya (Ibid, Hal. 133).
Setiap manusia dengan memiliki hak dan kewajiban dapat bertindak sendiri untuk kepentingan-kepentingannya. Bagi tiap individu sebagai pemilik hak dan kewajiban dapat bertingkah laku seperti yang dikehendaki, tetapi mempunyai akibat hukum. Artinya setiap perbuatan yang la lakukan akan selalu mempunyai dampak hukum. Oleh karena itu walaupun dapat berbuat sekehendak yang diinginkan, dengan kewajiban menanggung hukumnya berarti tidak setiap pribadi dianggap mampu atau cakap untuk melaksanakan sendirl hak dan kewajibannya.
Hubungan keluarga terjadi karena adanya perkawinan antara seorang laki dan perempuan yang kemudian melahirkan anak. Hukum keluarga itu memuat tentang perkawinan, hubungan antara orang tua dan anak, wali dan anak yang diawasi, serta hubungan antara orang yang termasuk dalam pengampunan karena jika pikiran tidak sehat atau karena pemboros dan pengampunnya.
Yang menjadi objek dalam hukum kekayaan tersebut adalah benda yaitu segala sesuatu yang menjadi bagian dari keadaan yang dikuasai dan mempunyai nilai uang. Hukum keluarga dan hukum kekayaan saling berkaitan, karena dan hubungan keluarga timbut hubungan yang mempunyai nilai uang.
Selama hidupnya setiap manusia memiliki kekayaan. Kekayaan tersebut akan dibagikan kepada yang berhak menerimanya yaitu keturunan terdekat dan yang meninggal dunia dan atau orang yang ditunjuk untuk menerimanya.
Secara luas hukum keluarga mencakup hal-hal sebagai berikut :1. Keturunan
48
Menurut UU No. 1 Tahun 1974, dalam pasal 55 menyatakan bahwa “asal-usul’ seseorang anak dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Kekuatan Orang tuaMenurut UU No. 1 Tahun 1974, dalam pasal 45 menyatakan bahwa "Kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya”.
3. PerwalianMenurut UU No.1 Tahun 1974, dalam pasal 50-54 menyatakan seorang anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
4. Pengampunan. (Curatele)Seseorang yang telah dewasa dan sakit ingatan, menurul Undang-undang harus diletakkan di bawah pengampunan.
5. PerkawinanMasalah perkawinan telah diatur dalam UU No. I Tahun 1974 yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dalam UU tersebut ditetapkan tentang perkawinannya sendiri, akibat perkawinan dan tentang perkawinan campuran (Ibid. Hat 137-141).
Apabila akte kelahiran tersebut tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tantang asal-usul anak tersebut. Atas penetapan Pengadilan, maka Pegawai Pencatat Kelahiran dapat mengeluarkan akte kelahiran terhadap anak tersebut. Seorang anak yang dilahirkan di luar nikah hanya mempunyai hubungan dengan lbu serta keluarga lbunya.
Kewajiban orang tua adalah menjaga serta mendidik anak-anaknya, sedangkan seorang anak wajib menghormati kedua orang tuanya. Kewajiban orang tua terhadap anaknya tersebut berlaku sampai anaknya menikah atau dapat berdiri sendiri, meskipun hubungan hukum perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus. Dan apabila telah dewasa, maka seorang anak wajib untuk menjaga dan memelihara orang tua di masa tuanya.
Kekuasaan wali dapat dicabut dengan keputusan pengadilan apabila wali tersebut melalaikan kewajibannya dan berkelakuan buruk. Jika wali menyebabka, kerugian pada harta benda wali yang di bawah perwaliannya, maka wali wajib mengganti kerugian tersebut atas keputusan pengadilan.
Bagi seseorang yang mengabaikan harta bendanya karena tidak mampu mengurus kepentingannya juga termasuk orang yang berada dibawahi pengampunan. Kedudukan orang yang berada di bawah pengampunan adalah sama dengan seorang yang belum dewasa. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suarni isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku serta menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
Ruang lingkup hukum kekayaan terdiri dari :1. Hukum Benda yaitu ketentuan-ketenluan yang mengatur mengenal hal yang diartikan
dengan henda-benda dan hak-hakyang melekat di atasnya.
49
2. Hukum Perikatan, yailu hukum yang mengatur huhungan yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih. (Budiyanto. Dasar-dasar IImu Tata Negara. ErIangga. 2000. Hal. 123).
Dalam hukum benda, hak terhadap benda, hak terhadap benda diakui dan dihormati. Benda dibedakan menjadi dua yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak dibagi dua yaitu benda bergerak karena sifatnya, misal kendaraan bermotor, dan benda. bergerak karena penetapan Undang-undang, misal surat-surat berharga. Benda tidak bergerak dibagi tiga, menurut sifatnya, misal tanah dan bangunan, menurut tujuannya, misal mesin-mesin pabrik dan menurut penetapan Undang-undang, misal hak opstal dan hak hipotik. Hak Opstal yaitu mendirikan bangunan di atas tanah orang lain dengan pemiliknya. Hak Hipotik yaitu tanggungan dengan jaminan benda tetap.
Dalam hukum Perikatan pihak pertama berhak atas sesuatu prestasi (pemenuhan, sesuatu) sedangkan pihak lain wajib memberikan sesuatu. Pihak yang wajib memenuhi perikatan disebut debitur. Dan yang berhak atas pemenuhan sesuatu perikatan disebut kreditur. Menurut pembagiannya warisan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut :1. Menurut Undang-undang yaitu pembagian warisan kepada si pewaris yang memiliki
hubungan darah terdekat.2. Menurut wasiat, yaitu pembagian warisan kepada ahli waris berdasarkan pesan atau
kehendak terakhir (wasiat) dari si pewaris (Ibid, HaL 124)
Yang dimaksud dengan hubungan darah terdekat adalah keluarga.
Misal, suami, istri dan anak. Keluarga terdekat merupakan yang pertama kali
mendapatkan warisan. Mengenai bagian-bagiannya telah diatur menurut hukum
yang berlaku. Namun apabila yang meninggal tidak mempunyai keturunan,
pembagian waris diatur menurut Undang-undang.
Wasiat harus disyahkan secara tertulis dalam akte notaris. Di dalam
hukum waris wasiat mengatur bagaimana cara membuat wasiat bagi seseorang
sebelum meninggal dunia dan akibat-akibat hukum dan pembuatan wasiat atau
hanya berisi mengenai. permintaan tentang penguburan.
50
H. C. Pengertian dan Tujuan Hukum Pidana
Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada
kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri bahkan kadang-kadang
karena keinginan untuk mempertahankan status diri. Terhadap kebutuhan yang
mendesak pernenuhannya harus dipenuhi dengan segera dan sering
dilaksanakan tanpa pemikiran matang sehingga dapat merugikan lingkungan
atau manusia lain. Hal tersebut akan menimbulkan akibat negatif yang tidak
seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik. Oleh karena itu,
para pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pemberian
limpahan oleh tersebut berupa hukuman yang disebut dipidanakan.
Seseorang yang dipindanakan berarti menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum. (R. Abdul Rahmah, SH. Pengantar Hukum Indonesia PT Raja Grafindo Persada, 1998. Hal 154).
Berat ringan hukuman yang wajib dijalankan tergantung dari penilaian
masyarakat, atas perbuatan pelaku. Penilaian masyarakat terhadap suatu
perbuatan baik atau tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepentingan umum,
oleh karena itu, kepentingan masyarakat umum menjadi tolak ukur ketentuan-
ketentuan dalam pidana.
Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum dan perbuatan mana diancam dengan sanksi pidana tertentu. (Budiyanto, Dasar-dasar 11mu Tata Negara. ErIangga. Hat 120).
Dalam hukum pidana ketentuan-ketentuannya meliputi larangan-
kesusilaan dan norma-norma agama yang dalam peristlwa hukumnya dapat
51
merugikan masyarakat. Sanksi Hukum Pidana merupakan wujud
pertanggungjawaban dari perbuatan yang telah dilakukan, karena hat tersebut
dirasa adil oleh masyarakat. Masyarakat pada umumnya menginginkan
kehidupan yang aman dan tentram tanpa adanya gangguan baik yang berasal
dari dalam maupun dari luar masyarakat itu sendiri, Gangguan yang berasal dari
dalam, contohnya adanya sifat iri hati terhadap orang lain yang lebih berhasil,
adanya provokasi yang menginginkan perpecahan. Gangguan yang berasal dari
luar contohnya adanya bencana alam, adanya peristiwa makar yang meresahkan
masyarakat, adanya sparatisme daerah. Peraturan-peraturan serta ketentuan-
ketentuan yang berlaku di masyarakat merupakan hasil kesepakatan bersama,
dan tiap individu wajib mentaatinya.
Secara konkrit tujuan hukum pidana ada dua, jaitu :1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.
2. Untuk mendidik orang yang lelah pernah melakukan perbuatan tidak baik dan
dapal diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya. (R. Abdul Djamali, SH.
Pengantar Hukum Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, 1998. Hal. 155)
Tujuan tersebut merupakan pencegahan terhadap, gejala-gejala yang
kurang sehat peringatan bagi mereka yang terlanjur melakukan pelanggaran.
Tetapi apabila masih ada individu yang melakukan pelanggaran yang kadang
merusak lingkungan masyarakat, sebenarnya sebagai akibat dari moralitas
individu itu sendiri. Dan untuk mengetahui penyebab timbulnya pelanggaran
terhadap hukum pidana, maka. dilakukan penelitian tentang sebab mengapa
orang melakukan tindakkan pelanggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan
52
hidup di lingkungan masyarakat i1mu yang mempelajari hal tersebut adalah
kriminologi. Kriminologi sebagal salah satu ilmu yang mempelajari sebab-
sebab seseorang melakukan tindak pidana, apa motivasinya, bagaimana
akibatnya dan tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mencegah perbuatan
tersebut.
I. D. Peristiwa Pidana
Setiap peristiwa yang menganggu keseimbangan hidup dan merugikan
anggota masyarakat yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat
masih dianggap sebagat pelanggaran terhadap kepentingan perseorangan.
Menganggu kepentingan umum berarti menganggu ketentraman hidup,
keamanan, kesejahteraan dan lainnya yang menyangkut kehidupan masyarakat,
sehingga, mengakibatkan terganggunya keseimbangan dalam hidup sehari-hari.
Peristiwa pidana atau juga disebut tindak pidana (Delict) adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana (Ibid, Hal. 157).
Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan pelanggaran yang dapat
merugikan orang lain atau kepentingan umum. Yang dimaksud pelanggaran
yaitu hal-hal kecil atau ringan yang diancam dengan hukuman denda. Denda
yang diberikan oleh para pelaku pelanggaran akan masuk dalam kas negara,
bagi mereka yang tidak bisa membayar denda, maka akan dibebankan kepada
keluarganya, bagi denda KKN maka wajib mengembalikan dan membayarnya
kepada negara. Misalnya. : Mengendarai motor tidak membawa SIM, tidak
memakai helm, dan sebagainya. Dan yang dimaksud kejahatan yaitu hal-hal
53
yang menyangkut masalah besar dan sanksinya berupa hukuman penjara,
misalnya : pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya.
Sanksi pidana menurut pasal 10 KUHAP dalam bentuk hukuman, antara lain mencakup hal-hal berikut:1. Hukuman Pokok, terdiri dari :
a. Hukuman matib. Hukuman penjara, terdiri dari :
- Hukuman seumur hidup.- Hukuman sementara waktu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya
1 tahun).c. Hukuman kurungan (setinggi-tingginya 1 lahun dan sekurang-kurangnya 1 hari)
2. Hukuman Tambahan terdiri dari :a. Pencabutan hak-hak tertentu.b. Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu.c. Pengumuman keputusan hakim.
(Budiyanto, Dasar-dasar Ilmn Tata Negara. Erlangga. 2000. Hal. 120)
Dari kutipan pengumuman keputusan hakim terjadi pada saat vonis
sudah dijatuhkan. Kemudian terjadi kelalaian pertimbangan hakim. Hukuman
itu dapat memperberat atau meringankan.
Sanksi yang diberikan oleh hakim harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Hakim harus dapat bersikap adil dan memberikan sanksi berdasarkan bukti-bukti yang ada. Hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat bagi pelaku. Hakim memberikan hukuman mati apabila pelaku telah terbukti melakukan pelanggaran yang sangat berat. Dalam memberikan keputusan seorang hakim harus tegas dan dapat mempertanggungjawabkannya. Selain itu hakim harus mengesampingkan kepentingan pribadi, hakim bertindak profesional dalam menjalankan tugasnya.
Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tersebut terdiri dari :
1. Obyektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum
dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum.
2. Subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh
Undang-undang.
(R. Abdul Djamah, SH. Pengamat Hukum Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada. 1998. Hal. 157).
54
Yang dijadikan titik utama dari unsur objektif adalah tindakannya.
Tindakan yang dilakukan oleh para pelanggar menentukan sanksi yang akan
diberikan. Apakah tindakan tersebut merupakan kejahatan ataupun dapat
merugikan orang lain. Apabila benar demikian berarti tindakan yang dilakukan
tersebut melanggar hukum dan harus diberi sanksi. Ada kasus-kasus pidana
tertentu yang boleh mendapat jaminan. Maksudnya dapat menghindarkan dani
hukuman penjara. Baik itu jaminan untuk keluar atau jaminan bahwa pelaku
pelanggaran - itu tidak akan melarikan diri. Contohnya : kasus narkoba yang
bisa mendapat jaminan, hal ini dapat terjadi karena narkoba tidak menyangkut
hajat hidup orang banyak, lemahnya pijakan hukum KUHP tentang hal-hal
yang spesifik, menunjukkan adanya mafia kejahatan.
Unsur subjektif mengutamakan adanya perilaku (Seorang atau beberapa
orang). Dalam suatu pelanggaran, yang berhak melakukan penyelidikan tentang
siapa pelakunya adalah pihak yang berwajib. Apabila pelaku telah tertangkap,
maka dilakukan pemeriksaan beserta bukti-bukti yang ada, Jika terbukti
bersalah selanjutnya diajukan ke pengadilan. Di pengadilan itulah akan
diputuskan sanksi kepada pelaku.
Dilihat dari unsur-unsur pidana, maka apabila ada suatu perbuatan yang
dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan agar dapat dinyatakan
sebagai peristiwa pidana.
Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai perisliwa pidana ialah :1. Harus ada suatu perbuatan. 2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum
55
3. Harus terbukli adanya kesalahan yang dapat dipertanggungJawabkan.4. Harus berlawanan dengan hukum. 5. Harus tersedia ancaman hukumannya. (Ibid, HaL 157-158)
Harus ada suatu perbuatan maksudnya memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan tersebut terlihat sebagal suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan pertstiwa. Dan juga perbuatan tersebut melanggar ketentuan atau peraturan yang berlaku yang disebut pelanggaran.
Perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan
hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah
berbuat seperti yang terjadi dan wajib mempertanggungjawabkan akibat yang
timbul dari perbuatan tersebut.
Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang harus
dapat dibuktikan sebagal suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan
hukum. Artinya perbuatan tersebut dapat rnenganggu dan merugikan
kepentingan umum.
Suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum maksudnya apabila
tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum. Perbuatan tersebut
secara nyata telah melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam
masyarakat yang sebelumnya merupakan hasil kesepakatan bersama.
ApabiIa ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan
dalam suatu perbuatan tertentu, maka ketentuan tersebut memuat sanksi
ancaman hukumannya. Dan ancaman hukuman tersebut dinyatakan secara tegas
maksimal hukumnya yang harus dilaksanakan oleh para pelaku.
56
Dalam suatu proses hukum , apabila seseorang melakukan pembelaan
diri dari suatu serangan hingga mengakibatkan kematian, maka tetap
mendapatkan hukuman. Dan hukuman itu berdsasarkan pertimbangan-
pertimbangan tertentu karena pembunuhan itu tidak disengaja dan juga tidak
direncanakan. Dalam hal ini ia tetap salah karena telah menghilangkan nyawa
seseorang.
BAB V
PENUTUP
J. A. KESIMPULAN
Disini penyusun akan mengemukakan kesimpulan-kesimpulan dari judul makalah ini dari BAB II, BAB III dan BAB IV. Tentang “Studi Dekriptif Tentang Hukum Formal dan Material”.Kesimpulan-kesimpulan tersebut merupakan ide pokok atau kalimat utama dari
sub BAB II, sub BAB III dan sub BAB IV :
1. Negara hukum adalah negara, teramsuk didalamnya pemerintah dan
alat-alat perlengkapan negara lainnya
2. Suatu negara baru dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila negara
tersebut mempunyai syarat-syarat tertentu.
3. Setiap negara hukum harus mempunyai prinsip-prinsip untuk
mewujudkan tegaknya keadlian di sustu negara.
57
4. Hukum formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara
bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum
material.
5. Dalam menyelesaikan masalah, kehakiman memiliki wewenang yang
bebas, tidak ada lembaga negara lainnya yang ikut campur.
6. Fungsi hukum acara perdata yaitu meyelesaikan masalah dalam
mempertahankan kebenaran dan penuntutan.
7. Dalam hukum acara pidana yaitu tata cara penangkapan, penahanan,
penyitaan, penggeledahan dan penuntutan.
8. Hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan
membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingan
(kebutuhan) nya.
9. Dalam ilmu pengetahuan hukum, hukum perdata mengatur tentang
kepentingan perseorangan antara lain : hukum pribadi, kukum keluarga,
hukum kekayaan dan hukum waris.
10. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran
dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum dan perbuatan
mana diancam dengan sanksi pidana tertentu.
11. Peristiwa pidana atau juga disebut tindak pidana (Delict) adalah suatu
perbuatan atau rangkaian yang dapat dikenakan hukuman pidana.
58
K. B. SARAN
Dalam penulisan makalah ini penyusun menyimpan harapan dan ingin
mengutarakan saran yang dapat bermanfaat bagi generasi penerus bangsa
yaitu :
1. Kita harus mempunyai kesadaran hukum yang tinggi, agar hukum di
Indonesia dapat terlaksana dengan jujur adil dan demokratis.
2. Hendaknya kita sebagai generasi penerus bangsa dapat meneruskan
perjuangan para pahlawan dengan mewujudkan Indonesia sebagai
negara hukum.
3. Supremasi hukum di Indonesia hendaknya kita dukung sepenuhnya agar
tercipta suasana yang tertib dan aman di negara kita tercinta.
C. PENUTUP
Alhamdulillahirrabbil‘alamin penyusun ucapkan atas terselesainya
makalah ini dimana makalah ini sebagai awal atau pondasi utama bagi
penyusun untuk menuju ke bangku Perguruan Tinggi nantinya. Walaupun
masih banyak kekurangan-kekurangan. Penyusun sudah berusaha
semaksimal mungkin agar makalah ini terselesaikan dengan baik. Dan
penyusun juga mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah
membantu penyusun dalam menyelesaikan makalah ini.
Hanya dengan ridho dan bimbingan dari orang tua dan guru,
penyusun dapat meningkatkan kualitas makalah ini. Dan semoga makalah
59
ini dapat membawa manfaat bagi penyusun maupun orang lain. Amien..
60
61
Recommended