tahun 2021 rencana kerja (renja) - PPID BLORA

TAHUN 2021

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BLORA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Rahmat

dan Hidayah - Nya sehingga penyusunan dokumen Rencana Kerja

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Blora Tahun 2021 yang merupakan bahan pertimbangan dan

masukan segala aspek perencanaan dan penganggaran di Tahun

2021 terhadap Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana dapat tersusun dengan baik.

Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kabupaten Blora Tahun 2021 disusun

berdasarkan usulan dari bawah/masyarakat yang merupakan

aspirasi terhadap kebutuhan yang diharapkan masyarakat, sehingga

usulan tersebut ditampung dalam suatu kesatuan Rencana Kerja


Blora Tahun 2021 untuk dijadikan dokumen penting dalam

perencanaan dan penganggaran.

Demikian dokumen ini dapat tersusun, semoga bermanfaat

bagi Pemerintah dalam mengambil keputusan/kebijakan,

perkembangan dan kemajuan Kabupaten Blora.

Blora, Juli 2020

Kepala

Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana

Kabupaten Blora

ACHMAD NUR HIDAYAT, SH, M.Si, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19651220 199309 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …………………………………………… i

DAFTAR ISI ……………………………………………………..ii

BAB I PENDAHULUAN ............................................. 1

1.1 Latar Belakang ................................................. 1

1.2 Landasan Hukum ............................................. 5

1.3 Maksud dan Tujuan ......................................... 9

1.4 Sistematika Tujuan .......................................... 9

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT

DAERAH TAHUN LALU ...................................... 11

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat

Daerah ............................................................. 11

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .... 27

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas &

Fungsi Perangkat Daerah ................................. 31

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perangkat

Daerah ............................................................. 58

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat ...................................................... 32

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT

DAERAH ........................................................... 55

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .............. 55

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ... 56

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH ...................................... 59

4.1 Program dan Kegiatan ...................................... 59

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Blora Tahun 2021

BAB I-1

LAMPIRAN XIII : KEPUTUSAN BUPATI BLORA

NOMOR : 050/ /2020

TANGGAL:

RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN BLORA TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah, rencana kerja (renja)

perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan

kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan

pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap

perangkat daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah, dan Rencana Kerja perangkat daerah adalah

dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1

(satu) tahun yang disusun berpedoman kepada rencana

strategis (renstra) perangkat daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerag (RKPD), Dalam rangka penyusunan

renja perangkat daerah, perangkat daerah melakukan

koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA

dan pemangku kepentingan.

Renja perangkat daerah disusun dengan tahapan :

a. persiapan penyusunan;

b. penyusunan rancangan awal;



BAB I-2

c. penyusunan rancangan;

d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas

Perangkat Daerah;

e. perumusan rancangan akhir; dan

f. penetapan.

Perencanaan menduduki peran yang sangat penting

dalam pencapaian visi dan misi daerah dalam

pembangunan suatu wilayah agar kesejahteraan

masyarakat dapat tercapai. Perencaan merupakan suatu

proses untuk menentukan tindakan masa depan yang

tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan

sumber daya yang tersedia.

Perencanaan juga merupakan suatu proses yang

berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan

atau pilihan-pilihan altematif penggunaan sumberdaya

untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang

akandatang. Untuk mencapai proses tersebut, maka

keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan

dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan

menentukan.

Dokumen perencanaan daerah sebagaimana

diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau

Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang

tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah. Dokumen perencanaan tersebut

memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Keterkaitan

tersebut adalah mutlak untuk menjamin kesinambungan

pembangunan di daerah, Untuk melaksanakan Peraturan



BAB I-3

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Pemerintah

telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang didalamnya mengatur

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang

meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra OPD, RKPD, dan Renja OPD.

Dalam hal ini hubungan Rencana Kerja (Renja) OPD dengan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana

Strategis (Renstra) OPDserta Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Daerah dengan kebijakan

pembangunan nasional maupun rencana

pembangunan kabupaten/kota diharapkan tetap sinergis

saling berkaitan satu sama lain sesuai dengan

kewenangan masing-masing.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen

awal perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun,

yang memuat kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh

Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat. Dalam prosesnya,

penyusunan Rancangan Renja OPD mengacu pada

kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra OPD

dan rancangan awal RKPD. Oleh Karena itu penyusunan

rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara

simultan/parallel dengan penyusunan rancangan awal

RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih

dahulu terhadap Kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan

Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja

terhadap pencapaian Renstra OPD.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan

Renja OPD,adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada

rancangan awal RKPD;

2. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD

didasarkan atas pertimbangan urutan urusan



BAB I-4

pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang

memerlukan prioritas penanganan dan

mempertimbangkan pagu indikatif masing - masing OPD;

3. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri,

melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang

simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan

bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

4. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan

atas pertimbangan urutan urusan pelayanan

wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan

prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu

indikatif OPD;

5. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok

ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan

per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun

n dan tahun n+1.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Blora sebagai salah satu Organisasi

Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu

Kepala Daerah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah

berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan

dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

berkewajiban juga menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja)

Tahun 2021 yang mengacu pada kerangka arahan yang

dirumuskan dalam Renstra Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana dan rancangan awal

RKPD.

Secara garis besar urutan tahapan penyusunan

RENJA-OPD adalah sebagai berikut:

1. Melakukan review RPJMD dan RENSTRA-OPD adalah

kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi fungsi,

urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi prioritas

pembangunan daerahdalam lima tahun kedepan;

2. Melakukan review rancangan awal RKPD adalah kegiatan

yang ditujukan untuk mengidentifikasi prioritas program

dan paguindikatif untuk masing-masing OPD;



BAB I-5

3. Melakukan review dan evaluasi pelaksanaan Renja-

OPD tahun lalu adalah kegiatan yang ditujukan untuk

mengidentifikasi program dan kegiatan mana yang belum

optimal dan perludilakukan perubahan, dikembangkan

atau dihentikan baik ditingkat kebijakan ataupun

operasional;

4. Merumuskan tujuan, kebijakan dan sasaran Rencana Kerja

(Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Blora Tahun 2021;

5. Merumuskan prioritas program dan kegiatan;

6. Merumuskan usulan pagu indikatif dan prakiraan

maju;

7. Menyusun dokumen rancangan Renja-OPD;

8. Melakukan review basil Musrenbang;

9. Membahas rancangan Renja-OPD dengan Forum OPD;

10. Menyempurnakan rancangan Renja-OPD sebagai bahan

Musrenbang.

Dengan demikian diharapkan penyusunan Rancangan

Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Blora Tahun 2021 dapat

menentukan rencana awal arah perkembangan dalam

meningkatkan kinerja yang mampu menjawab tuntutan

perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional,

nasional, maupun global.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang,

peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan

peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK,

kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan

penganggaran Perangkat Daerah.

Dasar hukum dalam menyusun Rencana Kerja (Renja)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Blora Tahun 2021 mengacu pada beberapa produk

perundang-undangan sebagai berikut :



BAB I-6

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus

1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat

II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;


Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;


Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang;


Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2019;


Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tetang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan;



BAB I-7

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;


Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal;


Kecamatan;


Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem

Informasi Pembangunan Daerah;


Perubahan atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun

2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;


2019 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 6

Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2009-2029;


2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Blora Tahun 2005-2025;



BAB I-8

24. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Blora Tahun 2011-2031;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-2021;


tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Blora;


tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Blora;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;


tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;


tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan dan Pembangunan Daerah;

31. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2021.



BAB I-9

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Rencana Kerja


Kabupaten Blora Tahun 2021 adalah sebagai dokumen awal

Perencanaan Pembangunan yang dapat memberikan arahan

bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Blora dalam Pelayanan Pembangunan Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana untuk periode 1 (satu)

tahun.

Tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Blora Tahun 2021 adalah untuk menjabarkan

Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, didalam Program dan

Kgeiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan

menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang

disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran

berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rancangan Rencana Kerja OPD Dinas


Kabupaten Blora ini disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra OPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi OPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal OPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat



BAB I-10

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

BAB V . PENUTUP


Kabupaten Blora Tahun 2019 BAB II-11

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun

Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rancangan Rencana Kerja (Renja) suatu Perangkat

Daerah adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari

Rencana Strategis Perangkat Daerah tersebut. Tercapai

tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program

yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan

Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah

ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap

tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana

kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil

dari kegiatan /program yang hendak atau telah dicapai

sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan

kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja yang merupakan

alat ukur untuk pencapaian suatu

kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus merupakan

alat ukur yang sah untuk mengevaluasi dan menilai

kinerja sebuah entitas.

Terkait dengan hal tersebut Rancangan Rencana

Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Blora ini menyajikan dasar

Penetapan Indikator Kinerja Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blora

Tahun Anggaran 2021, Pengukuran Kinerja Kegiatan dan

Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah

diraih atau dilaksanakan oleh selama tahun 2019.

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran

kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat

pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan

(inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat

(benefit), dan dampak (impacts). Indikator - indikator

tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia,

laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan

indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran

indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang

telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Bupati Blora

Nomor 061/1042/2016 tentang penetapan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora

Tahun 2016-2021, Dinas Pengendalian Penduduk dan



Keluarga Berencana Kabupaten Blora mempunyai

Indikator Kinerja Utama “Cakupan Usia Subur yang ingin

ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)”.

Tabel 2.1

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN BLORA TAHUN 2019

OPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA KAB. BLORA

SASARAN INDIKATOR KINERJA IKU TARGET

Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan program

KB

Angka Kelahiran Total /Rata – rata

jumlah anak per keluarga (Total Fertility

Rate/TFR) per WUS (15 – 49 Tahun)

2,28 %

Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi

perempuan menikah usia 15 - 49 Tahun

(semua cara dan cara modern)

69 %

Prosentase angka ketidak berlangsungan pemakaian (tingkat

putus pakai kontrasepsi/DO)

23 %

Cakupan Pasangan Usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet

Need)

9,91 %

Cakupan PUS Peserta KB Anggota

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-

KB

76 %

Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun

1,7 %

Cakupan PUS Peserta KB Anggota

Binaan Keluarga Balita (BKB) ber-KB

75 %

Cakupan peserta KB aktif MJKP 26 %

Jumlah Kampung KB yang terbentuk 58 kelompok

Adapun Hasil Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja Utama

Tahun 2019 berdasarkan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Blora dapat dilihat dalam tabel

berikut:



Tabel 2.2 Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Kabupaten Blora

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Blora

NO Indikator Kinerja

Tahun 2019

Capaian

Capaian Terhadap Nama Anggaran Realisasi %

s.d

Target Realisasi

Akhir Program / Kegiatan ( Rp ) ( Rp )

2018 Capaian RPJMD

( % ) ( % ) ( % )

1 Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS 15 - 49 Tahun

105 2,28 2,21 103 100 Program Keluarga Berencana

2

Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unnmeet Need)

61 9,91 9,79 101 100

1 Penyediaan Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin

600.000.000

591.786.000

99

3

Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (semua cara dan cara modern)

118 69 73,28 106 100

2 Pelayanan KIE 34.000.000

34.000.000

100

4 Cakupan Peserta KB Aktif

118 69 73,28 106 100 3 Promosi Pelayanan KHIBA

70.000.000

70.000.000 100

4 Pembinaan Keluarga

Berencana

84.050.000

83.953.000 99

5 Kegiatan DAK Bidang

Keluarga Berencana

1.076.000.000

1.072.675.000 99



6 Pengembangan Kualitas

Sumber daya Manusia Pengelola Program KKBPK

415.600.000

415.600.000

100

7 Pelayanan Konseling KB

169.850.000

169.764.300 100

8 Bantuan Operasional

Keluarga Berencana

5.258.272.000

5.157.739.336 100

5 Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun 111 7 1,56 448 416

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

1 Advokasi dan KIE tentang

Kesehatan Reproduksi Remaja

105.000.000

104.759.500

100

2 Memperkuat dukungan dan

partisipasi masyarakat

910.000.000

909.912.500 100

3 Orientasi program penyiapan

kehidupan berkeluarga bagi remaja

45.000.000

45.000.000

100

4 Orientasi Program KKBPK di

tingkat Lini Lapangan

100.000.000

9.916.000 100

5 Fasilitasi forum pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya

100.000.000

100.000.000

100

6 Penyuluhan Penangulangan

Narkoba dan PMS di Sekolah

41.800.000

41.800.000 100

6

Cakupan PUS peserta KB Anggota UPPKS yang ber KB

106 76 78 102 95

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

7 Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli KB 100 6 6 100 100 1

Fasilitasi pembentukan kelompok peduli masyarakat

72.000.000

72.000.000

100



peduli KB

2 Fasilitasi Forum Komunikasi bagi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

130.000.000

130.000.000

100

3 Fasilitasi Pembinaan Kesertaan KB

31.200.000

31.200.000

100

4 Fasilitasi bagi Mitra Kerja dalam Pengendalian Penduduk

82.570.000

82.490.000

99

8 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber KB

108 75 79 105 102 Pengembangan Model Operasional BKB - Posyandu - PADU

1 Pengkajian pengembangan

model operasional BKB - Posyandu - PADU

27.000.000

27.000.000

100

2 Pengumpulan bahan - bahan informasi tentang pengasuhan dan pembentukan tumbuh kembang anak

18.000.000

18.000.000

100

JUMLAH

9.370.342.000

9.167.595.636

97,84



Adapun program dan kegiatan yang mendukung capaian

target indikator kinerjanya antara lain :

1. Program Keluarga Berencana

a. Penyedian pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi

keluarga miskin dengan indikator kegiatannya yaitu

terlayaninya akseptor peserta KB sebanyak 2.372

Akseptor KB.

b. Pelayanan KIE dengan indikator kegiatannya

terlaksananya promosi dan konseling KRR dengan

meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang

pentingnya menjaga kesehatan reproduksi bagi

peserta di Faskes KB dan Poktan.

c. Promosi pelayanan KHIBA dengan indikator kegiatannya yaitu

terlaksananya pembinaan pelayanan KHIBA dan PUP

(Pendewasaan Usia Perwakinan) sebanyak 80 orang Remaja

dan 150 PUS.

d. Pembinaan keluarga berencana dengan indikator

kegiatannya yaitu Terselenggarannya Sosialisasi Koalisi

dan rapat Koordinasi sebanyak 4 kali kegiatan.

e. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola

Program KKBPK dengan indikator kegiatannya yaitu

Terlaksananya pembinaan kepada Pengelola Program KKBPK

di tingkat Lini Lapangan sebanyak 150 orang.

f. Pelayanan konseling KB dengan indikator kegiatannya

yaitu terlaksananya penggerakan pelayanan konseling

KB melalui kegiatan peringatan Harganas, Muslimat,

Aisyiyah, TMKK, TMMD, Bhayangkara, (6 kegiatan).

g. Kegiatan DAK Bidang Keluarga Berencana dengan

indicator kegiatannya yaitu terpenuhinya sarana

dan prasarana operasional Program KKBPK pada

Balai Penyuluhan KB Kecamatan sebanyak 7 jenis

sarana dan prasarana.

h. Bantuan Operasional Keluarga Berencana dengan

indikator kegiatannya yaitu Tersedianya biaya

operasional KKBPK di 16 balai penyuluh KB dan

pendistribusian ketersediaan alat dan obat kontrasepsi di

Faskes KB.

2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

a. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

(KRR) dengan indikator kegiatannya Sosialisasi, promosi

dan KIE program KKBPK melalui media baliho, leaflet,

banner, liputan radio, media cetak dan pemutaran film

melalui Mupen.



b. Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat

dengan indikator kegiatannya yaitu pembinaan dan

penggerakan PPKBD berupa pemberian honorarium

kepada kader PPKBD se Kabupaten Blora sebanyak

370 orang.

c. Orientasi program penyiapan kehidupan berkeluarga

bagi remaja dengan indikator kegiatannya yaitu

meningkatnya pengetahuan remaja dan orang tua

tentang pentingnya penyiapan kehidupan

berkeluarga bagi remaja (PKBR) sebanyak 240 orang.

d. Orientasi Program KKBPK di Tingkat Lini Lapangan indikator

kegiatannya yaitu meningkatnya pengetahuan dan

pemahaman Toma/Toga tentang Program KKBPK

sebanyak 275 orang.

e. Fasilitasi forum pelayanan kesehatan reproduksi bagi

kelompok remja dan kelompok sebaya dengan indikator

kegiatannya yaitu Pengembangan dan pembinaan Pusat

Informasi dan Konseling Remaja (PIK R/M) tingkat

Kabupaten sebanyak 50 kelompok PIK-R/M serta

pemilihan Duta GenRe.

f. Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di

sekolah dengan indikator kegiatannya yaitu

Penyuluhan bahaya narkoba, seks bebas dan

penyakit menular seksual sebanyak 1.560 anak.

3. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam

Pelayanan KB/KR yang mandiri

a. Fasilitasi pembentukan kelompok peduli masyarakat

peduli KB dengan indikator kegiatannya yaitu

terlaksananya pembinaan masyarakat peduli KB

melalui 5 Kelompok Poktan.

b. Fasilitasi Forum Komunikasi bagi institusi

Masyarakat Perdesaan (IMP) dengan indikator

kegiatannya yaitu Jambore serta peningkatan

kapasitas kader Institusi Masyarakat Perdesaan

Tingkat Kabupaten sebanyak 370 orang.

c. Fasilitasi Pembinaan Kesertaan KB dengan indikator

kegiatannya adalah terlaksananya pembinaan

kesertaan KB bagi PUS sebanyak 80 akseptor.

d. Fasilitasi bagi mitra kerja dalam pengendalian

penduduk dengan indikator kegiatannya adalah

terlaksananya beberapa kegiatan dalam pengendalian

penduduk yang bekerjasama dengan mitra kerja

sebanyak 5 kegiatan.



4. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-

PADU

a. Pengkajian pengembangan model operasional BKB-

Posyandu PADU dengan indikator kegiatannya yaitu

Pembinaan Kader Kelompok BKB HI dan

peningkatan kapasitas kader stunting.

b. Pengumpulan bahan-bahan informasi tentang

pengasuhan dan pembentukan tumbuh kembang

anak dengan indikator kegiatan yaitu Sosialisasi

pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

bagi 250 orang Kader dengan realisai angggaran

sebesar Rp 22.000.000,- atau 100% dari anggaran

Dalam melakukan penyusunan Rancangan Rencana Kerja


Kabupaten Blora Tahun 2021, diperlukan adanya evaluasi atas

pelaksanaan Rencana Kerja untuk 3 (tiga) tahun sebelumnya

yaitu, evaluasi terhadap capaian Renja di Tahun 2019 dan 2020

serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun

berjalan, yaitu tahun 2021. Evaluasi dilaksanakan dengan

membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blora sampai

dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2020 terhadap target di Tahun

2021.

Pada Tahun Anggaran 2019 Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kabupaten Blora melaksanakan 14

Program Kegiatan yang dijabarkan dalam 44 kegiatan. Secara

umum Pencapaian Target Kinerja yang dilaksanakan Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blora

dapat dikatakan baik dan dapat dijalankan sesuai dengan target

yang diharapkan. Secara keseluruhan realisasi pelaksanaan

anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Blora Tahun 2019 sebesar 98 %.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Blora di tahun sebelumnya maka akan

didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada

tabel berikut :



Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blora dan

Pencapaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Blora s.d. Tahun 2019

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perang

kat Daerah) Tahun 2021

Realisasi

Target Kinerja Hasil

Program dan Keluar

an Kegiatan s.d. dengan Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018

Target program dan kegiat

an (Renja Perang

kat Daera

h Tahun 2019

Perkiraan Realisasi

Capaian Target Renstra

Perangkat Daerah s/d tahun 2019

Target Renja Perang

kat Daerah tahun 2018

Realisasi

Renja Perangkat Daera

h tahun 2018

Ting kat

Realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Program dan Kegiatan s/d tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstr

a (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11 =

10 / 4)

02 Urusan wajib bukan pelayanan dasar

02 08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN



KELUARGA BERENCANA

02 08 15 PROGRAM KELUARGA BERENCANA

02 01 15 001 Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin

Jumlah akseptor KB dari masyarakat miskin yang tidak masuk daftar JKN yang dilayani

1600 1000 1305 1305 98 1370 1370 100

02 01 15 002 Pelayanan KIE Jumlah peserta seminar kesehatan reproduksi wanita dan promosi konseling kesehatan reproduksi dalam KKBPK

350 600 120 120 100 300 300 100

02 01 15 004 Promosi pelayanan KHIBA Jumlah kader yang mendapatkan pembinaan KHIBA

330 230 230 230 100 200 200 100

02 01 15 005 Pembinaan Keluarga Berencana

Jumlah kegiatan pembinaan keluarga berencana

400 400 300 300 99 4 4 100

02 01 15 007 Kegiatan DAK Bidang Keluarga Berencana

Jumlah sarana dan prasarana operasional KB dilapangan

8 8 7 7 100 7 7 100

02 01 15 008 Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Program KKBPK

Jumlah peserta seminar KKBPK dan PLKB Kontrak

200 - 175 175 99 175 175 100

02 01 15 009 Pelayanan Konseling KB Jumlah peserta kegiatan pelayanan konseling KB melalui momen kegiatan bagi mitra kerja

305 600 900 900 100 1000 1000 100

02 01 15 010 Bantuan Operasional Keluarga Berencana

Jumlah balai kebutuhan operasional kegiatan di Balai penyuluhan KB, distribusi alokon, integrasi program KKBPK dan program pembinaan lainnya di Kampung KB

16 16 16 16 93 16 16 100

02 01 16 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

02 01 16 001 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Jumlah publikasi program KKBPK dan penyuluhan

8 8 8 8 100 9 9 100



02 01 16 002 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat

Jumlah kader yang mendapatkan pembinaan

370 370 370 370 100 370 370 100

02 01 16 003 Orientasi program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja

Jumlah peserta sosialisasi penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja

600 672 240 240 100 150 150 100

02 01 16 004 Orientasi program KKBPK ditingkat Lini Lapangan

Jumlah tokoh masyarakat/agama yang memahami proram KKBPK

500 1854 448 448 100 275 275 100

02 01 16 005 Fasilitasi Forum pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya

Jumlah kegiatan fasilitasi forum pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya

550 250 1560 1560 100 150 150 100

02 01 16 006 Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di Sekolah

Jumlah peserta penyuluhan bahaya narkoba dan HIV/AIDS

250 250 50 50 100 500 500 100

02 08 18 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR

02 08 18 001 Fasilitasi pembentukan kelompok peduli masyarakat peduli KB

Jumlah kelompok masyarakat peduli KB

6 6 6 6 100 150 150 100

02 08 18 002 Fasilitasi Forum Komunikasi bagi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Jumlah peserta sosialisasi program KKBPK

420 420 370 370 100 420 420 100

02 08 18 003 Fasilitasi Pembinaan Kesertaan KB

Jumlah peserta pembinaan kesertaan KB

150 - 80 80 100 100 100 100

02 08 18 004 Fasilitasi bagi Mitra Kerja Dalam Pengendalian Penduduk

Jumlah kegiatan mitra kerja dalam pengendalian penduduk

6 - 6 6 96 6 6 100

02 08 24 PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB – POSYANDU - PADU

02 08 24 001 Pengkajian pengembangan Jumlah kader yang mengikuti 100 30 80 80 100 100 100 100



model operasional BKB – Posyandu - PADU

pengkajian pengembangan model operasional BKB – Posyandu – PADU

02 08 24 002 Pengumpulan bahan – bahan informasi tentang pengasuhan dan pembentukan tumbuh kembang anak

Jumlah buku pedoman tumbuh kembang anak

295 295 1000 1000 100 1000 1000 100

05 NON URUSAN

05 01 PROGRAM SETIAP SKPD

05 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

05 01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat

Persentase pemenuhan Kebutuhan surat menyurat

100 99 100 96 96 100 100 100

05 01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

100 82 100 85 85 100 100 100

05 01 01 006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Persentase pemenuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

100 75 100 87 87 100 100 100

05 01 01 007 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Persentase pemenuhan jasa administrasi keuangan

100 92 100 98 98 100 100 100

05 01 01 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Persentase pemenuhan jasa kebersihan kantor

100 99 100 100 100 100 100 100

05 01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor

Persentase pemenuhan alat tulis kantor

100 100 100 100 100 100 100 100



05 01 01 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Persentase pemenuhan barang cetakan dan penggandaan

100 99 100 100 100 100 100 100

05 01 01 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

100 99 100 96 96 100 100 100

05 01 01 013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

100 94 100 100 100 100 100 100

05 01 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga

100 98 100 99 99 100 100 100

05 01 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100 99 100 99 99 100 100 100

05 01 01 017 Penyediaan makanan dan minuman

Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat

100 94 100 99 99 100 100 100



05 01 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Persentase pemenuhan kebutuhan rakor ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati

100 99 100 100 100 100 100 100

05 01 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Persentase pemenuhan kebutuhan rakor dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati

100 99 100 93 93 100 100 100

05 01 01 020 Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran

Persentase pemenuhan pendukung pelayanan perkantoran

100 - - - - 100 100 100

05 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

05 01 02 005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan

05 01 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan gedung kantor

100 99 100 100 100 100 100 100

05 01 02 012 pengadaaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor

Persentase pemenuhan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor

100 100 100 99 99 - - -

05 01 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Persentase gedung kantor dalam kondisi baik

100 99 100 99 99 100 100 100

05 01 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Persentase kendaraan dinas/ operasional dalam kondisi baik

100 99 100 99 99 100 100 100



05 01 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik

100 99 100 100 100 100 100 100

05 01 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeler

Persentase mebeler dalam kondisi baik

100 - - - - 100 100 100

05 01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

05 01 03 005 Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu

Jumlah pakaian hari – hari tertentu yang diadakan

125 100 - - - 125 125 100

05 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

05 01 05 001 Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

3 2

2 2 93 1 1 100

05 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

05 01 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan pencapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

7 7 7 7 100 7 7 100

05 01 06 005 Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja dan penetapan kinerja SKPD

Jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja

5 5 5 5 100 5 5 100



Dari Tabel 2.3 dapat diketahui bahwa sampai dengan Tahun

2019 belum semua kegiatan dapat mencapai target yang tercantum

pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Blora Tahun 2016-2021. Secara lebih rinci

maka capaian kegiatan dapat dikategorikan lebih lanjut dalam

beberapa klasifikasi sebagai berikut :

a. Capaian kegiatan yang telah memenuhi target (100 %) 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan

Listrik

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

6. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

7. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

8. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

9. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

10. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

11. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

12. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

13. Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

14. Kegiatan Rapat – rapat dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

15. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

16. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

17. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

18. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

19. Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah

jabatan dan gedung kantor

20. Pendidikan dan Pelatihan Formal

21. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisai

kinerja OPD

22. Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan,

sopir dan tenaga lepas lainnya

23. Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga

miskin

24. Pelayanan KIE

25. Promosi Pelayanan KHIBA

26. Pembinaan Keluarga Berencana

27. Kegiatan DAK Bidang Keluarga Berencana

28. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola

Program KKBPK

29. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja



30. Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat

31. Orientasi program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi

remaja

32. Orientasi program KKBPK di tingkat lini lapangan

33. Pelayanan Konseling KB

34. Fasilitasi pembentukan kelompok peduli masyarakat peduli

KB

35. Fasilitasi forum komunikasi bagi Institusi Masyarakat

Pedessaan

36. Fasilitasi pembinaan kesertaan KB

37. Fasilitasi bagi mitra kerja dalam pengendalian penduduk

38. Fasilitasi forum pelayanan kesehatan reproduksi bagi

kelompok remaja dan kelompok sebaya

39. Penyuluhan Penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah

40. Pengumpulan bahan – bahan informasi tentang pengasuhan

dan pembentukan tumbuh kembang anak

41. Pengkajian Pengembangan model operasional BKB Posyandu

PADU

b. Capaian kegiatan yang tidak memenuhi target (dibawah 100 %)

1. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Alasan

tidak memenuhi target dikarenakan Keterlambatan dana

transferan dari Pusat sehingga kegiatan tidak maksimal.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Blora Nomor 68 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Blora, Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blora Kabupaten

Blora melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang didasarkan

pada standar pelayanan minimal dan indikator kinerja kunci.

Berikut ini disajikan analisis pencapaian kinerja

pelayanan berdasarkan Standart Pelayanan Minimal yang

ditetapkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Blora yaitu :

a. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR per WUS (15-

49 tahun) dengan target 2,28 % dengan capaian 2,21 %

b. Cakupan peserta KB aktif dengan target 69 % dengan

capaian 73,28 %

c. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak

terpenuhi (Unmet Need) dengan target 9,91 % dengan

capaian 9,79 %

d. Presentase Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi

perempuan menikah usia 15-49 (semua cara dan cara

modern) dengan target 69 % dengan capaian 73,28 %



e. Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia

20 tahun dengan target 1,7 % dengan capaian 1,56 %

f. Jumlah kelompok Masyarakat Peduli KB dengan target 6

kelompok

g. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan

Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB dengan

target 76 % dengan capaian 78 %

h. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB dengan

target 75 % dengan capaian 79 %

Indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Blora pada periode Renstra

2016-2021 adalah sesuai dengan apa yang menjadi Indikator

Kinerja Daerah yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Blora

Tahun 2016-2021. Adapun Pencapaian kinerja pelayanan Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Blora beserta target kinerjanya dapat dilihat pada Tabel 2.4

berikut :



Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Blora

No. Indikator

SPM/ Standa

r

Nasional

IKK

Target Renstra Perangkat

Daerah

Realisasi

Capaian

Proyeksi

Cata

tan

Analisis

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018

2019 2019 2020

2021

1

Cakupan peserta KB

aktif

65 67 69 71 73 73 78,92 73,28 69 71 73

2

Cakupan Pasangan

Usia Subur yang ingin

ber-KB tidak

terpenuhi (Unmet

Need)

10,26 10,14 9,91 9,70 9,50 7,1 9,80 9,79 9,91 9,70 9,50

3

Angka pemakaian

kontrasepsi/CPR bagi

perempuan menikah

usia 15-49 (semua

65 67 69 71 73 73 78,92 73,28 69 71 73



cara dan cara modern)

4

Cakupan Pasangan

Usia Subur yang

isterinya dibawah usia

20 tahun

2 1,7 1,7 1,6 1,6 1,7 1,52 1,56 1,7 1,6 1,6

5

Jumlah kelompok

masyarakat peduli KB

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6

Cakupan PUS Peserta

KB Anggota Usaha

Peningkatan

Pendapatan Keluarga

Sejahtera (UPPKS)

yang ber-KB

74 75 76 80 82 75 79,53 78 76 80 82

7

Cakupan Anggota

Bina Keluarga Balita

(BKB) ber-KB

70 72 75 76 77 70 78,47 79 72 76 77



2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Blora, dimaksudkan untuk menentukan

permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan

kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blora

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun

sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra.

Berikut kondisi umum pada Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blora,

permasalahan yang muncul antara lain :

a. Peningkatan peran serta masyarakat dan seluruh

stakeholders untuk mengatasi dan mencegah pernikahan

dini (usia kawin < 21 TH) ; karena pernikahan dini

merupakan salah satu faktor risiko timbulnya AKI (Angka

Kematian Ibu);

b. Peningkatan angka DO (Drop Out) peserta KB, karena mereka

tidak menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

(MKJP), masih banyak yang menggunakan alat kontrasepsi

jangka pendek, seperti : PIL ; Suntik ; kondom;

c. Penurunan TFR (Total Fertility Rate) atau jumlah anak yang

dimiliki oleh wanita usia subur (15-49 TH) dari 2,3 menjadi 2,

dengan meningkatkan partisipasi masyarakat ikut program

KB, khususnya melalui MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka

Panjang) seperti : MOP (Metode Operasi Pria); MOW (Metode

Operasi Wanita) ; IUD (Intra Uterine Device) ; Implan;

d. Penurunan unmet need yaitu proporsi Wanita Usia Subur

(WUS) dalam status kawin yang tidak menggunakan alat

kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda

atau menjarangkan anak ; dan atau mereka yang “Unmet

need” karena resiko kesehatan dan pemakaian kontrasepsi

yang buruk tidak menginginan penambahan anak, masih

cukup tinggi;

e. Pembuatan produk-produk hukum dan dokumen-dokumen

standarisasi yang mengatur secara teknis pelaksanaan

pelayanan program pengendalian penduduk & KB ;

f. Peningkatan kualitas dan kuantitas PLKB dan PPKBD serta

peningkatan profesionalisme dengan kompetensi yang

terstandarisasi;

g. Peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung

pelayanan program KB;

h. Peningkatan jalinan kerjasama kemitraan dengan pihak-

pihak terkait;



i. Jumlah tenaga fungsional Penyuluh KB yang tidak sebanding

dengan jumlah desa binaannya. Jumlah PKB yang dilapangan

adalah sebesar 32 Orang PKB PNS dan 22 Orang PLKB Non

PNS, jumlah ini terlalu kecil dibandingkan dengan 295

jumlah desa/kelurahan yang harus mendapatkan pembinaan

di Kabupaten Blora. Kondisi ini membuat kerja PLKB menjadi

tidak optimal dalam memberikan pelayanan.

j. Pelayanan KB Gratis bagi masyarakat yang tidak tercover

dalam JKN/BPJS melalui kegiatan Bhakti Sosial Pelayanan

KB.

k. Dampak pandemi covid-19 yang berimbas pada masalah

kependudukan, utamanya program pelayanan keluarga

berencana. Berdasarkan prediksi dari BKKBN Pusat banyak

Perempuan Indonesia yang tidak bisa mengakses alat

kotrasepsi modern (MKJP) sehingga konsekuensinya banyak

terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah

Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD

dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan

basil identifikasi untuk membandingkan antara rumusan

basil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan

berdasarkan analisis kebutuhan yang telah

mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra


Kabupaten Blora dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas


Kabupaten Blora, disesuaikan dengan arahan Bupati

Blora terkait program prioritas Program atau Kegiatan dan

pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat

Daerah berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi

kegiatan identifikasi prioritas Program dan Kegiatan, indikator

kinerjja program atau kegiatan, tolok ukur atau target

sasaran kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan

setiap program/ kegiatan untuk Perangkat Daerah yang

bersangkutan.

Sejauh ini Prioritas Program dan Kegiatan yang ada pada


Kabupaten Blora sudah sesuai dengan RKPD Kabupaten

Blora Tahun Anggaran 2021 dan disesuaikan dengan pagu

pada indikatif yang ada Adapun Review terhadap Rancangan Awal

RKPD Tahun 2021 akan ditampilkan tabel sebagai berikut :



Tabel 2.5

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021


No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/

Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif Program/Kegi

atan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15.828.850.000 15.828.850.000

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

13.608.340.000 13.608.340.000

PROGRAM KELUARGA BERENCANA

Prosentase Cakupan Peserta KB

Aktif

73% 10.433.340.000 PROGRAM KELUARGA BERENCANA

Prosentase Cakupan Peserta KB

Aktif (Renstra

73% 9.933.340.000



No.


Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


atan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need) (Renstra)

9,50%

Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 (semua cara dan

cara modern)

73%



No.


Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


atan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin

Dinas Dalduk dan KB

Jumlah peserta KB dari masyarakat miskin yang tidak masuk daftar JKN yang dilayani

1.600 Orang

2.118.600.000 Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin

Dinas Dalduk dan KB

Jumlah peserta KB dari masyarakat miskin yang tidak masuk daftar JKN yang dilayani

2.950 Orang

2.118.600.000

2 Pelayanan KIE Dinas Dalduk dan KB

Jumlah peserta seminar kesehatan reproduksi wanita dan promosi konseling kesehatan reproduksi

dalam KKBPK

350 Orang

350.000.000 Pelayanan KIE

Dinas Dalduk dan KB

Jumlah peserta seminar kesehatan reproduksi wanita dan promosi konseling kesehatan reproduksi

dalam KKBPK

350 Orang

350.000.000



No.


Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


atan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 Promosi Pelayanan KHIBA

Dinas Dalduk dan KB

Jumlah kader yang mendapatkan pembinaan KHIBA

330 Orang

200.000.000 Promosi pelayanan KHIBA

Dinas Dalduk dan KB


330 Orang

200.000.000

4 Pembinaan Keluarga Berencana

Dinas Dalduk dan KB


400 Orang

300.000.000 Pembinaan keluarga berencana

Dinas Dalduk dan KB


400 Orang

300.000.000

5 Kegiatan DAK Bidang Keluarga Berencana (APBN)

Dinas Dalduk dan KB

Jumlah sarana prasarana operasional KB di lapangan

8 Jenis 1.223.256.000 Kegiatan DAK bidang Keluarga Berencana

Dinas Dalduk dan KB

Jumlah sarana prasarana operasional KB di lapangan

8 Jenis 1.223.256.000

6 Pengembangan Kualitas

Sumber Daya Manusia Pengelola Program KKBPK

Dinas Daldu

k dan KB

Jumlah peserta

seminat bagi pengelola KKBPK dan tenaga kontrak PLKB

200 Orang

710.800.000 Pengembangan Kualitas

Sumber Daya Manusia Pengelola Program KKBPK

Dinas Dalduk

dan KB

Jumlah peserta

seminat bagi pengelola KKBPK dan tenaga kontrak PLKB

200 Orang

210.800.000



No.


Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


atan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Dinas Dalduk dan KB

Jumlah peserta kegiatan pelayanan konseling KB melalui momen kegiatan dengan mitra kerja

1.000 Orang

285.000.000 Pelayanan Konseling KB

Dinas Dalduk dan KB

Jumlah peserta kegiatan pelayanan konseling KB melalui momen kegiatan dengan mitra kerja

1.000 Orang

285.000.000

8 Bantuan Operasional Keluarga Berencana

Dinas Dalduk dan KB

Jumlah kebutuhan operasional kegiatan di balai penyuluhan KB, distribusi alokon, integrasi program KKBPK dan program pembinaan lainnya di kampung KB

16 Balai 5.245.684.000 Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)

Dinas Dalduk dan KB

Jumlah kebutuhan operasional kegiatan di balai penyuluhan KB, distribusi alokon, integrasi program KKBPK dan program pembinaan lainnya di kampung KB

16 Balai 5.245.684.000



No.


Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


atan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

Dinas Dalduk dan KB

Prosentase Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun (renstra)

1,6% 1.990.000.000 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

Dinas Dalduk dan KB

Prosentase Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun (revisi rentsra)

1,6% 2.490.000.000

9 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

Dinas Dalduk dan KB

Jumlah kegiatan publikasi program KKB dan penyuluhan

8 Jenis 220.000.000 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

Dinas Dalduk dan KB


8 Jenis 220.000.000

10 Memperkuat dukungan dan partisipasi

masyarakat

Dinas Dalduk dan

KB

Jumlah kader yang mendapatka

n pembinaan

370 Orang

1.000.000.000 Memperkuat dukungan dan

partisipasi masyarakat

Dinas Dalduk dan

KB

Jumlah kader yang mendapatka

n pembinaan

370 Orang

1.500.000.000



No.


Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


atan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11 Orientasi program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja

Dinas Dalduk dan KB


600 Orang

240.000.000 Orientasi program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja

Dinas Dalduk dan KB


600 Orang

240.000.000

12 Orientasi program KKBPK di tingkat Lini Lapangan

Dinas Dalduk dan KB

Jumlah peserta sosialisasi program KKBPK kepada togo dan tomas di 16 kecamatan

500 Orang

160.000.000 Orientasi program KKBPK di tingkat Lini Lapangan

Dinas Dalduk dan KB

Jumlah peserta sosialisasi program KKBPK kepada togo dan tomas di 16 kecamatan

500 Orang

160.000.000

13 Fasilitasi forum pelayanan kesehatan

reproduksi bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya

Dinas Dalduk dan KB

Jumlah orang yang mengikuti kegiatan

seleksi pemilihan Duta Genre dan Julah Monitoring PIK

300 Orang

170.000.000 Fasilitasi forum pelayanan kesehatan

reproduksi bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya

Dinas Dalduk dan KB

Jumlah orang yang mengikuti kegiatan

seleksi pemilihan Duta Genre dan Julah Monitoring PIK

300 Orang

170.000.000



No.


Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


atan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

14 Penyuluhan Penanggulangan narkoba dan PMS disekolah

Dinas Dalduk dan KB


2.200 Orang

200.000.000 Penyuluhan Penanggulangan narkoba dan PMS disekolah

Dinas Dalduk dan KB


2.200 Orang

200.000.000

PROGRAM PEMBIMBINGAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI

Dinas Dalduk dan KB

Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB

82% 1.100.000.000 PROGRAM PEMBIMBINGAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI

Dinas Dalduk dan KB

Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB

82% 1.100.000.000

15 Fasiliasi pembentukan kelompok peduli masyarakat Peduli KB

Dinas Dalduk dan KB


6 kelompo

k

325.000.000 Fasiliasi pembentukan kelompok peduli masyarakat Peduli KB

Dinas Dalduk dan KB


6 kelompo

k

325.000.000



No.


Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


atan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

16 Fasilitasi Forum Komunikasi bagi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Dinas Dalduk dan KB

Jumlah peserta sosialisasi program kependudukan keluarga berencana

420 Orang

475.000.000 Fasilitasi Forum Komunikasi bagi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Dinas Dalduk dan KB

Jumlah peserta sosialisasi program kependudukan keluarga berencana

420 Orang

475.000.000


Dinas Dalduk dan KB


150 Orang

150.000.000 Fasilitasi Pembinaan Kesertaan KB

Dinas Dalduk dan KB


150 Orang

150.000.000

18 Fasilitasi bagi mitra kerja dalam pengendalian penduduk

Dinas Dalduk dan KB

Jumlah kegiataan mitra kerja dalam pengendalian penduduk

6 kegiatan

150.000.000 Fasilitasi bagi mitra kerja dalam pengendalian penduduk

Dinas Dalduk dan KB

Jumlah kegiataan mitra kerja dalam pengendalian penduduk

6 kegiatan

150.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB-POSYANDU-PADU

Dinas Dalduk dan KB

Cakupan anggoota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

77% 85.000.000 PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB-POSYANDU-PADU

Dinas Dalduk dan KB

Cakupan anggoota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

77% 85.000.000



No.


Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


atan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

19 Pengkajian Pengembangan model operasional BKB Posyandu-PADU

Dinas Dalduk dan KB

Jumlah kader yang mengikuti pengkajian pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU

100 Orang

50.000.000 Pengkajian Pengembangan model operasional BKB Posyandu-PADU

Dinas Dalduk dan KB

Jumlah kader yang mengikuti pengkajian pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU

100 Orang

50.000.000

20 Pengumpulan bahan- bahan informasi tentang pengasuhan dan pembentukan tumbuh kembang anak

Dinas Dalduk dan KB

Jumlah kartu pedoman tumbuh kembang anak

1.000 lembar

35.000.000 Pengumpulan bahan- bahan informasi tentang pengasuhan dan pembentukan tumbuh kembang anak

Dinas Dalduk dan KB

Jumlah kartu pedoman tumbuh kembang anak

1.000 lembar

35.000.000

NON URUSAN Dinas Dalduk dan

KB

2.220.510.000 NON URUSAN

Dinas Dalduk dan

KB

2.220.510.000



No.


Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


atan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Dinas Dalduk dan KB

Pemenuhan administrasi perkantoran

100% 1.529.310.000 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Dinas Dalduk dan KB

Pemenuhan administrasi perkantoran

100% 1.559.660.000

21 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dinas Dalduk dan KB

Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat

100% 10.000.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dinas Dalduk dan KB

Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat

100% 10.000.000

22 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

Dinas Dalduk dan KB

Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

100% 90.000.000 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

Dinas Dalduk dan KB

Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

100% 110.000.000



No.


Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


atan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

23 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaarn dinas / operasional

Dinas Dalduk dan KB

Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaarn dinas / operasional

100% 23.310.000 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaarn dinas / operasional

Dinas Dalduk dan KB

Persentasr pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaarn dinas / operasional

100% 30.000.000

24 Penyediaan Jasa administrasi keuangan

Dinas Dalduk dan KB

Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan

100% 760.000.000 Penyediaan Jasa administrasi keuangan

Dinas Dalduk dan KB

Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan

100% 691.800.000

25 Penyediaan Jasa kebersihan

kantor

Dinas Dalduk dan

KB

Persentase pemenuhan kebutuhan

jasa kebersihan kantor

100% 54.000.000 Penyediaan Jasa kebersihan

kantor

Dinas Dalduk dan

KB


jasa kebersihan kantor

100% 25.000.000



No.


Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


atan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

26 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Dinas Dalduk dan KB

Persentase pemenuhan kebutuhan Alat Tulis Kantor

100% 65.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Dinas Dalduk dan KB

Persentase pemenuhan kebutuhan Alat Tulis Kantor

100% 110.000.000

27 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Dinas Dalduk dan KB

Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

100% 16.000.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Dinas Dalduk dan KB

Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

100% 21.860.000

28 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Dinas Dalduk dan KB

Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

100% 20.000.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Dinas Dalduk dan KB

Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

100% 20.000.000



No.


Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


atan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

29 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Dinas Dalduk dan KB

Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

100% 78.000.000 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Dinas Dalduk dan KB

Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

100% 99.000.000

30 Penyediaan peralatan rumah tangga

Dinas Dalduk dan KB


100% 10.000.000 Penyediaan peralatan rumah tangga

Dinas Dalduk dan KB


100% 20.000.000

31 Penyediaan bahan bacaan dan perundang - unangan

Dinas Dalduk dan KB

Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan Peraturan

perundang – unangan

100% 8.000.000 Penyediaan bahan bacaan dan perundang - unangan

Dinas Dalduk dan KB

Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan perundang -

unangan

100% 12.000.000



No.


Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


atan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

32 Penyediaan makanan dan minuman

Dinas Dalduk dan KB


100% 60.000.000 Penyediaan makanan dan minuman

Dinas Dalduk dan KB


100% 80.000.000

33 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Dinas Dalduk dan KB

Persentase pemenuhan Rapat - rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati

100% 150.000.000 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Dinas Dalduk dan KB

Persentase pemenuhan Rapat - rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati

100% 250.000.000



No.


Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


atan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

34 Rapat - rapat koordinasi konsultasi ke dalam daerah

Dinas Dalduk dan KB

Persentase pemenuhan Rapat - rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati

100% 120.000.000 Rapat - rapat koordinasi konsultasi ke dalam daerah

Dinas Dalduk dan KB

Persentase pemenuhan Rapat - rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati

100% 80.000.000

35 Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran

Dinas Dalduk dan KB

Persentase pemenuhan dukungan pelayanan perkantoran

100% 30.000.000 Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran

Dinas Dalduk dan KB

Persentase pemenuhan dukungan pelayanan perkantoran

0 0

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

Dinas Dalduk dan KB

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana

aparatur

100% 256.400.000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

Dinas Dalduk dan KB

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana

aparatur

100% 493.500.000

36 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Dinas Dalduk dan KB


- - Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Dinas Dalduk dan KB


- -



No.


Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


atan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

37 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Dinas Dalduk dan KB

Persenatase pemenuhan gedung kantor

100% 20.000.000 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Dinas Dalduk dan KB

Persenatase pemenuhan gedung kantor

100% 76.000.000

38 Pengadaan

bangunan pendukung rumah dinas, jabatan, dan gedung kantor

Dinas

Dalduk dan KB

Persentase

pemenuhan bangunan pendukung rumah dinas, jabatan, dan gedung kantor

1

gedung/ruang

pertemuan

100.000.000 Pengadaan

bangunan pendukung rumah dinas, jabatan, dan gedung kantor

Dinas

Dalduk dan KB

Persentase

pemenuhan bangunan pendukung rumah dinas, jabatan, dan gedung kantor

1

gedung/ruang

pertemuan

237.500.000

39 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Dinas Dalduk dan KB


100% 41.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Dinas Dalduk dan KB


100% 60.000.000

40 Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas / operasional

Dinas

Dalduk dan KB

Persentase

kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik

100% 66.400.000 Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas / operasional

Dinas

Dalduk dan KB

Persentase

kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik

100% 75.000.000



No.


Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


atan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

41 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Dinas Dalduk dan KB


100% 14.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Dinas Dalduk dan KB


100% 25.000.000

42 Pemeliharaan rutin/berkala mebeler

Dinas Dalduk dan KB


100% 15.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala mebeler

Dinas Dalduk dan KB


100% 20.000.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Dinas Dalduk dan KB

Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas

100% 100.000.000 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Dinas Dalduk dan KB

Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas

100% 82.350.000

43 Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

Dinas Dalduk dan KB

Jumlah pakaian khusus hari - hari

tertentu yang diadakan

100% 100.000.000 Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

Dinas Dalduk dan KB

Jumlah pakaian khusus hari - hari


100% 82.350.000



No.


Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


atan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Dinas Dalduk dan KB

Peningkatan kapasitas SDM Aparatur

100% 80.000.000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Dinas Dalduk dan KB

Peningkatan kapasitas SDM Aparatur

100% 55.000.000

44 Pendidikan dan pelatihan formal

Dinas Dalduk dan KB

Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal

5 orang 80.000.000 Pendidikan dan pelatihan formal

Dinas Dalduk dan KB

Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal

5 orang 55.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Dinas Dalduk dan KB

Pemenuhan kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan

100% 89.800.000 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Dinas Dalduk dan KB

Pemenuhan kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan

100% 30.000.000



No.


Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


atan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

45 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dinas Dalduk dan KB

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

7 laporan

68.600.000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dinas Dalduk dan KB

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

7 laporan

15.000.000

46 Penyusunan Rencana Strategi, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja SKPD

Dinas Dalduk dan KB


5 dokumen

21.200.000 Penyusunan Rencana Strategi, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja SKPD

Dinas Dalduk dan KB


5 Jenis 15.000.000



2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

Sistem perencanaan pembangunan nasional

mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian

perencanaan yang terintegrasi kedalam suatu dokumen

perencanaan. Kelima pendekatan ini meliputi

pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas bawah

(top-down) dan bawah atas (bottom-up) :

1. Pendekatan politik memandang bahwa proses

penyusunan perencanaan pembangunan jangka

panjang daerah tidak terlepas dari kebijakan

perencanaan pembangunan nasional.

2. Perencanaan pembangunan dengan pendekatan

teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan

metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau

satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

3. Perencanaan partisipatif dilaksanakan dengan

melibatkan semua pihak yang berkepentingan

terhadap pembangunan.

4. Pendekatan atas-bawah (top-down) merupakan

perencanaan yang diawali dari Pemerintah Pusat

yang ditujukan ke Pemerintah Daerah.

5. Pendekatan atas-bawah (Bottom-up) merupakan

perencanaan yang diawali dengan penyusunan

perencanaan dari tingkat lapisan masyarakat bawah

yang kemudian diselaraskan musyawarah yang

dilaksanakan ditingkat desa, kecamatan, dan

kabupaten.

Dalam perencanaan pembangunan dengan

pendekatan bawahatas (buttom-up) dan atas-bawah

(top-down), yang dilaksanakan melalui musyawarah

mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi

dan nasional sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi

pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional

dan daerah.

Dengan diterapkannya pendekatan ini, maka

Prinsip-prinsip Good Governance dalam tata Pemerintah

Daerah akan dapat diwujudkan dan dilembagakan

dengan mudah, tingkat kepercayaan masyarakat yang

tinggi terhadap proses penyelenggaraan Pemerintah

Daerah, dan Hubungan dan Komunikasi antara

Birokrasi Daerah dan Masyarakat akan mudah dijalin

dengan sangat baik.


Berencana Kabupaten Blora didalam melaksanakan

perencanaan pembangunan menggunakan pendekatan



bawah atas (bottom-up) yang dilaksanakan melalui

musyawarah mulai dari desa, kecamatan, hingga

menjadi Program Kegiatan Perangkat Daerah diTingkat

Kabupaten/ Rota (Musrenbang). Dengan pendekatan

inidiharapkan lebih dapat mencapai target/ sasaran

pembangunansecara tepat yaitu sesuai dengan

kebutuhan masyarakat bawah.

Dalam proses Musrenbang tersebut didapatkan

usulan program/ kegiatan yang diusulkan para

pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat,

LSM, asosiasi - asosiasi, perguruan tinggi dll. Dari hasil

tersebut, terdapat beberapa usulan program/kegiatan

yang terkait dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Blora sebagai pelaksana

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah

dibidang perencanaan daerah, statistik serta penelitian

dan pengembangan, pengendalian, monitoring dan

evaluasi. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Blora tahun 2020 tidak terdapat

usulan program dan kegiatan yang berasal dari pemangku

kepentingan, dan akan ditampilkan padatabel sebagai

berikut :

Tabel 2.6

Usulan Program dan Kegiatan

dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021

Kabupaten Blora

No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator

Kinerja

Besaran/

Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

TIDAK ADA


Kabupaten Blora Tahun 2021 BAB III-55

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAII

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan RPJM Nasional tercantum tiga agenda

Pembangunan Nasional, yaitu agenda menciptakan Indonesia

yang aman dan damai; menciptakan Indonesia yang adil dan

demokratis; dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Upaya

peningkatan kesejahteraan dan menata perekonomian tertuang

dalam strategi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan

pertumbuhan ekonomi dan disertai pemerataan atau grow with

equity. Strategi ini merupakan pilihan yang paling tepat karena

pertumbuhan saja tidak menjamin pemerataan. Pertumbuhan

yang dicapai harus memiliki kualitas yang baik. Oleh karena itu

pemerintah terus berupaya untuk menyeimbangkan setiap

kebijakan dan langkah antara kebutuhan untuk mendorong

pertumbuhan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan.

Berdasarkan tiga agenda besar pembangunan nasional,

Pemerintah Kabupaten Blora menjabarkan ke dalam visi misi dan

diimplementasikan dalam strategi dan kebijakan sampai dengan

program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam rencana kerja

dan pendanaan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005-2025, Visi

Pembangunan Tahun 2021 adalah Terwujudnya masyarakat

Blora yang maju, sejahtera, adil, damai dan demokratis. Renja

Tahun 2021 merupakan tahap ke 5 atau tahun terakhir

pelaksanaan RPJMD 2016 – 2021 guna mencapai Visi

“Terwujudnya Masyarakat Blora yang lebih Sejahtera dan

Bermartabat”.

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka

misi Pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2005 – 2025 adalah

sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

2. Mewujudkan kehidupan ekonomi masyarakat yang

berkualitas.



3. Mewujudkan pemenuhan kualitas dan kuantitas sarana dan

prasarana.

4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

5. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan

demokratis.

6. Mewujudkan kehidupan sosial politik dan kemasyarakatan

yang tenteram, tertib dan aman.

Mengacu pada kebijakan umum pada RPJMD

Kabupaten Blora tahun 2016 - 2021 khususnya Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Blora, Program yang tertuang diantaranya :

1. Program Keluarga berencana.

2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

3. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan

KB/KR yang mandiri.

4. Program pengembangan model operasional BKB-POSYANDU-

PADU.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blora Kabupaten

Blora adalah untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan,

di dalam Program dan Kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran

kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran

yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran

berikutnya.


menjalankan Misi Bupati dan Wakil Bupati Nomor 4 adalah :

“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kualitas

pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, sosial dasar,

pemberdayaan masyarakat dan lainnya serta

memanfaatkan ilmu pengetahuan, tehnologi dan kearifan

lokal”.



Tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Blora Kabupaten Blora dalam

pelaksanaan program dan kegiatannya untuk :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui

pengendalian penduduk.

2. Peningkatan Pemahaman masyarakat tentang Kesehatan

Reproduksi Remaja.

3. Peningkatan Peran masyarakat dalam pelayanan KB secara

mandiri.

4. Peningkatan anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga

Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB.

5. Peningkatan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber KB.

Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Blora yaitu Menurunnya pertumbuhan

penduduk melalui pelayanan program KB, tertuang di dalam

program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan terdiri dari, penyediaan jasa surat menyurat,

penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

/ operasional dan lain sebagainya.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Kegiatan terdiri dari : Pengadaan bangunan pendukung

Gedung Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas, Pemeliharaan

gedung rutin/berkala gedung kantor, Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas / operasional, Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan gedung kantor, Rehabilitasi

sedang/berat gedung kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan terdiri dari : Pengadaan Pakaian khusus hari-hari

tertentu.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan terdiri dari : Pendidikan dan Pelatihan Formal



5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan.

Kegiatan terdiri dari : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Penyusunan rencana

strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD

6. Program Keluarga Berencana.

Kegiatan terdiri dari : Penyediaan pelayanan KB dan alat

kontrasepsi bagi keluarga miskin, Pelayanan KIE, Promosi

pelayanan KHIBA, Pembinaan Keluarga Berencana, Fasilitasi

pembinaan kesertaan KB, Pengembangan kualitas sumber

daya manusia pengelola KKBPK dan Kegiatan DAK Bidang

keluarga Berencana.

7. Program Kesehatan Reproduksi Remaja.

Kegiatan yang dilaksanakan Advokasi KIE tentang kesehatan

reproduksi remaja (KRR), Orientasi Program KKBPK di tingkat

Lini Lapangan, serta kegiatan Memperkuat dukungan dan

partisipasi masyarakat, Penyuluhan penanggulangan narkoba

dan PMS di sekolah.

8. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam

Pelayananan KB/KR yang Mandiri.

Kegiatan yang dilaksanakan Fasilitasi pembentukan

kelompok peduli masyarakat peduli KB dan Fasilitasi bagi

mitra dalam pengendalian penduduk.

9. Program Pengembangan Model Opersional BKB – POSYANDU

– PADU.

Kegiatan yang dilaksanakan Pengkajian pengembangan model

opersional BKB-Posyandu-PADU, Pengumpulan bahan-bahan

informasi tentang pengasuhan dan pembentukan tumbuh

kembang anak.


Kabupaten Blora Tahun 2021 BAB IV-59

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Blora Tahun 2021

mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran

tahunan. Pada dasarnya Rencana Kerja Tahun 2021

menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas


Kabupaten Blora pada Tahun 2021. Target kinerja pada

tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur

dalam mengukur keberhasilan organisasi di

dalamupaya pencapaian visi misinya serta tujuan dan

sasarannya.

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana

Strategis (Renstra), Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Blora merencanakan

beberapa program kegiatan baik yang telah ditentukan dalan

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Blora maupun kegiatan-kegiatan spesifik

kantor sebagai perwujudan perkembangan pelayanan


Kabupaten Blora kepada masyarakat.


Berencana Kabupaten Blora Tahun 2021 merencanakan 9

Program dalam 44 kegiatan yang termasuk dalam Belanja

Langsung Program yang dilaksanakan terdiri dari 5

Program bersifat rutin dengan tujuan untuk

meningkatkan kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan 4

Program bersifat teknis yang berkaitan dengan Tugas

Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Blora, Adapun

rinciannya adalah sebagai berikut :



TABEL 4.1

PROGRAM KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

DINAS : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO. PROGRAM KEGIATAN

1 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya

air, dan listrik

3 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

4 Penyediaan Jasa administrasi keuangan

5 Penyediaan Jasa kebersihan kantor

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

10 Penyediaan peralatan rumah tangga

11 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan PerUU

12 Penyediaan makanan dan minuman

13 Rapat - rapat koordinasi ke luar daerah

14 Rapat - rapat koordinasi ke dalam daerah

15 Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA APARATUR

16 Pengadaan perlengkapan gedung

17 Pengadaan Rumah Dinas, Rumah Jabatan dan Gedung Kantor

18 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

19 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas / operasional

20 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor




21 Pemeliharaan rutin/berkala mebeler

3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

22 Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

4 PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

23 Pendidikan dan pelatihan formal

5 PROGRAM

PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

24 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

25 Penyusunan Rencana Strategi, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja SKPD

6 PROGRAM KELUARGA BERENCANA

26 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

27 Pelayanan KIE

28 Promosi Pelayanan KHIBA

29 Pembinaan Keluarga Berencana

30 Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Program KKBPK

31 Kegiatan DAK Bidang Keluarga Berencana


33 Bantuan Operasional Keluarga Berencana

7 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

34 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

35 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat

36 Orientasi program penyiapan kehidupan

berkeluarga bagi remaja

37 Orientasi program KKBPK di tingkat Lini

Lapangan




38 Penyuluhan Penanggulangan narkoba dan PMS disekolah

8 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

39 Fasilitasi pembentukan kelompok peduli

masyarakat peduli KB

40 Fasilitasi Forum Komunikasi bagi institusi

masyarakat pedesaan (IPM)

41 Fasilitasi forum pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok remaja dan

kelompok sebaya


43 Fasilitasi bagi mitra kerja dalam pengendalian penduduk

9 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM

PELAYANAN KB / KR YANG MANDIRI

44 Pengkajian Pengembangan model

operasional BKB-POSYANDU-PADU

45 Pengumpulan bahan- bahan informasi

tentang pengasuhan dan pembentukan tumbuh kembang anak

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Belanja Langsung


Blora Tahun 2021 dan prakiraan maju Tahun 2022 beserta dengan

pagu indikatifnya secara lengkap serta berdasarkan pemetaan

program dan kegiatan berdasarkan Peaturan Pemendagri dapat

dilihat pada tabel sebagai berikut :



RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022 KABUPATEN BLORA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah Lokasi

Hasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif Tahun

2021 Prakiraan Maju Tahun

2022 Keterangan Kelompok

Sasaran

Kegiatan

Asal

Usulan

Tolok

Ukur Target Tolok Ukur Target Pagu (Rp)

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja Pagu Indikatif

Perangkat

Daerah

Jenis

Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

02

URUSAN WAJIB BUKAN

PELAYANAN DASAR

02 08 PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA

BERENCANA

02 08 15 PROGRAM KELUARGA

BERENCANA Cakupan

peserta KB

Aktif

62,5% 7.680.884.000 8.088.440.000

02 08 15 001 Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin

Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana

Jumlah peserta KB dari masyarakat miskin yang tidak

masuk daftar JKN yang dilayani

1600 Orang

580.000.000 PAD, DAU,

DBH

2000 Orang

800.000.000 DINAS PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN

KELUARGA

BERENCANA

0 Akseptor KB dan Aparatur

Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin


Keluarga Berencana

Jumlah peserta KB dari masyarakat miskin yang tidak

masuk daftar JKN yang dilayani

1600 Orang

580.000.000 PAD, DAU,

DBH

2000 Orang

800.000.000 Usulan OPD

02 08 15 002 Pelayanan KIE Dinas Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana

Jumlah peserta seminar kesehatan

reproduksi wanita dan promosi

konseling kesehatan reproduksi dalam KKBPK

350

Orang

40.000.000 PAD,

DAU,

DBH

350 Orang 60.000.000 DINAS

PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA

0 Mitra dan

Pelaksana

Program KB

Pelayanan KIE Dinas Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana

Jumlah peserta seminar kesehatan

reproduksi wanita dan promosi

konseling kesehatan reproduksi

dalam KKBPK

350

Orang

40.000.000 PAD,

DAU,

DBH

350 Orang 60.000.000 Usulan

OPD

02 08 15 004 Promosi pelayanan KHIBA Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana


330 Orang

60.000.000 PAD, DAU,

DBH

330 Orang 80.000.000 DINAS PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN

KELUARGA

BERENCANA

0 Pasangan Usia Subur

Promosi pelayanan KHIBA Dinas Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana

Jumlah kader yang mendapatkan

pembinaan KHIBA

330

Orang

60.000.000 PAD,

DAU,

DBH


OPD



02 08 15 005 Pembinaan keluarga berencana Dinas Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana

Jumlah kegiatan pembinaan

keluarga berencana

400 Keg 70.000.000 PAD,

DAU,

DBH

400 Orang 60.000.000 DINAS

PENGENDALIAN


BERENCANA

0 Pengelola

Program

KKBPK, Mitra Kerja, Pelajar/

Mahasiswa

Kode




Daerah

Sasaran

Daerah Lokasi




Sasaran

Kegiatan

Asal

Usulan

Tolok


Sumber

Dana

Target

Capaian


Perangkat

Daerah

Jenis

Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Pembinaan keluarga berencana Dinas Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana

Jumlah kegiatan pembinaan

keluarga berencana

400 Keg 70.000.000 PAD,

DAU,

DBH


OPD

02 08 15 007 Kegiatan DAK bidang keluarga

berencana Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana

Jumlah sarana prasarana

operasional KB di lapangan

8 Jenis 1.565.200.000 DAK

FISIK

8 Jenis 2.000.000.000 DINAS

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA

BERENCANA

0 Balai Penyuluh

KB

Kegiatan DAK bidang keluarga

berencana Dinas Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana

Jumlah sarana prasarana

operasional KB di lapangan

8 Jenis 1.565.200.000 DAK

FISIK

8 Jenis 2.000.000.000 Usulan

OPD

02 08 15 008 Pengembangan Kualitas Sumber

Daya Manusia Pengelola Program

KKBPK

Dinas Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana

Jumlah peserta seminar bagi

pengelola KKBPK dan tenaga

kontrak PLKB

200

Orang

50.000.000 PAD,

DAU,

DBH

200 Orang 50.000.000 DINAS

PENGENDALIAN


BERENCANA

0 Pengelola

Program

KKBPK (PLKB/ PKB,

PPKBD,

Mitra Kerja)

Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Program

KKBPK


Keluarga Berencana

Jumlah peserta seminar bagi pengelola KKBPK dan tenaga

kontrak PLKB

200 Orang

50.000.000 PAD, DAU,

DBH

200 Orang 50.000.000 Usulan OPD

02 08 15 009 Pelayanan Konseling KB Dinas Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana

Jumlah peserta kegiatan

pelayanan dan konseling KB

melalui momen kegiatan dengan

mitra kerja

1000

Orang 70.000.000 PAD,

DAU,

DBH

1000

Orang 75.000.000 DINAS

PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

0 PKK, Muslimat,

Aisiyah,

Bhayangkara,

TNI/ POLRI, Juang Kencana



Pelayanan Konseling KB Dinas Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana

Jumlah peserta kegiatan

pelayanan dan konseling KB

melalui momen kegiatan dengan mitra kerja

1000

Orang 70.000.000 PAD,

DAU,

DBH

1000

Orang 75.000.000 Usulan

OPD

02 08 15 010 Bantuan Operasional Keluarga

Berencana Dinas Pengendalian


Jumlah kebutuhan operasional

kegiatan di balai penyuluhan KB, distribusi alokon, integrasi

program KKBPK dan program

pembinaan lainnya di Kampung

KB

16 Kec 5.245.684.000 DAK

NON FISIK

16 Kec 4.963.440.000 DINAS


KELUARGA

BERENCANA

0 16 Balai

Penyuluh KB dan 43 Faskes

KB

Bantuan Operasional Keluarga

Berencana Dinas Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana

Jumlah kebutuhan operasional

kegiatan di balai penyuluhan KB,

distribusi alokon, integrasi program KKBPK dan program

pembinaan lainnya di Kampung

KB

16 Kec 5.245.684.000 DAK

NON

FISIK

16 Kec 4.963.440.000 Usulan

OPD

Kode




Daerah

Sasaran

Daerah Lokasi




Sasaran

Kegiatan

Asal

Usulan

Tolok


Sumber

Dana

Target

Capaian


Perangkat

Daerah

Jenis

Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

02 08 16 PROGRAM KESEHATAN

REPRODUKSI REMAJA Cakupan

Pasangan

Usia Subur

yang isterinya

dibawah

usia 20

tahun

6,5% 1.625.000.000 1.705.000.000

02 08 16 001 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

(KRR)


Keluarga Berencana


8 Jenis 120.000.000 PAD, DAU,

DBH

8 Jenis 100.000.000 DINAS PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN

KELUARGA

BERENCANA

0 Masyarakat dan Siswa

Advokasi dan KIE tentang

Kesehatan Reproduksi Remaja

(KRR)

Dinas Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana

Jumlah kegiatan publikasi

program KKB dan penyuluhan

8 Jenis 120.000.000 PAD,

DAU,

DBH

8 Jenis 100.000.000 Usulan

OPD

02 08 16 002 Memperkuat dukungan dan

partisipasi masyarakat Dinas Pengendalian



pembinaan

370

Orang

1.285.000.000 PAD,

DAU, DBH

370 Orang 1.375.000.000 DINAS


KELUARGA

BERENCANA

0 PPKBD se

Kabupaten Blora dan Kader

KB



Memperkuat dukungan dan

partisipasi masyarakat Dinas Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana


pembinaan

370

Orang

1.285.000.000 PAD,

DAU,

DBH

370 Orang 1.375.000.000 Usulan

OPD

02 08 16 003 Orientasi program penyiapan

kehidupan berkeluarga bagi remaja Dinas Pengendalian


Jumlah peserta sosialisasi

penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja

600

Orang

50.000.000 PAD,

DAU, DBH

600 Orang 50.000.000 DINAS


KELUARGA

BERENCANA

0 Remaja dan

Masyarakat Pedesaan

Orientasi program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja


Keluarga Berencana

Jumlah peserta sosialisasi penyiapan kehidupan berkeluarga

bagi remaja

600 Orang

50.000.000 PAD, DAU,

DBH


02 08 16 004 Orientasi Program KKBPK di

Tingkat Lini Lapangan Dinas Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana


program KKBPK kepada toga

dan tomas di 16 kecamatan

500

Orang

50.000.000 PAD,

DAU,

DBH

500 Orang 50.000.000 DINAS

PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

0 Tokoh Agama,

Tokoh

Masyarakat, dan

Mitra Kerja

Orientasi Program KKBPK di

Tingkat Lini Lapangan Dinas Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana


program KKBPK kepada toga

dan tomas di 16 kecamatan

500

Orang

50.000.000 PAD,

DAU,

DBH


OPD

02 08 16 005 Fasilitasi forum pelayanan

kesehatan reproduksi bagi

kelompok remaja dan kelompok

sebaya


Keluarga Berencana

Jumlah orang yang mengikuti kegiatan seleksi pemilihan Duta

Genre dan jumlah monitoring

PIK

300 Orang

80.000.000 300 Orang 90.000.000 DINAS PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN

KELUARGA

BERENCANA

0 Remaja Anggota

Kelompok PIK

R/ M di

Kabupaten Blora

Kode




Daerah

Sasaran

Daerah Lokasi




Sasaran

Kegiatan

Asal

Usulan

Tolok


Sumber

Dana

Target

Capaian


Perangkat

Daerah

Jenis

Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Fasilitasi forum pelayanan

kesehatan reproduksi bagi kelompok remaja dan kelompok

sebaya

Dinas Pengendalian


Jumlah orang yang mengikuti

kegiatan seleksi pemilihan Duta Genre dan jumlah monitoring

PIK

300

Orang

80.000.000 PAD,

DAU, DBH


OPD



02 08 16 006 Penyuluhan Penanggulangan

Narkoba dan PMS di Sekolah Dinas Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana

Jumlah peserta penyuluhan

bahaya narkoba dan HIV/AIDS

2200

Orang 40.000.000 PAD,

DAU,

DBH

2200

Orang 40.000.000 DINAS

PENGENDALIAN


BERENCANA

0 Pelajar 12

Sekolah di 12

Kecamatan

Penyuluhan Penanggulangan

Narkoba dan PMS di Sekolah Dinas Pengendalian


Jumlah peserta penyuluhan

bahaya narkoba dan HIV/AIDS

2200

Orang 40.000.000 PAD,

DAU, DBH

2200

Orang 40.000.000 Usulan

OPD

02 08 18 PROGRAM PEMBINAAN

PERAN SERTA MASYARAKAT

DALAM PELAYANAN KB/KR

YANG MANDIRI

Cakupan PUS

Peserta KB

Anggota

Usaha Peningkatan

Pendapatan

Keluarga

Sejahtera (UPPKS)

yang ber-

KB

82% 265.000.000 320.000.000

02 08 18 001 Fasilitasi pembentukan kelompok peduli masyarakat peduli KB


Keluarga Berencana


6 Kelompok

50.000.000 PAD, DAU,

DBH

6 Kelompok

50.000.000 DINAS PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN

KELUARGA

BERENCANA

0 Peserta KB dan Akseptor KB

Fasilitasi pembentukan kelompok

peduli masyarakat peduli KB Dinas Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana

Jumlah kelompok masyarakat

peduli KB

6

Kelompok 50.000.000 PAD,

DAU,

DBH

6

Kelompok 50.000.000 Usulan

OPD

02 08 18 002 Fasilitasi Forum Komunikasi bagi

Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Dinas Pengendalian



program kependudukan keluarga berencana

420

Orang

60.000.000 PAD,

DAU, DBH

420 Orang 80.000.000 DINAS


KELUARGA

BERENCANA

0 Institusi

Masyarakat Pedesaan (IMP)

Sub PPKBD/

PPKBD

Fasilitasi Forum Komunikasi bagi Institusi Masyarakat Pedesaan

(IMP)


Keluarga Berencana

Jumlah peserta sosialisasi program kependudukan keluarga

berencana

420 Orang

60.000.000 PAD, DAU,

DBH


02 08 18 003 Fasilitasi Pembinaan Kesertaan KB Dinas Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana

Jumlah peserta pembinaan

kesertaan KB

150

Orang

60.000.000 PAD,

DAU,

DBH

150 Orang 90.000.000 DINAS

PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

0 Peserta KB aktif

dan Prio Utomo



Kode




Daerah

Sasaran

Daerah Lokasi




Sasaran

Kegiatan

Asal

Usulan

Tolok


Sumber

Dana

Target

Capaian


Perangkat

Daerah

Jenis

Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Fasilitasi Pembinaan Kesertaan KB Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana


150 Orang

60.000.000 PAD, DAU,

DBH


02 08 18 004 Fasilitasi Bagi Mitra Kerja dalam

Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana

Jumlah kegiatan mitra kerja

dalam pengendalian penduduk

6 Keg 95.000.000 PAD,

DAU,

DBH

6 Keg 100.000.000 DINAS

PENGENDALIAN


BERENCANA

0 Mitra Kerja

(KKI, KMK,

Faspedu)

Fasilitasi Bagi Mitra Kerja dalam

Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian


Jumlah kegiatan mitra kerja

dalam pengendalian penduduk

6 Keg 95.000.000 PAD,

DAU, DBH

6 Keg 100.000.000 Usulan

OPD

02 08 24 PROGRAM PENGEMBANGAN

MODEL OPERASIONAL BKB -

POSYANDU - PADU

Cakupan Anggota

Bina

Keluarga

Balita (BKB) ber-

KB

75% 60.000.000 95.000.000

02 08 24 001 Pengkajian pengembangan model

operasional BKB- posyandu-PADU

Dinas Pengendalian


Jumlah kader yang mengikuti

pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-

PAUD

100

Orang

30.000.000 PAD,

DAU, DBH

100 Orang 40.000.000 DINAS


KELUARGA

BERENCANA

0 Kader Posyandu

dan Kader BKB

Pengkajian pengembangan model operasional BKB- posyandu-

PADU


Keluarga Berencana

Jumlah kader yang mengikuti pengkajian pengembangan model

operasional BKB-Posyandu-

PAUD

100 Orang

30.000.000 PAD, DAU,

DBH


02 08 24 002 Pengumpulan bahan-bahan

informasi tentang pengasuhan dan

pembentukan tumbuh kembang

anak

Dinas Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana

Jumlah kartu pedoman tumbuh

kembang anak

1000

lembar 30.000.000 PAD,

DAU,

DBH

1000

lembar 55.000.000 DINAS

PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

0 Kader Pengelola

Program BKB



Pengumpulan bahan-bahan

informasi tentang pengasuhan dan

pembentukan tumbuh kembang anak

Dinas Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana

Jumlah kartu pedoman tumbuh

kembang anak

1000

lembar 30.000.000 PAD,

DAU,

DBH

1000

lembar 55.000.000 Usulan

OPD

02

URUSAN WAJIB BUKAN

PELAYANAN DASAR

02 08 PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA

BERENCANA

02 08 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Pemenuhan

kebutuhan

administrasi

perkantoran

100% 1.313.376.000 1.444.600.000

Kode




Daerah

Sasaran

Daerah Lokasi




Sasaran

Kegiatan

Asal

Usulan

Tolok


Sumber

Dana

Target

Capaian


Perangkat

Daerah

Jenis

Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

02 08 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Pengendalian



surat menyurat

12 % 10.000.000 12 Bulan 10.000.000 DINAS


KELUARGA

BERENCANA

0 Surat Menyurat

pada Dinas Dalduk dan KB

Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Pengendalian



surat menyurat

12 % 10.000.000 PAD,

DAU, DBH

12 Bulan 10.000.000 Usulan

OPD

02 08 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik Dinas Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana


jasa komunikasi, sumber daya air,

dan listrik

12 % 120.000.000 PAD,

DAU,

DBH

12 Bulan 120.000.000 DINAS

PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

0 Jaringan listrik,

telepon, air dan

internet Dinas

Dalduk dan KB

Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik Dinas Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana


jasa komunikasi, sumber daya air,

dan listrik

12 % 120.000.000 PAD,

DAU,

DBH


OPD

02 08 01 006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional


Keluarga Berencana

Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

12 % 25.000.000 12 Bulan 26.000.000 DINAS PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN

KELUARGA

BERENCANA

0 Kendaraan dinas roda dua

dan roda empat

Dinas Dalduk

dan KB

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

Dinas Pengendalian



jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

12 % 25.000.000 PAD,

DAU, DBH


OPD



02 08 01 007 Penyediaan jasa administrasi

keuangan Dinas Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana


jasa administrasi keuangan

12 % 633.600.000 12 Bulan 680.600.000 DINAS

PENGENDALIAN


BERENCANA

0 Pengelola

Keuangan dan

Kegiatan Dinas Dalduk dan KB

Penyediaan jasa administrasi

keuangan Dinas Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana


jasa administrasi keuangan

12 % 633.600.000 PAD,

DAU,

DBH


OPD

02 08 01 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana

Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor


PENDUDUK DAN

KELUARGA

BERENCANA

0 Kantor Dinas Dalduk dan KB

dan Gudang

Alokon

Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana

Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor

12 % 18.000.000 PAD, DAU,

DBH

12 Bulan 24.000.000 Usulan OPD

02 08 01 010 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Pengendalian



alat tulis kantor

12 % 85.000.000 12 Bulan 95.000.000 DINAS


KELUARGA

BERENCANA

0 Kantor Dinas

Dalduk dan KB dan Gudang

Alokon

Penyediaan alat tulis kantor Dinas Pengendalian



alat tulis kantor

12 % 85.000.000 PAD,

DAU, DBH


OPD

02 08 01 011 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan Dinas Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana


barang cetakan dan penggandaan

12 % 20.776.000 12 Bulan 40.000.000 DINAS

PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

0 Kantor Dinas

Dalduk dan KB

dan Gudang

Alokon

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan Dinas Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana


barang cetakan dan penggandaan

12 % 20.776.000 PAD,

DAU,

DBH


OPD

02 08 01 012 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana

Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor


PENDUDUK DAN

KELUARGA

BERENCANA


dan Gudang

Alokon

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Pengendalian



komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

12 % 12.000.000 PAD,

DAU, DBH


OPD



02 08 01 013 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor Dinas Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana


peralatan dan perlengkapan

kantor

8 % 57.000.000 8 Jenis 78.000.000 DINAS

PENGENDALIAN


BERENCANA

0 Kantor Dinas

Dalduk dan KB

dan Gudang Alokon

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor Dinas Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana


peralatan dan perlengkapan

kantor

8 % 57.000.000 PAD,

DAU,

DBH


OPD

02 08 01 014 Penyediaan peralatan rumah

tangga Dinas Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana


9 % 10.000.000 9 Jenis 10.000.000 DINAS PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN

KELUARGA

BERENCANA


dan Gudang

Alokon

Penyediaan peralatan rumah tangga


Keluarga Berencana


9 % 10.000.000 PAD, DAU,

DBH

9 Jenis 10.000.000 Usulan OPD

Kode




Daerah

Sasaran

Daerah Lokasi




Sasaran

Kegiatan

Asal

Usulan

Tolok


Sumber

Dana

Target

Capaian


Perangkat

Daerah

Jenis

Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

02 08 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang- undangan Dinas Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana


bahan bacaan dan peraturan

perundang- undangan

12 % 12.000.000 12 Bulan 15.000.000 DINAS

PENGENDALIAN


BERENCANA

0 Kantor Dinas

Dalduk dan KB

dan Gudang Alokon

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang- undangan Dinas Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana


bahan bacaan dan peraturan

perundang- undangan

12 % 12.000.000 PAD,

DAU,

DBH


OPD

02 08 01 017 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana


makanan dan minuman pegawai

dan rapat

12 % 60.000.000 PAD,

DAU,

DBH

12 Bulan 70.000.000 DINAS

PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

0 Karyawan

Dinas Dalduk

dan KB

Penyediaan makanan dan minuman Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana

Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai

dan rapat

12 % 60.000.000 PAD, DAU,

DBH

12 Bulan 70.000.000 Usulan OPD

02 08 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah Dinas Pengendalian


Persentase pemenuhan rapat-rapat

koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati

12 % 200.000.000 12 Bulan 250.000.000 DINAS


KELUARGA

BERENCANA

0 Karyawan

Dinas Dalduk dan KB



Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah Dinas Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana


koordinasi ke luar daerah yang

ditindaklanjuti dan disepakati

12 % 200.000.000 PAD,

DAU,

DBH


OPD

02 08 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah Dinas Pengendalian



koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati

12 % 50.000.000 12 Bulan 6.000.000 DINAS


KELUARGA

BERENCANA

0 Karyawan

Dinas Dalduk dan KB

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah Dinas Pengendalian



koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati

12 % 50.000.000 PAD,

DAU, DBH


OPD

02 08 02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

Pemenuhan

kebutuhan

sarana dan prasarana

aparatur

100% 393.000.000 526.000.000

02 08 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung

kantor Dinas Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana

Persentase pemenuhan

perlengkapan gedung kantor

1 % 55.000.000 1 Jenis 65.000.000 DINAS

PENGENDALIAN


BERENCANA

0 Gedung Kantor

Dinas Dalduk

dan KB

Kode




Daerah

Sasaran

Daerah Lokasi




Sasaran

Kegiatan

Asal

Usulan

Tolok


Sumber

Dana

Target

Capaian


Perangkat

Daerah

Jenis

Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Pengadaan perlengkapan gedung


Penduduk dan

Keluarga Berencana

Persentase pemenuhan

perlengkapan gedung kantor

1 % 55.000.000 PAD,

DAU,

DBH


OPD

02 08 02 012 Pengadaan bangunan pendukung

rumah dinas, rumah jabatan, dan

gedung kantor


Keluarga Berencana

Persentase pemenuhan bangunan pendukung rumah dinas, rumah


1 % 208.000.000 1 Jenis 300.000.000 DINAS PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN

KELUARGA

BERENCANA

0 Kantor Dalduk dan KB dan

Gudang Alokon

Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan

gedung kantor


Keluarga Berencana

Persentase pemenuhan bangunan pendukung rumah dinas, rumah


1 % 208.000.000 PAD, DAU,

DBH

1 Jenis 300.000.000 Usulan OPD

02 08 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung



Persentase gedung kantor dalam

kondisi baik

12 % 30.000.000 12 Bulan 41.000.000 DINAS


KELUARGA

BERENCANA

0 Kantor Dinas

Dalduk dan KB dan Gudang

Alokon



Pemeliharaan rutin/berkala gedung


Penduduk dan

Keluarga Berencana

Persentase gedung kantor dalam

kondisi baik

12 % 30.000.000 PAD,

DAU,

DBH


OPD

02 08 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional Dinas Pengendalian


Persentase kendaraan

dinas/operasional dalam kondisi baik

12 % 60.000.000 12 Bulan 70.000.000 DINAS


KELUARGA

BERENCANA

0 Kendaraan

Kantor Dinas Dalduk dan KB

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional Dinas Pengendalian


Persentase kendaraan

dinas/operasional dalam kondisi baik

12 % 60.000.000 PAD,

DAU, DBH


OPD


peralatan gedung kantor Dinas Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana

Persentase peralatan gedung

kantor dalam kondisi baik

12 % 25.000.000 12 Bulan 30.000.000 DINAS

PENGENDALIAN


BERENCANA

0 Kantor Dinas

Dalduk dan KB

dan Gudang Alokon


peralatan gedung kantor Dinas Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana

Persentase peralatan gedung

kantor dalam kondisi baik

12 % 25.000.000 PAD,

DAU,

DBH


OPD


mebeler Dinas Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana



PENDUDUK DAN

KELUARGA

BERENCANA

0 Mebel Kantor Dinas Dalduk

dan KB

Kode




Daerah

Sasaran

Daerah Lokasi




Sasaran

Kegiatan

Asal

Usulan

Tolok


Sumber

Dana

Target

Capaian


Perangkat

Daerah

Jenis

Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


mebeler Dinas Pengendalian


Persentase mebeler dalam kondisi

baik

12 % 15.000.000 PAD,

DAU, DBH


OPD


DISIPLIN APARATUR Pemenuhan

kebutuhan

pakaian seragam

dinas

68.850.000 75.000.000

02 08 03 005 Pengadaan pakaian khusus hari-

hari tertentu Dinas Pengendalian


Jumlah pakaian khusus hari- hari


125 Unit 68.850.000 125 Buah 75.000.000 DINAS


KELUARGA

BERENCANA

0 Karyawan

Dinas Dalduk dan KB



Pengadaan pakaian khusus hari-

hari tertentu Dinas Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana

Jumlah pakaian khusus hari- hari


125 Unit 68.850.000 PAD,

DAU,

DBH

125 Buah 75.000.000 Usulan

OPD


KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Peningkatan

kapasitas SDM

aparatur

30.000.000 40.000.000

02 08 05 001 Pendidikan dan pelatihan formal Dinas Pengendalian


Jumlah ASN yang mendapatkan

pendidikan dan pelatihan formal

3 Orang 30.000.000 3 Orang 40.000.000 DINAS


KELUARGA

BERENCANA

0 Pejabat

Struktural pada Dinas Dalduk

dan KB

Pendidikan dan pelatihan formal Dinas Pengendalian


Jumlah ASN yang mendapatkan

pendidikan dan pelatihan formal

3 Orang 30.000.000 PAD,

DAU, DBH


OPD


PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

Pemenuhan

kebutuhan

pelaporan

kinerja dan keuangan

14.000.000 16.000.000

02 08 06 001 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Dinas Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana

Jumlah laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

7 Laporan 7.000.000 7 Laporan 8.000.000 DINAS

PENGENDALIAN


BERENCANA

0 Laporan Kinerja

OPD

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Dinas Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana

Jumlah laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

7 Laporan 7.000.000 PAD,

DAU,

DBH

7 Laporan 8.000.000 Usulan

OPD

02 08 06 005 Penyusunan rencana strategis,

rencana kinerja, dan penetapan

kinerja SKPD

Dinas Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana

Jumlah rencana kinerja dan

penetapan kinerja

5

Dokumen 7.000.000 5

Jenis

8.000.000 DINAS

PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

0 Laporan Kinerja

OPD

Penyusunan rencana strategis,

rencana kinerja, dan penetapan

kinerja SKPD

Dinas Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana

Jumlah rencana kinerja dan

penetapan kinerja

5

Dokumen 7.000.000 PAD,

DAU,

DBH

5

Jenis

8.000.000 Usulan

OPD

TOTAL 11.450.110.000 12.310.040.000



FORMULIR PEMETAAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BLORA

NOMENKLATUR DOKUMEN

PERENCANAANYANG MASIH BERLAKU KONVERSI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KET

.

(Permendagri 13/2006, RPJMD, Renstra, RKPD

yang masih berlaku)

N

O

PROGRA

M

OUTCOM

E

KEGIAT

AN

OUTPU

T

KODE PROGRA

M

Hasil

Program/

Outcome

KODE

KEGIATAN

KEGIATA

N

Keluaran

Kegiatan

/Output

KODE SUB

KEGIATAN

SUB

KEGIATA

N

Output

Sub

Kegiatan

Hasi

l Sub

Kegi

atan

PAGU

PROGRA

M

KELUAR

GA

BERENC

ANA

1.Cakupa

n peserta

KB Aktif,

2.

Cakupan

Pasangan

Usia

Subur

yang

ingin ber-

KB tidak

terpenuh

i (Unmet

Need), 3.

Angka

pemakaia

n

kontrase

psi/CPR

bagi

perempu

an

menikah

usia 15-

49

(semua

cara dan

cara

modern)

Penyedia

an

pelayana

n KB

dan alat

kontrase

psi bagi

keluarga

miskin

Jumlah

peserta

KB dari

masyara

kat

miskin

yang

tidak

masuk

daftar

JKN

yang

dilayani

2 1

4

3 PROGRA

M

PEMBINA

AN

KELUAR

GA

BERENC

ANA (KB)

1.

Cakupan

PUS

peserta KB

anggota

Usaha

Peningkata

n

Pendapata

n Keluarga

Sejahtera

(UPPKS)

yang ber-

KB

mandiri 2.

Rasio

petugas

Pembantu

Pembina

KB Desa

(PPKBD)

setiap

desa/kelur

ahan 3.

Cakupan

kelompok

kegiatan

yang

melakuka

n

pembinaa

n keluarga

melalui 8

fungsi

keluarga

2 1

4

3 02:

03

Pengend

alian dan

Pendistri

busian

Kebutuh

an Alat

dan Obat

Kontrase

psi Serta

Pelaksan

aan

Pelayana

n KB Di

Daerah

Kabupate

n/Kota

2 1

4

3 02:

03

8 Pembinaan

Pelayanan

Keluarga

Berencana

dan

Kesehatan

Reproduks

i di

Fasilitas

Kesehatan

Termasuk

Jaringan

dan

Jejaringny

a

Jumlah

Faskes

yang

mendapa

tkan

pembina

an

pelayana

n KB dan

KR

50.000.

000

-

2 1

4

3 02:

03

1

1

Dukungan

Operasion

al

Pelayanan

KB

Bergerak

Jumlah

Calon

Akseptor

KB yang

terlayani

530.000

.000

-



Pelayana

n KIE

Jumlah

peserta

seminar

kesehat

an

reprodu

ksi

wanita

dan

promosi

konselin

g

kesehat

an

reprodu

ksi

dalam

KKBPK

4.

Persentase

Faskes

dan

jejaringnya

(diseluruh

tingkatan

wilayah)

yang

bekerjasa

ma dengan

BPJS dan

memberik

an

pelayanan

KBKR

sesuai

dengan

standarisa

si

pelayanan

5. Angka

penggunaa

n metode

kontraseps

i jangka

panjang

(MKJP)

cara

modern 6.

Angka

pemakaian

2 1

4

3 02:

03

Pengend

alian dan

Pendistri

busian

Kebutuh

an Alat

dan Obat

Kontrase

psi Serta

Pelaksan

aan

Pelayana

n KB Di

Daerah

Kabupate

n/Kota

2 1

4

3 02:

03

1

2

Promosi

dan

Konseling

KB Pasca

Persalinan

dan Pasca

Keguguran

Jumlah

akseptor

KB yang

mendapa

tkan

konselin

g dan

KIE KB

pasca

persalina

n dan

kegugura

n

20.000.

000

-

2 1

4

3 02:

03

1

2

Promosi

dan

Konseling

Kesehatan

Reproduks

i Serta

Hak - hak

Reproduks

i di

Fasilitas

Kesehatan

dan

Kelompok

Kegiatan

Jumlah

peserta

kegiatan

promosi

dan

konselin

g kespro

dari

Faskes

dan

Poktan

20.000.

000

-



Promosi

pelayana

n KHIBA

Jumlah

kader

yang

mendap

atkan

pembin

aan

KHIBA

kontraseps

i/CPR bagi

perempua

n menikah

usia 15 -

49 6.

Cakupan

ketersedia

an dan

distribusi

alat dan

obat

kontraseps

i untuk

memenuhi

permintaa

n

masyaraka

t 7. Angka

pemakaian

kontraseps

i/CPR bagi

perempua

n menikah

usia 15 -

49 8.

Angka

kelahiran

remaja

(perempua

n usia 15–

19)

per 1.000

perempua

n usia 15–

19 tahun

(ASFR 15–

19) 9.

akupan

Pasangan

Usia

Subur

(PUS) yang

istrinya

dibawah

20 tahun

10.

Cakupan

2 1

4

3 02:

03

Pengend

alian dan

Pendistri

busian

Kebutuh

an Alat

dan Obat

Kontrase

psi Serta

Pelaksan

aan

Pelayana

n KB Di

Daerah

Kabupate

n/Kota

2 1

4

3 02:

03

7 Pembinaan

Pasca

Pelayanan

Bagi

Peserta KB

Jumlah

kader

dan

akseptor

kesertaa

n KB

yang

mendapa

tkan

pembina

an pasca

pelayana

n

60.000.

000

-

Kegiatan

DAK

bidang

keluarga

berencan

a

Penyedi

aan

sarana

dan

prasara

na

kegiatan

KKBPK

pada

Faskes

dan

Balai

Penyulu

han KB

2 1

4

3 02:

03

Pengend

alian dan

Pendistri

busian

Kebutuh

an Alat

dan Obat

Kontrase

psi Serta

Pelaksan

aan

Pelayana

n KB Di

Daerah

Kabupate

n/Kota

2 1

4

3 02:

03

6 Penyediaa

n Sarana

Penunjang

Pelayanan

KB

Jumlah

Sarana

dan

Prasaran

a

Pelayana

n KB dan

Operasio

nal

Program

KKBPK

- DAK Fisik



PUS yang

ingin ber-

KB tidak

terpenuhi

(unmet

need)

2 1

4

3 02:

01

Pelaksan

aan

Advokasi

,

Komunik

asi,

Informas

i dan

Edukasi

(KIE)

Pengend

alian

Pendudu

k dan KB

sesuai

kearifan

budaya

lokal

2 1

4

3 02:

01

8 Pengelolaa

n

operasiona

l dan

sarana di

Balai

Penyuluha

n KKBPK

Jumlah

Sarana

dan

Prasaran

a

Operasio

nal Balai

Penyuluh

an

KKBPK

- DAK Fisik



Pembina

an

keluarga

berencan

a

Jumlah

kegiatan

pembin

aan

keluarg

a

berenca

na

2 1

4

2 PROGRA

M

PENGEN

DALIAN

PENDUD

UK

1. Proporsi

perempua

n usia

reproduksi

(15-49

tahun)

atau

pasangann

ya yang

memiliki

kebutuhan

keluarga

berencana

dan

mengguna

kan alat

kontraseps

i metode

modern, 2.

Persentase

Perangkat

Daerah

(Dinas/Ba

dan) yang

berperan

aktif

dalam

pembangu

nan

Daerah

melalui

Kampung

KB, 3.

Angka

Kelahiran

Total

(Total

Fertility

Rate/TFR,

4.

Cakupan

penyediaa

n

Informasi

Data

Mikro

Keluarga

di setiap

2 1

4

2 02:

01

Pemadua

n dan

Sinkroni

sasi

Kebijaka

n

Pemerint

ah

Daerah

Provinsi

Dengan

Pemerint

ah

Daerah

Kabupate

n/Kota

Dalam

Rangka

Pengend

alian

Kuantita

s

Pendudu

k

2 1

4

2 02:

01

1

5

Pelaksana

an Rapat

Pengendali

an

Program

KKBPK

Jumlah

kegiatan

pengend

alian dan

pembina

an

program

KKBPK

40.000.

000

-



desa, 5.

Cakupan

Rumah

Data

Kependud

ukan Di

Kampung

KB Untuk

Memperku

at

Integrasi

Program

KKBPK di

Sektor

Lain

2 1

4

2 02:

01

2 Penyusuna

n dan

Pemanfaat

an Grand

Design

Pembangu

nan

Kependud

ukan

(GDPK)

Tingkat

Kabupaten

/Kota

Jumlah

Dokume

n GDPK

yang

tersusun

dan

dimanfaa

tkan

dalam

program

pembang

unan

Kependu

dukan

40.000.

000

-



Pengemb

angan

Kualitas

Sumber

Daya

Manusia

Pengelol

a

Program

KKBPK

Jumlah

peserta

seminar

bagi

pengelol

a

KKBPK

dan

tenaga

kontrak

PLKB

2 1

4

3 PROGRA

M

PEMBINA

AN

KELUAR

GA

BERENC

ANA (KB)

1.

Cakupan

PUS

peserta KB

anggota

Usaha

Peningkata

n

Pendapata

n Keluarga

Sejahtera

(UPPKS)

yang ber-

KB

mandiri 2.

Rasio

petugas

Pembantu

Pembina

KB Desa

(PPKBD)

setiap

desa/kelur

ahan 3.

Cakupan

kelompok

kegiatan

yang

melakuka

n

pembinaa

n keluarga

melalui 8

fungsi

keluarga

4.

Persentase

Faskes

dan

jejaringnya

(diseluruh

tingkatan

wilayah)

yang

bekerjasa

ma dengan

BPJS dan

2 1

4

3 02:

02

Pendaya

gunaan

Tenaga

Penyuluh

KB/

Petugas

Lapanga

n KB

(PKB/PL

KB)

2 1

4

3 02:

02

3 Penguatan

pelaksana

an

penyuluha

n,

penggerak

an,

pelayanan

dan

pengemba

ngan

program

KKBPK

untuk

petugas

Keluarga

Berencana

Penyuluh

Lapangan

Keluarga

Berencana

(PKB/PLK

B)

Jumlah

PKB/PLK

B dan

pengelola

program

KKBPK

yang

mendapa

tkan

pengemb

angan

program

40.000.

000

-

Pelayana

n

Konselin

g KB

Jumlah

peserta

kegiatan

pelayan

an dan

konselin

g KB

melalui

momen

kegiatan

dengan

mitra

kerja

2 1

4

3 PROGRA

M

PEMBINA

AN

KELUAR

GA

BERENC

ANA (KB)

2 1

4

3 02:

04

Pemberd

ayaan

dan

Peningka

tan

Peran

Serta

Organisa

si

Kemasya

rakatan

Tingkat

Daerah

Kabupate

n/Kota

Dalam

Pelaksan

aan

Pelayana

n dan

Pembina

an

Kesertaa

n Ber-KB

2 1

4

3 02:

04

1 Penguatan

peran

serta

organisasi

kemasyara

katan dan

mitra kerja

lainnya

dalam

pelaksana

an

pelayanan

dan

pembinaan

kesertaan

ber KB

Jumlah

kegiatan

dengan

mitra/or

ganisasi

masyara

kat yang

terlaksan

a dalam

menduk

ung

pelayana

n dan

Penggera

kan

program

KB

70.000.

000

-



Bantuan

Operasio

nal

Keluarga

Berenca

na

(BOKB)

Penyedi

aan

Operasi

onal

kegiatan

KKBPK

di Balai

Penyulu

han KB,

dan

Kampun

g KB

dan

Biaya

Distribu

si

Alokon

KB Ke

Faskes

2 1

4

3 PROGRA

M

PEMBINA

AN

KELUAR

GA

BERENC

ANA (KB)

memberik

an

pelayanan

KBKR

sesuai

dengan

standarisa

si

pelayanan

5. Angka

penggunaa

n metode

kontraseps

i jangka

panjang

(MKJP)

cara

modern 6.

Angka

pemakaian

kontraseps

i/CPR bagi

perempua

n menikah

usia 15 -

49 6.

Cakupan

ketersedia

an dan

distribusi

alat dan

obat

kontraseps

i untuk

memenuhi

permintaa

n

masyaraka

t 7. Angka

pemakaian

kontraseps

i/CPR bagi

2 1

4

3 02:

04

Pemberd

ayaan

dan

Peningka

tan

Peran

Serta

Organisa

si

Kemasya

rakatan

Tingkat

Daerah

Kabupate

n/Kota

Dalam

Pelaksan

aan

Pelayana

n dan

Pembina

an

Kesertaa

n Ber-KB

2 1

4

3 02:

04

2 Integrasi

Pembangu

nan Lintas

Sektor di

Kampung

KB

Jumlah

kegiatan

lintas

sektor

dalam

menduk

ung

Kampun

g KB

- DAK Non Fisi

k

2 1

4

3 02:

04

3 Pelaksana

an dan

Pengelolaa

n Program

KKBPK di

Kampung

KB

Jumlah

kegiatan

program

KKBPK

di

Kampun

g KB

- DAK Non Fisik

2 1

4

3 02:

04

4 Pembinaan

Terpadu

Kampung

KB

Jumlah

kampung

KB yang

mendapa

tkan

pembina

an

- DAK Non Fisik



perempua

n menikah

usia 15 -

49 8.

Angka

kelahiran

remaja

(perempua

n usia 15–

19)

per 1.000

perempua

n usia 15–

19 tahun

(ASFR 15–

19) 9.

akupan

Pasangan

Usia

Subur

(PUS) yang

istrinya

dibawah

20 tahun

10.

Cakupan

PUS yang

ingin ber-

KB tidak

terpenuhi

(unmet

need)

2 1

4

3 02:

01

Pelaksan

aan

Advokasi

,

Komunik

asi,

Informas

i dan

Edukasi

(KIE)

Pengend

alian

Pendudu

k dan KB

sesuai

kearifan

budaya

lokal

2 1

4

3 02:

01

3 Penyediaa

n dan

Distribusi

Sarana

KIE

Program

KKBPK

Jumlah

penyedia

an media

KIE

Program

KKBPK

- DAK Non Fisi

k

2 1

4

3 02:

01

7 Pelaksana

an

Mekanism

e

Operasion

al Program

KKBPK

melalui

Rapat

Koordinasi

Kecamatan

(Rakorcam

), Rapat

Koordinasi

Desa

(Rakordes)

, dan Mini

Lokakarya

(Minilok)

Terpenu

hinya

kebutuh

an

Operasio

nal

Program

KKBPK

melalui

Rapat

Koordina

si

Kecamat

an

(Rakorca

m),

Rapat

Koordina

si Desa

(Rakorde

s), dan

Mini

Lokakary

a

(Minilok)

DAK Non Fisik

2 1

4

3 02:

01

8 Pengelolaa

n

operasiona

l dan

sarana di

Terpenu

hinya

Operasio

nal Balai

Penyuluh

DAK No



Balai

Penyuluha

n KKBPK

an

KKBPK n Fisi

k

2 1

4

3 02:

03

Pengend

alian dan

Pendistri

busian

Kebutuh

an Alat

dan Obat

Kontrase

psi Serta

Pelaksan

aan

Pelayana

n KB Di

Daerah

Kabupate

n/Kota

2 1

4

3 02:

03

1 Pengendali

an

Pendistrib

usian Alat

dan Obat

Kontrasep

si

Penunjang

Pelayanan

KB ke

Fasilitas

Kesehatan

termasuk

jaringan

dan

jejaringnya

Terpenu

hinya

kebutuh

an

operasio

nal

pendistri

busian

alat dan

obat

kontrase

psi ke

fasilitas

kesehata

n

- DAK Non Fisik

2 1

4

2 PROGRA

M

PENGEN

DALIAN

PENDUD

UK

1. Proporsi

perempua

n usia

reproduksi

(15-49

tahun)

atau

pasangann

ya yang

memiliki

kebutuhan

keluarga

berencana

dan

mengguna

kan alat

kontraseps

i metode

modern, 2.

Persentase

Perangkat

Daerah

(Dinas/Ba

dan) yang

berperan

aktif

dalam

2 1

4

2 02:

02

Pemetaa

n

Perkiraa

n

Pengend

alian

Pendudu

k

Cakupan

Daerah

Kabupate

n/ Kota

2 1

4

2 02:

02

8 Membentu

k Rumah

Data

Kependud

ukan Di

Kampung

KB Untuk

Memperku

at

Integrasi

Program

KKBPK di

Sektor

Lain

Jumlah

Rumah

Data

Kependu

dukan

Kampun

g KB

yang

terbentu

k

- DAK Non Fisik



pembangu

nan

Daerah

melalui

Kampung

KB, 3.

Angka

Kelahiran

Total

(Total

Fertility

Rate/TFR,

4.

Cakupan

penyediaa

n

Informasi

Data

Mikro

Keluarga

di setiap

desa, 5.

Cakupan

Rumah

Data

Kependud

ukan Di

Kampung

KB Untuk

Memperku

at

Integrasi

Program

KKBPK di

Sektor

Lain

PROGRA

M

KESEHA

TAN

REPROD

UKSI

REMAJA

Cakupan

Pasangan

Usia

Subur

yang

isterinya

dibawah

usia 20

tahun

Advokasi

dan KIE

tentang

Kesehata

n

Reprodu

ksi

Remaja

(KRR)

Jumlah

kegiatan

publika

si

program

KKB

dan

penyulu

han

2 1

4

3 PROGRA

M

PEMBINA

AN

KELUAR

GA

BERENC

ANA

1.

Cakupan

PUS

peserta KB

anggota

Usaha

Peningkata

n

Pendapata

n Keluarga

Sejahtera

(UPPKS)

2 1

4

3 02:

01

Pelaksan

aan

Advokasi

,

Komunik

asi,

Informas

i dan

Edukasi

(KIE)

Pengend

alian

2 1

4

3 02:

01

2 Komunika

si,

Informasi

dan

Edukasi

(KIE)

Program

KKBPK

Sesuai

Kearifan

Budaya

Lokal

Jumlah

Kegiatan

KIE

Program

KKBPK

sesuai

kearifan

lokal

80.000.

000

-



yang ber-

KB

mandiri 2.

Rasio

petugas

Pembantu

Pembina

KB Desa

(PPKBD)

setiap

desa/kelur

ahan 3.

Cakupan

kelompok

kegiatan

yang

melakuka

n

pembinaa

n keluarga

melalui 8

fungsi

keluarga

4.

Persentase

Faskes

dan

jejaringnya

(diseluruh

tingkatan

wilayah)

yang

bekerjasa

ma dengan

BPJS dan

Pendudu

k dan KB

sesuai

kearifan

budaya

lokal

2 1

4

3 02:

01

4 Promosi

dan KIE

Program

KKBPK

melalui

media

massa

cetak dan

elektronik

serta

media luar

ruang

Jumlah

Kegiatan

KIE

Program

KKBPK

sesuai

kearifan

lokal

10.000.

000

-

2 1

4

3 02:

01

5 Pelaksana

an Hari

Keluarga

Nasional

(Harganas)

Jumlah

kegiatan

dengan

Mitra

Kerja

untuk

menduk

ung

Hargana

s

40.000.

000

-



Memperk

uat

dukunga

n dan

partisipa

si

masyara

kat

Jumlah

kader

yang

mendap

atkan

pembin

aan

2 1

4

3 PROGRA

M

PEMBINA

AN

KELUAR

GA

BERENC

ANA

memberik

an

pelayanan

KBKR

sesuai

dengan

standarisa

si

pelayanan

5. Angka

penggunaa

n metode

kontraseps

i jangka

panjang

(MKJP)

cara

modern 6.

Angka

pemakaian

kontraseps

i/CPR bagi

perempua

n menikah

usia 15 -

49 6.

Cakupan

ketersedia

an dan

distribusi

alat dan

obat

kontraseps

i untuk

memenuhi

permintaa

n

masyaraka

t 7. Angka

pemakaian

kontraseps

i/CPR bagi

perempua

n menikah

usia 15 -

49 8.

Angka

kelahiran

2 1

4

3 02:

02

Pendaya

gunaan

Tenaga

Penyuluh

KB/

Petugas

Lapanga

n KB

(PKB/PL

KB)

2 1

4

3 02:

02

4 Penggerak

an Kader

Institusi

Masyaraka

t Pedesaan

(IMP)

Jumlah

kader

Institusi

Masyara

kat

Pedesaan

(IMP)

1.285.0

00.000

-



remaja

(perempua

n usia 15–

19)

per 1.000

perempua

n usia 15–

19 tahun

(ASFR 15–

19) 9.

akupan

Pasangan

Usia

Subur

(PUS) yang

istrinya

dibawah

20 tahun

10.

Cakupan

PUS yang

ingin ber-

KB tidak

terpenuhi

(unmet

need)

Orientasi

program

penyiapa

n

kehidup

an

berkelua

rga bagi

remaja

Jumlah

peserta

sosialisa

si

penyiap

an

kehidup

an

berkelu

arga

bagi

remaja

2 1

4

4 PROGRA

M

PEMBER

DAYAAN

DAN

PENINGK

ATAN

KELUAR

GA

SEJAHTE

RA (KS)

1.

Cakupan

anggota

Bina

Keluarga

Balita

(BKB) ber-

KB 2.

Cakupan

anggota

Bina

Keluarga

Remaja

(BKR) ber-

KB 3.

Pusat

Pelayanan

Keluarga

Sejahtera

(PPKS) di

setiap

Kecamata

2 1

4

4 02:

01

Pelaksan

aan

Pembang

unan

Keluarga

Melalui

Pembina

an

Ketahan

an dan

Kesejaht

eraan

Keluarga

2 1

4

4 02:

01

7 Promosi

dan

Sosialisasi

Kelompok

Kegiatan

Ketahanan

dan

Kesejahter

aan

Keluarga

(BKB,

BKR, BKL,

PPPKS,

PIK-R dan

Pemberday

aan

Ekonomi

Keluarga/

UPPKS)

Jumlah

kader

peserta

kegiatan

promosi

dan

pengemb

angan

kapasita

s poktan

50.000.

000

-



n 4.

Cakupan

PKB/PLKB

yang

didayagun

akan

Perangkat

Daerah KB

untuk

perencana

an dan

pelaksana

an

pembangu

nan

daerah di

bidang

pengendali

an

penduduk

Orientasi

Program

KKBPK

di

Tingkat

Lini

Lapanga

n

Jumlah

peserta

sosialisa

si

program

KKBPK

kepada

toga

dan

tomas

di 16

kecamat

an

2 1

4

3 PROGRA

M

PEMBINA

AN

KELUAR

GA

BERENC

ANA (KB)

2 1

4

3 02:

02

Pendaya

gunaan

Tenaga

Penyuluh

KB/

Petugas

Lapanga

n KB

(PKB/PL

KB)

2 1

4

3 02:

02

1 Pembinaan

IMP dan

Program

KKBPK di

lini

lapangan

oleh

PKB/PLKB

Jumlah

peserta

sosialisa

si

program

KKBPK

kepada

toga dan

tomas di

16

kecamat

an

50.000.

000

-



Fasilitasi

forum

pelayana

n

kesehata

n

reproduk

si bagi

kelompo

k remaja

dan

kelompo

k sebaya

Jumlah

orang

yang

mengik

uti

kegiatan

seleksi

pemilih

an Duta

Genre

dan

jumlah

monitori

ng PIK

2 1

4

4 PROGRA

M

PEMBER

DAYAAN

DAN

PENINGK

ATAN

KELUAR

GA

SEJAHTE

RA (KS)

1.

Cakupan

anggota

Bina

Keluarga

Balita

(BKB) ber-

KB 2.

Cakupan

anggota

Bina

Keluarga

Remaja

(BKR) ber-

KB 3.

Pusat

Pelayanan

Keluarga

Sejahtera

(PPKS) di

setiap

Kecamata

n 4.

Cakupan

PKB/PLKB

yang

didayagun

akan

Perangkat

Daerah KB

untuk

perencana

an dan

pelaksana

an

pembangu

nan

daerah di

bidang

pengendali

an

penduduk

2 1

4

4 02:

02

Pelaksan

aan dan

Peningka

tan

Peran

Serta

Organisa

si

Kemasya

rakatan

Tingkat

Daerah

Kabupate

n/ Kota

dalam

Pembang

unan

Keluarga

Melalui

Pembina

an

Ketahan

an dan

Kesejaht

eraan

Keluarga

2 1

4

4 02:

02

3 Pelaksana

kan

Peningkata

n

Kapasitas

Mitra dan

Organisasi

Kemasyara

katan

Dalam

Pengelolaa

n Program

Ketahanan

dan

Kesejahter

aan

Keluarga

(BKB,

BKR, BKL,

PPPKS,

PIK-R dan

Pemberday

aan

Ekonomi

Keluarga/

UPPKS)

Jumlah

peserta

dari

mitra

kerja

dalam

kegiatan

ketahana

n dan

kesejahte

raan

keluarga

30.000.

000

-



2 1

4

4 02:

01

8 Promosi

dan

Sosialisasi

Kelompok

Kegiatan

Ketahanan

dan

Kesejahter

aan

Keluarga

(Menjadi

Orang Tua

Hebat,

Generasi

Berencana

,

Kelanjutus

iaan Serta

Pengelolaa

n

Keuangan

Keluarga)

Jumlah

pedoman

serta

peserta

kegiatan

pengemb

angan

ketahana

n

keluarga

meliputi

Orang

Tua

Hebat,

GenRe

dan

Kelanjut

usiaan

50.000.

000

-

Penyulu

han

Penangg

ulangan

Narkoba

dan PMS

di

Sekolah

Jumlah

peserta

penyulu

han

bahaya

narkoba

dan

HIV/AI

DS

2 1

4

4 PROGRA

M

PEMBER

DAYAAN

DAN

PENINGK

ATAN

KELUAR

GA

SEJAHTE

RA (KS)

2 1

4

4 02:

02

Pelaksan

aan dan

Peningka

tan

Peran

Serta

Organisa

si

Kemasya

rakatan

Tingkat

Daerah

Kabupate

n/ Kota

dalam

Pembang

unan

Keluarga

Melalui

Pembina

an

Ketahan

an dan

Kesejaht

eraan

Keluarga

2 1

4

4 02:

02

4 Promosi

dan

Sosialisasi

Program

Ketahanan

dan

Kesejahter

aan

Keluarga

bagi Mitra

Kerja

Jumlah

peserta

dari

mitra

kerja

dalam

kegiatan

ketahana

n dan

kesejahte

raan

keluarga

40.000.

000

-



PROGRA

M

PEMBINA

AN

PERAN

SERTA

MASYAR

AKAT

DALAM

PELAYAN

AN

KB/KR

YANG

MANDIRI

Cakupan

PUS

Peserta

KB

Anggota

Usaha

Peningka

tan

Pendapat

an

Keluarga

Sejahtera

(UPPKS)

yang ber-

KB

Fasilitasi

pembent

ukan

kelompo

k peduli

masyara

kat

peduli

KB

Jumlah

kelompo

k

masyara

kat

peduli

KB

2 1

4

3 PROGRA

M

PEMBINA

AN

KELUAR

GA

BERENC

ANA (KB)

1.

Cakupan

PUS

peserta KB

anggota

Usaha

Peningkata

n

Pendapata

n Keluarga

Sejahtera

(UPPKS)

yang ber-

KB

mandiri 2.

Rasio

petugas

Pembantu

Pembina

KB Desa

(PPKBD)

setiap

desa/kelur

ahan 3.

Cakupan

kelompok

kegiatan

yang

melakuka

n

pembinaa

n keluarga

melalui 8

fungsi

keluarga

4.

Persentase

Faskes

dan

jejaringnya

(diseluruh

tingkatan

wilayah)

yang

bekerjasa

ma dengan

BPJS dan

memberik

2 1

4

3 02:

03

Pengend

alian dan

Pendistri

busian

Kebutuh

an Alat

dan Obat

Kontrase

psi Serta

Pelaksan

aan

Pelayana

n KB Di

Daerah

Kabupate

n/Kota

2 1

4

3 02:

03

3 Peningkata

n

Kesertaan

Penggunaa

n Motode

Kontrasep

si Jangka

Panjang

(MKJP)

Jumlah

peserta

yang

mengikut

i

pembina

an

kesertaa

n KB

50.000.

000

-

Fasilitasi

Forum

Komunik

asi bagi

Institusi

Masyara

kat

Pedesaa

n (IMP)

Jumlah

peserta

sosialisa

si

program

kepend

udukan

keluarg

a

berenca

na

2 1

4

3 PROGRA

M

PEMBINA

AN

KELUAR

GA

BERENC

ANA (KB)

2 1

4

3 02:

02

Pendaya

gunaan

Tenaga

Penyuluh

KB/

Petugas

Lapanga

n KB

(PKB/PL

KB)

2 1

4

3 02:

02

4 Penggerak

an Kader

Institusi

Masyaraka

t Pedesaan

(IMP)

Jumlah

Kader

IMP yang

mendapa

tkan

pembina

an dan

pelatihan

50.000.

000

-

Fasilitasi

Pembina

an

Kesertaa

n KB

Jumlah

peserta

pembin

aan

kesertaa

n KB

2 1

4

3 PROGRA

M

PEMBINA

AN

KELUAR

GA

BERENC

ANA (KB)

2 1

4

3 02:

03

Pengend

alian dan

Pendistri

busian

Kebutuh

an Alat

dan Obat

Kontrase

psi Serta

Pelaksan

aan

Pelayana

n KB Di

Daerah

Kabupate

n/Kota

2 1

4

3 02:

03

3 Peningkata

n

Kesertaan

Penggunaa

n Motode

Kontrasep

si Jangka

Panjang

(MKJP)

Jumlah

peserta

yang

mengikut

i

pembina

an

kesertaa

n KB

50.000.

000

-



an

pelayanan

KBKR

sesuai

dengan

standarisa

si

pelayanan

5. Angka

penggunaa

n metode

kontraseps

i jangka

panjang

(MKJP)

cara

modern 6.

Angka

pemakaian

kontraseps

i/CPR bagi

perempua

n menikah

usia 15 -

49 6.

Cakupan

ketersedia

an dan

distribusi

alat dan

obat

kontraseps

i untuk

memenuhi

permintaa

n

masyaraka

t 7. Angka

pemakaian

kontraseps

i/CPR bagi

perempua

n menikah

usia 15 -

49 8.

Angka

kelahiran

remaja



(perempua

n usia 15–

19)

per 1.000

perempua

n usia 15–

19 tahun

(ASFR 15–

19) 9.

akupan

Pasangan

Usia

Subur

(PUS) yang

istrinya

dibawah

20 tahun

10.

Cakupan

PUS yang

ingin ber-

KB tidak

terpenuhi

(unmet

need)

Fasilitasi

Bagi

Mitra

Kerja

dalam

Pengend

alian

Pendudu

k

Jumlah

kegiatan

mitra

kerja

dalam

pengend

alian

pendud

uk

2 1

4

2 PROGRA

M

PENGEN

DALIAN

PENDUD

UK

1. Proporsi

perempua

n usia

reproduksi

(15-49

tahun)

atau

pasangann

ya yang

memiliki

kebutuhan

keluarga

berencana

dan

mengguna

kan alat

kontraseps

i metode

modern, 2.

Persentase

2 1

4

2 02:

02

Pemetaa

n

Perkiraa

n

Pengend

alian

Pendudu

k

Cakupan

Daerah

Kabupate

n/ Kota

2 1

4

2 02:

02

3 Penyusuna

n Profil

Kependud

ukan,

Keluarga

Berencana

dan

Pembangu

nan

Keluarga

Jumlah

dokumen

Profil

KKBPK

yang

tersusun

10.000.

000

-

2 1

4

2 02:

02

5 Penyusuna

n Kajian

Dampak

Kependud

ukan

Jumlah

kegiatan

kajian

pengemb

angan

program

kependu

dukan

20.000.

000

-



Perangkat

Daerah

(Dinas/Ba

dan) yang

berperan

aktif

dalam

pembangu

nan

Daerah

melalui

Kampung

KB, 3.

Angka

Kelahiran

Total

(Total

Fertility

Rate/TFR,

4.

Cakupan

penyediaa

n

Informasi

Data

Mikro

Keluarga

di setiap

desa, 5.

Cakupan

Rumah

Data

Kependud

ukan Di

Kampung

KB Untuk

Memperku

at

Integrasi

Program

KKBPK di

Sektor

Lain

2 1

4

2 02:

02

9 Pembinaan

dan

Pengawasa

n

Penyelengg

araan

Sistem

Informasi

Keluarga

Jumlah

kegiatan

mitra

kerja

dalam

pengend

alian

pendudu

k

15.000.

000

-

2 1

4

2 02:

01

1

0

Implement

asi

Pendidika

n

Kependud

ukan Jalur

Pendidika

n Formal

dan

Nonformal

Jumlah

Kerjasam

a

Impleme

ntasi

pendidik

an

kependu

dukan

Jalur

pendidik

an

formal

dan

informal

20.000.

000

-

2 1

4

2 02:

02

1

1

Penyediaa

n Data

dan

Informasi

Keluarga

Jumlah

Data

SIGA

yang

tersedia

20.000.

000

-

2 1

4

2 02:

02

1

3

Pengolaha

n dan

Pelaporan

Data

Pengendali

an

Lapangan

dan

Pelayanan

KB

Jumlah

Laporan

program

KKBPK

10.000.

000

-

2 1

4

2 02:

02

1

4

Pembinaan

dan

Pengawasa

n

Pencatatan

dan

Pelaporan

Program

KKBPK

Jumlah

Wilayah

yang

mendapa

tkan

pembina

an dalam

pengawa

san

10.000.

000

-



laporan

KKBPK

PROGRA

M

PENGEM

BANGAN

MODEL

OPERASI

ONAL

BKB -

POSYAND

U - PADU

Cakupan

Anggota

Bina

Keluarga

Balita

(BKB)

ber-KB

Pengkaji

an

pengemb

angan

model

operasio

nal BKB-

posyand

u-PADU

Jumlah

kader

yang

mengik

uti

pengkaji

an

pengem

bangan

model

operasio

nal

BKB-

Posyand

u-PAUD

2 1

4

4 PROGRA

M

PEMBER

DAYAAN

DAN

PENINGK

ATAN

KELUAR

GA

SEJAHTE

RA (KS)

1.

Cakupan

anggota

Bina

Keluarga

Balita

(BKB) ber-

KB 2.

Cakupan

anggota

Bina

Keluarga

Remaja

(BKR) ber-

KB 3.

Pusat

Pelayanan

Keluarga

Sejahtera

(PPKS) di

setiap

Kecamata

n 4.

Cakupan

PKB/PLKB

yang

didayagun

akan

Perangkat

Daerah KB

untuk

perencana

an dan

pelaksana

an

pembangu

nan

daerah di

bidang

pengendali

an

2 1

4

4 02:

01

Pelaksan

aan

Pembang

unan

Keluarga

Melalui

Pembina

an

Ketahan

an dan

Kesejaht

eraan

Keluarga

2 1

4

4 02:

01

4 Orientasi/

Pelatihan

Teknis

Pelaksana

/Kader

Ketahanan

dan

Kesejahter

aan

Keluarga

(BKB,

BKR, BKL,

PPPKS,

PIK-R dan

Pemberday

aan

Ekonomi

Keluarga/

UPPKS)

Jumlah

kader

yang

mengikut

i

orientasi

teknis

ketahana

n dan

kesejahte

raan

keluarga

30.000.

000

-

Pengump

ulan

bahan-

bahan

informas

i tentang

pengasu

han dan

pembent

ukan

tumbuh

kembang

anak

Jumlah

kartu

pedoma

n

tumbuh

kemban

g anak

2 1

4

4 PROGRA

M

PEMBER

DAYAAN

DAN

PENINGK

ATAN

KELUAR

GA

SEJAHTE

RA (KS)

2 1

4

4 02:

01

Pelaksan

aan

Pembang

unan

Keluarga

Melalui

Pembina

an

Ketahan

an dan

Kesejaht

eraan

Keluarga

2 1

4

4 02:

01

8 Promosi

dan

Sosialisasi

Kelompok

Kegiatan

Ketahanan

dan

Kesejahter

aan

Keluarga

(Menjadi

Orang Tua

Hebat,

Generasi

Berencana

,

Kelanjutus

iaan Serta

Pengelolaa

n

Keuangan

Keluarga)

Jumlah

pedoman

serta

peserta

kegiatan

pengemb

angan

ketahana

n

keluarga

meliputi

Orang

Tua

Hebat,

GenRe

dan

Kelanjut

usiaan

15.000.

000

-



penduduk 2 1

4

4 02:

01

9 Penyerasia

n

Kebijakan

Dalam

Pelaksana

an

Program

yang

mendukun

g

Tercapainy

a IPK

Jumlah

kegiatan

yang

terlaksan

a dalam

menduk

ung

program

IPK

15.000.

000

-

JUMLAH

2.820.0

00.000



KODE

NOMENKLATUR

PROGRAM

INDIKATOR

PROGRAM

NOMENKLATUR KEGIATAN DAN SUB

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN Pagu

UR

USA

N

BID

AN

G

UR

USA

N

PR

OG

RA

M

KE

GIA

TA

N

SU

B K

EG

IAT

AN

5 01 1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

5 01 1 02:01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

Jumlah dokumen Renstra, Rencana kinerja dan penetapan kinerja perangkat daerah

7.000.000

5 01 1 02:02 Administrasi Keuangan

6 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

7.000.000

5 01 1 02:03 Administrasi Umum

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah bulan layanan surat menyurat perangkat daerah 10.000.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah bulan layanan listrik, internet dan telepon perangkat daerah

120.000.000

6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit layanan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional

25.000.000

7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah personel layanan jasa administrasi keuangan perangkat daerah

633.600.000

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 18.000.000

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan peyediaan alat tulis kantor 85.000.000

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan cetak dan penggandaan

20.776.000



12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12.000.000

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

57.000.000

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga 10.000.000

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah bulan pemenuhan makanan dan minumah yang

dibutuhkan perangkat daerah 60.000.000

18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Persentase dokumen rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati

250.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah unit pengadaan perlengkapan gedung kantor dan taman kantor

55.000.000

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor guna menunjang kelancaran tugas kedinasan

238.000.000

30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas 60.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor 25.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeler Terpeliharanya mebeler kantor 15.000.000

5 01 1 02:04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Jumlah paket pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

68.850.000

8 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

formal 30.000.000

JUMLAH 1.819.226.000


Kabupaten Blora Tahun 2021 BAB V-100

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Blora Tahun 2021 merupakan

dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu)

tahun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Blora Tahun 2021 serta Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun

2016-2021. RKPD Tahun 2021 disusun berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora

Tahun 2016-2021 serta memperhatikan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blora Tahun 2010-2031,

sehingga terdapat keselarasan antar dokumen perencanaan daerah,

dan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun 2021 ini menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) serta acuan dalam bagi Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menjalankan tugas dan

fungsi serta sasaran dan target pembangunan yang diamanatkan kepada


Blora. Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan

dalam Renstra serta memperhatikan skala prioritas yang

disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan

disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk

memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian

pengorganisasian serta bahan evaluasi terhadap pelaksanaan

program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta

sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

BUPATI BLORA

DJOKO NUGROHO

Documents

tahun 2021 rencana kerja (renja) - PPID BLORA