6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan pustaka

1. Pelabuhan

Pelabuhan secara khusus adalah tempat kapal bersandar, berlabuh,

naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan

fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta

sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. (Imansyah Noor,

2011)

Kelaiklautan kapal diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (10),

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran,

menjelaskan “Kelaikan kapal adalah : Keadaan kapal yang memenuhi

persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal,

pengawakan, pembuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal serta

penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, tentang Pelayaran

sehingga muncullah pengertian kapal sesuai dengan Undang-Undang tersebut

yang berbunyi. Kapal adalah : Kendaraan air dengan bentuk apapun dan jenis

apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin dan ditunda,

termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah

permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-

pindah. (Julia P.S, 2014)

2. Keselamatan Keamanan Pelayaran

Keamanan dan keselamatan pelayaran merupakan faktor yang sangat

penting untuk menunjang kelancaran transportasi laut dan mencegah terjadinya

kecelakaan dimana penetapan alur pelayaran dimaksudkan untuk menjamin

keamanan dan keselamatan pelayaran melalui pemberian koridor bagi kapal-

kapal berlayar melintasi perairan yang diikuti dengan penandaan bagi bahaya

kenavigasian. (Muhammad A.A. dan Febri Y, 2014)

7

Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan

material, konstruksi, bangunan permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata

susunan serta perlengkapan, alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang

dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

Untuk mengendalikan keselamatan pelayaran secara internasional diatur

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. International Convention for the Safety of Live at Sea (solas), 1974,

sebagaimana yang telah disempurnakan dan aturan internasional ini

menyangkut ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1) Konstruksi (struktur, stabilitas, permesinan dan instalasi listrik,

perlindungan api, detektor api dan pemadam kebakaran);

2) Komunikasi radio, keselamatan navigasi;

3) Perangkat penolong, seperti pelampung, sekoci, rakit penolong;

4) Penerapan ketentuan-ketentuan untuk meningkatkan keselamatan dan

keamanan pelayaran termasuk di dalamnya penerapan International

Safety Management (ISM) Code, dan International Ship and Port facility

Security (ISPS) Code.

b. International Convention on Standards of Training, Certification, and

Watch keeping for Seafarers, tahun 1978 dan terakhir diubah tahun 1995.

c. International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979.

d. International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual

(IAMSAR). (Danny F, dkk, 2015)

3. Syahbandar

Kata Syahbandar menurut etimologisnya terdiri dari kata Syah dan

Bandar. Syah berarti penguasa dan kata Bandar berarti:

Pelabuhan-pelabuhan dan sungai-sungai yang digunakan sebagai tempat kepil

atau tempat labuh, tempat-tempat kepil pada jembatan punggah dan jembatan-

jembatan muat,dermaga-dermaga dan cerocok-cerocok dan tempat-tempat

kepil lain yang lazim digunakan oleh kapal-kapal,juga daerah laut yang

dimaksudkan sebagai tempat-tempat kepil kapal-kapal yang karena saratnya

atau sebab lain, tidak dapat masuk dalam batas-batas tempat-tempat kepil yang

8

lazim digunakan. Berdasarkan pengertian di atas terlihat beberapa unsur yang

berhubungan langsung satu sama lainnya yaitu adanya penguasa laut,sungai,

dermaga, dan kapal. Atau dengan kata lain ada unsur manusia

(pengusaha/pemerintah) dan unsur sarana dan prasarana yaitu laut dan sungai,

dermaga dan kapal. Sarana dan prasarana harus diatur dan di tata sedemikian

rupa sehingga dapat menunjang kelancaran lalulintas angkutan laut. (Randy

Y.CA, 2013)

4. Tanggung Jawab kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Terhadap Jasa Angkutan Laut dan Keselamatan Penumpang dan Barang

Kelaiklautan kapal sangat erat kaitannya dengan keselamatan

pelayaran, kelaiklautan kapal kalau tidak dibantu dengan sarana keselamatan

pelayaran, maka resiko kecelakaan kapal sangat tinggi. Syahbandar dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksana teknis melakukan

pengawasan kapal di pelabuhan. Disamping itu Syahbandar ditunjuk oleh

pemerintah, untuk mengawasi kapal-kapal asing yang dikenal sebagai Port

State Control Officer dan pengawasannya meliputi:

a. Sewaktu kapal datang

Ada tiga tugas penting yang harus dilakukan oleh Syahbandar (Harbor

Master) ialah:

1) Menunjuk tempat sandar/labuh kapal

2) Memberikan warta kapal untuk diisi dan ditandatangani oleh Nahkoda.

3) Meneliti dokumen pelaut/surat-surat kapal yang diterima dari Nahkoda.

b. Sewaktu Kapal berada di Perairan Bandar

Sewaktu kapal berada di perairan bandar, menunggu selesainya bongkar

muat barang, embarkasi dan debarkasi penumpang, Syahbandar

mengawasi dengan ketat ditaatinya ketentuan- ketentuan peraturan

bandar oleh Nahkoda/awak kapal antara lain:

1) Kapal tidak boleh berpindah tempat.

2) Tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan

bahaya kebakaran.

9

3) Tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan

pencemaran dan kelestarian lingkungan.

4) Tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan

pendangkalan terhadap alur pelayaran.

5) Tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu

keamanan dan ketertiban umum serta terganggunya tertib hukum di

Perairan Bandar.

6) Kesempatan kepada Syahbandar untuk melakukan pemeriksaan di

kapal dalam rangka pemeriksaan terus-menerus mengenai segi

keselamatan pelayaran.

c. Sewaktu Kapal akan Berlayar

Kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan harus mendapatkan

surat ijin berlayar (port clearance) dari Syahbandar sesuai Pasal 8 Peraturan

Bandar 1925. Sebelum diberikan surat ijin berlayar oleh Syahbandar perlu

diselesaikan lebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1) Perusahaan Pelayaran

Semua kewajiban-kewajiban perusahaan/Nahkoda terhadap Bea Cukai,

Kesehatan, Imigrasi, Perum Pelabuhan sudah diselesaikan.

2) Pandu

Harus sudah diminta oleh perusahaan yang bersangkutan dan sudah siap

untuk melakukan pemanduan.

3) Nahkoda

Memberikan clearing declaration kepada Syahbandar.

4) Syahbandar Harus meneliti:

a) Apakah dokumen lengkap dan masih berlaku

b) Apakah Nahkoda dan awak kapal lengkap dan memenuhi syarat-

syarat ijazah yang ditentukan apakah awak kapal memiliki buku

pelaut dan sertifikat

c) Apakah procedure & fasilitas alat – alat keselamatan memadai dan

aman

10

Untuk melaksanakan pengawasan tertib bandar dan keselamatan kapal,

Syahbandar berwenang untuk menerapkan perundang-undangan yang

bertujuan untuk:

1) Terjaminnya kelancaran dan keselamatan keluar masuknya suatu

kapal.

2) Terjaminnya keselamatan kelancaran bongkar muat barang.

3) Terjaminnya kelancaran dan ketertiban naik turun penumpang.

4) Terjaminnya tertib hukum dan keamanan di dalam bandar.

5) Terjaminnya kelestarian lingkungan di dalam bandar

Oleh sebab itu peran Syahbandar perlu ditingkatkan melalui keterampilan

nautis, teknis dan administratif serta disiplin kerja, peningkatan dedikasi

terhadap pengembangan tugas demi terwujudnya keselamatan kapal,

barang dan keselamatan jiwa di laut.

Dalam pemberian surat ijin berlayar ini juga telah melibatkan sejumlah

instansi terkait di pelabuhan, yaitu :

1) PT. Pelabuhan Indonesia

2) Bea Cukai

3) Karantina / Kesehatan Pelabuhan

4) Imigrasi

Setiap kapal yang hendak melakukan pelayaran harus memiliki Surat Ijin

Berlayar (SIB). Dan Syahbandar sebelum memberikan surat ijin berlayar

(port clearance) perlu meneliti kelengkapan dokumen kapal dan lain-lain,

dan jika tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan peraturan, maka

surat ijin berlayar dapat diberikan dan jika terdapat hal-hal yang bersifat

pelanggaran atau adanya kekurangan pada kapal, surat ijin berlayar tidak

dapat diberikan, dan kepada Nahkoda atau perusahaan pelayaran

diperintahkan untuk :

a) Melengkapi kekurangan

b) Menurunkan muatan atau penumpang apabila lebih

11

c) Menyelesaikan dokumen apabila sudah tidak berlaku lagi

Pengawasan yang dilakukan oleh Port State Control Officer meliputi

aturan-aturan International Maritime Organization (IMO), sebagai

berikut:

a) SOLAS (Safety of Life At Sea) 74

b) Load Line Convention 1966

c) MARPOL 73/78

d) STCW Convention 1978 Amandemen 2016

e) Tonnage Measurement 1969

Port State Control (PSC) di Pelabuhan untuk meningkatkan keselamatan

pelayaran, perlindungan lingkungan laut dan kondisi kerja serta

kehidupan di atas kapal, dengan kata lain bahwa PSC bertujuan untuk

menghapus pengoperasian kapal-kapal substandard dan kapal-kapal

substandard adalah kapal-kapal yang tidak memenuhi perlengkapan atau

penataan yang diisyaratkan oleh konvensi-konvensi internasional tentang

keselamatan dan pencemaran serta tidak memenuhi persyaratan

spesifikasi sesuai konvensi-konvensi dimaksud dan kondisi kapal atau

perlengkapannya secara substansial memburuk oleh karena tidak

terpelihara. (Jumaizi, 2016)

5. Tugas Pengawasan Syahbandar Akan Laiklautnya kapal Dengan Tujuan

Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Pelayaran

Peran syahbandar dalam bidang pengawasan adalah sangat penting hal ini

dapat dilihat dalam undang undang pelayaran Indonesia mengenai keselamatan

kapal ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari syahbandar dalam

pengawasannya yaitu:

a. Material kapal

b. Konstruksi kapal

c. Bangunan kapal

d. Permesinan dan perlistrikan kapal

e. Stabilitas kapal

12

f. Tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong

dan radio

g. Elektornika kapal.

Demikian juga dalam rangka mengatur sarana dan prasarana di Bidang

Keselamatan Pelayaran, maka ada beberapa perangkat peraturan yang

mengatur tentang keselamatan kapal antara lain:

a. Nasional

1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

2) Scheepen Ordonansi 1953 (SO. 1935) Scheepen Verordening 1935

(SV. 1935) Dan peraturan pelaksanaan lainnya yang bersumber dari

ordonansi tersebut.

3) Peraturan lambung timbul 1935

b. Internasional Safety of life at Sea 1974 diperbaiki dengan Amandemen

1978 berlaku bagi semua kapal yang melakukan pelayaran antara

pelabuhan-pelabuhan di dunia. Ordonansi dan peraturan tersebut

mengatur antara lain :

1) Instansi yang melakukan pengawasan terhadap laik laut suatu kapal.

2) Mengatur persyaratan konstruksi bangunan kapal

3) Mengatur persyaratan kelengkapan kapal

4) Mengatur persyaratan alat-alat radio komunikasi kapal.

5) Mengatur persyaratan daerah pelayaran suatu kapal.

6) Mengatur persyaratan navigasi kapal.

7) Mengatur tatacara pemuatan di kapal.

8) Mengatur persyaratan stabilitas kapal.

9) Mengatur persyaratan permesinan dan kelistrikan.

10) Mengatur tentang muatan berbahaya

11) Mengatur persyaratan kapal nuklir.

12) Mengatur persyaratan untuk Nahkoda, perwira deck, dan mesin kapal

serta awak kapal.

13) Mengatur bentuk sertifikat keselamatan pelayaran.

13

Berdasarkan ketentuan dalam ordonansi kapal Pasal 3 (1) maka

pengawasan terhadap pelayaran diselenggarakan oleh pejabat pengawas kapal-

kapal, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai peningkatan dan

kepentingan keseragaman dari pada pelaksanaan peraturan serta berbagai

kepentingan kerjasama pejabat pengawas kapal-kapal sebagai suatu usaha

lanjutan dari pengawasan terus-menerus.

Sebagai bukti bahwa kapal telah memenuhi semua peraturan yang

diharuskan maka kapal tersebut diberikan berbagai sertifikat sesuai dengan

kategori kapal itu dan sertifikat-sertifikat tersebut adalah :

a. Sertifikat Kesempurnaan.

b. Sertifikat Garis Muat

c. Sertifikat Radio Kapal

d. Sertifikat MARPOL

Keempat sertifikat itu hanya untuk kapal-kapal yang berlayar di wilayah

perairan Indonesia dan sertifikat-sertifikat kapal yang berlayar kesemua lautan

yaitu :

a. Sertifikat Keselamatan Konstruksi

b. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan

c. Sertifikat Keselamatan Radio

d. Sertifikat Keselamatan Garis Muat Internasional

e. Sertifikat Fitness

Disamping itu ada sertifikat/dokumen lain yang diperlakukan yaitu :

a. Surat Tanda Kebangsaan Kapal :

1) Surat Laut (G. 175 atau lebih)

2) Pas Tahunan (GT. 7 sampai dengan GT. 175)

3) Pas Kecil (< GT. 7)

b. Surat Ukur Kapal

Sertifikat-sertifikat tersebut di atas mempunyai masa lakunya

masing-masing paling lama berlaku 12 bulan, kecuali surat ukur kapal dan

surat laut berlaku untuk selamanya selama kapal itu tidak mengalami

perubahan bangunan kapal.

14

Pengguna jasa angkutan laut yang menggunakan kapal yang tidak

laiklaut, resikonya pada kerugian barang dan jiwa manusia (penumpang dan

awak kapal). Sehingga disinilah proses hukum terhadap pelanggaran di laut di

mulai. Dan melihat kenyataan ini diadakanlah pemeriksaan-pemeriksaan yang

dilakukan Syahbandar/pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan

berupa :

a. Pemeriksaan Tahunan, setiap 12 bulan diperiksa dalam keadaan

dilimbungkan di atas galangan kapal.

b. Pemeriksaan besar, dilakukan setiap 4 tahun sekali bersama dengan waktu

dok tahunan.

c. Pemeriksaan kerusakan/perbaikan dilakukan pada waktu terjadi sesuatu

d. kerusakan yang mempengaruhi kesempurnaan kapal.

e. Pemeriksaan tambahan, dilakukan apabila diperlukan dispensasi misalnya

akan mengangkut penumpang, membawa muatan berbahaya dan Iain-lain.

Kondisi laiklaut harus selalu dipertahankan antara lain, dengan perawatan oleh

awak kapal sendiri terhadap bangunan kapal, mesin kapal, alat-alat

keselamatan dan penolong lainnya sehingga semuanya dalam keadaan

memungkinkan dan siap digunakan setiap waktu diperlukan.

Sebagaimana diuraikan di atas, apabila persyaratan teknis yang diharuskan

telah dipenuhi, maka persyaratan anak buah kapal perlu diperhatikan pula yaitu

tingkat perijazahan seorang Nahkoda, perwira-perwira dek dan mesin serta

radio. (Randy, Y.CA, 2013)

6. Penyebab dan Cara Penanganan Kecelakaan Pelayaran di Kantor

kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Kecelakaan - kecelakaan yang terjadi pada transportasi laut telah

banyak yang terjadi. Insiden yang terjadi biasanya adalah tenggelam akibat

kelebihan muatan, terbakar atau meledak, ataupun tenggelam akibat dari faktor

alam. Tetapi berdasarkan data dari Mahkamah Pelayaran faktor kesalahan

manusia adalah penyebab utama dari kecelakaan transportasi laut yang

ada.Sebanyak 88% kejadian disebabkan oleh human error dari orang-orang

15

yang ada dalam sistem transportasi laut. Dan hanya beberapa saja yang

disebabkan oleh faktor alam atau cuaca.

a. Human Error

Human Error adalah suatu penyimpangan dari standar performansi

yang telah ditentukan sebelumnya sehingga menyebabkan adanya

penundaan akibat dari kesulitan, masalah, insiden, dan kegagalan.

Human error dapat terjadi dikarenakan oleh banyak faktor seperti :

1) Induced Human Error System, dimana mekanisme sistem kerja yang

memungkinkan pekerjanya melakukan kesalahan. Misalnya tidak

adanya penerapan disiplin yang baik dari pihak manajemen.

2) Induced human error design, yaitu terjadinya kesalahan akibat dari

kesalahan rancangan sistem kerja yang kurang baik.

3) Pure human error, ketika kesalahan itu berasal dari manusia itu sendiri.

Misalnya karena kemampuan dan pengalamn kerja yang terbatas.

Cara penanganan : Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan selaku

Instansi yang Bertanggung Jawab atas keselamatan pelayaran selalu

mengingatkan Staff nya untuk memperhatikan kedisiplinan, sistem kerja

dan mengikuti pelatihan/diklat sesuai bagiannya masing-masing.

b. Tindakan Alam / act of god

Tindakan Alam / acts of god adalah peristiwa atau bencana yang

ditimbulkan dari perubahan keadaan alam di luar jangkauan dan

kekuasaan manusia.Sering disebut sebagai bencana alam seperti, tsunami,

gelombang kuat, gempa bumi, banjir, angin topan, tanah longsor.

Cara penanganan : Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan selaku

Instansi yang Bertanggung Jawab atas keselamatan pelayaran selalu

berkomunikasi dan memastikan kepada pemilik kapal atau nakhoda

tentang keadaan cuaca untuk tidak melakukan perjalanan pelayaran disaat

cuaca sedang tidak bersahabat.

c. Jumlah Penumpang yang tidak sesuai dengan kapasitas

Dalam kasus kecelakaan transportasi laut sebagian besar

kecelakaan yang terjadi adalah akibat dari jumlah penumpang yang tidak

16

sesuai dengan kapasitas dari kapal yang berlayar. Hal ini selain disebabkan

kelalaian dari nahkoda kapal kadangkala juga disebabkan kelalaian dari

pengawasan pelabuhan ketika kapal akan diberangkatkan. Hal ini juga

disebabkan para pegawai yang dipelabuhan masih menganggap remeh

akan standarisasi yang telah ditetapkan.

Cara Penanganan : Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan selaku

Instansi yang Bertanggung Jawab atas keselamatan pelayaran

memberlakukan peraturan kepada perusahaan pelayaran untuk tidak

melebihi kapasitas kapal penumpang atau kapal barang, bagi yang

melanggar akan dicabut izin surat berlayarnya. (Jumaizi, 2016)

7. Tugas Syahbandar dalam Kegiatan Pelayaran

Undang No.17 tahun 2008 pasal 207 ayat 1,maka Syahbandar memiliki tugas

sebagai berikut :

a. Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di

pelabuhan.

b. Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur-alur

pelayaran.

c. Mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan.

d. Mengawasi pemanduan mengawasi kegiatan penundaan kapal.

e. Mengawasi kegiatan pekerjaan bawah air dan salvage.

f. Mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya

dan beracun.

g. Mengawasi pengisian bahan bakar.

h. Mengawasi kegiatan penundaan kapal.

i. Mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang

j. Mengawasi pengerukan dan reklamasi.

k. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan.

l. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan.

m. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadam kebakaran di

pelabuhan, dan

17

n. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritime. (Julia, P.S,

2014)

8. Fungsi dan Kewenangan Syahbandar

Pasal 207 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,

menyatakan bahwa fungsi seorang syahbandar adalah :

a. Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran

yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di

bidang pengangkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan

lingkungan maritim di pelabuhan.

b. Selain melaksanakan fungsi sebgaimana dimaksud pada ayat (1)

Syahbandar membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamanatan

(Search and Rescue) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan

c. Syahbandar diangkat oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan

kompentensi di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta

kesyahbandaran.

syahbandar memiliki delapan kewenangan, yaitu:

a. Mengkoordinasikan seluruh kegitan pemerintahan di pelabuhan

b. Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen dan warta kapal

c. Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan

d. Melakukan pemeriksaan kapal

e. Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

f. Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal

g. Menahan kapal atas perintah pengadilan dan

h. Melaksanakan sijil awak kapal ( Tenda, B.B, 2015)

2.2 Gambaran umum obyek penulisan

1. Sejarah singkat Kantor KSOP Kelas II Tanjung Balai Karimun

18

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung

Balai Karimun berdasarkan PM. 36 Tahun 2012 pasal 2, ditunjuk sebagai

Pengawasan dan Penegakan Hukum bidang keselamatan dan keamanan

pelayaran, koordinator pelaksana kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta

pengaturan pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada

pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan kegiatan pelayanan jasa

kepelabuhanan yang menyangkut keterlibatan instansi-instansi dari Imigrasi,

Bea dan Cukai, Kesehatan Pelabuhan dan Kepolisian yang mempunyai

kegiatan dilingkungan kerja Pelabuhan, atas dasar Peraturan Menteri

Perhubungan No. PM. 36 Tahun 2012 maka Kantor Administrator

Pelabuhan Kelas II Tg. Balai Karimun menjadi Kantor Kesyahbandaran

dan Otoritas Pelabuhan Klas II Tanjung Balai Karimun.

2. Visi dan Misi Kantor KSOP Kelas II Tanjung Balai Karimun

a. Visi

Terwujudnya pelayanan transportasi laut dan penyelenggaraan

kepelabuhanan di wilayah kerja kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas

Pelabuhan kelas II Tanjung Balai Karimun yang aman, nyaman dan

selamat.

b. Misi

1) Meningkatkan Pelaksanaan Pengamanan dan Pengawasan di Daerah

Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tanjung Balai Karimun.

2) Meningkatkan Pengawasan terhadap keselamatan kapal dan lalu lintas

angkutan laut pada DLKP dan DLKR Pelabuhan Tanjung Balai

Karimun.

3) Menjamin kelancaran arus penumpang dan barang.

4) Menciptakan Disiplin Pegawai melalui Sistem Evaluasi dan

Pengawasan secara berjenjang dilingkungan Kantor Kesyahbandaran

dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Balai Karimun.

5) Menciptakan sistem pelayanan terpadu dan transparan yang bebas dari

praktek KKN.

19

6) Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan instasi terkait.

7) Mendorong terpenuhinya fasilitas pelabuhan dan fasilitas keselamatan

pelayaran.

3. Struktur Organisasi Kantor KSOP Kelas II Tanjung Balai Karimun

Sumber : Laporan tahunan KSOP kelas II Tanjung Balai Karimun

Tugas dan Tanggung Jawab Tiap Seksi / Bagian :

a. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Tugas dan tanggung jawab Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas

KEPALA KANTOR KSOP

EKO PRIYO HANDOYO

Letkol ( Mar ) NRP. 11989/P

KA. SUBBAG TATA USAHA

MAHYUDDIN

Penata Tk I (III/d)

KASI STATUS HUKUM DAN

SERTIFIKASI KAPAL

AKHMAD RADIANY. SE

Penata Tk. I (III/d)

KASI KESELAMATAN

BERLAYAR,

PENJAGAAN DAN PATROLI

KHAIRUL ANWAR. S.Sos

Penata Tk I (III/c)

KASI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

LAUT DAN USAHA KEPELABUHANAN

M. YUSUF. SH

Penata Tk. I (III/d)

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

20

Pelabuhan antara lain :

1) Bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dan kesejahteraan

Pegawai.

2) Menjadi kordinator dalam pelaksanaan tugas masing - masing kepala

bagian sekaligus membina dan mengawasi.

3) Bertanggung jawab atas kecelakaan kapal di laut ( human error / act of

god )

b. Bagian Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan.

Tugas dan tanggung jawab Bagian Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha

Kepelabuhanan antara lain :

1) Melakukan penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan

pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut.

2) Pengawasan Tenaga kerja bongkar muat (TKBM )

3) Pengawasan kegiatan keagenan dan perwakilan perusahaan angkutan

kapal asing.

4) Penjaminan kelancaran arus barang, keamanan dan ketertiban di

pelabuhan.

5) Pengawasan pengaturan dan penyelenggaraan lalu lintas kapal keluar/

masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal.

6) Pengawasan dan evaluasi penerapan standar penggunaan peralatan

kegiatan bongkar muat serta Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)

7) Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, rencana dan program

pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pelabuhan.

8) Pengawasan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di

pelabuhan,

9) Melaksanakan program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh

Badan Usaha Pelabuhan ( BUP ) serta penyusunan desain konstruksi

fasilitas pokok pelabuhan dan fasilitas penunjang kepelabuhanan,

pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan penggunaan

lahan daratan dan perairan pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan

21

Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, fasilitas dan operasional

pelabuhan.

10) Melakukan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional

pelayanan jasa.

11) Penyiapan bahan pemberian rekomendasi persetujuan lokasi

pelabuhan, pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri serta

peningkatan kemampuan terminal dan operasional pelabuhan 24 (dua

puluh empat ) jam, penyusunan pemberian konsesi, atau bentuk

lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan.

12) Penyediaan dan / atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum

disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

13) Penyusunan dan pengusulan tarif penggunaan daratan dan / atau

perairan.

14) Analisa dan evaluasi pembangunan penahan gelombang, alur

pelayaran, jaringan jalan, dan sarana bantu navigasi pelayaran serta

sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan

oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha

Pelabuhan dan penyusunan sistem dan prosedur pelayanan jasa

kepelabuhanan, usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan

di perairan serta penyediaan dan pengelolaan sistem informasi

angkutan di perairan dan sistem informasi pelabuhan.

c. Bagian Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli

Tugas dan tanggung jawab Bagian Keselamatan Berlayar Penjagaan

dan Patroli antara lain :

1) Melakukan penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal.

2) Penyiapan bahan penerbitan dokumen kepelautan, perjanjian kerja

laut dan penyijilan awak kapal serta perlindungan awak kapal.

3) Melaksanaan pengawasan tertib bandar, pergerakan kapal (shifting),

pemanduan dan penundaan kapal di perairan pelabuhan dan tertib

berlayar, lalu lintas keluar masuk kapal, kapal asing (port state

22

control) flag state control danpemenuhan persyaratan kelaiklautan

kapal dan penerbitan.

4) Surat Persetujuan Berlayar, penjagaan, pengamanan, dan penertiban

embarkasi dan debarkasi penumpang di pelabuhan.

5) Pengawasan kegiatan bongkar muat barang khusus, barang berbahaya

, pengisian bahan bakar serta limbah bahan berbahaya dan beracun

(B3).

6) Pengawasan pembangunan fasillitas pelabuhan serta pengerukan dan

reklamasi, patroli di perairan pelabuhan.

7) Pengawasan dan pengamanan terhadap keselamatan kapal yang masuk

keluar pelabuhan, kapal sandar dan berlabuh. Penyiapan bahan

koordinasi dan pemberian bantuan pencarian dan penyelamatan

(Search And Rescue), penanggulangan pencemaran laut serta

pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan,

pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, salvage dan

pekerjaan bawah air,

8) Melaksanaan pemeriksaan dan verifikasi pelaksanaan pemeriksaan

danverifikasi sistem keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan

(International Ship and Port Facility Security Code/ISPS-Code),

9) Penyiapan bahan pemeriksaan pendahuluan pada kecelakaan kapal,

serta pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

10) Melakukan pemantauan dan meningkatkan pengawasan terhadap

kegiatan kapal- kapal yang berlabuh di kolam Bandar maupun di

kolam pelabuhan dan dititik beratkan pengawasan terhadap kegiatan

Ship To Ship (STS) Transfer di area STS yang ditetapkan.

11) Membuat laporan yang berkaitan dengan tugas penilikan dan

pengawakan kelaiklautan kapal, sertifikasi dan ketertiban Bandar

kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

d. Bagian Status Hukum dan Sertifikasi Kapal

23

Tugas dan tanggung jawab BagianStatus Hukum dan Sertifikasi Kapal

antara lain :

1) Melakukan penyiapan bahan pengukuran, pendaftaran, baik nama,

hipotek dan surat tanda kebangsaan, penggantian bendera kapal serta

pemasangan tanda selar.

2) Melakukan pemeriksaan, penilikan rancang bangun kapal,

3) Pengawasan pembangunan, perombakan dan docking kapal,

4) Pemeriksaan dan pengujian nautis, teknis, radio, elektronika kapal,

5) Penghitungan dan pengujian stabilitas kapal,

6) Melakukan pengawasan percobaan berlayar, pengujian peralatan,

verifikasi,

7) Penyiapan bahan penerbitan sertifikat keselamatan kapal, sertifikat

manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal,

pembersihan tangki serta perlindungan ganti rugi pencemaran.

e. Bagian Tata Usaha

Tugas dan tanggung jawab Bagian Tata Usaha antara lain :

1) Melakukan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan

hubungan masyarakat serta pelaporan Kantor Kesyahbandaran dan

Otoritas Pelabuhan.

2) Mempelajari peraturan perundang undangan dan ketentuan lainnya

yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Tugas.

3) Mengumpulkan dan mengolah data Tata Usaha dan kerumah tanggaan

mengolah dan menyelesaikan proses persuratan.

4) Pelaksanaan pengelolaan tata usaha keuangan dan adminsitrasi

keuangan Menulis informasi kegiatan / acara dan jadwal acara Kepala

Kantor.

5) Melaksanakan kegiatan penataan ruangan kerja dan ruang rapat

pimpinan.

6) Menyimpan dan mengagendakan bahan usul perbaikan gedung kantor

dan pengadaan peralatan kantor.

24

7) Melakukan kegiatan pemeliharaan gedung kantor dan perawatan /

perbaikan peralatan kantor mengusulkan bahan kelengkapan kantor.

8) Melaksanakan dan mengorganisir pekerjaan pengetikan dan sistim

komputerisasi kantor.

9) Melaksanakan pencatatan, pengarsipan dan memeriksa kelengkapan

persuratan kantor menyiapkan dan menanda tangani tanda terima surat

atau barang lainnya.

10) Memberikan lembaran disposisi surat dan meneruskan surat kepada

kepala kantor.

11) Menindak lanjuti surat dan mendistribusikan surat sesuai isi disposisi

kepala kantor.

12) Menginventarisir dan mendata jumlah pegawai negeri sipil dan pegawai

kontrakan / harian.

13) Memfasilitasi terciptanya stabilitas organisasi dan disiplin PNS di unit

kerja membuat permintaan pembayaran gaji di unit kerja.

14) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

15) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan

untuk kepentingan organisasi.

4. Fasilitas umum kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas II

Tanjung balai karimun

a. Fasilitas pokok

Untuk Kegiatan Bongkar / Muat Barang

a) Dermaga Beton

Panjang : 60 M

Lebar : 7,5 M

Kedalaman Air : 5-7 M

b) Tempat Penumpukan Barang

Lapangan : 12.5 x 23 M = 287,5M

Untuk Kegiatan Naik - Turun Penumpang

a) Dermaga Apung ( Ponton A )

25

Panjang : 18 M

Lebar : 10 M

Kedalaman Air : 5 M

b) Dermaga Apung ( Ponton B )

Panjang : 18 M

Lebar : 10 M

Kedalaman Air : 4 M

c) Terminal Domestik

Konstruksi Beton

Lebar : 218 M²

Kedalaman Air : 150 M

d) Terminal Domestik II

Konstruksi Beton

Luas : 843.75 M²

Kapasitas : 400 Orang

e) Fasilitas penunjang

Counter / Loket Penjualan Ticket

Konstruksi Beton

Luas Bangunan : 40 M²

5. Sarana dan Prasarana Kantor Kesyahbandran dan Otoritas Pelabuhan

Kelas II Tanjung Balai K

a. Kantor

1) Konstruksi : Permanen

2) Luas : 379,5 M2

b. Rumah Dinas

1) Kontruksi : Permanen

2) Jumlah : 19 rumah ( pintu )

c. Kendaraan

1) Kendaraan Air / Kapal / Perahu

2) Out Board Motor : 3 Unit – 200 PK

26

3) In Board Motor : 1 Unit-40 PK

4) Kapal Negara Kn. 352

5) Kendaraan Darat

a) Roda Empat : 2 Unit

b) Roda Dua : 5 Unit

d. Sarana Komunikasi

1) Kantor : No. (0777) 21070

2) Ka.KSOP : No. (0777) 21071 324108

3) Ka. Subag. Tata Usaha : No. (0777) 21269

4) Kasi Keselamatan berlayar penjagaan dan Patroli : No. (0777) 31618 –

324109

5) Kasi Lala dan Usaha Kepelabuhan : No. (0777) 323832– 327753

6) Kasi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal : No. (0777) 324006– 323675

7) Facsimile : No. (0777) 31233

8) V H F : Channel 10 dan Channel 14

9) E-Mail : Karimuncoastguard@yahoo.co