Tata Naskah Dinas Kkr (2)

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR : 63 TAHUN 2010 TANGGAL : 6 12 - 2010 TENTANG :TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS, PENEMPATAN a.n, u.b, u.p, Plt, Plh, DAN Pj, PARAF, PENANDATANGANAN, BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPEL, KOP NASKAH DINAS, SAMPUL NASKAH DINAS DAN PAPAN NAMA

A. 1. Pengertian.

PERATURAN DAERAH. Peraturan Daerah adalah Naskah Dinas yang berbentuk Peraturan perundang undangan, yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dan menetapkan suatu organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Susunan. Peraturan Daerah terdiri atas : 1. Judul; 2. Pembukaan; 3. Batang Tubuh; 4. Penutup; 5. Penjelasan ( jika diperlukan);dan 6. Lampiran (jika diperlukan). i. Judul Peraturan Daerah terdiri atas: 1) Judul Peraturan Daerah memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun Peraturan Daerah atau penetapan, dan nama Peraturan Daerah; 2) Nama Peraturan Daerah dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Peraturan Daerah; 3) Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca; ii. Pembukaan Peraturan Daerah terdiri atas: 1) Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa; 2) Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah; 3) Konsiderans terdiri dari: a. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang; b. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokokpokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Daerah; c. Pokok-pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Daerah memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosioligis yang menjadi latar belakang pembuatanya; 4) Dasar Hukum terdiri dari: a. Dasar Hukum diawali dengan kata Mengingat;

b. Dasar Hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah yang memerintahkan Pembuatan Peraturan Daerah tersebut; c. Peraturan Daerah yang digunakan sebagai dasar Hukum hanya Peraturan Daerah yang tingkatnya sama atau lebih tinggi; 5) Diktum terdiri atas: a. Kata Memutuskan; b. Kata Menetapkan;dan c. Nama Peraturan Daerah. iii. Batang Tubuh Peraturan Daerah terdiri atas: 1) Ketentuan Umum; 2) Materi Pokok yang diatur; 3) Ketentuan Pidana (jika diperlukan); 4) Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);dan 5) Ketentuan Penutup. iv. Penutup Peraturan Daerah terdiri atas: Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Daerah dan memuat : 1) Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah, yang berbunyi sebagai berikut: Contoh: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah memuat : a. Tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan; b. Nama Jabatan; c. Tanda tangan pejabat; dan d. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat. Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan di sebelah kanan; Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma; Pengundangan Peraturan Daerah memuat : a. Tempat dan tanggal Pengundangan; b. Nama jabatan yang berwenang mengundangkan; c. Tanda tangan; dan d. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat. Tempat tanggal Pengundangan Peraturan Daerah diletakkan di sebelah kiri (dibawah penandatanganan pengesahan atau penetapan); Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma;

3) 4) 5)

3. Bentuk / Model naskah dinas Peraturan Daerah, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

contoh

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYAPERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR TAHUN TENTANG . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUBU RAYA, Menimbang : a. bahwa ...............................................................................................; b. bahwa.................................................................................... ...............................................................................................; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana.; : 1. Undang-Undang ....................................................................; 2.Peraturan Pemerintah ........................................................... ..............................................................................................; 3. dan seterusnya; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA dan BUPATI KUBU RAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG.. ........................................................................................................ BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. .. . 3

Mengingat

3.(1) (2)

. Pasal 2 ........................ contoh ........................ BAB II JUDUL MATERI POKOK YANG DIATUR Pasal 3 Bagian KESATU Paragraf 1

(1) (2)

................................. .................................

BAB III KETENTUAN PENUTUP (dan seterusnya) Pasal 4.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal . BUPATI KUBU RAYA,

NAMA (Tanpa Pangkat dan Gelar) Diundangkan di .. pada tanggal .. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

NAMA (Tanpa Pangkat dan Gelar) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN. NOMOR

B. PERATURAN BUPATI 1. Pengertian. Peraturan Bupati adalah Naskah Dinas yang berbentuk peraturan perundang undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan peraturan perundang - undangan sifatnya yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur, apabila berbentuk Keputusan sifatnya menetapkan. 2. Ciri Ciri Materinya bersifat pengaturan yang dituangkan dalam bab-bab dan pasal pasal dengan menggunakan angka bulat dan ditandatangani oleh Bupati. 3. Susunan Peraturan Bupati terdiri atas : 1. Judul; 2. Pembukaan; 3. Batang Tubuh; 4. Penutup; 5. Penjelasan (jika diperlukan);dan 6. Lampiran (jika diperlukan). i. Judul Peraturan Bupati terdiri atas : 1) Judul Peraturan Bupati memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun, dan nama Peraturan Bupati; 2) Nama Peraturan Bupati dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Peraturan Bupati; 3) Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca; Pembukaan Peraturan Bupati terdiri atas :

1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa; 2. Jabatan Pembentuk Peraturan Bupati; 3. Konsiderans terdiri dari: a. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang; b. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokokpokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Bupati; c. Pokok-pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Bupati memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosioligis yang menjadi latar belakang pembuatanya; 4. Dasar Hukum, terdiri dari: a. Dasar Hukum diawali dengan kata Mengingat; b. Dasar Hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Bupati yang memerintahkan Pembuatan Peraturan Bupati tersebut; c. Peraturan Bupati yang digunakan sebagai dasar Hukum hanya Peraturan Bupati yang tingkatnya sama atau lebih tinggi. 5

5. Diktum, terdiri atas: a. b. c.

Kata Memutuskan; Kata Menetapkan;dan Nama Peraturan Bupati.

iii. Batang Tubuh Peraturan Bupati terdiri atas : 1. 2. 3. diperlukan); 4. diperlukan);dan 5. iv. Penutup Peraturan Bupati. Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Bupati dan memuat : 1) Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Bupati dalam Berita Daerah, yang berbunyi sebagai berikut: Contoh: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 2) Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Bupati memuat : a. Tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan; b. Nama Jabatan; c. Tanda tangan pejabat; dan d. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat. 3) Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan di sebelah kanan; 4) Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma; 5) Pengundangan Peraturan Bupati memuat : a. Tempat dan tanggal Pengundangan; b. Nama jabatan yang berwenang mengundangkan; c. Tanda tangan; dan d. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat. 6) Tempat tanggal Pengundangan Peraturan Bupati diletakkan di sebelah kiri (dibawah penandatanganan pengesahan atau penetapan); 7) Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma. 4. Bentuk/model naskah dinas Peraturan Bupati, sebagaimana tertera pada halaman berikut : Ketentuan Umum; Materi Pokok yang Diatur; Ketentuan Pidana (jika Ketentuan Peralihan (jika

Ketentuan Penutup.

contoh

BUPATI KUBU RAYAPERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR. TAHUN. TENTANG..................................................................................... .....................................................................................

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUBU RAYA, Menimbang : a. bahwa .......................................................................................... .....................................................................................................; b. bahwa .......................................................................................... .....................................................................................................; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana; : 1. Undang-Undang ........................................................................... .....................................................................................................; 2. Peraturan Pemerintah .................................................................. .....................................................................................................; 3. dan seterusnya; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG.................................................... .......................................................................................................... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Mengingat

1. 2. 3.

....... ......... .............................................................................................................dan seterusnya.

Pasal 2............

1) 2) 3) 4)

....... ............................................................................................................................... .............................................................................................................................. contoh BAB II JUDUL MATERI POKOK YANG DIATUR Pasal 3 Bagian KESATU Paragraf 1 (1) (2)........................................... ..................................................

BAB III KETENTUAN PENUTUP (dan seterusnya) Pasal 4.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal . BUPATI KUBU RAYA,

NAMA (Tanpa Pangkat dan Gelar) Diundangkan di . pada tanggal .SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KUBU RAYA,

NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat) BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ...... NOMOR .......

C. KEPUTUSAN BUPATI 1. Pengertian. Keputusan Bupati adalah Naskah Dinas yang berbentuk peraturan perundang undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijaksanaan baru dan bersifat penetapan. 2. Ciri Ciri Materinya bersifat penetapan yang dituangkan dalam diktum KESATU, KEDUA dan seterusnya, dan penandatanganannya dapat didelegasikan kepada pimpinan Perangkat Daerah. 3. Keputusan Bupati terdiri atas : 1. Judul; 2. Pembukaan; 3. Lampiran (jika diperlukan). Susunan.

i. Judul Keputusan Bupati terdiri atas : 1. Judul Keputusan Bupati memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun Keputusan atau penetapan, dan nama Keputusan Bupati; 2. Nama Keputusan Bupati dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Keputusan; 3. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca. ii. Pembukaan Keputusan Bupati terdiri atas : 1) Jabatan Pembentuk Keputusan Bupati; 2) Konsiderans, terdiri dari : a. b. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang; Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokokpokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Keputusan Bupati; Pokok-pokok pikiran pada konsiderans Keputusan Bupati memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosioligis yang menjadi latar belakang pembuatanya;

3) Dasar Hukum, terdiri dari :

a. Dasar Hukum diawali dengan kata Mengingat; b. Dasar Hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Keputusan Bupati yang memerintahkan Pembuatan Keputusan Bupati tersebut; c. Keputusan Bupati yang digunakan sebagai dasar Hukum hanya Keputusan Bupati yang tingkatnya sama atau lebih tinggi; 4) Diktum, terdiri dari : a. Kata Memutuskan; b. Kata Menetapkan;

Penandatanganan a. Keputusan Bupati /Wakil Bupati yang ditandatangani oleh Bupati /Wakil Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas Bupati dengan lambang Negara warna hitam; b. Keputusan Bupati yang ditandatangani pimpinan Perangkat Daerah dibuat diatas kertas ukuran folio dengan menggunakan kop naskah dinas perangkat daerah yang bersangkutan; c. Keabsahan salinan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Bupati / Wakil Bupati dilakukan oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang diberi wewenang; 5. Bentuk/Model naskah dinas Keputusan Bupati, sebagaimana tertera pada halaman berikut :

contoh

BUPATI KUBU RAYAKEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR TAHUN TENTANG.........................................................................

BUPATI KUBU RAYA, Menimbang : a. bahwa .......................................................................................... ......................................................................................................; b.bahwa............................................................................................. .....................................................................................................; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana.;: 1. Undang-Undang ................................................................................ ..............................................................................................................; 2. Peraturan Pemerintah ...................................................................... ..............................................................................................................;

Mengingat

3. dan seterusnya; MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU K ED U A KETIGA: : ........................ : ........................ : .....................

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal........................................ Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal ....... BUPATI KUBU RAYA, NAMA (Tanpa Pangkat dan Gelar)

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, NAMA (Tanpa Pangkat dan Gelar)

contoh

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

SEKRETARIAT DAERAHJl. Ahmad Yani II, Telepon (0561) 722744 Fax. (0561) 723443 SUNGAI RAYA Kode Pos 78391

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR TAHUN TENTANG.........................................................................

BUPATI KUBU RAYA, Menimbang : a. bahwa ........................................................................................... .....................................................................................................; b. bahwa ........................................................................................... .....................................................................................................; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana.....; : 1.Undang-Undang .......................................................................... .....................................................................................................; 2.Peraturan Pemerintah .................................................................. .....................................................................................................; 3.dan seterusnya; MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU K ED U A KETIGA KEEMPAT: : .................... : ..................... : .................. : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal.....................................

Mengingat

Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal .............. a.n.BUPATI KUBU RAYA SEKRETARIS DAERAH, NAMA (Tanpa Pangkat dan Gelar) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAMSEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

NAMA (Tanpa Pangkat dan Gelar)

contoh

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR TAHUN TENTANG.........................................................................

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, Menimbang : a. bahwa ......................................................................................... ....................................................................................................; b. bahwa ......................................................................................... ....................................................................................................; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana..; : 1.Undang-Undang ......................................................................... ....................................................................................................; 2.Peraturan Pemerintah ................................................................ ....................................................................................................; 3. dan seterusnya; MEMUTUSKAN : MenetapkanKESATU K ED U A KETIGA KEEMPAT : : .................. : ..................... : .................. : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal.....................................

Mengingat

Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal .............. SEKRETARIS DAERAH,

D. PERATURAN BERSAMA BUPATI. 1. Pengertian. Peraturan Bersama Bupati adalah Naskah Dinas yang berbentuk peraturan perundang undangan dibuat oleh dua atau lebih Kepala Daerah untuk mengatur suatu urusan yang menyangkut kepentingan bersama. 2. Ciri ciri. a. b. c. d. e. 3. Susunan. Peraturan bersama Bupati terdiri atas : Judul; Pembukaan; Batang Tubuh; Penutup; Penjelasan (jika diperlukan);dan Lampiran (jika diperlukan). i. Judul Peraturan Bersama Bupati terdiri atas : 1) Judul Peraturan Bersama Bupati memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun Peraturan atau penetapan, dan nama Peraturan Bersama Bupati; 2) Nama Peraturan Bersama Bupati dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Peraturan; 3) Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca. ii. Pembukaan Peraturan Bersama Bupati terdiri atas : 1) Frase dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa; 2) Jabatan Pembentuk Peraturan Bersama Bupati; 3) Konsiderans, terdiri dari: a.Konsiderans diawali dengan kata Menimbang; Isinya bersifat mengatur; Masa berlakunya lama; Menggunakan nomor bulat; Nama judul Peraturan diketik setelah tulisan Menetapkan Dirumuskan dalam Pasal pasal dan ayat ayat.

b. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Bersama Bupati; c. Pokok-pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Bersama Bupati memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosioligis yang menjadi latar belakang pembuatanya; 4. Dasar Hukum, terdiri dari : a.Dasar Hukum diawali dengan kata Mengingat; b. Dasar Hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Bersama Bupati yang memerintahkan Pembuatan Peraturan Bersama Bupati tersebut; c. Peraturan Bersama Bupati yang digunakan sebagai dasar Hukum hanya Peraturan Bersama Bupati yang tingkatnya sama atau lebih tinggi;

5) Diktum, terdiri dari : a. Kata Memutuskan; b. Kata Menetapkan; iii.Batang Tubuh Peraturan Bersama Bupati terdiri atas : Ketentuan Umum; Materi Pokok yang Diatur; Ketentuan Pidana (jika diperlukan); Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);dan Ketentuan Penutup. iv. Penutup Peraturan Bersama Bupati; Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Bersama Bupati dan memuat : 1) Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Bersama Bupati dalam Berita Daerah, yang berbunyi sebagai berikut: Contoh: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 2) Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Bersama Bupati memuat : a. Tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan; b. Nama Jabatan; c. Tanda tangan pejabat; dan d. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat. 3) Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan di sebelah kanan; 4) Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma; 5) Pengundangan Peraturan Bersama Bupati memuat : Tempat dan tanggal Pengundangan; b. Nama jabatan yang berwenang mengundangkan; c. Tanda tangan; dan 15

Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat. 6) Tempat tanggal Pengundangan Peraturan Bersama Bupati diletakkan di sebelah kiri dan sebelah kanan (dibawah penandatanganan pengesahan atau penetapan); 7) Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma. 4. Bentuk/model naskah dinas Peraturan sebagaimana tertera pada halaman berikut : Bersama Bupati,

contoh

BUPATI KUBU RAYAPERATURAN BERSAMA BUPATI .............. DAN BUPATI .. NOMOR . TAHUN NOMOR . TAHUN TENTANG ............................................................................................... ............................................................................................... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI .................... DAN BUPATI .. Menimbang : a. bahwa ................................................................................... ...............................................................................................; b. bahwa .................................................................................... ...............................................................................................; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana; 1. Undang-Undang .................................................................... ..............................................................................................; 2. Peraturan Pemerintah ........................................................... ...............................................................................................; 3. dan seterusnya;

Mengingat

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI (nama kabupaten) DAN BUPATI/WALIKOTA (nama kabupaten/kota) TENTANG................ BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Barsama ini yang di maksud dengan : 1. 2. 3. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................

dan seterusnya. Pasal 2........................................... ................................................... ....................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ .............................................................................................................dan seterusnya.

BAB II JUDUL MATERI POKOK YANG DIATUR Pasal 3 Bagian KESATU Paragraf 1 (1) (2).... ....

BAB III KETENTUAN PENUTUP (dan seterusnya) Pasal 4....

Peraturan Bersama Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten kubu Raya Dan Berita Daerah.................

Ditetapkan di pada tanggal BUPATI.

BUPATI................... 17

NAMA (tanpa gelar dan pangkat) Diundangkan di . Pada tanggal... SEKRETARIS DAERAH..... NAMA (Tanpa Pangkat dan Gelar) BERITA DAERAH KABUPATEN TAHUN ...... NOMOR................ E. 1. INSTRUKSI BUPATI. Pengertian.

NAMA (tanpa gelar dan pangkat) Diundangkan di ............. Pada tanggal ....... SEKRETARIS DAERAH.. NAMA (Tanpa Pangkat dan Gelar BERITA DAERAH KABUPATEN...... TAHUNNOMOR.

Instruksi Bupati adalah Naskah Dinas yang berisikan perintah dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan tugas tugas pemerintahan atau untuk melaksanakan peraturan perundang undangan . 2. Susunan. Instruksi Bupati terdiri atas : 1) 2) 3) 4) Judul Instruksi Bupati; Pembukaan Instruksi Bupati;. Isi Instruksi Bupati;dan Penutup Instruksi Bupati.

i. Judul Instruksi Bupati terdiri atas : a. Judul Instruksi Bupati memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun, dan nama Instruksi Bupati; b. Nama Instruksi Bupati dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Instruksi; c. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca. ii. Pembukaan Instruksi Bupati terdiri atas : 1) 2) Jabatan Pembentuk Instruksi Bupati. Konsiderans, terdiri dari: a. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang; b. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokokpokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Instruksi Bupati;

c. Pokok-pokok pikiran pada konsiderans Instruksi Bupati memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosioligis yang menjadi latar belakang pembuatanya. 3) Menginstruksikan;

iii. Isi Instruksi Bupati terdiri atas : a. Kepada ; b. Untuk ; c. KESATU; d. KEDUA dst; e. Diktum menyebutkan pejabat yang dituju dan memuat isi yang harus dilaksanakan. iv. Penutup Instruksi Bupati terdiri atas : 1) Penandatanganan pengesahan atau penetapan Instruksi Bupati memuat : a. Tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan; b. Nama jabatan; c. Tanda tangan pejabat; dan d. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.

2) Rumusan tempat dan tanggal penetapan diletakkan di sebelah kanan;

pengesahan

3) Nama jabatan dan pejabat ditulis dengan huruf kapital . pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma; 4) Keabsahan salinan Instruksi Bupati yang ditandatangani oleh Bupati / wakil Bupati dilakukan oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang diberi wewenang. 3. Bentuk / Model naskah dinas instruksi Bupati, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

contoh

BUPATI KUBU RAYAINSTRUKSI BUPATI KUBU RAYA NOMOR . TAHUN TENTANG................................................................................

BUPATI KUBU RAYA, Menimbang : a. bahwa...................................................................................... ................................................................................................; b. bahwa......................................................................................; ................................................................................................; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana...................; : 1. Undang-Undang.......................................................................; .................................................................................................; 2. Peraturan Pemerintah...............................................................; ..................................................................................................; 3. dan seterusnya..........................................................................; MENGINSTRUKSIKAN: 20

Mengingat

Kepada

: 1. ............................................................................................................. 2. ............................................................................................................. 3. ............................................................................................................. 4. ............................................................................................................ : : ................................................................................................................ : ................................................................................................................. : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

UntukKESATU KEDUA KETIGA

dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada........KEEMPAT

: Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di ............. pada tanggal ............. BUPATI KUBU RAYA, NAMA (Tanpa Pangkat dan Gelar) Jalan Ahmad Yani II Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Telp. (0561)..Faks (0561)e-mail, Website.

SURAT EDARAN 1. Pengertian. Surat Edaran adalah Naskah Dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan atau petunjuk cara melaksanakan suatu ketentuan yang telah ada dan ditujukan kepada Pejabat tertentu. 2. Susunan. a. Kepala Surat Edaran. b. Isi Surat Edaran. c. Bagian Akhir Surat Edaran. i. Kepala Surat Edaran teridiri atas : Nama Tempat ditetapkan. Tanggal, Bulan dan Tahun. Nomor; Sifat; Lampiran; Hal; Pejabat / Alamat yang dituju; - Tulisan Surat Edaran ditempatkan ditengah-tengah lembar isi Naskah. ii. Isi Surat Edaran dituangkan / dirumuskan dalam bentuk uraian : iii. Bagian Akhir Surat Edaran terdiri atas : 1) Nama Jabatan. 2) Tanda Tangan Pejabat.

3) Nama Jelas (selain Bupati ditambah Pangkat dan NIP bagi PNS) 4) Stempel Jabatan/Instansi 5) Tembusan. 3. Penandatanganan a. Surat Edaran yang ditanda tangani oleh Bupati / Wakil Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas Bupati dengan lambang Negara berwarna hitam; b. Surat Edaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio dengan menggunakan kop naskah dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan; c. Surat Edaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas perangkat daerah yang bersangkutan. 4. Bentuk / Model naskah dinas Surat Edaran, sebagaimana tertera padahalaman berikut.

contoh

BUPATI KUBU RAYASungai Raya, 15 November 2010 Kepada Yth. ...........................................................................................................

di ....................................

SURAT EDARAN NOMOR TENTANG.................................................................................................................................... . ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................

....................................................................................................................... .................................................................................................................................... ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ....................................................................................................................... ... ................................................................................................................................. ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ .......................................................................................................................

BUPATI KUBU RAYA,

NAMA (Tanpa Pangkat dan Gelar) Tembusan : 1. ................................................... 2. ...................................................

Jalan Ahmad Yani II Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Telp. (0561)..Faks (0561)e-mail, Website.

contoh

Sungai Raya, 05 November 2010 Kepada Yth. ...........................................................................................................

di ....................................

SURAT EDARAN NOMOR TENTANG.................................................................................................................................... . ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................

....................................................................................................................... .................................................................................................................................... ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ....................................................................................................................... ... ................................................................................................................................. ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ .......................................................................................................................

a.n. BUPATI KUBU RAYA SEKRETARIS DAERAH ,

NAMA PANGKAT NIP Tembusan : 1. ................................................... 2. ...................................................

SURAT BIASA. 1. Surat Biasa adalah alat penyampaian berita secara tertulis yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau usul dan saran dan sebagainya. 2. Susunan Surat Biasa terdiri dari : a. Kepala Surat Biasa; b. Isi Surat Biasa; c. Bagian Akhir Surat Biasa. i. Kepala Surat Biasa terdiri atas : 1) Nama tempat ditetapkan; 2) Tanggal Bulan dan Tahun; 3) Kepada Pejabat/Alamat yang dituju; 4) Nomor Surat; 5) Sifat Surat; 6) Lampiran Surat; 7) Hal Surat. ii. Isi Surat Biasa dirumuskan dalam bentuk uraian.

iii. Bagian Akhir Surat Biasa terdiri atas : 1) Nama Jabatan; 2) Tanda Tangan Pejabat; 3) Nama jelas (selain Bupati ditambah pengkat 24

dan NIP bagi PNS) 4) Stempel Jabatan/Instansi 5) Tembusan 3. Penandatanganan a. Surat Biasa yang ditandatangani oleh Bupati /Wakil Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas Bupati dengan lambang Negara berwarna hitam b. Surat Biasa yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio dengan menggunakan kop naskah dinas perangkat daerah yang bersangkutan. c. Surat Biasa yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas perangkat daerah yang bersangkutan. 4. Bentuk/Model naskah dinas Surat Biasa, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

contoh

BUPATI KUBU RAYASungai Raya, 05 Novemver 2010 Kepada Yth. ..........................................................................................................

Nomor Sifat Lampiran Hal

: ..................................... : ..................................... : ..................................... : .....................................

di .................................

...................................................................................... ........................ .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... ......................................................................................................

........................................................................................... ................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... ...................................................................................................... ................................................................................................. ............. .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... ......................................................................................................

BUPATI KUBU RAYA,

Tembusan :............................................ ............................................

contoh Jalan Ahmad Yani II Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Telp. (0561)..Faks (0561)e-mail, Website..

Sungai raya, 10 November 2010 Kepada Yth. ............................................................................

Nomor Sifat Lampiran Hal

: ..................................... : ..................................... : ..................................... : .....................................

di ...............................

............................................................................................................. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ...............................................................................................................

............................................................................................................. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ...................................................................................................................... ............................................................................................................. ........................................................................................................................ ......................................................................................................................... ................................................................................................................... ............................................................................................................. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................

a.n. BUPATI KUBU RAYA PIMPINAN SKPD,

NAMA Pangkat NIP. Tembusan : 1. .........................................................................................

contoh

Sungai raya, 10 November 2010 Kepada Yth. ............................................................................

Nomor : ..................................... Sifat : ..................................... Lampiran : .....................................Hal : .....................................

di ...............................

............................................................................................................. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ...............................................................................................................

............................................................................................................. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ...................................................................................................................... ............................................................................................................. ........................................................................................................................ ......................................................................................................................... ................................................................................................................... ............................................................................................................. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................

NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,

NAMA Pangkat NIP. Tembusan : 1. ............................................ 2............................................

SURAT KETERANGAN. 1. Surat Keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dan pejabat sebagai tanda bukti kebenaran sesuatu hal. 2. Susunan a. b. c. Surat Keterangan terdiri atas : Kepala Surat Keterangan. Isi Surat Keterangan Bagian Akhir Surat Keterangan. i. Kepala Surat Keterangan terdiri atas : 1) Tulisan SURAT KETERANGAN ditempatkan dibagian tengah lembar Naskah; 2) NOMOR dan TAHUN atau dapat menggunakan nomor panjang menurut kebutuhan. ii. Isi Surat Keterangan terdiri atas : 1) Nama dan Jabatan yang menerangkan; 2) NIP, Pangkat/Golongan, Umur, Kebangsaan, Agama, Pekerjaan, Alamat dan Identitas yang diperlukan dari pihak yang diterangkan; 3) Maksud Keterangan. iii. Bagian Akhir Surat Keterangan terdiri atas : 28

1) 2) 3) 4) 5) 6)

Nama tempat; Tanggal, Bulan dan Tahun; Nama jabatan berikut pangkat dan NIP; Tanda tangan pejabat; Nama jelas ( selain Bupati ditambah pangkat dan NIP; Stempel Jabatan/Instansi.

3. Penandatanganan. a. Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Bupati /Wakil Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas Bupati dengan lambang Negara berwarna hitam. b. Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio dengan menggunakan kop naskah dinas perangkat daerah yang bersangkutan. c. Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas perangkat daerah yang bersangkutan. 4. Bentuk/Model naskah dinas Surat Keterangan, sebagaimana tertera pada halaman berikut :

contoh

BUPATI KUBU RAYASURAT KETERANGAN NOMOR .... Yang bertandatangan dibawah ini : a. Nama b. Jabatan: ....................................................................................

: BUPATI KUBU RAYA.

dengan ini menerangkan bahwa : a. b. c. d. Nama/NIP Pangkat/Golongan Jabatan Maksud: ........................./NIP............................................................... : ....................../........................................................................ :................................................................................................ : ...............................................................................................

.................................................................................................................................... . ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ....................................................................................................................... .................................................................................................................................... ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ....................................................................................................................... .................................................................................................................................... ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ .......................................................................................................................

Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. Sungai Raya, 05 November 2010 BUPATI KUBU RAYA,

Jalan Ahmad Yani II Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Telp. (0561)..Faks (0561)e-mail, Website.. contoh

SURAT KETERANGAN NOMOR ....... Yang bertandatangan dibawah ini : a. Nama b. Jabatan dengan ini menerangkan bahwa a. b. c. d.: .................................................................................. : :

Nama/NIP : ............................./NIP.............................................. Pangkat/Golongan : ......................../......................................................... Jabatan : .................................................................................. Maksud : .................................................................................. ..................................................................

.................................................................................................................................... . ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ....................................................................................................................... .................................................................................................................................... . ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ....................................................................................................................... .................................................................................................................................... ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ .......................................................................................................................

Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sungai Raya, 10 November 2010 a.n. BUPATI KUBU RAYA PIMPINAN SKPD,

NAMA PANGKAT NIP. Tembusan :................................. .................................

contoh

SURAT KETERANGAN NOMOR ....... Yang bertandatangan dibawah ini : a. Nama b. Jabatan: .................................................................................. :

dengan ini menerangkan bahwa : a. b. c. d. Nama/NIP Pangkat/Golongan Jabatan Maksud: ............................./NIP.............................................. : ............................./.................................................... : .................................................................................. : ...................................................................................

......................................................................................................................................................................................... . ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ....................................................................................................................... .................................................................................................................................... . ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ....................................................................................................................... .................................................................................................................................... . ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ......................................................................................................................

Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. Sungai Raya, 10 November 2010 NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,

NAMA PANGKAT NIP. Tembusan :................................. .................................

SURAT PERINTAH. 1. Pengertian Surat Perintah adalah Naskah Dinas yang berisi pemberitahuan dari pihak atasan yang ditujukan kepada pihak bawahannya mengenai perintah untuk melaksanakan tugas khusus. 2. Susunan. Surat Perintah terdiri atas : a. Kepala Surat Perintah,. b. Isi Surat Perintah; c. Bagian Akhir Surat Perintah. i. Kepala Surat Perintah terdiri atas : 1) Tulisan SURAT PERINTAH ditempatkan ditengah lembar isi naskah: 2) Nomor, Tanggal dan Tahun atau dapat menggunakan nomor panjang menurut kebutuhan; 3) Dasar. ii. Isi surat Perintah terdiri atas : 32

1) Tulisan MEMERINTAHKAN ditempatkan ditengah lembar isi naskah; 2) Nama Pejabat, NIP dan Jabatan yang diberi tugas khusus; 3) Jenis Tugas khusus yang harus dilaksanakan; 4) Waktu melaksanakan tugas. iii. Bagian Akhir Surat Perintah terdiri atas : 1) 2) 3) 4) Nama tempat; Tanggal, Bulan dan Tahun; Tanda Tangan Pejabat; Nama jelas (selain Bupati ditambah Pangkat dan NIP bagi PNS) 5) Stempel Jabatan/Instansi; 6) Tembusan. 3. Penandatanganan. a. Surat Perintah yang ditandatangani oleh Bupati/wakil Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas Bupati dengan lambang Negara warna hitam. b. Surat Perintah yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas perangkat daerah yang bersangkutan. c. Surat Perintah yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas perangkat daerah yang bersangkutan. 4. Bentuk/model naskah dinas Surat Perintah, sebagaimana tertera pada halaman berikut. contoh

BUPATI KUBU RAYASURAT PERINTAH NOMOR. . Nama (yang memberikan perintah) : ............................................................... Jabatan : ................................................................ MEMERINTAHKAN : Kepada a. Nama: : ...................................................................................

b. Jabatan Untuk

: ................................................................................... :

............................................................................................................. .... ....................................................................................................................... ...................................................................................................... ............................................................................................................. ... ....................................................................................................................... ..................................................................................................... Ditetapkan di ...... pada tanggal ...... BUPATI KUBU RAYA,

NAMA Tembusan : .......................................... ..........................................

Jalan Ahmad Yani II Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Telp. (0561)..Faks (0561)e-mail, Website..

contoh

DINAS PENDIDIKANJalan Adi Sucipto KM 9,8 Telp. (0561) 721466 Fax. (0561) 721466 SUNGAI RAYA Kode Pos 78391

SURAT PERINTAH NOMOR. . Nama (yang memberikan perintah) : ............................................................. Jabatan :............................................................... MEMERINTAHKAN : Kepada a. Nama: : ...................................................................................

b. Jabatan Untuk

: ................................................................................. :

............................................................................................................. .... ....................................................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................................. ... ....................................................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................................. ... ....................................................................................................................... ............................................................................................... Ditetapkan di ...... pada tanggal ...... a.n. BUPATI KUBU RAYA KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

NAMA Pangkat NIP. Tembusan : 1. .................................... 2. .................................... contoh

SURAT PERINTAH NOMOR. . Nama (yang memberikan perintah) : .............................................................. Jabatan : .............................................................. MEMERINTAHKAN : Kepada a. Nama b. Jabatan: : .................................................................................. : ..................................................................................

............................................................................................................. .... ....................................................................................................................... ..................................................................................................... ............................................................................................................. ... ....................................................................................................................... .................................................................................................... ............................................................................................................. ....................................................................................................................... ............................................................................................... Ditetapkan di ...... pada tanggal ...... NAMA JABATAN PIMPINAN SEKRETARIS DAERAH,

NAMA Pangkat NIP. Tembusan : 1. ............................... 2. ............................... J. SURAT IZIN.

1. Pengertian. Surat Izin adalah Naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 2. Susunan. Surat Izin terdiri atas : a. Kepala Surat Izin; b. Isi Surat Izin; c. Bagian Akhir Surat Izin. i. Kepala Surat Izin terdiri atas : 1) Tulisan SURAT IZIN yang ditempatkan ditengah lembar atas Naskah Dinas; 2) Nomor dan Tahun atau dapat menggunakan nomor panjang; 3) Ditempatkan diawah tulisan SURAT IZIN; 4) Tulisan TENTANG; 5) Hal Surat Izin ditempatkan dibawah tulisan TENTANG dengan huruf besar. ii. Isi surat Izin dirumuskan dalam bentuk uraian : 36

iii. Bagian Akhir Surat Izin terdiri atas : 1) Nama tempat dikeluarkan Surat Izin; 2) Tanggal, Bulan dan Tahun; 3) Nama Jabatan yang mengeluarkan Surat Izin; 4) Tandatangan pejabat yang memberi izin; 5) Nama jelas pejabat yang memberi izin berikut Pangkat dan NIP; 6) Stempel Jabatan/Instansi; 7) Tembusan. 3. Penandatanganan. a. Surat Izin yang ditandatangani oleh Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas Bupati dengan lambang Negara berwarna hitam. b. Surat Izin yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati dan atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas perangkat daerah yang bersangkutan. c. Surat Izin yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas perangkat daerah yang bersangkutan. 4. Bentuk/Model naskah dinas Surat Izin, sebagaimana tertera pada halaman berikut:

contoh

BUPATI KUBU RAYASURAT IZIN NOMOR .. TENTANG....................................................................................................................... .......................................................................................................................

a. .......................................................................................................................................................................................................

b. ................................................................................................ 37

......................................................................................................

MEMBERI IZIN: Kepada Nama Jabatan Alamat Untuk: : ........................................................................................................ : ........................................................................................................ : ......................................................................................................... : .........................................................................................................

Ditetapkan di .............. pada tanggal .............. BUPATI KUBU RAYA,

NAMA Tembusan : 1. ....................................... 2. .......................................

contoh

SURAT IZIN NOMOR .. TENTANG....................................................................................................................... .......................................................................................................................

a. ................................................................................................. ..................................................................................................... b. ................................................................................................. .....................................................................................................

MEMBERI IZIN: 38

Kepada Nama

: : .............................................................................................................

Jabatan : ............................................................................................................ Alamat Untuk: ............................................................................................................. : ............................................................................................................

Ditetapkan di .............. pada tanggal .............. a.n. BUPATI KUBU RAYA SEKRETARIS DAERAH,

NAMA PANGKAT NIP.

Tembusan : 1. ....................................... 2. .......................................

contoh

SURAT IZIN NOMOR .. TENTANG....................................................................................................................... .......................................................................................................................

a. ................................................................................................. ..................................................................................................... b. ................................................................................................. .....................................................................................................

MEMBERI IZIN: Kepada:

Nama Jabatan Alamat Untuk

: ......................................................................................................... : ............................................................................................................ : ............................................................................................................. : ............................................................................................................

Ditetapkan di .............. pada tanggal .............. NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,

NAMA PANGKAT NIP.

Tembusan : ....................................... .......................................

SURAT PERJANJIAN

Pengertian. Surat Perjanjian adalah Naskah Dinas yang berisi suatu persetujuan yang mengikat antara pejabat yang berwenang dengan pihak lain untuk melaksanakan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati atau disetujui bersama. Susunan. Surat Perjanjian terdiri atas : a. Kepala Surat Perjanjian ; b. Isi Surat Perjanjian; c. Bagian Akhir Surat Perjanjian. i. Kepala Surat Perjanjian terdiri atas : 1) Tulisan SURAT PERJANJIAN yang ditempatkan ditengah lembar naskah dinas; 2) Nomor dan tahun atau dapat menggunakan nomor panjang menurut keperluan; 3) Tulisan TENTANG 4) Nama/Judul Surat Perjanjian. ii. Isi Surat Perjanjian terdiri atas : 40

1) Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun serta tempat pembuatan. 2) Nama, Pangkat, NIP, (bagi PNS), pekerjaan dan alamat pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. 3) Objek yang diperjanjikan hak dan kewajiban dari masing masing pihak; 4) Sanksi hukum; 5) Penyelesaian perselisihan. Catatan : Jika dianggap perlu bahwa uraian dapat disusun dalam pasal dan ayat. iii. Isi Bagian akhir Surat Perjanjian terdiri atas : TulisanPIHAK ke.. yang membuat perjanjian. 2) Nama jabatan pihak-pihak yang terlibat; 3) Tanda tangan pihak-pihak yang terlibat; 4) Materai; 5) Nama jelas pihak-pihak penandatangan; 6) Pangkat dan NIP bagi PNS; 7) Saksi-saksi (Nama jelas dan tanda tangan). 2. Penandatanganan. a. Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas BUPATI dengan lambang Negara berwarna hitam. Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati dan atau atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas perangkat daerah yang bersangkutan. 1)

3. Bentuk/model naskah dinas Surat Perjanjian, sebagaimana tertera contoh pada halaman berikut.

BUPATI KUBU RAYASURAT PERJANJIAN NOMOR. ............. TENTANG.......................................................................................................

Pada hari ini..............Tanggal.......Bulan.....dan Tahun................................ Bertempat di .................,kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. .................................................................................................................................... ..................................................................................................... PIHAK PERTAMA 41

2. .................................................................................................................................... ..................................................................................................... PIHAK KEDUA Pasal 1................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................. (isi perjanjian)

Pasal 2................................................................................................................................................ ............................................................................................. (penutup)

Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal tersebut di atas. PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA BUPATI KUBU RAYA,MATERAI 6000

NAMA JELAS Pangkat NIP. Saksi-saksi : 1. Nama:...................... & (tanda tangan) 2. Nama:...................... & (tanda tangan) 3. ..............................dst.

contoh

SURAT PERJANJIAN NOMOR. ............. TENTANG..................................................................................................................

Pada hari ini..............Tanggal.......Bulan.....dan Tahun.................................. Bertempat di .................,kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. .................................................................................................................................... .................................................................................................... PIHAK PERTAMA 2. .................................................................................................................................... .................................................................................................... PIHAK KEDUA Pasal 1 42

................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................. (isi perjanjian)

Pasal 2................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................

(penutup) Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal tersebut di atas. PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA a.n. BUPATI KUBU RAYA SEKRETARIS DAERAH,MATERAI 6000

NAMA JELAS Pangkat NIP. Saksi-saksi : 1. Nama:......................& (tanda tangan) 2. Nama :.....................& (tanda tangan) 3. ................................dst.

NAMA PANGKAT NIP.

contoh

DINAS PENDIDIKANJalan Adi Sucipto KM 9,8 Telp. (0561) 721466 Fax. (0561) 721466 SUNGAI RAYA Kode Pos 78391 SURAT PERJANJIAN NOMOR. ............. TENTANG.....................................................................................................................................

Pada hari ini..............Tanggal.......Bulan.....dan Tahun......................... Bertempat di .................,kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. .................................................................................................................................... ..................................................................................................... PIHAK PERTAMA 2. .................................................................................................................................... ..................................................................................................... PIHAK KEDUA Pasal 1 43

................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................. (isi perjanjian)

Pasal 2................................................................................................................................................ ............................................................................................. (penutup)

Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal tersebut di atas. PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,MATERAI 6000

NAMA JELAS Pangkat NIP.

NAMA Pangkat NIP.

Saksi-saksi : 1. Nama:......................& (tanda tangan) 2. Nama :.....................& (tanda tangan) 3. ................................dst.

contoh NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH . REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH . REPUBLIK .. Pemerintah .,Republik Indonesia dan Pemerintah , Republik , yang dalam hal ini disebut sebagai Para Pihak. Berkeinginan untuk meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antara masyarakat kedua belah pihak : Mengakui pentingnya prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan Merujuk kepada Nota Kesepahaman antara Pemerintah .., Republik Indonesia dan Pemerintah, Republik ................., dalam upaya untuk meningkatkan kerjasama, yang ditandangani di Kota .., tgl..bln. tahun. Sesuai dengan hukum, peraturan dan prosedur administratif yang berlaku pada Negara masing-masing Telah mencapai kesepakatan sebagai berikut: 44

ARTIKEL 1 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA Para pihak akan membentuk sebuah kerjasama Kota ............. untuk meningkatkan dan memperluas kerjasama yang efektif dan saling menguntungkan bagi pengembangan kedua kota, dalam batas kemampuan keuangan dan teknis yang dimiliki, pada bidang-bidang sebagai berikut : 1. 2. 3. 4..................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ..................................................................................... dan seterusnya.

ARTIKEL 2 PEMBIAYAAN Segala kegiatan yang mengacu kepada Nota kesepakatan ini bergantung kepada ketersediaan dana dan personal Para Pihak, serta sumber lain yang tersedia, yang disepakati oleh Para Pihak. ARTIKEL 3 PENGATURAN TEKNIS Untuk memfasilitasi pelaksanaan dari Nota kesepakatan ini, Para Pihak dapat membuat pengaturan program, proyek atau rencana tindak yang tercakup dalam keseluruhan dari Nota Kesepakatan ini, yang meliputi bidang-bidang sebagaimana tersebut didalam Artikel 1.

contoh ARTIKEL 4 KELOMPOK KERJA 1. ..........................................................................................................................................; 2. 3. 4...........................................................................................................................................; ..........................................................................................................................................; ..................................................................................................... dan seterusnya.

ARTIKEL 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Setiap perselisihan yang timbul dalam penafsiran atau pelaksanaan Nota kesepakatan ini, akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi negosiasi antara Para Pihak. ARTIKEL 6 PERUBAHAN Nota kesepakatan ini dapat diubah atau diperbaiki. Masing-masing pihak dapat meminta perbaikan atau perubahan. Segala bentuk perubahan ataupun perbaikan yang disepakati kedua belah pihak harus merupakan bagian integral dari Nota

Kesepakatan ini. Perbaikan atau perubahan tersebut diberlakukan pada tanggal yang telah ditentukan oleh Para Pihak. ARTIKEL 7 PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7....................................................................................................................................; ...................................................................................................................................; ...................................................................................................................................; ...................................................................................................................................; ...................................................................................................................................; ...................................................................................................................................; ........................................................................... dan seterusnya.

DENGAN DISAKSIKAN OLEH, pihak-pihak bawah ini, sebagaimana telah disahkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing, telah menandatangani Nota Kesepakatan ini.

BUPATI ....................... REPUBLIK INDONESIA

BUPATI.............. REPUBLIK .....................

CONTOH FORMAT MAP

L. 1. Pengertian.

SURAT PERINTAH TUGAS.

Surat Perintah Tugas adalah Naskah Dinas yang berisi pemberitahuan penugasan dari pihak atasan kepada bawahan untuk melakukan tugas atasan tersebut. 2. Susunan. Surat Tugas terdiri atas : a. Kepala Surat Tugas. b. Isi Surat Tugas; c. Bagian Akhir Surat Tugas. i. Kepala Surat Tugas terdiri atas : 1) 2) Tulisan SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR DAN TAHUN.

ii. Isi Surat Tugas memuat dasar pertimbangan penugasan, nama jabatan yang diberi tugas, jenis tugas yang harus dilaksanakan dan waktu pelaksanaan tugas. iii. Bagian Akhir Surat Tugas terdiri atas : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Nama tempat; Tanggal, Bulan dan Tahun; Nama Jabatan; Tandatangan pejabat yang memberi tugas. Nama jelas Pejabat; Pangkat dan NIP bagi PNS; Stempel Jabatan/Instansi; Tembusan.

3. Penandatanganan a. Surat tugas yang ditandatangani oleh Bupati dibuat diatas formulir ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas Bupati dengan lambang negara berwarna hitam. b. Surat Tugas yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat daerah atas nama Bupati dibuat diatas formulir ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas perangkat daerah yang bersangkutan. c. Surat Tugas yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas wewenang jabatannya dibuat diatas formulir ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas perangkat daerah yang bersangkutan. 4. Bentuk/model naskah dinas Surat Tugas, sebagaimana tertera ddalam halaman berikut.

contoh

BUPATI KUBU RAYASURAT PERINTAH TUGAS NOMOR Dasar: ......................................................................................................

MEMERINTAHKAN : Kepada: 1. Nama : ....................................................................... : ....................................................................... : ....................................................................... : .....................................................................

Pangkat/gol NIP Jabatan 2. Nama Pangkat/gol NIP Jabatan Untuk.

: ...................................................................... : ...................................................................... : ...................................................................... : ......................................................................

: 1. ............................................................................................................... 2. ............................................................................................................... 3. ...............................................................................................................

Ditetapkan di ...... pada tanggal .. BUPATI KUBU RAYA,

NAMA Tembusan : 1. .............................. 2. ..............................

Jalan Ahmad Yani II Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya 49

contoh Telp. (0561)..Faks (0561)e-mail, Website..

SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR Dasar: ......................................................................................................

MEMERINTAHKAN : Kepada: 1. Nama : ....................................................................... Pangkat/gol :........................................................................ NIP : ...................................................................... Jabatan : .......................................................................

2. Nama Pangkat/gol NIP Jabatan Untuk

: ....................................................................... : ....................................................................... : ....................................................................... : .......................................................................

: 1. ............................................................................................................... 2. ............................................................................................................... 3. ...............................................................................................................

Ditetapkan di ...... pada tanggal .. a. n. BUPATI KUBU RAYA SEKRETARIS DAERAH,

NAMA Pangkat NIP. Tembusan : 1. .................................... 2. ....................................

contoh

SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR Dasar: ......................................................................................................

MEMERINTAHKAN : Kepada: 1. Nama : ....................................................................... : ....................................................................... : ....................................................................... : .......................................................................

Pangkat/gol NIP Jabatan 2. Nama Pangkat/gol NIP Jabatan Untuk

: ....................................................................... : ....................................................................... : ....................................................................... : .......................................................................

: 1. ............................................................................................................... 2. ............................................................................................................... 3. ............................................................................................................... 4. ..............................................................................................................; 5. ..............................................................................................................; 6. ..............................................................................................................;

7. ....................................... dan seterusnya

Ditetapkan di ...... pada tanggal .. NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,

NAMA PANGKAT NIP.

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS.

1. Pengertian Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah naskah dinas sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan. 2. Susunan Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas : a. Kepala Surat Perintah Perjalanan Dinas; b. Isi Surat Perintah Perjalanan Dinas; c. Bagian akhir Surat Perintah Perjalanan Dinas. i. Kepala Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas : 2) Tulisan Nomor disebelah kanan atas; 3) Tulisan Lembaran ke. Diketik dibawah kata Nomor; 4) Tulisan Surat Perintah Perjalanan Dinas ditempatkan ditengah lembar isi naskah; 5) Tulisan(SPPD) diketik secara simetris dibawah kataSurat Perintah Perjalanan Dinas. ii. Isi Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas : 1) Nama Jabatan yang memberikan perintah; 2) Nama dan NIP Pejabat/Pegawai yang diberi perintah; 3) Jabatan/Pangkat dan Golongan pegawai yang diberi perintah; 4) Nama tempat dari dan kemana perjalanan dinas dilakukan; 5) Lamanya perjalanan dinas; 6) Maksud perjalanan dinas; 7) Perhitungan biaya perjalanan dinas; 8) Keterangan mengetahui kedatangan dan kepergian yang diberi perintah perjalanan dinas dari pejabat yang didatangi. iii. Bagian Akhir Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas : 1). Nama tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun; 2). Nama Jabatan pemberi perintah; 3). Tanda tangan pejabat serta nama jelas pejabat pemberi perintah; 4). Stempel Jabatan/Stempel Instansi. 3. Penandatanganan. a. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas Bupati dengan lambang negara berwarna hitam; b. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh sekretaris Daerah atas nama Bupati atau atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas Sekretariat Daerah; c. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat daerah atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas perangkat daerah yang bersangkutan.

4. Bentuk/model naskah dinas SPPD, sebagaimana tertera pada halaman berikut. contoh

SEKRETARIAT DAERAHJl. Ahmad Yani II, Telepon (0561) 722744 Fax. (0561) 722774 SU

Tata Naskah Dinas Kkr (2)

Documents

Perbup Tata Naskah Dinas Kab Lutim

Sk Tata Naskah Dinas

TATA NASKAH DINAS UB

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS - unnes.ac.idunnes.ac.id/wp-content/uploads/Pedoman-Tata-Naskah-Dinas-di-Unn… · Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Negeri Semarang sebagaimana

KEWENANGAN PENANDATANGAN TATA NASKAH DINAS

BAB II JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS A. Naskah Dinas

BAB II JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS - … · JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS A. Naskah Dinas Arahan Naskah dinas arahan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan

01 Penciptaan Naskah Dinas

jdih.lipi.go.id · Sampul naskah dinas adalah tempat untuk naskah dinas yang akan dikirim. Ukuran dan bentuk sampul naskah dinas pada organisasi/ satuan kerja di lingkungan LIPI harus

90 TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN …bandung.bpk.go.id/files/2013/01/90-TATA-NASKAH-DINAS-DI-LINGKUN… · Surat undangan adalah naskah dinas ... tersebut pada alamat tujuan untuk

tata naskah dinas 2015

Pedoman Tata Naskah Resmi dan Naskah Dinas

Tata Naskah Dinas

TATA NASKAH DINAS 2014

Tata Naskah Dinas Pemda

Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa

Petunjuk Teknis Tata Naskah Dinas

SALINAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DI LINGKUNGAN ... › asset_admin › assets › uploads › media › … · JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS A. Naskah Dinas Arahan Naskah Dinas

Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)

tata naskah dinas 2015 final.pdf