4 HOTLINE REDAKSI: 021 278 123 97 4 WEbSITE: @infoindones ia. id 4 FAcEbOOK :@infoindones ia 4 TWITTER :@_infoindones ia 4 IG :@info_ indones ia. id

Jumat 10 September 2021

Harga KoranEcEran : Rp.5.000.-

Langganan : Rp.55.000,- (Jabodetabek)

Luar JabodEtabEK : Rp. 7.500,-

53

INFO NasIONal INFO OtONOmI INFO eksekutIF

AJAK PARLEMEN DUNIA TANGANI

cORONA

MINTA bENDUNGAN

cEPAT DIRAMPUNGKAN

PELUANG USAHA KREATIF SAAT PANDEMI

7

Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemen-terian Kesehatan, Maxi Rein Ron-donuwu, mengatakan, skema berba-yar untuk dosis ketiga tidak berlaku bagi masyarakat penerima bantuan

iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Tetap saja, rencana penjualan vak-sin dosis ketiga untuk masyarakat menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat. Apalagi, capaian vaksinasi

lengkap di Tanah Air per kemarin belum juga mencapai 20 persen dari seluruh sasaran (208.265.270 orang).

Bahkan, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, pernah mengatakan vaksinasi dosis ketiga untuk masyarakat dapat dilakukan bila program vaksinasi yang saat ini berjalan bisa tuntas pada Januari 2022. Pemerintah pun hanya menanggung biaya vaksinasi ketiga bagi masyarakat tidak mampu dalam program BPJS Kesehatan.

“Diskusi dengan Bapak Presiden (Joko Widodo), sudah diputuskan

oleh beliau bahwa ke depan kemung-kinan yang dibayari negara hanya Penerima Bantuan Iuran (PBI) saja,” kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Rabu (25/8/2021).

Selain itu, sejauh ini Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) belum merekomendasikan pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga. Alasannya terkait distribusi global vaksin COV-ID-19 yang belum merata. Rata-rata capaian vaksinasi di seluruh dunia belum mencapai 10 persen.

JAKARTA – Insiden kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang, Banten, kembali menjadi perhatian banyak pihak. Terutama mengenai masalah klasik yang terus ter-jadi, yakni kelebihan kapasitas di dalam lapas.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Jakarta, Asep Iwan Iriawan, berpendapat, pidana alternatif yang diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), merupakan salah satu solusi mengatasi masalah kelebihan kapasitas lapas di Tanah Air.

“Pidana alternatif memang salah satu solusi, cuman kita belum melaksanakannya di Indonesia dan belum tahu efektif atau tidak,” kata dia dikutip dari Antara di Jakarta, Kamis (9/9/2021).

Namun, lanjutnya, di beberapa negara maju, seperti Belanda dan negara-negara Eropa lainnya, telah mem-buktikan bahwa penggunaan pidana alternatif bagi pelaku kejahatan terbukti efektif menekan tingkat hunian di lapas.

Akan tetapi, meskipun pidana alternatif merupakan salah satu solusi dari masalah over kapasitas lapas, Iwan meng-ingatkan tidak semua kasus kejahatan dapat dimasukkan atau diselesaikan menggunakan pidana alternatif.

Kejahatan-kejahatan luar biasa, misalnya kasus korupsi, tindak pidana terorisme dan bandar narkoba, tidak bisa di-masukkan dalam penerapan pidana alternatif.

“Jadi, pidana alternatif ini hanya untuk kejahatan-kejaha-tan tertentu saja,” kata Iwan.

JAKARTA - Ada resep dalam merawat dan men-umbuhkan sikap toleransi sebagai wujud menjaga persatuan di tengah pluralisme dan keberagaman di Tanah Air.

“Ya, sebenarnya sederhana, pertama, kita ini harus lebih banyak bersyukur. Karena di tengah beragamnya suku, agama, ras, bahasa, dan budaya yang dimiliki bangsa ini, kita ini masih dalam kondisi yang sangat harmoni,” ungkap pengamat sosial dari Universitas Indonesia (UI,) Devie Rahmawati.

Devie menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang paling kaya akan keragaman, salah sa-tunya agama. Saat ini ada enam agama yang diakui di Indonesia, yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu.

Oleh karena itu, semua warga negara dituntut untuk mampu saling bertoleransi satu sama lain, mengingat toleransi dapat mewujudkan kehidupan yang rukun dan damai.

Menurut dia, karena toleransi itu sendiri sejat-inya bukan untuk saling bertukar kepercayaan dengan penganut agama lain. Melainkan lebih dari itu bahwa toleransi memiliki makna hidup berdampingan dan saling menghormati.

Ketua Program Studi (Prodi) Vokasi Komuni-kasi UI ini mengatakan, masyarakat dapat belajar dari kondisi negara di Timur Tengah yang memiliki kesamaan seja-rah dan bahasa.

JAKARTA - Penerimaan pajak untuk ta-hun depan telah disepakati antara DPR dan pemerintah melalui RUU APBN. Ni-ainya mencapai Rp1.510 triliun.

Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari peneri-maan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi, dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.

“Kami ingin mengambil keputusan untuk penerimaan perpajakan. Pen-erimaan pajak dari Rp1.262,9 triliun menjadi Rp1.265,0 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai dari Rp244 triliun menjadi Rp245 triliun, sehingga total penerimaan perpajakan menjadi Rp1.510 triliun. Setuju?” tanya Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah yang disahuti pernyataan setuju dari anggota Banggar DPR dan pemerintah dalam rapat Banggar DPR RI di Jakarta,

Kamis (9/9/2021).Dalam kesempatan tersebut, Direk-

tur Jenderal Bea dan Cukai Kemente-rian Keuangan, Askolani mengatakan,

bahwa pendapatan perpajakan dari bea keluar dalam APBN 2022 hanya akan mencapai Rp4,9 triliun atau turun 72,7 persen dibandingkan outlook APBN 2021, sebesar Rp18,0 triliun.

Menurutnya, penerimaan negara dari bea keluar mengalami peningkatan signifikan pada 2021 karena lonjakan harga minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO).

”Di 2021 harga CPO di bulan Juni sampai USD1.200 per metrik ton. Nah itu yang kemudian menyebabkan out-look kami bea keluar akan bisa menca-pai Rp18 triliun di 2021,” kata Askolani.

Menurutnya, penerimaan negara dari bea keluar sangat bergantung pada harga CPO. Pada 2019 lalu, bea keluar sebesar Rp3,53 triliun karena harga CPO hanya berkisar pada USD700 per metrik ton.

4 KE HaL 11 KoL. 1

4 KE HaL 11 KoL. 1

4 KE HaL 11 KoL. 6

4 KE HaL 11 KoL. 1

4Target Pajak Naik

Pengusaha Rokok Cemas

Perbedaan Kita Harus Disyukuri

INFO

SUARA

RAK

YAT

Nggak Semua Penjahat Mesti Masuk Bui

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah.

Petugas medis menunjukkan vaksin Moderna yang dipakai untuk vaksinasi dosis ketiga bagi tenaga kesehatan. (ANTARA FOTO/Umarul Faruq)

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan skema vak-sinasi dosis ketiga (booster) untuk masyarakat umum pada 2022. Rencananya, vaksin booster bisa diakses dengan berbayar. Namun, bagi publik, skema ini mengandung persoalan etis.

Salah satu ruang tahanan di Lapas Kelas I Tangerang, Banten, yangterbakar pada Rabu (8/9/2021). (Kemenkumham)

4BooSteR BeRBayaR LaNggaR etiKa

DoSiS KeDua aja MaSiH SuSaH,

SuDaH Mau juaLaN..4aHLi: PaNDeMi MaSiH SetaHuN Lagi

PeNDiDiKaN: SegeRaLaH SaDaR SejaRaH DaN BuDaya

Pertanyaan ini berkaitan dengan langkah beliau seba-gai Presiden yang memiliki hak prerogatif menunjuk para pembantunya, secara berani menyerahkan sejumlah subjek kementerian yang sangat vital dan super strategis, bagi masa depan bangsa ini kepada se-seorang yang banyak mengun-dang pertanyaan. Dari rekam jejaknya saja sudah sangat mudah terbaca bahwa, seorang Nadiem Makarim tergolong sosok yang masih harus belajar sangat banyak untuk mema-hami seluk beluk pendidikan dan kebudayaan di Indonesia, Nusantara ini.

Andai saja sejak ditunjukn-ya Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan geliat pendidikan dan kebu-dayaan terasakan kehadiran-nya bergerak ke arah yang memberi nilai tambah positif, tentu tulisan ini menjadi terlalu mengada-ada. Secara garis besar, saya sengaja meng-enyampingkan masalah teknis dan tetek-bengek sepak terjang kinerja sang menteri.

Satu kesimpulan yang dapat ditarik bahwa, faktor pengala-

man dan kematangan lapangan ternyata sangat diperlukan. Merasakan asam garamnya segala ragam masalah dan persoalan dalam dunia pen-didikan dan kebudayaan yang begitu luas dan multidimensi, seharusnya telah terkunyah, dan dikunyah selama perjala-nan hidup seseorang yang menangani dunia pendidikan dan apalagi kebudayaan!

Mengapa seorang Ki Hajar Dewantara bisa merumuskan tiga tonggak pilar budaya institu-si pendidikan untuk negerinya. Ing Ngarso Sun Tulodho (di depan), para pemimpin dalam kaitan pendidikan adalah guru, harus mampu tampil memberi suri tauladan dengan moral dan ahlak yang baik.

Ing Madyo Mangun Karso, di wilayah kinerja (tengah) harus mampu memberi bimbingan dan tuntunan yang baik. Tut Wuri Handayani, harus senan-tiasa memberi dorongan (dari belakang) agar yang dibina dan dibimbing berkembang dengan baik, berada di jalan yang lurus dan benar.

Tentunya rumusan ini hadir dari seorang budayawan, pe-

mikir pendidikan, yang mer-upakan hasil dari rekaman panjang perjalanan hidupnya menggeluti dunia pendidikan. Dan sejarah panjang perjala-nan bangsanya.

Tidak datang ‘ujug-ujug’ be-gitu saja atau hasil ngendon di kampus-kampus hebat di luar negeri. Pulang dengan hanya berbekal secarik kertas ijazah dengan stempel ‘Ph.D’ sekalipun.

Begitu juga ketika Bung Kar-no meletakkan asas kehidupan dan etos kerja masyarakat bangsa Indonesia, dengan menjadikan gotong royong se-bagai pijakan nilai kebudayaan bangsa. Rumusan ini, tentunya lahir lewat perenungan panjang dan hasil perjalanan empiriknya bergumul dalam deru, dan debunya perjuangan rakyat Indonesia.

H ingga mencapai ke -merdekaannya, 17 Agustus 1945. Lahir dari seorang Bung Karno sebagai Bapak Bangsa, yang ingin menyatukan bang-sanya, yang multi kultural, multi-etnis, multiras, multiagama dan multimasalah. Agar hidup rukun saling bahu-membahu, yang hanya mungkin dilakukan dan diwujudkan lewat semangat gotong royong.

Nah, agaknya saya kha-watir, kegandrungan memuja semangat ‘millenialisme’, telah menghilangkan sejumlah cata-tan penting perjalanan seja-rah dan kebudayaan bangsa. Akibatnya, hari ini kita sep-erti diasingkan oleh ulah kita sendiri. Sehingga menjadi gagap untuk mengatakan dengan pasti, apa, siapa, mau apa, dan untuk apa kita hidup?

Tentunya, hidup sebagai bangsa merdeka yang

memiliki cita-cita dan kehendak kebudayaan, dengan karakter dan kepribadian sebagaimana arahan, amanat yang jelas-jelas tersurat dan tersirat dalam Mu-kadimah UUD 45.

Oleh karenanya, sangat memprihatinkan menyaksikan, merasakan dan mendapatkan kenyataan bahwa, dunia pen-didikan dan kebudayaan kita hari ini melingkar, dan berputar di tempat tanpa kejelasan arah dan tujuan. Hasil penilaian yang saya bisa simpulkan, kehendak menuju timur, langkah yang diarahkan para pemimpin kok bergerak, dan berjalan bahkan lari malah ke arah barat.

Harapannya berlabuh di pan-tai selatan, kapal malah berla-yar ke utara menuju pelabuhan yang dingin, dan dipenuhi salju. Sehingga membuat kita beku dan rawan terjangkit batuk pilek.

Tapi anehnya, masih ada saja pemimpin kita hari ini yang ber-seru lantang dan bangga. “Kita sudah berjalan d i t rek y a n g be-

nar. we are already in the right track! Maksudnya?

Dalam kaitan pendidikan, bagaimana tugas mencerdas-kan bangsa bisa dilakukan dan dibangun bila budaya kehidu-pan yang cerdas dan mencer-daskan masyarakat bangsa ini, semaikin kehilangan ruang kehidupannya. Budaya, arah, dan tujuan pendidikan, berada dalam ketidakjelasan.

Bagaimana bila kesempa-tan untuk pandai dan berilmu hanya dimungkinkan bagi mereka yang mampu dan berkemampuan prima. Bah-kan seorang pegawai negeri dengan eselon tertinggi pun, tak mungkin sanggup me-nyekolahkan lebih dari satu anaknya ke perguruan tinggi yang prima, jika hanya men-gandalkan gaji pokok murnin-ya. Apalagi yang di bawahnya dan di lapisan pegawai negeri paling bawah yang tergolong sebagai kumpulan manusia paling banyak, mayoritas penduduk negeri ini!

Bagaimana kualitas ke-budayaan kita akan naik

kelas bila pendidikan yang menjadi salah satu kunci terpenting berjalan seiring dengan disparitas kaya, miskin yang semakin mele-bar? Gontok-gontokan mudah terjadi, dicip-

takan, atau terjadi oleh kebijakan yang cend-

erung meme-nangkan

kepentingan politik kekuasaan sesaat.

Rakyat yang kurang pen-didikan dan pemimpin yang kurang berkebudayaan prima, akan sangat mudah terjerumus dalam pengentalan kubu politik 1 dan 2. Atau ‘cebong’ dan ‘kadrun’. Karenanya jangan heran bahwa, kondisi miris den-gan realita masyarakat bangsa ini terbelah dua, terus dibiarkan dan cenderung dipelihara.

Jangan heran juga di masa pandemi yang membuat ke-hidupan rakyat kebanyakan dalam penderitaan yang luar biasa, ada pejabat yang masih saja tega melakukan kejaha-tan luar biasa alias korupsi. Tidak mengherankan juga bila banyak orang berada dan bah-kan super kaya, enggan ber-bagi meringankan penderitaan masyarakat bangsanya yang hidup di ujung tanduk kematian. Bahkan mereka malah tega mengeruk keuntungan, dari peristiwa kemanusiaan yang memprihatinkan ini.

Yah keamburadulan nilai yang terjadi belakangan ini, semuanya adalah masalah yang berawal dari masalah pen-didikan, dan kebudayaan yang salah arah! Dan akan salah arah bila nilai buruk dilimpahkan hanya kepada seorang Nadiem Makarim, anak baik, wakil mile-nial yang hanya menjalankan tugas yang secara nekat, telah diterimanya dari Bapak Pres-iden Jokowi.

Lebih mengundang ribuan kepala bergeleng-geleng ketika di pundak Nadiem, ditambah lagi tugas memimpin Kemen-terian Riset dan Teknologi. Sebuah kementerian yang oleh negara-negara maju, dijadikan kementerian masa depan yang akan menentukan tinggi ren-dahnya nilai peradaban bang-

sanya di masa depan.Dengan realita ini, apa salah

bila saya kemudian menjadi sangat ingin mengetahui apa yang ada dalam benak Pak Jokowi sehubungan dengan pengetahuan. Rasa hormat dan sejauh manakah pentingnya dunia pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi bagi seorang Jokowi?

Andai saja seorang Nadiem diberi tanggung jawab sebagai Menteri Perdagangan, atau Menteri Pemuda dan Olahraga, atau Menteri UKM, pertanyaan di atas tentu tidak perlu muncul membebani pikiran.

Dengan menyatakan hal ini, sama sekali saya tidak menganggap Nadiem se-orang pemuda yang tidak potensial. Justru Nadiem adalah menjadi salah satu pemuda kebanggaan yang dimiliki bangsa ini.

Hanya saja, kebangeten kalo ada yang menugaskan se-orang militer dengan prestasi sangat gemilang sekali pun, ditugasi untuk mampu menjadi penari balet yang prima dalam waktu sangat terbatas. Apalagi tidak ada waktu untuk belajar karena yang harus dilakukan langsung naik panggung dan sukses menguasai panggung dengan suguhan tarinya yang memukau!

Komentar pun tidak bisa lain. Kecuali celetukan, yang mboten-mboten aja!

Segeralah insaf sejarah dan budaya, mungkin merupakan salah satu jalan pendidikan yang baik untuk menjadikan para pemimpin dapat mampu menerjemahkan dan melak-sanakan amanat pembukaan UUD 45. Dalam sepak terjang kinerjanya, Ing Ngarso Sun Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani! l

iNFOINDONESIA.ID adalah media massa cetak di bawah payung

PT. DUA SATU PRO

2Jumat 10 September 2021

tAjUk OPINI

lPeNdiRi Waherman St. Mangkuto, H. Zainuddin ldiReKTuR Usman Rizal lPemimPiN PeRusAhAAN Kiki Ibrahim lKuAsA huKum: M Kamel Fahresy, S.H. lPemimPiN RedAKsi Aldi Gultom lWAKil PemimPiN RedAKsi Rio Taufiq Adam RedAKTuR PelAKsANA Widya Victoria RedAKTuR Aprilia Rahapit, Hesti Dimalia, Rusdiyono, Benni Martha Daya, Yuliani lRePoRTeR Rifky Ilmi, Pras Budi Presetya, Ahmad Yani, Yuni Watiana, Mario Ananta, Khoirur Rozi, Rahmad KR, Iwan Fals, Heni Elsa Wulandari, Dedy Sagita, Nina Iskandar, Jifran, Dian Taresa (Kalimantan Tengah), Zaki (Kalimantan Timur), Basri (Kalimantan Utara), Rizky Ananda (Nusa Tenggara Barat), Abu Bakar Usman (Kepulauan Bangka Belitung) lKePAlA BiRo iNfo sulAWesi Wulandari D lKePAlA BiRo iNfo BAli-lomBoK Anugrah Dani lKePAlA BiRo iNfo PAPuA Nurmanto W lKePAlA BiRo iNfo BATAm Abu Bakar lKePAlA BiRo iNfo KAlimANTAN Zaki DD lKePAlA BiRo iNfo JAWA Adji Sumarno lKePAlA BiRo iNfo sumATeRA Raden Mohd Solehin lfoTogRAfeR M. Iqbal ldesAiN Video gRAfis Al Amin lKeuANgAN dAN AdmiNisTRAsi Niken lseKReTARis RedAKsi Niken ldiVisi PeNgemBANgAN iT Oemar ldisTRiBusi Abdul Muhctar lBANK AccouNT A/N PT. DUA SATU PRO BCA : No Rek : 553-068-2121 KCP Otista Jakarta Timur lAlAmAT Jalan MPR III No. 5B, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan (12430) lTelP 021-27812397 lfAx 021-79196786 lhARgA iKlAN fc : Rp 45.000/mm lBW Rp 40.000/mm lTWiTTeR @_infoindonesia lfAceBooK infoindonesia.id liNsTAgRAm@info_indonesia.id lemAil redinfoindonesia@gmail.com, redaksi@infoindonesia.id lPeRceTAKAN PT Aliansi Temprina Nyata Grafika

Punya Pemikiran menarik yang Bisa diterbitkan di Koran info indonesia Kirim materi Tulisan Kamu ke redaksi@infoindonesia.id Tulisan dibuat dalam bentuk microsoft, minimal 600 kata berserta profil diri

Ketika Anda dilantik jadi pemimpin, saat itu Anda menjadi pem-impin untuk semua

rakyat Anda. Tidak peduli partai pengusung Anda, dan kelom-pok mana yang mendukung dan memilih Anda.

Negeri ini milik rakyat, tanpa terkecuali. Siapapun pemimpin terpilih, dia milik rakyat. Maka, dia bertugas untuk melayani dan mengurus rakyat, tanpa terkecuali. Bukan untuk mel-ayani dan membela para pen-dukungnya saja.

Presiden, gubernur, bupati, wali kota, bahkan lurah, semua tanpa terkecuali, adalah milik dan mendapat amanah dari rakyat. Karena itu, harus bek-erja untuk seluruh rakyat.

Fenomena Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang ter-pilih sejak 2017, layak menjadi cermin buat semua pemimpin di negeri ini. Ada tuduhan bahwa Anies menang karena politik identitas.

Anies menang karena didukung oleh kelompok ter-

tentu. Stigma ini terus dijaga, dan diviralkan oleh pihak-pihak tertentu. Tentu, pihak-pihak yang tidak suka, atau terganggu dengan terpilihnya Anies.

Tidak suka, karena berbeda dukungan. Terganggu, bisa secara ekonomi, karena bisnis haramnya (melanggar hukum) dihentikan. Atau terganggu secara politik, karena agenda politiknya, baik untuk pileg, pilgub maupun pilpres 2024 mengalami pergeseran.

Orang-orang ini risau dan gelisah. Maka di antara strategi yang selama ini terus dilakukan adalah, pertama, mencari-cari kesalahan Anies. Di sini rawan fitnah, dan selama ini fitnah terhadap Anies sering terjadi.

Soal jembatan Kemayoran ambruk, hadiah rumah mewah, suap reklamasi dan lain-lain. Terlalu bersemangat mencari kesalahan, sehingga lupa dan abai terhadap data. Dan se-muanya tidak terbukti. Kata orang Jawa, ‘kecelek’.

Kedua, mengganggu pro-gram-program Pemprov DKI.

Formula E dan pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) diutak-atik. Mereka ingin program Anies, terutama yang spektakuler itu gagal. Sembari mencibir semua penghargaan yang diterima oleh Pemprov DKI.

Ketiga, memblokade pen-dukung Anies. Jangan sampai bertambah dan membesar. Stig-ma yang sering mereka muncul-kan adalah “kadrun”. Ini disengaja agar kelompok tengah dan kiri, juga kelompok non-muslim anti terhadap Anies.

Pertanyaan sederhana, adakah kelompok agama, etnis atau sosial tertentu yang dirugikan atau diperlakukan secara tidak adil oleh kebija-kan Anies selaku Gubernur DKI? Kalau ada, kita protes dan gugat bareng-bareng. Kita protes secara kolektif. Tapi, kalau nggak ada, kita harus

fair dan objektif.Nggak baik kalau terus-teru-

san membawa isu SARA untuk menyerang dan menyurutkan Anies. Yang rugi negeri ini, dan kita semua.

Biarlah Anies menyapa, dan bertindak adil terhadap se-muanya. Jangan ketika Anies datang ke gereja, pura dan vihara, ada kelompok yang berupaya menghalang-halangi.

Kedatangan Anies ke tem-pat-tempat ibadah untuk me-negaskan bahwa pertama, masyarakat kita ini religius. Kedua, Anies Baswedan ini gu-bernur seluruh rakyat Jakarta. Apapun latar belakang agama, etnis, sosial, ekonomi, pendidi-kan, pandangan politik, selama mereka warga Jakarta, mereka adalah warganya Anies.

Mereka punya hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan diperlakukan secara adil. Anies adalah gubernur untuk semua. Bukan gubernur untuk kelompok tertentu. Sikap dan sepak terjang Anies ini oleh kelompok-kelompok tadi, diang-

gap telah meruntuhkan tembok pembatas yang mereka terus bangun untuk memblokade Anies.

Maka, ketika Anies datang ke Vihara Dharma Jaya Toasebio di Jakarta Barat (5/9/2021), dengan memberi penghorma-tan, spontan langsung banyak bully-an. Mereka menariknya ke isu aqidah.

Seolah Anies nggak paham batas-batas aqidah. BuzzerRp ramai di medsos menyerang Anies. Menuduh Anies jual aqidah demi pilpres 2024.

Kenapa mereka marah atas sikap Anies ini? Karena langkah Anies dianggap berhasil menje-bol tembok pembatas yang se-lama ini mereka bangun dengan nama dan istilah “kadrun”.

Sampai ada yang membuat kesimpulan begini, “jika buzzeRp itu menyerang dan marah-ma-rah, maka artinya Gubernur DKI sedang berhasil, atau sedang melakukan langkah yang baik”. Kalau buzzerRp memuji, maka itu tandanya Gubernur DKI sedang salah langkah. Pujian mereka

untuk mendorong agar Gubernur Anies terus berbuat semakin salah.

Terkait “penghormatan Anies” terhadap pengurus/pengelola Vihara Dharma Jaya yang selama ini sukses membantu melancarkan program vaksinasi DKI, BuzzeRp marah-marah. Karena dinding tembok pem-batas yang mereka bangun selama ini ternyata jebol.

Mereka yang selama ini memblokade pendukung Anies di kelompok tertentu, ternyata dihadapkan pada fakta bahwa Anies bekerja, bersikap dan berkomunikasi secara adil dengan semua lapisan sosial masyarakat Jakarta. Ini telah meroboh-kan tembok yang selama ini mereka pelihara.

Para buzzerRp berpikir, den-gan tuduhan kadrun, mereka bisa selamanya memblokade Anies dari kelompok-kelompok agama, etnis dan sosial tert-entu. Nyatanya? Tidak!

Karena Anies bekerja seba-gai gubernur dan pemimpin untuk seluruh warga DKI. Bukan gubernur dan pemimpin kelom-pok tertentu. Anda bisa cek data survei tentang tingkat kepuasan warga DKI. Tapi, survei yang bener-bener survei ya.

Saya kira, kita semua, seluruh bangsa ini sepakat bahwa siapapun pemimpin yang bersikap tidak adil, kita akan protes. Ketidakadilan itu ketidakwajaran. Ketidakadilan itu ketidakwarasan. Ketidakadi-lan itu merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara. l

anies gubernur untuk Semua Pemeluk agama

Tidak mudah memahami apa yang ada dalam benak seorang Jokowi sebagai Presiden, ketika pertanyaan tentang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi menjadi subjek perenungan perjalanan bangsa ini ke depan. sampai kemarin, saya masih mencoba mereka-reka kebijakan apa, pemahaman apa, dan capaian apa yang beliau harapkan ketika masalah pendidikan, dan kebu-dayaan yang begitu sangat dan teramat penting bagi masa depan bangsa indo-nesia terkesan cenderung disepelekan.

“Saya kira, kita semua, seluruh bangsa ini sepakat bahwa siapapun pemimpin yang bersikap tidak adil, kita akan protes. Ketidakadi-lan itu ketidakwajaran. Ketidakadilan itu ketidak-warasan”

Pengamat Politik dan Pemerhati BangsaTony Rosyid

oleh: eRRos dJARoTBudayawan

oleh: ToNy RosyidPengamat Politik dan

Pemerhati Bangsa

3Jumat, 10 September 2021

INFONASIONAL

AJAK PARLEMEN DUNIA BERSAMA TANGANI CORONAJAKARTA - Ketua DPR Puan Maha-rani mendorong kerja sama vaksin dengan Korea Selatan dalam penangananpandemi COVID-19 di Indonesia.

DALAM pertemuan dengan Ketua Dewan Nasional Re-public of Korea, Park Byeong-Seug, di sela-sela forum Fifth World Conference of Speakers of Parliament (5WCSP) di Wina, Austria, Rabu (8/9/2021), Puan menyampaikan apresiasi atas dukungan negara tersebut bagi Indonesia dalam penanganan pandemi COVID-19. Pasalnya dalam beberapa kesempatan, Korea Selatan memberi ban-tuan peralatan kesehatan dan obat-obatan.

“Atas nama rakyat Indone-sia, saya menyampaikan rasa terima kasih atas segala ban-tuan Korea Selatan untuk pen-anganan pandemi COVID-19 di negara kami,” kata Puan.

Ia berharap agar kerja sama antara Indonesia dengan Korea Selatan, untuk memproduksi alat-alat kesehatan semakin dipercepat. Kerja sama terse-but, termasuk untuk testing, tracing, treatment, hingga alih teknologi.

Melalui Park Byeong-seug, Puan mengajak Korea Sela-tan untuk berjuang bersama dalam upaya keadilan dan kesetaraan vaksin COVID-19 bagi semua orang. Ia ber-harap Korea Selatan menja-min kemudahan akses vaksin untuk warga negara Indonesia yang ada di sana.

“Secara khusus saya juga berharap agar tercapainya perdamaian di Semenanjung Korea. Dan semoga ke depan hubungan ekonomi dan perda-gangan antara Indonesia dan Korea bisa berkembang mela-lui peningkatan arus perdagan-

gan,” imbuhnya.Puan mengklaim, keberhasi-

lan Indonesia menekan lonja-kan kasus Corona didukung oleh keterlibatan seluruh ele-men masyarakat.

“Masyarakat Indonesia men-jalankan pembatasan pergera-kan, sementara pemerintah melakukan testing, tracing, dan treatment, serta vaksinasi mas-sal secara efektif,” kata Puan.

Sebelumnya, Puan Mahara-ni juga telah melakukan perte-muan bilateral dengan Ketua Parlemen Austria dan Viet-nam. Puan juga menekankan peningkatan kerja sama antar-parlemen dalam pertemuan itu, termasuk mengingatkan mengenai keadilan vaksin COVID-19.

Dalam pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Aus-tria, Puan mendapat pertan-yaan mengenai perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia, penanganan, dan dampak ter-hadap ekonomi negara.

“Pandemi COVID-19 cukup berdampak signifikan ter-hadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 dan

2021. Berbagai sektor pereko-nomian ikut terkena dampak negatif, termasuk pariwisata Indonesia,” kata Puan.

Dia mengungkapkan, DPR dan pemerintah menyepakati memperbesar defisit APBN pada tahun 2022 menjadi leb-ih dari 3 persen, karena pan-demi diprediksi masih akan berpengaruh terhadap pere-konomian nasional.

Puan menjelaskan bagai-mana Indonesia menurunkan tingkat kasus positif COV-ID-19, seperti mendorong ma-syarakat untuk menjalankan 5M, yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga ja-rak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

“Pemerintah Indonesia terus menggalakkan 3T, yakni test-ing, tracing, dan treatment serta menggencarkan vaksinasi se-cara massal,” ujarnya.

Puan mengungkapkan bagaimana kebijakan pember-lakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berhasil menekan lonjakan kasus COV-ID-19. Keberhasilan tersebut berkat keterlibatan seluruh el-

emen masyarakat dan DPR bersama pemerintah berperan besar, termasuk dalam me-nyusun anggaran penanganan pandemi COVID-19.

“Diperlukan akses vaksin yang adil dan merata bagi se-mua orang. Untuk itu produksi vaksin harus semakin diting-katkan dan perlu adanya alih teknologi negara maju bagi ne-gara berkembang,” katanya.

Ketua Parlemen Austria me-nyinggung mengenai rencana perpindahan Ibu Kota Negara Indonesia, cara meningkatkan hubungan bilateral kedua ne-gara, penanganan ujaran ke-bencian, serangan siber, dan polarisasi akibat media sosial.

Menurut Puan, berbagai per-soalan tersebut dapat diselesai-kan apabila seluruh masyarakat Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

“Indonesia memiliki dasar negara Pancasila yang da-pat menyatukan perbedaan suku, agama, dan ras yang sangat beragam. Pancasila merupakan dasar negara yang disepakati bangsa Indonesia, sehingga dapat menyatukan

perbedaan,” katanya.Sementara, dalam perte-

muan bilateral dengan Ketua Majelis Nasional Vietnam, Puan menyampaikan pentingnya peningkatan hubungan ekono-mi antara Indonesia dengan Vietnam, terutama pada masa pascapandemi COVID-19.

“Tercatat saat ini ada seki-tar 30 perusahaan Indonesia yang beroperasi di Vietnam. Sehingga kami berharap Vi-etnam memberikan kesem-patan lebih besar bagi peru-sahaan Indonesia di Vietnam, termasuk perlindungan terha-dap warga kami yang berada di Vietnam,” katanya.

Puan dan Ketua Majelis Na-sional Vietnam sama-sama berharap agar kerja sama ked-ua parlemen ditingkatkan, ter-masuk dengan saling berkun-jung antaranggota parlemen.

Puan juga menyinggung soal pemerataan vaksin di negara-negara di Asia Teng-gara. Dia mendorong adanya kerja sama vaksin dan inovasi, dengan harapan agar segera tercapai kekebalan kelompok di Asia Tenggara. l

JAKARTA - Keputusan Partai Amanat Nasional (PAN) mera-pat ke dalam koalisi pemer-intah, Nampak mulai ber-dampak baik dengan naiknya elektabilitas Zulkifli Hasan. Hal itu berdasarkan laporan terbaru yang dilakukan Arus Survei Indonesia (ASI).

Direktur eksekutif ASI, Ali Rif’an, mengatakan, lonjakan elektabilitas PAN dan Zulki-fli Hasan terpantau signifikan sejak bergabung ke koalisi pemerintah. Hal itu menu-rutnya sebagai bentuk adan-ya tambahan dukungan dari kelompok pro pemerintah.

“Ini temuan menarik seka-ligus unik, saat mitra koalisi alami penurunan, justru PAN sebagai pendatang baru mendapat simpati baru dan peningkatan itu juga terjadi pada Zulkifli Hasan” kata dia dalam keterangannya, Kamis (9/9/2021).

ASI memotret elektabili-tas Zulkifli Hasan dalam dua skema. Di antara para ketua umum, Zulhas menempati posisi keempat dengan pre-sentase 4,7 persen. Elektabili-tas itu jauh di atas Airlangga

Hartarto yang hanya 2,4 persen, Muhaimin Iskandar 1,6 persen, Ahmad Saikhu 1,5 persen, Surya Paloh 1,2 persen.

Kemudian, Hary Tanoe-soedibjo 1,1 persen, Soe-harso Monoarfa 0,9 persen, Anis Matta 0,7 persen, Giring Ganesha 0,3 persen, dan Yus-ril Ihza Mahendra 0,1 persen.

Sementara posisi puncak di duduki Prabowo Subianto dengan 10.2 persen, Agus Ha-rimurti Yudhoyono 8.6 persen dan Megawati Soekarnoputri 6.3 persen.

“Gambaran ini jelas sekali menempatkan Zulhas seba-gai tokoh senior di politik yang masih bertaji. Pa-dahal, tokoh lain tidak kalah rajin promosi, miliki panggung poli-tik, tetapi toh ban-yak yang masih di bawah Zulhas” kata Ali.

Skema lainn-ya, disanding-kan dengan 20 tokoh populer secara umum, Zulhas tetap

mam pu bertahan dengan persentase 2,8 persen. Dia masih ebih unggul dari Khofi-fah Indarparawansa dengan 2,5 persen, Puan Maharani

1,7 persen, Airlangga Hartarto 0,8 persen, dan Muhaimin Is-kandar 0,5 persen.

“Membandingkan Zulhas den-gan Prabowo, Anies Baswedan, tentu tidak adil, karena poros popularitasnya tentu jauh. Tetapi, perbandingan dengan Puan Maharani, Muhaimin Iskandar dan Airlangga Hartarto, tentu menarik karena ketiganya gencar sosialisasi dan Zulhas memimpin,” ucapnya.

Hasil penelitian ASI teran-yar juga menunjukkan, pada kelas menengah terjadi di-namika mencolok, terutama soal adanya peningkatan

popularitas Partai De-mokrat dan PAN.

Keduanya di-anggap miliki p e r ubahan s ign i f i kan. Hal ini, me­nurut Ali, di-sebabkan posisi poli-tik yang berada di kelompok o p o s i s i pemer in -tah.

“Kelas menengah lebih agresif, Nasdem 8.5 persen, Demokrat 8.2 persen, PKB 7.9 persen. Dan ini paling menon-jol, PAN secara mengejutkan memperoleh 6.1, ini capaian bagus, selama ini Demokrat meningkat karena adanya ke-riuhan di media, PAN cukup senyap tetapi mampu kalah-kan PKS yang hanya raih 5.9 persen” lanjut Ali.

Menanggapi hasil survei tersebut, analis komunikasi politik dari Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai hal itu sangat masuk akal. Menurutnya, PAN miliki momentum popularitas sejauh ini, salah satunya saat berseteru dengan Amien Rais.

“Popularitas PAN tidak mengejutkan sebenarnya, ada alasan terbuka untuk itu, yaitu setelah mundurnya Amien Rais memang ada geliat baru di PAN. Amien yang keras tidak lagi relevan dengan iklim politik PAN, sehingga ketika ia memilih keluar, simpatisan PAN justru kembali loyal pada kepemimpinan Zulkifli Hasan. Inilah satu sebab PAN melejit, termasuk Zulhas,” katanya. l

Zulhas Masih BertajiBerkat Masuk Koalisi dan Ditinggal Amien Rais

JAKARTA - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menyindir se­bagian menteri di kabinet Presiden Joko Widodo ber-sikap elitis. Mu’ti menyebut sejumlah kebijakan yang mereka buat jauh dari rakyat.

Menurutnya, sikap elitis ini berbeda dengan Jokowi yang merakyat dan peduli kepada masyarakat kecil. Hal ini disam-paikan Mu’ti lewat akun Twitter pribadinya, @Abe_Mukti.

“Pak Jokowi adalah pres-iden yang merakyat, peduli kepada rakyat dan kaum alit. Tetapi, sebagian menterinya justru elitis, sikap dan kebija-kannya jauh dan menjauhkan diri dari rakyat. Eman-eman,” kata Mu’ti, dikutip dari CNN Indonesia, Kamis (9/9/2021).

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wasisto Raharjo Jati, menduga menteri yang diang-gap elitis itu seperti Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendik-budristek) Nadiem Makarim. Menurutnya, sejumlah kebija-kan Nadiem tak aspiratif kalan-

gan akar rumput.Kebijakan itu, kata Wasisto,

seperti pembubaran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), hingga penyaluran dana BOS dengan syarat min-imal sekolah memiliki 60 siswa dalam 3 tahun terakhir. Meski kebijakan terakhir direvisi.

“Saya pikir contoh menteri yang kesannya agak elitis mungkin Nadiem Makarim. Nadiem beberapa kali agak blunder dalam kebijakan. Dan mungkin juga Menteri Erick Thohir, soal kompetensi dan pengangkatan komisaris BUMN,” ujarnya.

Sementara itu, penga-mat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai sikap elitis sudah menjadi karakter dan bawaan dari pribadi para men-teri tersebut. Ia mengamini sebagian menteri Jokowi elitis.

“Karena mungkin dia di-lahirkan dari keluarga kaya, atau memang tak peduli ter-hadap rakyat jelata,” ujarnya.

Ujang menyerahkan ke-pada rakyat untuk menilai sikap dan kebijakan siapa saja para menteri yang elitis. Menurutnya, para pembantu presiden sudah seharusnya mendekat ke rakyat dan kebi-jakannya ramah rakyat kecil.

“Dalam banyak hal mereka elitis. Mestinya mereka merapat dan mendekat ke rakyat.

Mestinya kebijakan-kebijakan menterinya juga

harus prorakyat. Jan-gan propengusaha,”

katanya. l

JAKARTA - TNI Angkatan Udara (AU) berencana me-lakukan pengadaan pesawat Hercules seri terbaru C­130J yang diproduksi oleh Lockheed Martin, Bethesda, Mary land, Amerika Serikat. Pembelian ini dalam rangka meningkatkan kekuatan TNI AU.

Kepala Staf TNI AU (KSAU), Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, telah mengunjungi langsung Lockheed Martin. Di sana dia menerima penjelasan tentang perkembangan pesawat C-130J Hercules. Ia pun turut melihat secara langsung, jalur produksi C-130J dan simula-tor, serta fasilitas pelatihan C-130J Hercules.

“Saya yakin kunjungan ini akan memberikan pemaha-man yang lebih baik tentang pelatihan C-130J dan C-130, agar TNI Angkatan Udara mampu meningkatkan ke-mampuan operasionalnya dari pesawat tersebut,” kata Fadjar kepada wartawan, Kamis (9/9/2021).

“Dengan adanya pesawat tipe C-130J, saya percaya TNI AU akan mampu meningkat-kan kemampuan, terutama dalam operasi angkutan udara secara signifikan,” imbuhnya.

Fadjar menjelaskan, pe-sawat C­130 Hercules telah menjadi tulang punggung TNI AU. Pesawat angkut ini terlibat hampir di setiap ope-rasi militer, bantuan kemanu-siaan dan juga penanggulan-gan bencana.

“Terlebih lagi di tengah pan-demi COVID-19, C-130 TNI AU

memiliki peran penting dalam upaya penanganannya, teru-tama dalam mendistribusikan vaksin COVID-19 dan berba-gai peralatan medis ke seluruh wilayah Indonesia,” terangnya.

Selain pesawat C-130J Hercules, TNI AU sebelumn-ya juga berencana mem-beli pesawat tempur cang-gih generasi 4.5, di antara Rafale buatan Perancis dan F-15 Ex buatan Amerika Serikat. Pembelian tersebut dialokasikan untuk rencana strategis hingga 2024.

Fadjar mengatakan, TNI AU juga akan membeli pesawat multi role tanker transport. Se-lain itu, terdapat Radar GCI3, pesawat berkemampuan air-borne early warning, UCAV berkemampuan MALE dan berbagai alutsista lainnya.

“Dari berbagai upaya tersebut, kini telah mulai me-nampakkan titik terang. Mulai tahun ini hingga 2024, kami akan segera merealisasikan akuisisi berbagai alutsista modern secara bertahap,” kata Fadjar, 18 Februari 2021.

Fadjar mengatakan, ren-cana pengadaan alutsista Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, baik dari kondisi global mau-pun kapasitas negara.

“Meski memiliki pedoman postur, renstra, dan mini-mum essential force, namun implementasinya sangat ber gantung pada berbagai faktor dan kondisi yang terus berubah secara dinamis,” kata Fadjar. l

Beli Hercules Kuatkan Pertahanan Udara

Menteri JokowiTak Pro Rakyat

Ketua DPR Puan Maharani saat menjadi pembicara dalam forum Fifth World Conference of Speakers of Parliament (5WCSP) di Wina, Austria, Kamis (9/9/2021). (DPR)

”Ini temuan menarik sekaligus unik, saat mitra koalisi alami

penurunan, justru PANsebagai pendatang baru

mendapat simpati baru dan peningkatan itu juga terjadi

pada Zulkifli Hasan”Direktur eksekutif ASI

Ali Rifan

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti

4Jumat, 10 September 2021

INFO OTONOMI

”Beasiswa tersebutbagian dari programpemberian akses ataukesempatan kepada putra putri Riau berprestasi”

Gubernur RiauSyamsuar

Klik: www.infoindonesia.id

INFO PAPUA KOPERASI HARUS BERDAYAKAN PETANI

PALU - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong koperasi agar berfungsi memberdayakan petani,untuk membangun ekonomi yang berdampak langsung padapeningkatan kesejahteraan.

“LEWAT fungsi dan peran koperasi diharapkan dapat membantu petani dalam meningkatkan luas tanam, panen dan sebagainya,” kata Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura, di Palu, Kamis (9/9/2021).

Ia mengatakan bahwa koperasi dapat berperan memberikan dukungan ke-pada petani dalam meng-garap lahan-lahan per-tanian, misalnya dengan memanfaatkan lahan tidur untuk kepentingan perta-nian. Menurut Rusdy, di-rinya bersama Tenaga Ahli Gubernur, Ridha Saleh dan Ronny Tanusaputra, telah bertemu dengan Menteri

Koperasi dan UMKM, Teten Masduki, di Ja-karta untuk membahas per-an koperasi.

Rusdy meminta agar Teten Masduki mendorong koperasi di wilayah Sulteng agar dapat bersinergi de-ngan program pemerintah dalam hal pengembangan agribisnis.

“Peningkatan peran kope-rasi untuk dapat terintegrasi dalam kegiatan agribisnis, sehingga koperasi dapat berperan dalam pening-katan industri pertanian mo dern,” ujarnya.

Dengan memberikan dukungan kepada petani, koperasi turut serta berkon-

tribusi dalam upaya penye-diaan dan pembangunan kualitas pangan menuju

swasembada.“Bahkan, koperasi dapat membeli hasil-

h a s i l p e r t a -

nian yang panen oleh petani di

s e t i a p

wi layah di Sult-eng, sehing-ga ada jami-nan kepada m a sya r a k a t harga dan pembeli atau off taker hasil perta-nian masyarakat,” jelas Rusdy.

Lebih jauh, Rusdy juga me -minta agar ko -perasi ke depan

dapat dibina untuk ikut berperan dalam hal pembinaan UM KM pada semua sek tor eko-nomi masyarakat, seperti petani, pe-tambak udang dan peternak dan usaha lainnya. l

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Riau (UNRI) mem-biayai 20 mahasiswa berpres-tasi dari 10 kabupaten dan kota. Program beasiswa itu digulir-kan dengan dana bersumber dari Anggaran Pendapatan Be-lanja Daerah (APBD) setempat.

“Kerja sama ini dimaksud-kan ada perwakilan dari ka-bupaten kota masing-masing dua mahasiswa itu kuliah di Fakultas Kedokteran UNRI,

dan semua biaya pendidikan-nya akan ditanggung penuh oleh Pemprov Riau,” kata Gu-bernur Riau, Syamsuar, di Pe-kanbaru, Kamis (9/9/2021).

Ia mengatakan, kebijakan ini ditempuh terkait masih minimnya jumlah dokter di Provinsi Riau, sehingga ban-yak puskesmas, khususnya di pelosok desa, tidak memi-liki dokter. Minimnya jumlah dokter menjadi perhatian se-rius Pemprov Riau. Untuk itu, pemprov berusaha membantu

masyarakat mendapatkan pe-layanan kesehatan secara op-timal, antara lain dengan men-empatkan dokter di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan.

Syamsuar menyebutkan, minimnya dokter bisa diatasi secara bertahap dengan mem-berikan beasiswa putra putri daerah untuk menempuh pen-didikan di fakultas kedokteran.

“Kerja sama dengan UNRI diharapkan bisa berjalan den-gan baik. Apalagi keberadaan dokter umum di puskesmas

bisa melayani dan memberi-kan pengobatan terhadap masalah kesehatan dan geja-la umum yang dialami pasien,” jelasnya.

Seorang dokter umum, kata Syamsuar, bekerja sebagai dokter layanan kesehatan tingkat pertama yakni puskes-mas, klinik dan lainnya. Dokter umum berperan melakukan pencegahan, diagnosis dan penanganan awal, serta mer-ujuk ke dokter spesialis atau rumah sakit jika diperlukan.

Dokter umum juga memeg-ang peranan penting dalam memberikan perawatan medis awal dan berkelanjutan kepa-da pasien dari segala kelom-pok usia di puskesmas, serta mampu memberikan perto-longan pertama pada pasien gawat darurat.

“Beasiswa tersebut bagian dari program pemberian akses atau kesempatan kepada pu-tra putri Riau berprestasi untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi,” ujarnya. l

BADUNG - Pemerintah Kabu-paten Badung, Bali, berupaya mengantisipasi kelangkaan dan gejolak harga cabai. Salah satunya dengan pro-gram Gerakan Tanam (Ger-tam) Cabai yang dilakukan dengan para petani.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, I Wayan Wijana, mengatakan, memasuki musim penghujan dan menyongsong tahun baru, masyarakat seringkali dihadap-kan pada permasalahan ke-naikan harga dan kelangkaan cabai yang dijual di pasaran.

“Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian menggulirkan pr ogram Gera-kan Tanam Cabai termasuk

yang dilakukan di wilayah Ka-bupaten Badung. Selain itu, Gertam Cabai ini diharapkan juga dapat meningkatkan luas tanam dan produksi serta

kesejahteraan petani cabai,” katanya di sela penyerahan bibit cabai kepada petani di Desa Belok Sidan, Kabupaten Badung, Kamis (9/9/2021).

Wayan Wijana menjelaskan, dalam program itu, benih cabai yang disebar sebanyak 160 ribu pohon dan diharapkan mulai produksi sekitar Januari 2022. Meski begitu, saat ini pihaknya belum mampu memenuhi ke-butuhan cabai yang setiap ta-hun terus meningkat.

“Sesuai data neraca pangan, kebutuhan cabai di Badung pada tahun 2020 mencapai sekitar 1.447 ton sedangkan produksi hanya mencapai 3.890 kwintal, kekurangannya dipasok dari luar kabupaten,” ujarnya.

Untuk mengatasi permasala-han itu, selain melalui Gertam Cabai, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung juga telah melakukan upaya untuk meningkatkan luas tan-

am dan produktivitas cabai, diantaranya melalui program pengembangan tanaman horti-kultura yang dibiayai dari APBD II, bantuan provinsi maupun kegiatan Kampung Cabai dari Kementerian Pertanian.

Wayan Wijana menambah-kan, pihaknya juga merancang program Masyarakat Tanam Cabai (Matanabe) dan Siswa Belajar Bertani (Sibertani) un-tuk mendorong masyarakat agar bisa memanfaatkan lahan pekarangan dengan menanam cabai.

“Minimal dengan begitu masyarakat Badung dapat me-menuhi kebutuhan cabai untuk rumah tangga terutama saat harga cabai di pasaran sedang mahal,” katanya. l

JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua akan mem-berikan bonus senilai Rp1 mi-liar bagi atlet perorangan yang dapat meraih medali emas dalam ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua.

“Hal ini sebagai bagian dari komitmen kami terhadap prestasi atlet, sehingga kami menyiapkan persembahan bagi yang berprestasi,” kata Gubernur Papua, Lukas En-embe, di Stadion Mandala Jayapura, Kamis (9/9/2021).

Ia merinci, atlet yang menya-bet emas kategori beregu akan diberikan bonus Rp650 juta per orang, lalu medali perak pero-rangan Rp500 juta per atlet.

“Untuk medali perak be-regu masing-masing diberi bonus Rp325 juta per atlet, sedangkan medali perunggu perorangan Rp250 juta per atlet,” beber Lukas.

Kemudian, untuk peraih me-dali beregu akan diberi bonus Rp162,5 juta per atlet. Atlet

tanpa medali juga akan diberi bonus Rp10 juta per orang.

“Kesuksesan PON XX Papua akan menjadi pem-buktian harga diri orang Pap-ua sebagai bagian dari bang-sa Indonesia,” tutur Lukas.

Oleh karena itu, pihaknya wajib meraih kesuksesan, baik sukses prestasi, ad-ministrasi, kebudayaan, pe-nyelenggaraan PON mau-pun ekonomi.

“Tidak boleh ada kelenga-han sedikit pun. Pasalnya, ini adalah kesempatan un-tuk menunjukkan Papua bisa menjadi garda terdepan bangsa Indonesia dalam uru-san olahraga,” jelas Lukas.

Sebelumnya, Lukas meny-erahkan kontingen Papua ke-pada ketua delegasi yang baru dilantik yakni Kepala Polda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri. Total keseluruhan kontingen Papua, mulai dari atlet, pelatih, asisten pelatih dan ofisial men-capai 1.312 orang. l

JAYAPURA - Pemerin-tah Provinsi Papua mela-lui Badan Perbatasan dan Kerja sama Luar Negeri (BPKLN) tengah memper-siapkan model pameran produk unggulan untuk dii-kutsertakan dalam Pasific Exposition 2021.

Kepala BPKLN Provinsi Papua, Suzana Wang-gai, mengatakan, hal itu merupakan sesuatu yang baru karena pihaknya akan tampil secara virtual.

“Karena itu, kami terus membicarakan model pamer-annya dengan tim teknis dan event organizer,” katanya di Jayapura, Kamis (9/9/2021).

Menurut Suzi, panggilan akrabnya, BPKLN Provinsi Papua juga tengah mel-akukan identifikasi produk-produk unggulan yang akan dipamerkan pada Pacific Exposition 2021.

“Proses identifikasi pro-duk-produk unggulan Papua tersebut merupakan tindak

lanjut hasil rapat bersama KBRI Selandia Baru dan Ke-menterian Luar Negeri RI be-berapa waktu lalu,” ujarnya.

Suzi menjelaskan, hal tersebut adalah bagian dari persiapan Pemprov Papua menuju Pacific Exposition kedua yang digelar di Wel-lington, Selandia Baru.

“Beberapa produk ung-gulan Papua yang akan dipamerkan dalam event tersebut diantaranya Sam-bal Mace Papua, Sambal Baba, Kopi Papua dan lain-nya,” katanya.

Selain itu, turut diidenti-fikasi produk-produk ung-gulan lainnya seperti batik Papua, di mana hal tersebut juga penting sekali untuk dipromosikan.

Pacific Exposition 2021 rencananya akan digelar di Wellington pada 28-30 Ok-tober. Di mana, akibat pan-demi COVID-19, kegiatan tersebut direncanakan akan digelar secara virtual. l

Ajang Pembuktian Harga Diri Orang Papua

Pamerkan Produk Unggulan di Selandia Baru

Mencetak Dokter Dengan APBD

Antisipasi Gejolak Harga Cabai

Penyerahan bibit cabai dan sarana pertanian di Subak Sedana Winangun, Desa Belok Sidan, Kabupaten Badung, Kamis (9/9/2021). (Pemkab Badung)

Gubernur Papua, Lukas Enembe, menyampaikan besaran bonus untuk atlet di Stadion Mandala Jayapura. (Humas PB PON Papua)

Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura

Hal itu disampaikan Herman saat mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Way Sekampung, Kabupaten Pringsewu, Lam-pung, Kamis (2/9/2021).

Gubernur yang juga disapa HD ini meyakini, keberadaan bendungan Tiga Dihaji yang berada di Desa Sukabumi, Kecamatan Tiga Dihaji, OKU Selatan, nantinya akan mem-berikan dampak besar dalam memperkokoh Sumsel seba-gai lumbung pangan nasional.

“Bendungan Tiga Dihaji yang akan menjadi bendun-gan satu-satunya di Sumsel itu, berfungsi sebagai bendun-gan multipurpose untuk men-galiri lahan irigasi baru seluas 25.423 hektare,” terangnya.

HD optimistis Bumi Sriwi-jaya bakal segera jadi provinsi penghasil pangan yang diper-hitungkan di Indonesia.

“Ini merupakan proyek strat-egis nasional. Kami konsisten untuk meningkatkan produksi pertanian, khususnya beras. Bendungan ini nantinya dapat menyuplai air secara konstan ke berbagai kabupaten yang terdapat lahan pertanian,” je-lasnya.

Dia menuturkan, pemban-gunan bendungan tersebut merupakan salah satu jawa-ban dari keluhan para petani terkait pengairan untuk lahan pertanian.

“Ini jawaban atas keinginan para petani. Bendungan ini juga akan mengairi 15 ribu hektare lahan cetak sawah baru. Namun kami juga harus terus bersinergi,” tuturnya.

Menurutnya, bendungan tersebut nantinya mampu me-nampung sedikitnya 105 juta meter kubik air. Dia menutur-kan, proyek senilai lebih Rp3 triliiun itu juga harus memiliki manfaat besar bagi sektor lain-nya. Di antaranya perikanan, air baku PDAM, sumber energi listrik, hingga pariwisata.

“Tentu ini bisa jadi objek

wisata baru di OKU Selatan. Kita juga akan mengusulkan akses jalan baru sejauh 7 km yang menghubungkan bend-ungan ini ke Danau Ranau. Sehingga tempat ini nantinya bisa menjadi kawasan wisata alternatif,” bebernya.

HD mengatakan, selain Bendungan Tiga Dihaji di OKU Selatan, saat ini pemer-intah pusat melalui Kemente-rian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mem-b a n g u n infrastruk-tur berupa b e n d u n g dan saluran irigasi di Kota Pagar Alam.

“Yakni jarin-gan irigasi Lematang yang berfungsi untuk meleng-kapi bangunan utama Bend-ung Lematang yang telah selesai pada tahun 2019 lalu,” ungkapnya.

Sementara itu, Presiden Jokowi saat meresmikam Bendungan Way Sekampung menyebut sejumlah manfaat yang dapat digunakan oleh petani dan masyarakat sekitar dari keberadaan bendungan itu. Mulai dari irigasi, penye-diaan air baku 2,737 liter per detik, pembangkit listrik 5,4 megawatt, hingga pengenda-lian banjir.

“Mampu mengairi 55 ribu hektare daerah irigasi existing dan 17.500 hektare daerah irigasi baru. Artinya ini ada ek-stensifikasi,” imbuhnya.

Presiden berharap keter-sediaan air di salah satu lum-bung pangan nasional terse-but dapat terus terjaga, terus berproduksi, serta mening-katkan intensitas tanam para petani.

“Artinya produksi dipastikan akan meningkat dan kita hara-pkan kesejahteraan petani juga ikut meningkat. Ini hara-

pan kita,” ujar Presiden.Selain itu, bendungan ini

juga dinilai akan mendukung produktivitas pertanian jika disambung dengan sistem irigasi yang tertata dengan baik.

Presiden Jokowi pun me-minta jajaran terkait untuk

mengoptimalkan fungsi bend-ungan tersebut, agar dapat memberikan manfaat nyata bagi petani dan masyarakat sekitar bendungan.

Sebelumnya, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan, pembangunan Bendungan Tiga Dihaji meru-pakan salah satu upaya un-tuk memenuhi target Visium Tahun 2023, yakni rasio tam-pungan air terhadap jumlah penduduk bisa mencapai 120 meter kubik per kapita per ta-hun.

Basuki mengatakan, poten-si air di Indonesia cukup tinggi sebesar 2,7 triliun meter kubik per tahun. Dari volume terse-but, air yang bisa dimanfaat-

kan sebesar 691 miliar me-ter kubik per tahun, di mana sekitar 222 miliar meter kubik per tahun dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti ke-butuhan rumah tangga, peter-nakan, perikanan dan irigasi.

“Namun dengan potensi tersebut, keberadaannya

tidak merata dalam dimensi ruang dan waktu, sehingga kita membutuhkan tampun-gan-tampungan air baru.

Pada musim hujan air akan ditampung dalam bendun-gan dan akan dimanfaatkan

pada musim kemarau. Itulah gunanya bendungan dan em-bung/setu untuk menambah tampungan air,” kata Basuki.

Bendungan Tiga Dihaji se-bagai bendungan pertama di Sumselk akan menambah

kapasitas Daerah Irigasi (DI) Komering untuk lahan perta-nian seluas 18.219 Ha. Den-gan begitu, hasil pertanian dari Sumsel akan terus ter-jaga sepanjang tahun, karena mendapat aliran air yang baik dari bendungan ini.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII Ditjen SDA Kementerian PUPR, Birendrajana, menam-bahkan, salah satu tujuan uta-ma pembangunan Bendungan Tiga Dihaji untuk menjaga kes-tabilan suplai air DI Komering di saat musim kemarau, yang selama ini hanya mengandal-kan Sungai Komering.

“Tantangan yang dihadapi dalam pengaturan irigasi pada

musim kemarau, debit air sun-gai komering yang masuk ke saluran irigasi sangat kecil. Sementara, pada musim hu-jan elevasi sungai komering naik, mengakibatkan debit air sungai yang masuk ke saluran relatif cukup besar dan mem-bawa cukup banyak kandun-gan lumpur yang mengendap di saluran,” kata Birendrajana.

Selain untuk irigasi, Bend-ungan Tiga Dihaji juga dipe-runtukkan untuk konservasi sumber daya air, pengenda-lian banjir, pemenuhan kebu-tuhan air baku sebesar 0,30 meter kubik per detik, pem-bangkit listrik sebesar 4x10 MW, sarana pariwisata, serta olahraga. l

5Jumat 10 September 2021

INFOOTONOMI

“Bendungan Tiga Dihaji yang akan menjadi bendungan

satu-satunya di Sumsel itu, berfungsi sebagai bendungan

multipurpose untuk menga-liri lahan irigasi baru seluas

25.423 hektare”

Gubernur Sumatera Selatanherman deru

KoKoHKaN PoSiSi LuMBuNg PaNgaN NaSioNaL

4hd Berharap Bendungan Tiga dihaji cepat diresmikan JokowiPAlemBANg - gubernur sumatera selatan, herman deru, berharap pem-bangunan Bendungan Tiga dihaji di Kabupaten ogan Komering ulu (oKu) selatan bisa segera dirampungkan.

PAlemBANg - Pemerintah Provin-si Sumatera Selatan mendorong petani di sentra produksi padi Ka-bupaten Banyuasin, untuk mening-katkan intensitas pertanaman dari satu kali menjadi dua kali dalam satu tahun.

Gubernur Sumsel, Herman Deru, mengatakan, peningkatan indeks pertanaman (IP) 100 menjadi IP 200, membutuhkan dukungan dari petani yang selama ini sudah terbia-sa melakukan satu kali penanaman.

“Petani diharapkan tetap seman-gat dengan meningkatkan produk-tivitasnya, menggunakan benih unggul serta harus pandai dalam pengaturan pola tanam,” kata Her-man di Banyuasin, Rabu (8/9/2021).

Menurut dia, sudah saatnya petani juga memanfaatkan teknolo-gi pertanian terkait tata kelola air, terutama petani di Banyuasin yang selama ini produksinya tertinggi di wilayah Bumi Sriwijaya.

“Pemprov Sumsel bersama dengan kementerian memberikan perhatian, bahkan stimulus beru-pa Rp900 ribu per hektare untuk petani,” kata gubernur yang akrab disapa HD itu.

Sementara itu, Bupati Banyuasin, Askolani, mengatakan Pemkab

telah menggandeng Institut Perta-nian Bogor (IPB) untuk menerapkan teknologi tepat guna agar peman-faatan lahan menjadi optimal.

“Selama ini petani hanya panen 2-3 ton Gabah Kering Panen (GKP) per hektare, tapi sejak dikawal IPB jadi 5,5 ton GKP per hektare,” kata Askolani.

Penggunaan teknologi tepat guna ini sudah terbukti di areal persawa-han Kecamatan Suap Tapeh, Ka-

bupaten Banyuasin, di mana lahan seluas 100 hektare sudah bisa menghasilkan 5,5 ton GKP per hek-tare.

Melalui teknologi tepat guna ini, Kabupaten Banyuasin bisa menjadi penghasil beras terbanyak di Tanah Air, apalagi wilayah ini sudah berada di peringkat empat nasional.

Kabupaten Banyuasin saat ini me-miliki luas panen padi 208,598 hek-tare. Sehingga, produksi padi tercat-

at mencapai 905.846 ton GKG dan produksi beras sebanyak 519.684 ton pada musim tanam 2019.

Potensi ini masih bisa ditingkat-kan, mengingat Banyuasin memiliki luas lahan baku sawah 174.371 hek-tare, dengan luas tanam 2019 men-capai 213.813 hektare.

Luas tanam itu mencakup lahan pasang surut 148.658 hektare (IP 100 seluas 90.151 hektare, IP200 seluas 58.007 hektare, IP300 selu-

as 36 hektare) dan lahan rawa lem-bak 25.713 hektare (IP100 seluas 21.279 hektare, IP200 seluas 2.562 hektare).

Dengan luas panen 208.598 hek-tare, maka total produksi Banyuasin mencapai 905.846 ton GKG atau setara beras 519.684 ton.

Banyuasin menargetkan penam-bahan luas tanam 213.813 hektare pada 2019, menjadi 263.368 hek-tare pada 2020. Sehingga, luas panen dan produksi akan meningkat menjadi 1.309,598 ton GKG atau se-tara 750.399 ton.

Untuk itu, Banyuasin akan me-mastikan ketersediaan pupuk, menggunakan alat mesin pertanian modern, menyediakan pestisida dan mengelola air dengan baik den-gan memperbaiki saluran-saluran air, pintu-pintu air dan tanggul.

Selain itu, Pemkab Banyuasin juga mengintensifikasikan lahan produktif, perluasan lahan produk-si dengan pengembangan lahan sawah baru, menyediakan sarana panen dan pasca panen yang mod-ern, seperti pengering gabah (verti-

cal dryer) dan membangun RMU yang modern untuk menghasilkan beras berkualitas tinggi.

Upaya meningkatkan produksi pertanian juga dilakukan Pemprov Sumsel dengan memberikan ban-tuan alat mesin pertanian kepada petani di Desa Sabahlioh, Kecama-tan Bunga Mayang, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur. Bantuan tersebut bertujuan untuk mewujudkan program food estate agar dapat terlaksana dengan baik.

“Bantuan alat pertanian, benih jagung dan bibit padi ini adalah bentuk fasilitasi pemerintah dalam upaya melaksanakan Program Strategis Nasional (Food Estate) di OKU Timur,” kata HD di Martapura, Kabupaten OKU Timur, Selasa (7/9/2021).

Jenis bantuan yang dibagikan yaitu berupa mesin alat pertanian traktor roda empat, traktor roda dua, pompa air 3 inch, kultivator, benih padi dan jagung serta POC.

Selain memberikan bantuan alat pertanian, benih padi dan jagung, dalam kesempatan itu HD juga sekaligus mencanangkan program Penanaman Padi IP 300 di Seluruh Sumsel yang dimulai dari Kabupa-ten OKU Timur. l

tanam Dua Kali, tingkatkan Produksi Padi

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono

Anggota Komisi V DPR, Sudewo

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, saat melakukan panen raya di Kabupaten Banyuasin.

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, saat mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Way Sekampung, Kabupaten Pringsewu, Lampung, Kamis (2/9/2021).

6Jumat, 10 September 2021

INFO LEGISLATIF

UU NARKOTIKA BIANG KEROKNYAJAKARTA - Narapidana kasusnarkoba disebut menjadi biang keladi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelebihan kapasitas atau overcapacity. Hal itu tidak terlepas dari pengguna narkoba yang dijebloskan ke penjara karena dikategorikansebagai pengedar atau bandar.

MENANGGAPI adanya per-mintaan itu sebagai jawaban atas over capacity lapas, DPR mempersilakan pemerintah mengajukan revisi UU tentang Narkotika.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, perlu melakukan evaluasi usai terbakarnya Lembaga Pe-masyarakatan (Lapas) Klas I Tangerang, Banten. Termasuk dalam merevisi UU 35/2009 tentang Narkotika, yang dinilai banyak pihak men-jadi penyebab banyak peng-guna narkoba dipenjara dan menyebabkan over capacity lapas.

“Saya pikir hasil kajian men-genai over capacity, kemudian berujung pada masalah UU Narkotika ini silakan dikaji leb-ih mendalam,” kata dia di ge-dung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/9/2021).

Setelah dilakukan kajian, DPR lantas mempersilakan pemerintah mengajukan revisi UU Narkotika. Dengan begitu,

mekanisme perubahan UU bisa berlanjut ke tahapan beri-kut.

Jika pemerintah benar ingin melakukan revisi UU Narko-tika, dia meminta Kemen-kumham segera memberikan daftar inventarisasi masalah (DIM) ke DPR. Sembilan fraksi yang ada di parlemen juga dapat segera membuat daftar masalahnya masing-masing.

“Tentunya akan ada daftar inventaris masalah dari DPR, pemerintah, fraksi-fraksi dan itu juga untuk sebuah undang-undang yang berkualitas itu jalannya akan panjang,” ujar Dasco.

Meski begitu, dia menga-takan, over capacity menjadi salah satu masalah pokok lapas di Indonesia. Untuk saat ini, DPR mendorong agar pihak-pihak terkait menyele-saikan lapas.

“Dengan adanya peristiwa ini marilah kita mengkaji, ke-mudian membuat opsi-opsi yang paling mungkin. Supaya hal-hal seperti ini tidak teru-

lang lagi,” ujar Dasco.Anggota Komisi III DPR

Habiburokhman mengungkap adanya praktik tercela den-gan menjerat para pengguna narkoba dengan mengguna-kan pasal sebagai pengedar.

Hal ini dinilainya men-jadikan lembaga per-masyarakatan (Lapas) di Indonesia ini kelebihan over capacity. Apalagi mayoritas Lapas dihu-ni oleh warga binaan kasus tindak pidana narkoba.

“Kami mendapatkan laporan banyak sekali aparat yang mem-pidanakan pemakai dengan menjerat pasal pengedar. Jadi quote and quote ada te-kanan kalau Anda tidak menyediakan ini, maka dari pemakai akan men-jadi pengedar. Itu kami den-gar dari masyarakat,” ujar Habiburokhman kepada wartawan.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini meminta pihak ke-polisian untuk tidak lagi acuh mengenai over capacity Lapas di Indonesia. Aparat hanya ing-

in memenjarakan para pelaku tindak pidana narkoba.

“Itu yang membuat over capacity. Aparat yang sep-erti itu enggak peduli capacity berapa persen, berapa puluh persen, yang penting kalau tidak kooperatif quote and quote dan dari pemakai men-jadi pengedar,” katanya.

Oleh sebab itu, Habibu-rokhman akan melakukan pengecekan mengenai prak-tik kotor itu. Sebab tidak se-harusnya pemakai dikenai pasal pengedar narkoba.

“Nah itu banyak masukan dari masyarakat kepada kami. Tolong dicek dan dievaluasi,” ujarnya.Sebelumnya, Menteri

Hukum dan Hak Asasi Ma-nusia (Menkumham)

Yasonna Laoly m e n y e b u t

b a h w a

UU BUMN Belum Akomodir Holding Perusahaan

RUU PemasyarakatanTak Bisa Ditunda Lebih Lama

JAKARTA - Aturan terkait holding perusahaan BUMN perlu dibahas agar dapat di-masukkan dan terakomodasi dalam revisi UU 19/2003 ten-tang BUMN.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Muhammad Hekal menje-laskan, aturan pembentukan holding perusahaan BUMN pada pemerintahan peri-ode pertama Presiden Joko Widodo belum terakomodasi dalam UU BUMN.

Salah satu yang menjadi pembenaran dari holding itu, kendati saham-saham BUMN tambang dimiliki satu induk perusahaan BUMN, pemer-intah menempatkan saham dwiwarna (golden share),

yang bersifat sebagai kendali pemerintah di anak perusa-haan, yang sebetulnya bukan perusahaan BUMN lagi.

“(Aturan holdingisasi) Itu yang belum terakomodasi dalam UU ini. Karena implikasinya kalau sudah bukan menjadi (perusa-haan) BUMN, apakah masih bisa diberi penugasan dari negara?” katanya dalam rilis, Kamis (9/9/2021).

Hekal juga menyoroti apa-kah holding tersebut bisa di-lakukan privatisasi dengan persetujuan DPR. Sebab, bisa saja ketika menjadi anak pe-rusahaan atau bukan BUMN lagi, maka hal itu cukup dilaku-kan holding perusahaan mela-lui pemegang saham, dan tidak lagi persetujuan DPR.

Untuk itu, persoalan terkait holdingisasi memiliki dampak

hukum yang cukup banyak, yang harus dimatangkan dalam revisi UU BUMN.

Komisi VI, lanjutnya, masih mencari rumusan terkait defin-isi saham dwiwarna, apakah ini bisa merupakan perwakilan daripada peran dan wewenang pemerintah dalam perusahaan BUMN yang statusnya sudah tidak lagi menjadi BUMN.

“Kalau semua uang yang dikelola dalam (perusahaan) BUMN dianggap keuangan negara, dan mengikuti rezim (aturan) keuangan negara, ya tentu punya dampak harus dikelola sesuai dengan ru-musan APBN, dan kemudian juga punya dampak hukum yang berbeda. Sehingga di-reksi (perusahaan BUMN) kalau melakukan keputusan yang dianggap merugikan

negara terancam dengan pi-dana korupsi dan seterusnya. Sedangkan kalau kita bicara dengan rezim korporasi, (ada potensi kerugian) keuangan perusahaan tentu kenanya perdata,” jelas Hekal.

Terkait kinerja BUMN, Menteri BUMN Erick Thohir mengung-kapkan Kementerian BUMN akan memiliki sistem dashboard BUMN dalam waktu dekat yang khusus untuk memantau data keuangan seluruh perusahaan BUMN secara transparan.

“Saya sampaikan bahwa setelah satu tahun delapan bulan berjibaku akhirnya kami akan memiliki yang namanya dashboard BUMN,” ujar Erick Thohir dalam seminar daring yang digelar Komisi Pember-antasan Korupsi di Jakarta, Selasa lalu.

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Adde Rosi Khoerunnisa menyuara-

kan soal pengesahan RUU Pemasyarakatan.

Kebakaran di Lapas Klas I Tangerang, kata

dia, harus jadi mo-mentum RUU Pe-masyarakatan dis-ahkan segera.

“RUU ini pada periode lalu tinggal penge-s a h a n n y a saja. Kini RUU Pemasyaraka-tan pun masuk Prolegnas. Kami

harapkan Komisi III DPR RI dan

pemerintah segera duduk bersama un tuk membahas

kembali RUU ini, demi

perbaikan Lapas di masa men-datang,” kata Adde dalam ket-erangannya, Kamis (9/9/2021).

Adde mengatakan, tujuan dari RUU Pemasyarakatan adalah agar isu-isu terkait kelebihan ka-pasitas, sarana di lapas, dan ber-bagai persoalan lainnya dapat teratasi dengan baik.

Pemerintah, kata dia, harus mengingat bahwa berbagai persoalan yang ada di lapas adalah berkaitan dengan per-soalan kemanusiaan.

“Tentu ini jadi persoalan ber-sama, tidak bisa ditunda ter-lalu lama (RUU Pemasyaraka-tan),” ucapnya.

Ketua Korbid Kesra PP KPPG Golkar ini mengatakan, kebakaran lapas bukanlah kali pertama terjadi di Indonesia.

Kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang, menurutnya, mem-perpanjang deretan kasus ke-

bakaran yang pernah terjadi sebelumnya.

“Tahun 2020 saja tercatat sejumlah kasus kebakaran, yakni pertama, kerusuhan dan kebakaran di Lapas Tumint-ing, Manado, Sulawesi Utara. Kedua, Lapas Purwokerto ter-bakar. Ketiga, kerusuhan dan kebakaran Lapas Kabanjahe, Sumatera Utara,” jelasnya.

Oleh karena itu, Adde me-nekankan perlunya formulasi strategi mitigasi agar musibah berat seperti kebakaran di Lapas Tangerang tidak terjadi kembali.

“Kita ingin tekankan adanya evaluasi dan formulasi strategi mitigasi agar tidak terulang kem-bali. Selain itu, persoalan kelebi-han kapasitas lapas juga harus menjadi atensi khusus untuk menjamin pemenuhan aspek kemanusiaan, kesehatan dan keselamatan,” tegasnya. l

Temuan Selisih Anggaran PEN Memprihatinkan

Jangan Sembarang Keluar Izin Hutan Industri

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemu-kan selisih anggaran Pemuli-han Ekonomi Nasional (PEN) dalam APBN 2020 yang cukup besar hingga Rp147 triliun.

Selisih itu diperoleh dari per-hitungan BPK yang menyebut total anggaran PEN Rp841,89 triliun. Sedangkan Kementerian Keuangan menyebut Rp695,2 triliun. Di antara kedua angka itulah selisih ditemukan.

Menanggapi temuan terse-but, anggota Komisi XI DPR Achmad Hafisz Tohir mengaku sangat prihatin dengan temuan selisih Rp147 triliun ini.

“Bukan angka yang sedikit selisih Rp147 triliun. BPK harus segera kami undang ke DPR menyampaikan secara detail bagian mana saja yang tidak kredibel tersebut. Ini persoa-lan serius karena menyangkut uang rakyat,” kata Hafisz dalam keterangan persnya, Kamis (9/9/2021).

Hafisz mengemukakan, dari ikhtisar hasil pemeriksaan BPK semester II 2020, ada biaya program PEN di luar skema sebesar Rp27,32 triliun. Dari angka itu, yang sudah dibelan-jakan dalam APBN 2020 sebe-sar Rp23,59 triliun.

Selain itu, papar dia, ada alokasi kas badan layanan umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) kepada BLU-BLU Rumpun K e s e h a t a n sebesar Rp1,11 triliun.

“Ada relaksasi PNBP K/L sebesar Rp79 miliar yang be-rasal dari insentif penundaan pembayaran PNBP,” ungkap politisi PAN tersebut.

Dia melanjutkan, temuan BPK juga mencakup fasilitas perpajakan yang diatur dalam PMK Nomor 28 Tahun 2020

selain PPN ditanggung Pemerintah dan PP Nomor 29 Tahun 2020 yang belum masuk ke dalam p e n g h i t u n g a n alokasi program PEN dengan nilai

yang belum bisa di-estimasi. l

JAKARTA - Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mat-talitti meminta pemerintah lebih peka terhadap kelu-han atau permasalahan lingkungan yang disampai-kan dari daerahm Termas-uk, keluhan untuk izin Hu-tan Tanaman Industri (HTI).

Senator asal Jawa Timur ini mengatakan, pemer-intah harus memperkuat koordinasi dengan daerah untuk untuk hal-hal sep-erti HTI.

“Apalagi ini urusannya dengan kelestarian ling-kungan. Berarti harus ada antisipasi dampak jika izin dikeluarkan. Untuk men-gantisipasi dampak buruk, koordinasi dengan daerah sangat dibutuhkan,” katanya, Rabu ( 9 / 9 / 2 0 2 1 ) , menanggapi keluhan Gu-

bernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugianto Sabran, mengeluhkan izin HTI, yang terkesan seenaknya.

Mantan ketua umum PSSI ini menambahkan,

izin yang dikelurkan harus lebih diperketat.

“Fungsi serta manfaat dari lahan yang akan di-garap pun harus jelas. Berikut juga ketentuan luas yang diizinkan. Jan-gan sembarangan mem-berian izin, pemerintah harus lebih ketat dan ter-tib,” pungkasnya.

Gubernur Kalteng Sug-ianto menyebutkan, satu perusahaan bisa ada yang memegang izin HTI sampai 100 ribu Ha. Ada juga yang mendapat izin 20 ribu hektare, 30 ribu hektare, dan 50 ribu

hektare. l

”Saya sampaikan bahwa setelah satu tahundelapan bulan berjibaku akhirnya kami akanmemiliki yang namanya dashboard BUMN”Wakil Ketua Komisi VI DPR RIMuhammad Hekal

Lapas Kelas I Tangerang overkapasitas hingga 400 persen dengan penghuninya sebanyak 2.072.

Yasonna juga menyebut kondisi Lapas Tangerang su-dah sangat tua. Lapas terse-but dibangun sejak 1977, dan sejak diresmikan pada 1982 belum pernah diperbaiki ke-listrikannya. Alhasil, kata Ya-sonna, dugaan sementara kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang diakibatkan listrik arus pendek.

Sebagaimana diketahui, ke-bakaran terjadi di Lapas Kelas I Tangerang, Banten, pada Rabu dini hari (8/9/2021). Kebakaran ini mengakibatkan sekitar 44 orang meninggal dunia. Keba-karan ini juga mengakibatkan 73 warga binaan terluka, dan delapan di antaranya luka be-rat atas insiden kebakaran. Korban luka sudah dibawa ke RSUD Tangerang untuk men-jalani pengobatan.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Supriansa meminta ada evaluasi sistem antisipasi kebakaran di selu-ruh lapas.

“Saya kira peristiwa itu memberi pelajaran bagi kita semua untuk melakukan anti-sipasi manakala tiba-tiba ter-jadi kebakaran di lapas,” ujar Supriansa, Rabu malam.

Menurutnya, ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh Kemenkumham untuk

mencegah timbulnya korban jiwa jika terjadi kebakaran di lapas. Pertama, katanya, pemerintah harus mengatasi overkapasitas lapas.

Kedua, Kemenkumham di-minta mengganti sistem kunci pintu sel. Supriansa menilai pintu sel harus bisa dibuka secara otomatis oleh sistem ketika kebakaran terjadi.

“Saya kira ke depan sudah perlu dipikirkan apabila terjadi kebakaran agar kunci pintu sudah bisa dikontrol melalui sistem kemudian warga bi-naan bisa berkumpul di lapa-ngan misalnya dan sebagain-ya,” sambungnya.

Dia juga menyarankan ada perbaikan regulasi untuk mengurangi jumlah penghuni rutan atau lapas. Menurutnya, harus ada cara lain untuk menghukum seorang pelaku tindak pidana agar jera tanpa harus dimasukkan ke penjara.

“Mungkin ada cara lain memberikan efek jera atas perbuatan pidananya dalam bentuk lain. Misalnya, orang yang divonis tiga tahun mung-kin setelah seperdua masa tahanan dijalani, maka se-lanjutnya jadi tukang sapu di kantor pemerintah dan lain-lain, tapi ini perlu dipikirkan oleh banyak orang. Karena di mana-mana LP hampir se-luruh Indonesia keluhannya adalah overkapasitas,” kata Supriansa. lWakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad

Anggota Komisi III DPR RI, Adde Rosi Khoerunnisa

Anggota Komisi XI DPR RI, Achmad Hafisz Tohir

Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti

7Jumat, 10 September 2021

INFOEKSEKUTIF

AHMADIYAH SUDAH JELASDI SKB TIGA MENTERI

JAKARTA - Kementerian Agama akan mengerahkan penyuluh agama Islam untuk menyosialisasikan kembali Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri 3/2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, atau Anggota Pengurus JemaahAhmadiyah Indonesia (JAI).

“INI yang terus kita lakukan. Kementerian Agama dengan Penyuluh Agama, dengan se­luruh struktur Kemenag dari pusat hingga daerah, bekerja sama dengan ormas Islam terus melakukan komunikasi dan sosialisasi terhadap Surat Edaran ini,” ujar Ditjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin dalam keterangan ter­tulis, Kamis (9/9/2021).

Menurut Kamaruddin, SKB yang ditandatangani Menteri Agama, Menteri Dalam Neg­eri, dan Jaksa Agung ini telah memberikan panduan yang je­las terkait dengan kedudukan Ahmadiyah di Indonesia.

Sosialisasi SKB Tiga Men­teri ini penting dilakukan me­nyusul terjadinya kasus peru­sakan tempat ibadah jemaat Ahmadiyah di Sintang, Kalim­antan Barat oleh sekelompok

orang beberapa waktu lalu.“Kalau surat edaran ini

ditaati bersama­sama, sesungguhnya tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Kesung­guhan kita kan bagaimana su­rat edaran ini menjadi pan­duan bersama, kemudian di­taati bersa­ma,” kata dia.

Kamarud­din menga­takan, pe­r u s a k a n t e m p a t i b a d a h jemaat Ah­m a d i y a h s e b e n a r n y a bisa dihindari apabila semua pihak menghor­

mati surat edaran yang telah disepakati tersebut.

“Sangat jelas sekali apa yang harus dilakukan, pihak Ahmadiyah harus ngapain, masyarakat harus ngapain, dan aparat keamanan harus

ngapain, itu sebenarnya jelas dalam surat itu,” kata

dia.Ia menegaskan, untuk mengatasi permasalahan

Ahmadiyah tidak d i b e n a r k a n

m e l a k u ­

kan kekerasan serta tidak boleh main hakim sendiri. Tetapi, di sisi lain, jemaat Ahmadiyah juga harus mel­aksanakan apa yang tertu­ang dalam SKB tiga Menteri tersebut.

“Ahmadiyah tidak boleh menyebarkan faham, taf­sir agama, bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad, tidak boleh dilakukan. Tidak boleh atas dasar hak asasi manusia atas dasar semua orang punya hak dasar yang sama dalam bangsa ini, apapun itu ala­sannya tidak boleh. Ka­rena paham itu berpotensi melanggar UU PNPM ten­tang Penodaan Agama,” kata Kamaruddin.

Untuk itu, Guru Besar UIN Alauddin Makassar ini meminta semua pihak me­nahan diri dan menyelesai­kan persoalan dengan baik dan tak melakukan tindakan yang melanggar hukum.

“Satu sisi pihak Ahmadi­yah harus menahan diri dan di lain sisi masyarakat khususnya umat Islam juga harus menahan diri untuk tidak melakukan hal anark­is,” kata dia. l

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moe­ldoko menegaskan pen­gelolaan dana desa harus transparan, akuntabel, parti­sipatif, tertib dan disiplin se­bagai bentuk pertanggung­jawaban kepada publik.

Pernyataan tersebut dis­ampaikan Moeldoko saat menjadi narasumber webinar bersama Universitas Ter­buka (UT) Serang dan Ikatan Alumni (IKA) UT, di Jakarta, Kamis (9/9/2021).

“Dana desa yang meru­pakan APBN harus bisa diper tanggungjawabkan pada publik. Penggunaan­nya harus terbuka dan men­gakomodir kebutuhan warga, bukan keinginan kepala de­sanya,” terang Moeldoko se­bagaimana siaran pers KSP.

Moeldoko mengakui pen­gelolaan dana desa sering terkendala sumber daya ma­nusia (SDM). Maka dari itu, kata dia, seorang kepala desa harus mampu menjadi motiva­tor, fasilitator dan mobilisator agar penggunaan dana desa bisa tepat sasaran dan tepat guna, terutama saat mengha­dapi dampak­dampak pandemi COVID­19 seperti sekarang ini.

“Sesuai arahan Presiden, desa merupakan entitas ter­depan dalam konteks pem­bangunan dan ketahanan na­sional. Menghadapi dampak pandemi COVID­19 seperti

sekarang ini, desa berperan sangat besar untuk ikut me­mulihkan kondisi, baik kes­ehatan maupun ekonomi. Maka pengelolaan dana desa harus bisa tepat sasaran dan tepat guna,” jelas Moeldoko.

Menurut Moeldoko, se­lain pengelolaan dana desa, kepala desa harus bisa men­jadikan potensi desa memiliki nilai jual di pasar dunia. Den­gan demikian, harapan un­tuk mewujudkan desa yang makmur dan berkeadilan bisa direalisasikan.

“Potensi itu jangan berhenti hanya sebagai potensi saja. Tapi bagaimana kepala desa bisa menunjukkan dan men­jualnya. Seperti di Yogya, ada sebuah desa yang sudah bisa ekspor hasil kerajinan, lewat e­commerce,” tutur Moeldoko.

Melalui webinar bertajuk “Peran IKA UT Membangun Bangsa, Mengawal Pilkades Bersih dan Bermartabat“, Moeldoko yang juga merupa­kan ketua umum Ikatan Alum­ni (IKA) Universitas Terbuka (UT), mengajak seluruh ele­men mewujudkan pelaksan­aan pemilihan kepala desa (pikades) yang jujur, adil, ber­sih, dan bermartabat.

“Memang tidak mudah untuk menghilangkan poli­tik uang, kecurangan dalam pilkades. Tapi paling tidak bu­daya itu bisa dihindari sedikit demi sedikit,“ ujarnya. l

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Ke­tenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan, langkah pemerintah mem­berikan bantuan atau stimu­lus cukup berhasil menekan angka pengangguran.

Sekretaris Jenderal Ke­menterian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi menjelaskan bahwa kondisi pasar kerja di Indonesia setelah pandemi COVID­19 berdampak pada sisi per­mintaan atau demand dalam pasar tenaga kerja.

Hal ini ditunjukkan dari total pekerja terdampak dari sisi per­mintaan s e b e s a r 18,45 juta orang a t a u

96,6 persen dari seluruh total penduduk usia kerja yang terdampak COVID­19.

Menurut Anwar, hal itu memperlihatkan bahwa pe­mutusan hubungan kerja (PHK) pada masa pandemi tidak terlalu berkontribusi besar terhadap tingkat pen­gangguran secara umum.

“Sebab langkah pemerin­tah dalam bentuk berbagai program bantuan atau stimu­lus cukup berhasil menekan angka pengangguran karena COVID­19,” ujar Anwar dalam keterangan resmi Kemnaker yang diterima Kamis (9/9/2021).

Istilah ledakan PHK, ka­tanya, kurang tepat diguna­kan mengingat relatif kecilnya tingkat pengangguran akibat COVID­19, meskipun sek­

tor informal menjadi jaring pengaman penyerapan

tenaga kerja.“Persentase tena­

ga kerja di sektor informal selama masa pandemi

c e n d e r u n g meningkat dari 56,64 persen pada Februari 2020 menjadi

59,62 persen pada Februari

2021,” katanya.Dari sisi regulasi,

Kemnaker telah mener­bitkan dua Permenaker,

dua Kepmenaker, dan empat Surat Edaran untuk

mengantisipasi PHK seba­gai dampak pandemi. l

Creativepreneurship Peluang di Masa Pandemi

PLTN Bukan Pesaing Sumber Energi Listrik

JAKARTA - Mahasiswa berperan penting dalam mengembangkan creative­preneurship (kewirausahaan kreatif) yang merupakan ba­gian dari sektor ekonomi kre­atif (ekraf).

Melalui kombinasi antara kewirausahaan, kemamp­uan teknologi informasi, dan komunikasi, para kalangan muda diyakini mampu men­ciptakan peluang usaha sekaligus lapangan kerja di tengah pandemi COVID­19.

“Creativepreneurship di­harapkan bisa membawa kita untuk melihat satu potensi. Bukan han­ya bertahan, tapi juga mengambil peluang un­tuk mencetak p e m e n a n g , ” ujar Menteri P a r i w i s a t a dan Ekonomi Kreatif (Men­p a r e k r a f ) S a n d i a g a Uno dikutip dari siaran

pers, terkait webinar ber­sama mahasiswa Politeknik Negeri Malang (Polinema),

Kamis (9/9/2021).Lebih lanjut, ia menga­

takan, sektor ekraf mampu memberikan nilai tambah dan kekayaan intelektual dari inovasi maupun kreativitas.

Selain itu, sektor ekraf disebut membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan catatan 98 persen pelakunya ada­lah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sedan­gkan, sebanyak 97 persen lapangan kerja di Indonesia berasal dari UMKM.

Adapun nilai kontribusi UMKM terhadap ekonomi

nasional mencapai 62­65 persen.

“Jadi kalau ada yang bi­lang bahwa

industri besar yang meno­pang ekonomi kita, itu salah. Karena justru ekonomi kecil, UMKM kita yang memberi kontribusi yang besar ter­hadap ekonomi nasional,” terangnya.

Dalam masa pandemi, ia menerangkan bahwa tiga bidang yang berkembang adalah aplikasi, televisi, dan pengembangan permainan (gaming). Pertumbuhan sejumlah sub sektor ekraf dianggap menjadi bukti besarnya potensi ekonomi digital di Indonesia.

Merujuk data terhimpun, sebut dia, angka e­com­merce mencapai 83 mil­iar dolar AS, media online mencapai 10 miliar dolar AS, travel online sebesar 15 miliar dollar AS, serta trans­portasi dan makanan sebe­sar 16 miliar dolar AS.

Oleh karena itu, lan­jutnya, langkah pemuli­han ekraf kini difokuskan bagi peningkatan kapasi­tas sumber daya manusia (SDM).

“Kenapa hari ini saya had­ir di Polinema? Karena saya yakin bahwa institusi pen­didikan yang menjadi ujung tombak peningkatan SDM parekraf. Juga perluasan pasar, peningkatan usaha, inovasi produk dan jasa kre­atif,” jelas dia.

Dia memaparkan Ke­menterian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki beragam program pengem­bangan. Mulai dari bantuan pemerintah, pelatihan, pen­dampingan, akses pemasa­ran, perizinan, legalitas, pelaporan keuangan, serta akses pembiayaan dan per­modalan.

“Nah ini sudah kita gagas, khususnya di bidang kulin­er, kriya, fesyen, musik, film, animasi, aplikasi dan permainan yang akan men­dapatkan mentorship dari saya langsung dan kita akan publikasikan serta membentuk jejaring. Kita akan melakukan penguatan ekosistem ekonomi digital,” papar Menparekraf. l

JAKARTA - Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Lis­trik (PLTN) bukan berarti meng­gantikan sumber energi listrik lainnya, tapi justru bisa saling mengisi kebutuhan nasional.

“Keberadaan sumber energi listrik dari pembangkit listrik tenaga nuklir bukan menjadi pesaing dari sumber energi listrik yang ada saat ini, namun justru menjadi pelengkap dalam pemenuhan kebutuhan energi listrik nasional,” kata Pelaksana Tugas Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Agus Sumaryanto dalam keterangan di Jakarta, Kamis (9/9/2021).

Agus menuturkan, kebutuhan energi listrik terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Semakin

tinggi pertumbuhan ekonomi maka kebutuhan akan energi listrik juga meningkat. Namun, perlu disadari bahwa selama ini sumber energi listrik di Indo­nesia didominasi oleh sumber energi fosil yang dapat menin­gkatkan emisi karbon.

Di sisi lain, Indonesia ber­sama beberapa negara di du­nia bertekad untuk mengurangi emisi karbonnya.

Pada 2030, Indonesia akan menurunkan emisi karbon sebesar 1,02 miliar ton atau setara dengan 41 persen. “PLTN merupakan salah satu pembangkit listrik yang tidak mengeluarkan emisi karbon,” ujar Agus.

Untuk mengantisipasi kebu­tuhan energi listrik yang terus meningkat, pemerintah beru­

paya memaksimalkan sumber energi baru dan terbarukan (EBT). Dalam hal ini, nuklir di­masukkan ke dalam kelompok EBT yang nantinya diharap­kan dapat berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan energi listrik nasional.

Pemerintah menargetkan hingga 2025, EBT berkontri­busi sebesar 23 persen yang di dalamnya terdapat PLTN.

“Di sini nuklir menjadi bau­ran energi dengan yang lain­nya, dan jangan salah mengerti bahwa nuklir itu menjadi pesa­ing, justru namanya baruan en­ergi, satu dengan yang lainnya saling mengisi,” tutur Agus.

Agus mengatakan, pem­bangunan PLTN bukan berarti nuklir menggantikan sumber energi listrik lainnya, justru nuk­

lir akan saling melengkapi dan berkontribusi dalam membantu pemenuhan kebutuhan energi listrik nasional.

Oleh karenanya, lanjut Agus, nuklir harus segera menjadi pertimbangan sebagai sumber energi listrik yang bersinergi dengan sumber energi listrik lainnya untuk memenuhi kebu­tuhan energi listrik nasional.

Hal senada dikatakan Pere­kayasa Utama Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Dhand­hang Purwadi bahwa PLTN tidak seperti energi bauran lain­nya yang bersifat intermittent atau tergantung situasi. Mis­alnya, pembangkit listrik tenaga surya dan tenaga angin sangat bergantung pada kondisi sinar matahari dan angin yang ber­hembus.

“Perlu harmonisasi antara PLTN dengan sumber en­ergi listrik lainnya, artinya bagi daerah­daerah yang meng­gunakan listrik tenaga surya misalnya dapat dibantu dengan PLTN skala kecil. Jadi, apabila listrik tenaga surya kurang op­timal karena cuaca maka PLTN menggantikan pasokan listrikn­ya,” tutur Dhandhang.

Menurut Dhandhang, ke­beradaan PLTN bersinergi dan saling melengkapi dengan sumber energi dalam me­menuhi kebutuhan energi listrik.

Ia menuturkan bauran en­ergi harus dikembangkan secara bersama dari se­mua sumber energi yang dapat menghasilkan listrik termasuk PLTN. l

Potensi DesaHarus Bisa Go Ekspor

Istilah Ledakan PHK Kurang Tepat

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno

”Dana desa yang merupa­kan APBN harus bisa diper­

tanggungjawabkan pada publik. Penggunaannya harus

terbuka dan mengakomodir kebutuhan warga,

bukan keinginankepala desanya”

Kepala Staf KepresidenanMoeldoko

Ditjen Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin

JAKARTA – Petenis nomor satu dunia,

Novak Djokovic, masih tetap menjaga ambis-

inya untuk memborong seluruh gelar grand slam musim ini.

Petenis Serbia itu telah me-mastikan satu kursi di semi-final US Open setelah men-undukkan Matteo Berrettini di perempat final dengan skor akhir 5-7, 6-2, 6-2, 6-3.

Dalam tiga set terakhir penentu kemenangannya,

Djokovic tampil luar biasa solid dengan mem-

b u k u k a n 44 pukulan winner dan

12 ace.“Ini adalah

tiga set terbaikku sepanjang tur-namen ini sampai sekarang. ’Saat aku kehilangan set pertama, aku langsung mengubah level per-mainanku dan kemudian memper-tahankannya sampai poin terakhir,” ujar Djokovic dilansir Tennis.com.

“Selalu menjadi pertarungan yang hebat, ketika bersua Matteo. Dia adalah petenis yang sangat bertenaga,” sambungnya.

Di semifinal, peraih 20 trofi grand slam itu akan bertemu unggulan keempat Alexander Zverev. Di per-empat final, Zverev memulangkan petenis non-unggulan yang juga tampil hebat sepanjang AS Ter-buka kali ini, Lloyd Harris.

Di semifinal nanti, Djokovic wajib waspada terhadap Zverev. Sebab, Zverev menjadi mimpi buruk bagi Nole-sapaan Djokovic- di Olim-piade Tokyo 2021. Dialah petenis

yang memupuskan harapan Djok-ovic meraih golden slam, yakni me-menangi seluruh gelar grand slam dan emas Olimpiade di tahun yang sama, tahun ini.

Zverev menumbangkan Djoko-vic di semifinal Olimpiade. Pada-hal, Nole sudah memenangi tiga gelar grand slam sebelumnya, yakni Australia Terbuka, Prancis Terbuka, dan Wimbledon.

Sementara itu, babak semifinal tunggal putri US Open bakal lebih fresh dengan tampilnya petenis-petenis muda di bawah 20 tahun yang datang dengan kejutan. Dari empat petenis yang menembus babak empat besar itu, ada nama Leylah Fernandez (19 tahun) dan Emma Raduccanu (18 tahun).

Pada Rabu (8/9/2021), Ley-lah Fernandez membuat gestur lambang hati dengan kedua tan-

gannya. Dia mempersembahkan lambang itu untuk puluhan ribu penonton yang memadati Arthur Ashe Stadium.

Ya, keajaiban Fernandez belum berakhir di grand slam Amerika Serikat (AS) Terbuka ini dengan memulangkan ranking kelima du-nia Elina Svitolina. Fernandez me-nang dalam pertarungan tiga set atas peraih perunggu Olimpiade Tokyo tersebut 6-3, 3-6, 7-6(5) di perempat final.

Kemenangan tersebut semakin menambah panjang cerita dongeng yang dia buat di grand slam lapan-gan keras akhir tahun ini. Fernan-dez sekarang resmi menjadi petenis termuda tunggal putri yang mampu menembus semifinal US Open dalam 16 tahun terakhir. Atau, sejak Maria Sharapova melakukan hal yang sama pada 2005. l

JAKARTA – Pekan kedua Liga 1 musim ini akan dibuka dengan pertandingan antara Persela Lamongan kontra Persipura Jayapura di Stadion Wibawa Mukti, Bekasi, Jumat (10/9/2021), pukul 15.15 WIB.

Laga ini akan mempertemu-kan dua tim yang sama-sama gagal meraih poin pada pe-kan pertama Liga 1. Kala itu, tim Mutiara Hitam tumbang 1-2 dari Persita Tangerang. Sementara, Persela ditum-bangkan PSIS Semarang dengan skor 0-1. Dalam table klasemen, Persipura berada di peringkat ke-13, sedangkan Persela di posisi ke-16.

Pelatih Persipura, Jacksen Tiago, menegaskan, bahwa optimisme meraih tiga poin saja tak cukup untuk menak-lukkan Persela dalam laga nanti.

“Saya optimistis, tetapi op-timisme saja tak cukup. Kami harus bekerja keras, meny-iapkan diri sebaik dan sedetail mungkin. Lawan kami berkual-itas baik, dan saya sangat

menghormati pelatih mereka (Iwan Setiawan),” ujar Jack-sen dalam konferensi pers virtual sebelum pertandingan yang diikuti di Jakarta, Kamis (9/9/2021).

Menurut juru taktik asal Bra-zil itu, Persela saat ini semakin kuat lantaran dua pemain as-ing mereka, yaitu De-merson Costa dan Ivan Carlos, su-dah bisa berlaga. Saat kalah dari PSIS 0-1, Sabtu (4/9/2021), mereka t a k b i s a d i t u -runk-a n o l e h Laskar Joko Tingkir.

Demerson dinilai Jack-sen seba-gai pemain berpengala-man yang

tangguh. Sementara, Ivan Carlos tajam di depan gawang lawan.

“Jadi, pasti ada hal-hal baru pada laga besok. Kami mesti disiplin dan fokus,” tutur Jack-sen.

Sementara terkait Persipu-ra, Jacksen me-

nyebutkan para pemainnya yang sempat cedera, termas-uk dua pemain asing Henrique Motta dan Takuya Matsunaga, sudah kembali berlatih. Ian Kabes, Charenz Huwae dan Patrick Womsiwor, juga sudah bergabung lagi ke skuad.

Akan tetapi, belum ada kepastian nama-nama terse-but akan diturunkan dalam pertandingan versus Persela.

“Kami akan terus meman-tau kondisi mereka sampai

besok,” kata Jacksen.Dari sisi pemain, gelandang Persipu-ra Muhammad Ta-hir menegaskan bahwa dia dan rekan-rekann-ya siap untuk menundukkan Persela. Mere-

ka menjadikan kekalahan 1-2 dari

Persita, pada partai perdana, sebagai pelajaran berharga.

“Kami pasti akan mengantisipasi para

pemain Persela. Kami siap dan optimistis mendapatkan tiga poin,” tegas Tahir.

Pelatih Persela, Iwan Setiawan, mengaku senang sekaligus waspada men-

jelang laga lanjutan Liga 1. Dalam konferensi pers vir-tual, Iwan mengaku senang karena komposisi skuadnya semakin lengkap dengan hadirnya Ivan Carlos dan De-merson Costa. l

Jokowi menyampaikan, per-ayaan Haornas tahun ini hadir dengan catatan prestasi mem-banggakan atas raihan medali di Olimpiade dan Paralimpia-de Tokyo 2021.

Menurut dia, pencapa-ian prestasi kali ini tak hanya membanggakan, tetapi juga menginspirasi bangsa. Serta, memacu prestasi-prestasi gemilang lainnya pada masa yang akan datang

“Apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perjuangan dan kerja keras para atlet. Ketekunan dari para pelatih, yang telah mampu mengasah talenta-talenta he-bat. Sehingga, mengharum-kan nama bangsa melalui pr-estasi-prestasi olahraga,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, presta-si olahraga harus terus diting-katkan bersama-sama. Menu-rutnya, prestasi tidak muncul

bergitu saja, melainkan oleh sebuah proses, pembinaan dari hulu hingga hilir yang sis-tematis dan berkelanjutan.

“Kita harus fokus bekerja untuk mencetak talenta-talen-ta hebat di bidang olahraga, agar lahir makin banyak atlet unggul berprestasi yang akan mengharumkan Indonesia di kancah internasional,” ujarnya.

Dengan adanya DBON, Presiden optimistis Indonesia akan mampu bersaing dan meraih lebih banyak prestasi dalam dunia olahraga.

Untuk itu, dia mengajak seluruh pemangku kepentin-gan agar bersinergi mencip-takan industri olahraga yang semakin modern, dengan menyelenggarakan berbagai kompetisi olahraga yang sehat dan memacu prestasi.

“Kita harus menemukan talenta-talenta unggul sejak dini, sehingga menjadi fondasi

yang kuat untuk memajukan dunia olahraga di Indonesia,” tutur Jokowi.

Menteri Pemuda dan Olah-raga, Zainudin Amali, men-gungkapkan, DBON akan menjadi harapan baru bagi In-donesia untuk meningkatkan prestasi olahraga.

“Ini juga menjadi penanda bahwa hari ini lahir harapan baru untuk prestasi olahraga Indonesia,” ujarnya.

Zainudin menjelaskan, DBON nantinya akan menga-tur dari hulu ke hilir keolah-ragaan nasional. Mulai dari

pembinaan atlet, hingga beru-jung pada prestasi olahraga di tingkat Olimpiade dan Paral-impiade.

Menurut dia, sudah 76 ta-hun Indonesia merdeka, na-mun belum memiliki desain olahraga. Atlet yang didapat-kan selama ini by accident atau ditemukan secara tidak sengaja.

Melalui DBON, ia men-gibaratkan seperti pabrik un-tuk mempersiapkan atlet, mu-lai dari lapisan bawah hingga elite. Dengan begitu, ketika atlet senior sudah pensiun,

maka akan ada penggantinya dan ini dilakukan secara terus-menerus.

Terdapat 14 cabang olah-raga di Olimpiade yang men-jadi prioritas, yaitu atletik, bulu tangkis, panjat tebing, senam artistik, angkat besi, balap se-peda, panahan, menembak, renang, dayung, karate, taek-wondo, wushu dan pencak silat.

Selain itu, ada pula lima cabang olahraga prioritas un-tuk Paralimpiade, yakni para-bulu tangkis, para-powerlift-ing, para renang, para-tenis

meja dan para-atletik. Zainudin juga memberikan

penghargaan kepada sejum-lah insan yang berkontribusi dalam dunia olahraga Indone-sia.

Tak hanya atlet, penghar-gaan juga diberikan pada kat-egori wasit, pembina cabang olahraga, dosen olahraga dan kategori wartawan, khususnya mereka yang berkontribusi di dalam pengembangan olah-raga nasional.

Dari atlet, peraih medali emas Olimpiade dan Par-alimpiade Tokyo mendapat penghargaan. Seperti ganda putri bulu tangkis Indonesia Greysia Polii dan Apriyani Rahayu yang menyabet me-dali emas di Olimpiade Tokyo 2020.

Kemudian Leani Ratri Ok-tila yang menyumbang dua emas dan satu perak pada cabang olahraga para-bulu tangkis di Paralimpiade To-kyo, serta Hary Susanto yang meraih emas bersama Leani di nomor ganda cam-puran SL3-SU5.

Untuk kategori wasit, Men-pora memberikan penghar-gaan kepada Wahyana yang menjadi wasit bulu tangkis dalam ajang Olimpiade Tokyo.

Pimpinan cabang olahraga

yang mendapat penghargaan, di antaranya Ketua Umum PBSI, Agung Firman Sampur-na, Rosan P Roeslani (Ketua Umum PB PABSI).

Selain itu, Ketua Umum KONI Pusat Marciano Nor-man, Ketua Umum KOI Raja Sapta Oktohari, Ketua Umum NPC Indonesia Senny Mar-bun dan Ketua Umum KORMI, Hayono Isman.

Penghargaan juga diserah-kan kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Jepang, Heri Akhmadi, yang telah berjasa membantu Kon-tingen Indonesia berjuang di Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo.

Sejumlah akademisi turut mendapat apresiasi dari Ke-menpora, antara lain Rektor UNY Sumaryanto dan Rektor UNS Surakarta Jamal Wiwo-ho. Selanjutnya, Guru Besar Bidang Ilmu Keolahragaan UNJ Mochammad Asmawi yang juga pimpinan tim pakar penyusunan DBON dan De-kan Fakultas Ilmu Keolahra-gaan Unnes Tandiyo Rahayu.

Terakhir, Menpora mem-berikan penghargaan kepa-da Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal Sembiring.l

8Jumat 10 September 2021

INFO SPORT

“Ini juga menjadi penanda bahwa hari ini lahir harapan baru untuk prestasi olahraga Indonesia”

Menteri Pemuda dan OlahragaZainudin Amali

JAKARTA - Presiden Joko Widodo se-cara resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2021 tentang desain Besar olahraga Nasional (dBoN), bertepatan dengan peringatan hari olahraga Nasional (haornas) ke-38, Kamis (9/9/2021).

ambisi Sapu Bersih grand Slam

4Persela Lamongan vs Persipura Jayapura

Berebut Poin Pertama di Liga

Presiden Joko Widodo bersama peraih emas Olimpiade Tokyo 2021, Greysia Polii dan Apriyani Rahayu, saat memberikan bonus di Istana Bogor, 13 Agustus lalu. (BPMI Setpres/Muchlis Jr)

HaRaPaN BaRu PeNiNgKataN oLaHRaga4Jokowi Teken Perpres dBoN saat haornas

JAKARTA – Megabintang Paris Saint Germain (PSG), Li-onel Messi, mengaku, pencapaiannya dengan membawa Tim Nasional Argentina memenangkan trofi Copa America 2021 adalah salah satu yang sangat berharga. Pasalnya, dia mengatakan, selama ini karirnya di tim Tango penuh dengan penderitaan dan tekanan.

Di level klub, Messi sudah bergelimang prestasi sejak usia muda. Hal itu yang membuat suporter Argentina menaruh banyak harapan pada dirinya.

Namun, karir Messi di timnas Argentina tidak mulus. Beru-lang kali masuk final, Piala Dunia dan Copa America, Messi dan Argentina selalu gagal.

Hal itu yang membuat Messi sangat gembira ketika Ar-gentina akhirnya juara Copa America 2021.

“Setelah banyak penderitaan, mengangkat sesuatu (trofi) bersama tim nasional tentu spesial. Ada sejumlah wartawan yang menganggap saya sebagai sosok gagal dan tidak me-resapi kostum timnas Argentina,” ucap Messi dikutip dari Mundo Albiceleste.

Messi mengakui, gelar internasional pertama bersama Ar-gentina sangatlah berarti untuknya.

“Semua yang saya menangkan tentu penting. Saya berun-tung bisa memenangkan banyak hal beruntun di klub dan sangat cepat sebelum ke ke c e wa a n datang belakangan. Bersama tim nasional, j u s t r u kekecewaan demi keke-c e w a a n , hal itu yang membuat gelar ini lebih penting. Butuh banyak pengorbanan untuk mendapat-kannya,” ujar Messi.

Lantaran gelar Copa America 2021 terasa sangat berharga, Messi bahkan mengaku baru lebih menikmatinya saat ini.

“Ketika kami meme-nangkannya, saya tidak bisa mempercayainya. Saya begitu memimpi-kannya dan saya be-lum bisa benar-benar mencerna. Sejujurnya, saya lebih menikmatinya saat ini ketika saya melihat potret yang ada dibandingkan saat momen itu terjadi,” ujar Messi.l

trofi terpenting La Pulga

Lionel Messi

PERKIRAAN SUSUNAN PEMAIN

Persela Lamongan (4-4-2): Dwi Kuswanto; Muhammad Zae-nuri, Andri Muladi, Ahmad Birrul Walidain, AKbar; Nasir, Riyatno Abiyoso, Syahroni, Ahmad Bus-tomi; Malik Risaldi, Ibrahim Musa Kosepa Pelatih: Iwan Setiawan

Persipura Jayapura (4-3-3): Gerri Mandagi; David Rumakiek, Donni Monim, Imanuel Rumbiak, Ri-cardo Salampessy; Muhammad Tahir, Ian Louis Kabes, Melvin Ru-makiek; Todd Rivaldo Ferre, Ricky Kayame, Yevhen Bokhashvili. Pelatih: Jacksen Thiago

Pelatih Persela Iwan Setiawan dan Pelatih Persipura Jacksen Thiago

Novac Djokovic

9Jumat, 10 September 2021

INFOSAINTEK

POLUSI PICU PENDEK UMURJAKARTA - Orang Indonesiadiperkirakan berpotensi kehilangan 2,5 tahun dari usia harapan hidupnya akibat polusi udara saat ini.

Galaxy Z Fold dan Flip Resmi Dirilis

Aplikasi PeduliLindungi Perlu Disempurnakan

JAKARTA - Samsung Elec-tronics Indonesia resmi meri-lis ponsel flagship Galaxy Z Fold 3 dan Galaxy Z Flip 3 di Indonesia.

Sebelumnya kedua ponsel ini diluncurkan secara global pada Agustus lalu, tersedia di pasa-ran mulai hari ini. Ponsel lipat ini juga mendukung jaringan 5G. Ada pun perbedaan kedua ponsel ini terlihat dari bentuk dan cara melipatnya, Galaxy Z Fold 3 dilipat secara tegak lurus, seperti ketika membuka buku. Sementara Galaxy Z Flip 3 dilipat secara mendatar, sep-erti ponsel jenis clam shell pada awal tahun 2000an.

Galaxy Z Fold 3Dilansir dari Antara, Sam-

sung membuat terobosan baru untuk ponsel ini, berupa kemampuan S Pen, yang se-lama ini identik dengan seri Galaxy Note. Perangkat S

Pen, yang dijual terpisah, hanya bisa digunakan di layar utama Galaxy Z Fold 3. Saat ini, ponsel hanya bisa dipa-sangkan dengan S Pen Fold Edition dan S Pen Pro.

Hal baru lainnya yang dita-warkan pada ponsel ini yaitu berupa kamera yang ditan-amkan di dalam layar, Under Display, sebesar 4MP. Berkat kamera Under Display ini, bidang pandang pada layar utama Infinity Flex Display 7,6 inci ini menjadi semakin luas. Galaxy Z Fold 3 me-miliki jumlah piksel minimal pada daerah layar yang be-rada tepat di atas kamera se-hingga tampilan layar men-jadi lebih luas.

Pada kamera belakang, Samsung memberikan kam-era masing-masing berukuran 12MP untuk lensa ultra-wide angle 123 derajat, lensa wide-angle 83 derajat dan lensa

telefoto. Galaxy Z Fold 3 juga memiliki kamera 10MP pada layar penutup (cover camera). Layar penutup ini berukuran 6,2 inci resolusi HD+ dengan panel Dynamic AMOLED 2X.

Untuk baterai, Samsung memberikan baterai ganda 4.400mAh. Untuk terhubung ke jaringan seluler, pengguna bisa menggunakan kartu SIM ukuran nano dan eSIM. Samsung menggunakan chip dari Qualcomm, Snap-dragon 888, didukung RAM 12GB dan pili-han kapasitas peny-impanan 256GB dan 512GB.

Di Indonesia, ponsel ini diban-derol seharga Rp24.999.000 (12GB+256GB) d a n Rp26.999.000 (12GB+512GB).

Galaxy Z Flip 3Samsung merancang agar

layar depan berukuran empat kali lebih besar dan aplikasi Samsung Pay bisa diakses melalui cover screen. Layar utama Galaxy Z Flip 3 beruku-ran 6,7 inci resolusi FHD+, menggunakan panel Dynamic AMOLED 2X.

Sementara pada layar pe-nutup (cover), terdapat layar 1,9 inci dengan panel Super AMOLED. Galaxy Z Flip 3 mengusung fitur-fitur baru untuk kamera, salah satunya mengambil foto dan video d a l a m kondisi ponsel

tertutup. Untuk layar, Samsung m e m b e k a l i ponsel ini den-gan refresh rate adaptif 120Hz. l

JAKARTA - Forum Tata Kelola Internet Indonesia (In-donesia Internet Governance Forum/ID-IGF) memberikan saran kepada pemerintah dan pihak terkait untuk meny-empurnakan kinerja aplikasi PeduliLindungi.

Di tengah penggunaannya yang semakin meluas, ID-IGF memberikan rekomendasinya kepada Kementerian Kom-info, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Siber dan Sandi Ne-gara (BSSN) dan PT. Telkom.

Lebih rinci, ID-IGF men-jabarkan bahwa permasala-han pertama adalah aplikasi mencantumkan Syarat Peng-gunaan yang tidak menjamin

layanannya selalu dapat di-akses serta tidak menjamin data yang akurat dan aman.

Mereka kemudian mere-komendasikan untuk men-gubah Syarat Penggunaan PeduliLindungi agar sesuai dengan Peraturan Pemer-intah nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sis-tem dan Transaksi Elektronik (PSE) pasal 3 yang mewajib-kan setiap PSE bertanggung jawab terhadap penyelengga-raan sistemnya.

Terkait keamanan data dan kebijakan kerahasiaan, ID-IGF menyampaikan bahwa, sesuai PP nomor 71 Tahun 2019 Pasal 31, PSE wajib melindun-gi pengguna dan masyarakat

luas dari kerugian yang ditim-bulkan oleh sistem elektronik yang diselenggarakannya. Oleh karenanya, Kebijakan Kerahasiaan PeduliLindungi harus memuat klausul di atas.

Ada pun, data PeduliLind-ungi harus dienkripsi dan hanya bisa didekripsi oleh ap-likasi PeduliLindungi. Melihat ulasan aplikasi di App Store dan Play Store, ID-IGF melihat aplikasi telah mendapatlan ke-luhan dari penggunanya.

Keluhan tersebut mulai dari berupa sering hang akibat tingginya jumlah pengguna, baterai cepat habis karena GPS harus aktif 24 jam, login ulang yang terus-menerus dengan masukkan NIK, hing-

ga OTP yang sering gagal terkirim.

Dalam rekomendasinya, mereka meminta perbaikan desain arsitektur aplikasi agar dapat memanfaatkan optimal fitur Software Development Kit (SDK) dengan menerapkan metode standar DEVSECOPS yang komprehensif.

Selain itu, GPS juga tidak perlu aktif 24 jam, ada pun sebagai pengganti yaitu beri-kan empat pilihan pemakaian GPS yakni dengan pemakaian sekali, saat digunakan, selalu aktif, dan menolak pengakti-fan.

Kemudian PeduliLindungi juga perlu menggunakan mes-sage broker untuk antisipasi

kegagalan request akibat ting-ginya akses pengguna pada saat bersamaan. Pengguna diberi pilihan untuk tetap login dan tidak perlu setiap saat harus memasukkan NIK.

“Harus ada mutu layanan pengiriman OTP melalui SMS maupun email maksimal 3 menit. Atau bisa memakai model 2FA dengan aplikasi to-ken random number generator yang dibuat sendiri oleh de-veloper,” kata ID-IGF, dikutip Kamis (9/9/2021).

“PeduliLindungi bisa men-gadopsi praktik terbaik dari ISO 27001 untuk keamanan teknologi informasi dan ISO 27701 untuk perlindungan data pribadi,” sambungnya. l

Bayar Tol Tanpa Sentuh Minimalisir Kemacetan

JAKARTA - Badan Penga-tur Jalan Tol (BTJT) menilai sistem Multi Lane Free FLow (MLFF) atau pembayaran tol tanpa sentuh yang mulai ak-tif pada tahun depan dapat meminimalisir kemacetan.

Diketahui kemacetan kerap terjadi di gerbang tol, sehingga hadirnya MLFF memberikan manfaat dalam mengurangi emisi gas buang kendaraan selama antrean tersebut.

“MLFF ini memiliki banyak manfaat di antaranya dapat menghilangkan kemacetan di gerbang tol dikarenakan tidak adanya antrian kendaraan saat melakukan transaksi pemba-yaran, mengurangi polusi dan emisi karbon, mendukung digitalisasi pembayaran dengan membuka seluruh opsi pemba-yaran yang dapat dipantau se-cara real-time,” ungkap Kepala BPJT Danang Parikesit, sep-erti yang dilansir Antara, Kamis (9/9/2021).

MLFF juga diyakini dapat mengefisienkan biaya ope-rasional tol dengan jaminan penerimaan 100 persen pen-dapatan tol. Sistem tersebut juga dapat menghemat waktu 30 detik hingga 5 menit yang biasanya digunakan untuk bertransaksi di gerbang tol dan mengurangi emisi hingga 35 persen.

Dalam hal pelaksanan-nya, BPJT menggandeng PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) untuk menyediakan aplikasi MLFF berbasis Global Navigation Satellite System (GNSS) untuk pengendara terkait implementasi transaksi tol non tunai nirsentuh.

Project Manager Supply Chain and Business Rela-tion, PT RITS, Emil Iskandar mengatakan bahwa proses transaksi dilakukan mela-lui aplikasi khusus. Dengan memanfaatkan konektivitas smartphone dan satelit, maka nantinya palang dan gerbang tol tidak lagi diperlukan.

“Pengguna nantinya dapat bebas (masuk keluar jalan tol) tanpa hambatan dan tarif tol nantinya akan terpotong otomatis dari saldo pengguna melalui ap-likasi yang berfungsi sebagai On Board Unit (OBU) elektronik atau e-OBU saat melewati sensor pada akses masuk tol,” kata Emil.

Ia mengatakan bahwa pihak-nya telah mendesain koordi-nat-koordinat tol, ketika peng-guna melintas akan terjadi map matching (mendeteksi penggu-na tol). Mereka juga akan terus berfokus dengan kontrak yang telah diterima, yakni pemenu-han KPI (Key Performance Indicator) dan kepuasan peng-guna jalan tol nantinya. l

DIREKTUR Indeks Udara Kualitas Kehidupan (AQLI) dari Universitas Chicago, Amerika Serikat, Kenneth Lee, mengatakan kondisi udara saat ini tidak memenuhi am-bang aman sesuai pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk konsentrasi par-tikel halus PM2.5.

Selain itu, Indeks polusi yang dikembangkan oleh Michael Greenstone dan rekan-rekann-ya di Energy Policy Institute di University of Chicago (EPIC) menunjukkan bahwa dampak kesehatan dari polusi partikulat paling besar terjadi yaitu di De-pok, Bandung, dan Jakarta, di mana konsentrasi polusi parti-kulat adalah yang tertinggi.

Ada pun data satelit menun-jukkan bahwa polusi udara teru-tama terkonsentrasi di Jawa, khususnya di wilayah metro-politan Jakarta, dan beberapa bagian Sumatera. Sementara itu, penduduk Kalimantan dan Sulawesi disebut mereka ten-gah menanggung beban polusi udara dalam tahun-tahun bela-kangan ini.

Di DKI Jakarta, rata-rata orang diperkirakan dapat ke-hilangan 5,5 tahun dari usia harapan hidup jika tingkat po-lusi seperti tahun 2019 berta-han sepanjang hidup mereka. Di beberapa daerah penurunan usia harapan hidup bahkan lebih besar, mencapai lebih dari enam tahun usia hidup mereka. Selama dua dekade, rata-rata

tingkat polusi udara Indonesia mencapai tiga kali lipat dari am-bang sesuai pedoman WHO.

“Jika, misalnya, Indonesia berhasil mengurangi polusi udara sebanding dengan apa yang dicapai China dalam enam tahun terakhir, rata-rata orang Indonesia diperkirakan dapat hidup 1 tahun lebih lama. Sementara di daerah yang paling tercemar di Indo-nesia manfaatnya perpanjan-gan harapan hidup ini dapat mencapai 2,4 tahun,” kata Ken-neth, dalam acara Air Quality Life Index Indonesian Report Launching 2021, dikutip dari Antara, Kamis (9/9/2021).

Selain itu, kualitas udara di Bandung, ibu kota Jawa Barat, bahkan lebih buruk daripada di Jakarta. Jika tingkat polusi Bandung tahun 2019 berta-han sepanjang hidup sese-orang, rata-rata usia harapan hidup orang tersebut akan berkurang 6,5 tahun.

Sementara itu di Bogor, kota paling tercemar di Indonesia, rata-rata orang diperkirakan akan kehilangan harapan hidup sekitar 7 tahun. Dalam kesem-patan yang sama, Chief Growth Officer Nafas Indonesia, Pi-otr Jakubowski mengatakan bahwa polusi udara menyebab-kan banyak masalah terkait dengan kesehatan, terutama yang berkaitan dengan salu-ran pernapasan dan paru-paru. Belum lagi, kata dia, saat ini du-nia tengah dihadapkan dengan

pandemi COVID-19 yang dapat memperburuk kesehatan per-napasan manusia.

“Data WHO menunjukkan bahwa 9 dari 10 orang meng-hirup udara yang mengand-ung polutan tingkat tinggi. Un-tuk itu, kita perlu sadar akan bahaya polusi

udara, karena udara yang kita hirup mengambil kehidu-pan bertahun-tahun dari masa depan kita,” kata dia.

Sebagai penyebabnya, Pi-otr menjelaskan utamanya di Jakarta yang bukan hanya di-karenakan dari transportasi. Ada pun penyebab lainnya yaitu energi dari pembangkit listrik tenaga batu bara dan gas, kemudian industri pabrik dan manufaktur, pembakaran limbah industri, industri ilegal, pembakaran sampah pinggir jalan hingga pembakaran lahan pertanian.

Salah satu sumber polusi partikulat di mana regulasi lebih ketat dimungkinkan adalah ba-tubara. Pembakaran batubara mengeluarkan karbon hitam, suatu bentuk partikulat, sulfur

dioksida (SO2) dan nitrogen ok-sida (NOx) yang kemudian be-reaksi dengan zat lain di atmos-fer untuk membentuk partikulat.

Di Jakarta, salah satu kota terpadat di dunia, menurut cata-tan AQLI kendaraan bermo-tor menyumbang 31,5 persen PM2.5 pada 2008-2009 dan 70 persen PM10 — polusi partiku-lat di mana diameter setiap par-tikel adalah 10 mikrometer atau lebih kecil.

Sejak 2010 terjadi peningkatan tajam jumlah pembangkitan lis-trik dari pembangkit listrik tenaga batu bara, serta konsumsi bensin dan solar, yang keduanya berkon-tribusi pada polusi partikulat.

“Masalahnya adalah pem-bangkit listrik tenaga batu bara di Indonesia — ada sekitar sepuluh dalam radius 100 km dari Jakarta— saat ini diizinkan untuk melepas 3 hingga 7,5 kali lebih banyak partikulat, NOx, dan SO2 daripada pembangkit listrik tenaga batu bara di Tiong-kok, dan 2 hingga 4 kali lebih banyak daripada pembangkit listrik tenaga batu bara India yang dibangun antara 2003 dan

2016,” kata Kenneth.Ambang konsentrasi PM,

SO2, dan NOx dalam emisi pembangkit listrik tenaga batu bara Indonesia adalah 3 hingga 7,5 kali lebih tinggi daripada am-bang yang berlaku China, dan 2 hingga 4 kali lebih tinggi daripa-da ambang di India untuk pem-bangkit yang dibangun antara tahun 2003 dan 2016. Meski-pun pemerintah telah berusaha untuk memperketat ambang ini sejak 2008, berbagai kritik yang saling berbenturan terhadap re-visi yang diusulkan telah meng-hambat upaya tersebut.

Upaya PemerintahPemerintah Indonesia diketa-

hui mulai mengambil beberapa langkah awal untuk menga-tasi masalah polusi partikulat, yang sebagian besar upayanya terkonsentrasi pada sektor transportasi.

Misalnya, pada 2017, pemer-intah Indonesia mewajibkan se-mua kendaraan berbahan ba-kar bensin mengadopsi standar bahan bakar Euro-4 pada Sep-tember 2018. Standar yang

awalnya diadopsi di Uni Eropa dan sekarang diadopsi secara luas di seluruh dunia dan men-jadi standar internasional, Euro-4 menuntut penggunaan bahan bakar yang berkualitas tinggi dan lebih bersih dengan kand-ungan sulfur tidak melebihi 50 bagian per juta (ppm).

“Ini sepuluh kali lebih ketat dari standar bahan bakar Euro-2 yang sebelumnya digunakan di Indonesia,” kata Kenneth.

Selain itu, Pemerintah Indo-nesia juga telah meningkatkan upaya memerangi polusi udara dari kebakaran lahan gambut dan hutan.

Setelah bencana Kabut Asap Asia Tenggara 2015 menyebabkan kerusakan kes-ehatan dan ekonomi interna-sional, Presiden Joko Widodo memberlakukan moratorium pengembangan lahan gambut baru dan mendirikan Badan Restorasi Gambut (BRG).

Upaya BRG untuk meng-genangi kembali lahan gambut yang terdegradasi disebut se-bagai salah satu kemungkinan alasan mengapa Indonesia baru-baru ini mengalami lebih sedikit kebakaran. Pada 2018, AQLI mencatat luas lahan yang mengalami kebakaran hanya 7 persen dari luas lahan yang men-galami kebakaran pada 2015.

“Namun karena sebagian la-han yang terbakar pada 2018 diprioritaskan untuk restorasi gambut atau terlindung dari drainase, tidak jelas apakah penurunan kebakaran baru-baru ini disebabkan oleh upaya pemerintah atau kondisi cuaca yang lebih baik,” katanya.

Tantangan ganda pertum-buhan ekonomi dan kualitas

lingkungan yang dihadapi In-donesia saat ini tidak berbeda dengan yang pernah dihadapi oleh London, Inggris, Los An-geles, California, atau Osaka, Jepang yang dulu dijuluki “the big smoke”, “the smog capital of the world” dan “smoke capital” selama periode industrialisasi mereka.

Warisan perbaikan lingkun-gan diketahui merupakan bukti bahwa tantangan polusi di In-donesia dapat dipecahkan, ber-cermin pada China yang telah mencetak kemajuan luar biasa dalam meningkatkan kualitas udara dalam beberapa tahun terakhir.

Ada pun pada 2014, pemer-intah juga mendeklarasikan “perang melawan polusi” dan melembagakan rencana na-sional untuk menghadapinya. Menurut data satelit, polusi par-tikulat di kota-kota China telah berkurang rata-rata sekitar 30 persen sejak “perang melawan polusi” dicanangkan. India, yang telah mendeklarasikan perang melawan polusinya sendiri pada Januari 2019, akan berada di jalur yang sama jika berhasil memenuhi target pengurangan polusi yang dinyatakan sebesar 20 hingga 30 persen.

“Indonesia berpeluang men-galami kemajuan serupa. Jika Indonesia ingin mencapai dan mempertahankan penguran-gan polusi 30 persen yang sama seperti yang dialami di China, rata-rata penduduknya akan bertambah usia harapan hidupnya satu tahun. Penduduk di daerah yang paling tercemar di Indonesia akan hidup 2,5 sampai 3 tahun lebih lama,” kata Kenneth. l

10Jumat, 10 September 2021

INFO WARNA WARNI

HARUS TANCAP GASMAJUKAN KEBUDAYAAN

JAKARTA - Pemerintah pusat maupun daerah kini tidak punya alasan lagi un-tuk menunda upaya pemajuan kebu-dayaan. Sebab, Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur perihal pelaksan-aan Undang-undang (UU) Pemajuan Kebudayaan telah terbit.

“SELAMA ini, pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan ter­ganjal peraturan turunan yang belum ada. Sekarang, saatnya pemerintah tancap gas meng­erjakan pekerjaan rumahnya demi memajukan kebudayaan Indonesia,” ujar Manajer Ad­vokasi Koalisi Seni, Hafez Gumay, melalui keterangan tertulis yang diterima Info In­donesia, Kamis, (9/8/2021).

PP nomor 87 Tahun 2021 ten­tang Peraturan Pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan meru­pakan kompilasi seluruh peratu­ran turunan berbentuk PP yang diamanatkan UU Pemajuan Ke­budayaan. PP ini mengatur ba nyak hal, mulai dari ketentuan ten tang Rencana Induk Pemajuan Kebu­dayaan (RIPK) dan Sistem Penda­taan Kebudayaan Terpadu (SPKT); inventarisasi, pengamanan, pemeli­haraan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan; hingga

kriteria penerima dan mekanisme pemberian insentif terkait pema­juan kebudayaan.

Hafez menekankan bahwa terbitnya PP ini perlu ditindak­lanjuti pemerintah daerah den­gan membuat peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Sementara itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Pen­didikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu melansir Pera­turan Menteri sebagai pedoman teknis pemajuan kebudayaan bagi tiap unit kerjanya, serta izin pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan oleh pihak asing dan industri besar.

Selain itu, PP ini juga dapat memperkuat pengarusutamaan kebudayaan dalam rencana pembangunan nasional melalui RIPK, karena seluruh peraturan yang dibutuhkan untuk meram­

pungkan penyusunan yang su­dah ada.

Penyusunan RIPK kini hanya terganjal dengan belum disah­kannya Strategi Kebudayaan oleh Presiden Joko Widodo se­jak 2018. Jika RIPK selesai dan diadopsi ke dalam rencana pem­bangunan, akan ada lebih ban­yak kebijakan pemerintah dan alokasi anggaran yang berpihak pada pemajuan kebudayaan.

“Tentu saja terbitnya PP ini tidak menjamin pemajuan kebu­dayaan akan diterapkan dengan baik,” kata Oming Putri, Koordi­nator Jejaring Koalisi Seni.

“Upaya advokasi justru perlu terus dilakukan pegiat seni bu­daya untuk menekan pemer­intah agar segera menjalankan seluruh kewajibannya,” tutur dia.

Daftar “tagihan” ini kata dia, ter­entang mulai dari pembentukan SPKT, pengesahan Strategi Ke­budayaan, penyusunan RIPK, penetapan Peraturan Menteri, hingga pembentukan Dana Per­walian Kebudayaan.

Jika pemerintah menjalankan kewajibannya, maka potensi In­donesia sebagai negara adidaya budaya seperti yang dinyatakan UNESCO akan segera terwu­jud. Dampaknya, kesejahteraan masyarakat pun ikut meningkat.

Upaya Koalisi Seni dalam mengadvokasi penyusunan peraturan pelaksanaan Undang­undang (UU) tentang Pema­juan Kebudayaan telah berbuah manis dengan terbitnya PP tersebut. Namun PP Pelaksan­aan UU Pemajuan Kebudayaan terbit dua tahun melebihi teng­gat waktu yang seharusnya. UU Pemajuan Kebudayaan menga­tur bahwa seluruh peraturan tu­runan harus terbit paling lambat dua tahun sejak UU Pemajuan Kebudayaan diundangkan pada 29 Mei 2017.

Walaupun terlambat, PP Pelak­sanaan UU Pemajuan Kebu­dayaan dinilai membawa angin segar bagi pelaku seni budaya di Indonesia, sebab memperkuat upaya pemajuan kebudayaan. PP Pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan terdiri dari 101 Pasal, terbagi dalam 10 Bab yang mengatur mulai dari pe­nyusunan Rencana Induk Pema­juan Kebudayaan, pembentukan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, hingga tata cara pem­berian insentif dan fasilitas bagi masyarakat yang terlibat aktif dalam pemajuan kebudayaan.

PP ini melengkapi peraturan turunan UU Pemajuan Kebu­dayaan lain yang telah terbit se­

belumnya di tahun 2018, yaitu Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Ke­budayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan.

Berdasarkan hasil analisis Koalisi Seni, terdapat tiga poin utama terkait PP Pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan yang patut diketahui seluruh pegiat seni budaya.

Pertama, PP Pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan merupa­kan gabungan dari 16 PP yang diamanatkan oleh UU Pemajuan Kebudayaan, meliputi:

1. Ketentuan lebih lanjut men­genai Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (Pasal 14 (4) UUPK)

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu (Pasal 15 (7) UUPK)

3. Ketentuan lebih lanjut men­genai fasilitas Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan (Pasal 18 ayat (3) UUPK)

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan (Pasal 21 UUPK)

5. Ketentuan lebih lanjut

mengenai pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan (Pasal 23 UUPK)

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan Ob­jek Pemajuan Kebudayaan (Pasal 25 UUPK)

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelamatan Ob­jek Pemajuan Kebudayaan (Pasal 27 UUPK). l

Pembajakan Buku di E-Commerce Akan Segera Ditindak

Taman Impian Jaya Ancol Bersiap Buka Kembali

Hadirkan Satire Lewat Sentuhan Budaya

JAKARTA - Heri Dono meru­pakan seorang pelukis, yang setiap karyanya tidak luput dari sentuhan budaya Jawa dalam setiap karya seninya.

Dengan kekagumannya ke pada Affandi dan Sudjana Kerton yang juga merupakan maestro di industri seni lukis. Heri juga sangat terinspirasi dengan figur- figur yang diki­sahkan dalam cerita wayang kulit, olehnya kebijakan atau situasi saat ini masih sangat rel­evan dan aman bila digambar­kan lewat sebuah karya seni.

“Karya­karya yang diek­splorasi tak hanya untuk kepentingan seniman. Mel­ainkan harus berdampak so­sial,” ujar Heri Dono dilansir dari Antara, Kamis (9/9/2021).

Di tengah kesesakan akibat pandemi COVID­19 pun, Heri tetap berkarya menghasilkan karya yang tidak hanya dari sisi pandemi, namun juga me­nyentuh kondisi kebudayaan sosial hingga potret flora fau­na saat ini di Tanah Air.

Karyanya itu dipamerkan dalam pameran tunggal berta­juk “2020 PAN­Asian Perspec­tive” yang hadir di Galeri Seni Srisanti Syndicate. Terbaru Ia menggelar pameran tunggal edisi COVID­19 berkolaborasi dengan Galeri Tirtodipuran Link bernama “Kala Kali In­cognito” selama tiga bulan lamanya mulai akhir 2020 hingga awal 2021.

Dalam pameran “Kala Kali Incognito” ia ingin menggam­barkan sebuah pertempuran di tengah kebutaan tanpa adanya harapan melawan roda waktu. Semua tokoh rakyat biasa divisualisasikannya sebagai boneka atau wayang.

Kita mengenal Kala, yaitu dewa dalam mitologi Jawa yang ingin menelan bulan dan perlahan membawa bumi dalam kegelapan.

Bulan yang ingin ditelan Kala itu diibaratkan sebagai waktu oleh Heri Dono.

Peraih penghargaan dari UNESCO untuk Prize for the International Art Biennial, Shanghai, Tiongkok pada tahun 2000 itu ingin meny­ampaikan kondisi dewasa ini bahwa segala sesuatu dalam hidup merupakan paradoks.

Tokoh­ tokoh dalam lukisan “Kala Kali Incognito” berada di tengah kebutaan dan merupa­kan pejuang semu atau pahla­wan palsu. Ada juga karyanya yang bertajuk “Corona as a Puppet” yang menampilkan dua wayang robotik penguasa seolah bermain dengan bone­ka yang tertali bernama virus corona di tangan mereka.

Satu wayang ditokohkan se­bagai ahli politik serta konspirasi pemilik banyak mata, sementara satunya lagi merupakan Jendral yang menjadi boneka yang ahli tampil di layar kaca.

Satire unik lainnya juga di­munculkan dalam karya yang berjudul “Three Wise Monkeys Find the Vaccine”, “The Stage of Trade World War”, dan “Bat­tle of the Invisible Enemy”.

Tampil beda dari “pop art”Heri Dono tak ingin kar­

yanya sekadar menghibur namun juga bisa mem­bawa dampak yang baik, tentu visinya itu tidak mu­dah karena harus mem­bawa seni rupa Indo­nesia to the n e x t lev­el.

Ia tak mau melukis han­ya sekadar untuk ajang pamer teknik belaka, tapi juga ingin menghidupkan keberagaman seni lukis yang tentunya tak senada dengan arus utama saat ini yaitu pop art.

Lewat karya­karya in­stalasinya, sang seniman memberikan bahan per­enungan kepada penikmat karyanya sehingga mereka bisa mendapatkan rhema dan bisa menjadi bijak se­bagai insan manusia. Maka tak perlu heran ketika Ia memiliki nama yang harum di kancah internasional, ia membawa seni lukis Indo­nesia masuk ke dalam fes­tival mancanegara.

Sebut saja pada 1987 secara perdana Ia me­nampilkan karyanya “Sand­iwa” di Culturan Center of the Philippines di Manila, lalu sepak terjangnya di pa­meran “Three Indonesian Artists” yang berlangsung di Belanda. l

JAKARTA - Berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1072 Tahun 2021 ten­tang PPKM Level 3 yang ditan­datangani oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 6 September 2021, Taman Im­pian Jaya Ancol merupakan salah satu dari 20 destinasi wisata yang direkomendasikan beroperasi kembali dalam uji coba pembukaan kawasan re­kreasi.

Melihat hal tersebut, Manaje­men Taman Impian Jaya Ancol melakukan berbagai persiapan mulai dari peningkatan protokol kesehatan berbasis CHSE (Cleanliness, Health, Safety, dan Environment) dari Kemen­

terian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kementerian Parekraf), hingga penggunaan aplikasi peduli lindungi.

Nantinya pengunjung yang akan melakukan rekreasi ke Ta­man Impian Jaya Ancol wajib melengkapi dirinya dengan ap­likasi Peduli Lindungi. Aplikasi ini berfungsi sebagai proses screening awal untuk menera­pkan 3 T (testing, tracing, treat­ment). Adapun pengunjung yang diperbolehkan masuk kawasan Ancol adalah yang berusia di atas 12 tahun dan wajib sudah di­vaksinasi minimal dosis pertama

“Taman Impian Jaya Ancol sebagai salah satu dari 20 des­tinasi wisata yang mendapatkan

rekomendasi dibuka kembali dalam uji coba tahap pertama. Kami menyambut baik keputu­san tersebut dan sambil men­unggu keputusan beroperasi kembali, kami terus melakukan komunikasi serta koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI), Kementerian Parekraf Republik Indonesia dan Dinas Parekraf Provinsi DKI Jakarta agar saat dibukanya kembali kawasan re­kreasi Ancol sudah siap secara standarisasi CHSE dan berbasis aplikasi Peduli Lindungi” ungkap Teuku Sahir Syahali, Direktur Utama PT Taman Impian Jaya Ancol, Kamis (9/9/2021)

Untuk melakukan penga­wasan dan pemantauan secara konsisten selama beroperas­inya kawasan rekreasi Ancol, pihaknya juga akan menurunk­an petugas yang bertindak se­bagai satgas yang berpatroli di kawasan Ancol.

Dipastikan bahwa seluruh unit rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seperti Dunia Fan­tasi, Ocean Dream Samudra, Sea World Ancol dan Allianz Ecopark sudah dilengkapi den­gan sertifikat CHSE, termasuk sejumlah restoran yang ada di dalamnya. Seluruh karyawan dan petugas di Taman Impian Jaya Ancol juga sudah 100 persen divaksin. l

JAKARTA - Saat ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tengah menyusun Pera­turan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan karya literasi/buku yang mengatur tentang pembayaran royalti atas pe­manfaatan buku/karya literasi untuk kepentingan komersial, dan antisipasi bentuk­bentuk pelanggarannya.

Direktur Hak Cipta dan De­sain Industri, Syarifuddin, men­gatakan bahwa perkemban­gan teknologi informasi begitu pesat, sehingga bentuk­bentuk pelanggaran hak cipta akan se­makin berkembang.

“Oleh karena itu DJKI akan selalu merespon perubahan­perubahan tersebut dengan melakukan revisi­revisi peraturan yang ada maupun pembuatan peraturan­peraturan baru yang dapat mengantisipasi pelang­garan­­pelanggaran hak cipta khususnya di e­commerce,” ujar Syarifuddin, dikutip Info Indone­sia, Kamis (9/8/2021).

Menurutnya dengan peratu­ran yang memadai, tidak seka­dar menghargai dan mengakui eksistensi para pencipta dan

kreator, namun juga melind­ungi hak­hak ekonomi mereka. Penghargaan atas karya kreatif dan pelindungan hak ekonomi juga akan mendorong lahirnya karya dan kreativitas baru yang puncaknya menjadi kreativitas makro yang cerdas dan unggul.

Dalam penanggulangan pem­bajakan bukum DJKI bekerja sama dengan kementerian/Lem­baga terkait antara lain seperti Kementerian Komunikasi dan In­formatika (Kominfo), Kementeri­an Perdagangan, Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan lainnya.

Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan berkaitan dengan pembajakan buku digi­tal. Menurut Syarifuddin, pasal 55 Undang­Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa setiap orang yang mengetahui pelang­garan hak cipta dan/atau hak terkait melalui sistem elektronik atau di internet untuk penggu­naan secara komersial dapat melaporkan kepada DJKI.

Setelah DJKI melakukan veri­fikasi laporan tersebut dan apa­bila ditemukan bukti­bukti yang cukup adanya pelanggaran hak

cipta, maka DJKI memberikan surat rekomendasi kepada Kominfo untuk menutup seba­gian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta dalam sis­tem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.

Ada pun sejauh ini, DJKI mencatat telah menutup dan memblokir 800 situs website yang melakukan pelanggaran hak cipta sejak 2015. Bebera­pa di antaranya terkait dengan pelanggaran hak cipta di bi­dang buku. l

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Syarifuddin

Manajer Advokasi Koalisi Seni, Hafez Gumay

Heri Dono

langgar etika Relawan LaporCovid-19,

Amanda Tan, menilai, wa-cana vaksin dosis ketiga berbayar berpotensi menim-bulkan ketimpangan sosial di masyarakat. Hanya orang-orang berduit yang nantinya menikmati vaksin dosis keti-ga.

Selain itu, vaksinasi gra-tis belum mencapai target. Sampai pukul 18.00 WIB kemarin, menurut data Ke-menkes, vaksinasi dosis pertama baru menjangkau 70.855.762 penduduk. Do-sis kedua baru diterima 40.611.709 penduduk. Saat ini vaksinasi dosis ketiga se-harusnya cuma disuntikkan ke tenaga kesehatan, yang baru mencapai 51,10 persen dari total target.

Masih rendahnya capa-

ian vaksin fosis pertama dan kedua disebabkan beberapa faktor, salah satunya adalah proses pendistribusian yang belum menjangkau daerah atau tidak merata.

“Vaksin dosis kedua saja susah, ini mau gembar-gembor vaksin dosis ketiga berbayar. Jadi ini sangat melanggar etika moral,” kata Amanda kepada Info Indone-sia, Kamis (9/9/2021).

Berkaitan itulah koalisi masyarakat sipil, yang ter-diri dari beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM), akan bergerak demi keadilan sosial. Koalisi masyarakat sipil sudah membuat soma-si atas ketidakadilan akses vaksin dan munculnya wa-cana vaksin dosis ketiga ber-bayar.

Sayangnya hingga kini

LaporCovid-19 bersama se-jumlah LSM lain kesulitan mencari orang yang berse-dia menjadi penggugat.

“Karena yang kita akan gugat adalah negara, tidak

semua orang mau meng-gugat. Kami sedang mel-akukam proses somasi dan akan terus kami lanjutkan bagaimanapun keadaan-nya,” terangnya.

Dia berharap pemerintah harus lebih fokus pada target capaian vaksin dosis perta-ma dan kedua daripada men-canangkan skenario vaksin dosis ketiga berbayar.

sampai Akhir 2022Ahli epidemiologi dari Cen-

tre for Environmental and Population Health Griffith University Australia, Dicky Budiman, juga menentang wacana vaksinasi dosis keti-ga berbayar. Dia beralasan Indonesia masih dalam fase pandemi.

Ia memprediksi fase pan-demi di Indonesia masih akan berlangsung hingga jelang akhir 2022. Dengan begitu, pemerintah wajib me-mastikan program vaksinasi bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali dengan prinsip uni-versal.

“Artinya, vaksin harus gratis dan menyeluruh. Dua strategi ini yang harus dilaku-kan pemerintah,” kata Dicky.

Bila pemerintah kesulitan anggaran atau biaya dalam menyelenggarakan vaksin gratis, masih ada jalan keluar alternatif yang bisa diambil. Misalnya, dengan menggan-deng pihak swasta dibalut regulasi yang ajek.

Lalu, pemerintah harus memiliki strategi komuni-kasi yang membangun ke-waspadaan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat untuk mau menjalankan vaksinasi.

“Kalau dua hal di atas tidak dijalankan, maka potensi ke-

berhasilan dari vaksinasi itu malah menjauh, bukan mendekat. Ini yang harus disadari oleh semua pihak. Tapi prinsipnya kepada publik, vaksin harus gratis,” tegasnya.

Sependapat dengan Dicky, pakar kebijakan publik, Tru-bus Rahardiansyah, menilai vaksin COVID-19 dosis bera-papun seharusnya gratis.

Ia beracuan pada Kepu-tusan Presiden (Keppres) Nomor 11/2020 tentang Pen-etapan Kedaruratan Keseha-tan Masyarakat COVID-19 dan Keppres Nomor 12/2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COV-ID-19 Sebagai Bencana Na-sional.

“Apalagi kan cakupan vak-sinasi kita belum memenuhi target, masih jauh. Kalau nanti vaksin dosis ketiga ber-bayar, malah jadi kebijakan yang kontraproduktif,” kata Trubus.

Pada intinya, pemerintah tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya sendiri. Jika terda-pat vaksin berbayar di masa pandemi, itu sama saja ne-gara sedang berbisnis vaksin dengan rakyatnya sendiri.

“Apapun alasannya, tidak boleh pemerintah mem-buat kebijakan bahwa vak-sin booster itu harus bayar,” ucapnya. l

Dosis Kedua Aja Masih Susah, Sudah Mau Jualan.................................................................................................................................................................................................................................Hal 1

11Jumat 10 September 2021

INFOSAMbUNGAN

Perbedaan Kita Harus Disyukuri .......................Hal 1

Namun, negara tersebut terus berada dalam pusaran konflik berkepanjangan.

“Kedua, untuk bisa mema-hami bagaimana hidup dalam perbedaan, harus membiasa-kan diri untuk hidup bersama dengan orang-orang yang ber-beda,” ujarnya.

Sejak awal 2020, kata dia, seluruh negara di dunia dilan-da pandemi COVID-19 yang memaksa masyarakat untuk tidak berkegiatan di luar se-hingga membuat mereka bak hidup di dua alam, yaitu daring (online) dan luring (offline).

Ia mengemukakan bahwa kecanggihan teknologi infor-masi telah memanjakan peng-gunanya untuk memilih hidup di ruang-ruang yang mereka sukai saja, yang justru menjadi homo-gen yang membuat masyarakat menjadi sensitif dan sukar me-nerima perbedaan karena larut dalam pergaulan yang homogen di ruang digital.

Selanjutnya, ketiga ada-lah belajar terus untuk men-genal dan saling menerima perbedaan itu. Ketika sudah bertemu dengan orang yang berbeda tetapi tidak berusaha memahami orang yang ber-beda tersebut, menurut Devie , keharmonisan sulit tercapai.

Untuk memahami per-bedaan tersebut, lanjut dia, tidak cukup hanya mela-lui teori semata, tetapi perlu dipraktikkan salah satunya dengan membiasakan diri bertemu, berinteraksi, dan berada dalam lingkungan dengan orang-orang yang berbeda-beda, baik dari segi agama, suku, ras, maupun pekerjaan, sehingga akan memiliki pengalaman untuk mengenali dan memahami in-dahnya perbedaan.

“Jadi, tahapannya ialah 4P agar masyarakat bisa toleran dengan perbedaan. Pertama, tidak cukup hanya lewat peng-etahuan, tetapi juga harus punya pengalaman sehingga punya pemahaman. Ujungnya adalah P yang terakhir, memi-liki penerimaan terhadap per-bedaan yang ada,” ujarnya.

Terkait dengan praktik intoler-ansi yang kian hari menjamur di tengah masyarakat, Devie ber-pendapat bahwa motif dan justi-

fikasi terkait dengan munculnya praktik intoleransi sendiri karena sifat manusia yang cenderung mencari kenyamanan.

Devie menyebut hal terse-but didapatkan ketika berada di tengah lingkungan dan masyarakat yang memiliki per-samaan.

“Manusia itu pada dasarnya akan mencari kenyamanan. Memang akan menjadi lebih nyaman kalau kemudian han-ya berbicara, bersama, den-gan berdekatan dengan orang yang menurutnya sama. Akan tetapi, hal itu tidak akan mem-bangun peradaban di antara sesama manusia karena Tu-han yang menciptakan adanya perbedaan itu,” kata Devie.

Direktur Kemahasiswaan UI ini pun menambahkan bahwa kenyamanan tersebut bukanlah berarti keamanan untuk peradaban, karena hal tersebut cenderung mem-buat seseorang lari dari ke-manusiaan dan menolak rahmat yang Tuhan berikan melalui penciptaan manusia yang berbeda-beda dari fisik, wilayah, kemampuan, dan lainnya.

Untuk itulah, Devie pun menyarankan langkah strat-egis yang bisa dilakukan oleh para tokoh masyarakat dan pemuka agama agar bisa bersama-sama mengikis in-toleransi di negeri ini demi mewujudkan Indonesia yang harmoni.

“Para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pe-muda harus menjadi teladan. Apa sih maksudnya teladan di sini? Mempraktikkan lelaku toleransi agar masyarakat dapat langsung menirunya, dan pelan–pelan merasakan manfaat dari damainya per-bedaan,” ucapnya.

Untuk itu, Devia mengatakan kunci dari kemajuan bangsa ialah kemampuan untuk ber-damai dengan realitas sosial dan bersyukur telah dianuger-ahi surga perbedaan, yang akan menjadi kunci memimpin peradaban dunia.

“Tolerasi secara sederhana ialah berupaya memperlaku-kan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain,” kata Devie.l

Ahli epidemiologi dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University Australia, Dicky Budiman

Nggak Semua Penjahat Mesti Masuk Bui ..................................................................................................................................................Hal 1Sebagai contoh, orang yang

terpaksa mencuri untuk kebu-tuhan makan dan minum atau memenuhi kebutuhan sehari-hari lainnya, bisa diterapkan pidana alternatif, misalnya pi-dana sanksi sosial.

Contoh lain, kata dia, orang yang tanpa sengaja atau akibat kelalaiannya mengakibatkan suatu permasalahan hukum, maka penegak hukum bisa menerapkan pidana alternatif.

Oleh karena itu, sebelum pi-dana alternatif diterapkan, maka harus ada klasifikasi yang jelas untuk menentukan kejahatan apa saja yang bisa diselesaikan melalui pidana alternatif.

“Tidak semua kejahatan, apalagi kejahatan luar biasa, sama sekali tidak cocok ditera-pkan dengan pidana alternatif,” sambungnya.

Pakar hukum dari Universitas Borobudur Jakarta, Faisal San-tiago, juga berpendapat yang sama. Dia memandang pemer-intah perlu menyegerakan revisi KUHP untuk mengakomodasi hukuman pidana alternatif.

“Perlu memasukkan huku-man pidana alternatif supaya kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan tidak terjadi lagi,” kata Faisal, kemarin.

Faisal mengatakan, KUHP yang masih berlaku hingga sekarang, merupakan pen-inggalan zaman Belanda dan sudah tidak relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Penting bagi Indonesia me-miliki KUHP terbaru guna

mengatasi permasalahan yang muncul sesuai dengan perkembangan zaman.

Dia bilang, tingginya angka kematian korban kebakaran Lapas Kelas I Tangerang diaki-batkan oleh kelebihan kapasi-tas lapas. Idealnya, sembilan kamar hanya diisi sekitar 40 narapidana. Akan tetapi, sem-bilan kamar di Blok C2 dihuni oleh 122 narapidana.

Secara keseluruhan, Lapas Kelas I Tangerang menam-pung 2.072 warga binaan pemasyarakatan. Padahal, kapasitas lapas ini hanya me-nampung 600 orang.

Kelebihan kapasitas, kata Faisal, memengaruhi tingkat keamanan dan kenyamanan warga binaan pemasyarakatan.

Selain itu, kelebihan kapasi-tas yang tidak selaras dengan jumlah petugas, juga akan memengaruhi kesigapan dan kecepatan kinerja petugas, khususnya dalam mengatasi permasalahan, seperti keba-karan yang terjadi di Lapas Kelas I Tangerang, Rabu (8/9/2021).

“Walaupun mereka adalah terpidana yang sudah dihu-kum, bukan berarti hak mereka sebagai manusia dapat diabai-kan,” tegasnya.

Faisal mengatakan, kel-ebihan kapasitas tidak hanya di Lapas Kelas I Tangerang, tetapi juga di lapas lainnya di Tanah Air seiring dengan pen-ingkatan pelaku kriminal. Akan tetapi, hal tersebut tidak dapat

untuk melakukan justifikasi terhadap keadaan lapas yang memprihatinkan.

Oleh karena itu, untuk tin-dak pidana ringan, misalnya pidana dengan hukuman di bawah satu tahun, sebaiknya hukuman pidana alternatif, seperti melakukan kerja sosial. Definisi kerja sosial bisa diru-muskan dalam penyusunan dan pembahasan RUU KUHP.

“Nanti juga bisa diumumkan (tindak pidananya) kepada masyarakat. Hukuman sosial itu lebih kejam,” kata Faisal.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sah-roni, mendukung revisi UU 35/2009 tentang Narkotika, khususnya terkait aturan reha-bilitasi bagi narapidana peng-guna narkoba.

“Saya sangat setuju apabila UU Narkotika direvisi. Penjara bukan satu-satunya solusi hu-kuman, apalagi bagi pencandu narkoba. Lebih baik mereka direhab saja agar bisa kembali ke masyarakat secara layak,” kata Sahroni dalam keteran-gannya di Jakarta, kemarin.

Hal itu dikatakannya terkait pernyataan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, yang mendorong revisi UU Narkotika untuk menyelesaikan persoalan kelebihan kapasitas di berbagai LP di Indonesia.

Pasalnya, dalam kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang, 40 dari 41 korban yang meregang nyawa di dalam sel Blok C2 adalah narapidana kasus

narkotika.Sahroni menyambut baik

keinginan Yasonna Laoly. Dia mengaku sudah lama men-dorong agar narapidana peng-guna narkoba direhabilitasi bu-kan dipenjara.

Ia menilai, langkah revisi UU Narkotika bisa jadi salah satu solusi jangka panjang dalam upaya menekan jumlah narapi-dana di LP, yang saat ini men-galami kelebihan kapasitas.

“Pada dasarnya saya setuju, narapidana narkoba sebaiknya direhabilitasi saja, tidak perlu dipenjara. Karena penjara yang penuh tidak hanya terjadi di satu saja, tapi juga banyak penjara di Indonesia,” ujarnya.

Politisi Partai NasDem itu menjelaskan, persoalan pen-jara yang kelebihan kapasitas merupakan masalah yang se-lalu menjadi pembahasan di Komisi III DPR. Ia menegaskan persoalan itu harus segera dicari jalan keluarnya. Salah satunya dengan mendorong revisi UU Narkotika, khususnya terkait atu-ran rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba.

Sebelumnya, persoalan kel-ebihan kapasitas ini juga diu-sulkan Kemenkumham dalam revisi KUHP. Wakil Menteri Hu-kum dan HAM (Wamenkum-ham), Edward Omar Syarief Hiariej, mengungkapkan, revisi KUHP perlu dilakukan untuk menjamin kepastian hukum serta menjadikan KUHP di Tanah Air semakin berorientasi pada hukum pidana modern.

Eddy mengatakan, RKUHP perlu dilakukan untuk menga-tasi persoalan overkapasitas dalam lapas. Sebab, dalam RKUHP akan memuat alter-natif pidana lain selain huku-man pidana penjara, yakni pi-dana denda, pengawasan, dan kerja sosial.

“Karena meskipun pidana penjara itu adalah masih mas-uk pidana pokok, tapi dia bu-kan lagi primadona, dia bukan lagi utama, ada pidana denda, ada pidana pengawasan, ada pidana kerja sosial,” ujar dia.

Eddy bereharap kehad-iran KUHP baru akan men-gurangi stigma narapidana sebagai orang tercela dalam masyarakat. Kemudian, Eddy menyebut KUHP baru juga di-maksudkan untuk mencegah disparitas pidana yang bersifat sektoral pada undang-undang di luar KUHP.

Oleh karena itu, ia berharap RKUHP baru yang nantinya akan diserahkan ke DPR da-pat disahkan di akhir tahun ini. “Ini adalah urgensi mengapa RKUHP harus segera disah-kan paling tidak Desember 2021. Jadi kita harap begitu nanti ada perubahan prolge-nas pada Juli, maka ini diso-sialisasikan,” ujar dia.

“Kita berharap Juli sampai September, jadi kita punya wak-tu 3 bulan terima masukan, kita formulasikan kembali, sekitar Oktober atau November ada pembahasan kemudian itu bisa disahkan,” imbuh Eddy. l

Sementara itu, pada 2020 bea keluar hanya sebe-sar Rp4,28 triliun didorong oleh harga CPO yang berk-isar USD700-800 per metrik ton. Pada 2022 mendatang, Askolani memperkirakan har-ga CPO akan turun kembali.

“Dan dari review kami di 2022 harga CPO akan kem-bal normal sehingga kami mengestimasi bahwa harga CPO akan berkisar USD600-800 per metrik ton di 2022. Dari sini kemudian kami mengesti-masi total bea keluar kembali ke Rp4,9 triliun,” terangnya.

Pengusaha Rokok ResahPresiden Direktur PT Han-

jaya Mandala Sampoerna Tbk, (HMSP) Mindaugas Trumpaitis menilai, penetapan kebijakan cukai pada 2022 akan sangat krusial bagi keberlangsun-gan usaha, dan penyerapan tenaga kerja di industri hasil tembakau (IHT). Pasalnya ujar dia, saat ini masih relatif rentan akibat pandemi COVID-19.

Menurut Mindaugas, pan-demi berdampak kurang baik terhadap IHT yang mewakili sekitar empat persen dari to-tal penyerapan tenaga kerja nasional. Dampak negatif dari pandemi tersebut diperparah oleh imbas kenaikan cukai

hingga dua digit dalam dua ta-hun terakhir.

“Kinerja IHT di tahun 2021, setelah mengalami penurunan hampir 10 persen pada tahun 2020, masih sangat dipen-garuhi oleh dampak negatif pandemi COVID-19. Oleh kare-na itu, pemerintah perlu mem-pertimbangkan kembali secara hati-hati rencana kenaikan tarif cukai 2022 untuk mendukung pemulihan IHT dari krisis se-hingga turut berperan dalam pemulihan ekonomi nasional serta penyerapan tenaga ker-ja,” ujar Mindaugas.

Melalui penerapan berbagai strategi yang konkret, lanjut Mindaugas, kinerja Sampo-erna pada semester I-2021 mengalami kenaikan penjua-lan bersih sebesar 6,5 persen menjadi Rp47,6 triliun. Meski-pun demikian, dengan adanya kenaikan cukai secara signifi-kan, laba kotor perusahaan pada periode yang sama men-galami penurunan sebesar 9,3 persen dibandingkan semester I-2020. Hal itu menyebabkan perolehan laba bersih perusa-haan mengalami penurunan sebesar 15,4 persen menjadi Rp4,1 triliun pada semester I 2021.

“Penurunan mobilitas dan ekonomi masyarakat yang

cenderung negatif, secara kes-eluruhan berdampak langsung pada kondisi finansial perusa-haan dan kontribusi pajak. Ter-lepas dari berbagai tantangan yang ada, Sampoerna terus berupaya menjaga stabilitas bisnis dengan terus berkomit-men memperkuat inovasi dan strategi investasi, termasuk pada portofolio Sigaret Kretek Tangan atau SKT,” kata Mind-augas.

Demi memastikan kesinam-bungan segmen SKT yang padat karya, Mindaugas ber-harap pemerintah tidak me-naikkan tarif cukai dan Harga Jual Eceran (HJE) segmen tersebut pada 2022. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong daya saing SKT terhadap rokok mesin.

Selain padat karya, segmen SKT juga didominasi tenaga kerja perempuan yang sangat rentan ketika industri tertekan. Oleh karenanya, kebijakan perlindungan segmen SKT sangat penting untuk diperta-hankan tahun depan.

“Sampoerna sangat men-gapresiasi keputusan pemerin-tah untuk tidak menaikkan tarif cukai SKT pada 2021. Hal ini membuat Sampoerna mampu menambah kapasitas produksi SKT melalui mitra produksi

sigaret kami dengan menyerap lebih dari 6.000 orang tenaga kerja tambahan. Kami percaya, serapan tenaga kerja dan per-lindungan terhadap segmen padat karya SKT ini sejalan dengan prioritas pemerintah,” ujar Mindaugas.

Di saat yang bersamaan, Mindaugas menambahkan rencana kenaikan target pen-erimaan negara dari cukai sebesar 11,9 persen tahun depan, merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk me-mulihkan ekonomi nasional. Namun, ia menilai rencana itu perlu dilengkapi oleh arah ke-bijakan yang tidak hanya mem-bebankan cukai kepada IHT.

“Selain itu, pemerintah perlu melanjutkan reformasi kebija-kan struktur cukai untuk men-ingkatkan produktivitas dari ke-naikan pajak yang mengalami penurunan signifikan diband-ingkan beberapa tahun bela-kangan, terutama untuk cukai rokok buatan mesin,” kata Min-daugas.

Dalam tiga tahun terakhir tel-ah terjadi akselerasi downtrad-ing, dimana perokok dewasa beralih ke produk dengan cu-kai dan harga lebih murah. Hal itu menyebabkan kinerja pang-sa pasar Sampoerna pada semester I 2021 mengalami

penurunan sebesar 1,3 persen basis poin menjadi 28 persen. Namun demikian, Sampoerna A, produk utama perusahaan, serta portofolio SKT mencat-atkan kenaikan pangsa pasar sebesar 0,5 persen menjadi 12,5 persen dan 0,3 persen menjadi 7 persen pada semes-ter I 2021.

Akselerasi downtrading di-dorong oleh selisih tarif cukai rokok mesin Golongan 1 dan Golongan 2 yang semakin membesar, hingga mencapai sekitar 40 persen terhadap tarif cukai terendah pada Golongan 2. Kondisi itu menyebabkan pe-nurunan penjualan di pabrikan Golongan 1 yang membayar tarif cukai tertinggi, sehingga secara otomatis mengakibat-kan penerimaan negara dari cukai menjadi tidak optimal.

“Pemerintah dapat mengop-timalkan penerimaan cukai dan mengatasi akselerasi tren downtrading pada rokok mesin antara lain dengan cara mem-perkecil selisih tarif cukai rokok mesin Golongan 1 dan Golon-gan 2, serta melanjutkan ren-cana penggabungan batasan produksi untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) seperti awalnya akan diterapkan pada tahun 2019,” ujar Mindaugas. l

Pengusaha Rokok Cemas................................................................................................................................................................................Hal 1

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia, Prasetio mengata-kan, pada 6 September 2021, perseroan menerima meneri-ma informasi bahwa LCIA tel-ah menjatuhkan putusan arbi-trase pada kasus gugatan dari Lessor Helice dan Atterisage (Goshawk) terhadap Garuda Indonesia, terkait pembayaran uang sewa (rent) pesawat.

“LCIA menjatuhkan putusan arbitrase yang pada intinya perseoran diwajibkan untuk melakukan pembayaran rent atas sewa pesawat dan ke-wajiban-kewajiban berdasar-kan perjanjian sewa pesawat, pembayaran bunga keterlam-batan, serta pembayaran biaya perkara penggugat,” jelasnya dalam keterbukaan informasi BEI, Kamis (9/9/2021).

Terhadap putusan tersebut, kata Prasetio, perseroan se-dang berkoordinasi dengan kuasa hukum (lawyer) yang menangani kasus ini, untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya yang dapat dilaku-

kan oleh perusahaan. Menu-rut Prasetio, adanya putusan LCIA tersebut hingga saat ini tidak berdampak langsung terhadap kegiatan operasional perseroan.

Ia memastikan bahwa se-luruh aspek kegiatan ope-rasional penerbangan akan tetap berlangsung dengan nor-mal. “Perseroan berkomitmen untuk senantiasa mengopti-malkan ketersediaan layanan penerbangan yang aman dan nyaman, untuk memenuhi ke-butuhan mobilitas masyarakat maupun pengangkutan kargo bagi sektor perekonomian na-sional,” ungkap dia.

Maskapai pelat merah ini memang diketahui beberapa kali telah menerima gugatan hukum dari beberapa lessor sejak tahun lalu, karena dinilai belum sepenuhnya menjalani kewajibannya atau dugaan wanprestasi. Salah satunya adalah gugatan dari Helice Leasing S.A.S yang berisi per-mohonan sita jaminan atas dana milik Garuda Indonesia

yang ada di rekening Belanda. Pengadilan pun mengabulkan gugatan itu pada Maret 2020.

Kemudian pada Mei 2020, Helice kembali mengajukan gugatan terhadap Garuda In-donesia melalui pengadilan Perancis, yang juga menga-bulkan permohonan sita ja-minan atas rekening Garuda

Indonesia di Perancis. Tidak hanya itu, Garuda Indone-sia juga sempat digugat oleh Aercap di Pengadilan London terkait wanprestasi.

Kendati demikian, di samp-ing adanya sejumlah gugatan hukum, saat ini perseroan tengah berupaya untuk me-nyelesaikan persoalan dengan sejumlah lessor melalui nego-

siasi kontrak sewa pesawat. Adapun Garuda Indonesia me-miliki perjanjian sewa pesawat dengan 31 lessor.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra menyatakan, pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan kuasa hukum yang menangani kasus itu. Untuk mempertim-

bangkan langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh pe-rusahaan. “Jadi masih dipela-jari putusannya oleh tim legal kami,” kata Irfan.

Kementerian BUMN me-minta kepada manajemen Garuda Indonesia, untuk berbenah dan mempelajari langkah yang perlu dilakukan, usai dinyatakan kalah dalam

gugatan di LCIA. “Kita sedang minta Garuda untuk mempela-jari lebih lanjut kasus tersebut dan apa langkah-langkah yang bisa dilakukan,” kata Staf Khu-sus Menteri BUMN, Arya Si-nulingga dalam keterangannya kemarin.

Arya mengatakan, Kemen-terian BUMN juga meminta pe-

rusahaan memetakan dampak dari gugatan tersebut kepada operasional perusahaan. “Dan yang pasti kami juga tanya apa ini mempengaruhi operasional, sama sekali nggak mempen-garuhi operasional Garuda, jadi jalan terus dan kita minta mereka pelajari detail supaya tahu lang-kah terbaik nanti apa yang akan dilakukan,” ujar Arya. l

gaRuDa iNDoNeSia KaLaH Di PeNgaDiLaN aRBitRaSe

12Jumat 10 September 2021

INFO EKONOMI

“Kita sedang minta Garuda untuk mempelajari lebih lan-jut kasus tersebut dan apa langkah-langkah yang bisa dilakukan”

Staf Khusus Menteri BUMNArya sinulingga

JAKARTA - garuda indonesia dinyata-kan kalah dalam gugatan yang diajukan oleh perusahaan penyewaan pesawat, goshawk Aviation di pengadilan arbi-trase, london court of international Arbitration (lciA). Adapun hasil dari pengadilan, mengharuskan BumN pen-erbangan itu melunasi seluruh kewa-jibannya kepada lessor pesawat.

JAKARTA - Chief Economist PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Andry Asmoro mengatakan, kuatnya indikator makro ekonomi Indonesia akan menahan dampak perubahan kebi-jakan atau tapering off, Bank Sentral AS, The Fed sehingga tak akan separah tahun 2013.

“Indikator makro ekonomi Indonesia itu jauh berbeda dengan posisi 2013 lalu,” kata Andry dalam Macroeconomic Outlook 2021 Bank Mandiri di Jakarta, Kamis (9/9/2021).

Ia mencontohkan, dari segi inflasi saja pada 2013 menca-pai delapan persen. Sedangkan pada 2021, terjaga dalam

rentang dua persen sampai tiga persen.

Kemudian, defisit tran-saksi berjalan pada triwulan II-2021 hanya sebesar 0,8 persen dari Produk Domes-tik Bruto (PDB), jauh dari 2013 yang mencapai tiga persen PDB.

Andry menyebutkan, posisi cadangan devisa saat ini juga merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah, yaitu USD144,8 miliar per Agustus 2021. Berbeda dengan 2013 yang berada di bawah USD100 miliar, sehingga kuatnya cadangan devisa saat ini mampu me-nahan dampak tapering.

”Kami sudah melakukan simulasi, kalaupun ada modal as-ing keluar, kemungkinan dengan intervensi penuh dari Bank Indonesia, kita masih bisa kuat menjaga cadangan devisa di atas USD100 miliar,” ucap dia.

Di sisi lain, ia menjelaskan porsi kepemilikan asing terha-dap Surat Berharga Negara (SBN) pada saat ini hanya men-capai 23 persen, sementara di tahun 2013 adalah 32 persen.

Dengan demikian, jika modal asing keluar karena peru-bahan kebijakan Bank Sentral AS, terutama di pasar SBN, pasar keuangan tidak akan cepat goyah karena komposisi domestik sudah relatif lebih besar.

Andry pun memperkirakan The Fed kemungkinan baru akan menaikkan suku bunga acuan pada tahun 2023, den-gan begitu ekonomi Indonesia perlu segera pulih di tahun 2021 dan 2022.

“Karena ke depan tantangannya sudah berbeda lagi. Ini pun dengan asumsi tidak ada varian baru yang kemudian melemahkan lagi pertumbuhan ekonomi di global dan Indo-nesia,” jelasnya. l

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Peru-mahan Rakyat (PUPR) mela-lui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) mengungka-pkan, bank pelaksana menggencarkan terus penyaluran dana Fasili-tas Likuiditas Pem-biayaan Perumahan (FLPP).

Direktur Layanan PP-DPP, Christ Rob-ert Marbun men -ga-

takan bahwa, 15 bank ter-baik hasil evaluasi PPDPP

menyatakan, minggu ketiga Oktober,

target yang ditetapkan k e p a d a mereka

a k a n segera tereal-

isasi.“Bank

p e l a k -s a n a

tersebut optimis di minggu ketiga Oktober target sesuai kuota yang ditetapkan akan tercapai,” katanya dalam kete-rangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (9/9/2021).

Tercatat per Rabu (8/9/2021) dana FLPP telah tersalurkan sebanyak 134.022 unit senilai Rp14,638 triliun atau 85,09 persen dari target penyaluran yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan 10 bank pelaksana dengan penyaluran tertinggi FLPP dengan periode yang sama yaitu BTN sebanyak 72.155 unit, BTN Syariah sebanyak 15.564 unit, BNI sebanyak 13.897 unit.

Kemudian BRI sebanyak 7.962 unit, BJB sebanyak 4.345 unit, BSI sebanyak 3.941 unit, Mandiri sebanyak 1.775 unit, Bank Sumselbabel sebanyak 1.380 unit, Bank Kalbar se-banyak 1.206 unit dan Bank Sulselbar sebanyak 1.068.

Sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Peru-mahan Rakyat atau PUPR mengalokasikan dana Fasili-tas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2022 sebesar Rp28,2 triliun.

Dirjen Pembiayaan In-frastruktur dan Peruma-han Rakyat Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan bah-wa pada tahun 2022,

program ini masih terus berlanjut. Peme rintah akan mengalokasikan bantuan pembiayaan perumahan den-gan total sebesar Rp28,2 triliun untuk target sebesar 200.000 unit rumah subsidi

melalui dana FLPP.Menurut Herry, Pada tahun

2021, Pemerintah menga-lokasikan bantuan pembi-ayaan perumahan sebanyak 157.500 unit melalui FLPP. Selain itu juga Bantuan Pem-biayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebanyak 18.000 unit. Adapun realisas-inya hingga Agustus 2021, penyaluran FLPP sudah men-capai lebih dari 73 persen.

Sebagai informasi, capaian kinerja subsidi perumahan FLPP, Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan BP2BT selama enam tahun terakhir men-capai rata-rata 200.000 unit per tahun. Sedangkan untuk Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) mencapai kurang lebih 139.000 unit per tahun.l

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, op-timistis aksi penambahan modal perseroan melalui hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue, akan mampu menaikkan valu-asi saham perseroan ke depan.

“Dengan potensi pertumbu-han ekosistem ultramikro yang masih besar, tentu akan men-jadi pendorong positif bagi pertumbuhan bisnis BRI dan diharapkan akan berdampak pada kenaikan valuasi saham BRI ke depan,” kata Direktur Keuangan BRI, Viviana Dyah Ayu Retno dalam Public Ex-pose Live 2021 di Jakarta, Kamis (9/9/2021).

Oleh karena itu, lanjut Vivi-ana, perseroan berharap para investor dapat memanfaat-kan peluang tersebut, untuk berperan serta dalam pembentukan eko-sistem ultramik-ro, melalui par-tisipasi dalam rights issue BRI.

P a d a K a m i s m e r u -pakan r e -c o r d -i n g d a t e a t a u tang-g a l

terakhir, dari pendaftaran atas pemilikan saham dalam daf-tar pemegang saham perusa-haan yang berhak atas penja-tahan HMETD

“Excercise period akan dilaksanakan mulai minggu depan, 13-22 September 2021. Periode ini merupakan periode di mana pemegang saham yang memiliki HMETD yang tercatat pada record date tadi, dapat mengeksekusi HMETD tersebut. Dengan timeline ini, kami berharap proses ini dapat berakhir pada 29 September 2021,” ujar Vivi-ana.

BRI menawarkan seban-yak-banyaknya 28,213 miliar saham baru Seri B atas nama, dengan nilai nominal Rp50 per saham. Atau sebanyak-banyaknya 18,62 persen dari

modal ditempatkan dan disetor penuh

perseroan sete-lah penamba-han modal dengan hak m e m e s a n efek terle-bih dahulu

( P M H -METD) I.

H a r -g a pelak-sanaan

rights is-s u e

BBRI yakni Rp3.400 per lem-bar saham. Pemerintah akan melaksanakan seluruh haknya sesuai dengan porsi kepemi-likan sahamnya dalam BRI dengan cara penyetoran sa-ham dalam bentuk lain selain uang (inbreng) sesuai PP No. 73/2021.

Seluruh saham Seri B milik pemerintah dalam PT Pega-daian (Persero) dan PT Per-modalan Nasional Madani (Persero) atau PNM akan dialihkan kepada BRI melalui mekanisme inbreng.

Nilai total PMHMETD I yang telah memperhitungkan in-breng serta eksekusi hak pe-megang saham publik adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp95,92 triliun.

Dirinci dari total dana terse-but, nilai inbreng sebesar Rp54,77 triliun dan sisanya Rp41,15 triliun apabila selu-ruh pemegang saham publik mengeksekusi haknya sesuai porsi masing-masing.

Dana hasil dari aksi kor-porasi itu di antaranya akan dimanfaatkan oleh BRI untuk pembentukan holding BUMN ultramikro (UMI) bersama Pegadaian dan PNM.

“Dana hasil penawaran umum terbatas yang akan kami terima akan kami gu-nakan untuk dua hal. Yang pertama untuk pembentukan holding ultramikro itu sendiri melalui penyertaan saham dalam Pegadaian dan PNM sebagai konsekuensi dari inbreng yang dilakukan oleh pemerintah. Selebihnya, da-lam bentuk uang tunai akan kita gunakan sebagai modal kerja dalam rangka pengem-bangan ekosistem ultramikro serta bisnis mikro dan bisnis kecil,” kata Viviana.l

genjot Pembiayaan Perumahan

efek tapering off tak Separah 2013

Naikkan Valuasi Saham

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra.

Posisi cadangan devisa saat ini juga merupa-kan yang tert-

inggi sepanjang sejarah, yaitu USD144,8 mi-

liar per Agustus 2021.

Direktur Keuangan BRI, Viviana Dyah Ayu Retno.

Pada tahun 2021, Peme-rintah meng-alokasikan bantuan

pembiayaan perumahan se banyak

157.500 unit melalui FLPP.

Direktur Layanan PPDPP, Christ Robert Marbun.