View
6
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
BAB IPENDAHULUAN
1.1.Latar BelakangSatuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
memiliki kewenangan dibidang Penegakan Peraturan Daerah dan
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta
perlindungan masyarakat di daerah. Ketentraman dan ketertiban umum pada
hakekatnya adalah prasyarat mutlak yang dibutuhkan untuk menjamin kegiatan
pembangunan dapat berjalan dengan lancar, maka sesuai dengan yang
diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 255 bahwa Satuan Polisi
Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman
masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
Kebutuhan masyarakat Kabupaten Pasuruan akan rasa aman, tentram
dan tertib serta terlindungi menjadi point penting bagi Pemerintah Kabupaten
Pasuruan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik.
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peran yang makin luas pada
bidang tugasnya dan makin strategis sebagai bagian dari perangkat daerah yang
bertugas untuk ikut membantu dan menjamin proses penegakan Peraturan
Daerah, pemberi pelayanan serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat.
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap
daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah yang sistematis, terarah,
terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, melalui jenjang
perencanaan jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) dan
perencanaan tahunan (RKPD). Selaras dengan hal tersebut, di tingkat satuan
kerja berkewajiban untuk menyusun dan memiliki dokumen Rencana Strategis
(Renstra) SKPD dan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD sebagai
dasar penetapan RKPD di tingkat pemerintah daerah dan menjadi dasar
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS).
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pasuruan tahun 2017dirumuskan dalam rencana kerja tahunan tahun
Renja Satpol PP Kabupaten Pasuruan Tahun 2018
halaman 1
2017yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2013-2018 yang merupakan
penjabaran dari implementasi pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah
Kabupaten Pasuruan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun
2013 - 2018. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD menjadi sangat penting
dalam sistem perencanan daerah, karena Renja menterjemahkan perencanaan
strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana
program dan kegiatan serta penganggaran tahunan, dan sebagai sinkronisasi
Renstra SKPD ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih terukur, tanggap
terhadap perubahandan mampu mengakomodir pencapaian tujuan dan sasaran
Pemerintah Daerah.
1.2.Landasan HukumLandasan hukum penyusunan Dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
10.Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong
Praja;
11.Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019;
12.Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
13.Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2014;
Renja Satpol PP Kabupaten Pasuruan Tahun 2018
halaman 2
14.Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
15.Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor
13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16.Permendagri Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja;
17.Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18.Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
19.Permendagri 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan
Polisi Pamong Praja;
20.Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten / Kota;
21.Perda Nomor 2 Tahun 2008 Tentang RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025;
22.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
23.Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.
1.3.Maksud dan TujuanMaksud dari penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2017 Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan adalah untuk me-review dan evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya sampai
dengan tahun berjalan dan untuk mengetahui dan mendokumentasikan rencana
pelaksanaan program dan kegiatan yang secara langsung akan dilaksanakan oleh
Satuan Polisi Pamong Praja dalam kurun waktu satu tahun rencana dengan
dukungan pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
Sedangkan tujuan dari penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahun
2017 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan ini adalah:
a. Untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai Renstra SKPD dalam
rangka pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
yang sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong
Praja;
Renja Satpol PP Kabupaten Pasuruan Tahun 2018
halaman 3
b. Sebagai landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara
kronologis dan berkelanjutan;
1.4.Sistematika PenulisanSistematika penulisan dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
KATA PENGANTARDAFTAR ISIDAFTAR TABELBAB I : PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan secara singkat mengenai gambaran umum
SKPD, Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan
sistematika penulisan.
1.1. Latar BelakangUraian ringkas mengenai Rencana Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja dan proses penyusunan Renja SKPD.
1.2. Landasan HukumLandasan hukum, peraturan perundangan dan ketentuan
serta peraturan lainnya yang menjadi acuan dalam
perencanaan dan penganggaran SKPD
1.3. Maksud Dan TujuanMaksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017.
1.4. Sistematika PenulisanGaris besar penulisan dalam isi dokumen Rencana Kerja
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Perkiraan Capaian Tahun 2017Kajian (re-view) terhadap pelaksanaan renja SKPD tahun lalu
yang akan digunakan sebagai acuan untuk menyusun renja
tahun rencana.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPDAnalisa terhadap capaian kinerja SKPD pada tahun-tahun
sebelumnya sampai dengan tahun berjalan dan kaitannya
terhadap keberhasilan SKPD dalam mencapai Sasaran
Program yang ditetapkan.
Renja Satpol PP Kabupaten Pasuruan Tahun 2018
halaman 4
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPDKajian terhadap isu-isu strategis dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
Review terhadap program, kegiatan dan pagu indikatif pada
rancangan awal RKPD / renstra SKPD terhadap kebutuhan
program, kegiatan dan kebutuhan anggaran pada tahun
2016
2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan masyarakat.Usulan program dan kegiatan dari masyarakat tidak
terakomodir pada kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pasuruan karena kegiatannya bukan bersifat
pelayanan dan berbentuk fisik / proyek.
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dimaksudkan untuk
membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan
program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang
telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra
SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong PrajaUraian singkat mengenai penetapan tujuan dan sasaran yang
akan dijabarkan kedalam penyusunan program dan kegiatan
SKPD.
3.3. Program dan Kegiatan Penetapan program dan kegiatan yang menjadi prioritas
dalam rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Pasuruan Tahun 2016.
BAB IV : PENUTUP
Renja Satpol PP Kabupaten Pasuruan Tahun 2018
halaman 5
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Perkiraan Capaian Tahun 2017Pelaksanaan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Pasuruan Tahun 2016 mengacu pada dokumen perencanaan strategis (Renstra)
periode tahun 2013 – 2018.Pengukuran capaian terhadap hasil pelaksanaan
program dan kegiatan pada tahun 2016 telah tersusun dan tertuang dalam
dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 dengan
menyajikan data-data hasil pengukuran kinerja pada tiap-tiap indikator kinerja,
program dan kegiatan, sebagai berikut:
1. Rasio Pelanggaran Perda yang diselesaikan.
1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.
Targe : Prosentase Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran
perda / perbup.73,20% terhadap jumlah kasus
pelanggaran Perda / Perbup.
Realisasi outcome : Jumlah penyelesaian kasus – kasus pelanggaran
perda / perbup 79,68%
a. Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Antar Aparat Penegak Hukum.
Target : 15 kegiatan
Realisasi output : 17 kali kegiatan rakor dan kerjasama antar aparat
penegak hukum.
b. Kegiatan Penyidikan dan Penindakan terhadap Kasus-Kasus
Pelanggaran Perda.
Target : 105 kegiatan
Realisasi output : 121 kali kegiatan penyidikan terhadap kasus - kasus
pelanggaran peraturan daerah.
c. Kegiatan Patroli Rutin dan Antisipasi terhadap Pelanggaran Perda dan
Gangguan Trantibum.
Target : 365 kegiatan
Realisasi output : 725 kali kegiatan patroli rutin.
d. Operasi dan Penanganan Terhadap Ijin Usaha Kegiatan Usaha.
Target : 60 kegiatan
Realisasi output : 49 kali kegiatan operasi terhadap ijin usaha kegiatan
usaha.
2. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT).
Target : 28 kali kegiatan operasi pekat
Renja Satpol PP Kabupaten Pasuruan Tahun 2018
halaman 6
Realisasi outcome: 32 kali kegiatan operasi pekat
a. Kegiatan Operasi Penanganan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
dan Masalah Sosial Lainnya.
Target : 28 kegiatan
Realisasi output : 32 kali kegiatan operasi pekat ( Menjaring 83 PSK,
36 orang anjal / gepeng dan 11 kasus Minuman
Keras).
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
a. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Ketrampilan dan Kesamaptaan Polisi
Pamong Praja.
Target : 100% ( 172 orang )
Realisasi output : 38 orang mengikuti Diklat Dasar Pol PP dan 100
orang mengikuti latihan kesamaptaan.
Realisasi outcome : 80,00 % aparatur Pol PP telah mengikuti Diklat
Dasar Pol PP dan latihan kesamaptaan.
2. Rasio gangguan trantibum yang diselesaikan..
1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
Target : 100% (365 kegiatan penjagaan 5 unit obyek vital dan
650 kegiatan pengamanan dan pengawalan pejabat).
Realisasi outcome: 83 % (365 kegiatan penjagaan 5 unit obyek vital dan
286 kegiatan pengamanan dan pengawalan pejabat).
a. Kegiatan Penjagaan dan Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas Pejabat
Daerah.
Target : 100% ( 172 orang )
Realisasi output : 365 kegiatan penjagaan terhadap 5 unit obyek vital
(rumah dinas Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD,
Kantor Sekretariat Pemkab dan Komplek Perkantoran
Raci).
b. Kegiatan Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Serta Kegiatan
Insidentil Lainnya.
Target ; 120 kegiatan
Realisasi output : 697 kali kegiatan pengamanan dan pengawalan
pejabat, unjuk rasa dan kegiatan Pemerintah
Kabupaten Pasuruan selama 1 tahun.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan
Keamanan.
Renja Satpol PP Kabupaten Pasuruan Tahun 2018
halaman 7
Target : Jumlah pembinaan dan penyuluhan trantibum
sebanyak 36 kali kegiatan
Realisasi outcome: Jumlah pembinaan dan penyuluhan trantibum
sebanyak 34 kali kegiatan
a. Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Trantibum Terhadap Masyarakat
dan Badan Usaha.
Realisasi output : 34 kali kegiatan pembinaan dan penyuluhan.
b. Kegiatan Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.
Realisasi output : 24 kali kegiatan pemberdayaaan siskamling.
c. Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal.
Realisasi output : 24 Kecamatan (24 kali kegiatan sosialisasi
dan 39 kali kegiatan pengumpulan informasi BKC ilegal).
Pada tahun 2016, total anggaran yang di kelola oleh Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Pasuruan sebelum adanya Perubahan APBD (P-
APBD) adalah sebesar Rp. 13.884.629.800,- yang terbagi atas Belanja Tidak
Langsung sebesar Rp. 4.666.417.800,- dan Belanja Langsung sebesar
Rp. 9.218.000,-. Sedangkan total anggaran setelah dilaksanakannya Perubahan APBD
(P-APBD) Tahun 2016 adalah sebesar Rp. Rp. 13.530.151.000,- yang terbagi
atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.299.939.000,- dan Belanja Langsung
sebesarRp. 9.230.212.000,-.dengan total realisasi sebesar Rp. 12.482.085.942,- dan total prosentase capaian realisasi sebesar 92,25%. sebagaimana ditunjukkan
pada tabel rincian belanja, program dan kegiatan tahun 2016 dibawah ini :
Renja Satpol PP Kabupaten Pasuruan Tahun 2018
halaman 8
No Belanja / Program / Kegiatan Anggaran Realisasi %I. Belanja Tidak Langsung (sebelum P-APBD) Tahun 2016 4,666,417,000 - 0%
Belanja Tidak Langsung (setelah P-APBD) Tahun 2016 4,299,939,000 4,000,657,375 93.04%
II. Belanja Langsung (sebelum P-APBD) Tahun 2016 9,218,212,000 - 0.00%
Belanja Langsung (setelah P-APBD) Tahun 2016 9,230,212,000 8,481,428,567 91.89%
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,280,843,000 1,224,374,782 95.59%1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 115,200,000 97,775,095 84.87%2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 113,100,000 112,320,000 99.31%3. Penyediaan Alat Tulis Kantor 75,230,000 74,252,500 98.70%4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 63,543,000 58,166,900 91.54%5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 37,864,000 32,008,800 84.54%6. Penyediaan Makanan dan Minuman 54,065,000 50,609,000 93.61%7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 123,986,000 109,762,487 88.53%8. Penyediaan Jasa Perkantoran 673,275,000 667,615,000 99.16%9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 24,580,000 21,865,000 88.95%
B. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 2,733,118,500 2,614,019,084 95.64%1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 1,926,365,000 1,868,029,234 96.97%2 Pengadaan Peralatan Kantor 97,260,000 93,461,000 96.09%3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 75,000,000 73,997,000 98.66%4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 542,493,500 513,021,850 94.57%5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 92,000,000 65,510,000 71.21%
C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 360,150,000 335,156,951 93.06%1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 360,150,000 335,156,951 93.06%
D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 615,880,000 391,198,250 63.52%1. 419,950,000 268,075,000 63.83%
2. 65,930,000 56,661,250 85.94%
3. 130,000,000 66,462,000 51%
E. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1,604,985,000 1,507,633,000 93.93%
1. Pengendalian keamanan lingkungan 435,165,000 420,165,000 96.55%2. 357,165,000 351,715,000 98.47%3. 268,800,000 247,050,000 91.91%
4. Pembinaan dan Pelatihan anggota Satlinmas 543,855,000 488,703,000 89.86%5 28,700,000 2,545,000 8.87%
F. 1,297,505,500 1,218,354,000 93.90%
1. Koordinasi dan Kerjasama Antar Aparat Penegak Hukum 20,062,500 19,282,000 96.11%2. 150,798,000 136,367,000 90.43%
3. Operasi dan Penanganan terhadap Ijin Usaha Kegiatan Usaha 287,480,000 267,410,000 93.02%
4. 839,165,000 795,295,000 94.77%
5 44,880,000 43,305,000 96.49%
6 72,120,000 58,656,500 81.33%
G. 752,032,500 692,932,000 92.14%
1. 322,020,000 304,075,750 94.43%
2. 171,490,000 167,436,000 97.64%
3. Sosialisasi tentang ketentuan di bidang cukai 258,522,500 221,420,250 85.65%
Peningkatan Kemampuan Ketrampilan dan Kesamaptaan Polisi Pamong Praja
Bimbingan Teknis Penyelenggaraan trantibum dan Penegakan Perda
Peningkatan dan Evaluasi pelaksanaan Program kegiatan Sat Pol PP
Penjagaan dan Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas Pejabat DaerahPengamanan dan Pengawalan Pejabat Serta Kegiatan Insidentil Lainnya
Peningkatan hubungan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan tibum dan tranmas
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Penyidikan dan Penindakan terhadap Kasus-Kasus Pelanggaran Perda
Patroli Rutin dan Antisipasi terhadap Pelanggaran Perda dan Gangguan Trantibum
Pengawasan dan monitoring terhadap ijin usaha dan kegiatan usahaPengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai diperedaran atau tempat penjualan eceran
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Pembinaan dan Penyuluhan Trantibum terhadap Masyarakat dan Badan Usaha
Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan melalui Siskamswakarsa
Renja Satpol PP Kabupaten Pasuruan Tahun 2018
halaman 9
No Belanja / Program / Kegiatan Anggaran Realisasi %
H. 164,577,500 141,674,000 86.08%1. 164,577,500 141,674,000 86.08%
I. Program Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai 275,420,000 251,580,000 91.34%
1. 275,420,000 251,580,000 91.34%
TOTAL BELANJA (SETELAH P-APBD) 13,530,151,000 12,482,085,942 92.25%
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)Operasi Penanganan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan
Masalah Sosial Lainnya
Operasi Penanganan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Masalah Sosial Lainnya
Renja Satpol PP Kabupaten Pasuruan Tahun 2018
halaman 10
Total anggaran Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2016
mengalami peningkatan dengan jumlah total belanja sebesar
Rp. 12.294.642.000,- yang terbagi pada alokasi Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp. 4.465.430.000,- dan alokasi pada Belanja Langsung sebesar
Rp. 7.829.212.000,-. Peningkatan anggaran tahun 2016, khususnya pada alokasi
anggaran belanja tidak langsung dikarenakan adanya kenaikan gaji pegawai
Dengan berkembangnya struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pasuruan maka juga diperlukan adanya pembiayaan terhadap
kebutuhan sarana dan prasarana aparatur serta kebutuhan pembiayaan program
dan kegiatan yang meningkat. Analisis terhadap hasil pelaksanaan renja pada
tahun 2016 serta penetapan target kinerja tahun 2016 dan prakiraan capaian
tahun 2017 ditunjukkan pada Tabel 2.1. Rekapitulasi hasil Pelaksanaan Renja OPD Sampai Dengan Tahun Berjalan, pada halaman berikut.
HALAMAN TABEL 2.1.
Renja Satpol PP Kabupaten Pasuruan Tahun 2018
halaman 11
2.2.Analisis Kinerja Pelayanan SKPDKinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan
Tahun 2016 mengacu pada indikator kinerja yang ditetapkan pada dokumen
rencana strategis tahun 2013 – 2018. Indikator kinerja SKPD dalam rangka
pelaksanaan kinerja pelayanan SKPD tahun 2016 adalah “prosentase jumlah
pelanggaran perda yang terselesaikan terhadap jumlah pelanggaran perda”.
Berdasarkan indikator kinerja diatas, pada tahun 2016 ditargetkan
jumlah kasus pelanggaran Perda yang diselesaikan dibandingkan dengan jumlah
seluruh kasus pelanggaran perda tahun 2016 dengan prosentase sebesar 73,2%,
Data analisis tersebut berdasarkan atas data jumlah pelanggaran yang terekam
pada tahun 2016 target capaian sebesar 73,2% realisasi sebesar 79,68%
denganjumlah kasus pelanggaran sebanyak1865 kasus dan kasus pelanggaran
perda yang diselesaikan sebesar 1486 kasus.
Sedangkan penyuluhan dan pembinaan ketertiban umum terhadap
masyarakat dan badan usahaditargetkan sebanyak 36 kali kegiatan pembinaan
dan penyuluhan dengan realisasi sebanyak 34 kali kegiatan.
Kinerja pelayanan SKPD yang mengacu pada Permendagri No. 69
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri No. 62 Tahun 2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten /
Kota, pada jenis pelayanan dasar pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman
masyarakat dan perlindungan masyarakat, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja,
antara lain:
Kinerja pelayanan SKPD yang mengacu pada Permendagri No. 69
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri No. 62 Tahun 2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di
Kabupaten/Kota, pada jenis pelayanan dasar pemeliharaan ketertiban umum,
ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
Analisis terhadap pencapaian kinerja pelayanan SKPD disajikan dalam
Tabel 2.2, pada halaman berikut.
Halaman table 2.2
Renja Satpol PP Kabupaten Pasuruan Tahun 2018
halaman 12
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol PPWilayah Kabupaten Pasuruan yang cukup luasdan terbagi dalam 24
wilayah kecamatan serta 365 desa / kelurahan, sumber daya alam, potensi
daerah dan kondisi demografis penduduk yang cukup beraneka ragam sangat
dimungkinkan terjadinya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai ujung tombak pemerintah
daerah dalam rangka penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakatserta memberikan perlindungan
terhadap masyarakat semakin berupaya untuk berperan aktif secara profesional
dan proporsional dengan memberikan mediasi, motivasi dan selalu berkoordinasi
dengan aparat terkait dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan di
wilayah Kabupaten Pasuruan.
Untuk menghadapi berbagai tantangan pada tahun-tahun mendatang
dan sebagai upaya peningkatan profesionalisme organisasi Satuan Polisi
Pamong Praja sebagai satuan kerja yang membidangi penegakan peraturan
daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta
perlindungan masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan telah
menetapkan dan mengatur kembali serta meningkatkan status kelembagaan dan
struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja melalui Peraturan Daerah
Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2013tentang Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pasuruan.Bentuk kinerja pelayanan SKPD diuraikan dalam tugas
pokok dan fungsi pada masing-masing bidang di Satuan Polisi Pamong Praja
sebagaimana Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.
Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:
1. Berkaitan dengan situasi krisis dan tekanan kemiskinan, akibat konflik
kepentingan antar kelompok dan golongan yang melibatkan massa.
2. Adanya kesenjangan antara keinginan untuk hidup berdemokrasi menurut
aturan hukum yang transparan dengan kedewasaan sikap politik sebagian
elit dan masyarakat yang masih belum matang.
3. Kebijakan yang terkadang dinilai sebagaian masyarakat telah mengusik rasa
keadilan sehingga kondisi ini yang memicu terjadinya aksi unjuk rasa dan
perlawanan massa.
4. Kasus-kasus pelanggaran Peraturan Daerah makin berpeluang muncul
karena selain jumlah Perda yang dikeluarkan terus bertambah dan adanya
Renja Satpol PP Kabupaten Pasuruan Tahun 2018
halaman 13
kecenderungan sebagaian masyarakat yang selalu berusaha menyiasati
hukum.
5. Akselerasi dan meningkatnya jumlah ancaman gangguan ketertiban dan
ketentraman masyarakat, karena kontrol sosial makin longgar , solidaritas
sosial yang makin memudar dan kehidupan yang makin permisif.
6. Berkewajiban memberikan layanan kepada publik di bidang pemeliharaan
ketertiban dan ketentraman dengan sebaik-baiknya.
Tingkat kinerja pelayanan diukur dengan mengacu pada indikator
kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada rencana strategis tahun 2013-2018
antara lain:
1. Prosentase pelanggaran Perda yang diselesaikan.Indikator ini membandingkan jumlah pelanggaran peraturan daerah yang
dapat ditangani dan diselesaikan terhadap seluruh jumlah pelanggaran
peraturan daerah yang ditemukan maupun dilaporkan oleh masyarakat.
Harapan ideal pencapaian kinerja pelayanan pada indikator kinerja ini adalah
Satpol PP dapat menangani dan menyelesaikan seluruh pelanggaran perda
yang ada atau tingkat pencapaian penegakan peraturan daerah sebesar
100%.
Namun mengacu pada rencana strategis 2013-2018, dan atas dasar
pertimbangan kemampuan/potensi aparatur serta kendala permasalahan
yang dimungkinkan akan menjadi hambatan, maka pada tahun 2018 Satpol
PP telah menetapkan target pencapaian kinerja pada indikator ini sebesar
90%.
2. Prosentase gangguan trantibum yang diselesaikan.
Indikator kinerja ini adalah bentuk pelaksanaan kegiataan Satpol PP yang
melaksanakan urusan pembinaan dan penyuluhan terhadap ketentuan-
ketentuan dalam produk-produk hukum daerah / peraturan daerah dan
peraturan kepala daerah. Sasaran utama pada indikator ini adalah warga
masyarakat, tolok ukurnya adalah masyarakat yang melakukan unjuk rasa,
masyarakat pelaku usaha non formal dan kegiatan usaha masyarakat yang
berbadan hukum, yang harapannya adalah masyarakat menjadi mengerti dan
patuh serta tidak melanggar ketentuan dalam peraturan daerah.
Sesuai dengan dokumen rencana strategis tahun 2013-2018, Satpol PP telah
menetapkan target kinerja pelayanan pada tahun 2018 indikator ini adalah
sebesar 100 %.
Renja Satpol PP Kabupaten Pasuruan Tahun 2018
halaman 14
3. Prosentase anggota Linmas aktif.Pengukuran prosentase Linmas aktif didasarkan pada perbandingan Jumlah
anggota Linmas yang aktif terhadap jumlah Linmas yang ada di Desa /
Kelurahan. Diketahui bahwa pada tahun 2018 Jumlah anggota Linmas
Kabupaten Pasuruan berjumlah 8.563 Linmas sedangkan target untuk
mengaktifkan Linmas pada tahun 2018 sebanyak 760 orang.
Rumus : Jumlah anggota linmas yang aktif dibagi jumlah Linmas yang ada di
Desa / Kelurahan dikalikan 100 % dengan target 44,38 %.
Hasil capaian kinerja dihitung secara berkala dan secara komulatif dari
tahun ini sampai tahun berikutnya.
4. Prosentase siskamling aktif.Pengukuran Prosentase siskamling aktif didasarkan pada perbandingan
Jumlah siskamling aktif terhadap jumlah Pos kamling yang ada di desa /
kelurahan dikalikan 100 % sedangkan pada tahun 2018 pos kamling yang
aktif sebanyak 1.508 pos kamling dengan target capaian kinerja pada
pemberdayaan siskamling setiap tahun berjumlah 24 pos kamling dengan
prosentase 7,96 %.
Hasil capaian kinerja dihitung secara berkala dan secara komulatif dari tahun
ini sampai tahun berikutnya
5. Prosentase penanganan peristiwa kebakaran.Pengukuran prosentase penanganan peristiwa kebakaran didasarkan pada
perbandingan Jumlah kasus kebakaran yang ditangani terhadap jumlah
kebakaran yang terjadi dengan target capaian kinerja sebesar 80% dan
pelaksanaannya sesuai pelaksanaan pada Standar Operasional Prosedur
pada jarak yang ditempuh dalam penanganan kebakaran.
Berkaitan dengan isu-isu penting yang akan dihadapi, maka
diformulasikan dalam bentuk rekomendasi strategis penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Pasuruan, sebagai berikut:
1. Merevitalisasi peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai fasilitator dalam
pemberi layanan publik dan mitra kerja masyarakat dalam menjaga
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
2. Intensif dalam peran yang strategis disamping peran teknis opersasional di
lapangan dengan menyentuh aspek-aspek yang penting dibutuhkan
Renja Satpol PP Kabupaten Pasuruan Tahun 2018
halaman 15
masyarakat dan berkaitan dengan aspek penanganan yang menyentuh akar
masalah.
3. Merumuskan maskot program satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Pasuruan sebagai penjaga dan mitra masyarakat untuk memelihara
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4. Mengoptimalkan dan memfungsikan dukungan dari instansi terkait ,
stakeholder , lembaga lokal dan masyarakat untuk menyikapi beban dan
masalah sosial politik yang makin berat dan luas.
5. Tidak mengandalkan pada program dan kegiatan yang sifatnya kuratif, tetapi
juga prefentif atau pencegahan dalam rangka menjaga ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat yang lebih solid.
6. Melakukan tugas operasional yang makin intensif agar dapat diminimalisir
kemungkinan terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat yang lebih besar.
7. Memaksimalkan kegiatan pembinaan dan penyuluhan trantibum dalam
rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyaakat;
2.4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPDRancangan awal program dan kegiatan serta anggaran pada Satuan
Polisi Pamong Praja untuk tahun 2017 telah dituangkan dalam dokumen rencana
strategis tahun 2013-2018. Tetapi pada pelaksanaannya, ada beberapa
perubahan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan serta pendanaan yang
direncanakan melalui dokumen rencana kerja tahun 2017.
Total pagu indikatif tahun 2017 pada total anggaran Belanja Langsung
pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 sebesar Rp. 8.191.751.625,-
Sedangkan Belanja Langsung pada Rencana Kerja Tahun 2018 sebesar
Rp. 5.725.580.800,- dengan uraian kebutuhan anggaran pada tahun 2018 pada
masing-masing program dan kegiatan disajikan pada table 2.4. pada halaman
berikut.
Renja Satpol PP Kabupaten Pasuruan Tahun 2018
halaman 16
3.5.Penelaahan Usulan Program dan kegiatan masyarakat.
Program / Kegiatan
Belanja Langsung
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan3. Penyediaan Alat Tulis Kantor4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor6. Penyediaan Makanan dan Minuman7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah8. Penyediaan Jasa Perkantoran9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
B. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor3. Pengadaan Mebelair4. Pengadaan Peralatan Kantor5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1.2. Bimbingan teknis penyelenggaraan trantibum dan Penegakan Perda3. Peningkatan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Sat Pol PP4 Pengembangan Wawasan Anggota Sat Pol PP
E, Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan1. Pengendalian Keamanan Lingkungan2. Penjagaan dan Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas Pejabat Daerah
3. Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Serta Kegiatan Insidentil Lainnya
4. Pembinaan dan pelatihan Satlinmas5.
F. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal1. Koordinasi dan Kerjasama Antar Aparat Penegak Hukum2. Penyidikan dan Penindakan terhadap Kasus-Kasus Pelanggaran Perda3. Operasi dan Penanganan terhadap Ijin Usaha dan Kegiatan Usaha4.
5. Pengawasan dan monitoring terhadap ijin usaha dan kegiatam usaha
G.
1.
2.
3 Peran Satlinmas terhadap tanggap darurat bencana
H. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)1.
Peningkatan Kemampuan Ketrampilan dan Kesamaptaan Polisi Pamong Praja
Peningkatan hubungan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan tibum dan tranmas.
Patroli Rutin dan Antisipasi terhadap Pelanggaran Perda dan Gangguan Trantibum
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Pembinaan dan Penyuluhan Trantibum terhadap Masyarakat dan Badan UsahaPengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui simswakarsa
Operasi Penanganan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Masalah Sosial Lainnya
I. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
Renja Satpol PP Kabupaten Pasuruan Tahun 2018
halaman 17
1. Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan / atau pemangku kepentingan
J. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
1. Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang dilekati Pita Cukai Palsu, Tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya, yang dilekati pita cukai yang salah peruntukkannya, dilekati pita cukai bekas di peredaran atau TPE
K. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1.
2.
Peningkatan Pelayanan penanggulangan Bahaya Kebakaran
Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
Renja Satpol PP Kabupaten Pasuruan Tahun 2018
halaman 18
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan NasionalTidak ada usulan dari masyarakat tentang Program Satuan Polisi Pamong Praja
dan Tidak ada kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh
Pemerintah tentang Program Nasional dan Program Satuan Polisi Pamong Praja
3.2.Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PPSatuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
adalah sebagai satuan kerja yang melaksanakan urusan wajib pemerintah
daerah dibidang penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyrakat serta perlindungan masyarakat. Dalam rangka
mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah
Kabupaten Pasuruan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten
Pasuruan tahun 2013-2018, Satuan Polisi Pamong Praja telah menetapkan
pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang telah dituangkan dalam
dokumen rencana strategis tahun 2013-2018. Pernyataan visi Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Pasuruan tahun 2013-2018 adalah “terwujudnya tata kehidupan sosial masyarakat yang tertib, tentram dan sadar hukum”.
Untuk mewujudkan pernyataan visi diatas, diperlukan tindakan nyata
dalam bentuk pernyataan misi, dengan pernyataan sebagai berikut:
1. Peningkatan partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat serta
kewaspadaan terhadap keamanan lingkungan;
2. Peningkatan pelaksanaan penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban
umum serta ketentraman masyarakat.
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Renja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 selain mengacu pada pernyataan tujuan
dan sasaran dalam rencana strategis tahun 2013-2018juga didasarkan pada hasil
analisis kinerja pelayanan OPD dan adanya isu-isu penting penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi, sebagai berikut:
1. Terwujudnya kesadaran hukum serta keterlibatan masyarakat dalam
menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan lingkungan;
2. Terwujudnya efektifitas pelaksanaan penegakan perda dan penyelenggaraan
ketertiban umum serta ketentraman masyarakat;
3. Banyaknya pelanggaran perda dan gangguan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat yang dapat ditangani;
Renja Satpol PP Kabupaten Pasuruan Tahun 2018
halaman 19
4. Tersedianya daya dukung yang memadai dalam penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat;
5. Terwujudnya koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan
penegakan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat;
6. Terwujudnya jumlah penyidik pegawai negeri sipil yang cukup di lingkungan
Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Terwujudnya aparatur Polisi Pamong Praja yang paham akan tugas pokok
dan fungsinya;
8. Terwujudnya masyarakat yang sadar hukum;
9. Meningkatnya semangat aparatur polisi pamong praja dalam pelaksanaan
tugas.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari
tujuan.Sasaran yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja antara lain:
1. Meningkatnya penanganan pelanggaran Perda;
2. Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
3. Meningkatnya fungsi perlindungan masyarakat.
3.3.Program dan KegiatanRancangan program dan kegiatan serta pendanaan yang menjadi
prioritas sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Pasuruan pada Tahun Anggaran 2018, adalah sebagai berikut:
1. Program pelayanan administrasi perkantoran sebesar Rp. 1.633.237.700,-,
program ini melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar
Rp. 360.589.100,-, program ini melaksanakan urusan pemenuhan kebutuhan
sarana dan prasarana aparatur untuk memberikan daya dukung
penyelenggaraan ketertiban umum dan letenteraman masyarakat;
3. Program peningkatan disiplin aparatur sebesar Rp. 61.370.000,-, pada
program ini melaksanakan kegiatan pengadaan pakaian dinas dan
perlengkapan Satpol PP yang standard dan sesuai dengan Permendagri No.
19 Tahun 2013 dalam rangka meningkatkan performance dan disiplin
aparatur;
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sebesar
Rp. 281.405.000,-, program ini melaksanakan urusan peningkatan kapasitas,
Renja Satpol PP Kabupaten Pasuruan Tahun 2018
halaman 20
kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur Polisi Parmong Praja
melalui kegiatan-kegiatan pendidikan dan latihan dasar pol pp, pelaksanaan
bimbingan teknis aparatur dalam rangka penegakan perda;
5. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan sebesar
Rp. 5.903.268.640,-, program ini melaksanakan urusan penyelenggaraan
keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui kegiatan penjagaan aset
daerah, pengamanan dan pengawalan kegiatan pejabat serta memberikan
pembinaan dan pelatihan terhadap anggota Satlinmas di Kabupaten
Pasuruan;
6. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
sebesar Rp. 945.322.500,-, pada program ini melaksanakan urusan-urusan
penegakan peraturan daerah melalui optimalisasi kegiatan koordinasi dan
kerjasama, kegiatan penyelidikan dan penyidikan, kegiatan operasi terhadap
pelanggaran peraturan daerah dan kegiatan pengawasan langsung berupa
patrol rutin;
7. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan
keamanan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 167.330.000,- yang
dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat
pembinaan dan penyuluhan langsung kepada masyarakat terkait dengan
ketentuan dalam produk-produk hukum daerah dan kegiatan pemberdayaan
masyarakat dalam siskamling;
8. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat) dengan
rencana anggaran sebesar Rp. 94.440.000,-, yang dialokasikan untuk
melaksanakan kegiatan operasional penegakan peraturan daerah di bidang
pemberantasan pelacuran, pengendalian peredaran minuman beralkohol
serta kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat terhadap penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS).
9. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dengan rencana anggaran
sebesar Rp. 423.100.000,- yang dialokasikan untuk kegiatan Penyampaian
informasi ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Cukai kepada
masyarakat da/ atau pemangku kepentingan.
10. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal dengan rencana
anggaran sebesar Rp. 72.120.000,- yang dialokasikan untuk
kegiatanPengumpulan Informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai
palsu, tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya, yang
dilekati pita cukai yang salah peruntukannya, dilekati pita cukai bekas di
peredaran atau TPE.
Renja Satpol PP Kabupaten Pasuruan Tahun 2018
halaman 21
11. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
anggaran sebesar Rp. 883.396.500 yang dialokasikan untuk kegiatan
Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan kegitan
Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran.
Rumusan rencana program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 beserta prakiraan maju tahun 2019 yang
mencakup tentang seluruh program dan kegiatan, indikator dan target kinerja,
serta kebutuhan anggaran / pagu indikatif, disajikan dalam bentuk table 3.3 pada
halaman berikut ini.
Renja Satpol PP Kabupaten Pasuruan Tahun 2018
halaman 22
BAB IVPENUTUP
Dengan adanya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Pasuruan Tahun 2018, diharapkan prioritas pembangunan sebagai penjabaran visi dan misi
dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi dalam pencapaian sasaran yang telah
ditetapkan. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ini akan menjadi bahan dalam rangka
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafond Anggaran
Sementara (PPAS) dan APBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018. Dalam kaitan ini maka
kerjasama Pemerintah dengan DPRD sangat diperlukan sehingga program – program
tersebut dapat direalisasikan secara optimal.
Penyusunan dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Pasuruan Tahun Anggaran 2018 ini berpedoman pada dokumen rencana strategis Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018, serta berdasarkan atas hasil
analisis capaian kinerja pelayanan OPD dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan renja pada
tahun sebelumnya (2016) sampai dengan prakiraan capaian kinerja tahun berjalan (2018).
Disamping itu, penentuan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada tahun 2018 juga
didasarkan pada isu-isu strategis OPD dan hasil evaluasi terhadap hambatan-hambatan,
tantangan serta peluang yang ada.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengevaluasi pelaksanaan Rencana
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan dan Kepala OPD mengevaluasi
program – program yang dilaksanakan oleh OPD yang bersangkutan sebagai bahan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( LPPD ) kepada Gubernur Jawa Timur.
Pasuruan, Desember 2017
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJAKABUPATEN PASURUAN
YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos, MSiPembina Utama MudaNIP. 19740517 199311 1 001
Renja Satpol PP Kabupaten Pasuruan Tahun 2018
halaman 23
Recommended