1. Cover+Daftar Isi … · 29 Tabel. 29 Kas di Bendahara Pengeluaran FKTP Per 31 Desember 2017 dan 2016 30 Tabel. 30 Kas di BLUD Per 31 Desember 2017 31 Tabel. 31 Utang Pajak Per

Buku I

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

TAHUN ANGGARAN 2017


LAPORAN KEUANGAN

Nomor : 29.A/LHP/XVIII.PDG/05/2018 Tanggal : 23 Mei 2018

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Jalan Khatib Sulaiman Nomor 54 Padang 25137 Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

i

DAFTAR ISI

Halaman DAFTAR ISI........................................................................................................................... i LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ............................. ii LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN ANGGARAN 2017 I. NERACA II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN III. LAPORAN OPERASIONAL IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS V. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH VI. LAPORAN ARUS KAS VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN GAMBARAN UMUM……………………………………………………………………... 1


ii

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Tanggung jawab BPK Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Pasaman. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan


iii

kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK. Opini Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman tanggal 31 Desember 2017, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penekanan Suatu Hal BPK menekankan pada Catatan VII.D.1.b.1).b) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman yang menjelaskan bahwa pada Tahun Anggaran 2017 menyajikan realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp41,72 miliar, yang dalam realisasinya terdapat pembayaran yang tidak sesuai fakta dan berakibat kelebihan pembayaran sebesar Rp1,92 miliar. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut. Laporan atas SPI dan Kepatuhan Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 29.B/LHP/XVIII.PDG/05/2018 dan 29.C/LHP/XVIII.PDG/05/2018 tanggal 23 Mei 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Padang, 23 Mei 2018

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Penanggung Jawab Pemeriksaan

Hari Fitrianto, S.E., M.Bus, Ak, C.F.E., C.A. Register Negara Akuntan, Nomor RNA-11585

NO TABEL KETERANGAN

1 Tabel. 1 PDRB Kabupaten Pasaman atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Tahun 2012 – 2016

2 Tabel. 2 PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pasaman Tahun 2012 – 2016

3 Tabel. 3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2017

4 Tabel. 4 Ringkasan Anggaran Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2017

5 Tabel. 5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan-LRA Per SKPD TA 2017

6 Tabel. 6 Anggaran dan Realisasi Belanja-LRA Per SKPD TA 2017

7 Tabel. 7 Capaian Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2017

8 Tabel. 8 Perangkat Daerah Tahun 2016 yang Mengalami Perubahan Nomenklatur Tahun 2017

9 Tabel. 9 Perangkat Daerah Tahun 2016 yang Mengalami Pemecahan dan/atau Penggabungan Tahun 2017

10 Tabel. 10 Perangkat Daerah Tahun 2016 yang Mengalami Penghapusan Tahun 2017

11 Tabel. 11 Besaran Penyisihan Piutang Pajak Yang Tidak Tertagih

12 Tabel. 12 Besaran Penyisihan Piutang Retribusi Yang Tidak Tertagih

13 Tabel. 13 Besaran Penyisihan Piutang Pajak Yang Tidak Tertagih Selain Piutang Pajak dan Retribusi

14 Tabel. 14 Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LRA Tahun 2017

15 Tabel. 15 Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Tahun 2017

16 Tabel. 16 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA Tahun 2017

17 Tabel. 17 Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak - LRA Tahun 2017

18 Tabel. 18 Target dan Realisasi Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LRA Tahun 2017

19 Tabel. 19 Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus-LRA Tahun 2017

20 Tabel. 20 Target dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA Tahun 2017

21 Tabel. 21 Target dan Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi-LRA Tahun 2017

22 Tabel. 22 Belanja Hibah Tahun 2017

23 Tabel. 23 Belanja Tanah Tahun 2017

24 Tabel. 24 Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2017

25 Tabel. 25 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2017

26 Tabel. 26 Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2017

27 Tabel. 27 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Tahun 2017

28 Tabel. 28 Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2017 dan 2016

29 Tabel. 29 Kas di Bendahara Pengeluaran FKTP Per 31 Desember 2017 dan 2016

30 Tabel. 30 Kas di BLUD Per 31 Desember 2017

31 Tabel. 31 Utang Pajak Per 31 Desember 2017

32 Tabel. 32 Daftar Deposito Per 31 Desember 2017

33 Tabel. 33 Rincian Piutang PBB-P2 Per 31 Desember 2017

34 Tabel. 34 Penyisihan Piutang Pajak Per 31 Desember 2017

35 Tabel. 35 Piutang Retribusi Per 31 Desember 2017 dan 2016

36 Tabel. 36 Penyisihan Piutang Retribusi Per 31 Desember 2017

37 Tabel. 37 Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang DipisahkanPer 31 Desember 2017

38 Tabel. 38 Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Per 31 Desember 2017

39 Tabel. 39 Piutang Lain-Lain Per 31 Desember 2017

40 Tabel. 40 Penyisihan Piutang Lain-Lain Per 31 Desember 2017

41 Tabel. 41 Persediaan Alat Tulis Kantor Per 31 Desember 2017 dan 2016

42 Tabel. 42 Persediaan Cetak Per 31 Desember 2017 dan 2016

DAFTAR TABEL LAPORAN KEUANGAN

NO TABEL KETERANGAN

43 Tabel. 43 Persediaan Alat Listrik Per 31 Desember 2017 dan 2016

44 Tabel. 44 Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Per 31 Desember 2017 dan 2016

45 Tabel. 45 Persediaan Benda Pos Per 31 Desember 2017 dan 2016

46 Tabel. 46 Persediaan Obat-obatan Per 31 Desember 2017 dan 2016

47 Tabel. 47 Persediaan Bahan Kimia Per 31 Desember 2017 dan 2016

48 Tabel. 48 Persediaan Barang Yang Diserahkan ke Masyarakat Per 31 Desember 2017

49 Tabel. 49 Penyertaan Modal pada Bank Nagari Per 31 Desember 2017

50 Tabel. 50 Tanah Per 31 Desember 2017 dan 2016

51 Tabel. 51 Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2017 dan 2016

52 Tabel. 52 Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2017 dan 2016

53 Tabel. 53 Jalan, Irigasi, Jaringan Per 31 Desember 2017 dan 2016

54 Tabel. 54 Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2017 dan 2016

55 Tabel. 55 Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2017 dan 2016

56 Tabel. 56 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2017 dan 2016

57 Tabel. 57 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Per 31 Desember 2017

58 Tabel. 58 Penyisihan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Per 31 Desember 2017

59 Tabel. 59 Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2017 dan 2016

60 Tabel. 60 Aset Lain-lain Per 31 Desember 2017 dan 2016

61 Tabel. 61 Rincian Mutasi Aset Lain-lain Tahun 2017

62 Tabel. 62 Rincian Utang Pajak Per 31 Desember 2017

63 Tabel. 63 Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2017

64 Tabel. 64 Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2017

65 Tabel. 65 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO Tahun 2017

66 Tabel. 66 Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2017

67 Tabel. 67 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Tahun 2017

68 Tabel. 68 Beban Pegawai Tahun 2017

69 Tabel. 69 Beban Persediaan Tahun 2017

70 Tabel. 70 Beban Jasa Tahun 2017

71 Tabel. 71 Beban Pemeliharaan Tahun 2017

72 Tabel. 72 Beban Perjalanan Dinas Tahun 2017

73 Tabel. 73 Beban Hibah Tahun 2017

74 Tabel. 74 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2017

75 Tabel. 75 Perhitungan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2017

76 Tabel. 76 Beban Penyusutan Tahun 2017

77 Tabel. 77 Beban Transfer Tahun 2017

78 Tabel. 78 Beban Lain-Lain 2017

79 Tabel. 79 Arus kas dari aktivitas operasi per 31 Desember 2017 dan 2016

80 Tabel. 80 Arus Kas dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2017 dan 2016

81 Tabel. 81 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2017 dan 2016

82 Tabel. 82 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2017 dan 2016

83 Tabel. 83 Penerimaan dan pengeluaran PFK s.d 31 Desember 2017

84 Tabel. 84 Penerimaan UP TA 2016

85 Tabel. 85 Pengeluaran UP TA 2017

86 Tabel. 86 Kenaikan/Penurunan Kas TA 2017 dan TA 2016

NO LAMPIRAN KETERANGAN

1 Lampiran 1 Rincian Belanja Pegawai Tahun 2017

2 Lampiran 2 Rincian Belanja Barang/Jasa Tahun 2017

3 Lampiran 3 Rincian Belanja Peralatan Mesin Tahun 2017

4 Lampiran 4 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Nagari TA 2017

5 Lampiran 5 Rincian Kas Dana BOS Tahun 2017

6 Lampiran 6 Daftar Piutang Retribusi 2017

7 Lampiran 7 Data Penerima Dana Bergulir Koperasi Simpan Pinjam Nagari Per 31 Desember 2017

8 Lampiran 8 Rincian Piutang Lain- Lain Per 31 Desember 2017

9 Lampiran 9 Daftar Persediaan Per 31 Desember 2017

10 Lampiran 10 Daftar Penyertaan Modal Per 31 Desember 2017

11 Lampiran 11 Rekapitulasi Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2017

12 Lampiran 12 Daftar Aset Tetap Yang tidak Diserahkan Ke Pemerintah Propinsi Sumatera Barat (EX ESDM)

13 Lampiran 13 Rekapitulasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2017

14 Lampiran 14 Rekapitulasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2017

15 Lampiran 15 Daftar Perencanaan KDP Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2017

16 Lampiran 16 Rekapitulasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2017

17 Lampiran 17 Rekapitulasi Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2017

18 Lampiran 18 Rekapitulasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2017

19 Lampiran 19 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2017

20 Lampiran 20 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2017

21 Lampiran 21 Rekapitulasi Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2017

22 Lampiran 22 Rekapitulasi Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2017

23 Lampiran 23 Daftar Rekening Kas Daerah, Bendahara Pengeluaran SKPD, Rekening MK-PER, Rekening PBB-P2 dan Rekening Dana Kapitasi JKN-FKTP Pemerintah Kabupaten Pasaman TA 2017

24 Lampiran 24 Ikhtisar Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBNagari

DAFTAR LAMPIRAN

1

LAPORAN KEUANGAN POKOK

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Pemerintah Kabupaten Pasaman Laporan Realisasi Anggaran

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016

URAIAN REF ANGGARAN 2017

(Rp) REALISASI 2017

(Rp) % REALISASI 2016

(Rp) PENDAPATAN – LRA

PENDAPATAN ASLI DAERAH –LRA Pajak Daerah - LRA VII.D.1.a.1).a) 7.838.186.038,00 8.925.097.795,08 113,87 8.579.477.404,65

Retribusi Daerah - LRA VII.D.1.a.1).b) 4.993.041.497,00 5.719.195.789,50 114,54 5.416.967.132,00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA

VII.D.1.a.1).c) 9.386.932.699,00 9.386.932.699,00 100,00 6.558.591.584,00

Lain-Lain PAD yang Sah - LRA

VII.D.1.a.1).d) 113.093.591.045,00 118.717.007.052,35 104,97 68.307.228.079,54

Jumlah Pendapatan Asli Daerah – LRA

135.311.751.279,00 142.748.233.335,93 105,50 88.862.264.200,19 PENDAPATAN TRANSFER – LRA

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LRA

Bagi Hasil Pajak - LRA VII.D.1.a.2).a). (1) 12.624.263.000,00 10.429.827.075,00 82,62 13.115.116.813,00

Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LRA

VII.D.1.a.2).a). (2) 3.544.462.000,00 1.897.133.426,00 53,52 1.478.461.167,00

Dana Alokasi Umum – LRA

VII.D.1.a.2).a). (3) 596.083.486.000,00 596.083.486.000,00 100,00 606.741.992.000,00

Dana Alokasi Khusus - LRA

VII.D.1.a.2).a). (4) 202.134.153.000,00 158.076.867.690,00 78,20 149.425.407.000,00

Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau - LRA

VII.D.1.a.2).a). (5) 540.652.000,00 577.551.266,00 106,82 543.722.608,00

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - LRA 814.927.016.000,00 767.064.865.457,00 94,13 771.304.699.588,00

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA - LRA VII.D.1.a.2).b)

Dana Penyesuaian – LRA 43.450.811.000,00 43.450.811.000,00 100,00 65.040.226.000,00

2

URAIAN REF ANGGARAN 2017 (Rp)

REALISASI 2017 (Rp)

% REALISASI 2016 (Rp)

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA 43.450.811.000,00 43.450.811.000,00 100,00 65.040.226.000,00

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI – LRA VII.D.1.a.2).c)

Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA 35.594.617.137,00 38.449.067.746,00 108,02 35.259.750.999,00

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA

950.000.000,00 750.000.000,00 78,95 5.906.800.000,00 Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi - LRA 36.544.617.137,00 39.199.067.746,00 107,26 41.166.550.999,00

Jumlah Pendapatan Transfer – LRA

894.922.444.137,00 849.714.744.203,00 94,95 877.511.476.587,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LRA

VII.D.1.a.3)

Pendapatan Hibah - LRA 4.620.000.000,00 6.223.834.220,00 134,72 5.287.329.060,00 Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA

4.620.000.000,00 6.223.834.220,00 134,72 5.287.329.060,00 JUMLAH PENDAPATAN-LRA 1.034.854.195.416,00 998.686.811.758,93 96,51 971.661.069.847,19

BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai VII.D.1.b.1).a) 455.531.423.909,68 417.520.503.139,00 91,66 468.128.802.816,00

Belanja Barang VII.D.1.b.1).b) 297.893.853.643,00 271.176.869.247,00 91,03 218.302.910.342,00

Belanja Hibah VII.D.1.b.1).c) 28.735.288.672,00 27.652.507.656,00 96,23 7.335.935.000,00

Jumlah Belanja Operasi 782.160.566.224,68 716.349.880.042,00 91,59 693.767.648.158,00 BELANJA MODAL Belanja Tanah VII.D.1.b.2).a) 327.800.000,00 136.325.000,00 41,59 20.000.000,00

Belanja Peralatan dan Mesin VII.D.1.b.2).b) 70.786.315.660,00 46.509.321.614,00 65,70 39.986.037.892,08

Belanja Gedung dan Bangunan

VII.D.1.b.2).c) 52.486.113.414,00 43.683.502.022,00 83,23 41.756.525.891,00

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan VII.D.1.b.2).d) 105.086.528.133,00 94.019.245.173,00 89,47 151.763.789.422,00

Belanja Aset Tetap Lainnya VII.D.1.b.2).e) 1.452.770.000,00 588.497.200,00 40,51 490.143.940,00

Jumlah Belanja Modal 230.139.527.207,00 184.936.891.009,00 80,36 234.016.497.145,08 BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga VII.D.1.b.3) 1.350.000.000,00 0,00 0,00 20.235.000,00

Jumlah Belanja Tak Terduga 1.350.000.000,00 0,00 0,00 20.235.000,00 JUMLAH BELANJA 1.013.650.093.431,68 901.286.771.051,00 88,91 927.804.380.303,08

3

URAIAN REF ANGGARAN 2017 (Rp)

REALISASI 2017 (Rp)

% REALISASI 2016 (Rp)

TRANSFER TRANSFER/ BAGI HASIL KE DESA

Bagi Hasil Pajak VII.D.1.c.1) 844.304.424,00 792.043.808,00 93,81 514.038.317,00

Bagi Hasil Retribusi VII.D.1.c.2) 214.291.540,00 196.969.970,00 91,92 166.034.838,00 Bantuan Keuangan ke Nagari VII.D.1.c.3) 97.230.097.300,00 95.863.434.300,00 98,59 86.806.486.963,00 Bantuan Keuangan Lainnya VII.D.1.c.4) 863.232.600,00 863.232.275,00 100,00 1.053.123.175,00

Jumlah Transfer/ Bagi Hasil ke Desa

99.151.925.864,00 97.715.680.353,00 98,55 88.539.683.293,00 JUMLAH TRANSFER 99.151.925.864,00 97.715.680.353,00 98,55 88.539.683.293,00

JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER

1.112.802.019.295.68 999.002.451.404,00 89,77 1.016.344.063.596,08

SURPLUS / ( DEFISIT ) VII.D.1.d (77.947.823.879,68) (315.639.645,07) 0,40 (44.682.993.748,89) PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan SILPA VII.D.1.e.1).a) 83.567.823.879,68 83.567.823.879,68 100,00 143.442.817.628,57

Penerimaan Piutang Daerah VII.D.1.e.1).b) 0,00 65.000.000,00 0,00 92.000.000,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 83.567.823.879,68 83.632.823.879,68 100,08 143.534.817.628,57

PENGELUARAN PEMBIAYAAN VII.D.1.e.2)

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

5.620.000.000,00 5.593.000.000,00 99,52 15.284.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

5.620.000.000,00 5.593.000.000,00 99,52 15.284.000.000,00 PEMBIAYAAN NETTO VII.D.1.e.3) 77.947.823.879,68 78.039.823.879,68 100,12 128.250.817.628,57

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) VII.D.1.e.4) 0,00 77.724.184.234,61 0,00 83.567.823.879,68

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BUPATI PASAMAN

YUSUF LUBIS

4

II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Pemerintah Kabupaten Pasaman Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan

31 Desember 2017 dan 2016

URAIAN REF TAHUN 2017 (Rp)

TAHUN 2016 (Rp)

Saldo Anggaran Lebih Awal VII.D.2.a 83.567.823.879,68 143.442.817.628,57 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

VII.D.2.b 83.567.823.879,68 143.442.817.628,57

Sub Total 0,00 0,00 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

VII.D.2.c 77.724.184.234,61 83.567.823.879,68

Sub Total 77.724.184.234,61 83.567.823.879,68 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

VII.D.2.d 0,00

0,00

Lain-lain 0,00 0,00 Saldo Anggaran Lebih Akhir VII.D.2.e 77.724.184.234,61 83.567.823.879,68


BUPATI PASAMAN

YUSUF LUBIS

5

NERACA Neraca Pemerintah Kabupaten Pasaman per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Pemerintah Kabupaten Pasaman Neraca

Per 31 Desember 2017 dan 2016 URAIAN REF TAHUN 2017

(Rp) TAHUN 2016

(Rp) A S E T ASET LANCAR Kas di Kas Daerah VII.D.3.a.1) 8.691.338.724,46 11.432.075.156,68 Kas di Bendahara Penerimaan VII.D.3.a.2) 2.970.100,00 3.168.300,00 Kas di Bendahara Pengeluaran VII.D.3.a.3) 50.000,00 6.518.600,00 Kas di BLUD VII.D.3.a.4) 13.729.899.732,15 7.126.204.380,00 Kas Dana BOS VII.D.3.a.5) 285.344.097,00 0,00 Kas Lainnya VII.D.3.a.6) 16.000.974,00 413.074.296,00 Setara Kas VII.D.3.a.7) 55.000.000.000,00 65.000.000.000,00 Piutang Pajak VII.D.3.a.8) 2.930.778.156,29 2.753.902.091,00 (Penyisihan Piutang Pajak) VII.D.3.a.9) (1.282.536.975,06) (1.078.042.796,00) Piutang Pajak Netto VII.D.3.a.10) 1.648.241.181,23 1.675.859.295,00 Piutang Retribusi VII.D.3.a.11) 33.298.500,00 16.987.500,00 (Penyisihan Piutang Retribusi) VII.D.3.a.12) (18.895.595,00) (11.842.750,00) Piutang Retribusi Netto VII.D.3.a.13) 14.402.905,00 5.144.750,00 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan VII.D.3.a.14)

13.777.812,00 0,00 (Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan) VII.D.3.a.15)

(68.889,06) 0,00 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah Yang Dipisahkan Netto VII.D.3.a.16)

13.708.922,94 0,00 Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang

Sah VII.D.3.a.17)

5.770.981.331,00 1.980.733.500,00 (Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli

Daerah Yang Sah) VII.D.3.a.18)

(28.854.907,00) (9.903.668,00) Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah

Yang Sah Netto VII.D.3.a.19)

5.742.126.424,00 1.970.829.832,00 Piutang Dana Bagi Hasil VII.D.3.a.20) 2.047.111.314,00 2.289.262.383,00 Piutang Lainnya VII.D.3.a.21) 4.820.704.473,31 6.472.749.907,31 (Penyisihan Piutang Lainnya) VII.D.3.a.22) (2.708.794.857,03) (2.058.777.024,65) Piutang Lainnya Netto VII.D.3.a.23) 2.111.909.616,28 4.413.972.882,66 Persediaan VII.D.3.a.24) 27.468.151.691,12 37.988.100.755,48 Jumlah Aset Lancar 116.771.255.682,18 132.324.210.630,82

6


TAHUN 2016 (Rp)

INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah VII.D.3.b.1) 90.659.399.353,04 86.877.526.791,32 Jumlah Investasi Jangka Panjang 90.659.399.353,04 86.877.526.791,32 ASET TETAP Tanah VII.D.3.c.1) 192.091.773.747,67 199.153.350.037,67 Peralatan dan Mesin VII.D.3.c.2) 350.338.906.542,58 296.335.069.045,58 Gedung dan Bangunan VII.D.3.c.3) 566.225.507.353,00 525.884.270.483,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan VII.D.3.c.4) 1.443.170.000.456,00 1.332.872.273.830,00 Aset Tetap Lainnya VII.D.3.c.5) 39.691.717.054,00 32.183.219.552,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan VII.D.3.c.6) 39.786.858.111,00 32.818.440.620,00 Akumulasi Penyusutan VII.D.3.c.7) (1.026.560.512.369,50) (960.755.225.012,50) Jumlah Aset Tetap 1.604.744.250.894,75 1.458.491.398.555,75 ASET LAINNYA Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah VII.D.3.d.1) 354.973.396,00 419.465.396,00 (Penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah) VII.D.3.d.2) (109.448.479,60) (84.487.754,00) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Netto VII.D.3.d.3) 245.524.916,40 334.977.642,00 Kemitraan dengan Pihak Ketiga VII.D.3.d.4) 158.000.000,00 0,00 Aset Tidak Berwujud VII.D.3.d.5) 1.146.664.500,00 853.340.500,00 Aset Lain-Lain VII.D.3.d.6) 7.062.437.149,00 133.615.389.873,00 Jumlah Aset Lainnya 8.612.626.565,40 134.803.708.015,00

JUMLAH ASET 1.820.787.532.495,37 1.812.496.843.992,89 KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Fihak Ketiga VII.D.3.e.1) 8.747.281,00 32.859.077,00 Pendapatan Diterima Dimuka VII.D.3.e.2) 99.844.956,00 79.164.363,00 Utang Belanja VII.D.3.e.3) 5.729.526.362,00 993.504.055,00 Utang Jangka Pendek Lainnya VII.D.3.e.4) 17.782.915.967,00 7.134.368.931,00

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 23.621.034.566,00 8.239.896.426,00 JUMLAH KEWAJIBAN 8.239.896.426,00

EKUITAS EKUITAS VII.D.3.f 1.797.166.497.929,37 1.804.256.947.566,89

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 1.820.787.532.495,37 1.812.496.843.992,89 Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BUPATI PASAMAN

YUSUF LUBIS

7

IV. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Pemerintah Kabupaten Pasaman Laporan Operasional


URAIAN REF TAHUN 2017 TAHUN 2016 KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN – LO PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO Pendapatan Pajak Daerah – LO VII.D.4.a.1).a) 9.175.392.679,37 9.191.587.611,65 Pendapatan Retribusi Daerah – LO VII.D.4.a.1).b) 5.685.894.789,50 5.014.713.269,00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan – LO VII.D.4.a.1).c) 9.400.710.511,00 6.540.054.284,00

Pendapatan Asli Daerah Lainnya – LO VII.D.4.a.1).d) 122.349.393.821,35 70.287.961.579,54 JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO 146.611.391.801,22 91.034.316.744,19 PENDAPATAN TRANSFER – LO TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LO VII.D.4.a.2).a) Dana Bagi Hasil Pajak - LO 10.429.827.075,00 13.115.116.813,00 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO 1.897.133.426,00 1.478.461.167,00 Dana Alokasi Umum - LO 596.083.486.000,00 606.741.992.000,00 Dana Alokasi Khusus – LO 158.076.867.690,00 149.425..407.000,00 Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau-LO 577.551.266,00 543.722.608,00 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah

Pusat –LO 767.064.865.457,00 771.304.699.588,00

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA-

LO VII.D.4.a.2).b)

Dana Penyesuaian – LO 7.500.000.000,00 65.040.226.000,00 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah

Pusat Lainnya – LO 7.500.000.000,00 65.040.226.000,00

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI – LO VII.D.4.a.2).c) Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO 38.217.448.403,00 35.748.322.104,00 Bantuan Keuangan – LO 750.000.000,00 5.906.800.000,00 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah

Provinsi - LO 38.967.448.403,00 41.655.122.104,00

JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER – LO 813.532.313.860,00 878.000.047.692,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH –

LO VII.D.4.a.3)

Pendapatan Hibah – LO 6.506.236.220,00 67.601.060.609,00

8

URAIAN REF TAHUN 2017 TAHUN 2016 JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH

YANG SAH – LO 6.506.236.220,00 67.601.060.609,00

JUMLAH PENDAPATAN – LO 966.649.941.881,22 1.036.635.425.045,19 BEBAN Beban Pegawai VII.D.4.b.1) 417.868.201.391,00 454.119.400.524,00 Beban Persediaan VII.D.4.b.2) 82.677.821.654,36 60.539.515.302,62 Beban Jasa VII.D.4.b.3) 167.750.633.165,00 150.162.578.311,00 Beban Pemeliharaan VII.D.4.b.4) 12.915.358.370,00 14.586.067.199,00 Beban Perjalanan Dinas VII.D.4.b.5) 42.897.978.930,00 39.247.599.445,00 Beban Hibah VII.D.4.b.6) 6.646.200.000,00 7.335.935.000,00 Beban Penyisihan Piutang VII.D.4.b.7) 954.003.803,50 654.474.772,39 Beban Penyusutan dan Amortisasi VII.D.4.b.8) 91.182.584.146,50 88.658.905.135,00 Beban Transfer VII.D.4.b.9) 61.689.396.152,00 88.615.156.494,00 Beban Lain-lain VII.D.4.b.10) 24.960.725,60 42.762.531,00 JUMLAH BEBAN 884.607.138.337,96 903.962.394.714,01

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI VII.D.4.c 82.042.803.543,26 132.673.030.331,18 SURPLUS DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

0,00 0,00

Surplus Penjualan Aset Non Lancar 0,00 0,00 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00 Defisit Penjualan Aset Non Lancar 0,00 0,00 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Lainnya (1.811.127.438,28) 0,00

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

(1.811.127.438,28) 0,00

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA 80.231.676.104,98 132.673.030.331,18 POS LUAR BIASA BEBAN LUAR BIASA 0,00 20.235.000,00 Beban Luar Biasa VII.D.4.d.1) 87.394.644.898,50 20.235.000,00 SURPLUS/DEFISIT - LO VII.D.4.e (7.162.968.793,52) 132.652.795.331,18

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan BUPATI PASAMAN

YUSUF LUBIS

9

V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Pemerintah Kabupaten Pasaman Laporan Perubahan Ekuitas


Uraian Tahun 2017 Tahun 2016

EKUITAS AWAL 1.804.256.947.566,89 1.661.087.545.812,30 SURPLUS/DEFISIT - LO (7.162.968.793,52) 132.652.795.331,18 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR

Koreksi ekuitas lainnya

72.519.156,00 10.516.606.423,41

EKUITAS AKHIR 1.797.166.497.929,37 1.804.256.947.566,89

BUPATI PASAMAN

YUSUF LUBIS

10

VI. LAPORAN ARUS KAS Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Pemerintah Kabupaten Pasaman Laporan Arus Kas



TAHUN 2016 (Rp)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI VII.D.5.a

ARUS MASUK KAS

Penerimaan Pajak Daerah 8.925.097.795,08 8.579.477.404,65 Penerimaan Retribusi Daerah 5.719.393.989,50 5.413.798.832,00

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

9.386.932.699,00 6.558.591.584,00

Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah 118.692.757.052,35 38.675.105.148,54 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 10.429.827.075,00 13.115.116.813,00

Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

1.897.133.426,00 1.478.461.167,00 Penerimaan Dana Alokasi Umum 596.083.486.000,00 606.741.992.000,00 Penerimaan Dana Alokasi Khusus 158.076.867.690,00 149.425.407.000,00

Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

577.551.266,00 543.722.608,00 Penerimaan Dana Penyesuaian 43.450.811.000,00 65.040.226.000,00 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak 38.449.067.746,00 35.259.750.999,00 Penerimaan Hibah 6.223.834.220,00 5.287.329.060,00 Penerimaan Lainnya 750.000.000,00 5.906.800.000,00 Jumlah Arus Masuk Kas 998.662.759.958,93 942.025.778.616,19

ARUS KELUAR KAS

Pembayaran Pegawai 417.520.503.139,00 454.862.703.484,00 Pembayaran Barang 271.176.869.247,00 209.301.092.323,00 Pembayaran Hibah 27.652.507.656,00 7.335.935.000,00 Pembayaran Bantuan Keuangan 96.726.666.575,00 87.859.610.138,00 Pembayaran Tak Terduga 0,00 20.235.000,00 Pembayaran Bagi Hasil Pajak 792.043.808,00 514.038.317,00 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi 196.969.970,00 166.034.838,00 Jumlah Arus Keluar Kas 814.065.560.395,00 760.059.649.100,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 184.597.199.563,93 181.966.129.516,19

11


TAHUN 2016 (Rp)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI VII.D.5.b ARUS MASUK KAS

Penjualan Peralatan dan Mesin 24.250.000,00 52.850.000,00 Penjualan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 Jumlah Arus Masuk Kas 24.250.000,00 52.850.000,00

ARUS KELUAR KAS Perolehan Tanah 136.325.000,00 20.000.000,00 Perolehan Peralatan dan Mesin 46.509.321.614,00 39.800.886.692,08 Perolehan Gedung dan Bangunan 43.683.502.022,00 41.756.525.891,00 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan 94.019.245.173,00 151.763.789.422,00 Perolehan Aset Tetap Lainnya 588.497.200,00 490.143.940,00 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 5.593.000.000,00 15.284.000.000,00 Jumlah Arus Keluar Kas 190.529.891.009,00 249.115.345.945,08

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (190.505.641.009,00) (249.062.495.945,08) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN VII.D.5.c ARUS MASUK KAS Penerimaan Piutang Daerah 65.000.000,00 92.000.000,00

Jumlah Arus Masuk Kas 65.000.000,00 92.000.000,00

ARUS KELUAR KAS Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 Jumlah Arus Keluar Kas 0,00 0,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 65.000.000,00 92.000.000,00 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS VII.D.5.d ARUS MASUK KAS Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 57.567.966.102,00 68.042.748.522,00 Penerimaan UP Tahun Anggaran 2016 6.518.600,00 60.000,00 Jumlah Arus Masuk Kas 57.574.484.702,00 68.042.808.522,00

ARUS KELUAR KAS

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

57.582.690.240,00 68.043.191.280,00 Pengeluaran UP Tahun Anggaran 2017 50.000,00 6.518.600,00 Jumlah Arus Keluar Kas 57.582.740.240,00 68.049.709.880,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (8.255.538,00) (6.901.358,00) Kenaikan/ Penurunan Kas (5.851.696.983,07) (67.011.267.786,89)

12


TAHUN 2016 (Rp)

Saldo Awal Kas di BUD 11.432.075.156,68 13.443.342.943,57 Saldo Akhir Kas di BUD 8.691.338.724,46 11.432.075.156,68 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran 50.000,00 6.518.600,00 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 2.970.100,00 3.168.300,00 Saldo Akhir Kas di BLUD 13.729.899.732,15 7.126.204.380,00 Saldo Akhir Kas Dana BOS 285.344.097,00 0,00 Saldo Akhir Kas Lainnya 16.000.974,00 413.074.296,00 Setara Kas 55.000.000.000,00 65.000.000.000,00 Saldo Akhir Kas 77.725.603.627,61 83.981.040.732,68


BUPATI PASAMAN YUSUF LUBIS

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

13

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan kepatuhan dan ketaatan entitas pelaporan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam hal ini Badan Keuangan Daerah disamping sebagai entitas akuntansi (SKPD) juga berfungsi sebagai SKPKD (PPKD) atau entitas pelaporan yang berkewajiban menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap tahunnya sebagai perwujudan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan suatu kegiatan entitas pelaporan dalam satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar Generasi Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah daerah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh


14

pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan: a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya

keuangan; b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan

untuk membiayai seluruh pengeluaran; c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang

digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;

d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan. Terdapat 4 (empat) karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu: a. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang disajikan dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengambil kebijakan dengan cara mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan ini harus memiliki manfaat umpan balik (feedback value), memiliki manfaat prediktif (predictive value), tepat waktu, dan disajikan secara lengkap mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan.


15

b. Andal Informasi yang andal memenuhi karakteristik penyajian jujur, dapat diverifikasi (verifiability) dan netralitas. Informasi dalam laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material.

c. Dapat dibandingkan Informasi yang dimuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan tahun sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan ini dapat dilakukan secara internal maupun secara eksternal.

d. Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna laporan serta istilah-istilah yang digunakan dalam laporan disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna informasi keuangan tersebut.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman terdiri dari: a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu

laporan yang menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan daerah serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, yaitu laporan yang menyajikan mutasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang merupakan akumulasi saldo SiLPA/SiKPA dari Laporan Realisasi Anggaran;

c. Neraca Daerah, yaitu laporan yang menunjukkan posisi keuangan daerah per tanggal laporan. Neraca daerah harus mengungkapkan jumlah-jumlah aset (hak yang harus diterima) dan kewajiban yang harus dibayar serta ekuitas yang dimiliki;

d. Laporan Arus Kas, yaitu laporan yang memberikan informasi Arus Kas Masuk (Cash In Flow) dan Arus Kas Keluar (Cash Out Flow) yang setara dalam Kas Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi serta saldo kas per tanggal laporan. Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Pasaman disusun dengan berpedoman pada APBD (Metode Langsung);

e. Laporan Operasional, yaitu laporan yang menyajikan seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan;

f. Laporan Perubahan Ekuitas, yaitu laporan yang menyajikan ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode yang bersangkutan, koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir;

g. Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan penjelasan atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.


16

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2017 ini dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Undang Undang Nomor 38 Tahun 2003;

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara; f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah; g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

k. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah; l. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; m. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah; n. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan

Ganti kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya;

q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;


17

s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

t. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman;

u. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 9 Tahun 2018; dan

v. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 12 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan A : Pendahuluan 1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan;

2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan; 3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

B : Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan ikhtisar pencapaian kinerja APBD 1. Ekonomi makro;

2. Kebijakan keuangan; 3. Pencapaian target kinerja APBD; 4. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan entitas; 5. Ikhtisar capaian kinerja keuangan menurut urusan pemerintahan.

C : Kebijakan akuntansi 1. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah;

2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan; 3. Asumsi dasar; 4. Basis pengukuran dan pengakuan yang mendasari penyusunan Laporan

Keuangan; 5. Kesesuaian kebijakan akuntansi dengan PSAP.

D : Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan 1. Penjelasan akun-akun Laporan Realisasi Anggaran; 2. Penjelasan akun-akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 3. Penjelasan akun-akun Neraca; 4. Penjelasan akun-akun Laporan Operasional; 5. Penjelasan akun-akun Laporan Perubahan Ekuitas; 6. Penjelasan akun-akun Laporan Arus Kas;

E : Informasi tambahan lainnya yang memuat informasi-informasi yang belum dijelaskan pada bab sebelumnya.

F : Penutup


18

B. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 1. Ekonomi Makro

Untuk menentukan Kebijakan Analisis Umum ABPD Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2017 ini dilakukan dengan menganalisis pencapaian kinerja tahun sebelumnya, permasalahan yang sedang dan akan terjadi, proyeksi ketersediaan dana pembangunan, serta kondisi ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kinerja APBD. Kondisi makro ekonomi tersebut antara lain dapat digambarkan sebagai berikut: a. Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto

Indikator kinerja bidang ekonomi yang paling sering digunakan dan dinilai dapat merepresentasikan pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB menyajikan informasi jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun. Data PDRB dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat gambaran tentang tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita. Indikator tersebut merupakan indikator pembangunan yang sangat penting, karena dapat mencerminkan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat. PDRB atas dasar harga berlaku (current price) menunjukkan kontribusi masing-masing sektor dalam struktur perekonomian daerah untuk tahun yang bersangkutan, di dalamnya telah tercakup unsur tingkat inflasi. Mengingat PDRB mengandung unsur inflasi, maka tinggi rendahnya persentase tersebut lebih diakibatkan tingginya tingkat inflasi dalam periode yang bersangkutan. Dengan demikian, PDRB–Harga Berlaku belum menggambarkan pertumbuhan ekonomi secara riil tetapi lebih tepat untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. Perekonomian suatu daerah sangat tergantung dari sumber daya alam dan faktor produksi yang dimilikinya. Hal itu berarti besarnya PDRB atau perekonomian di suatu daerah Kabupaten/Kota terbentuk dari berbagai macam aktivitas atau kegiatan ekonomi yang timbul di daerah tersebut. Secara garis besar, berbagai kegiatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam sembilan sektor lapangan usaha. PDRB sebagai suatu indikator, punya peran penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan juga dapat dijadikan suatu ukuran untuk menentukan arah pembangunan suatu daerah di masa yang akan datang. Untuk memperlihatkan pertumbuhan ekonomi secara riil, pemerintah dapat menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB-Harga Konstan ini merepresentasikan pertumbuhan ekonomi tanpa dipengaruhi oleh masalah perubahan harga atau inflasi/deflasi yang terjadi atas barang dan jasa yang diproduksi karena menggunakan harga dasar yang konstan.


19

Data PDRB Kabupaten Pasaman sejak Tahun 2012 sampai dengan 2016, sehingga dapat dilihat fluktuasi pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun terakhir pada tabel berikut:

Tabel. 1 PDRB Kabupaten Pasaman atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Tahun 2012 – 2016

(Dalam Jutaan Rupiah) Tahun PDRB atas Dasar Harga Berlaku PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 2012 4.778.032,45 4.308.990,27 2013 5.277.246,54 4.559.626,11 2014 5.951.254,78 4.827.486,48 2015 6.426.385,14 5.084.644,45 2016 6.995.780,32 5.341.795,81

Sumber data : Bappeda-BPS, PDRB Kabupaten Pasaman 2012-2016 Kenaikan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan yaitu dari sebesar Rp6.426.385,14 juta menjadi Rp6.995.780,32 juta dengan peningkatan sebesar Rp569.395,18 juta. Namun kenaikan ini belum mencerminkan perbaikan produktivitas ekonomi secara riil, karena sudah diperhitungkan dengan unsur besaran inflasi. Produktivitas ekonomi secara riil dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB yang dihitung Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 yang mengalami kenaikan sebesar Rp257.151,36 juta yaitu dari PDRB Tahun 2015 sebesar Rp5.084.644,45 juta menjadi Rp5.341.795,81 juta pada Tahun 2016.

b. Pertumbuhan Ekonomi Indikator makro ekonomi lainnya yang dapat menggambarkan tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah adalah PDRB per kapita. Bila dilihat dari PDRB Perkapita Kabupaten Pasaman berdasarkan harga berlaku tercatat sekitar 23,81 juta rupiah pada tahun 2015, dengan pertumbuhan sebesar 11,31 persen. Untuk lebih jelasnya PDRB perkapita menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2 PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pasaman Tahun 2012 – 2016

URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016

PDRB/GRDP (Juta Rupiah) 4.778.032,45 5.277.246,54 5.951.254,78 6.426.385,14 6.995.780,32

Penduduk 260.674 263.838 266.888 269.883 272.073 PDRB Perkapita 18,33 20,00 22,32 23,81 25,71

Sumber data : Bappeda-BPS, PDRB Kabupaten Pasaman 2012-2016 Sumber pembiayaan pembangunan daerah secara umum dapat dikelompokkan kepada empat jenis yaitu:


20

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu penerimaan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Besar kecilnya PAD sangat tergantung pada kondisi dan potensi ekonomi suatu daerah. Disamping ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, tingkat efektifitas dan efisiensi aparatur pengelola keuangan daerah turut pula menentukan besar kecilnya persentase pencapaian target penerimaan daerah;

2) Pendapatan Transfer yaitu penerimaan daerah dari Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Transfer Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Provinsi;

3) Lain-Lain Pendapatan Yang Sah berupa Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat; dan

4) Pembiayaan yang bersumber dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

2. Kebijakan Keuangan a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah menghadapi dua dilema yang saling berlawanan. Satu sisi ingin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang sudah pasti akan memberatkan masyarakat umum dan dunia usaha khususnya. Disisi lain peran Pemerintah Daerah harus mampu memberikan insentif kepada masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pada hakekatnya Pendapatan Asli Daerah diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah jika dilihat dari kondisi geografis Kabupaten Pasaman yang hampir 80% wilayahnya merupakan hutan lindung, dan dilihat dari karakteristik bidang usaha masyarakat yang sebagian besar pada bidang pertanian berskala kecil, hal ini menyebabkan potensi pajak dan retribusi di Kabupaten Pasaman masih kecil dan sulit dikembangkan, namun dengan cara intensifikasi yang terus dilakukan diharapkan Pandapatan Asli Daerah dari tahun ketahun akan terus berkembang. Arah dan Kebijakan Umum Pendapatan Daerah ditetapkan dalam rangka memberikan rambu kepada SKPD yang berperan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah agar dapat sejalan dengan semangat pembangunan mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah yang tentunya tanpa mengabaikan ketentuan dan perundangan yang berlaku. Kebijakan umum pendapatan daerah Tahun Anggaran 2017 difokuskan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang antara lain sebagai berikut:


21

1) Meneliti dan mengkaji ulang target pendapatan asli daerah maupun penerimaan daerah lainnya serta menelaah dan mengevaluasi permasalahan pada tahun anggaran 2016 untuk dijadikan landasan berfikir dalam mengoptimalkan target pada tahun anggaran 2017;

2) Menampung rencana pendapatan yang diperoleh sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi;

3) Melakukan pendekatan dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi terhadap alokasi dana bantuan keuangan maupun dana hibah lainnya;

4) Melakukan berbagai upaya yang diperlukan dalam rangka memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) dari Pemerintah Pusat atas pengelolaan keuangan daerah;

5) Menyiapkan berbagai Peraturan Kepala Daerah yang berkaitan dengan pemungutan Retribusi Daerah yang tidak diatur tegas pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Agar dapat mencapai arah dan kebijakan umum sebagaimana maksud diatas diterapkan beberapa strategi dan prioritas dalam rangka mencapai target pendapatan daerah secara maksimal antara lain dengan: 1) Melakukan penyuluhan pada wajib pajak/wajib retribusi daerah termasuk

SKPD terkait, Pejabat Pembuat Akta Tanah maupun Wali Nagari terkait dengan BPHTB;

2) Menyiapkan aturan pendukung pelaksanaan pemungutan pajak/retribusi berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ada serta menyempurnakan sistem dan prosedur pegelolaan PAD;

3) Menyusun Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah terhadap sumber-sumber penerimaan yang dapat menjadi objek/potensi PAD;

4) Membangun dan menyediakan fasilitas umum serta sarana dan prasarana perekonomian masyarakat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat;

5) Melakukan peninjauan dan perubahan terhadap tarif yang berlaku serta penyesuaian Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan dan perundangan yang berlaku;

6) Koordinasi dan konsultasi terhadap Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam upaya pencairan dana perimbangan dan dana bagi hasil provinsi agar sesuai dengan jumlah dan waktu yang direncanakan dalam Anggaran Kas Pendapatan serta melakukan rekonsiliasi data setiap bulannya;

7) Melakukan identifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan menentukan langkah penyelesaiannya;

8) Meningkatkan kemampuan dan kinerja personil dalam pengelolaan pendapatan daerah;

9) Melakukan berbagai langkah dan kegiatan sebagai upaya mengoptimalkan potensi PBB Pedesaan dan Perkotaan.


22

b. Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan belanja daerah sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran maupun sistem akuntansi. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability) dengan mendasarkan pada prinsip value for money. Disamping itu, pengelolaan belanja daerah harus berlandaskan anggaran kinerja (performance budget) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, sehingga dengan demikian perlu pengelolaan dengan hasil yang baik dan biaya rendah (work better and cost less) melalui pendekatan kinerja (performance oriented). Pengeluaran daerah juga harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi terkait berdasarkan pada Standar Analisa Belanja (SAB), Standar Harga, Tolok Ukur Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta memperhatikan prinsip value for money. Identifikasi belanja dibedakan menurut belanja langsung dan belanja tidak langsung guna meningkatkan aspek efektifitas dan akuntabilitas. Permasalahan utama belanja daerah tidak akan terlepas dari sumber pendanaannya baik dari Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat maupun sumber-sumber lainnya. Beberapa permasalahan utama dalam pengalokasian belanja daerah antara lain adalah sebagai berikut : 1) Sebagian besar dana APBD tersedot untuk pembayaran Gaji Pegawai

Negeri Sipil Daerah yang besarannya dan ketentuan yang mengaturnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

2) Sering terjadi adanya program/kegiatan Pemerintah Pusat yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyediakan dana pendamping serta dana penunjang yang cukup memberatkan pemerintah daerah, dan diperberat lagi dalam bentuk prosentase tertentu;

3) Adanya pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) yang lebih bersifat Top-Down sehingga harus dilaksanakan meskipun bukan program prioritas Pemerintah Daerah;

4) Sering terlambatnya penyampaian petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat sehingga menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menganggarkan sesuai yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;

5) Adanya ketentuan dari Pemerintah Pusat dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak penggunaannya ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga semua dana bagi hasil yang diterima oleh Pemerintah Daerah tidak dapat dialokasikan ke kegiatan lain yang mungkin lebih dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;


23

Berkaitan dengan berbagai permasalahan diatas, maka strategi penganggaran belanja yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1) Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah,

pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota yang diwujudkan melalui integrasi program dan kegiatan pembangunan dalam menghadapi permasalahan dan tantangan global dan nasional yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik wilayah, sehingga implementasi pembangunan dapat berjalan secara terpadu dan berkelanjutan;

2) Penyusunan APBD tahun 2017 disesuaikan dengan perkiraan ekonomi makro dan dalam pengefektifan sumber-sumber penerimaan dan belanja agar lebih mengutamakan program-program yang terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan infrastruktur dasar guna peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) Terkait dengan optimalisasi penetapan program, kegiatan dan pendanaan pembangunan dilakukan penyelarasan sasaran program dan kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan desentralisasi, sehingga diharapkan bobot alokasi APBD betul-betul dapat difokuskan untuk urusan yang menjadi kewenangannya dan membatasi penggunaan APBD untuk mendanai program dan kegiatan di luar kewenangannya. Selain itu diupayakan alokasi anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta DAK betul-betul mencerminkan prioritas pembangunan yang sangat dibutuhkan. Dengan demikian, SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman perlu membangun komunikasi dan koordinasi intensif secara pro-aktif pada semua tingkatan pemerintahan;

4) Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output atau nilai manfaat yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan yang direncanakan didasarkan pada kebutuhan riil;

5) Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal diupayakan lebih besar;

6) Untuk mendukung kebijakan nasional, pemerintah daerah selain merencanakan anggaran untuk kegiatan yang menjadi prioritas di daerah, juga dilakukan dukungan pendanaan terhadap: a) Peningkatan stabilitas politik dan penyelenggaraan pemerintahan

daerah serta upaya membangun masyarakat madani, agar SKPD memperhatikan upaya-upaya terkait dengan peningkatan wawasan kebangsaan secara komprehensif dan terintegrasi serta memfasilitasi komunikasi dengan elemen masyarakat guna menciptakan ketentraman dan ketertiban termasuk peningkatan kerukunan umat beragama;


24

b) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah dan nagari, upaya pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program seperti peningkatan kapasitas ekonomi rakyat dalam rangka penganggulangan kemiskinan, peningkatan administrasi pemerintahan Nagari, dukungan terhadap kegiatan PKK dan bulan bakti gotong royong, termasuk upaya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan teknologi pedesaan guna menunjang efektivitas pengelolaan pembangunan di Nagari;

c) Peningkatan peran BLUD dalam menunjang pembangunan ekonomi kerakyatan melalui dukungan permodalan yang memadai serta memberi kesempatan pada UMKM untuk dapat berperan dalam berbagai kegiatan di lingkungan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d) Terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang baik, melalui upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan daerah, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen yang lebih akuntabel dan transparan.

3. Pencapaian Target Kinerja APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2017 telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2017 yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor 58 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2017. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2017 telah disetujui dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 6 Tahun 2017 tanggal 18 Oktober 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2017 yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor 36 Tahun 2017 tanggal 18 Oktober 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2017. Setelah Perubahan APBD terjadi dua kali Pergeseran Setelah Perubahan APBD Tahun 2017. Untuk mengakomodir kekurangan anggaran belanja pegawai, maka dilakukan Pergeseran Anggaran Setelah Perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tanggal 17 November 2017. Dalam rangka mengakomodir agenda kegiatan yang telah direncanakan yang berkaitan dengan kepentingan Kabupaten Pasaman yang harus diikuti/dihadiri oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, diperlukan Pergeseran Anggaran Setelah Perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 47 Tahun 2017 tanggal 18 Desember 2017.


25

Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2017 setelah perubahan anggaran pada tabel berikut:

Tabel. 3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2017

Uraian Anggaran Setelah

Perubahan (Rp)

Realisasi (Rp) %

Pendapatan Asli Daerah –LRA 135.311.751.279,00 142.748.233.335,93 105,50 Pendapatan Transfer –LRA 894.922.444.137,00 849.714.744.203,00 94,95 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA 4.620.000.000,00 6.223.834.220,00 134,72 Jumlah Pendapatan 1.034.854.195.416,00 998.686.811.758,93 96,51 Belanja Operasi 782.160.566.224,68 716.349.880.042,00 91,59 Belanja Modal 230.139.527.207,00 184.936.891.009,00 80,36 Belanja Tak Terduga 1.350.000.000,00 0,00 0,00 Jumlah Belanja 1.013.650.093.431,68 901.286.771.051,00 88,91 Transfer Bagi Hasil Pendapatan 1.058.595.964,00 989.013.778,00 93,43 Transfer Bantuan Keuangan 98.093.329.900,00 96.726.666.575,00 98,61 Jumlah Transfer 99.151.925.864,00 97.715.680.353,00 98,55 Jumlah Belanja dan Transfer 1.112.802.019.295,68 999.002.451.404,00 89,77 Surplus / (Defisit ) (77.947.823.879,68) (315.639.645,07) 0,40 Penerimaan Pembiayaan 83.567.823.879,68 83.632.823.879,68 100,08 Pengeluaran Pembiayaan 5.620.000.000,00 5.593.000.000,00 99,52 Pembiayaan Netto 77.947.823.879,68 78.039.823.879,68 100,12 SiLPA 0,00 77.724.184.234,61

Dari gambaran di atas, pencapaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 telah dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari pendapatan yang dianggarkan sebesar Rp1.034.854.195.416,00 telah terealisir sebesar Rp998.686.811.758,03 atau sekitar 96,51%. Sedangkan efisiensi pengeluaran dapat dilihat dari total anggaran belanja dan transfer sebesar Rp1.112.802.019.295,68 telah terealisasi sebesar Rp999.002.451.404,00 atau sebesar 89,77%. Pencapaian ini dilakukan dengan penghematan belanja berdasarkan skala prioritas dan rasionalitas sehingga bisa meminimalisir pengeluaran. Menyikapi ketentuan pada pasal 154 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2017 sehubungan dengan adanya:


26

1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD. 2) Kebijakan program dan kegiatan pemerintah maupun pemerintah daerah yang

perlu diakomodir yang tidak teranggarkan dalam APBD awal Tahun 2017. 3) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun 2017 yang akan

digunakan untuk membiayai anggaran yang berjalan. Beberapa kebijakan yang mesti ditampung pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 antara lain adalah : 1) Mengakomodir kebijakan Revisi dan Pergeseran Anggaran dan pelaksanaan

anggaran Mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 antara lain: a) Menampung penurunan Dana Bagi Hasil seiring dengan penurunan

penerimaan negara yang dibagihasilkan. b) Mengakomodir penurunan Dana Alokasi Khusus yang disebabkan oleh

pemotongan alokasi DAK pada beberapa bidang. c) Menampung kebijakan revisi dan pergeseran anggaran SKPD

2) Menampung penyesuaian pendapatan daerah, belanja, dan pembiayaan. Ringkasan perubahan anggaran atas pos Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel. 4 Ringkasan Anggaran Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2017

Uraian Nilai Sebelum

Perubahan (Rp)

Tambah/(kurang) (Rp)

Jumlah Setelah Perubahan

(Rp) %

Pendapatan 977.377.241.819,00 57.476.953.597,00 1.034.854.195.416,00 5,88 Belanja 1.069.536.948.593,00 43.265.070.702,68 1.112.802.019.295,68 4,05 Surplus/Defisit (92.159.706.774,00) 14.211.882.894,32 (77.947.823.879,68) (15,42) Pembiayaan Penerimaan 92.159.706.774,00 (8.591.882.894,32) 83.567.823.879,68 (9,32) Pengeluaran 0,00 5.620.000.000,00 5.620.000.000,00 0,00 Pembiayaan Netto 92.159.706.774,00 (14.211.882.894,32) 77.947.823.879,68 (15,42)

Dari tabel ringkasan perubahan anggaran diatas dapat dilihat bahwa terjadi penambahan anggaran untuk Pendapatan Daerah yang semula ditargetkan sebesar Rp977.377.241.819,00 setelah perubahan anggaran terjadi peningkatan pendapatan sebesar Rp57.476.953.597,00 sehingga untuk Pendapatan Daerah targetnya menjadi Rp1.034.854.195.416,00 atau meningkat sebesar 5,88%. Begitu juga untuk anggaran Belanja Daerah yang semula ditargetkan sebesar Rp1.069.536.948.593,00 setelah perubahan anggaran bertambah sebanyak Rp43.265.070.702,68 atau naik sebesar 4,05% sehingga totalnya menjadi Rp1.112.802.019.295,68. Pada kelompok pembiayaan, untuk penerimaan pembiayaan yang semula ditargetkan sebesar Rp92.159.706.774,00 setelah perubahan anggaran berkurang sebesar Rp8.591.882.894,32 atau 9,32% hingga targetnya menjadi Rp83.567.823.879,68 yang merupakan realisasi SiLPA tahun anggaran 2016.


27

Untuk pengeluaran pembiayaan yang semula tidak ditargetkan, setelah perubahan anggaran ditargetkan sebesar Rp5.620.000.000,00. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk menambah penyertaan modal ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp4.593.000.000,00 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pasaman. Selain itu pengeluaran pembiayaan digunakan juga untuk penyertaan modal ke PT. BPD Sumatera Barat sebesar Rp1.000.000.000,00 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Nagari BPD Sumatera Barat.

4. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Entitas Kinerja masing-masing SKPD dapat dilihat dari kinerja kelompok pendapatan maupun belanja atau realisasi pendapatan/belanja dibandingkan anggarannya dengan uraian sebagai berikut:

Tabel. 5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan-LRA Per SKPD TA 2017 No SKPD Anggaran

(Rp) Realisasi

(Rp) % 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 41.861.120.000,00 42.571.057.857,00 101,70 2. Dinas Kesehatan 15.200.191.823,00 17.421.797.825,00

114,62 3. BLUD Rumah Sakit Umum Daerah 39.834.598.210,00 45.521.258.744,15

114,28 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 401.420.000,00 459.789.000,00

114,54 5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1.680.000,00 1.680.000,00

100,00 6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran 3.218.000,00 2.377.000,00 73,87

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.940.000,00 2.940.000,00 100,00

8. Dinas Sosial 1.200.000,00 1.195.000,00 99,58 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak 1.560.000,00 1.560.000,00 100,00 10. Dinas Pangan 4.800.000,00 13.515.000,00 281,56 11. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman 203.510.000,00 201.327.000,00 98,93 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.100.000,00 1.305.000,00 62,14 13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat 4.260.000,00 4.280.000,00

100,47 14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana 4.836.250,00 7.995.000,00 165,31

15. Dinas Perhubungan 305.307.000,00 294.090.700,00 96,33

16. Dinas Komunikasi dan Informatika 2.220.000,00 1.890.000,00 85,14

17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2.520.000,00 208.164.000,00 8260,48 18. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata 52.170.000,00 35.960.000,00 68,93


28

No SKPD Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp) %

19. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.088.000,00 2.053.000,00 98,32 20. Dinas Perikanan 106.630.000,00 86.722.500,00 81,33 21. Dinas Pertanian 28.848.000,00 33.997.500,00 117,85 22. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan

Tenaga Kerja 405.200.000,00 61.988.500,00 15,30 23. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0,00 - 0,00 24. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0,00 - 0,00 25. Sekretariat Daerah 49.580.000,00 79.359.728,00 160,06 26. Sekretariat DPRD 8.260.000,00 6.920.000,00 83,78 27. Kecamatan Tigo Nagari 6.956.000,00 6.320.750,00 90,87 28. Kecamatan Simpang Alahan Mati 4.520.000,00 4.690.000,00 103,76 29. Kecamatan Bonjol 4.170.000,00 6.251.344,00 149,91 30. Kecamatan Lubuk Sikaping 6.020.000,00 4.423.250,00 73,48 31. Kecamatan Panti 5.880.000,00 7.086.000,00 120,51 32. Kecamatan Rao 3.470.000,00 2.925.000,00 84,29 33. Kecamatan Duo Koto 3.870.000,00 2.825.000,00 73,00 34. Kecamatan Mapat Tunggul 2.820.000,00 2.235.000,00 79,26 35. Kecamatan Mapat Tunggul Selatan 2.350.000,00 1.500.000,00 63,83 36. Kecamatan Rao Utara 2.120.000,00 1.192.000,00 56,23 37. Kecamatan Rao Selatan 3.200.000,00 4.025.000,00 125,78 38. Kecamatan Padang Gelugur 7.080.000,00 5.383.500,00 76,04 39. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu 2.400.000,00 2.480.000,00 103,33 40. Inspektorat Daerah 2.610.000,00 3.390.000,00 129,89 41. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3.324.000,00 3.526.500,00 106,09 42. Badan Keuangan Daerah 36.758.543.996,00 35.664.436.637,78 97,02 43. PPKD 899.542.444.137,00 855.938.578.423,00 95,15 44. Badan Kepegawaian dan Pengembangan

SDM 2.160.000,00 2.320.000,00 107,41 Jumlah 1.034.854.195.416,00 998.686.811.758,93 96,51

Tabel. 6 Anggaran dan Realisasi Belanja-LRA Per SKPD TA 2017 No. SKPD Anggaran

(Rp) Belanja

(Rp) % 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 350.758.561.927,68 332.988.559.190,00 94,93 2. Dinas Kesehatan 188.506.553.122,00 146.635.866.499,00 77,79 3. BLUD Rumah Sakit Umum Daerah 46.960.802.590,00 38.917.563.392,00 82,87 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 128.511.949.715,00 114.809.025.926,00 89,34 5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 3.093.713.921,00 2.364.982.046,00 76,44 6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 8.117.015.613,00 7.530.253.049,00 92,77 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4.314.280.829,00 3.568.130.472,00 82,71 8. Dinas Sosial 9.265.711.507,00 8.473.732.934,00 91,45 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3.540.910.467,00 3.223.745.394,00 91,04


29

No. SKPD Anggaran (Rp)

Belanja (Rp) %

10. Dinas Pangan 6.036.413.675,00 5.108.233.919,00 84,62 11. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 12.952.296.776,00 11.777.553.628,00 90,93 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6.066.666.946,,00 5.694.780.754,00 93,87 13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat 6.973.148.084,00 6.449.668.607,00 92,49 14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 9.570.840.086,00 9.099.854.794,00 95,08 15. Dinas Perhubungan 7.554.892.320,00 6.934.450.612,00 91,79 16. Dinas Komunikasi dan Informatika 4.965.119.814,00 4.273.519.231,00 86,07 17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3.935.664.546,00 3.306.532.227,00 84,01 18. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata 10.596.325.423,00 9.624.003.228,00 90,82 19. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 3.657.349.259,00 3.204.202.125,00 87,61 20. Dinas Perikanan 10.307.227.456,00 9.111.332.894,00 88,40 21. Dinas Pertanian 30.668.956.002,00 28.171.619.745,00 91,86 22. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja 10.937.490.524,00 7.680.612.477,00 70,22 23. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 7.881.173.837,00 7.485.181.164,00 94,98 24. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 585.441.638,00 577.892.281,00 98,71 25. Sekretariat Daerah 47.146.663.175,00 43.308.043.181,00 91,86 26. Sekretariat DPRD 28.307.478.901,00 26.551.002.724,00 93,80 27. Kecamatan Tigo Nagari 714.668.350,00 657.884.818,00 92,05 28. Kecamatan Simpang Alahan Mati 790.725.850,00 773.529.186,00 97,83 29. Kecamatan Bonjol 825.585.100,00 738.761.300,00 89,48 30. Kecamatan Lubuk Sikaping 991.700.600,00 947.060.637,00 95,50 31. Kecamatan Panti 990.229.700,00 867.807.994,00 87,64 32. Kecamatan Rao 851.763.000,00 822.337.280,00 96,55 33. Kecamatan Duo Koto 907.044.800,00 788.723.300,00 86,96 34. Kecamatan Mapat Tunggul 751.553.300,00 730.898.300,00 97,25 35. Kecamatan Mapat Tunggul Selatan 832.183.000,00 761.532.000,00 91,51 36. Kecamatan Rao Utara 812.591.100,00 759.899.910,00 93,52 37. Kecamatan Rao Selatan 856.969.000,00 826.282.502,00 96.42 38. Kecamatan Padang Gelugur 899.293.200,00 866.126.174,00 96,31 39. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3.780.665.436,00 3.347.955.274,00 88,55 40. Inspektorat Daerah 6.287.957.536,00 6.000.821.857,00 95,43 41. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 8.334.536.310,00 6.854.415.973,00 82,24 42. Badan Keuangan Daerah 19.611.509.251,00 16.512.336.256,00 84,20 43. PPKD 107.163.125.864,00 104.361.880.353,00 97,39 44. Badan Kepegawaian dan Pengembangan

SDM 6.187.269.745,00 5.513.855.797,00 89,12 Jumlah 1.112.802.019.295,68 999.002.451.404,00 89,77


30

5. Ikhtisar Capaian Kinerja Keuangan menurut Urusan Pemerintahan Pencapaian kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2017 dapat tercermin dari keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan yaitu:

Tabel. 7 Capaian Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2017

No. Urusan Pemerintahan Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp) %

1. Pelayanan Umum 258.011.750.741,00 240.858.978.883,00 93,35 a. Pangan 7.479.241.075,00 6.450.691.244,00 86,25 b. Komunikasi dan Informatika 6.770.821.514,00 6.021.663.608,00 88,94 c. Statistik 340.794.100,00 288.300.973,00 84,60 d. Kearsipan 3.019.048.259,00 2.614.386.075,00 86,60 e. Administrasi Pemerintahan 91.578.992.987,00 85.155.603.020,00 92,99 f. Pengawasan 6.496.035.336,00 6.184.802.257,00 95,21 g.Perencanaan 8.994.728.110,00 7.439.114.750,00 82,71 h.Keuangan 127.149.819.615,00 121.190.561.159,00 95,31 i.Kepegawaiaan 6.182.269.745,00 5.513.855.797,00 89,19

2. Ketertiban dan Keamanan 14.850.805.363,00 12.825.401.167,00 86,36 a.Ketentraman dan Ketertiban Umum 14.850.805.363,00 12.825.401.167,00 86,36

3. Ekonomi 70.079.827.617,00 62.060.619.925,00 88,56 a. Tenaga Kerja 1.006.765.860,00 759.611.950,00 75,45 b. Pemberdayaan masyarakat Desa 6.211.093.484,00 5.430.835.687,00 87,44 c. Perhubungan 7.549.892.320,00 6.930.026.112,00 91,79 d. Koperasi, Usaha kecil dan Menengah 4.439.342.346,00 3.709.669.727,00 83,56 e. Penanaman Modal 277.834.450,00 260.949.582,00 93,92 f. Kelautan dan Perikanan 10.302.227.456,00 9.106.909.894,00 88,40 g. Pertanian 30.214.351.002,00 27.716.265.695,00 91,73 h.Energi dan Sumberdaya Mineral 2.916.596.460,00 2.440.581.876,00 83,68 i. Perdagangan 5.737.406.939,00 4.558.518.735,00 79.45 j.perindustrian 1.424.317.300,00 1.147.250.667,00 80,55

4. Lingkungan Hidup 9.864.517.316,00 9.083.783.802,00 92,09 a. Pertanahan 221.967.000,00 51.690.750,00 23,29 b. Lingkungan Hidup 9.642.550.316,00 9.032.093.052,00 93,67

5. Perumahan dan Fasilitas Umum 132.619.490.840,00 117.482.857.258,00 88,59 a. Pekerjaan Umum Penataan Ruang 127.440.793.258,00 112.807.182.521,00 88,52 b. Perumahan Rakyat dan Kawasan 5.178.697.582,00 4.675.674.737,00 90,29

6. Kesehatan 245.276.070.798,00 194.852.809.375,00 79,44 a. Kesehatan 235.709.820.712,00 185.757.544.581,00 78,81


31

No. Urusan Pemerintahan Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp) %

b.Pengendalian Penduduk dan Keluarga 9.566.250.086,00 9.095.264.794,00 95,08 7. Pariwisata dan Budaya 2.913.389.000,00 2.634.216.347,00 90,42 a. Kebudayaan 1.496.009.000,00 1.281.284.750,00 85,65 b. Pariwisata 1.417.380.000,00 1.352.931.597,00 95,45

8. Pendidikan 359.845.686.850,68 341.304.641.571,00 94,85 a. Pendidikan 350.501.250.427,68 332.727.672.990,00 94,93 b. Pemuda dan Olah Raga 8.711.135.423,00 7.992.152.531,00 91,75 c.Perpustakaan 633.301.000,00 584.816.050,00 92,34

9. Perlindungan Sosial 19.340.480.770,00 17.899.143.076,00 92,55 a. Sosial 7.939.165.357,00 7.231.338.059,00 91,08 b. Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak 5.062.218.467,00 4.706.500.663,00 92,97 c. Administrasi Kependudukan dan Capil 6.339.096.946,00 5.961.304.354,00 94,04

Jumlah 1.112.802.019.295,68 999.002.451.404,00 89,77

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI Berdasarkan Pasal 239 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, menyatakan bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah disusun dengan berpedoman kepada Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan dasar atau acuan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Demikian juga pada pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih suatu entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pemerintah Kabupaten Pasaman telah menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 9 Tahun 2018. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ini menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2017. 1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pengguna Anggaran/Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan


32

anggaran/barang yang dikelolanya dan ditujukan kepada entitas pelaporan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran di masing-masing SKPD. Pada Tahun 2017 terdapat perubahan susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Entitas akuntansi pengelola anggaran Pemerintah Kabupaten Pasaman pada Tahun 2017 terdiri dari 38 SKPD yaitu: a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat Daerah d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; f. Badan Keuangan Daerah; g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; h. Dinas Kesehatan; i. Dinas Sosial; j. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; l. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; m. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana n. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; o. Dinas Pertanian; p. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja; q. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; r. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata; s. Dinas Perhubungan; t. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; u. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; v. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; w. Dinas Komunikasi dan Informatika; x. Dinas Pemberdayaan Masyarakat; y. Dinas Pangan; z. Dinas Perikanan; aa. Kecamatan Tigo Nagari; bb. Kecamatan Simpati; cc. Kecamatan Bonjol; dd. Kecamatan Lubuk Sikaping; ee. Kecamatan Panti; ff. Kecamatan Padang Gelugur; gg. Kecamatan Rao; hh. Kecamatan Rao Utara; ii. Kecamatan Rao Selatan; jj. Kecamatan Duo Koto;


33

kk. Kecamatan Mapat Tunggul; dan ll. Kecamatan Mapat Tunggul Selatan. Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017, perubahan perangkat daerah ditindaklanjuti dengan menetapkan Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/1234/BUP-PAS/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penetapan Saldo Awal Laporan Keuangan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2017. Perangkat daerah Tahun 2016 yang mengalami perubahan nomenklatur pada tahun 2017, saldo awal untuk seluruh akun pada laporan keuangan perangkat daerah tersebut mengacu pada saldo akhir perangkat daerah tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel. 8 Perangkat Daerah Tahun 2016 Yang Mengalami Perubahan Nomenklatur Tahun 2017

No. SKPD Tahun 2016 SKPD Sebagai Pencatat Saldo Awal Tahun 2017

a. Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan b. Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan c. Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah d. Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang e. Badan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

g. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

h. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik i. Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah k. DPRD DPRD l. KDH/WKDH KDH/WKDH m. Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah n. Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD o. Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Badan Keuangan Daerah

p. PPKD PPKD q. Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia r. Inspektorat Inspektorat Daerah s. Kecamatan Tigo Nagari Kecamatan Tigo Nagari t. Kecamatan Simpati Kecamatan Simpati u. Kecamatan Bonjol Kecamatan Bonjol


34

No. SKPD Tahun 2016 SKPD Sebagai Pencatat Saldo Awal Tahun 2017

v. Kecamatan Lubuk Sikaping Kecamatan Lubuk Sikaping w. Kecamatan Panti Kecamatan Panti x. Kecamatan Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur y. Kecamatan Rao Kecamatan Rao z. Kecamatan Rao Utara Kecamatan Rao Utara aa. Kecamatan Rao Selatan Kecamatan Rao Selatan bb. Kecamatan Duo Koto Kecamatan Duo Koto cc. Kecamatan Mapat Tunggul Kecamatan Mapat Tunggul dd. Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kecamatan Mapat Tunggul Selatan ee. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ff. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Dinas Pangan

gg. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat hh. Kantor Perpustakaan dan Arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Perangkat daerah Tahun 2016 yang mengalami pemecahan dan/atau penggabungan pada tahun 2017, saldo awal untuk seluruh akun pada laporan keuangan perangkat daerah tersebut mengacu pada saldo akhir perangkat daerah tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel. 9 Perangkat Daerah Tahun 2016 Yang Mengalami Pemecahan dan/atau Penggabungan Tahun 2017

No. SKPD Tahun 2016 SKPD Tahun 2017 SKPD Sebagai Pencatat Saldo Awal Tahun 2017

a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi dan Informatika

Saldo Awal Nol

b. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Saldo Awal Nol

c. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial Saldo Awal Nol

d. Dinas Pertanian

Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Perikanan Saldo Awal Nol


35

Perangkat daerah Tahun 2016 yang mengalami penghapusan karena pengalihan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017, saldo awal untuk seluruh akun pada laporan keuangan perangkat daerah tersebut mengacu pada tabel berikut : Tabel. 10 Perangkat Daerah Tahun 2016 Yang Mengalami Penghapusan Tahun 2017

No. SKPD Tahun 2016 SKPD Tahun 2017 SKPD Sebagai Pencatat

Saldo Awal Tahun 2017 a. Dinas Kehutanan

Dihapus PPKD b. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Sampai dengan 31 Desember 2017 Pemerintah Kabupaten Pasaman memiliki 1 (satu) Badan Layanan Umum Daerah yaitu BLUD RSUD dan 3 (tiga) Perusahaan Daerah yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan PT. Equator Pasaman. Perusahaan Daerah merupakan entitas tersendiri dan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah tersebut pencatatannya terpisah dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman (tidak dikonsolidasi). Dan untuk Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dikonsolidasi dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. BLUD RSUD dibentuk dengan Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/71/BUP-PAS/2015 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping tanggal 22 Januari 2015. Petunjuk Pelaksanaan BLUD berpedoman pada Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/809/BUP-PAS/2015 tentang Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping tanggal 28 Agustus 2015. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan. Dalam penyusunan Entitas Pelaporan perlu mempertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi dan misi tertentu dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD. PPKD juga berfungsi sebagai entitas pelaporan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai wujud


36

Pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dalam satu periode pelaporan (satu tahun anggaran).

2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016 adalah basis akrual dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

3. Asumsi Dasar Sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan, agar standar dan kebijakan akuntansi dapat diterapkan. Demikian juga halnya dengan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman. Adapun asumsi tersebut terdiri dari: a. Asumsi kemandirian entitas

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit organisasi yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggungjawab penuh. Entitas juga bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya entitas serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

b. Asumsi kesinambungan entitas Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya, dengan artian bahwa pemerintah daerah tidak akan melikuidasi entitas pelaporan dalam jangka waktu pendek.

c. Asumsi keterukuran dalam mata uang (monetary measurement) Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Sedangkan pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan adalah berdasarkan kepada: Pertimbangan Sehat; Substansi Mengungguli Bentuk Formal; dan Materialitas.

4. Dasar Pengukuran dan Pengakuan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos (akun) dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos (akun) dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dan dalam mata uang


37

rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur-unsur dalam laporan keuangan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat: 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada Rekening Kas Umum

Daerah. 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara

Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

b. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO Pendapatan-LO dapat diakui dengan kriteria : 1) Pada saat timbulnya hak atas pendapatan 2) Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya

ekonomi. Pengakuan Pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Pasaman dibagi menjadi dua yaitu: 1) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun

berjalan Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa terlebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.


38

2) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan a) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode official assesment) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar.

b) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pengukuran Pendapatan-LO diukur dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan pengeluaran.

c. Kebijakan Akuntansi Belanja Pengakuan belanja adalah sebagai berikut: 1) Belanja melalui SP2D-LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari

Rekening Kas Umum Daerah. 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi

pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D-GU dan SP2D-Nihil.

3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

4) Khusus untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir tahun anggaran, belanja melalui SP2D LS diakui pada saat penerbitan SP2D LS meskipun belum terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto, dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

d. Kebijakan Akuntansi Beban Beban diakui dengan kriteria:

1) Saat timbulnya kewajiban 2) Saat terjadinya konsumsi aset 3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Pemerintah Kabupaten Pasaman menerapkan pengakuan beban yang dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas untuk periode berjalan dan dilakukan penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan.


39

Beban diukur sesuai dengan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

e. Kebijakan Akuntansi Piutang Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas. Piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) karena piutang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (net reliazable value) perlu dilakukan penilaian kualitas piutang dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo/umur piutang dan upaya penagihan. Penyisihan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Beban yang timbul dari piutang yang diperkirakan tidak tertagih disebut sebagai beban penyisihan piutang. Penyisihan terhadap piutang pajak yang tidak tertagih dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel. 11 Besaran Penyisihan Piutang Pajak yang Tidak Tertagih No.

Umur

Kualitas Piutang

Taksiran Piutang Tak

Tertagih 1. ≤ 1 tahun Lancar 0,5% 2. >1 - 2 tahun Kurang Lancar 10% 3. >2 - 5 tahun Diragukan 50% 4. Diatas 5 tahun Macet 100%

Penyisihan terhadap piutang retribusi yang tidak tertagih dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel. 12 Besaran Penyisihan Piutang Retribusi yang Tidak Tertagih No.

Umur

Kualitas Piutang

Taksiran Piutang Tak

Tertagih 1. 0 – 1 bulan Lancar 0,5% 2. >1 bulan – 3 bulan Kurang Lancar 10% 3. >3 bulan - 12 bulan Diragukan 50% 4. Diatas 12 bulan Macet 100%

Penyisihan terhadap piutang selain piutang pajak dan piutang retribusi dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

Tabel. 13 Besaran Penyisihan Piutang yang Tidak Tertagih selain Piutang Pajak dan Retribusi

No.

Umur

Kualitas Piutang

Taksiran Piutang Tak Tertagih

1. ≤ 3 tahun Lancar 0,5% 2. >3 - 4 tahun Kurang Lancar 10%


40

No.

Umur

Kualitas Piutang

Taksiran Piutang Tak Tertagih

3. >4 - 5 tahun Diragukan 50% 4. Diatas 5 tahun Macet 100%

Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

f. Kebijakan Akuntansi Persediaan Persediaan diakui pada saat: 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan

mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; 2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau ke penguasaannya berpindah.

Pencatatan persediaan dilakukan dengan metode periodik. Dengan metode ini pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan dan jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan inventarisasi fisik (stock opname) pada akhir periode. Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir. Persediaan disajikan sebesar: 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri 3) Nilai wajar

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods). Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

g. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; 5) Memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.


41

Kriteria suatu batasan minimal kapitalisasi aset tetap untuk peralatan dan mesin sebesar Rp300.000,- dan untuk gedung dan bangunan adalah Rp10.000.000,-

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

h. Kebijakan Akuntansi Penyusutan Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa: 1) Gedung dan Bangunan; 2) Peralatan dan Mesin; 3) Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan 4) Aset Tetap lainnya berupa Aset Tetap Renovasi.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset mengganggur (Aset Idle) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. Penyusutan tidak dilakukan terhadap: 1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah

dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan

2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

3) Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Nilai yang dapat disusutkan yaitu : 1) Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31

Desember 2014 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014.

2) Nilai buku sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan.

3) Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan.

Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud angka 3 tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata selama Masa Manfaat. Perhitungan penyusutan dilakukan secara bulanan yaitu pada bulan perolehan Aset Tetap.


42

Penyusutan Aset Tetap setiap tahun disajikan sebagai akumulasi penyusutan di Neraca periode berjalan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Penyusutan Aset Tetap diakumulasikan setiap tahun dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan. Akumulasi Penyusutan merupakan pengurang pos Aset Tetap dan merupakan penambah Beban Penyusutan Aset Tetap. Berikut metode penyusutan dan masa manfaat aset tetap:

KODE URAIAN METODE USIA EKONOMIS

2 Peralatan dan Mesin 02.02 Alat-alat Besar 02.02.01 Alat-Alat Besar Darat Garis Lurus 10 02.02.02 Alat-Alat Besar Apung Garis Lurus 8 02.02.03 Alat-alat Bantu Garis Lurus 7 02.03 Alat-alat Angkutan 02.03.01 Alat Angkutan Darat Bermotor Garis Lurus 7 02.03.02 Alat Angkutan Berat Tak Bermotor Garis Lurus 2 02.03.03 Alat Angkut Apung Bermotor Garis Lurus 10 02.03.04 Alat Angkut Apung Tak Bermotor Garis Lurus 3 02.03.05 Alat Angkut Bermotor Udara Garis Lurus 20 02.04 Alat Bengkel dan Alat Ukur 02.04.01 Alat Bengkel Bermesin Garis Lurus 10 02.04.02 Alat Bengkel Tak Bermesin Garis Lurus 5 02.04.03 Alat Ukur Garis Lurus 5 02.05 Alat Pertanian 02.05.01 Alat Pengolahan Garis Lurus 4 02.05.02 Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat

Penyimpan Garis Lurus 4 02.06 Alat Kantor dan Rumah Tangga 02.06.01 Alat Kantor Garis Lurus 5 02.06.02 Alat Rumah Tangga Garis Lurus 5 02.06.03 Peralatan Komputer Garis Lurus 4 02.06.04 Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Garis Lurus 5 02.07 Alat Studio dan Alat Komunikasi 02.07.01 Alat Studio Garis Lurus 5 02.07.02 Alat Komunikasi Garis Lurus 5 02.07.03 Peralatan Pemancar Garis Lurus 10 02.08 Alat-alat Kedokteran


43


02.08.01 Alat Kedokteran Garis Lurus 5 02.08.02 Alat Kesehatan Garis Lurus 5 02.09 Alat Laboratorium 02.09.01 Unit-Unit Laboratorium Garis Lurus 8 02.09.02 Alat Peraga/Praktek Sekolah Garis Lurus 10 02.09.03 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Garis Lurus 15 02.09.04 Alat Laboratorium Fisika Nuklir /

Elektronika Garis Lurus 15 02.09.05 Alat Proteksi Radiasi / Proteksi

Lingkungan Garis Lurus 10

02.09.06 Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)

Garis Lurus 10 02.09.07 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Garis Lurus 7 02.09.08 Peralatan Laboratorium

Hidrodinamika Garis Lurus 15 2.10 Alat-alat Perenjataan/Keamanan 02.10.01 Senjata Api Garis Lurus 10 02.10.02 Persenjataan Non Senjata Api Garis Lurus 3 02.10.03 Amunisi Garis Lurus 5 02.10.04 Senjata Sinar Garis Lurus 5 3 Gedung dan Bangunan 3.11 Bangunan Gedung 03.11.01 Bangunan Gedung Tempat Kerja Garis Lurus 50 03.11.02 Bangunan Gedung Tempat Tinggal Garis Lurus 50 03.11.03 Bangunan Menara Garis Lurus 40 03.12 Monumen 03.12.01 Bangunan Bersejarah Garis Lurus 50 03.12.02 Tugu Peringatan Garis Lurus 50 03.12.03 Candi Garis Lurus 50 03.12.04 Monomen/Bangunan Bersejarah Garis Lurus 50 03.12.05 Tugu Peringatan Lain Garis Lurus 50 03.12.06 Tugu Titik Kontrol/Pasti Garis Lurus 50 03.12.07 Rambu-Rambu Garis Lurus 7 03.12.08 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Garis Lurus 5 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 04.13 Jalan dan Jembatan 04.13.01 Jalan Garis Lurus 10


44


04.13.02 Jembatan Garis Lurus 50 04.14 Bangunan Air/Irigasi 04.14.01 Bangunan Air Irigasi Garis Lurus 50 04.14.02 Bangunan Air Pasang Surut Garis Lurus 50 04.14.03 Bangunan Air Rawa Garis Lurus 25 04.14.04 Bangunan Pengaman Sungai dan

Penanggulangan Bencana Alam Garis Lurus 10 04.14.05 Bangunan Pengembangan Sumber

Air dan Air Tanah Garis Lurus 30 04.14.06 Bangunan Air Bersih/Baku Garis Lurus 40 04.14.07 Bangunan Air Kotor Garis Lurus 40 04.14.08 Bangunan Air Garis Lurus 40 04.15 Instalasi 04.15.01 Instalasi Air Minum/Air Bersih Garis Lurus 30 04.15.02 Instalasi Air Kotor Garis Lurus 30 04.15.03 Instalasi Pengolahan Sampah Non

Organik Garis Lurus 10 04.15.04 Instalasi Pengolahan Bahan

Bangunan Garis Lurus 10 04.15.05 Instalasi Pembangkit Listrik Garis Lurus 40 04.15.06 Instalasi Gardu Listrik Garis Lurus 40 04.15.07 Instalasi Pertahanan Garis Lurus 30 04.15.08 Instalasi Gas Garis Lurus 30 04.15.09 Instalasi Pengaman Garis Lurus 20 04.16 Jaringan 04.16.01 Jaringan Air Minum Garis Lurus 30 04.16.02 Jaringan Listrik Garis Lurus 40 04.16.03 Jaringan Telepon Garis Lurus 20 04.16.04 Jaringan Gas Garis Lurus 30

i. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Klasifikasi Aset Lainnya terdiri dari: 1) Tagihan Jangka Panjang, berupa tagihan penjualan angsuran dan tuntutan

ganti kerugian daerah. 2) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, berupa sewa, kerjasama pemanfaatan,

Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna. 3) Aset Tidak Berwujud, berupa aset non moneter yang tidak mempunyai

wujud fisik.


45

4) Aset Lain-Lain, berupa aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah.

Kriteria Aset Tidak Berwujud adalah dapat diidentifikasi, dapat dikendalikan, dan memiliki manfaat ekonomi masa depan. Syarat pengakuan suatu aset tidak berwujud jika dan hanya jika: 1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang

diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan

2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal. Amortisasi terhadap Aset Tidak Berwujud harus memperhatikan apakah masa manfaat aset tak berwujud tersebut terbatas atau tak terbatas. Amortisasi hanya bisa diterapkan untuk Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas, sedangkan untuk Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat terbatas tidak diamortisasi.

5. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi dengan PSAP

Kebijakan umum dalam rangka penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut: a. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman merupakan laporan

pertanggungjawaban atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomi yang digunakan;

b. Laporan Keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan pemerintah daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan fungsi ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan

c. Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan (satu tahun).

Komponen laporan keuangan yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP 01) terdiri dari: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; e. Laporan Operasional; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman ini disusun dengan mempedomani Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, sehingga diharapkan dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PSAP. Dan terhadap pos-pos


46

(akun) yang belum bisa memenuhi ketentuan sesuai PSAP, dapat dilakukan koreksi sebagaimana mestinya dikemudian hari.

D. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN 1. Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2017 setelah perubahan adalah: target pendapatan sebesar Rp1.034.854.195.416,00 belanja sebesar Rp1.013.650.093.431,68 transfer sebesar Rp99.151.925.864,00 dan defisit sebesar Rp77.947.823.879,68. Defisit anggaran Tahun 2017 ini direncanakan ditutup dengan penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp83.567.823.879,68. Gambaran secara keseluruhan tentang rencana dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2017 dapat diurai sebagai berikut ini: a. Pendapatan-LRA

Pada Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Pasaman menetapkan target Pendapatan-LRA sebesar Rp1.034.854.195.416,00 dan direalisasikan sebesar Rp998.686.811.758,93 atau sebesar 96,51%. Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2017 terdiri dari: 1) Pendapatan Asli Daerah-LRA; 2) Pendapatan Transfer-LRA:

a) Transfer pemerintah pusat-LRA; b) Transfer pemerintah pusat-lainnya-LRA; c) Transfer pemerintah provinsi-LRA;

3) Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LRA Penjelasan terhadap realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2017 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Pendapatan Asli Daerah-LRA

Pendapatan Asli Daerah-LRA Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp135.311.751.279,00 dengan realisasi sebesar Rp142.748.233.335,93 atau 105,50%. Jika dibanding dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 sebesar Rp88.862.264.200,19 maka realisasi Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp53.885.969.135,74 atau 60,64%.


47

Perbandingan antara anggaran dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah-LRA adalah: a) Pendapatan Pajak Daerah-LRA

Untuk Tahun Anggaran 2017 Pendapatan Pajak Daerah-LRA ditargetkan sebesar Rp7.838.186.038,00 dengan realisasi sebesar Rp8.925.097.795,08 atau 113,87%. Jika dibanding dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2016 sebesar Rp8.579.477.404,65 maka realisasi Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp345.620.390,43 atau 4,03%. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel. 14 Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah -LRA Tahun 2017

Daer ah-LRA

b) Retribusi Daerah-LRA Target Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dalam Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp4.993.041.497,00 dengan realisasi sebesar Rp5.719.195.789,50 atau 114,54%. Jika dibanding dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2016 sebesar Rp5.416.967.132,00 maka realisasi Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp302.228.657,50 atau 5,58%. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dapat disajikan dalam tabel berikut:

No Jenis Pajak Daerah Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp) % Realisasi 2016

(Rp) 1. Pajak Hotel – LRA 82.297.500,00 110.493.795,00 134,26 120.618.874,00 2. Pajak Restoran – LRA 649.088.911,00 1.177.999.079,37 181,49 1.192.760.111,00 3. Pajak Hiburan – LRA 5.000.000,00 0,00 - 885.000,00 4. Pajak Reklame – LRA 95.500.000,00 125.896.001,00 131,83 128.607.813,00 5. Pajak Penerangan Jalan – LRA 4.100.000.000,00 4.780.318.989,00 116,59 3.356.693.432,00 6. Pajak Air Tanah-LRA 54.400.000,00 39.841.925,00 73,24 44.921.775,00 7. Pajak Mineral Bukan Logam

dan Batuan – LRA 1.250.000.000,00 1.448.848.673,00 115,91 2.874.922.575,65

8. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan –LRA

1.301.899.627,00 1.051.980.132,71 80,80 667.838.924,00

9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan –LRA 300.000.000,00 189.719.200,00 63,24 192.228.900,00

Jumlah 7.838.186.038,00 8.925.097.795,08 113,87 8.579.477.404,65


48

Tabel. 15 Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Tahun 2017

No. Jenis Retribusi Daerah Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp) % Realisasi

2016 (Rp) 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

– LRA 3.137.000.000,00 3.955.413.500,00 126,09 3.500.162.000,00 2. Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan – LRA 200.000.000,00 197.739.000,00 98,87 167.769.000,00

3. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LRA 150.000.000,00 146.379.700,00 97,59 150.010.400,00

4. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran – LRA 1.520.000,00 700.000,00 46,05 0,00

5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA 824.990.750,00 965.281.000,00 117,01 842.940.700,00

6. Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan – LRA 430.550.000,00 223.455.000,00 51,90 286.457.000,00

7. Retribusi Terminal – LRA 123.377.000,00 115.846.000,00 93,90 301.761.000,00 8. Retribusi Tempat Khusus Parkir

– LRA 26.400.000,00 25.910.000,00 98,14 23.200.000,00

9. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggerahan/Villa –LRA 4.500.000,00 3.450.500,00 76,68 4.715.100,00

10. Retribusi Rumah Potong Hewan – LRA 18.000.000,00 17.362.500,00 96,46 17.500.000,00

11. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga – LRA 20.000.000,00 16.500.000,00 82,50 14.614.000,00

12. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LRA 27.750.000,00 17.672.517,50 63,68 43.740.100,00

13. Retribusi Izin Gangguan –LRA 28.793.747,00 33.216.072,00 115,36 63.355.332,00 14. Retribusi Izin Trayek – LRA 160.000,00 270.000,00 168,75 742.500,00

Jumlah 4.993.041.497,00 5.719.195.789,50 114,54 5.416.967.132,00

c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA Penerimaan dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dalam Tahun 2017 direncanakan sebesar Rp9.386.932.699,00 dengan realisasi sebesar Rp9.386.932.699,00 atau 100,00%. Penerimaan ini berasal dari bagian deviden PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) Tahun Buku 2016 yang disetor ke Kas Daerah pada tanggal 28 April 2017. Jika dibanding dengan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun 2016 sebesar Rp6.558.591.584,00, maka realisasi Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp2.828.341.115,00 atau 43,12%.


49

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA Tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp113.093.591.045,00 dengan realisasi sebesar Rp118.717.007.052,35 atau 104,97%. Jika dibanding dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2016 sebesar Rp68.307.228.079,54 maka realisasi Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp50.409.778.972,81 atau 73,80%. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA dalam Tahun Anggaran 2017 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 16 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA Tahun 2017

No Uraian Anggaran (Rp)


2016 (Rp)

1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan – LRA 100.000.000,00 24.250.000,00 24,25 52.850.000,00

2. Penerimaan Jasa Giro – LRA 1.800.676.310,00 1.635.761.386,00 90,84 1.494.662.365,00 3. Pendapatan Bunga -LRA 15.795.424.702,00 10.607.256.815,00 67,15 18.332.825.041,00

4. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA 20.000.000,00 64.492.000,00 322,46 90.953.800,00

5. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA

90.000.000,00 93.324.113,00 103,69 936.885.214,00

6. Pendapatan Denda Pajak-LRA 0,00 25.991.144,00 - 6.659.372,00 7. Pendapatan Denda Retribusi-LRA 0,00 159.294,00 -

8. Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan-LRA 600.000.000,00 2.685.370.936,00 447,56 93.403.000,00

9. Pendapatan Dari Pengembalian – LRA 675.000.000,00 24.989.340,00 3,70 270.231.266,00

10. Pendapatan BLUD - LRA 39.834.598.210,00 45.521.258.744,15 114,28 29.579.272.931,00

11. Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya– LRA 300.000.000,00 2.092.734.098,20 697,58 4.298.027.090,54

12. Hasil dari pengelolaan dana bergulir – LRA 50.000.000,00 10.500.000,00 21,00 13.500.000,00

13. Pendapatan Dana Kapitasi JKN -LRA 12.015.691.823,00 13.412.233.825,00 111,62 13.137.958.000,00

14. Pendapatan Dana BOS 41.812.200.000,00 42.518.685.357,00 101,69 0,00 Total 113.093.591.045,00 118.717.007.052,35 104,97 68.307.228.079,54


50

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan-LRA merupakan hasil penjualan barang-barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Pasaman yang kondisinya sudah rusak berat dan tidak efisien lagi dipergunakan untuk operasional pemerintahan. Penjualan barang-barang inventaris dilakukan melalui proses lelang terbuka dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bukittinggi pada tanggal 20 November 2017. Hasil penjualan barang-barang inventaris disetor ke Kas Daerah tanggal 28 November 2017. Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan diatur dengan Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/1170/BUP-PAS/2017 tentang Penjualan dan/atau Pelelangan Barang-Barang Inventaris Berupa Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Pasaman yang Kondisinya Sudah Rusak Berat dan Tidak Efisien Lagi Dipergunakan Untuk Kepentingan Pemerintahan tanggal 6 Desember 2017. Penerimaan jasa giro Tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp1.800.676.310,00 dengan realisasi sebesar Rp1.635.761.386,00 atau 90,84% yang berasal dari penerimaan jasa giro Kas Daerah sebesar Rp1.626.081.665,00 dan jasa giro Kas Bendahara sebesar Rp9.679.721,00. Pendapatan Bunga tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp15.795.424.702,00 dan terealisasi sebesar Rp10.607.256.815,00 atau 67,15% yang berasal dari pendapatan bunga deposito pada Bank Nagari. Deposito dilakukan dalam rangka manajemen kas dengan memanfaatkan kas daerah yang belum terpakai. Deposito dibuat dengan jangka waktu jatuh tempo per bulan dan tingkat suku bunga berkisar antara 7% - 7,25%. Penerimaan Tuntutan Kerugian Daerah (TGR) tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp20.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp64.492.000,00 atau 322,46%. Realisasi ini merupakan setoran dari hasil sidang Majelis Pertimbangan TGR atas temuan-temuan dari hasil pemeriksaan Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (Rincian dapat dilihat pada Lampiran 18). Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp90.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp93.324.113,00 atau 103,69%. Penetapan target atas penerimaan ini berdasarkan asumsi seluruh proyek fisik dapat diselesaikan tepat waktu. Namun sampai dengan 31 Desember 2017 terdapat realisasi sebesar Rp93.324.113,00 yang berasal dari keterlambatan pekerjaan di bidang pekerjaan umum Rp92.204.113,00, dan bidang pertanian Rp1.120.000,00. Pendapatan denda pajak dan denda retribusi tidak dianggarkan dalam Tahun 2017. Realisasi ini merupakan pendapatan denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dari setoran atas piutang Pajak


51

Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp25.991.144,00. Pendapatan denda retribusi merupakan pendapatan atas denda retribusi izin gangguan sebesar Rp159.294,00 Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan ditargetkan sebesar Rp600.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.685.370.936,00 yang berasal dari klaim jaminan pelaksanaan pekerjaan yang mengalami keterlambatan tahun 2017. Pendapatan dari pengembalian ditargetkan sebesar Rp675.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp24.989.340,00. Realisasi ini merupakan setoran dari kelebihan atas pembayaran tahun-tahun sebelumnya yang berasal dari kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp15.909.340,00 serta kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp9.080.000,00. Pendapatan BLUD ditargetkan sebesar Rp39.834.598.210,00 dan terealisasi sebesar Rp45.521.258.744,15 atau 114,28%. Penerimaan ini berasal dari BLUD Rumah Sakit Umum Daerah. Pendapatan dari pengelolaan dana bergulir ditargetkan sebesar Rp50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp10.500.000,00 yang merupakan setoran bunga dana bergulir yang ada di rekening koran penampungan bunga dana bergulir Modal Kerja Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (MK-PER) tahun 2017 yang dikelola oleh Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah. Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya ditargetkan sebesar Rp300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.092.734.098,20 atau 697,58% bersumber dari Bagi Hasil Komoditas Pertanian sebesar Rp20.813.000,00, Hasil Penjualan Ikan dari Balai Benih Ikan sebesar Rp74.425.000,00, Kelebihan Pembayaran sebesar Rp16.591.249,20 dan Setoran atas Tindak Lanjut Pemeriksaan sebesar Rp1.980.904.849,00 yang merupakan setoran atas temuan BPK dan/atau Inspektorat. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada tahun anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp12.015.691.823,00 dan terealisasi sebesar Rp13.412.233.825,00 atau 111,62%. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan diatur dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Pada pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 menyatakan bahwa pendapatan dan belanja disajikan dalam Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.


52

Penjabaran lebih lanjut mengenai pengelolaan dana kapitasi diatur dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini menegaskan bahwa SKPD Dinas Kesehatan sebagai SKPD teknis yang mengelola Dana Kapitasi dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas pendapatan FKTP serta menyusun laporan realisasi pendapatan yang bersumber dari dana kapitasi JKN sekaligus menyajikannya dalam Laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pendapatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp41.812.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp42.518.685.357,00 atau 101,69%. Pendapatan dana BOS melebihi anggaran yang telah ditargetkan karena terdapat kurang salur tahun 2016 dan 2017 yang masuk pada tahun 2017.

Grafik 1 Realisasi PAD Tahun Anggaran 2016 dan 2017

2) Pendapatan Transfer-LRA Pendapatan transfer-LRA merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain yang pada Tahun 2017 direncanakan sebesar Rp894.922.444.137,00 dan terealisasi sebesar Rp849.714.744.203,00 atau 94,95%.


53

Jika dibanding dengan realisasi pendapatan transfer Tahun 2016 sebesar Rp877.511.476.587,00 maka realisasi Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp27.796.732.384,00 atau 3,17%. a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA

(1) Bagi Hasil Pajak - LRA Untuk Tahun 2017 penerimaan Bagi Hasil Pajak ditargetkan Rp12.624.263.000,00 dan realisasi sebesar Rp10.429.827.075,00 atau 82,62%. Jika dibanding dengan realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Tahun 2016 sebesar Rp13.115.116.813,00 maka realisasi Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp2.685.289.738,00 atau 20,47%. Bagi Hasil Pajak dalam Tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel. 17 Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak - LRA Tahun 2017

No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi 2016 (Rp)

1. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan-LRA 6.640.887.000,00 5.209.731.602,00 78,45 8.555.593.822,00

2. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi – LRA 5.983.376.000,00 5.220.095.473,00 87,24 4.559.522.991,00

Jumlah 12.624.263.000,00 10.429.827.075,00 82,62 13.115.116.813,00

(2) Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LRA Untuk tahun 2017 penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam ditargetkan Rp3.544.462.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.897.133.426,00 atau 53,52%. Jika dibanding dengan realisasi penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2016 sebesar Rp1.478.461.167,00, maka realisasi Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp418.672.259,00 atau 28,32% Bagi Hasil Sumber Daya Alam dalam Tahun Anggaran 2017 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 18 Target dan Realisasi Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LRA Tahun 2017

No. Uraian Anggaran (Rp)


2016 (Rp) 1. Bagi Hasil dari Provisi Sumber

Daya Hutan – LRA 229.053.000,00 140.398.842,00 61,30 124.720.977,00 2. Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land –

Rent) – LRA 1.787.740.000,00 1.284.595.681,00 71,86 875.474.400,00

3. Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)- LRA

1.493.124.000,00 447.937.200,00 30,00 452.025.539,00


54



2016 (Rp) 4. Bagi Hasil dari Pungutan Hasil

Perikanan- LRA 34.545.000,00 24.201.703,00 70,06 26.240.251,00 Jumlah 3.544.462.000,00 1.897.133.426,00 53,52 1.478.461.167,00

(3) Dana Alokasi Umum - LRA

Untuk Tahun Anggaran 2017 penerimaan dari Dana Alokasi Umum-LRA direncanakan sebesar Rp596.083.486.000,00 dan terealisasi sebesar Rp596.083.486.000 atau 100,00%. Jika dibanding dengan realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum Tahun 2016 sebesar Rp606.741.992.000,00 maka realisasi Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp10.658.506.000,00 atau 1,76%.

(4) Dana Alokasi Khusus - LRA Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus–LRA Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp202.134.153.000,00 dan terealisasi sebesar Rp158.076.867.690 atau 78,20%. Jika dibanding dengan realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2016 sebesar Rp149.425.407.000,00 maka realisasi Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp8.651.460.690,00 atau 5,79%. Dana Alokasi Khusus dalam Tahun Anggaran 2017 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 19 Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus-LRA Tahun 2017



2016 (Rp) 1. DAK Infrastruktur Jalan – LRA 26.943.748.000,00 21.554.998.000,00 80,00 0,00 2. DAK Infrastruktur Irigasi - LRA 8.655.099.000,00 6.924.077.000,00 80,00 0,00 3. DAK Infrastruktur Sanitasi – LRA 124.128.000,00 124.128.000,00 100,00 130.884.000,00 4. DAK Kesehatan – LRA 29.678.454.858,00 27.235.933.235,00 91,77 18.916.828.640,00 5. DAK Kelautan dan Perikanan – LRA 1.053.647.000,00 861.965.000,00 81,81 988.011.000,00 6. DAK Lingkungan Hidup – LRA 92.305.000,00 92.305.000,00 100,00 635.352.828,00 7. DAK Pertanian – LRA 1.499.457.000.00 1.434.457.000,00 95,67 3.023.392.000,00 8. DAK Pendidikan – LRA 6.325.314.000.00 5.323.258.200,00 84,16 2.687.647.000,00

9. DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan – LRA 7.749.985.000,00 4.253.324.193,00 54,88 3.082.192.880,00

10. DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB – LRA 705.870.000,00 678.628.000,00 96,14 557.850.000,00

11. DAK Bidang IPD – LRA 2.162.743.778,00 2.162.743.778,00 100,00 51.604.308.000,00


55



2016 (Rp) 12. DAK Non Fisik Bantuan Operasional

Penyelenggaraan PAUD – LRA 4.954.200.000,00 4.901.400.000,00 98,93 3.528.000.000,00

13. DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru – LRA 2.070.000.000,00 1.634.000.000,00 78,94 1.691.913.000,00

14. DAK Sarana dan Prasarana Damkar – LRA 838.636.364,00 838.636.364,00 100,00 317.658.000,00

15. DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru – LRA 67.812.050.000,00 63.423.540.720,00 93,53 57.797.819.000,00

16. DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas – LRA 734.896.000,00 - 211.086.320,00

17. DAK Non Fisik Jaminan Persalinan – LRA 2.829.739.000,00 - - 1.781.912.800,00 18. DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru –

LRA 650.700.000,00 521.077.200,00 80,08 0,00

19. DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan – LRA 992.630.000,00 992.630.000,00 100,00 0,00

20. DAK Rumah Sakit Rujukan Pratama - LRA 33.797.000.000,00 13.686.152.000,00 40,50 0,00

21. DAK Bidang Pasar LRA 2.463.550.000,00 1.433.614.000,00 58,19 0,00 22.. DAK Infrastruktur Air Minum – LRA 0,00 0,00 0,00 159.969.000,00 23. DAK Keluarga Berencana – LRA 0,00 0,00 0,00 741.980.360,00 24. DAK Kehutanan – LRA 0,00 0,00 0,00 732.076.172,00 25. DAK Bidang Perdagangan – LRA 0,00 0,00 0,00 504.087.000,00 26. DAK Keselamatan Transportasi Darat–

LRA 0,00 0,00 0,00 76.230.000,00

27. DAK Industri Kecil dan Menengah – LRA 0,00 0,00 0,00 256.209.000,00 Jumlah 202.134.153.000,00 158.076.867.690,00 78,20 149.425.407.000,00

(5) Bagi Hasil Cukai Tembakau – LRA Untuk Tahun Anggaran 2017 penerimaan dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau–LRA direncanakan sebesar Rp540.652.000,00 dan terealisasi sebesar Rp577.551.266,00 atau 106,82%. Jika dibanding dengan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau–LRA Tahun 2016 sebesar Rp543.722.608,00, maka realisasi Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp33.828.658,00 atau 6,22%.


56

b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LRA Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya dalam Tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp43.450.811.000,00 dan terealisasi sebesar Rp43.450.811.000,00 atau 100,00%. Jika dibanding dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Tahun 2016 sebesar Rp65.040.226.000,00 maka realisasi Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp21.589.415.000,00 atau 33,19%. Rincian anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya sebagai berikut:

Tabel. 20 Target dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA Tahun 2017

No Uraian Anggaran

(Rp) Realisasi

(Rp) % Realisasi 2016 (Rp)

1. Dana Insentif Daerah – LRA 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 100 39.489.002.000,00 2. Alokasi Dana Desa – LRA 35.950.811.000,00 39.950.811.000,00 100 25.551.224.000,00

Jumlah 43.450.811.000.,00 43.450.811.000,00 100 65.040.226.000,00

c) Transfer Pemerintah Provinsi - LRA Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2017 berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus. Transfer Pemerintah Provinsi direncanakan sebesar Rp36.544.617.137,00 dengan realisasi sebesar Rp39.199.067.746,00 atau 107,26%. Jika dibanding dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2016 sebesar Rp41.166.550.999,00 maka realisasi Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp1.967.483.253,00 atau 4,78%. Perbandingan antara anggaran dan realisasi penerimaan dari Transfer Pemerintah Provinsi sebagai berikut:

Tabel. 21 Target dan Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi-LRA Tahun 2017


Realisasi (Rp)

% Realisasi 2016 (Rp

1. Bagi Hasil Pajak - LRA 35.594.617.137,00 38.449.067.746,00 108,02 35.259.750.999,00

2. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya – LRA

950.000.000,00 750.000.000,00 78,95 5.906.800.000,00

Jumlah 36.544.617.137,00 39.199.067.746,00 107,26 41.166.550.999,00

Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus merupakan alokasi dana yang bersumber dari APBD Provinsi Tahun Anggaran 2017 yang


57

dialokasikan kepada kabupaten/kota tertentu untuk bidang pembangunan infrastruktur yang bertujuan membantu dan mendukung pencapaian kinerja program dan kegiatan pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan menjadi prioritas daerah penerima bantuan. Mekanisme penggunaan bantuan keuangan bersifat khusus ini diatur dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2017 tanggal 23 Mei 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Nagari/Desa. Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 903-628-2017 untuk Fungsi Pekerjaan Umum sebesar Rp950.000.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2017 terealisasi sebesar Rp750.000.000,00.

Grafik 2 Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2017

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah - LRA

Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp4.620.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.223.834.220,00 atau 134,72%. Jika dibanding dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2016 sebesar Rp5.287.329.060,00 maka realisasi Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp936.505.160,00 atau 17,71%. Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2017 berasal dari: a) Realisasi Hibah Pemerintah Pusat sebesar Rp1.630.834.220,00

merupakan Hibah Pemerintah Pusat untuk kegiatan Water Resources and Irrigation Sector Management Project (WISMP).

b) Program Hibah Air Minum dari Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp4.593.000.000,00. Program ini mensyaratkan Pemerintah Daerah


58

untuk melakukan investasi terlebih dahulu sampai dengan terjadinya pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah memberikan Penyertaan Modal kepada PDAM dan selanjutnya PDAM akan melaksanakan kegiatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat.

b. Belanja Belanja Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp1.013.650.093.431,68 dapat direalisasikan sebesar Rp901.286.771.051,00 atau 88,91%. Jika dibandingkan dengan belanja Tahun 2016 sebesar Rp927.804.380.303,08 maka realisasi Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp26.517.609.252,08 atau 2,86%. Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Belanja dikelompokkan menjadi tiga yaitu: 1) Belanja Operasi, terdiri dari:

a) Belanja Pegawai; b) Belanja Barang; c) Hibah; d) Bantuan Sosial.

2) Belanja Modal, terdiri dari: a) Belanja Tanah; b) Belanja Peralatan dan Mesin; c) Belanja Gedung dan Bangunan; d) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan e) Belanja Aset Tetap Lainnya.

3) Belanja Tak Terduga Rencana dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut: 1) Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan rutin pemerintah daerah yang memberi manfaat atau akan terpakai habis dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintahan selama tahun berjalan. Belanja operasi Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp782.160.566.224,68 dan terealisasi sebesar Rp716.349.880.042,00 atau 91,59%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 sebesar Rp693.767.648.158,00 belanja operasi Tahun 2017 meningkat sebesar Rp22.582.231.884,00 atau 3,26%. a) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp455.531.423.909,68 dan terealisasi sebesar Rp417.520.503.139,00 atau 91,66%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 sebesar Rp468.128.802.816,00 belanja pegawai Tahun 2017 turun sebesar


59

Rp50.608.299.677,00 atau 10,81%. Rincian atas nilai belanja pegawai dapat dilihat pada Lampiran 1.

b) Belanja Barang Belanja Barang Tahun 2017 direncanakan sebesar Rp297.893.853.643,00 dan telah terealisasi sebesar Rp271.176.869.247,00 atau 91,03%. Jika dibandingkan realisasi Tahun 2016 sebesar Rp218.302.910.342,00 belanja barang tahun 2017 meningkat sebesar Rp52.873.958.905,00 atau 24,22%. Rincian atas nilai belanja barang dapat dilihat pada Lampiran 2.

c) Belanja Hibah Belanja Hibah Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp28.735.288.672,00 dan terealisasi sebesar Rp27.652.507.656,00 atau 96,23%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 sebesar Rp7.335.935.000,00 belanja hibah Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp20.316.572.656,00 atau 276,95%.

Tabel. 22 Belanja Hibah Tahun 2017


Realisasi Rp) % Realisasi

2016 (Rp) 1. Belanja hibah kepada organisasi

kemasyarakat 6.661.200.000,00 6.646.200.000,00 99,77 7.335.935.000,00

2. Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat 22.032.088.672,00 20.964.307.656,00 95,15 0,00

3. Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga 42.000.000,00 42.000.000,00 100,00 0,00

Jumlah 28.735.288.672,00 27.652.507.656,00 96,23 7.335.935.000,00

2) Belanja Modal Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp230.139.527.207,00 dan direalisasikan sebesar Rp184.936.891.009,00 atau 80,36%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 sebesar Rp234.016.497.145,08 belanja modal Tahun 2017 turun sebesar Rp49.079.606.138,08 atau 20,97%. Belanja modal tersebut dipergunakan untuk:


60

a) Belanja Tanah Belanja Tanah pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp327.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp136.325.000,00 atau 41,59%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 sebesar Rp20.000.000,00 belanja tanah tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp116.325.000,00 atau 581,62%.

Tabel. 23 Belanja Tanah Tahun 2017



2016 (Rp) 1. Belanja modal Tanah – Pengadaan

Tanah Untuk Bangunan Gedung 190.000.000,00 0,00 - 20.000.000,00

2. Belanja modal Tanah – Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung 137.800.000,00 136.325.000,00 98,93 0,00

Jumlah 327.800.000,00 136.325.000,00 41,59 20.000.000,00

b) Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp70.786.315.660,00 dan terealisasi sebesar Rp46.509.321.614,00 atau 65,70%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 sebesar Rp39.986.037.892,08 Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2017 naik sebesar Rp6.523.283.721,92 atau 16,31%. Rincian Belanja Peralatan dan Mesin selama Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada Lampiran 3.

c) Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Gedung dan Bangunan dipergunakan untuk pembangunan Gedung dan Bangunan baru serta perbaikan bangunan dan gedung lama sehingga dapat menambah umur ekonomis bangunan tersebut. Belanja Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp52.486.113.414,00 dan direalisasikan sebesar Rp43.683.502.022,00 atau 83,23%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 sebesar Rp41.756.525.891,00 Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2017 naik sebesar Rp1.926.976.131,00 atau 4,61%.

Tabel. 24 Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2017



2016 (Rp)

1. Belanja modal Pengadaan Gedung Bangunan kantor 24.331.520.390,00 21.012.378.048,00 86,36 17.905.651.790,00 2. Belanja Modal Pengadaan Gedung

Bangunan Kesehatan 4.144.188.200,00 623.699.000,00 15,05 582.050.000,00 3. Belanja Modal Pengadaan Gedung

Bangunan Tempat Ibadah 570.000.000,00 544.884.000,00 95,59 788.511.111,00


61



2016 (Rp) 4. Belanja Modal Pengadaan Gedung Bangunan Tempat Pertemuan 275.677.299,00 275.677.299,00 100,00 1.464.743.701,00 5. Belanja Modal Pengadaan Gedung Bangunan Pendidikan 12.640.791.000,00 12.465.881.000,00 98,62 9.088.080.358,00 6. Belanja Modal Pengadaan Gedung

Bangunan Tempat Olahraga 995.000.000,00 865.604.000,00 87,00 124.650.000,00 7. Belanja Modal Pengadaan Gedung

Bangunan Pertokoan/Koperasi/Pasar 2.444.933.025,00 1.023.546.025,00 41,86 592.603.975,00 8. Belanja Modal Pengadaan Gedung

Bangunan Garasi/Pool 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00 82.850.000,00 9. Belanja Modal Pengadaan Gedung

Bangunan Stasiun Bus 138.030.000,00 137.8000.000,00 99,83 227.600.000,00 10. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak 578.647.000,00 539.227.000,00 93,19 0,00

11. Belanja Modal Pengadaan Gedung Bangunan Terminal/Pelabuhan/Bandar 291.154.000,00 288.930.000,00 99,24 377.950.000,00

12. Belanja Modal Pengadaan Gedung Bangunan Tempat Kerja Lainnya 1.253.410.000,00 1.219.000.600,00 97,25 7.333.270.840,00 13.

Belanja Modal Pengadaan Gedung Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negaran Golongan II 3.135.000.000,00 3.059.868.600,00 97,60 0,00

14. Belanja Modal Pengadaan Gedung Bangunan – Pengadaan Bangunan Makam Sejarah 200.000.000,00 199.760.000,00 99,88 0,00

15. Belanja Modal Pengadaan Gedung Bangunan – Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan 83.260.000,00 79.820.000,00 95,87 0,00

16. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rambu tidak Bersuar 1.399.702.500,00 1.342.626.450,00 95,92 687.346.000,00

17. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang 0,00 0,00 0,00 26.580.000,00 18. Belanja Modal Pengadaan

Bangunan Gedung Laboratorium 0,00 0,00 0,00 531.679.116,00 19. Belanja Modal Pengadaan

Bangunan Gedung Perpustakaan 0,00 0,00 0,00 1.088.918.000,00 20.

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan 0,00 0,00 0,00 163.860.000,00

21. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 192.400.000,00

22. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas 0,00 0,00 0,00 274.571.000,00

23. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar lalu lintas Darat 0,00 0,00 0,00 223.210.000,00

Jumlah 52.486.113.414,00 43.683.502.022,00 83,23 41.756.525.891,00

d) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp105.086.528.133,00 dan direalisasikan sebesar Rp94.019.245.173,00 atau 89,47%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 sebesar Rp151.763.789.422,00 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2017 turun sebesar Rp57.744.544.249,00 atau 38,05%.


62

Tabel. 25 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2017



2016 (Rp)

1. Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten /Kota

57.231.194.559,00 49.997.653.292,00 87,36 71.459.042.280,00

2. Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa 7.428.191.500,00 7.281.614.604,00 98,03 7.282.489.311,00

3. Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota

1.550.000.000,00 645.043.500,00 41,62 0,00

4 Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -Pengadaan Jembatan Penyebrangan 1.846.514.400,00 1.607.864.400,00 87,08 10.158.938.500,00

5. Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -Pengadaan Bangunan Waduk Irigasi 11.248.876.214,00 9.398.867.494,00 83,55 30.943.790.052,00

6. Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -Pengadaan Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai 15.878.971.000,00 15.539.942.225,00 97,86 14.216.801.160,00

7. Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai 60.000.000,00 59.900.000,00 99,83 0,00

8. Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -Pengadaan Bangunan Pembuang Pengamanan Sungai 136.500.000,00 136.300.000,00 99,85 0,00

9. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai 92.305.000,00 92.305.000,00 100,00 105.500.000,00

10. Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00

11. Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor 8.801.009.000 8.690.431.000,00 98,74 12.933.196.801,00

12 Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -Pengadaan Bangunan Air Muka Tanah 575.000.000,00 431.477.200,00 75,04 0,00

13. Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00

14. Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro) 43.366.460,00 43.366.460,00 100,00 1.073.800.000,00

15. Belanja modal Pengadaan Transmisi 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00

16. Belanja modal Pengadaan Jaringan Distribusi 79.000.000,00 78.800.000,00 99,85 331.980.000,00

17. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Tawar 0,00 0,00 0,00 263.150.000,00 18. Belanja modal Pengadaan Air

Sumber/ Mata Air 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 19. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.895.160.318,00

20. Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Ke Rumah

0,00 0,00 0,00 74.941.000,00

Jumlah 105.086.528.133,00 94.019.245.173,00 89,47 151.763.789.422,00

e) Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Tetap Lainnya pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp1.452.770.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp588.497.200,00 atau 40,51%. Jika dibandingkan dengan realisasi


63

Tahun 2016 sebesar Rp490.143.940,00 Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2017 naik sebesar Rp98.353.260,00 atau 20,07%.

Tabel. 26 Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2017



2016 (Rp) 1. Belanja modal Aset Tetap Lainnya

- Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum

886.770.000,00 28.955.600,00 3,27 419.572.120,00

2. Belanja modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Filsafat 14.000.000,00 13.955.600,00 99,78 0,00

3. Belanja modal Aset Tetap Lainnya -Pengadaan Buku Keagamaan 20.000.000,00 19.947.700,00 99,74 9.388.350,00

4. Belanja modal Aset Tetap Lainnya -Pengadaan Buku Ilmu Sosial 12.500.000,00 12.327.450,00 98,62 9.983.470,00

5. Belanja modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa 13.000.000,00 12.995.300,00 99,96 0,00

6. Belanja modal Aset Tetap Lainnya -Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan Alam

10.500.000,00 10.477.850,00 99,79 0,00

7. Belanja modal Aset Tetap Lainnya -Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis

20.000.000,00 19.982.400,00 99,91 0,00

8. Belanja modal Aset Tetap Lainnya -Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian dan Olahraga

32.000.000,00 30.387.900,00 94,96 0,00

9. Belanja modal Aset Tetap Lainnya -Pengadaan Buku Geografi, Biografi & Sejarah

11.500.000,00 11.499.500,00 100,00 0,00

10. Belanja modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Alat Olah Raga Udara

430.000.000,00 425.455.000,00 98,94 0,00

11. Belanja modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 13.200.000,00

12. Belanja modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya

0,00 0,00 0,00 38.000.000,00

Jumlah 1.452.770.000,00 588.497.200,00 40,51 490.143.940,00

3) Belanja Tak Terduga Belanja Tak Terduga digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp1.350.000.000,00 dan sampai dengan 31 Desember 2017 tidak ada realisasi sama sekali. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 sebesar Rp20.235.000,00 Belanja Tak Terduga Tahun 2017 naik sebesar 100%.


64

Berikut ini digambarkan porsi dari tiga komponen belanja yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016. Dari gambaran tersebut terlihat bahwa porsi terbesar adalah belanja operasi yang dalam hal ini diwakili oleh Belanja Pegawai.

Grafik 3 Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2017

c. Transfer

Transfer merupakan pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain. Transfer Tahun 2017 direncanakan sebesar Rp99.151.925.864,00 dan terealisasi sebesar Rp97.715.680.353,00 atau 98,55%. Jika dibandingkan realisasi transfer Tahun 2016 sebesar Rp88.539.683.293,00 maka realisasi Tahun 2017 naik sebesar Rp9.175.997.060,00 atau 10,36%. Anggaran dan realisasi Transfer Tahun 2017 dapat dirinci sebagai berikut:

1) Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Pajak Tahun 2017 direncanakan sebesar Rp844.304.424,00 dan terealisasi sebesar Rp792.043.808,00 atau 93,81%. Jika dibandingkan realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun 2016 sebesar Rp514.038.317,00, maka realisasi Tahun 2017 naik sebesar Rp278.005.491,00 atau 54,08%. Penetapan bagi hasil pajak kepada pemerintahan nagari dalam Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2016 diatur dengan Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/832/BUP-PAS/2017 tanggal 8 Agustus 2017 dan Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/1219/BUP-PAS/2017 tanggal 18 Desember 2017.

2) Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Retribusi Tahun 2017 direncanakan sebesar Rp214.291.540,00 dan terealisasi sebesar Rp196.969.970,00 atau


65

91,92%. Jika dibandingkan realisasi Bagi Hasil Retribusi Tahun 2016 sebesar Rp166.034.838,00, maka realisasi Tahun 2017 naik sebesar Rp30.935.132,00 atau 18,63%. Penetapan bagi hasil retribusi kepada pemerintahan nagari dalam Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2015 diatur dengan Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/832/BUP-PAS/2017 tanggal 8 Agustus 2017 dan Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/1219/BUP-PAS/2017 tanggal 18 Desember 2017.

3) Bantuan Keuangan ke Nagari Bantuan Keuangan ke Nagari Tahun 2017 direncanakan sebesar Rp97.230.097.300,00 dan terealisasi sebesar Rp95.863.434.300,00 atau 98,59%. Jika dibandingkan realisasi Bantuan Keuangan ke Nagari Tahun 2016 sebesar Rp86.806.486.963,00, maka realisasi Tahun 2017 meningkat sebesar Rp9.056.947.337,00 atau 10,43%. Rincian anggaran dan realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2017 dapat dilihat pada Lampiran 4.

4) Bantuan Keuangan Lainnya Bantuan Keuangan Lainnya Tahun 2017 direncanakan sebesar Rp863.232.600,00 dan terealisasi sebesar Rp863.232.275,00 atau 100,00%. Bantuan Keuangan Lainnya merupakan transfer bantuan keuangan kepada partai politik. Jika dibandingkan realisasi Bantuan Keuangan Lainnya Tahun 2016 sebesar Rp1.053.123.175, maka realisasi Tahun 2017 turun sebesar Rp189.890.900,00 atau 18,03%. Berikut rincian anggaran dan realisasi Bantuan Keuangan Lainnya Tahun 2017:

Tabel. 27 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Tahun 2017

No. Uraian Anggaran Realisasi % Realisasi 2016 (Rp)

1. Partai Nasional Demokrat 115.895.500,00 115.895.475,00 100,00 115.895.475,00 2. Partai Kebangkitan Bangsa 78.962.600,00 78.962.575,00 100,00 78.962.575,00 3. Partai Keadilan Sejahtera 58.520.900,00 58.520.875,00 100,00 58.520.875,00 4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 50.019.500,00 50.019.400,00 100,00 50.019.400,00 5. Partai Golongan Karya 189.891.000,00 189.890.900,00 100,00 379.781.800,00 6. Partai Gerakan Indonesia Raya 69.499.100,00 69.499.075,00 100,00 69.499.075,00 7. Partai Demokrat 97.746.300,00 97.746.300,00 100,00 97.746.300,00 8. Partai Amanat Nasional 121.892.900,00 121.892.900,00 100,00 121.892.900,00


66

No. Uraian Anggaran Realisasi % Realisasi 2016 (Rp)

9. Partai Persatuan Pembangunan 80.804.800,00 80.804.775,00 100,00 80.804.775,00 Jumlah 863.232.600,00 863.232.275,00 100,00 1.053.123.175,00

d. Surplus /(Defisit)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2017 direncanakan defisit sebesar Rp77.947.823.879,68 dengan realisasi defisit sebesar Rp315.639.645,07 atau 0,40%.

e. Pembiayaan Defisit yang terjadi ditutupi dengan pembiayaan, dimana rencana dan realisasi pembiayaan Tahun Anggaran 2017 dapat digambarkan sebagai berikut: 1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp83.567.823.879,68 dan realisasinya sebesar Rp83.632.823.879,68 atau 100,08%. Jika dibandingkan dengan penerimaan pembiayaan tahun 2016 sebesar Rp143.534.817.628,57 maka penerimaan pembiayaan tahun 2017 turun sebesar Rp59.901.993.748,89 atau 41,73%. a) Penggunaan SILPA

Penggunaan SILPA Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp83.567.823.879,68 dan realisasinya sebesar Rp83.567.823.879,68 atau 100,00%.

b) Penerimaan Piutang Daerah Penerimaan Piutang Daerah sebesar Rp65.000.000,00 berasal dari pengembalian pokok dana bergulir Modal Kerja Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (MK-PER) selama tahun 2017 yang dikelola oleh Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah. Setoran piutang dana bergulir ini merupakan pengembalian dari pokok pinjaman dana bergulir yang berada di rekening penampungan pada masing-masing bank penyalur.

2) Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp5.620.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp5.593.000.000,00 atau 99,52%. Pengeluaran pembiayaan yang terealisasi ini merupakan penyertaan modal ke PDAM sebesar Rp4.593.000.000,00 dan penyertaan modal ke Bank Nagari sebesar Rp1.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan pengeluaran pembiayaan tahun 2016 sebesar Rp15.284.000.000,00 maka pengeluaran pembiayaan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp9.691.000.000,00 atau 63,41%.


67

3) Pembiayaan Netto Selisih Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan merupakan Pembiayaan Netto. Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp77.947.823.879,68 dan telah terealisir sebesar Rp78.039.823.879,68 atau 100,12%.

4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Pembiayaan netto digunakan untuk menutupi defisit sebesar Rp315.639.645,07 sehingga jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menjadi Rp77.724.184.234,61 dengan rincian sebagai berikut:

a) Saldo Kas Daerah Rp 8.691.338.724,46 b) Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Rp 2.970.100,00 c) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 50.000,00 d) Kas di BLUD Rp 13.729.899.732,15 e) Kas Dana BOS Rp 285.344.097,00 f) Setara Kas Rp 55.000.000.000,00 g) PFK Lebih Bayar Rp 14.581.581,00

Jumlah Rp 77.724.184.234,61

2. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan pos-pos Saldo Anggaran Lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir. Rincian atas masing-masing akun pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Saldo anggaran lebih merupakan gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan. Saldo anggaran lebih awal uantuk Tahun 2016 adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp83.567.823.879,68.

b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2016 yang menjadi penerimaan pembiayaan pada Tahun 2017. Dan seluruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2016 sebesar Rp83.567.823.879,68 menjadi penerimaan pembiayaan dan digunakan untuk menutupi defisit anggaran pada Tahun 2017, sehingga nilai saldo anggaran lebih menjadi nol.


68

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun 2017 sebesar Rp77.724.184.234,61 berasal dari defisit sebesar Rp315.639.645,07 ditambah dengan pembiayaan netto sebesar Rp78.039.823.879,68.

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan bisa berpengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan tersebut tidak bisa diandalkan lagi. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan Saldo Anggaran Lebih dan saldo ekuitas. Pada Tahun 2017 tidak ditemui adanya kesalahan yang mengharuskan dilakukannya koreksi terhadap laporan-laporan periode sebelumnya.

e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Nilai saldo anggaran lebih akhir merupakan nilai Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran dikurangi Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan pada Tahun 2017 nilai saldo anggaran lebih akhir adalah sebesar Rp77.724.184.234,61 sama dengan nilai sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran karena tidak ada koreksi kesalahan dan penyebab lain yang mempengaruhi nilai saldo anggaran lebih akhir.

3. Penjelasan Akun-Akun Neraca Neraca Pemerintah Kabupaten Pasaman menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2017 dan 2016 dengan nilai Aset sebesar Rp1.820.787.532.495,37 dan Rp1.812.496.843.992,89, Kewajiban sebesar Rp23.621.034.566,00 dan Rp8.239.896.426,00 serta Ekuitas sebesar Rp1.797.166.497.929,37 dan Rp1.804.256.947.566,89. Rincian atas masing-masing akun di Neraca per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Akun 2017 2016 a. Aset Lancar Rp116.771.255.682,18 Rp132.324.210.630,82

Aset Lancar adalah Kas dan Setara Kas yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan (satu tahun) sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Pasaman per 31 Desember 2017 berjumlah Rp116.771.255.682,18. Jika dibandingkan dengan jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2016 sebesar Rp132.324.210.630,82 maka jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp15.552.954.948,64 atau 11,75%. Aset Lancar per 31 Desember 2017 terdiri dari:


69

1) Kas di Kas Daerah Rp8.691.338.724,46 Rp11.432.075.156,68 Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2017 dan 2016 disajikan sebesar Rp8.691.338.724,46 dan Rp11.432.075.156,68. Rincian Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel. 28 Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2017 dan 2016

No. Nama Bank Tahun 2017 (Rp)

Tahun 2016 (Rp)

1. BPD Cab. Lubuk Sikaping (Kas Umum Daerah) 0800.0101.00306.8 1.973.985.183,46 5.038.964.769,68

2. BPD Cab. Lubuk Sikaping (Non Gaji) 0800.0101.00201.5 291,00 0,00

3. BRI Cab Lbs (Puskesmas Lb. Sikaping) 00000269-01-000881-30-5 448.932.788,00 315.376.641,00

4. BRI Cab Lbs (Dn Kapit JKN Puskesmas Simpati) 00000269-01-000882-30-1 240.360.060,00 193.576.342,00

5. BRI Cab Lbs (Dn Kapt Puskesmas Sundatar) 00000269-01-000884-30-3 342.396.454,00 322.458.944,00

6. BRI Unit Bonjol (Dn Kapt. JKN Puskesmas Kumpulan) 00005446-01-000015-30-5 109.478.771,00 118.982.775,00

7. BRI Unit Bonjol (Dn Kapts. JKN Puskesmas Bonjol) 00005446-01-000016-30-1 374.287.517,00 267.307.157,00

8. BRI Unit Panti (Dn Kapts.Puskesmas Pgg Baru) 00005450-01-000074-30-8 594.310.511,00 512.017.621,00

9. BRI Unit Rao (Dna Kapts.Puskesmas Rao) 00005451-01-000096-30-4 506.366.951,00 621.480.228,00

10. BRI Unit Rao (Dna Kapts. Puskesms Koto Rajo) 00005451-01-000097-30-0 217.931.879,00 256.265.009,00

11. BRI Unit Rao (Dna Kapts. Puskesm Pintu Pdg) 00005451-01-000098-30-6 185.792.844,40 223.976.527,00

12. BRI Unit Rao (Dn Kapts. JKN Puskesm Silayang) 00005451-01-000099-30-2 563.816.258,00 393.841.558,00

13. BRI Unit Tapus (Dna Kapts. Puskesm Tapus) 00005456-01-000011-30-4

709.718.572,00 687.059.550,00

14. BRI Unit Tapus (Dn Kapts. JKN Puskesm LS Kadap) 00005456-01-000012-30-0

258.713.310,00 318.867.390,00

15. BRI Unit Tapus (Dn Kapts. JKN Puskesm Kuamang) 00005456-01-000013-30-6 242.725.737,00 191.295.734,00

16. BRI Unit 3 Ngr (Dn Kapts.Puskesm Ld Pnjang) 00005457-01-000008-30-5 989.296.283,00 779.728.399,00

17. BRI Unit 2 Koto (Dn Kapts.Puskesm Simpg Tonang) 00007218-01-000008-30-5

195.186.789,00 361.602.043,00

18. BRI Unit 2 Koto (Dn Kapts. Puskesmas Cubadak) 00007218-01-000009-30-1 549.687.576,00 796.598.622,00

19. Kas di Bendahara Pengeluaran FKTP 188.350.949,60 32.675.847,00

JUMLAH 8.691.338.724,46 11.432.075.156,68


70

Jika dibandingkan dengan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2016 sebesar Rp11.432.075.156,68 maka saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp2.740.736.432,22 atau 23,97%.

Tabel. 29 Kas di Bendahara Pengeluaran FKTP Per 31 Desember 2017 dan 2016

2)

Kas di Bendahara Penerimaan

Rp2.970.100,00

Rp3.168.300,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas bendahara penerimaan per 31 Desember 2017 yang belum disetor ke Kas Daerah. Saldo Kas di Bendahara Penerima per 31 Desember 2017 berupa Kas di Bendahara Penerima Dinas Perhubungan atas pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.970.100,00 yang disetor ke Kas Daerah tanggal 4 Januari 2018.

3) Kas di Bendahara Pengeluaran

Rp50.000,00 Rp6.518.600,00

Akun ini merupakan saldo Kas per 31 Desember 2017 yang masih berada pada Pemegang Kas di lingkungan Dinas dan Satuan Kerja dalam bentuk saldo Uang Persediaan (UP) dan sisa Tambahan Uang (TU). Tahun 2017 Tahun 2016 Saldo Uang Persediaan Rp 0,00 Rp 600,00 Sisa Tambahan Uang Rp 50.000,00 Rp 6.518.000,00

Jumlah Rp 50.000,00 Rp 6.518.600,00 Jika dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 sebesar Rp6.518.600,00 maka saldo Kas di Bendahara

No SKPD 2017 2016 1. Bendahara FKTP Puskesmas Cubadak 0,00 18.145.200,00 2. Bendahara FKTP Puskesmas Langsat Kadap 8.804.853,00 13.540.000,00 3. Bendahara FKTP Puskesmas Pegang Baru 3.256.045,00 102.580,00 4. Bendahara FKTP Puskesmas Kumpulan 238.165,00 1,00 5. Bendahara FKTP Puskesmas Sundatar 9.081.207,00 4.497,00 6. Bendahara FKTP Puskesmas Simpang Alahan Mati 275.576,00 528.719,00 7. Bendahara FKTP Puskesmas Tapus 2.895,00 1.850,00 8. Bendahara FKTP Puskesmas Koto Rajo 0,00 353.000,00 9. Bendahara FKTP Puskesmas Pintu Padang 43.581.208,60 0,00 10. Bendahara FKTP Puskesmas Silayang 12.819.000,00 0,00 11. Bendahara FKTP Puskesmas Simpang Tonang 110.292.000,00 0,00

Jumlah 188.350.949,60 32.675.847,00


71

Pengeluaran per 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp6.468.600,00 atau 99,23%. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 terdapat pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja berupa sisa Tambahan Uang yang disetor ka Kas Daerah tanggal 4 Januari 2018.

4) Kas di BLUD Rp13.729.899.732,15 Rp7.126.204.380,00 Kas di BLUD merupakan saldo kas yang masih berada pada pemegang kas BLUD RSUD per 31 Desember 2017 sebesar Rp13.729.899.732,15 dengan rincian:

Tabel. 30 Kas di BLUD Per 31 Desember 2017

No. Nama Bank Jumlah (Rp) 1. Bank Nagari 2.296.799.413,00 2. Bank Syariah Mandiri 11.414.300.514,15 3. Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD 18.799.805,00

Jumlah 13.729.899.732,15

5) Kas Dana BOS Rp285.344.097,00 Rp0,00 Kas Dana BOS per 31 Desember 2017 sebesar Rp285.344.097,00 merupakan saldo Kas yang masih berada pada Rekening Giro dan Rekening Tabungan yang dimiliki sekolah-sekolah negeri milik Pemerintah Kabupaten Pasaman sebagai penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

SD Rp 220.216.565,00 SMP Rp 65.127.532,00

Jumlah Rp 285.344.097,00 (Rincian Kas Dana BOS tercantum pada Lampiran 5)

6) Kas Lainnya Rp8.604.724,00 Rp413.074.296,00 Kas Lainnya per 31 Desember 2017 merupakan saldo Kas yang masih berada pada Pemegang Kas di lingkungan Dinas dan Satuan Kerja dalam bentuk pajak yang belum disetor

Utang Pajak Rp 8.604.724,00 Rp 32.716.520,00 Sisa Dana Bos Rp 0,00 Rp 380.357.776,00

Jumlah Rp 8.604.724,00 Rp 413.074.296,00


72

Pada tahun 2017 Kas Lainnya dari sisa kas Dana BOS per 31 Desember 2016 untuk SMA, SMK dan SLB sebesar Rp286.988.714,00 dialihkan ke Pemerintah Provinsi. Saldo Utang Pajak per 31 Desember 2017 untuk masing-masing SKPD dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel. 31 Utang Pajak Per 31 Desember 2017

7)

Setara Kas

Rp55.000.000.000,00

Rp65.000.000.000,00

Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. Investasi jangka pendek yang termasuk setara kas antara lain deposito yang mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan. Dalam rangka manajemen kas Pemerintah Kabupaten Pasaman melakukan investasi dalam bentuk deposito di Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping yang berjangka waktu satu bulan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 32 Daftar Deposito Per 31 Desember 2017

No. No. Bilyet Deposito No. Rekening

Nominal (Rp)

Tanggal Jatuh Tempo

1. 106405 0800.0301.01387-5 5.000.000.000,00 3 Juni 2017 2. 106406 0800.0301.01388-7 5.000.000.000,00 3 Juni 2017 3. 106407 0800.0301.01389-9 5.000.000.000,00 3 Juni 2017 4. 106408 0800.0301.01390-5 5.000.000.000,00 3 Juni 2017 5. 106435 0800.0301.01414-4 5.000.000.000,00 2 September 2017 6. 106436 0800.0301.01415-6 5.000.000.000,00 2 September 2017 7. 106437 0800.0301.01416-8 5.000.000.000,00 2 September 2017 8. 106467 0800.0301.01433-8 5.000.000.000,00 10 Desember 2017 9. 106468 0800.0301.01434-1 5.000.000.000,00 10 Desember 2017

10. 106469 0800.0301.01435-0 5.000.000.000,00 10 Desember 2017

No SKPD Jumlah (Rp) 1. Dinas Kesehatan 5.000,00 2. Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 3.195.052,00 3. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan kawasan

Pemukiman 2.189.255,00 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat 2.573.590,00 5. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata 20.099,00 6. Kecamatan Tigo Nagari 523.046,00 7. Kecamatan Bonjol 98.682,00

Jumlah 8.604.724,00


73

No. No. Bilyet Deposito No. Rekening

Nominal (Rp)

Tanggal Jatuh Tempo

11. 106470 0800.0301.01436-3 5.000.000.000,00 10 Desember 2017 Jumlah 55.000.000.000,00

8) Piutang Pajak Rp2.930.778.156,29 Rp2.753.902.091,00

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.930.778.156,29 terdapat pada Badan Keuangan Daerah berupa piutang pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp174.278.011,00 dan piutang Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp2.756.500.145,29. Piutang pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan piutang dari Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang diterbitkan bulan November 2010 atas Pajak Bahan Galian Golongan C dari PT. Nindya Karya. Sebelum ditetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atas kekurangan pembayaran pajak ini, PT. Nindya Karya telah menyanggupi untuk melunasi pembayaran sebelum tanggal 31 Desember 2010 melalui surat dari PT. Nindya Karya yang ditujukan kepada Wakil Bupati Pasaman tanggal 29 Oktober 2010 perihal Pelunasan Pembayaran. Tanggal 29 Desember 2010 Pemerintah Kabupaten Pasaman kembali mengingatkan PT. Nindya Karya akan kewajibannya melalui surat yang ditujukan kepada Direktur PT. Nindya Karya perihal Pelunasan Pembayaran Pajak Galian Golongan C. Namun sampai berakhirnya tahun anggaran 2010 tidak terdapat realisasi pembayaran pajak tersebut. Kemudian pada tahun 2011 telah dilakukan dua kali penagihan atas piutang tersebut melalui surat Bupati Pasaman yang ditujukan kepada Direktur PT. Nindya Karya perihal Pelunasan Pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Bahan Galian C) Tahun 2010 masing-masing pada tanggal 25 Agustus 2011 dan 8 Desember 2011. Sampai dengan Laporan Keuangan ini dibuat, pelunasan atas piutang tersebut belum masuk ke Kas Daerah. Pada Tahun 2017 terdapat penghapusan piutang PBB-P2 sebesar Rp73.418.819,00 berdasarkan Keputusan Bupati No.188.45/1237/BUP-PAS/2017 tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Pasaman Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017. Penghapusan Piutang PBB-P2 dilakukan melalui pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) berdasarkan permohonan secara kolektif oleh Walinagari, surat pernyataan petugas PBB di Kejorongan dan hasil verifikasi petugas ke lapangan. Pembatalan SPPT ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman dan dilakukan secara bertahap:

a) Keputusan Bupati Pasaman No.188.45/61/BUP-PAS/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2 Kabupaten Pasaman Tahun 2015.


74

b) Keputusan Bupati Pasaman No.188.45/744/BUP-PAS/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2 Kabupaten Pasaman Tahun 2015.

c) Keputusan Bupati Pasaman No.188.45/700/BUP-PAS/2016 tanggal 2 Agustus 2016 tentang Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2 Kabupaten Pasaman Tahun 2016.

d) Keputusan Bupati Pasaman No.188.45/1231/BUP-PAS/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2 Kabupaten Pasaman Tahun 2016.

Piutang PBB-P2 sebesar Rp2.756.500.145,29 merupakan akumulasi dari piutang PBB-P2 dari tahun 2009 sampai dengan 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 33 Rincian Piutang PBB-P2 Per 31 Desember 2017

Tahun Pajak

Nilai piutang PBB-P2 per 31 Desember 2016 (Rp)

Penambahan (Rp)

Pengurangan (Rp)

Nilai piutang PBB-P2 per 31 Desember 2017 (Rp)

Penerimaan Piutang

Penghapusan Piutang

2009 s.d 2013 761.754.714,00 - 444.801,00 27.043.860,00 734.266.053,00

2014 600.684.779,00 - 1.362.230,00 20.520.287,00 578.802.262,00 2015 578.617.192,00 - 6.136.593,00 22.320.748,00 550.159.851,00 2016 638.567.395,00 - 35.740.364,00 3.533.924,00 599.293.107,00 2017 - 293.978.872,29 - - 293.978.872,29

Jumlah 2.579.624.080,00 293.978.872,29 43.683.988,00 73.418.819,00 2.756.500.145,29

9) Penyisihan Piutang Pajak (Rp1.282.536.975,06) (Rp1.078.042.796,00) Tabel. 34 Penyisihan Piutang Pajak Per 31 Desember 2017

Jenis Piutang Saldo SKPD/ SPPT

Kriteria Kualitas Piutang Lancar (≤ 1 th)

Kurang Lancar (>1–2 th)

Diragukan (>2 – 5 th) Macet (>5 th)

Piutang Pajak Galian C 174.278.011,00 November

2010 - - - 174.278.011,00 Piutang PBB-P2 2.756.500.145,29 2009 s.d

2017 293.978.872,29 599.293.107,00 1.485.899.176,00 377.328.990,00 Jumlah 2.930.778.156,29 293.978.872,29 599.293.107,00 1.485.899.176,00 551.607.001,00 % Penyisihan Piutang

0,5% 10% 50% 100% Penyisihan Piutang (1.355.955.794,06) (1.469.894,36) (59.929.310,70) (742.949.588,00) (551.607.001,00) Penghapusan piutang 73.418.819,00 2009 s.d.

2016 - 3.533.924,00 59.845.145,00 10.039.750,00


75

Jenis Piutang Saldo SKPD/ SPPT




Penyisihan Piutang setelah penghapusan

(1.282.536.975,06) (1.469.894,36) (56.395.386,70) (683.104.443,00) (541.567.251,00)

Piutang Netto 1.648.241.181,23 292.508.977,93 542.897.720,30 802.794.733,00 10.039.750,00

10) Piutang Pajak Netto Rp1.648.241.181,23 Rp1.675.859.295,00 Piutang Pajak Netto menggambarkan nilai realisasi bersih yang dapat direalisasikan atas piutang pajak karena piutang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Piutang Pajak Netto merupakan selisih antara saldo piutang pajak dikurangi penyisihan piutang pajak. Berikut rincian piutang pajak netto tahun 2017:

Piutang Pajak Rp 2.930.778.156,29 Penyisihan Piutang Pajak Rp (1.282.536.975,06) Piutang Pajak Netto Rp 1.648.241.181,23

11) Piutang Retribusi Rp33.298.500,00 Rp16.987.500,00

Piutang Retribusi per 31 Desember 2017 sebesar Rp33.298.500,00 terdiri dari piutang retribusi kendaraan dinas sebesar Rp11.786.500,00 piutang retribusi rumah dinas sebesar Rp8.320.000,00 piutang sewa ruko sebesar Rp7.000.000,00, piutang retribusi terminal sebesar Rp4.892.000,00, piutang retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp1.300.000,00. Jika dibandingkan dengan saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2016 sebesar Rp16.987.500,00 maka saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp16.311.000,00 atau 96,02%. Piutang retribusi kendaraan dinas dan retribusi rumah dinas merupakan piutang yang berasal dari Surat Ketetapan Retribusi Daerah tahun 2017, hanya piutang sewa ruko yang berasal dari piutang tahun 2011. Piutang sewa ruko merupakan piutang tahun 2011 yang timbul berdasarkan perjanjian kerjasama antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman dengan Wawan Assalim Nomor: 556/1254/PERINDAGKOP DAN UKM-2011 tentang Sewa Bangunan/Gedung Ruko Milik Pemerintah Kabupaten Pasaman tanggal 6 Juni 2011. Dalam perjanjian kerjasama ditetapkan jangka waktu sewa selama 1 (satu) tahun terhitung 1 Januari 2011 dan berakhir 31 Desember 2011 dengan tarif sewa Rp10.000.000,00 per tahun. Pada tanggal 12 Oktober 2011 Pemerintah Kabupaten Pasaman memberi peringatan melalui surat Peringatan Tagihan I kepada penyewa karena tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sewa. Kemudian tanggal 8 November 2011 dikeluarkan surat Peringatan Tagihan II karena penyewa hanya membayar sewa sebesar Rp3.000.000,00 dan diberikan tenggang


76

waktu sampai 20 Desember 2011 untuk melunasi kewajiban tersebut. Sampai dengan Laporan Keuangan ini dibuat, pelunasan atas piutang tersebut belum masuk ke Kas Daerah.

Tabel. 35 Piutang Retribusi Per 31 Desember 2017 dan 2016

No. SKPD Tahun 2017 (Rp)

Tahun 2016 (Rp)

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.627.500,00 1.410.000,00 2. Dinas Kesehatan 10.197.500,00 0,00 3. Rumah Sakit Umum Daerah 0,00 5.280.000,00 4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 129.000,00 0,00 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Capil 795.000,00 0,00 6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 105.000,00 0,00 7. Dinas Perhubungan 6.192.000,00 0,00 8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 7.000.000,00 7.000.000,00 9. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 310.000,00 0,00 10. Dinas Perikanan 462.500,00 0,00 11. Sekretariat Daerah 2.760.000,00 2.097.500,00 12. Kecamatan Lubuk SIkaping 585.000,00 0,00 13. Kecamatan Mapat Tunggul 1.275.000,00 0,00 14. Kecamatan Rao Utara 1.260.000,00 0,00 15. Kecamatan Rao Selatan 120.000,00 1.200.000,00

Jumlah 33.298.500,00 16.987.500,00 (Rincian Piutang Retribusi tercantum pada Lampiran 6)

12) Penyisihan Piutang Retribusi (Rp18.895.595,00) (Rp11.842.750,00) Tabel. 36 Penyisihan Piutang Retribusi Per 31 Desember 2017

Jenis Piutang Saldo SKRD Kriteria Kualitas Piutang

Lancar (0 – 1 bln)

Kurang Lancar

(>1 – 3 bln) Diragukan (>3 –

12 bln) Macet

(>12 bln) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

27.106.500,00 2011 dan 2017

1.569.000,00 1.642.500,00 15.895.000,00 8.000.000,00

Piutang Retribusi Terminal 4.892.000,00 2017 - - 4.892.000,00 - Retribusi Tempat Khusus Parkir 1.300.000,00 2017 - 800.000,00 500.000,00 -

Jumlah 33.298.500,00 1.569.000,00 2.442.500,00 21.287.000,00 8.000.000,00 % Penyisihan Piutang 0,5% 10% 50% 100% Penyisihan Piutang (18.895.595,00) (7.845,00) (244.250,00) (10.643.500,00) (8.000.000,00) Piutang Netto 14.402.905,00 1.561.155,00 2.198.250,00 10.643.500,00 0,00


77

13) Piutang Retribusi Netto Rp14.402.905,00 Rp5.144.750,00 Piutang Retribusi Netto menggambarkan nilai realisasi bersih yang dapat direalisasikan atas piutang retribusi karena piutang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Piutang Retribusi Netto merupakan selisih antara saldo piutang retribusi dikurangi penyisihan piutang retribusi. Berikut rincian piutang retribusi netto tahun 2017:

Piutang Retribusi Rp 33.298.500,00 Penyisihan Piutang Retribusi Rp (18.895.595,00)Piutang Retribusi Netto Rp 14.402.905,00

14) Piutang Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Rp13.777.812,00 Rp0,00

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan piutang dividen atas penyertaan modal pada PT. Balairung Citrajaya Sumbar untuk tahun buku 2016 sebesar Rp13.777.812,00. Dividen yang diperoleh berdasarkan persentase penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman sebesar 1,73%

15) Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

(Rp68.889,06) (Rp0,00)

Tabel. 37 Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Per 31 Desember 2017

Jenis Piutang Saldo Ketetapan Kriteria Kualitas Piutang

Lancar (≤ 3 th)

Kurang Lancar

(>3–4 th) Diragukan (>4 – 5 th)

Macet (>5 th)

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

13.777.812,00 Des 2017 13.777.812,00 - - -

% Penyisihan Piutang 0,5% 10% 50% 100% Penyisihan Piutang (68.889,06) (68.889,06) - - - Piutang Netto 13.708.922,94 13.708.922,94


78

16) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Netto

Rp13.708.922,94 Rp0,00

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Netto menggambarkan nilai realisasi bersih yang dapat direalisasikan atas piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan karena piutang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Netto merupakan selisih antara saldo piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dikurangi penyisihan piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Berikut rincian piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan netto tahun 2017:

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Rp 13.777.812,00

Penyisihan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Rp (68.889,06)

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Netto

Rp 13.708.922,94

17) Piutang Lain-Lain

Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Rp5.770.981.331,00 Rp1.980.733.500,00

Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan piutang pendapatan jasa layanan umum yang berasal dari klaim pelayanan BPJS pada BLUD RSUD Lubuk Sikaping dengan rincian sebagai berikut:

Piutang Klaim BPJS bulan Oktober tahap II - 2017 Rp 3.437.911.300,00 Piutang Klaim BPJS bulan Nopember tahap I - 2017 Rp 2.032.295.400,00 Piutang Klaim ambulance BPJS bulan Nopember 2017 Piutang Klaim obat kronis BPJS bulan September 2017 Piutang Klaim obat kronis BPJS bulan Oktober 2017

Rp Rp Rp

35.640.000,00 87.102.740,00 104.156.881,00

Piutang Klaim obat kronis BPJS bulan Nopember 2017 Rp 73.875.010,00 Jumlah Rp 5.770.981.331,00


79

18) Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

(Rp28.854.907,00) (Rp9.903.668,00)

Tabel. 38 Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Per 31 Desember 2017

Jenis Piutang Saldo Ketetapan Kriteria Kualitas Piutang

Lancar (≤ 3 th)

Kurang Lancar

(>3–4 th) Diragukan (>4 – 5 th)

Macet (>5 th)

Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah 5.770.981.331,00 Des 2017 5.770.981.331,00 - - - % Penyisihan Piutang

0,5% 10% 50% 100% Penyisihan Piutang (28.854.907,00) (28.854.907,00) - - - Piutang Netto 5.742.126.424,00 5.742.126.424,00

19) Piutang Lain-Lain

Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Netto

Rp5.742.126.424,00 Rp1.970.829.832,00

Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Netto menggambarkan nilai realisasi bersih yang dapat direalisasikan atas piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah karena piutang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Netto merupakan selisih antara saldo piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dikurangi penyisihan piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Berikut rincian piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah netto tahun 2017:

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Rp 5.770.981.331,00 Penyisihan Lain-lain PAD Yang Sah Rp (28.854.907,00) Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Netto Rp 5.742.126.424,00

20) Piutang Dana Bagi Hasil Rp2.047.111.314,00 Rp2.289.262.383,00

Piutang Dana Bagi Hasil merupakan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi yang belum dibayarkan ke Pemerintah Kabupaten Pasaman sampai dengan 31 Desember 2017. Kekurangan salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi tahun 2017 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 971.1/07/Pjk-B.Keuda/2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang Penetapan Alokasi Definitif, Kekurangan dan Kelebihan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2017 yang terdiri dari:


80

Pajak Kendaraan Bermotor Rp 297.207.345,00 Rp 466.038.928,00 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Rp 417.444.616,00 Rp 509.251.550,00 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Rp 318.025.037,00 Rp 734.787.788,00 Pajak Rokok Rp 1.014.434.316,00 Rp 579.184.117,00 Rp 2.047.111.314,00 Rp 2.289.262.383,00

Jika dibandingkan dengan saldo Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.289.262.383,00 maka saldo Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp242.151.069,00 atau 10,58%. Pemerintah Kabupaten Pasaman tidak melakukan pencatatan atas penyisihan piutang dana bagi hasil untuk tahun 2017 sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis No. 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual yang menyatakan bahwa pada piutang transfer tidak dapat diberlakukan penyisihan piutang.

21) Piutang Lainnya Rp4.820.704.473,31 Rp6.472.749.907,31 Piutang lain-lain disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan. Saldo piutang lain-lain per 31 Desember 2017 berjumlah Rp4.820.704.473,31. Jika dibandingkan dengan saldo Piutang lain-lain per 31 Desember 2016 sebesar Rp6.472.749.907,31 maka saldo Piutang lain-lain per 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp1.652.045.434,00 atau 25,52%. Nilai piutang lainnya per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 39 Piutang Lain-Lain Per 31 Desember 2017

No. Jenis piutang Saldo per 31 Des 2016

Penambahan Pengurangan Saldo per 31 Des 2017

1. Piutang Dana Bergulir 1.529.842.979,00 - 65.000.000,00 1.464.842.979,00

2. Piutang Uang Muka 4.263.913.053,00 87.620.012,00 1.689.389.584,00 2.662.143.481,00 3. Piutang Jaminan

Pelaksanaan Pekerjaan

304.954.684,00 - - 304.954.684,00

4. Piutang Denda Keterlambatan Pekerjaan

201.713.300,00 - - 201.713.300,00

5. Piutang Kelebihan Pembayaran Penggunaan Alat

172.325.891,31 - - 172.325.891,31

6. Piutang PFK - 14.724.138,00 - 14.724.138,00 Jumlah 6.472.749.907,31 102.344.150,00 1.754.389.584,00 4.820.704.473,31


81

Piutang dana bergulir sebesar Rp1.464.842.979,00 merupakan jumlah tunggakan pokok dana bergulir yang dikelola oleh tiga SKPD yaitu:

a) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah sebesar Rp1.134.093.479,00. Dana Bergulir MK-PER yang disalurkan pada tahun 2002 dan 2003 berjumlah Rp2.392.000.000,00 dilakukan melalui kerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) dengan perjanjian jangka waktu pengembalian kredit 3 tahun. Dana Bergulir yang disalurkan tahun 2002 sebesar Rp1.392.000.000,00 dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pasaman dengan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat tentang Penyaluran Pinjaman Modal untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Nomor Pemda: 181/04/BUP-PAS/2002 dan Nomor Bank: 172/KPS/UM/II-2002 dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/998/BUP-PAS/2002 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Kredit Proyek Penyediaan Modal untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dalam Kabupaten Pasaman tahun 2002. Dana Bergulir yang disalurkan tahun 2003 sebesar Rp1.000.000.000,00 dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pasaman dengan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat tentang Penyaluran Pinjaman Modal untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Tahun 2003 Nomor Pemda: 500/3145/EKONOMI-2003 dan Nomor Bank: 214/LS/UM/12-2003 dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/1053/BUP-PAS/2003 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Kredit Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kabupaten Pasaman tahun 2003. Dalam pelaksanaannya pengembalian kredit Dana Bergulir ini mengalami kemacetan sehingga terdapat tunggakan. Permasalahan macetnya pelaksanaan kredit dana bergulir antara lain disebabkan oleh: (1) Adanya nasabah yang lokasi tempat tinggalnya berjauhan dengan

Kantor Bank Nagari sehingga tidak bisa membayar angsuran tepat waktu, sementara jika diberikan kebijakan membayar melalui petugas Nagari dikuatirkan terjadinya pengendapan dana angsuran sebelum disetorkan ke Kantor Bank Nagari setempat.

(2) Adanya sebagian nasabah yang memohon pemutihan (penghapusan) utang karena usahanya mengalami kegagalan.

(3) Adanya permintaan nasabah yang mau membayar cicilan bulanan sesuai kemampuannya, padahal kreditnya sudah jatuh tempo.


82

(4) Adanya permintaan nasabah yang berkeinginan membayar angsuran utangnya bahkan melunasi sekaligus tapi tidak dikenakan beban bunga.

(5) Adanya sebagian nasabah yang benar-benar tidak mampu membayar, enggan membayar, bahkan tidak mau membayar sama sekali.

Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasaman mengambil kebijakan menutup Program Dana Bergulir MK-PER yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/1148/BUP-PAS/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penghentian Program Perguliran Dana Modal Kerja Peningkatan Ekonomi Rakyat Kabupaten Pasaman. Penutupan program ini mengakibatkan timbulnya piutang bagi daerah sebagai akibat adanya tunggakan terhadap pengembalian kredit. Penghentian program dana bergulir bukan berarti menghentikan kewajiban untuk menagih piutang. Upaya penagihan tetap dilakukan, namun hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Upaya yang telah dilakukan antara lain dengan melakukan pendekatan persuasif dengan kunjungan dari rumah ke rumah dan pemanggilan beberapa nasabah dalam rangka pembinaan sekaligus mendorong nasabah untuk membayar utang.Penagihan tidak hanya dilakukan oleh Bagian Administrasi Perekonomian saja, tetapi juga melibatkan pihak lain yaitu anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan pegawai Bank Nagari setempat. Tujuan penghentian program dana bergulir ini adalah untuk menghapus piutang yang tidak tertagih tanpa menghapus hak tagih, mengingat tidak memungkinkan lagi untuk melakukan perguliran selanjutnya karena kemungkinan bertambahnya tunggakan baru yang akan lebih membebani keuangan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Pasaman memutuskan untuk menyerahkan penyelesaian kredit macet Dana Bergulir ini ke Panitia Urusan Piutang Negara dalam hal ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Sesuai dengan Pasal 3 Ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2009 dan terakhir Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2011, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) menerima penyerahan piutang macet dari BUMN/BUMD sektor perbankan dan non perbankan dalam hal dana yang disalurkan berasal dari Instansi Pemerintah. Sampai dengan akhir tahun 2017


83

proses penyerahan piutang macet oleh Bank Nagari sebagai bank penyalur dana bergulir masih terus berjalan.

b) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebesar Rp247.749.500,00. Dana bergulir ini disalurkan tahun 2004 dan 2005 sebesar Rp320.000.000,00 melalui koperasi simpan pinjam. Pengembalian pokok dana bergulir yang telah disetor ke Kas Daerah sampai dengan akhir tahun 2017 berjumlah Rp72.250.500,00 sehingga masih terdapat piutang dana bergulir sebesar Rp247.749.500,00. Pengembalian pokok dana bergulir melalui koperasi simpan pinjam ini juga mengalami kemacetan. Upaya penagihan telah dilakukan seperti melalui surat penagihan, namun kendala yang terjadi di lapangan adalah tidak ditemukannya alamat para nasabah karena alamat yang tidak jelas dan sudah pindah alamat. Kemacetan juga terjadi karena adanya nasabah yang menunda-nunda pembayaran bahkan tidak mau membayar. (Rincian tercantum pada Lampiran 7)

c) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebesar Rp83.000.000,00 Dana bergulir ini disalurkan tahun 2006 sebesar Rp83.000.000,00 berdasarkan pengesahan Surat Pertanggungjawaban Belanja Tidak Langsung (Pembiayaan) Sekretariat Daerah bulan Desember 2006. Dana Bergulir ini digunakan untuk memberangkatkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Sampai dengan 31 Desember 2017 belum ada pengembalian pokok dana bergulir yang disetor ke Kas Daerah. Kendala yang dihadapi dalam menagih pengembalian dana bergulir ini adalah tidak lengkapnya data-data sehubungan penyaluran dana bergulir.

Piutang lain-lain yang berada pada Dinas Pekerjaan Umum, Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan berasal dari piutang uang muka, piutang jaminan pelaksanaan pekerjaan, piutang denda keterlambatan pekerjaan dan piutang kelebihan pembayaran penggunaan alat merupakan piutang yang sebagian besar timbul dari pembayaran yang telah dilakukan atas pekerjaan yang putus kontrak pada tahun 2012 dan 2013, dan pekerjaan yang belum selesai pelaksanaannya pada Tahun 2017. Rincian atas piutang lain-lain dapat dilihat pada Lampiran 8.


84

22) Penyisihan Piutang Lainnya (Rp2.708.794.857,03) (Rp2.058.777.024,65) Tabel. 40 Penyisihan Piutang Lain-Lain Per 31 Desember 2017

Jenis Piutang Saldo Pengakuan Piutang


Kurang Lancar

(>3–4 th) Diragukan (>4 –

5 th) Macet (>5 th)

Piutang Dana Bergulir 1.464.842.979,00 2002

s.d 2006 - - - 1.464.842.979,00

Piutang Uang Muka 2.662.143.481,00 2012 s.d 2017 1.754.697.006,00 - 578.521.106,00 328.925.369,00 Piutang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan

304.954.684,00 2012 s.d 2013 - - 124.150.050,00 180.804.634,00

Piutang Denda Keterlambatan Pekerjaan

201.713.300,00 2012 - - - 201.713.300,00

Piutang Kelebihan Pembayaran Penggunaan Alat

172.325.891,31 2012 - - - 172.325.891,31

Piutang PFK 14.724.138,00 2017 14.724.138,00 - - - Jumlah Piutang Lain-lain 4.820.704.473,31 1.769.421.144,00 0,00 702.671.156,00 2.348.612.173,31 % Penyisihan Piutang

0,5% 10% 50% 100%

Penyisihan Piutang (2.708.794.857,03) (8.847.105,72) (0,00) (351.335.578,00) (2.348.612.173,31) Piutang Lain-lain Netto 2.111.909.616,28 1.760.574.038,28 0,00 351.335.578,00 0,00

23) Piutang Lainnya Netto Rp2.111.909.616,28 Rp4.413.972.882,66

Piutang Lainnya Netto menggambarkan nilai realisasi bersih yang dapat direalisasikan atas piutang lainnya karena piutang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Piutang Lainnya Netto merupakan selisih antara saldo piutang lainnya dikurangi penyisihan piutang lainnya. Berikut rincian piutang lainnya tahun 2017:

Piutang Lainnya Rp 4.820.704.473,31 Penyisihan Piutang Lainnya Rp (2.708.794.857,03)Piutang Lainnya Netto Rp 2.111.909.616,28

24) Persediaan Rp27.468.151.691,12 Rp37.988.100.755,48 Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2017 dan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, sebesar


85

biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan sebesar nilai wajar apabila diperoleh dengan cara donasi. Saldo persediaan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp27.468.151.691,12 Jika dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp37.988.100.755,48 maka saldo persediaan per 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp10.519.949.064,36 atau 27,69%. Persediaan per 31 Desember 2017 terdiri dari:

Persediaan Bahan Pakai Habis Rp 620.027.245,00 Rp 562.819.811,00Persediaan Bahan Material Rp 8.466.442.074,12 Rp 8.369.257.522,48Persediaan Barang yang akan diserahkan ke masyarakat

Rp 18.381.682.372,00 Rp 29.056.023.422,00

Rp 27.468.151.691,12 Rp 37.988.100.755,48

Rincian saldo persediaan per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut : a) Persediaan Bahan Pakai Habis

(1) Persediaan Alat Tulis Kantor Persediaan Alat Tulis Kantor merupakan bahan pakai habis dan atau alat-alat yang digunakan dalam kegiatan operasional harian pada setiap SKPD seperti kertas, pena, tinta printer, dll. Saldo Persediaan Alat Tulis Kantor per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp354.503.352,00.

Tabel. 41 Persediaan Alat Tulis Kantor Per 31 Desember 2017 dan 2016

No SKPD Tahun 2017 (Rp)

Tahun 2016 (Rp)

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 92.357.002,00 147.628.496,00 2. Dinas Kesehatan 7.807.000,00 1.705.000,00 3. Rumah Sakit Umum Daerah 0,00 4.502.300,00 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 6.041.500,00 4.348.500,00 5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 232.500,00 390.000,00 6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran 320.000,00 0,00 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 317.500,00 1.261.500,00 8. Dinas Sosial 6.323.800,00 0,00 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 128.424.500,00 3.765.000,00 10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak 150.000,00 0,00 11. Dinas Pangan 877.500,00 1.607.000,00 12. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman 15.798.000,00 4.029.000,00 13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat 1.129.400,00 2.365.000,00 14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana 953.500,00 164.000,00 15. Dinas Perhubungan 891.750,00 483.750,00 16. Dinas Komunikasi dan Informatika 2.917.650,00 0,00


86


Tahun 2016 (Rp)

17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 455.500,00 0,00 18. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 780.000,00 617.500,00 19. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 345.000,00 346.000,00 20. Dinas Perikanan 417.000,00 0,00 21. Dinas Pertanian 1.087.500,00 1.109.500,00 22. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan

Tenaga Kerja 12.289.250,00 1.270.000,00 23. Sekretariat Daerah 6.896.000,00 2.556.100,00 24. Sekretariat DPRD 2.643.000,00 276.000,00 25. Kecamatan Tigo Nagari 340.000,00 730.500,00 26. Kecamatan Simpang Alahan Mati 7.500,00 0,00 27. Kecamatan Bonjol 3.669.500,00 349.750,00 28. Kecamatan Lubuk Sikaping 635.000,00 2.072.000,00 29. Kecamatan Panti 462.500,00 609.500,00 30. Kecamatan Rao 476.500,00 3.585.000,00 31. Kecamatan Duo Koto 216.000,00 0,00 32. Kecamatan Mapat Tunggul 883.000,00 400.000,00 33. Kecamatan Mapat Tunggul Selatan 655.000,00 929.000,00 34. Kecamatan Rao Utara 221.000,00 198.000,00 35. Kecamatan Rao Selatan 111.000,00 100.000,00 36. Kecamatan Padang Gelugur 416.000,00 133.000,00 37. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu pintu 1.344.000,00 470.000,00 38. Inspektorat Daerah 1.644.500,00 3.130.500,00 39. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5.050.000,00 3.452.500,00 40. Badan Keuangan Daerah 45.719.500,00 33.767.750,00 41. PPKD 0,00 1.891.500 42. Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia 3.197.500,00 1.189.500,00 Jumlah 354.503.352,00 231.433.146,00

(2) Persediaan cetak

Persediaan cetak per 31 Desember 2017 sebesar Rp239.968.393,00 berupa karcis, kupon, blanko, map dan amplop SKPD serta barang cetakan lainnya terdapat pada:

Tabel. 42 Persediaan Cetak Per 31 Desember 2017 dan 2016


Tahun 2016 (Rp)

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 1.793.800,00 2. Rumah Sakit Umum Daerah 0,00 73.750.000,00 3. Dinas Sosial 445.000,00 0,00 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 188.712.560,00 5.050.000,00 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat 160.000,00 522.500,00 6. Dinas Perhubungan 660.000,00 1.415.000,00 7. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan

Tenaga Kerja 4.580.000,00 0,00 8. Sekretariat DPRD 1.375.400,00 0,00


87


Tahun 2016 (Rp)

9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0,00 945.000,00

10. Inspektorat Daerah 360.500,00 1.272.000,00 11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 570.000,00 12. Badan Keuangan Daerah 43.324.933,00 85.561.165,00 13. Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia 350.000,00 1.220.000,00 Jumlah 239.968.393,00 172.099.465,00

(3) Persediaan Alat Listrik

Persediaan alat listrik per 31 Desember 2017 sebesar Rp5.302.000,00 berupa alat-alat listrik seperti kabel, bola lampu, baterai dan lain-lain yang terdapat pada: Tabel. 43 Persediaan Alat Listrik Per 31 Desember 2017 dan 2016


Tahun 2016 (Rp)

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.816.000,00 13.407.000,00 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 1.119.000,00 1.797.000,00 3. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran 15.000,00 0,00 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 6.000,00 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat 630.000,00 0,00 6. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 125.000,00 0,00 7. Sekretariat DPRD 0,00 990.000,00 9. Kecamatan Bonjol 112.500,00 0,00 10. Kecamatan Lubuk Sikaping 0,00 142.000,00 11. Kecamatan Rao Selatan 0,00 40.000,00 12. Inspektorat Daerah 12.500,00 67.000,00 13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 87.000,00 0,00 14. Badan Keuangan Daerah 385.000,00 0,00 15. PPKD 0,00 110.182.700,00 16. Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia 0,00 22.000,00 Jumlah 5.302.000,00 126.653.700,00

(4) Persediaan BBM/Gas Per 31 Desember 2017 sebesar

Rp210.000,00 berupa persediaan bahan bakar minyak pada sekolah-sekolah.

(5) Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Per 31 Desember 2017 sebesar Rp19.119.500,00 berupa sapu, cairan pembersih lantai dan bahan pembersih lainnya.


88

Tabel. 44 Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Per 31 Desember 2017 dan 2016


Tahun 2016 (Rp)

1. Dinas Pendidikan 14.053.500,00 20.823.500,00 2. Dinas Kesehatan 45.000,00 0,00 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 57.500,00 365.000,00 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 15.000,00 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 24.000,00 130.000,00 6. Dinas Pangan 0,00 10.000,00 7. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman 2.362.500,00 6.415.000,00 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat 420.000,00 15.000,00 9. Dinas Perhubungan 500.000,00 55.000,00

10. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 100.000,00 0,00 11. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 15.000,00 14.000,00 12. Dinas Pertanian 65.000,00 0,00 13. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan

Tenaga Kerja 500.000,00 0,00 14. Sekretariat DPRD 0,00 120.000,00 15. Kecamatan Bonjol 320.000,00 0,00 16. Kecamatan Lubuk Sikaping 0,00 12.500,00 17. Kecamatan Panti 30.000,00 15.000,00 18. Kecamatan Dua Koto 15.000,00 0,00 19. Kecamatan Rao Selatan 0,00 27.000,00 20. Inspektorat 0,00 45.000,00 21. Badan Keuangan Daerah 600.000,00 0,00 22. PPKD 0,00 60.000,00 23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia 12.000,00 40.000,00 Jumlah 19.119.500,00 28.162.000,00

(6) Persediaan Benda Pos Persediaan benda pos Per 31 Desember 2017 sebesar Rp924.000,00 berupa persediaan materai yang terdapat pada:

Tabel. 45 Persediaan Benda Pos Per 31 Desember 2017 dan 2016


Tahun 2016 (Rp)

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 909.000,00 1.848.500,00 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat 0,00 75.000,00 3. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 15.000,00 15.000,00 4. Sekretariat DPRD 0,00 30.000,00 6. Kecamatan Mapat Tunggul Selatan 0,00 9.000,00


89


Tahun 2016 (Rp)

7. Kecamatan Rao Selatan 0,00 3.000,00 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu 0,00 54.000,00 9. Inspektorat 0,00 60.000,00

10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 90.000,00 Jumlah 924.000,00 2.184.500,00

b. Persediaan Bahan Material (1) Persediaan obat-obatan sebesar Rp8.160.469.567,12 merupakan

persediaan obat-obatan yang berada dalam kondisi baik dan siap untuk didistribusikan/digunakan, tidak termasuk persediaan obat-obatan yang kadaluarsa.

Tabel. 46 Persediaan Obat-obatan Per 31 Desember 2017 dan 2016 No SKPD Tahun 2017

(Rp) Tahun 2016

(Rp) 1. Dinas Pendidikan 2.431.200,00 3.025.000,00 2. Dinas Kesehatan 7.825.595.627,12 3.929.337.772,48 Balai Pelayanan Obat dan Farmasi 2.713.906.591,00 2.995.605.372,00 Puskesmas Bonjol 92.847.161,47 75.458.675,63 Puskesmas Kumpulan 42.358.287,51 56.973.434,00 Puskesmas Ladang Panjang 79.751.206,14 114.069.854,14 Puskesmas Simpang Alahan Mati 58.576.964,49 45.293.884,98 Puskesmas Lubuk Sikaping 57.859.157,30 56.715.101,40 Puskesmas Simpang Tonang 12.544.672,17 96.917.338,61 Puskesmas Cubadak 60.856.282,76 22.329.910,00 Puskesmas Sundatar 79.940.016,68 29.608.036,35 Puskesmas Kuamang 42.469.297,34 30.279.051,40 Puskesmas Pegang Baru 82.536.461,62 64.342.648,46 Puskesmas Lansat Kadap 24.086.765,20 39.786.432,64 Puskesmas Tapus 96.351.872,51 107.020.992,12 Puskesmas Rao 59.311.858,84 43.057.263,70 Puskesmas Koto Rajo 45.668.015,00 45.349.181,20 Puskesmas Pintu Padang 58.473.446,39 49.279.440,19 Puskesmas Silayang 46.685.167,70 57.251.155,66

3. Rumah Sakit Umum Daerah 4.171.372.403,00 3.821.323.575,00 4. Dinas Lingkungan Hidup,

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

0,00 2.122.500,00

5. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

287.539.740,00 45.840.000,00

6. Dinas Pertanian 44.903.000,00 1.884.000,00 Jumlah 8.160.469.567,12 7.803.532.847,48


90

(2) Persediaan Bahan Kimia Persediaan Bahan Kimia per 31 Desember 2017 sebesar Rp8.545.732,00 berupa persediaan bahan kimia untuk kebutuhan praktek laboratorium. Tabel. 47 Persediaan Bahan Kimia Per 31 Desember 2017 dan 2016


Tahun 2016 (Rp)

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 15.469.000,00 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 55.000,00 0,00

3. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1.865.000,00 0,00

4. Dinas Perikanan 6.625.732,00 0,00 Jumlah 8.545.732,00 15.469.000,00

(3) Persediaan Bahan Makanan Pokok Persediaan bahan makanan pokok per 31 Desember 2017 sebesar Rp292.828.775,00 berupa beras cadangan pangan pada Dinas Pangan.

(4) Persediaan Alat Rumah Tangga Persediaan alat rumah tangga per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.555.000,00 terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.150.000,00 dan pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.405.000,00

c. Persediaan Barang Yang Akan Diserahkan ke Masyarakat Persediaan Barang Yang Akan Diserahkan ke Masyarakat per 31 Desember 2017 sebesar Rp18.381.682.372,00 merupakan belanja modal dan belanja barang dan jasa yang belum diserahkan ke masyarakat per 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 48 Persediaan Barang Yang Diserahkan ke Masyarakat Per 31 Desember 2017

No Uraian Saldo per 31 Des 2016 (Rp)

Penambahan (Rp)

Pengurangan (Rp)

Saldo per 31 Des 2017 (Rp)

1 Dinas Pekerjaan Umum 15.240.358.510,00 2.972.894.000,00 - 18.213.252.510,00 Rehabilitasi Kantor Wali

Nagari Persiapan dan Kantor Wali Nagari Pauh

2.530.542.000,00 - - 2.530.542.000,00

Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat tahun 2016 (20 lokasi)

4.429.367.000,00 - - 4.429.367.000,00


91


Penambahan (Rp)

Pengurangan (Rp)


Kegiatan Hibah Air Minum Tahun 2016 (529 sambungan rumah)

1.214.935.000,00 - - 1.214.935.000,00

Jalan Usaha Tani (Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi tahun 2015) 7 lokasi

1.284.516.000,00 - - 1.284.516.000,00

Jalan Usaha Tani (Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi tahun 2016) 19 lokasi

3.067.959.000,00 - - 3.067.959.000,00

Menara Mesjid Al-Muttaqin 884.146.510,00 - - 884.146.510,00 Pembangunan Kantor Wali

Nagari Alahan Mati 567.239.000,00 - - 567.239.000,00 Pembangunan Kantor Wali

Nagari Durian Tinggi 591.896.000,00 - - 591.896.000,00 Pembangunan Kantor Wali

Nagari Air Manggis 669.758.000,00 - - 669.758.000,00 Kegiatan Sanitasi Lingkungan

Berbasis Masyarakat tahun 2017

- 1.087.817.000,00 - 1.087.817.000,00

Kegiatan Hibah Air Minum Tahun 2017 - 1.042.874.000,00 - 1.042.874.000,00

Kegiatan Pamsimas Tahun 2017 - 742.316.000,00 - 742.316.000,00

Tempat Berwudhu Mesjid Al-Muttaqin - 99.887.000,00 - 99.887.000,00

2 Badan Lingkungan Hidup 168.429.862,000 - - 168.429.862,000 Pengadaan tong sampah

kegiatan penilaian kota sehat/adipura

18.000.000,00 - - 18.000.000,00 Pemasangan Listrik Gratis

Bagi Keluarga Miskin 150.429.862,00 150.429.862,00 3 Dinas Pertanian 13.647.235.050,00 - 13.647.235.050,00 0,00

Pembangunan Jalan Produksi Perikanan 612.187.000,00 - 612.187.000,00 0,00 Pembangunan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) 313.971.050,00 - 313.971.050,00 0,00 Kolam Percontohan 95.125.000,00 - 95.125.000,00 0,00 Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier dan Pengembangan Sumber Air (DAK Pertanian 2015)

3.100.690.000,00 - 3.100.690.000,00 0,00

Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier dan Pengembangan Sumber Air (DAK Pertanian 2016)

2.978.613.000,00 - 2.978.613.000,00 0,00


92


Penambahan (Rp)

Pengurangan (Rp)


Pengembangan Jalan Usaha Tani (DAK Pertanian 2016) 6.546.649.000,00 - 6.546.649.000,00 0,00

Jumlah 29.056.023.422,00 2.972.894.000,00 13.647.235.050,00 18.381.682.372,00 (Rincian Persediaan tercantum pada Lampiran 9)

b. Investasi Jangka Panjang 1) Investasi Permanen Rp90.659.399.353,04 Rp86.877.526.791,32

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman adalah Investasi Permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi Permanen ini berupa Penyertaan Modal Pemerintah pada Perusahaan Daerah yaitu PT. BPD Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), PT. Equator Pasaman dan PT. Balairung Citrajaya Sumbar. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pasaman per 31 Desember 2017 berjumlah Rp90.659.399.353,04. Jika dibandingkan dengan nilai penyertaan modal per 31 Desember 2016 sebesar Rp86.877.526.791,32 maka penyertaan modal per 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp3.781.872.561,72 atau 4,35%. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pasaman per 31 Desember 2017 terdiri dari: a) Bank Nagari Rp62.755.000.000,18 Rp61.755.000.000,18

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman pada Bank Nagari per 31 Desember 2017 berjumlah Rp62.755.000.000,18 dengan porsi kepemilikan sebesar 4,39%. Untuk porsi kepemilikan dibawah 20% maka penilaian investasi pada Bank Nagari dilakukan dengan metode biaya dimana investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan penghasilan atas investasi diakui sebagai pendapatan sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada Bank Nagari. Sebagai pemegang saham Bank Nagari, Pemerintah Kabupaten Pasaman memiliki Surat Kolektif Saham dalam bentuk Sertifikat Saham Seri A dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp1.000.000,00 per lembar sebagai bukti kepemilikan. Berikut rincian penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman pada Bank Nagari.


93

Tabel. 49 Penyertaan Modal pada Bank Nagari Per 31 Desember 2017

No Tahun Penyertaan Modal Nominal (Rp) Nomor Saham Seri A

1. 2003-2007 8.396.000.000,00 219.587 s/d 227.982 2. 2007 826.000.000,00 356.475 s/d 357.300 3. 2008 1.975.000.000,00 399.573 s/d 401.547 4. 2011 1.772.000.000,00 478.919 s/d 480.690 5. 2012 3.816.000.000,00 579.961 s/d 583.776 6. 2013 6.331.000.000,00 748.807 s/d 755.137 7. 2014 7.379.000.000,00 967.882 s/d 975.260 8. 2015 17.500.000.000,00 1.130.659 s/d 1.148.158 9. 2016 13.760.000.000,00 1.311.837 s/d 1.325.596

10. 2017 1.000.000.000,00 Saham (Belum dibuatkan) 11. 0,18 Rekening Antara

Jumlah 62.755.000.000,18

Pada Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pasaman melakukan penambahan setoran modal sebesar Rp1.000.000.000,00 melalui mekanisme SP2D No.10552/SP2D/2017 tanggal 8 Desember 2017.

b) PT Equator Pasaman Rp1.013.967.930,00 Rp1.379.169.388,00

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman pada PT. Equator Pasaman per 31 Desember 2017 berjumlah Rp1.013.967.930,00 dengan porsi kepemilikan sebesar 100%. Untuk porsi kepemilikan lebih dari 20% maka penilaian investasi dilakukan dengan metode ekuitas dimana investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Equator Pasaman tanggal 27 Juni 2011 dihadapan Notaris Imelda Marthias, SH yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-21489.A.H.01.02.Tahun 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 22 April 2014 telah disetujui perubahan anggaran dasar PT. Equator Pasaman dan dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman adalah pemegang 100% saham Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.500.000.000,00. Untuk Tahun 2017 penyertaan modal pada PT. Equator Pasaman dinilai dengan metode ekuitas sehingga bagian laba atau rugi pemerintah daerah berdasarkan porsi kepemilikan akan menambah atau mengurangi nilai penyertaan modal. Dasar perhitungan nilai penyertaan modal PT. Equator Pasaman adalah nilai penyertaan modal per 31 Desember 2011 yang telah dinilai dengan metode ekuitas sehingga untuk nilai penyertaan modal tahun 2017 harus


94

memperhitungkan porsi laba atau rugi pemerintah daerah dalam tahun berjalan. Berdasarkan Laporan Keuangan PT. Equator Pasaman Tahun 2017 (unaudited) diketahui laba (rugi) tahun berjalan adalah (Rp365.201.458,00). Berikut perhitungan nilai penyertaan modal PT. Equator Pasaman per 31 Desember 2017:

Penyertaan modal per 31 Desember 2016 Rp1.379.169.388,00 Rugi tahun buku 2017 (unaudited) Rp(365.201.458,00) Penyertaan modal per 31 Desember 2017 Rp1.013.967.930,00

Dalam tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pasaman tidak melakukan penambahan penyertaan modal ke PT. Equator Pasaman.

c) PDAM Pasaman Rp24.065.532.422,86 Rp20.918.458.403,14 Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman pada PDAM per 31 Desember 2017 sebesar Rp24.065.532.422,86 dengan porsi kepemilikan lebih dari 20% sehingga penilaian investasi dilakukan dengan metode ekuitas dimana investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Tahun 2017 dilakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp4.593.000.000,00 melalui mekanisme SP2D No. 05500/SP2D/2017 tanggal 16 Agustus 2017 sebesar Rp1.620.000.000,00 dan SP2D No. 10388/SP2D/2017 tanggal 6 Desember 2017 sebesar Rp2.973.000.000,00 Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Tahun 2017 (unaudited) diketahui rugi tahun 2017 adalah Rp4.428.310.999,00 dengan akumulasi rugi per 31 Desember 2017 sebesar Rp13.977.987.601,00. Berikut perhitungan nilai penyertaan modal pada PDAM per 31 Desember 2017:

Kekayaan Asal Anggaran Belanja Daerah Rp29.056.642.473,00 Penyertaan Pemerintah Pusat yang Belum Ditetapkan Statusnya Rp51.777.372.448,00 Modal Pemerintah Pusat Rp 60.673.800,00 Modal Hibah Rp 480.673.500,00

Total Ekuitas Rp81.375.362.221,00


95

Porsi laba (rugi) s.d tahun

2017 =

Kekayaan Asal Anggaran Belanja Daerah X Akumulasi Rugi per

31 Desember 2017 Total Ekuitas

= Rp29.056.642.473,00 x Rp(13.977.987.601,00) Rp81.375.362.221,00 = Rp(4.991.110.050,14)

Penyertaan modal per 31 Desember 2017 Rp29.056.642.473,00 Porsi laba (rugi) s.d tahun 2017 Rp(4.991.110.050,14) Penyertaan modal per 31 Desember 2017 Rp24.065.532.422,86

d) PT Balairung Citra-Jaya Sumbar

Rp2.824.899.000,00 Rp2.824.899.000,00

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman pada PT. Balairung Citrajaya Sumbar per 31 Desember 2017 berjumlah Rp2.824.899.000,00 dengan porsi kepemilikan 1,73%. Penilaian investasi dilakukan dengan metode biaya dimana investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan penghasilan atas investasi diakui sebagai pendapatan sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi. Sebagai pemegang saham PT. Balairung Citrajaya Sumbar, Pemerintah Kabupaten Pasaman memiliki Surat Saham Gabungan sebagai bukti kepemilikan dengan rincian:

a. Saham Seri A nomor 46-214 s/d 47-907 dengan jumlah nominal seluruhnya Rp1.694.000.000,00;

b. Saham Seri B nomor 30-806-501 s/d 31-937-399 dengan jumlah nominal seluruhnya Rp1.130.899.000,00.

(Rincian Daftar Penyertaan Modal tercantum pada Lampiran 10) 2) Investasi Non Permanen Rp0,00 Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Pasaman tidak mempunyai Investasi Non Permanen baik per 31 Desember 2017 maupun 31 Desember 2016.

c. Aset Tetap Rp1.604.744.250.894,75 Rp1.458.491.398.555,75 Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.604.744.250.894,75 yang terdiri dari:


96

1) Tanah Rp192.091.773.747,67 Rp199.153.350.037,67

Nilai Tanah per 31 Desember 2017 berjumlah Rp192.091.773.747,67 yang terdiri dari:

Tabel. 50 Tanah Per 31 Desember 2017 dan 2016 (dalam rupiah) No SKPD Tahun 2017 Tahun 2016 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 61.479.036.989,00 63.932.025.989,00 2. Dinas Kesehatan 1.111.974.169,00 1.111.974.169,00 3. Rumah Sakit Umum Daerah 6.888.776.625,00 6.888.776.625,00 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 67.329.657.074,67 67.637.692.284,67 5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 121.500.000,00 121.500.000,00 6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar 515.702.297,00 284.492.267,00 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 228.257.190,00 8. Dinas Sosial 1.216.152.600,00 0,00 9. Dinas Pangan 0,00 1.044.562.700,00

10. Dinas Lingkungan Hidup, PRKP 35.000.000,00 35.000.000,00 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 206.821.350,00 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat 1.018.451.225,00 1.018.451.225,00 13. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 325.090.950,00 325.090.950,00 14. Dinas Perhubungan 4.231.090.330,00 4.231.090.330,00 15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah 503.830.125,00 3.562.176.125,00 16. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan

Pariwisata 4.101.550.750,00 4.101.550.750,00 17. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 214.600.000,00 214.600.000,00 18. Dinas Perikanan 3.508.016.496,00 0,00 19. Dinas Pertanian 7.189.628.460,00 9.469.732.656,00 20. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan TK 3.896.696.000,00 1.847.681.250,00 21. Sekretariat Daerah 20.672.195.044,00 21.098.290.039,00 22. Sekretariat DPRD 1.047.654.000,00 1.047.654.000,00 23. Kecamatan Tigo Nagari 976.633.200,00 976.633.200,00 24. Kecamatan Simpang Alahan Mati 434.160.000,00 434.160.000,00 25. Kecamatan Bonjol 48.324.600,00 48.324.600,00 26. Kecamatan Lubuk Sikaping 82.367.888,00 82.367.888,00 27. Kecamatan Panti 630.111.150,00 630.111.150,00 28. Kecamatan Rao 959.985.575,00 959.985.575,00 29. Kecamatan Dua Koto 270.000.000,00 270.000.000,00 30. Kecamatan Mapat Tunggul 138.891.650,00 138.891.650,00 31. Kecamatan Mapat Tunggul Selatan 33.750.000,00 33.750.000,00 32. Kecamatan Rao Utara 627.750.000,00 627.750.000,00 33. Kecamatan Rao Selatan 209.250.000,00 209.250.000,00 34. Kecamatan Padang Gelugur 160.736.850,00 160.736.850,00 35. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 304.813.125,00


97

No SKPD Tahun 2017 Tahun 2016 36. PPKD 2.113.209.700,00 5.869.156.100,00

Jumlah 192.091.773.747,67 199.153.350.037,67

Penambahan nilai Aset Tetap Tanah pada tahun 2017, selain berasal dari belanja modal tanah sebesar Rp136.325.000,00 juga terdapat penambahan sebesar Rp430.796.320,00 yang berasal dari kapitalisasi, hibah dan koreksi dengan rincian sebagai berikut: a) Kapitalisasi sebesar Rp7.446.720,00 terdapat pada:

(1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp2.952.840,00 berupa biaya pengukuran ulang tanah kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

(2) Sekretariat Daerah sebesar Rp4.493.880,00 berupa biaya pengukuran ulang tanah kantor Bupati Pasaman.

b) Hibah sebesar Rp240.000.000,00 terdapat pada Sekretariat Daerah merupakan hibah tanah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang nomor 030/114/BAST/BAP2BMD/VIII-2017 tanggal 25 Agustus 2017.

c) Koreksi tambah nilai Aset Tetap Tanah pada Dinas Perikanan sebesar Rp183.349.600,00 yang terdiri dari: (1) Koreksi nilai tanah sebesar Rp86.799.600,00 berdasarkan

Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/746/BUP-PAS/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Perubahan Pencatatan Luas dan Nilai Perolehan Tanah Kantor Eks Panwaslu pada Sekretariat Daerah dan Kantor Dinas Perikanan dalam Neraca Kabupaten Pasaman dengan luas 2.744 M2.

(2) Koreksi Nilai Tanah sebesar Rp63.440.000,00 berupa tanah Balai Benih Bonjol dengan NJOP Rp10.000,00 dan Luas Tanah 6.344 M2.

(3) Koreksi Nilai Tanah sebesar Rp33.110.000,00 berupa tanah Balai Benih Dua Koto dengan NJOP Rp5.000,00 dan Luas Tanah 6.622 M2.

Pengurangan nilai Aset Tetap Tanah pada Tahun 2017 sebesar Rp7.628.697.610,00 berasal dari: a) Reklasifikasi Aset Tetap Tanah sebesar Rp3.055.349.210,00 terdiri

dari: (1) Reklasifikasi Aset Tetap Tanah ke Aset Tetap Gedung dan

Bangunan sebesar Rp136.325.000,00 terdapat pada Dinas Kesehatan berupa pematangan lahan parkir RSUD Lubuk Sikaping.


98

(2) Reklasifikasi Aset Tetap Tanah ke Aset Lainnya – Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp158.000.000,00 terdapat pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berupa sewa tanah SPBU Panti.

(3) Reklasifikasi Aset Tetap Tanah ke Aset Lain-Lain sebesar Rp2.761.024.210,00 terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan aset tetap tanah yang akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari: (a) Tanah SMA 3 Sumatera Barat (ex.SNBI) sebesar

Rp2.297.984.210,00 (b) Tanah SMKN 1 Dua Koto sebesar Rp398.340.000,00. (c) Tanah SD LB sebesar Rp64.700.000,00 terdiri dari

SDLB Lubuk Sikaping sebesar Rp54.700.000,00 dan SDLB Panti sebesar Rp10.000.000,00

b) Hibah Aset Tetap Tanah sebesar Rp395.851.132,00 terdapat pada Sekretariat Daerah merupakan hibah tanah kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupa tanah kantor Ex. Kantor Panwaslu di jalan Ahmad Yani berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang nomor 021/925/ASET/BAKEUDA-2017 dan 030/116/BAST/BAP2BMD-2017 tanggal 31 Juli 2017.

c) Koreksi Kurang Nilai Tanah sebesar Rp4.177.497.268,00 terdapat pada: (1) Sekretariat Daerah sebesar Rp579.550.868,00 berdasarkan

Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/746/BUP-PAS/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Perubahan Pencatatan Luas dan Nilai Perolehan Tanah Kantor Eks Panwaslu pada Sekretariat Daerah dan Kantor Dinas Perikanan dalam Neraca Kabupaten Pasaman.

(2) Koreksi Kurang pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp3.597.946.400,00 terdiri dari: (a) Koreksi nilai yang disebabkan oleh pencatatan ganda

sebesar Rp101.228.300,00 berupa tanah fasilitas umum di Koto Rajo.

(b) Koreksi Pencatatan sebesar Rp3.496.718.100,00 merupakan koreksi pencatatan aset tetap tanah kepada Pemerintah Nagari sebanyak 67 Persil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/863/BUP-PAS/2017 tentang Penyerahan Sertifikat Tanah Kas Desa kepada Pemerintah Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman tanggal 10 Agustus 2017.

(Rincian Aset Tetap Tanah tercantum pada Lampiran 11)


99

2) Peralatan dan Mesin Rp350.338.906.542,58 Rp296.335.069.045,58 Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 berjumlah Rp350.338.906.542,58 dengan rincian:

Tabel. 51 Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2017 dan 2016 (dalam rupiah)

No. SKPD Tahun 2017 Tahun 2016 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 64.403.130.559,00 60.778.200.345,00 2. Dinas Kesehatan 74.502.151.648,00 53.215.542.399,00 3. Rumah Sakit Umum Daerah 71.220.742.646,58 56.102.921.827,58 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 18.033.794.105,00 16.966.208.315,00 5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 600.546.935,00 549.848.935,00 6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar 6.131.482.235,00 2.222.221.735,00 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.886.319.157,00 6.702.927.657,00 8. Dinas Sosial 838.882.500,00 - 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA 490.016.850,00 -

10. Dinas Pangan 1.894.157.469,00 4.819.003.177,00 11. Dinas Lingkungan Hidup, PRKP 12.104.584.573,00 11.592.924.448,00 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil 3.033.442.021,00 2.470.314.021,00 13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat 2.779.981.496,00 2.342.688.794,00 14. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 5.198.727.353,00 4.857.979.809,00 15. Dinas Perhubungan 4.707.945.406,00 7.211.178.189,00 16. Dinas Komunikasi dan Informatika 3.756.703.533,00 - 17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan


Pariwisata 1.560.119.313,00 1.254.569.313,00 19. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 1.336.173.095,00 1.037.233.095,00 20. Dinas Perikanan 4.017.763.354,00 - 21. Dinas Pertanian 11.617.535.468,00 11.795.264.933,00 22. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan

Tenaga Kerja 3.445.627.534,00 1.013.161.601,00 23. Sekretariat Daerah 24.862.369.175,00 21.749.680.995,00 24. Sekretariat DPRD 5.627.780.157,00 7.285.355.642,00 25. Kecamatan Tigo Nagari 832.300.263,00 795.461.163,00 26. Kecamatan Simpang Alahan Mati 618.839.532,00 609.739.532,00 27. Kecamatan Bonjol 507.590.998,00 457.109.398,00 28. Kecamatan Lubuk Sikaping 663.896.783,00 607.255.983,00 29. Kecamatan Panti 622.417.815,00 559.587.090,00 30. Kecamatan Rao 611.877.588,00 482.577.588,00 31. Kecamatan Dua Koto 881.928.619,00 834.228.619,00 32. Kecamatan Mapat Tunggul 721.742.400,00 683.742.400,00 33. Kecamatan Mapat Tunggul Selatan 1.082.526.675,00 1.075.526.675,00 34. Kecamatan Rao Utara 525.965.933,00 485.165.933,00 35. Kecamatan Rao Selatan 519.328.581,00 468.328.581,00 36. Kecamatan Padang Gelugur 627.643.750,00 601.643.750,00


100

No. SKPD Tahun 2017 Tahun 2016 37. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

TSP 886.945.645,00 798.664.645,00 38. Inspektorat Daerah 1.725.484.360,00 1.538.639.150,00 39. Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah 3.094.904.637,00 2.481.553.337,00 40. Badan Keuangan Daerah 4.127.009.867,00 3.891.767.267,00 41. PPKD 4.410.520.200,00 1.151.380.000,00 42. Badan Kepegawaian dan Pengembangan

SDM 1.860.231.144,00 1.712.339.644,00 Jumlah 350.338.906.542,58 296.335.069.045,58

Penambahan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Tahun 2017 ini tidak hanya berasal dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp46.509.321.614,00 tetapi juga berasal dari reklasifikasi, hibah dan kapitalisasi sebesar Rp18.369.780.586,00 dengan rincian sebagai berikut: a) Reklasifikasi sebesar Rp3.149.814.700,00 terdiri dari:

(1) Aset Tetap Peralatan Mesin dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp414.341.500,00 terdapat pada: (a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar

Rp249.021.500,00 berupa mobiler sekolah. (b) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar

Rp45.900.000,00 berupa pengadaan meja pelayanan. (c) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar

Rp79.820.000,00 berupa pengadaan baliho. (d) Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata sebesar

Rp39.600.000,00 berupa pengadaan baliho. (2) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan Mesin dari Aset Tetap

Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp15.000.000,00 terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup, PRKP berupa pengadaan 10 set tong sampah.

(3) Reklasifikasi dari Aset Lain-lain ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.720.473.200,00 terdapat pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berupa Aset Tetap Peralatan dan Mesin ex. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang tidak diserahkan ke Pemerintah Propinsi Sumatera Barat. (Rincian Aset Tetap yang Tidak diserahkan kepada Pemerintah Propinsi Sumatera Barat tercantum pada Lampiran 12)

b) Hibah sebesar Rp42.402.000,00 terdapat pada: (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar

Rp9.602.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 3.1.A/11-12/P/BNPB/2013 tanggal 11 Desember


101

2013 merupakan hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana berupa 2 unit mesin pompa air.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp32.800.000,00 berdasarkan berita acara serah terima hibah aset tetap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupa tanah, bangunan gedung, peralatan mesin, jalan dan jaringan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2015 Nomor 030/75/BAST/BPAD-III/2015 tanggal 15 Juni 2015 berupa kendaraan dinas roda empat.

c) Kapitalisasi sebesar Rp22.500.000,00 terdapat pada Sekretariat DPRD berupa pengadaan gorden rumah ketua DPRD.

d) Koreksi tambah peralatan dan mesin sebesar Rp15.155.063.886,00 terdapat pada: (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp15.900.559,00

merupakan koreksi nilai aset tetap peralatan dan mesin pada UPTD Lubuk Sikaping.

(2) Dinas Kesehatan sebesar Rp15.019.663.327,00 berupa utang pengadaan alat kesehatan pada Rumah Sakit Pratama.

(3) Dinas Perikanan sebesar Rp119.500.000,00 berupa utang pengadaan paket pengukuran dan pemeriksaan kesehatan ikan/mutu benih pada UPTD pembenihan BBI Bonjol.

Pengurangan pada nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin berasal dari reklasifikasi aset tetap, hibah dan koreksi sebesar Rp10.875.264.703,00 dengan rincian sebagai berikut: a) Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar

Rp8.086.240.632,00 yang terdiri dari: (1) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap

Gedung dan Bangunan sebesar Rp486.704.260,00 terdapat pada: (a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar

Rp130.446.540,00 berupa aset tetap gedung dan bangunan yang berasal dari dana BOS.

(b) Dinas Kesehatan sebesar Rp2.400.000,00 berupa pengadaan terali besi pada Puskesmas Kumpulan.

(c) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp254.434.720,00 berupa pembuatan landasan bongkar sampah di TPA sebesar Rp49.860.000,00 dan Penambahan pemasangan batu bak sampah TPA Puncak Labuai Kecamatan Bonjol sebesar Rp204.574.720,00.


102

(d) Sekretariat Daerah sebesar Rp24.763.000,00 berupa terali besi gedung kantor yang dipergunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

(e) Kecamatan Dua Koto sebesar Rp31.320.000,00 merupakan pengadaan terali besi Kantor Camat Dua Koto.

(f) Inspektorat sebesar Rp25.000.000,00 berupa pengadaan sekat ruangan

(g) Badan Keuangan Daerah sebesar Rp18.340.000,00 berupa tiang, background dan partisi ruang kantor.

(2) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp157.864.480,00 terdapat pada: (a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar

Rp4.500.000,00 berupa pengadaan Sumur Bor pada SDN 02 Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping.

(b) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp153.364.480,00 berupa jalan ke kolam lindi di TPA.

(3) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp6.923.660.302,00 terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa pengadaan Aset Tetap Lainnya - Buku yang berasal dari dana BOS.

(4) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya - Aset Lain-lain sebesar Rp75.746.800,00 terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan aset tetap peralatan dan mesin yang akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi yang terdiri dari: (a) SDLB Lubuk Sikaping sebesar Rp4.000.000,00 (b) SDLB Panti sebesar Rp27.140.000,00 (c) SMA 3 Sumatera Barat sebesar Rp44.606.800,00.

(5) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya Aset Tak Berwujud sebesar Rp253.449.000,00 terdapat pada (a) Dinas Kesehatan sebesar Rp197.900.000,00 berupa

pengadaan software sistem integrasi asuransi BPJS dan registrasi online dan pengadaan mesin antrian pada Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping.

(b) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp55.549.000,00 berupa pengadaan Sistem Informasi Manajemen Perizinan.

(6) Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya Aset Rusak Berat sebesar Rp188.815.790,00 pada


103

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berupa Kendaraan Dinas ex Sekretariat DPRD dengan nomor polisi BA 7612 DE sebesar Rp10.415.790,00, BA 2700 DH sebesar Rp100.800.000,00 dan BA 1927 DY sebesar Rp77.600.000,00.

b) Koreksi Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin menjadi Aset Extra Comptable sebesar Rp653.493.505,00 terdapat pada: (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp436.108.797,00

terdiri dari pengadaan mobiler sekolah sebesar Rp286.492.800,00 dan mobiler dari pengadaan DAK gedung sebesar Rp101.671.500,00 serta alat peraga sekolah sebesar Rp47.944.497,00.

(2) Dinas Kesehatan sebesar Rp60.579.008,00 terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping sebesar Rp10.166.068,00 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp50.412.940,00 berupa alat rumah tangga dan alat kesehatan.

(3) Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp5.985.100,00 berupa pengadaan alat bengkel.

(4) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp1.747.000,00 (5) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp425.000,00 berupa

pengadaan router dan kabel LAN (6) Dinas Sosial sebesar Rp2.025.000,00 (7) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan

Pemukiman sebesar Rp3.163.600,00 (8) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar

Rp500.000,00 (9) Dinas Perikanan sebesar Rp7.300.000,00 (10) Sekretariat Daerah sebesar Rp92.905.000,00 (11) Kecamatan Bonjol sebesar Rp4.100.000,00 (12) Kecamatan Rao sebesar Rp8.375.000,00 (13) Kecamatan Mapat Tunggul sebesar Rp9.000.000,00 (14) Kecamatan Mapat Tunggul Selatan sebesar Rp10.780.000,00 (15) Kecamatan Padang Gelugur sebesar Rp10.000.000,00 (16) Badan Keuangan Daerah sebesar Rp500.000,00 berupa alat

dapur. c) Koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar

Rp2.135.530.566,00 terdapat pada: (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp691.367.576,00

terdiri dari: (a) Koreksi nilai peralatan dan mesin pada UPTD Lubuk

Sikaping sebesar Rp591.619.910,00.


104

(b) Koreksi bukan aset pada alat peraga sekolah sebesar Rp9.894.140,00.

(c) Koreksi bukan aset pada dana BOS sebesar Rp68.102.500,00 yang terdapat pada SD IT Cahaya Madani Kecamatan Lubuk Sikaping sebesar Rp55.060.000,00 dan SD Bangun Raya Kecamatan Padang Gelugur sebesar Rp13.042.500,00.

(d) Koreksi bukan aset yang bersumber dari dana BOS sebesar Rp21.751.026,00 berupa penggandaan buku dan pengadaan yang tidak termasuk kategori aset tetap.

(2) Dinas Kesehatan sebesar Rp29.460.500,00 merupakan koreksi barang habis pakai pada Puskesmas sebesar Rp5.060.500,00 dan Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping sebesar Rp24.400.000,00.

(3) Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp80.000,00 berupa koreksi nilai peralatan mesin yang telah dicatat sebagai extra comptable.

(4) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp1.291.500.000,00 berupa pembayaran utang pengadaan mobil pemadam kebakaran tahun 2016.

(5) Dinas Pangan sebesar Rp1.800.000,00 merupakan koreksi nilai aset tetap karena termasuk ke dalam kelompok extra comptable berupa kursi biasa

(6) Dinas Perikanan sebesar Rp9.302.490,00 berupa barang habis pakai.

(7) Sekretariat Daerah sebesar Rp100.800.000,00 berupa pencatatan ganda kendaraan dinas yang sudah dilelang dengan nomor polisi BA 2702 DH.

(8) Kecamatan Lubuk Sikaping sebesar Rp450.000,00 berupa koreksi nilai peralatan mesin yang telah dicatat sebagai extra comptable.

(9) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp10.770.000,00 berupa pengadaan website.

(Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin tercantum pada Lampiran 13)

3) Gedung dan Bangunan Rp566.225.507.353,00 Rp525.884.270.483,00 Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp566.225.507.353,00 terdiri dari:


105

Tabel. 52 Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2017 dan 2016 (dalam rupiah) No. SKPD Tahun 2017 Tahun 2016 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 252.577.342.118,00 241.529.342.618,00 2. Dinas Kesehatan 70.006.308.226,00 51.233.060.226,00 3. Rumah Sakit Umum Daerah 21.021.266.651,00 20.340.196.651,00 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 12.616.619.897,00 6.631.566.397,00 5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 174.723.000,00 174.723.000,00 6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar 1.531.974.000,00 771.373.000,00 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 429.144.000,00 1.129.745.000,00 8. Dinas Sosial 521.888.000,00 - 9. Dinas Pangan 1.807.049.062,00 6.673.474.691,00

10. Dinas Lingkungan Hidup, PRKP 4.981.517.839,00 4.727.083.119,00 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.309.920.000,00 2.119.274.000,00 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat 1.555.989.000,00 1.555.989.000,00 13. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 3.782.320.699,00 3.602.876.099,00 14. Dinas Perhubungan 14.805.073.091,00 13.407.830.041,00 15. Dinas Komunikasi dan Informatika 78.676.000,00 - 16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 687.745.000,00 31.395.050.633,00 17. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata 32.251.518.033,00 32.211.858.033,00 18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 528.926.000,00 528.926.000,00 19. Dinas Perikanan 30.860.561.043,00 - 20. Dinas Pertanian 13.426.683.000,00 38.717.241.414,00 21. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan TK 34.106.346.133,00 3.472.384.500,00 22. Sekretariat Daerah 46.836.948.596,00 46.772.964.596,00 23. Sekretariat DPRD 3.334.598.000,00 3.139.024.000,00 24. Kecamatan Tigo Nagari 1.732.974.000,00 1.732.974.000,00 25. Kecamatan Simpang Alahan Mati 685.162.500,00 670.912.500,00 26. Kecamatan Bonjol 1.682.607.146,00 1.682.607.146,00 27. Kecamatan Lubuk Sikaping 609.162.500,00 589.430.000,00 28. Kecamatan Panti 2.206.270.000,00 2.206.270.000,00 29. Kecamatan Rao 3.196.929.060,00 3.196.929.060,00 30. Kecamatan Dua Koto 1.490.412.759,00 1.459.092.759,00 31. Kecamatan Mapat Tunggul 691.133.000,00 691.133.000,00 32. Kecamatan Mapat Tunggul Selatan 737.781.000,00 604.801.000,00 33. Kecamatan Rao Utara 623.830.000,00 610.030.000,00 34. Kecamatan Rao Selatan 650.181.000,00 650.181.000,00 35. Kecamatan Padang Gelugur 1.474.464.000,00 1.474.464.000,00 36. Badan Keuangan Daerah 211.463.000,00 181.463.000,00

Jumlah 566.225.507.353,00 525.884.270.483,00 Pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2017 terdapat penambahan yang tidak hanya berasal dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp43.683.502.022,00 tetapi berasal dari


106

proses reklasifikasi, hibah, kapitalisasi dan koreksi sebesar Rp3.873.202.860,00 yang dapat dirinci sebagai berikut: a) Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar

Rp2.871.028.600,00 terdiri dari: (1) Reklasifikasi Aset Tetap Tanah ke Aset Tetap Gedung dan

Bangunan sebesar Rp136.325.000,00 terdapat pada Dinas Kesehatan berupa pematangan lahan parkir RSUD Lubuk Sikaping.

(2) Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp486.704.260,00 terdapat pada: (a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar

Rp130.446.540,00 berupa pengadaan gedung yang berasal dari dana BOS.

(b) Dinas Kesehatan sebesar Rp2.400.000,00 berupa pengadaan terali besi pada Puskesmas Kumpulan.

(c) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp254.434.720,00 berupa pembuatan landasan bongkar sampah di TPA sebesar Rp49.860.000,00 dan Penambahan pemasangan batu bak sampah TPA Puncak Labuai Kecamatan Bonjol sebesar Rp204.574.720,00.

(d) Sekretariat Daerah sebesar Rp24.763.000,00 berupa terali besi bangunan gedung kantor Dinas Komunikasi dan Informatika.

(e) Kecamatan Dua Koto sebesar Rp31.320.000,00 merupakan pengadaan terali besi Kantor Camat Dua Koto.

(f) Inspektorat sebesar Rp25.000.000,00 berupa pengadaan sekat ruangan.

(g) Badan Keuangan Daerah sebesar Rp18.340.000,00 berupa tiang, background dan partisi ruang kantor.

(3) Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp108.018.000,00 terdapat pada (a) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar

Rp59.900.000,00 berupa instalasi listrik GOR Tuanku Rao.

(b) Sekretariat Daerah sebesar Rp32.138.000,00 berupa jaringan listrik gedung Dinas Komunikasi dan Informatika (mutasi pencatatan dari Badan Keuangan Daerah)


107

(c) Kecamatan Mapat Tunggul Selatan sebesar Rp15.980.000,00 berupa pengadaan jaringan listrik.

(4) Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp2.137.481.340,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar terdiri dari: (a) Pembangunan Mushalla kantor Bupati Pasaman sebesar

Rp615.884.000,00. (b) Rehabilitasi Berat Gedung UDKP Bonjol sebesar

Rp771.291.000,00 (c) Pembangunan Gedung Serba Guna Rao Utara sebesar

Rp750.306.340,00 (5) Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Aset

Tetap Lainnya sebesar Rp2.500.000,00 pada Dinas Pangan berupa pengadaan pintu terali besi.

b) Kapitalisasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp120.421.760,00 terdapat pada:

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp90.421.760,00 berupa pengadaan gedung yang berasal dari dana BOS.

(2) Badan Keuangan Daerah sebesar Rp30.000.000,00 merupakan kapitalisasi rehabilitasi gedung kantor.

c) Koreksi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp881.752.500,00 terdapat pada:

(1) Dinas Kesehatan sebesar Rp732.720.122,00 merupakan utang pengadaan aset tetap gedung baru Puskesmas Cubadak

(2) Dinas Perikanan sebesar Rp28.500.000,00 berupa utang pengadaan rehabilitasi kolam/bak karantina BBI Lundar.

(3) Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp120.532.378,00 terdiri dari: (a) Penambahan nilai aset yang disebabkan oleh pembayaran

piutang uang muka oleh pihak ketiga sebesar Rp85.521.978,00 terdiri dari :

i. Rehabilitasi Berat Gedung UDKP Bonjol sebesar Rp10.646.580,00

ii. Pembangunan Gedung Serba Guna Rao Utara sebesar Rp74.875.398,00

(b) Penambahan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang disebabkan oleh kekurangan pembayaran nilai pekerjaan sebesar Rp35.010.400,00 berupa Rehabilitasi Berat Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Pasaman.


108

Pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan terjadi karena penghapusan, reklasifikasi dan koreksi sebesar Rp7.215.468.012,00 dengan rincian: a) Penghapusan aset tetap gedung dan bangunan sebesar

Rp153.902.000,00 terdapat pada Sekretariat DPRD berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/1146/BUP-PAS/2017 tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Pasaman berupa Bangunan Tempat Ibadah di Lingkungan Areal Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman yang Kondisinya Kurang Representatif Tahun 2017 tanggal 4 Desember 2017.

b) Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Pemerintah Propinsi Sumatera Barat sebesar Rp36.257.000,00 pada Sekretariat Daerah berupa bangunan kantor Ex. Panwaslu di Jl Ahmad Yani berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang nomor 021/925/ASET/BAKEUDA-2017 dan 030/116/BAST/ BAP2BMD-2017 tanggal 31 Juli 2017.

c) Reklasifikasi sebesar Rp4.874.519.760,00 terdiri dari: (1) Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset

Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp414.341.500,00 terdapat pada: (a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar

Rp249.021.500,00 berupa mobiler sekolah pada pengadaan gedung sekolah.

(b) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp45.900.000,00 berupa pengadaan meja pelayanan.

(c) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp79.820.000,00 berupa pengadaan baliho.

(d) Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata sebesar Rp39.600.000,00 berupa pengadaan baliho.

(2) Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp50.000.000,00 terdapat pada Dinas Perikanan berupa rehabilitasi kolam/bak pengolah limbah saluran UPTD BBI Lundar dan BBI Bonjol masing-masing sebesar Rp25.000.000,00.

(3) Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.827.563.960,00 terdapat pada: (a) Dinas Kesehatan sebesar Rp694.589.960,00 terdiri dari :

i. Pembangunan Puskesmas Simpang Alahan Mati sebesar Rp612.435.960,00


109

ii. Perencanaan pembangunan pagar Polindes Tanjung Alai Kampung Tujuh Lansad Kadap Kecamatan Rao Selatan sebesar Rp3.200.000,00.

iii. Perencanaan Rehabilitasi gudang farmasi RSUD Lubuk Sikaping sebesar Rp21.950.000,00

iv. Perencanaan Rehabilitasi PAV/VIP RSUD Lubuk Sikaping sebesar Rp7.185.000,00

v. Perencanaan Pembangunan gedung OK 2 lantai RSUD Lubuk Sikaping Rp49.819.000,00.

(b) Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp49.400.000,00 berupa perencanaan pembangunan Kantor Camat Mapat Tunggul.

(c) Dinas Perhubungan sebesar Rp23.670.000,00 terdiri dari i. Perencanaan pengaspalan terminal mini pasar inpres

Kumpulan Kecamatan Bonjol sebesar Rp18.240.000,00,

ii. Perencanaan marka zona selamat sekolah SDN 23 Talago Kecamatan Lubuk Sikaping sebesar Rp1.830.000,00 dan

iii. perencanaan pengadaan cermin tikungan Kecamatan Mapat Tunggul, Rao Utara, Dua Koto dan Kecamatan Bonjol sebesar Rp3.600.000,00

(d) Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata sebesar Rp1.009.654.000,00 berupa pembangunan gedung olahraga serba guna Kecamatan Simpang Alahan Mati (tahun 2015 sebesar Rp468.640.000,00 dan tahun 2017 sebesar Rp541.014.000,00).

(e) Dinas Perikanan sebesar Rp300.000,00 merupakan perencanaan perencanaan bak sterilisasi roda kendaraan dan bak desinfeksi alas kaki fotbath BBI Lundar.

(f) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja sebesar Rp49.950.000,00 berupa perencanaan pembangunan pasar Rao.

(4) Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lainnya-Aset Lain-lain sebesar Rp2.582.614.300,00 terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri dari

(a) SDLB Lubuk Sikaping sebesar Rp47.740.000,00 (b) SDLB Panti sebesar Rp1.000.837.000,00 (c) SMKN 1 Dua Koto sebesar Rp170.250.000,00 (d) SMA 3 Sumatera Barat sebesar Rp1.363.787.300,00


110

d) Koreksi kurang aset tetap gedung dan bangunan lainnya sebesar Rp2.150.789.252,00 terdiri dari: (1) Koreksi Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang disebabkan

oleh pembayaran utang atas pengadaan aset tetap tahun 2016 sebesar Rp1.488.040.352,00 terdapat pada: a. Dinas Kesehatan sebesar Rp441.853.710,00 merupakan

penambahan ruang Pusesmas Lubuk Sikaping sebesar Rp322.861.148,00 dan rehabilitasi berat Puskesmas Pegang Baru Kecamatan Panti sebesar Rp118.992.562,00.

b. Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp72.590.617,00 terdiri dari rehabilitasi berat gedung UDKP Bonjol sebesar Rp37.072.800,00 dan pembangunan gedung serba guna Kecamatan Rao Utara sebesar Rp35.517.817,00

c. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja sebesar Rp973.596.025,00 terdiri dari :

i. Pembangunan Pasar Panti sebesar Rp112.151.625,00,

ii. Pembangunan Pasar Benteng sebesar Rp303.441.700,00

iii. Pembangunan Pasar Tapus sebesar Rp558.002.700,00.

(2) Koreksi kurang aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp99.887.000,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum merupakan Persediaan barang yang akan diserahkan ke masyarakat berupa rehabilitasi tempat berwudhu/MCK Masjid Al-Muttaqin Kecamatan Lubuk Sikaping.

(3) Koreksi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp562.861.900,00 terdapat pada: (a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar

Rp36.291.000,00 merupakan koreksi nilai gedung dan bangunan yang telah dilakukan penghapusan pada tahun 2013 berupa rumah dinas SDN 15 Tarung-Tarung Utara Kecamatan Rao.

(b) Dinas Kesehatan Rp10.000.000,00 berupa pengadaan marka parkir pada RSUD Lubuk Sikaping.

(c) Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp75.997.500,00 merupakan koreksi nilai aset tetap gedung dan bangunan.

(d) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar Rp266.123.400,00 merupakan pengadaan marka jalan.

(e) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp154.650.000,00 berupa pengecatan GOR Tuanku Rao.


111

(f) Dinas Pertanian sebesar Rp4.800.000,00 berupa perbaikan bangunan garasi.

(g) Kecamatan Simpang Alahan Mati sebesar Rp15.000.000,00 berupa penggantian pintu pagar kantor camat.

(Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan tercantum pada Lampiran 14)

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp1.443.170.000.456.00 Rp1.332.872.273.830,00 Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.443.170.000.456,00 terdiri dari:

Tabel. 53 Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2017 dan 2016 (dalam rupiah)

No. SKPD Tahun 2017 Tahun 2016 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 232.568.000,00 228.068.000,00 2. Dinas Kesehatan 3.301.942.600,00 1.387.428.100,00 3. Rumah Sakit Umum Daerah 882.946.020,00 882.946.020,00 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 1.383.280.192.570,00 1.298.417.404.466,00 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan

Damkar 88.396.486,00 5.625.000,00 6. Badan Penanggulangan Bencana

Daerah 14.399.784.728,00 14.482.556.214,00 7. Dinas Lingkungan Hidup, PRKP 763.649.480,00 610.285.000,00 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil 12.885.000,00 12.885.000,00 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat 20.147.000,00 20.147.000,00

10. Dinas Perhubungan 243.942.600,00 243.942.600,00 11. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan

Pariwisata 49.830.000,00 49.830.000,00 12. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 5.620.000,00 5.620.000,00 13. Dinas Perikanan 3.153.174.809,00 0,00 14. Dinas Pertanian 12.943.398.621,00 15.801.090.430,00 15. Sekretariat Daerah 557.366.000,00 557.366.000,00 16. Sekretariat DPRD 26.327.000,00 26.327.000,00 17. Kecamatan Simpang Alahan Mati 54.875.000,00 54.875.000,00 18. Kecamatan Dua Koto 5.000.000,00 5.000.000,00 19. Kecamatan Mapat Tunggul 4.950.000,00 4.950.000,00 20. Kecamatan Mapat Tunggul Selatan 12.950.000,00 12.950.000,00 21. Kecamatan Rao Selatan 15.000.000,00 15.000.000,00 22. Kecamatan Padang Gelugur 11.440.000,00 11.440.000,00 23. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

TSP 4.400.000,00 4.400.000,00 24. Badan Keuangan Daerah 0,00 32.138.000,00 25. PPKD 23.099.214.542,00 0,00

Jumlah 1.443.170.000.456,00 1.332.872.273.830,00


112

Pada Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan terdapat penambahan yang tidak hanya berasal dari realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp94.019.245.173,00 tetapi juga berasal dari proses reklasifikasi, kapitalisasi dan koreksi sebesar Rp30.435.090.121,00 dengan rincian: a) Reklasifikasi sebesar Rp29.071.090.408,00 terdiri dari:

(1) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp157.864.480,00 terdapat pada: (a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar

Rp4.500.000,00 berupa pengadaan Sumur Bor pada SDN 02 Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping.

(b) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp153.364.480,00 berupa jalan ke kolam lindi di TPA.

(2) Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp50.000.000,00 terdapat pada Dinas Perikanan berupa rehabilitasi kolam/bak pengolah limbah saluran UPTD BBI Lundar dan BBI Bonjol masing-masing sebesar Rp25.000.000,00

(3) Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp5.764.011.386,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum yang terdiri dari: (a) Rekonstruksi Jalan Kabupaten Paket I Ruas Ladang

Panjang-Kamp. Kajai (1 Km), Kamp. Melayu- Btg.Fatimah (1 Km) dan Sawah Laweh-Lungguak Batu (1 Km ) sebesar Rp2.972.108.188,00

(b) Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Lintang sebesar Rp738.161.249,00

(c) Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Tambangan-Koto Baru sebesar Rp186.123.334,00

(d) Peningkatan Jalan Ruas Gunung Manahan-Sopo Duo sebesar Rp521.631.327,00

(e) Peningkatan Daerah Irigasi (DI) Bandar Gadang Bonjol sebesar Rp903.096.350,00.

(f) Peningkatan Cakupan SPAM Kampung Padang Mentinggi Jorong Kelabu Nagari Cubadak sebesar Rp442.890.938,00

(4) Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Aset lainnya sebesar Rp23.099.214.542,00 terdapat pada Pejabat


113

Pengelola Keuangan Daerah berupa Jalan Irigasi dan Jaringan ex. DESDM yang tidak diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (Rincian Aset Tetap yang Tidak diserahkan kepada Pemerintah Propinsi Sumatera Barat tercantum pada Lampiran 12)

b) Kapitalisasi sebesar Rp34.605.062,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum merupakan penambahan nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2017 dari Belanja Barang yang akan diserahkan ke masyarakat berupa Peningkatan Cakupan SPAM Kampung Padang Mentinggi Jorong Kelabu Nagari Cubadak.

c) Koreksi tambah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.329.394.651,00 yang terdiri dari

(1) Koreksi penambahan aset tetap jalan, Irigasi dan Jaringan akibat pembayaran piutang uang muka oleh pihak ketiga sebesar Rp546.685.050,00 yang terdiri dari : (a) Rekonstruksi Jalan Kabupaten Paket I Kecamatan Tigo

Nagari sebesar Rp14.099.990,00 (b) Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Lintang sebesar

Rp93.989.160,00 (c) Peningkatan Jalan Ruas Tambangan-Koto Baru sebesar

Rp131.480.100,00 (d) Peningkatan Jalan Ruas Gunung Manahan - Sopo Duo

sebesar Rp19.516.705,00 (e) Peningkatan Daerah Irigasi (DI) Bandar Gadang Bonjol

sebesar Rp167.606.595,00 (f) Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi (kegiatan

DAK) Daerah Irigasi (DI) Padang Tinggi sebesar Rp119.992.500,00

(2) Koreksi penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang disebabkan kekurangan pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2017 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp279.943.450,00 terdiri dari:

(a) Peningkatan Jalan ruas Kampung Kadok-Lubuk Karak Kecamatan Simpang Alahan Mati sebesar Rp21.972.150,00

(b) Pemeliharaan Jalan Rao-Lansad Kadap Kecamatan Rao sebesar Rp85.982.050,00.

(c) Rehabilitasi /Pemeliharaan Irigasi DI Batu Ranai Kecamatan Dua Koto sebesar Rp171.989.250,00.


114

(3) Koreksi Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang disebabkan oleh selisih kemajuan pekerjaan dengan pembayaran sebesar Rp502.766.151,00 yang terdiri dari : (a) Peningkatan jalan Maske-Koto Baru Kecamatan Dua

Koto sebesar Rp21.839.493,00. Nilai Kontrak sebesar Rp559.987.000,00. Realisasi Rp414.950.367,00 dengan bobot fisik pekerjaan 78,00%.

(b) Peningkatan Jalan Mudiak Aia-Lundar Kecamatan Panti sebesar Rp96.864.027,00. Nilai Kontrak sebesar Rp599.963.000,00. Realisasi Rp462.241.493,00 dengan bobot fisik pekerjaan 93,19%.

(c) Pemeliharaan Jalan Ruas Rao Gunung-Manahan sebesar Rp384.062.631,00. Nilai Kontrak sebesar Rp11.399.900.000,00. Realisasi sebesar Rp7.297.189.989,00 dengan bobot fisik pekerjaan 67,38%.

Pada Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan juga terdapat pengurangan yang berasal dari reklasifikasi dan koreksi sebesar Rp14.156.608.668,00 dengan rincian sebagai berikut: a) Reklasifikasi sebesar Rp9.837.028.500,00 terdiri dari :

(1) Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan menjadi aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp15.000.000,00 terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup, PRKP berupa pengadaan 10 set tong sampah.

(2) Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan menjadi aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp108.018.000,00 terdapat pada: (a) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar

Rp59.900.000,00 berupa instalasi listrik GOR Tuanku Rao.

(b) Sekretariat Daerah sebesar Rp32.138.000,00 berupa jaringan listrik pada gedung Dinas Komunikasi dan Informatika (mutasi pencatatan dari Badan Keuangan Daerah)

(c) Kecamatan Mapat Tunggul Selatan sebesar Rp15.980.000,00 berupa pengadaan jaringan listrik.

(3) Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan menjadi Aset Tetap Kostruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp9.714.010.500,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum berupa : (a) Peningkatan jalan Maske-Koto Baru Kecamatan Dua

Koto sebesar Rp452.609.860,00. Realisasi Rp414.950.367,00 dan Koreksi tambah sebesar


115

Rp21.839.493,00 dengan bobot fisik pekerjaan 78,00%. Perencanaan sebesar Rp15.820.000,00

(b) Peningkatan Jalan Mudiak Aia-Lundar Kecamatan Panti sebesar Rp575.755.520,00. Realisasi Rp462.241.493,00 dan koreksi tambah sebesar Rp96.864.027,00 dengan bobot fisik pekerjaan 93,19%. Perencanaan sebesar Rp16.650.000,00

(c) Pemeliharaan Jalan Ruas Rao Gunung-Manahan sebesar Rp7.755.893.620,00. Realisasi sebesar Rp7.297.189.989,00 dan koreksi tambah sebesar Rp384.062.631,00 dengan bobot fisik pekerjaan 67,38%. Perencanaan sebesar Rp74.641.000,00.

(d) Perencanaan Jalan sebesar Rp665.834.000,00 (e) Perencanaan Jembatan sebesar Rp57.250.000,00 (f) Perencanaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan

Irigasi sebesar Rp121.062.500,00 (g) Perencanaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan

Tanggul Sungai sebesar Rp85.605.000,00. (Rincian Perencanaan Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada Lampiran 15)

b) Koreksi kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp4.319.580.168,00 terdapat pada:

(1) Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp4.180.308.708,00 yang terdiri dari: (a) Koreksi nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

sebesar Rp130.444.062,00 (b) Koreksi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar

Rp269.861.650,00 merupakan koreksi pemeliharaan saluran drainase trotoar Kecamatan Lubuk Sikaping, Panti, Padang Gelugur dan Rao Selatan.

(c) Koreksi perencanaan pemeliharaan jalan dan jembatan sebesar Rp17.672.223,00.

(d) Koreksi sebesar Rp477.496.000,00 berupa Peningkatan Cakupan SPAM Kampung Padang Mentinggi Jorong Kelabu Nagari Cubadak yang akan diserahkan ke masyarakat.

(e) Koreksi yang disebabkan oleh pembayaran utang pengadaan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2016 sebesar Rp3.284.834.773,00 yang terdiri dari:

i. Rekonstruksi Jalan Kabupaten Paket II sebesar Rp300.099.489,00

ii. Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Paket II sebesar Rp307.999.475,00


116

iii. Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Paket III sebesar Rp413.408.877,00

iv. Peningkatan jalan lingkar Bukit Lintang sebesar Rp36.707.989,00

v. Peningkatan jalan ruas Tambangan–Koto Baru sebesar Rp176.183.334,00

vi. Jalan Ruas Gunung Manahan–Sopo Duo sebesar Rp25.470.316,00

vii. Peningkatan Jalan Ruas Suka Damai–Batang Sumpur sebesar Rp26.633.050,00

viii. Peningkatan Jalan Ruas Tanjung Aro I–Tanjung Aro II sebesar Rp23.998.550,00

ix. Peningkatan Jalan Ruas Abam–Gantiang sebesar Rp56.269.950,00

x. Pembangunan Jembatan Ruas Abam–Gantiang sebesar Rp136.514.400,00

xi. Peningkatan Irigasi DI Bandar Gadang Bonjol sebesar Rp43.692.318,00

xii. Perbaikan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Padang Rambutan sebesar Rp7.950.000,00

xiii. Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi (kegiatan DAK) Daerah Irigasi (DI) Bandar Datuk Lintang Bonjol sebesar Rp21.476.200,00

xiv. Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi (kegiatan DAK) Daerah Irigasi (DI) Lubuk Rasam sebesar Rp340.262.885,00

xv. Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi (kegiatan DAK) Daerah Irigasi (DI) Lubuk Layang sebesar Rp713.240.440,00

xvi. Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi (kegiatan DAK) Daerah Irigasi (DI) Sawah Serayun sebesar Rp56.392.600,00

xvii. Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi (kegiatan DAK) Daerah Irigasi (DI) Air Sirah sebesar Rp47.252.050,00

xviii. Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi (kegiatan DAK) Daerah Irigasi (DI) Padang Tinggi sebesar Rp417.510.000,00

xix. Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi (kegiatan DAK) Daerah Irigasi (DI) Parit Batu Tingga sebesar Rp19.508.000,00

xx. Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi (kegiatan DAK) Daerah Irigasi (DI) Bandar Bangan sebesar Rp17.152.700,00


117

xxi. Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi (kegiatan DAK) Daerah Irigasi (DI) Air Abu sebesar Rp25.832.150,00

xxii. Normalisasi dan Pemel. Bantaran dan Tanggul Sungai Batang Sumpur sebesar Rp37.290.000,00

xxiii. Normalisasi dan Pemel. Bantaran dan Tanggul Sungai Batang Pulan sebesar Rp26.493.000,00

xxiv. Pembangunan Drainase Jorong Sentosa sebesar Rp7.497.000,00.

(2) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp135.671.460,00 terdiri dari pembayaran utang atas Lanjutan tahap I Pembangunan PLTMH Kubu Baru tahun 2015 sebesar Rp43.366.460,00 dan pembayaran utang atas pengadaan bangunan penguat tebing tahun 2016 Rp92.305.000,00

(3) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp3.600.000,00 termasuk kategori pemeliharaan berupa pengadaan kabel listrik dan Unit Automatic Transfer Switch (ATCS) untuk jaringan listrik.

(Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tercantum pada Lampiran 16)

5) Aset Tetap Lainnya Rp39.691.717.054,00 Rp32.183.219.552,00 Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp39.691.717.054,00. Aset Tetap Lainnya merupakan nilai pengadaan buku perpustakaan, barang bercorak seni/ budaya/olahraga, hewan, ternak dan tanaman serta aset tetap lainnya yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam empat jenis aset tetap di atas dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 54 Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2017 dan 2016 (dalam rupiah)

No. SKPD Tahun 2017 Tahun 2016 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 37.607.869.625,00 30.685.369.323,00 2. Rumah Sakit Umum Daerah 3.779.620,00 3.779.620,00 3. Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar 39.800.000,00 39.800.000,00 4. Dinas Pangan 0,00 26.600.000,00 5. Dinas Lingkungan Hidup, PRKP 29.786.000,00 29.786.000,00 6. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan

Pariwisata 598.034.800,00 172.579.800,00 7. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 879.108.512,00 728.966.312,00 8. Dinas Perikanan 160.470.500,00 0,00 9. Dinas Pertanian 252.214.997,00 386.085.497,00

10. Sekretariat Daerah 109.598.000,00 99.198.000,00 11. Sekretariat DPRD 4.975.000,00 4.975.000,00


118

No. SKPD Tahun 2017 Tahun 2016 12. Kecamatan Rao 1.500.000,00 1.500.000,00 13. Kecamatan Mapat Tunggul Selatan 2.000.000,00 2.000.000,00 14. Kecamatan Rao Selatan 1.500.000,00 1.500.000,00 15. Inspektorat Daerah 1.080.000,00 1.080.000,00

Jumlah 39.691.717.054,00 32.183.219.552,00

Penambahan Aset Tetap Lainnya tahun 2017 selain berasal dari belanja modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp588.497.200,00 juga berasal dari reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.923.660.302,00 yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, merupakan pengadaan aset tetap lainnya berupa buku yang berasal dari dana BOS. Pengurangan Aset Tetap Lainnya tahun 2017 sebesar Rp3.660.000,00 berasal dari Reklasifikasi yang terdiri dari : 1) Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Gedung dan

Bangunan sebesar Rp2.500.000,00 terdapat pada Dinas Pangan berupa pengadaan pintu terali besi.

2) Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Lainnya sebesar Rp1.160.000,00 terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari Aset Tetap Lainnya pada SDLB Lubuk Sikaping sebesar Rp360.000,00 dan SMA 3 Sumatera Barat sebesar Rp800.000,00. (Rincian Aset Tetap Lainnya tercantum pada Lampiran 17)

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp39.786.858.111,00 Rp32.818.440.620,00 Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp39.786.858.111,00.

Tabel. 55 Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2017 dan 2016 (dalam rupiah)

No. SKPD Tahun 2017 Tahun 2016 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 229.145.866,00 140.729.000,00 2. Dinas Kesehatan 1.370.755.066,00 125.291.801,00 3. RSUD 1.446.218.870,00 1.367.264.870,00 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 33.836.508.343,00 30.456.690.240,00 5. Dinas Perhubungan 41.580.000,00 17.910.000,00 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB 51.465.000,00 51.465.000,00 7. Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata 1.009.654.000,00 0,00 8. Sekretariat Daerah 49.800.000,00 49.800.000,00 9. Dinas Pangan 0,00 5.750.000,00


119

No. SKPD Tahun 2017 Tahun 2016 10. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga

Kerja 49.950.000,00 0,00

11. Dinas Perikanan 543.257.598,00 0,00 12. Dinas Pertanian 66.332.111,00 603.539.709,00 13. PPKD 1.092.191.257,00 0,00

Jumlah 39.786.858.111,00 32.818.440.620,00

Penambahan Kontruksi Dalam Pengerjaan berasal dari reklasifikasi dan koreksi sebesar Rp14.869.910.217,00 dengan rincian sebagai berikut : a) Reklasifikasi sebesar Rp12.633.765.717,00 terdiri dari :

(1) Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.827.563.960,00 terdapat pada: (a) Dinas Kesehatan sebesar Rp694.589.960,00 terdiri dari :

i. Pembangunan Puskesmas Simpang Alahan Mati sebesar Rp612.435.960,00.

ii. Perencanaan pembangunan pagar Polindes Tanjung Alai Kampung Tujuh Lansad Kadap Kecamatan Rao Selatan sebesar Rp3.200.000,00.

iii. Perencanaan Rehabilitasi gudang farmasi RSUD Lubuk Sikaping sebesar Rp21.950.000,00.

iv. Perencanaan Rehabilitasi PAV/VIP RSUD Lubuk Sikaping sebesar Rp7.185.000,00.

v. Perencanaan Pembangunan gedung OK 2 lantai RSUD Lubuk Sikaping Rp49.819.000,00.

(b) Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp49.400.000,00 berupa perencanaan pembangunan Kantor Camat Mapat Tunggul.

(c) Dinas Perhubungan sebesar Rp23.670.000,00 terdiri dari perencanaan pengaspalan terminal mini pasar inpres Kumpulan Kecamatan Bonjol sebesar Rp18.240.000,00, Perencanaan marka zona selamat sekolah SDN 23 Talago Kecamatan Lubuk Sikaping sebesar Rp1.830.000,00 dan perencanaan pengadaan cermin tikungan Kecamatan Mapat Tunggul, Rao Utara, Dua Koto dan Kecamatan Bonjol sebesar Rp3.600.000,00

(d) Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata sebesar Rp1.009.654.000,00 berupa pembangunan gedung olahraga serba guna Kecamatan Simpang Alahan Mati


120

(tahun 2015 sebesar Rp468.640.000,00 dan tahun 2017 sebesar Rp541.014.000,00).

(e) Dinas Perikanan sebesar Rp300.000,00 merupakan perencanaan perencanaan bak sterilisasi roda kendaraan dan bak desinfeksi alas kaki fotbath BBI Lundar.

(f) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja sebesar Rp49.950.000,00.

(2) Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan menjadi aset tetap Kostruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp9.714.010.500,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum berupa : (a) Peningkatan jalan Maske-Koto Baru Kecamatan Dua

Koto sebesar Rp452.609.860,00. Realisasi Rp414.950.367,00 dan Koreksi tambah sebesar Rp21.839.493,00 dengan bobot fisik pekerjaan 78,00%. Perencanaan sebesar Rp15.820.000,00

(b) Peningkatan Jalan Mudiak Aia-Lundar Kecamatan Panti sebesar Rp575.755.520,00. Realisasi Rp462.241.493,00 dan koreksi tambah sebesar Rp96.864.027,00 dengan bobot fisik pekerjaan 93,19%. Perencanaan sebesar Rp16.650.000,00

(c) Pemeliharaan Jalan Ruas Rao Gunung-Manahan sebesar Rp7.755.893.620,00. Realisasi sebesar Rp7.297.189.989,00 dan koreksi tambah sebesar Rp384.062.631,00 dengan bobot fisik pekerjaan 67,38%. Perencanaan sebesar Rp74.641.000,00.

(d) Perencanaan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp929.751.500,00. (Rincian Perencanaan dapat dilihat pada Lampiran 15 )

(3) Reklasifikasi Aset Lain-Lain ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.092.191.257,00 terdapat pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan ex. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang batal diserahkan ke Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.

b) Kapitalisasi Perencanaan Jalan dari belanja barang dan Jasa sebesar Rp146.500.000,00. (Rincian Perencanaan dapat dilihat pada Lampiran 15 )

c) Koreksi tambah Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp2.089.644.500,00 terdapat pada: (1) Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp88.416.866,00

merupakan utang pengadaan aset tetap Pembangunan Gedung Kantor SDN 10 Lanai Sinuangon Kecamatan Dua Koto Tahun


121

2016 Fisik 57,88% sebesar Rp82.416.866,00 dan Perencanaan sebesar Rp6.000.000,00

(2) Dinas Kesehatan sebesar Rp629.827.305,00 merupakan utang pengadaan pembangunan ruang baru Puskesmas Simpang Alahan Mati.

(3) Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp1.371.400.329,00 yang terdiri dari (a) Rekonstruksi Jalan Kabupaten Paket I sebesar

Rp35.897.143,00 berupa Koreksi Perencanaan 2015 (b) Rekonstruksi Jalan Kabupaten Paket II sebesar

Rp314.413.185,00 terdiri dari Koreksi Perencanaan 2015 sebesar Rp49.780.000,00 dan angsuran pelunasan piutang sebesar Rp264.633.185,00 (Jumlah Piutang Rp545.889.441,00- pembayaran Rp264.633.185,00 = sisa Rp281.256.256,00).

(c) Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Paket II sebesar sebesar Rp392.398.537,00 terdiri dari Koreksi Perencanaan 2015 sebesar Rp120.799.000,00 dan angsuran pelunasan piutang Rp271.599.537,00 (Jumlah Piutang Rp505.076.784,00 - pembayaran Rp271.599.537,00 = sisa Rp233.477.247,00).

(d) Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Paket III sebesar Rp600.251.464,00 terdiri dari Koreksi Perencanaan 2015 sebesar Rp85.700.000,00 dan angsuran pelunasan piutang sebesar Rp514.551.464,00 (Jumlah Piutang Rp1.430.929.889,00 - pembayaran Rp514.551.464,00 = sisa Rp916.378.425,00).

(e) Perencanaan peningkatan ruas jalan Pintu Padang-Botung Busuk Tahun 2015 sebesar Rp28.440.000,00

Pengurangan Kontruksi Dalam Pengerjaan berasal dari reklasifikasi sebesar Rp7.901.492.726,00 terdiri dari: a) Reklasifikasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset

Tetap Gedung dan Bangunan yang telah selesai dilaksanakan sebesar Rp2.137.481.340,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum yang terdiri dari: (1) Pembangunan Mushalla Kantor Bupati Pasaman sebesar

Rp615.884.000,00. (2) Rehabilitasi Berat Gedung UDKP Bonjol sebesar

Rp771.291.000,00 (3) Pembangunan Gedung Serba Guna Rao Utara sebesar

Rp750.306.340,00


122

b) Reklasifikasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp5.764.011.386,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum yang terdiri dari: (1) Rekonstruksi Jalan Kabupaten Paket I Ruas Ladang Panjang-

Kamp. Kajai (1 Km), Kamp. Melayu- Btg.Fatimah (1 Km) dan Sawah Laweh-Lungguak Batu (1 Km) sebesar Rp2.972.108.188,00

(2) Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Lintang sebesar Rp738.161.249,00

(3) Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Tambangan-Koto Baru sebesar Rp186.123.334,00

(4) Peningkatan Jalan Ruas Gunung Manahan-Sopo Duo sebesar Rp521.631.327,00

(5) Peningkatan Daerah Irigasi (DI) Bandar Gadang Bonjol sebesar Rp903.096.350,00.

(6) Peningkatan Cakupan SPAM Kampung Padang Mentinggi Jorong Kelabu Nagari Cubadak sebesar Rp442.890.938,00

(Rincian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan tercantum pada Lampiran 18)

7) Akumulasi Penyusutan Rp1.026.560.512.369,50 Rp960.755.225.012,50 Aset Tetap Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.026.560.512.369,50.

Tabel. 56 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2017 dan 2016 (dalam rupiah)

No. SKPD Tahun 2017 Tahun 2016 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 93.433.060.464,00 92.797.062.034,00 2. Dinas Kesehatan 51.478.728.903,00 48.166.501.962,00 3. Rumah Sakit Umum Daerah 43.444.693.326,50 40.113.893.794,50 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 705.368.065.764,00 656.928.703.110,00 5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 433.395.395,00 481.745.009,00 6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar 4.222.224.054,00 1.497.881.344,00 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.879.308.969,00 6.288.924.444,00 8. Dinas Sosial 690.920.661,00 - 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA 418.489.492,00 -

10. Dinas Pangan 1.808.002.873,00 3.867.211.676,00 11. Dinas Lingkungan Hidup, PRKP 9.219.495.537,00 8.679.477.689,00 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil 1.540.790.857,00 1.641.689.428,00 13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat 3.045.641.174,00 2.517.021.913,00


123

No. SKPD Tahun 2017 Tahun 2016 14. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 3.924.382.511,00 3.802.383.812,00 15. Dinas Perhubungan 7.301.045.002,00 8.511.561.196,00 16. Dinas Komunikasi dan Informatika 2.349.569.223,00 - 17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan


Pariwisata 11.683.637.703,00 10.885.229.116,00 19. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 1.056.391.228,00 868.741.575,00 20. Dinas Perikanan 10.087.866.682,00 - 21. Dinas Pertanian 15.818.251.087,00 21.924.261.740,00 22. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan

TK 7.028.303.854,00 1.872.677.074,00 23. Sekretariat Daerah 21.159.496.260,00 21.610.159.541,00 24. Sekretariat DPRD 4.046.608.075,00 5.324.190.578,00 25. Kecamatan Tigo Nagari 905.092.647,00 935.697.183,00 26. Kecamatan Simpang Alahan Mati 594.364.610,00 573.316.783,00 27. Kecamatan Bonjol 527.729.971,00 481.843.615,00 28. Kecamatan Lubuk Sikaping 615.069.949,00 598.461.633,00 29. Kecamatan Panti 936.147.496,00 959.026.088,00 30. Kecamatan Rao 636.048.563,00 590.100.745,00 31. Kecamatan Dua Koto 843.906.189,00 801.114.374,00 32. Kecamatan Mapat Tunggul 768.740.053,00 747.517.604,00 33. Kecamatan Mapat Tunggul Selatan 1.077.649.436,00 1.058.236.242,00 34. Kecamatan Rao Utara 519.946.694,00 502.716.633,00 35. Kecamatan Rao Selatan 504.745.760,00 486.039.668,00 36. Kecamatan Padang Gelugur 629.121.330,00 604.255.605,00 37. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

TSP 560.413.393,00 448.469.035,00 38. Inspektorat Daerah 1.284.107.018,00 1.086.257.936,00 39. Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah 1.769.394.152,00 1.762.222.436,00 40. Badan Keuangan Daerah 3.424.462.830,00 3.457.868.517,00 41. PPKD 5.681.898.818,00 1.151.380.000,00 42. Badan Kepegawaian dan Pengembangan

SDM 1.196.248.698,00 1.287.026.381,00 Jumlah 1.026.560.512.369,50 960.755.225.012,50

Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2017 berasal dari beban penyusutan tahun 2017, reklasifikasi, hibah dan koreksi akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp96.993.231.395,50 yang terdiri dari: a) Penyusutan Aset tetap tahun 2017 sebesar Rp91.182.584.146,50

yang terdiri dari: (1) Penyusutan Aset tetap peralatan dan mesin tahun 2017 sebesar

Rp27.048.655.416,50


124

(2) Penyusutan Aset tetap gedung dan bangunan tahun 2017 sebesar Rp11.894.502.982,00

(3) Penyusutan Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2017 sebesar Rp52.239.425.748,00

b) Reklasifikasi penyusutan aset tetap sebesar Rp4.570.811.888,00 terdapat pada: (1) Sekretariat Daerah sebesar Rp30.701.725,00 merupakan

reklasifikasi penyusutan aset tetap yang disebabkan reklasifikasi aset tetap dari Jalan Irigasi dan Jaringan dan aset tetap peralatan dan mesin ke aset tetap gedung dan bangunan.

(2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp4.540.110.163,00 merupaka reklasifikasi penyusutan aset tetap dari aset lain-lain ex DESDM yang tidak diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

c) Hibah penyusutan aset tetap sebesar Rp38.286.856,00 terdapat pada: (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar

Rp5.486.856,00 merupakan penyusutan aset tetap peralatan dan mesin yang disebabkan penerimaan hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 3.1.A/11-12/P/BNPB/2013 tanggal 11 Desember 2013 berupa 2 unit mesin pompa air.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp32.800.000,00 merupakan penyusutan aset tetap peralatan dan mesin yang disebabkan hibah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan berita acara serah terima hibah aset tetap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupa tanah, bangunan gedung, peralatan mesin, jalan dan jaringan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2015 Nomor 030/75/BAST/BPAD-III/2015 tanggal 15 Juni 2015 berupa kendaraan dinas roda empat.

d) Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp1.201.548.505,00 terdiri dari :

(1) Koreksi akumulasi penyusutan Aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp390.483.624,00

(2) Koreksi akumulasi penyusutan Aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp677.694.170,00.

(3) Koreksi akumulasi penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp133.370.711,00.

Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2017 berasal dari penghapusan, reklasifikasi, hibah dan koreksi akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp 31.187.944.038,50 yang terdiri dari:


125

a) Penghapusan akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp34.032.500,00 terdapat pada Sekretariat DPRD berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/1146/BUP-PAS/2017 tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Pasaman berupa Bangunan Tempat Ibadah di Lingkungan Areal Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman yang Kondisinya Kurang Representatif Tahun 2017 tanggal 4 Desember 2017.

b) Reklasifikasi akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp520.903.363,00 terdapat pada: (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp437.058.888,00

merupakan pengurangan penyusutan aset tetap yang disebabkan reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya.

(2) Sekretariat Daerah sebesar Rp30.701.725,00 terdiri dari pengurangan penyusutan aset tetap yang disebabkan reklasifikasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan ke aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp5.938.725,00 dan reklasifikasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan ke aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp24.763.000,00.

(3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp53.142.750,00 merupakan reklasifikasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin ke aset Lainnya – Aset Tak Berwujud.

c) Hibah sebesar Rp9.426.820,00 terdapat pada Sekretariat Daerah berupa penyusutan bangunan kantor Ex. Panwaslu di Jl Ahmad Yani berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang nomor 021/925/ASET/BAKEUDA-2017 dan 030/116/BAST/ BAP2BMD-2017 tanggal 31 Juli 2017.

d) Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp30.623.581.355,50 terdiri dari : (1) Koreksi akumulasi penyusutan Aset tetap peralatan dan mesin

sebesar Rp20.969.413.900,00. (2) Koreksi akumulasi penyusutan Aset tetap gedung dan

bangunan sebesar Rp7.935.878.641,00. (3) Koreksi akumulasi penyusutan Aset tetap Jalan, Irigasi dan

Jaringan sebesar Rp1.718.288.814,50. (Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tercantum pada Lampiran 19)


126

d) Aset Lainnya Rp8.612.626.565,40 Rp134.803.708.015,00Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp8.010.651.592,40 1) Tagihan Tuntutan Ganti

Kerugian Daerah Rp354.973.396,00 Rp419.465.396,00

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan tagihan yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya yang nilainya akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel. 57 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Per 31 Desember 2017 No SKPD Saldo per 31

Des 2016 (Rp) Penambahan

(Rp) Pengurangan

(Rp) Saldo per 31

Des 2017 (Rp) 1. Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika 4.374.100,00 - 892.000,00 3.482.100,00 2. Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik 75.352.500,00 - - 75.352.500,00 3. Dinas Pertanian 12.000.000,00 - - 12.000.000,00 4. Sekretariat DPRD 188.800.261,00 - 600.000,00 188.200.261,00 5. Dinas Pemuda dan Olahraga 22.724.905,00 - - 22.724.905,00 6. RSUD 115.814.130,00 - 63.000.000,00 52.814.130,00

7. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 399.500,00 - - 399.500,00 Jumlah 419.465.396,00 0,00 64.492.000,00 354.973.396,00

(Rincian Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tercantum pada Lampiran 20)

2) Penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

(Rp109.448.479,60) (Rp84.487.754,00)

Tabel. 58 Penyisihan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Per 31 Desember 2017

Jenis Piutang Saldo SKTJM Kriteria Kualitas Piutang

Lancar (≤ 3 th)



Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

354.973.396,00 2011 s.d.

2014 - 266.138.796,00 12.000.000,00 76.834.600,00

% Penyisihan Piutang

0,5% 10% 50% 100% Penyisihan Piutang (109.448.479,60) - (26.613.879,60) (6.000.000,00) (76.834.600,00)


127

3) Tuntutan Ganti KerugianDaerah Netto

Rp245.524.916,40 Rp334.977.642,00 Tuntutan Ganti Kerugian Netto menggambarkan nilai realisasi bersih yang dapat direalisasikan atas Tuntutan Ganti Kerugian karena memiliki kemungkinan tidak tertagih. Tuntutan Ganti Kerugian Netto merupakan selisih antara saldo Tuntutan Ganti Kerugian dikurangi penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian. Berikut rincian Tuntutan Ganti Kerugian Netto tahun 2017:

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Rp 354.973.396,00 Penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Rp (109.448.479,60)

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Netto Rp 245.524.916,40

4) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Rp158.000.000,00 Rp0,00 Penambahan Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada tahuun 2017 berasal dari Reklasifikasi Aset Tetap Tanah sebesar Rp158.000.000,00 terdapat pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berupa sewa tanah SPBU Panti.

5) Aset Tak Berwujud Rp1.146.664.500,00 Rp853.340.500,00

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 59 Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2017 dan 2016 (dalam rupiah)

No. SKPD Tahun 2017 Tahun 2016 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 149.000.000,00 149.000.000,00 2. RSUD 631.624.000,00 433.724.000,00 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 148.060.000,00 148.060.000,00 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TSP 95.424.000,00 - 5. Badan Keuangan Daerah 122.556.500,00 122.556.500,00

Jumlah 1.146.664.500,00 853.340.500,00 Penambahan Aset Tetap Tak berwujud pada tahun 2017 berasal dari Kapitalisasi dan Reklasifikasi Aset Tak Berwujud dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp293.324.000,00 dengan rincian sebagai berikut: a) Kapitalisasi sebesar Rp39.875.000,00 terdapat pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupa upgrade Sistim Pengelolaan Perizinan.


128

b) Reklasifikasi Aset Tak Berwujud dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp253.449.000,00 terdapat pada:

1) Dinas Kesehatan sebesar Rp197.900.000,00 berupa pengadaan software sistem integrasi asuransi BPJS dan registrasi online dan pengadaan mesin antrean pada Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping.

2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp55.549.000,00 berupa pengadaan Sistem Informasi Manajemen Perizinan.

Tidak terdapat pengurangan atas Aset Tak Berwujud selama tahun 2017. (Rekapitulasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud tercantum pada Lampiran 21)

6) Aset Lain-lain Rp7.062.437.149,00 Rp133.615.389.873,00 Aset Lain-lain merupakan aset yang tidak bisa dikelompokkan sebagai aset tetap karena tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap. Aset Lain-lain yang dimaksud disini adalah aset rusak berat, aset dalam penelusuran dan aset yang akan diserahkan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 60 Aset Lain-lain Per 31 Desember 2017 dan 2016 (dalam rupiah)

No. SKPD Tahun 2017 Tahun 2016 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.016.021.916,00 86.711.563.560,00

2. Rumah Sakit Umum Daerah 1.269.201.639,00 1.269.201.639,00 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 7.562.500,00 7.562.500,00 4. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 92.646.595,00 92.646.595,00 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar 7.128.000,00 0,00 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 127.304.500,00 134.432.500,00 7. Dinas Pangan 59.552.950,00 59.552.950,00 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 151.072.762,00 151.072.762,00 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat 81.809.850,00 81.809.850,00

10. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 42.155.400,00 61.955.400,00 11. Dinas Perhubungan 114.055.200,00 272.740.332,00 12. Dinas Komunikasi dan Informatika 215.235.132,00 0,00 13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 30.255.000,00 33.655.000,00 14. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata 172.332.415,00 172.332.415,00 15. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 69.169.540,00 69.169.540,00 16. Dinas Pertanian 18.983.334,00 11.864.779.584,00 17. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan TK 32.779.500,00 29.379.500,00 18. Sekretariat Daerah 540.686.365,00 597.236.365,00


129

No. SKPD Tahun 2017 Tahun 2016 19. Sekretariat DPRD 199.737.718,00 395.287.718,00

20. Kecamatan Simpang Alahan Mati 2.537.800,00 2.537.800,00 21. Kecamatan Bonjol 31.974.417,00 31.974.417,00 22. Kecamatan Lubuk Sikaping 8.950.000,00 8.950.000,00 23. Kecamatan Panti 36.709.250,00 36.709.250,00 24. Kecamatan Rao 61.016.300,00 61.016.300,00 25. Kecamatan Mapat Tunggul Selatan 12.408.000,00 12.408.000,00 26. Kecamatan Rao Utara 25.563.800,00 25.563.800,00 27. Kecamatan Padang Gelugur 750.000,00 750.000,00 28. Inspektorat Daerah 18.608.000,00 18.608.000,00 29. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 153.378.271,00 153.378.271,00 30. PPKD 462.850.995,00 31.259.115.825,00

Jumlah 7.062.437.149,00 133.615.389.873,00

Tabel. 61 Rincian Mutasi Aset Lain-lain Tahun 2017 (dalam rupiah)

NO NAMA SKPD 2016 Mutasi 2017 Tambah Kurang 1 Aset Rusak Berat 7.063.143.459,00 451.443.790,00 759.128.000,00 6.755.459.249,00 2 Aset yang akan

diserahkan ke masyarakat 12.763.047.495,00 - 12.763.047.495,00 - 3 Aset yang akan

diserahkan ke Propinsi 113.482.221.019,00 5.420.545.310,00 118.902.766.329,00 - 4 Aset dalam penelusuran 306.977.900,00 215.235.132,00 215.235.132,00 306.977.900,00 JUMLAH 133.615.389.873,00 6.087.224.232,00 132.640.176.956,00 7.062.437.149,00

Penambahan pada Aset Lain-lain berupa reklasifikasi dari aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebesar Rp5.609.361.100,00 dengan rincian sebagai berikut : a) Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya

Aset Rusak Berat sebesar Rp188.815.790,00 pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berupa Kendaraan Dinas ex Sekretariat DPRD dengan nomor polisi BA 7612 DE sebesar Rp10.415.790,00, BA 2700 DH sebesar Rp100.800.000,00 dan BA 1927 DY sebesar Rp77.600.000,00.

b) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya - Aset Lain-Lain (aset yang diserahkan ke Pemerintah Propvinsi) terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp5.420.545.310,00 (Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp437.058.888,00) yang terdiri dari : (1) Reklasifikasi Aset Tetap Tanah ke Aset Lainnya - Aset Lain-

Lain sebesar Rp2.761.024.210,00 yang terdiri dari:


130

(a) Tanah SMA 3 Sumatera Barat (ex. SNBI) sebesar Rp2.297.984.210,00

(b) Tanah SMKN 1 Dua Koto sebesar Rp398.340.000,00 (c) Tanah SD LB sebesar Rp64.700.000,00 terdiri dari

SDLB Lubuk Sikaping sebesar Rp54.700.000,00 dan SDLB Panti sebesar Rp10.000.000,00.

(2) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya - Aset Lain-lain sebesar Rp75.746.800,00 (Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp61.773.200,00) yang terdiri dari: (a) SDLB Lubuk Sikaping sebesar Rp4.000.000,00

(Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp1.000.000,00)

(b) SDLB Panti sebesar Rp27.140.000,00 (Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp21.742.250,00)

(c) SMA 3 Sumatera Barat sebesar Rp44.606.800,00 (Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp39.030.950,00)

(3) Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lainnya - Aset Lain-lain sebesar Rp2.582.614.300,00 (Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp375.285.688,00) yang terdiri dari: (a) SDLB Lubuk Sikaping sebesar Rp47.740.000,00

(Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp1.909.600,00)

(b) SDLB Panti sebesar Rp1.000.837.000,00 (Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp138.145.120,00)

(c) SMKN 1 Dua Koto sebesar Rp170.250.000,00 (Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp17.025.000,00)

(d) SMA 3 Sumatera Barat sebesar Rp1.363.787.300,00. (Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp218.205.968,00).

(4) Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Lainnya sebesar Rp1.160.000,00 terdiri dari Aset Tetap Lainnya pada SDLB Lubuk Sikaping sebesar Rp360.000,00 dan SMA 3 Sumatera Barat sebesar Rp800.000,00.

Pengurangan Aset Lain-lain sebesar Rp132.162.313.824,00 berasal dari reklasifikasi, penghapusan, hibah dan koreksi kurang lainnya dengan rincian sebagai berikut:


131

a) Reklasifikasi dari Aset Lain-lain ke Aset Tetap sebesar Rp26.911.878.999,00 (Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp4.540.110.163,00) terdapat pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berupa aset tetap ex. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang tidak diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari: (1) Reklasifikasi dari Aset Lain-lain ke Aset Tetap Peralatan

dan Mesin sebesar Rp2.720.473.200,00 (Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp2.658.560.084,00)

(2) Reklasifikasi dari Aset Lain-lain ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp23.099.214.542,00 (Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp1.881.550.079,00)

(3) Reklasifikasi Aset Lain-Lain ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.092.191.257,00.

b) Penghapusan Aset Lain-Lain Rusak Berat sebesar Rp268.800.000,00 berdasarkan keputusan Bupati Pasaman nomor 188.45/1171/Bup-pas/2017 tentang Penghapusan Barang-barang Inventaris Berupa Dua Unit Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Pasaman yang Kondisinya Sudah Dalam Keadaan Rusak Berat dan Tidak Efisien Lagi Dipergunakan Untuk Kepentingan Pemerintahan Tahun 2017 tanggal 6 Desember 2017 terdapat pada: (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

sebesar Rp19.800.000,00 berupa kendaraan dinas roda empat dengan nomor polisi BA 2723 D.

(2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp249.000.000,00 berupa kendaraan dinas roda empat dengan nomor polisi BA 9010 DK.

c) Hibah sebesar Rp97.576.131.415,00 terdapat pada: (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar

Rp81.756.212.544,00 (Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp8.290.906.606,50) merupakan Penyerahan P2D ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Adendum Berita Acara Serah Terima Personel, Sarana dan Prasarana dan Dokumen Urusan Pemerintahan Konkuren dari Pemerintah Kabupaten Pasaman kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat nomor 021/1333/Aset-Bakeuda/2017 dan 030/18/BAST/III/ BAP2BMD-2017 tanggal 29 Desember 2017.

(2) Dinas Pertanian sebesar Rp11.845.796.250,00 merupakan hibah tanah kas Desa Muara Kiawai kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kas Desa beserta sertifikatnya Nomor AP 398655


132

dari Pemerintah Kabupaten Pasaman kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 3 April 2017.

(3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp3.974.122.621,00 terdiri dari

(a) Hibah kendaraan dinas roda empat kepada SMKN 1 Bonjol (BA 2733 DE dan BA 2702 DH) dan SMKN 1 Padang Gelugur (BA 1793 DV) berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman nomor 188.45/360/BUP-PAS/2017 tentang Penghapusan Barang-barang Inventaris Berupa Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Pasaman yang Kondisinya Sudah Dalam Keadaan Rusak Berat dan Tidak Efisien Lagi Dipergunakan Untuk Kepentingan Pemerintahan Tahun 2017 tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp227.700.000,00.

(b) Penyerahan P2D ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Adendum Berita Acara Serah Terima Personel, Sarana dan Prasarana dan Dokumen Urusan Pemerintahan Konkuren dari Pemerintah Kabupaten Pasaman kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat nomor 021/1333/Aset-Bakeuda/2017 dan 030/18/BAST/III/BAP2BMD-2017 tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp3.746.422.621,00 (Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp2.123.477.074,00) yang terdiri dari: (1) Ex. Dinas Kehutanan sebesar

Rp2.170.146.909,00 (Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp996.306.401,00) dan

(2) Ex. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp1.576.275.712,00 (Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp1.127.170.673,00)

d) Koreksi kurang lainnya sebesar Rp7.405.503.410,00 terdapat pada: (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar

Rp7.359.874.410,00 (Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp8.225.845.904,50) terdiri dari:

(a) Koreksi kurang aset yang diserahkan ke sekolah swasta sebesar Rp917.251.245,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/635/BUP-PAS/2014 tanggal 2 Juli 2014 tentang Penunjukan Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Se-Kabupaten Pasaman Tahun


133

Anggaran 2014. (b) Koreksi kurang nilai aset yang diserahkan ke

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp6.442.623.165,00 (Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp8.225.845.904,50).

(2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp45.629.000,00 (Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp4.354.263,00) merupakan koreksi kurang nilai aset yang diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari: (a) Ex.DESDM sebesar Rp12.544.000,00 (Akumulasi

Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp233.568.521,00 di kredit).

(b) Ex. Dinas Kehutanan sebesar Rp33.085.000,00 (Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp229.214.258,00)

(Rincian Aset Lainnya-Aset Lain-Lain tercantum pada Lampiran 22) e. Kewajiban Jangka Pendek Rp23.621.034.566,00 Rp8.239.896.426,00

Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Utang PFK Rp 8.747.281,00 Rp 32.859.077,00 Pendapatan Diterima Dimuka Rp 99.844.956,00 Rp 79.164.363,00 Utang Belanja Rp 5.729.526.362,00 Rp 993.504.055,00 Utang Jangka Pendek Lainnya Rp 17.782.915.967,00 Rp 7.134.368.931,00 Rp 23.621.034.566,00 Rp 8.239.896.426,00

Jika dibandingkan dengan jumlah kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2016 sebesar Rp8.239.896.426,00 maka kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp15.381.138.140,00 atau 186,67%. Berikut rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017:

1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga Rp8.747.281,00 Rp32.859.077,00 Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2017 sebesar Rp8.747.281,00 berupa Utang Pajak yang belum disetor per 31 Desember 2017 atas pemungutan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD sebesar Rp8.604.724,00 dan atas pemungutan yang dilakukan PPKD sebesar Rp142.557,00 dengan rincian:


134

Tabel. 62 Rincian Utang Pajak Per 31 Desember 2017

No SKPD PPh 21 PPh 22 PPh 23 PPN PPh Psl 4 ayat 2 Jumlah

1. Dinas Kesehatan - - - 5.000,00 - 5.000,00 2. Satuan Polisi Pamong

Praja dan Pemadam Kebakaran

- 1.610.550,00 1.012.400,00 572.102,00 - 3.195.052,00

3. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- 295.364,00 10.800,00 1.883.091,00 - 2.189.255,00

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat 180.000,00 229.772,00 232.000,00 1.531.818,00 400.000,00 2.573.590,00

5. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

0,00 9,00 20.000,00 90,00 - 20.099,00

6. Kecamatan Tigo Nagari - 34.091,00 30.000,00 458.955,00 - 523.046,00 7. Kecamatan Bonjol - - - 98.682,00 - 98.682,00 8. PPKD 142.557,00 - - - - 142.557,00

Jumlah 322.557,00 2.169.786,00 1.305.200,00 4.549.738,00 400.000,00 8.747.281,00

2) Pendapatan Diterima Dimuka Rp99.844.956,00 Rp79.164.363,00 Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman terdapat Pendapatan Diterima Dimuka yang berasal dari pendapatan sewa tanah dan pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi. Pendapatan diterima dimuka yang berasal dari pendapatan sewa tanah merupakan pendapatan atas sewa tanah SPBU Panti. Berdasarkan surat perjanjian sewa No.181/06/BUP-PAS/2016 dinyatakan bahwa tanah SPBU Panti disewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung 1 Juli 2016 sampai dengan 1 Juli 2021 sebesar Rp130.702.500,00 yang disetor dua kali yaitu tanggal 7 September 2016 sebesar Rp54.950.000,00 dan tanggal 22 Maret 2017 sebesar Rp75.752.500,00. Pada 31 Desember 2017 diakui pendapatan diterima dimuka sebesar Rp91.491.750,00. Pendapatan diterima dimuka yang berasal dari pendapatan bagi hasil pajak merupakan kelebihan pembayaran transfer atas pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp8.353.206,00 berdasarkan Keputusan Kepala DPKD Provinsi Sumatera Barat No. 971.1/07/Pjk-B.Keuda/2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang Penetapan Alokasi Definitif, Kekurangan dan Kelebihan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017.


135

3) Utang Belanja Rp5.729.526.362,00 Rp993.504.055,00 Utang Belanja per 31 Desember 2017 timbul karena adanya penagihan terkait dengan penyerahan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah. Utang Belanja pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 terdapat pada: a) Dinas Pendidikan sebesar Rp157.275.000,00 terdiri dari:

(1) Utang honorarium pegawai honor/tidak tetap untuk bulan Desember 2016 sebesar Rp7.225.000,00. Utang belanja ini telah diakui pada tahun 2016 namun pembayarannya belum direalisasikan pada tahun 2017.

(2) Utang honorarium pejabat pengelola keuangan untuk bulan Desember 2017 sebesar Rp10.400.000,00.

(3) Utang tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas untuk bulan Oktober sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp139.650.000,00.

b) Dinas Kesehatan sebesar Rp29.000.000,00 merupakan utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas untuk Puskesmas Pintu Padang bulan November, Desember 2017 dan Puskesmas Silayang bulan Oktober, November, Desember 2017.

c) BLUD RSUD sebesar Rp5.150.406.760,00 terdiri dari: (1) Utang belanja bahan obat-obatan yang belum dibayarkan sampai

dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.977.116.176,00. (2) Utang belanja pengembalian jasa medis bulan Oktober,

November dan Desember 2017 yang belum direalisasikan sebesar Rp3.173.290.584,00

d) Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp118.425.000,00 terdiri dari: (1) Utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan

objektif lainnya bulan November dan Desember 2017 sebesar Rp39.925.000,00

(2) Utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bulan Oktober, November, Desember 2017 sebesar Rp78.500.000,00.

d) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp38.140.000,00 terdiri dari: (1) Utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan

objektif lainnya bulan Desember 2017 sebesar Rp13.140.000,00 (2) Utang belanja promosi sebesar Rp25.000.000,00 atas pengadaan

buku promosi kepariwisataan e) Dinas Pertanian sebesar Rp18.084.850,00 berupa utang belanja barang

yang diserahkan ke masyarakat atas pekerjaan pengembangan Jalan Usaha Tani di Nagari Air Manggis Kecamatan Lubuk Sikaping sebesar Rp8.094.850,00 dan pekerjaan pengembangan Jalan Usaha


136

Tani di Jorong Murni Kecamatan Panti sebesar Rp9.990.000,00. Utang ini merupakan utang atas pekerjaan tahun 2016, namun kekurangan pembayaran atas pekerjaan ini belum diakui sebagai utang pada tahun 2016.

f) Kecamatan Padang Gelugur sebesar Rp5.807.500,00 berupa utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bulan Desember 2017.

g) Inspektorat Daerah sebesar Rp73.920.000,00 terdiri dari: (1) Utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan

profesi bulan November dan Desember 2017 sebesar Rp63.300.000,00

(2) Utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bulan November dan Desember 2017 sebesar Rp10.620.000,00

h) Badan Keuangan Daerah sebesar Rp138.467.252,00 berupa utang belanja insentif pemungutan pajak daerah sebesar Rp126.665.768,00 dan utang belanja insentif pemungutan retribusi daerah sebesar Rp11.801.484,00. Utang ini merupakan belanja insentif pemungutan pajak daerah dan belanja insentif pemungutan retribusi daerah atas realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah tahun 2017.

4) Utang Jangka Pendek Lainnya Rp17.782.915.967,00 Rp7.134.368.931,00

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2017 timbul karena adanya penyerahan barang dan jasa dari pihak ketiga tetapi belum diselesaikan pembayarannya sampai dengan akhir tahun anggaran oleh pemerintah daerah. Utang Jangka Pendek Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 terdapat pada: a) Badan Keuangan Daerah sebesar Rp398.984,00 merupakan

kekurangan pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dari bulan Juli sampai dengan Desember 2016 pada PT.Taspen (Persero) sebesar Rp398.984,00. Kekurangan setor ini diakui berdasarkan Berita Acara Perhitungan Selisih Lebih Kurang Iuran JKK-JKM antara PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Bukittinggi dengan Pemda Kabupaten Pasaman tanggal 11 Januari 2017. Utang ini telah diakui pada tahun 2016 namun pembayarannya belum direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2017.

b) Dinas Perikanan sebesar Rp148.000.000,00 merupakan utang pengadaan paket pengukuran dan pemeriksaan kesehatan ikan/mutu benih sebesar Rp119.500.000,00 dan utang kegiatan rehabilitasi kolam/bak karantina BBI Lundar sebesar Rp28.500.000,00.

c) Dinas Kesehatan sebesar Rp16.750.030.766,00 merupakan utang atas pekerjaan:


137

(1) Pengadaan alat kesehatan untuk Rumah Sakit Pratama sebesar Rp15.299.863.327,00

(2) Pembangunan ruang baru puskesmas Simpati sebesar Rp629.827.305,00

(3) Pembangunan ruang baru puskesmas Cubadak sebesar Rp820.340.134,00,00

e) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp794.673.101,00 merupakan utang atas pekerjaan: (1) Pemeliharaan rutin jalan ruas dalam kota Lubuk Sikaping

(Pengecatan) sebesar Rp4.003.750,00. Utang ini telah diakui pada tahun 2016 namun pembayarannya belum direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2017.

(2) Pemeliharaan rutin jalan Sitombol – Kampung Sumur sebesar Rp1.721.750,00. Utang ini telah diakui pada tahun 2016 namun pembayarannya belum direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2017.

(3) Perbaikan alur sungai Batang Andilan sebesar Rp6.238.000,00. Utang ini telah diakui pada tahun 2016 namun pembayarannya belum direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2017.

(4) Peningkatan jalan ruas Kampung Kadok – Lubuk Karak Kecamatan Simpati sebesar Rp21.972.150,00.

(5) Rehabilitasi daerah irigasi Batu Ranai Kecamatan Duo Koto sebesar Rp171.989.250,00

(6) Pemeliharaan berkala jalan ruas Rao – Lansat Kadap sebesar Rp85.982.050,00.

(7) Peningkatan jalan Maske – Koto Baru Kecamatan Duo Koto sebesar Rp21.839.493,00

(8) Peningkatan jalan Mudiak Air – Lundar Kecamatan Panti sebesar Rp96.864.027,00

(9) Pemeliharaan jalan ruas jalan Rao – Gunung Manahan sebesar Rp384.062.631,00

f) Dinas Pendidikan sebesar Rp82.416.866,00 merupakan utang atas pekerjaan pembangunan gedung kantor SDN 10 Lanai Sinuangon Kecamatan Duo Koto. Utang ini merupakan utang atas pekerjaan tahun 2016, namun kekurangan pembayaran atas pekerjaan ini belum diakui sebagai utang pada tahun 2016.

g) BLUD-RSUD sebesar Rp7.396.250,00 merupakan utang atas dana yang bersumber dari SPM-LS bendahara pengeluaran yang belum diserahkan kepada pihak yang berhak sampai dengan 31 Desember 2017.


138

f. Ekuitas Rp1.797.166.497.929,37 Rp1.804.256.947.566,69 Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas diperoleh dari ekuitas awal ditambah (dikurang) surplus/defisit LO dan perubahan lainnya. Berikut rincian ekuitas per 31 Desember 2017:

Ekuitas awal Rp 1.804.256.947.566,89 Surplus/defisit LO Rp (7.162.968.793,52) Koreksi ekuitas lainnya Rp 72.519.156,00 Ekuitas akhir Rp 1.797.166.497.929,37

4. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. a. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Jumlah Pendapatan-LO tahun 2017 adalah Rp966.649.941.881,22. Jumlah ini menggambarkan pendapatan yang benar-benar menjadi hak Pemerintah Daerah pada Tahun 2017. Jumlah Pendapatan-LO berbeda dengan jumlah Pendapatan-LRA karena pada tahun berjalan terdapat pendapatan yang telah menjadi hak Pemerintah Kabupaten Pasaman namun kas belum diterima sampai akhir tahun anggaran 2017 dan adanya pendapatan hibah berupa barang dari pemerintah pusat. Berikut rincian pendapatan LO Tahun Anggaran 2017:

1) Pendapatan Asli Daerah – LO Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2017 berjumlah Rp146.611.391.801,32 yang terdiri dari: a) Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah–LO Tahun 2017 berjumlah Rp9.175.392.679,37 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 63 Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2017

No Uraian Saldo 2017 (Rp) Saldo 2016 (Rp) 1. Pajak Hotel – LO 110.493.795,00 120.618.874,00 2. Pajak Restoran – LO 1.177.999.079,37 1.192.760.111,00 3. Pajak Hiburan – LO 0,00 885.000,00 4. Pajak Reklame – LO 125.896.001,00 128.607.813,00


139

No Uraian Saldo 2017 (Rp) Saldo 2016 (Rp) 5. Pajak Penerangan Jalan – LO 4.780.318.989,00 3.356.693.432,00 6. Pajak Air Tanah-LO 39.841.925,00 44.921.775,00 7. Pajak Mineral Bukan Logam

dan Batuan – LO 1.448.848.673,00 2.874.922.575,65 8. Pajak Bumi dan Bangunan

Pedesaan dan Perkotaan –LO

1.302.275.017,00 1.279.949.131,00

9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan –LO 189.719.200,00 192.228.900,00

Jumlah 9.175.392.679,37 9.191.587.611,65

Pendapatan Pajak Daerah–LO Tahun 2017 jika dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah–LRA Tahun 2017 sebesar Rp8.925.097.795,08, maka terdapat selisih lebih Pendapatan Pajak Daerah–LO sebesar Rp250.294.884,29. Selisih ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pendapatan Pajak-LRA tahun 2017 Rp 8.925.097.795,08 Piutang pajak tahun-tahun sebelumnya yang disetor tahun 2017

Rp (43.683.988,00)

Piutang pajak tahun 2017 Rp 293.978.872,29 Pendapatan Pajak-LO tahun 2016 Rp 9.175.392.679,37

b) Pendapatan Retribusi Daerah – LO Pendapatan Retribusi Daerah–LO Tahun 2017 berjumlah Rp5.685.894.789,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 64 Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2017

No Uraian Saldo 2017 (Rp) Saldo 2016 (Rp) 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan –

LO 3.955.413.500,00 3.182.793.000,00

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO

197.739.000,00 167.769.000,00

3. Retribusi Pengujian Kendraan Bermotor – LO

146.379.700,00 150.010.400,00

4. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran – LO

700.000,00 0,00

5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- LO

925.788.000,00 795.340.450,00

6. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan – LO

223.455.000,00 286.457.000,00

7. Retribusi Terminal – LO 120.738.000,00 301.761.000,00 8. Retribusi Tempat Khusus Parkir –

LO 27.210.000,00 23.200.000,00


140

No Uraian Saldo 2017 (Rp) Saldo 2016 (Rp) 9. Retribusi Tempat Penginapan/

Pesanggrahan/ Villa – LO 3.450.500,00 4.715.100,00

10. Retribusi Rumah Potong Hewan – LO

17.362.500,00 17.500.000,00

11. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga – LO

16.500.000,00 14.614.000,00

12. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO

17.672.517,50 43.740.100,00

13. Retribusi Izin Gangguan - LO 33.216.072,00 26.070.719,00 14 Retribusi Izin Trayek – LO 270.000,00 742.500,00

Jumlah 5.685.894.789,50 5.014.713.269,00

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2017 jika dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Tahun 2017 sebesar Rp5.719.195.789,50, maka terdapat selisih kurang sebesar Rp33.301.000,00. Selisih ini dapat dijelaskan dengan rincian berikut:

Pendapatan Retribusi Daerah-LRA tahun 2017 Rp 5.719.195.789,50 Piutang retribusi tahun 2016 Rp (16.987.500,00) Piutang Retribusi tahun 2017 Rp 33.298.500,00 Pendapatan Diterima Dimuka sewa SPBU periode 1 Juli 2016 – 1 Juli 2021

Rp (49.612.000,00)

Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2017 Rp 5.685.894.789,50

c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2017 sebesar Rp9.400.710.511,00 jika dibandingkan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA Tahun 2017 sebesar Rp9.386.932.699,00, maka terdapat selisih lebih sebesar Rp31.777.812,00. Selisih ini dapat dijelaskan dengan rincian berikut:

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA tahun 2017

Rp 9.386.932.699,00

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2017

Rp 13.777.812,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO tahun 2017

Rp 9.400.710.511,00

d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO Tahun 2017 berjumlah Rp122.349.393.821,35 dengan rincian sebagai berikut:


141

Tabel. 65 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO Tahun 2017

No Uraian Saldo 2017 (Rp) Saldo 2016 (Rp) 1. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak

Dipisahkan – LO 24.250.000,00 52.850.000,00

2. Penerimaan Jasa Giro – LO 1.635.761.386,00 1.494.662.365,00 3. Pendapatan Bunga – LO 10.607.256.815,00 18.332.825.041,00 4. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LO 0,00 90.953.800,00 5. Pendapatan Denda atas Keterlambatan

Pelaksaaan Pekerjaan – LO 93.324.113,00 936.885.214,00

6. Pendapatan Denda Pajak-LO 25.991.144,00 6.659.372,00 7. Pendapatan Denda Retribusi-LO 159.294,00 0,00 8. Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan-

LO 2.685.370.936,00 93.403.000,00

9. Pendapatan dari Pengembalian – LO 24.989.340,00 270.231.266,00 10. Pendapatan BLUD - LO 49.311.506.575,15 31.560.006.431,00 11. Lain – Lain PAD Yang Sah Lainnya – LO 2.092.734.098,20 4.298.027.090,54 12. Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir – LO 10.500.000,00 13.500.000,00 13. Pendapatan Dana Kapitasi – LO 13.412.233.825,00 13.137.958.000,00 14. Pendapatan Dana BOS - LO 42.425.316.295,00 0,00

Jumlah 122.349.393.821,35 70.287.961.579,54

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah–LO Tahun 2017 jika dibandingkan dengan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah–LRA Tahun 2017 sebesar Rp118.717.007.052,35 maka terdapat selisih lebih Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah–LO sebesar Rp3.632.386.769,00. Selisih ini dapat dijelaskan dengan rincian berikut:

Lain-Lain PAD Yang Sah-LRA tahun 2017 Rp 118.717.007.052,35 Piutang BLUD Rp 3.790.247.831,00 Penerimaan setoran TGR tahun 2017 Rp (64.492.000,00) Sisa kas dana BOS tahun 2016 yang diakui sebagai pendapatan-LRA tahun 2017

Rp (93.369.062,00)

Lain-Lain PAD Yang Sah -LO tahun 2017 Rp 122.349.393.821,35

2) Pendapatan Transfer – LO Pendapatan Transfer–LO Tahun 2017 berjumlah Rp813.532.313.860,00 yang terdiri dari:

a) Transfer Pemerintah Pusat - LO Transfer Pemerintah Pusat–LO Tahun 2017 berjumlah Rp767.064.865.457,00. Jumlah ini sama dengan realisasi Transfer Pemerintah Pusat–LRA. Berikut rincian Transfer Pemerintah Pusat–LO Tahun 2016 :


142

Tabel. 66 Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2017

No Uraian Saldo 2017 (Rp) Saldo 2016 (Rp) 1 Bagi Hasil Pajak – LO 10.429.827.075,00 13.115.116.813,00 2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber

Daya Alam – LO 1.897.133.426,00 1.478.461.167,00

3 Dana Alokasi Umum (DAU) – LO 596.083.486.000,00 606.741.992.000,00 4 Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO 158.076.867.690,00 149.425.407.000,00 5 Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau-

LO 577.551.266,00 543.722.608,00

Jumlah 767.064.865.457,00 771.304.699.588,00

b) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO Transfer Pemerintah Pusat Lainnya–LO Tahun 2017 berjumlah Rp7.500.000.000,00 jika dibandingkan dengan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya–LRA sebesar Rp43.450.811.000,00, maka terdapat selisih kurang sebesar Rp35.950.811.000,00. Selisih ini merupakan realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya–LRA berupa Alokasi Dana Desa yang tidak diakui sebagai pendapatan-LO sesuai Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual.

c) Transfer Pemerintah Provinsi – LO Transfer Pemerintah Provinsi–LO Tahun 2017 berjumlah Rp38.967.448.403,00 berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak–LO sebesar Rp38.217.448.403,00 dan Bantuan Keuangan–LO sebesar Rp750.000.000,00. Pendapatan Bagi Hasil Pajak–LO jika dibandingkan dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA sebesar Rp38.449.067.746,00, maka terdapat selisih kurang Pendapatan Bagi Hasil Pajak–LO sebesar Rp231.619.343,00. Selisih ini dapat dijelaskan dengan rincian berikut:

Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA tahun 2017

Rp 38.449.067.746,00

Piutang Bagi Hasil Pajak tahun 2016 Rp (2.289.262.383,00) Lebih salur Bagi Hasil Pajak tahun 2016 Rp 18.884.932,00 Piutang Bagi Hasil Pajak tahun 2017 Rp 2.047.111.314,00 Lebih salur Bagi Hasil Pajak tahun 2017 Rp (8.353.206,00) Pendapatan Bagi Hasil Pajak–LO Rp 38.217.448.403,00


143

Bantuan Keuangan-LO tahun 2017 sebesar Rp750.000.000,00 sama dengan realisasi Bantuan Keuangan-LRA tahun 2017.

3) Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

Lain–Lain Pendapatan Daerah Yang Sah–LO Tahun 2017 berjumlah Rp6.506.236.220,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 67 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Tahun 2017

No Uraian Saldo 2017 (Rp) Saldo 2016 (Rp) 1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah – LO 6.223.834.220,00 12.505.610.609,00 2 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah

Lainnya – LO 282.402.000,00 55.095.450.000,00

Jumlah 6.506.236.220,00 67.601.060.609,00

Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO selain berasal dari pendapatan hibah untuk kegiatan Water Resources and Irrigation Sector Management Project (WISMP) sebesar Rp1.630.834.220,00 dan pendapatan hibah untuk program air bersih sebesar Rp4.593.000.000,00 yang terealisasi sebagai pendapatan-LRA pada tahun 2017, juga berasal dari pendapatan hibah berupa aset tetap dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebesar Rp282.402.000,00 yang terdiri dari:

a) Hibah Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang No. 030/114/BAST/BAP2BMD/VIII-2017 tanggal 25 Agustus 2017 senilai Rp240.000.000,00

b) Hibah Mesin Pompa Air dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan Berita Acara Serah Terima No.3.1.A/11-12/P/BNPB/2013 tanggal 11 Desember 2013 senilai Rp9.602.000,00

c) Hibah Kendaraan Dinas dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No.030-437-2015 tanggal 12 Juni 2015 senilai Rp32.800.000,00

b. Beban

Beban merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Jumlah Beban tahun 2017 adalah Rp884.607.138.337,96. Jumlah ini menggambarkan beban yang benar-benar menjadi kewajiban di tahun 2017. Jumlah beban berbeda dengan jumlah realisasi belanja tahun 2017 karena terdapat beban tahun 2017 yang belum diakui sebagai belanja namun telah menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah. Berikut rincian Beban Tahun Anggaran 2017 :


144

1) Beban Pegawai Tabel. 68 Beban Pegawai Tahun 2017

No Uraian Saldo 2017 (Rp) Saldo 2016 (Rp) 1 Beban gaji dan Tunjangan 287.765.204.079,00 323.926.182.697,00 2 Beban Tambahan Penghasilan PNS 49.172.418.648,00 36.775.535.059,00 3 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan

Anggota DPRD serta KDH/WKDH 4.626.800.000,00 3.025.800.000,00

4 Beban Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

341.911.418,00 176.376.946,00

5 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

68.811.346,00 72.466.732,00

6 Beban Uang Lembur 497.038.000,00 1.415.083.500,00 7 Beban Jasa Kesejahteraan 75.396.017.900,00 88.727.955.590,00

Jumlah 417.868.201.391,00 454.119.400.524,00

Beban Pegawai tahun 2017 jika dibandingkan dengan Belanja Pegawai Tahun 2017 sebesar Rp417.520.503.139,00, maka terdapat selisih lebih sebesar Rp347.698.252,00. Selisih ini dapat dijelaskan dengan rincian berikut:

Belanja pegawai tahun 2017 Rp 417.520.503.139,00 Utang belanja tahun 2016 Utang belanja tahun 2017 Beban pegawai BLUD

Rp Rp Rp

(6.000.000,00) 518.409.752,00

(164.711.500,00) Beban pegawai tahun 2017 Rp 417.868.201.391,00

Utang Belanja tahun 2017 berupa utang belanja insentif pemungutan retribusi daerah sebesar Rp11.801.484,00, belanja insentif pemungutan pajak daerah sebesar Rp126.665.768,00 dan belanja tambahan penghasilan PNS sebesar Rp379.942.500,00 Beban Pegawai BLUD sebesar Rp164.711.500,00 merupakan beban pegawai pada BLUD RSUD yang terdiri dari:

Beban Honorarium Bulanan Rp 145.524.000,00 Beban Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber Rp 19.187.500,00 Beban pegawai BLUD Rp 164.711.500,00

Dari rincian beban pegawai BLUD terlihat bahwa realisasi belanja adalah beban barang dan jasa sehingga direklasifikasi ke beban barang dan jasa sesuai dengan rincian objek masing-masing beban.


145

2) Beban Persediaan Tabel. 69 Beban Persediaan Tahun 2017

No Uraian Saldo 2017 (Rp) Saldo 2016 (Rp) 1 Beban Persediaan Alat Tulis Kantor 9.754.028.350,00 11.196.692.326,00 2 Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik

(Lampu Pijar, Battery Kering) 614.522.624,00 589.277.998,00

3 Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

70.661.400,00 16.608.000,00

4 Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

1.133.259.580,00 1.266.079.862,00

5 Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas 7.180.654.707,00 6.610.527.186,00 6 Beban Persediaan Pengisian Tabung

Pemadam Kebakaran 1.200.000,00 3.750.000,00

7 Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas 1.079.719.950,00 220.238.000,00 8 Beban perlengkapan alat kesehatan 495.755.970,00 0,00 9 Beban persediaan alat Rumah Tangga 8.842.000,00 0,00 10 Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan 3.577.096.910,00 2.365.485.500,00 11 Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman 352.946.300,00 632.641.625,00 12 Beban Persediaan Bibit Ternak 65.200.000,00 82.400.000,00 13 Beban Persediaan Bahan Obat-obatan 17.613.320.224,36 11.280.301.405,62 14 Beban Persediaan Bahan Kimia dan Pupuk 342.321.208,00 275.984.725,00 15 Beban Persediaan Makanan Pokok 816.391.300,00 935.260.000,00 16 Beban Persediaan Peralatan Olah Raga 840.785.908,00 838.071.950,00 17 Beban Persediaan Alat Praktek 340.613.900,00 491.267.900,00 18 Beban Persediaan Bahan Percontohan 28.305.000,00 18.687.000,00 19 Beban Persediaan Peralatan Pembibitan 69.720.000,00 64.315.000,00 20 Beban Persediaan Bahan Elektronika/

Mekanikal 219.287.500,00 235.271.000,00

21 Beban Persediaan Bahan Pelatihan 326.596.540,00 373.030.000,00 22 Beban Persediaan Bahan Pakan Ternak 270.840.000,00 124.870.000,00 23 Beban Persediaan Bahan Material 2.106.104.244,00 6.345.485.941,00 24 Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada

Masyarakat 30.974.808.463,00 12.892.292.174,00

25 Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

42.000.000,00

26 Beban Cetak 4.352.839.576,00 3.680.977.710,00 Jumlah 82.677.821.654,36 60.539.515.302,62

Saldo beban persediaan tahun 2017 sebesar Rp82.677.821.654,36 merupakan jumlah persediaan awal ditambah belanja barang-persediaan tahun 2017 dan dikurangi persediaan akhir tahun 2017. Berikut penjelasan saldo beban persediaan:

Persediaan awal tahun 2017 Rp 37.988.100.755,48 Belanja barang – persediaan (LRA) Rp 60.589.810.092,00


146

Persediaan akhir tahun 2017 Rp (27.468.151.691,12) Beban belanja-persediaan BLUD Rp 10.421.231.925,00 Persediaan dari belanja modal Rp 109.189.490,00 Utang belanja-persediaan tahun 2017 Rp 1.995.201.026,00 Utang persediaan barang yang diserahkan ke masyarakat tahun 2016

Rp (781.812.093,00)

Koreksi persediaan akibat pengalihan kewenangan ke Provinsi

Rp (175.747.850,00)

Beban Persediaan Rp 82.677.821.654,36

3) Beban Jasa Tabel. 70 Beban Jasa Tahun 2017

No Uraian Saldo 2017 (Rp) Saldo 2016 (Rp) 1 Beban Jasa Kantor 106.054.393.777,00 89.233.952.070,00 2 Beban Premi Asuransi 14.432.886.400,00 10.593.592.000,00 3 Beban Perawatan Kendaraan

Bermotor 287.855.950,00 206.520.900,00

4 Beban Penggandaan 5.672.418.556,00 7.473.394.907,00 5 Beban Sewa Rumah/Gedung/

Gudang/Parkir 2.516.592.200,00 2.276.221.500,00

6 Beban Sewa Sarana Mobilitas 1.350.885.600,00 1.119.760.200,00 7 Beban Sewa Perlengkapan dan

Peralatan Kantor 663.827.500,00 514.561.500,00

8 Beban Makanan dan Minuman 13.238.107.199,00 15.122.646.392,00 9 Beban Pakaian Dinas dan Atributnya 950.740.000,00 779.150.000,00 10 Beban Pakaian Kerja 479.546.900,00 533.435.000,00 11 Beban Pakaian Khusus dan Hari –

Hari Tertentu 1.696.558.138,00 1.877.854.000,00

12 Beban Beasiswa Pendidikan PNS 46.000.000,00 39.000.000,00 13 Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi

dan Bimbingan Teknis PNS 2.175.898.220,00 665.350.000,00

14 Beban Honorarium PNS 13.439.630.250,00 10.527.708.415,00 15 Beban Honorarium Non PNS 1.614.715.000,00 7.906.481.427,00 16 Beban Honorarium Pengelola Dana

BOS 2.938.462.000,00 1.088.050.000,00

17 Beban Ganti Rugi 169.100.000,00 120.900.000,00 18 Belanja Jasa Konsultasi 0,00 84.000.000,00

Jumlah 167.727.617.690,00 150.162.578.311,00

Saldo beban jasa tahun 2017 sebesar Rp167.727.617.690,00 jika dibandingkan dengan realisasi belanja jasa sebesar Rp140.265.489.132,00 terdapat selisih kurang beban jasa sebesar Rp27.462.128.558,00 dengan rincian:


147

Belanja jasa tahun 2017 Rp 140.265.489.132,00 Utang belanja-jasa tahun 2016 Utang belanja-jasa tahun 2017 Beban jasa BLUD

Rp Rp Rp

(981.566.505,00) 3.185.675.109,00

25.258.019.954,00 Beban jasa tahun 2017 Rp 167.727.617.690,00

4) Beban Pemeliharaan Tabel. 71 Beban Pemeliharaan Tahun 2017

No Uraian Saldo 2017 (Rp) Saldo 2016 (Rp) 1 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 118.601.880,00 1.067.088.414,00 2 Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan 3.417.908.807,00 7.576.912.811,00 3 Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan

Jaringan 2.138.876.900,00 0,00 4 Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 502.594.842,00 39.950.000,00 5 Beban Pemeliharaan Mobileur 347.981.920,00 565.205.778,00 6 Beban Pemeliharaan Alat Berat 529.969.723,00 290.427.292,00 7 Beban Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan/

Kendaraan 3.364.021.859,00 3.094.556.704,00 8 Beban Pemeliharaan Alat-Alat Pengolah

Pertanian/Perkebunan, Peternakan 19.130.000,00 0,00 9 Beban Pemeliharaan Komputer 781.621.642,00 338.745.500,00 10 Beban Pemeliharaan Perlengkapan dan

Peralatan Kantor 1.117.714.300,00 980.421.200,00 11 Beban Pemeliharaan Alat - Alat Studio dan

Komunikasi 195.584.000,00 138.281.500,00 12 Beban Pemeliharaan Alat - Alat Kedokteran

dan Laboratorium 324.407.497,00 366.426.000,00 13 Beban Pemeliharaan Rambu – Rambu 56.945.000,00 128.052.000,00

Jumlah 12.915.358.370,00 14.586.067.199,00 Saldo beban pemeliharaan tahun 2017 sebesar Rp12.915.358.370,00 jika dibandingkan dengan realisasi belanja pemeliharaan sebesar Rp11.753.181.260,00 terdapat selisih lebih beban pemeliharaan sebesar Rp1.162.177.110,00 yang merupakan beban pemeliharaan pada BLUD RSUD yang realisasi belanjanya pada Belanja Barang BLUD.

5) Beban Perjalanan Dinas Tabel. 72 Beban Perjalanan Dinas Tahun 2017

No Uraian Saldo 2017 (Rp) Saldo 2016 (Rp) 1 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.287.670.500,00 10.936.803.700,00 2 Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah 32.610.308.430,00 28.310.795.745,00

Jumlah 42.897.978.930,00 39.247.599.445,00


148

Saldo beban perjalanan dinas tahun 2017 sebesar Rp42.897.978.930,00 jika dibandingkan dengan realisasi belanja perjalanan dinas sebesar Rp42.523.464.980,00 terdapat selisih lebih beban perjalanan dinas sebesar Rp374.513.950,00 yang merupakan beban perjalanan dinas pada BLUD RSUD yang realisasi belanjanya pada Belanja Barang BLUD.

6) Beban Hibah Tabel. 73 Beban Hibah Tahun 2017

No Uraian Saldo 2017 (Rp) Saldo 2016 (Rp) 1 Beban Hibah Kepada Pemerintah 0,00 992.330.000,00 2 Beban Hibah Kepada Organisasi

Kemasyarakatan 6.646.200.000,00 6.343.605.000,00 Jumlah 6.646.200.000,00 7.335.935.000,00

Saldo beban hibah tahun 2017 sebesar Rp6.646.200.000,00 jika dibandingkan dengan realisasi belanja hibah sebesar Rp27.652.507.656,00 terdapat selisih kurang beban hibah sebesar Rp21.006.307.656,00 merupakan beban barang yang diserahkan ke masyarakat yang menjadi bagian dari beban persediaan.

7) Beban Penyisihan Piutang Tabel. 74 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2017

No Uraian Saldo 2017 (Rp) Saldo 2016 (Rp) 1 Beban Penyisihan Piutang Pajak 277.912.998,06 321.328.371,00 2 Beban Penyisihan Piutang Retribusi 7.052.845,00 (2.096.270,00) 3 Beban Penyisihan Piutang Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang DIpisahkan

68.889,06 (109.043,00)

4 Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

18.951.239,00 9.903.668,00

5 Beban Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi

0,00 (8.909.032,00)

6 Beban Penyisihan Piutang Lainnya 650.017.832,38 334.357.078,39 Jumlah 954.003.803,50 654.474.772,39

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban penyisihan piutang tahun 2017 merupakan selisih penyisihan piutang per 31 Desember 2017 dengan penyisihan piutang per 31 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut:


149

Tabel. 75 Perhitungan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2017

Jenis Piutang Penyisihan piutang 31

Desember 2017

Penyisihan penghapusan

piutang

Penyisihan piutang 31

Desember 2016

Beban penyisihan

piutang tahun 2017

Piutang Pajak 1.282.536.975,06 73.418.819,00 1.078.042.796,00 277.912.998,06 Piutang Retribusi 18.895.595,00 - 11.842.750,00 7.052.845,00 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang DIpisahkan

68.889,06 - - 68.889,06

Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

28.854.907,00 - 9.903.668,00 18.951.239,00

Piutang Lainnya 2.708.794.857,03 - 2.058.777.024,65 650.017.832,38 Total 4.039.151.223,15 73.418.819,00 3.158.566.238,65 954.003.803,50

8) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tabel. 76 Beban Penyusutan Tahun 2017 No Penyusutan Beban penyusutan tahun

2017 Beban penyusutan tahun

2016 1 Peralatan dan Mesin 27.048.655.416,50 25.406.096.906,00 2 Gedung dan Bangunan 11.894.502.982,00 13.179.938.935,00 3 Jalan, Irigasi dan Jaringan 52.239.425.748,00 50.072.869.294,00

Total 91.182.584.146,50 88.658.905.135,00

9) Beban Transfer Tabel. 77 Beban Transfer Tahun 2017

No Uraian Saldo 2017 (Rp) Saldo 2016 (Rp) 1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada

Pemerintahan Nagari 731.557.997,00 574.524.128,00 2 Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah

Kepada Pemerintahan Nagari 181.982.580,00 181.022.228,00 3 Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa 59.912.623.300,00 86.806.486.963,00 4 Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 863.232.275,00 1.053.123.175,00

Jumlah 61.689.396.152,00 88.615.156.494,00

Beban Transfer tahun 2017 jika dibandingkan dengan realisasi Transfer Tahun 2017 sebesar Rp97.715.680.353,00, maka terdapat selisih kurang sebesar Rp36.026.284.201,00. Selisih ini dapat dijelaskan dengan rincian berikut:


150

Realisasi transfer tahun 2017 Rp 97.715.680.353,00 Utang transfer bagi hasil pajak ke pemerintahan nagari tahun 2016 Utang transfer bagi hasil retribusi ke pemerintahan nagari tahun 2016 Realisasi transfer alokasi dana desa tahun 2017

Rp Rp Rp

(60.485.811,00)

(14.987.390,00)

(35.950.811.000,00) Beban transfer tahun 2017 Rp 61.689.396.152,00

10) Beban Lain-Lain

Beban Lain-Lain merupakan beban yang tidak termasuk dalam kategori beban yang ada. Beban Lain-Lain tahun 2017 berupa beban penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang merupakan bagian dari Aset Lain-Lain. Beban penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan selisih dari penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2017 dengan penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2016:

Tabel. 78 Beban Lain-lain Tahun 2017

Penyisihan Penyisihan TGR 31 Desember 2017

Penyisihan TGR 31 Desember 2016

Beban penyisihan TGR

tahun 2017 Penyisihan TGR

109.448.479,60 84.487.754,00 24.960.725,60

Total 109.448.479,60 84.487.754,00 24.960.725,60

c. Surplus/Defisit dari Operasi Surplus/defisit dari operasi adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan. Berikut rincian surplus/defisit dari operasi tahun 2017:

Pendapatan-LO Rp 966.649.941.881,22 Beban Rp 884.607.138.337,96 Surplus dari operasi Rp 82.042.803.543,26

d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional merupakan selisih lebih/kurang pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional tahun 2017 merupakan pembebanan atas selisih laba/rugi Badan Usaha Milik Daerah untuk tahun


151

buku 2017 dan tahun buku 2016 berdasarkan porsi kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pasaman terhadap Badan Usaha Milik Daerah. Defisit dari kegiatan non operasional tahun 2017 sebesar Rp1.811.127.438,28 terdiri dari:

- Selisih rugi tahun buku 2017 dengan tahun buku 2016 atas kepemilikan terhadap PDAM

Rp 1.445.925.980,28

- Selisih rugi tahun buku 2017 dengan tahun buku 2016 atas kepemilikan terhadap PT. Equator Pasaman

Rp 365.201.458,00

e. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa merupakan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional.

Surplus dari operasi Rp 82.042.803.543,26 Defisit dari kegiatan non operasional

Rp (1.811.127.438,28)

Surplus sebelum pos luar biasa Rp 80.231.676.104,98

f. Pos Luar Biasa 1) Beban Luar Biasa memuat transaksi dari kejadian yang tidak dapat

diramalkan terjadi, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Beban Luar Biasa Tahun 2017 berjumlah Rp87.394.644.898,50 merupakan beban yang terjadi akibat:

a) Pengalihan kewenangan SMA, SMK, SLB, Dinas Kehutanan, Dinas Energi Sumber Daya Mineral ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp75.548.848.648,50.

b) Hibah aset tetap tanah ke Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan kelanjutan dari P3D Tahun 2003 sebesar Rp11.845.796.250,00

g. Surplus/Defisit – LO

Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Berikut rincian surplus/defisit-LO:


152

Pendapatan-LO Rp 966.649.941.881,22 Beban Rp (884.607.138.337,96) Surplus dari operasi Surplus(defisit) dari kegiatan non operasional Beban luar biasa

Rp Rp Rp

82.042.803.543,26 (1.811.127.438,28)

(87.394.644.898,50)

Defisit-LO Rp (7.162.968.793,52)

5. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi perubahan ekuitas selama satu periode pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir.

a. Ekuitas Awal Ekuitas awal merupakan nilai ekuitas per 31 Desember 2016 yaitu Rp1.804.256.947.566,89.

b. Surplus/Defisit-LO Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Defisit-LO tahun 2017 sebesar Rp7.162.968.793,52

c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas tahun 2017 sebesar Rp72.519.156,00 dapat dirinci sebagai berikut: 1) Koreksi yang langsung menambah ekuitas:

a) Koreksi pendapatan diterima dimuka atas pendapatan retribusi izin gangguan tahun 2016 sebesar Rp37.284.613,00

b) Koreksi lebih catat penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang bersumber dari pendapatan dana kapitasi JKN sebesar Rp3.373.043,00

c) Koreksi kelebihan setor PFK PPh-21 sebesar Rp14.724.138,00 d) Koreksi beban luar biasa untuk persediaan Dinas Energi Sumber

Daya Mineral dan Dinas Kehutanan per 31 Desember 2016 sebesar Rp112.134.200,00 yang kewenangannya dialihkan ke Pemerintah Provinsi


153

e) Koreksi beban honorarium pengelola dana BOS sebesar Rp2.924.437.000,00 yang merupakan bagian dari beban jasa pada Laporan Operasional.

f) Koreksi penambahan aset tetap sebesar Rp7.034.040.830,00 g) Koreksi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.240.349.789,40

2) Koreksi yang langsung mengurangi ekuitas: a) Koreksi lebih catat saldo kas Dana BOS tahun 2016 sebesar

Rp2.139.400,00. b) Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar

Rp10.414.383.680,50 c) Koreksi reklasifikasi aset tetap ke extra comptable sebesar

Rp653.493.505,00 d) Koreksi utang PFK PPh-21 tahun 2016 yang belum dilunasi sampai

dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp142.557,00 e) Koreksi lebih catat beban penyisihan piutang sebesar

Rp40.315.714,90 atas piutang PBB-P2 yang dihapuskan. f) Koreksi kurang aset tetap sebesar Rp183.349.600,00.

d. Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir merupakan nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 setelah disesuaikan dengan surplus/defisit-LO dan koreksi ekuitas. Nilai ekuitas akhir tahun 2017 adalah Rp1.797.166.497.929,37 dengan rincian:

Ekuitas Awal Rp 1.804.256.947.566,89 Surplus/defisit-LO Rp (7.162.968.793,52) Koreksi ekuitas Rp (72.519.156,00) Ekuitas Akhir Rp 1.797.166.497.929,37.

6. Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas bertujuan memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas serta setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas ini berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang dan untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Laporan arus kas menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Arus Kas Pemerintah Kabupaten Pasaman tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut:


154

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Kabupaten Pasaman di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber dana dari luar.

Tabel. 79 Arus kas dari aktivitas operasi per 31 Desember 2017 dan 2016

ARUS KAS MASUK 2017 (Rp) 2016 (Rp) Penerimaan Pajak Daerah 8.925.097.795,08

8.579.477.404,65

Penerimaan Retribusi Daerah 5.719.393.989,50

5.413.798.832,00 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 9.386.932.699,00

6.558.591.584,00

Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah 118.692.757.051,45 38.675.105.148,54 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 10.429.827.075,00 13.115.116.813,00 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 1.897.133.426,00

1.478.461.167,00

Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau 577.551.266,00

543.722.608,00

Penerimaan Dana Alokasi Umum 596.083.486.000,00 606.741.992.000,00 Penerimaan Dana Alokasi Khusus 158.076.867.690,00

149.425.407.000,00

Penerimaan Dana Penyesuaian 43.450.811.000,00 65.040.226.000,00 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak 38.449.067.746,00

35.259.750.999,00

Penerimaan Hibah 6.223.834.220,00

5.287.329.060,00 Penerimaan Lainnya 750.000.000,00 5.906.800.000,00 Jumlah Arus Kas Masuk 998.662.759.958,03 942.025.778.616,19 ARUS KAS KELUAR Pembayaran Pegawai 417.520.503.139,00 454.862.703.484,00 Pembayaran Barang 292.183.176.903,00 209.301.092.323,00 Pembayaran Hibah 6.646.200.000,00 7.335.935.000,00 Pembayaran Bantuan Keuangan 96.726.666.575,00 87.859.610.138,00 Pembayaran Belanja Tak Terduga 0,00 20.235.000 Pembayaran Bagi Hasil Pajak 792.043.808,00 514.038.317,00 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi 196.969.970,00 166.034.838,00 Jumlah Arus Kas Keluar 814.065.560.395,00 760.059.649.100,00

Jumlah Arus Kas Bersih 184.597.199.563,03 181.966.129.516,19 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp184.597.199.563,03 yang merupakan selisih lebih antara Arus Kas Masuk sebesar Rp998.662.759.958,03 dikurangi Arus Kas Keluar sebesar Rp814.065.560.395,00.


155

Arus kas masuk dari aktivitas operasi bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah Rp142.724.181.535,93 2) Pendapatan Transfer Rp849.714.744.203,00 3) Lain-Lain Pendapatan yang Sah Rp 6.223.834.220,00 Dari ketiga sumber arus kas masuk terlihat bahwa Pendapatan Transfer merupakan penyumbang terbesar untuk membiayai aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Pasaman. Arus kas keluar dari aktivitas operasi Tahun 2017 digunakan untuk: 1) Belanja operasi Rp 646.035.811.813,00 2) Belanja tak terduga Rp 0,00 3) Belanja transfer Rp 97.715.680.353,00

Arus kas keluar terbesar adalah untuk belanja operasi yang dalam hal ini digunakan untuk belanja pegawai.

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Arus Kas dari Aktivitas Investasi, mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Tabel. 80 Arus Kas dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2017 dan 2016

ARUS KAS MASUK 2017 (Rp)

2016 (Rp)

Penjualan Peralatan dan Mesin 24.250.000,00 52.850.000,00 Penjualan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 Jumlah Arus Kas Masuk 24.250.000,00 52.850.000,00 ARUS KAS KELUAR Perolehan Tanah 0,00 20.000.000,00 Perolehan Peralatan dan Mesin 35.868.629.191,00 39.986.037.892,08 Perolehan Gedung dan Bangunan 43.623.683.022,00 41.756.525.891,00 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan 94.019.245.173,00 151.763.789.422,00 Perolehan Aset Tetap Lainnya 588.497.200,00 490.143.940,00 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 5.593.000.000,00 15.284.000.000,00 Jumlah Arus Kas Keluar 179.693.054.586,00 249.115.345.945,08

Jumlah Arus Kas Bersih (179.668.804.586,00) (249.062.495.945,08)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2017 mengalami defisit sebesar Rp179.668.804.586,00 yang disebabkan rendahnya Arus Kas Masuk yang bersumber dari pendapatan atas penjualan/pelepasan aset tetap.


156

Arus kas keluar dari Aktivitas Investasi digunakan untuk belanja modal dalam rangka perolehan aset tetap dan penyertaan modal pemerintah daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Bank Nagari.

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain dimasa yang akan datang.

Tabel. 81 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2017 dan 2016

ARUS KAS MASUK 2017 (Rp) 2016 (Rp) Penerimaan Piutang Daerah 65.000.000,00 92.000.000,00 Jumlah Arus Kas Masuk 65.000.000,00 92.000.000,00 ARUS KAS KELUAR Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 Jumlah Arus Kas Keluar 0,00 0,00

Jumlah Arus Kas Bersih 65.000.000,00 92.000.000,00

Arus Kas bersih dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2017 surplus sebesar Rp65.000.000,00 yang hanya bersumber dari penerimaan piutang daerah berupa pengembalian pokok dana bergulir.

d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan maupun pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah.

Tabel. 82 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2017 dan 2016

ARUS KAS MASUK 2017 (Rp) 2016 (Rp) Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

57.567.966.102,00 68.042.748.522,00

Penerimaan UP Tahun Anggaran 2016 6.518.600,00 60.000,00 Jumlah Arus Kas Masuk 57.574.484.702,00 68.042.808.522,00 ARUS KAS KELUAR Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 57.582.690.240,00 68.043.191.280,00 Pengeluaran UP Tahun Anggaran 2017 50.000,00 6.518.600,00 Jumlah Arus Kas Keluar 57.582.740.240,00 68.049.709.880,00

Jumlah Arus Kas Bersih (8.255.538,00) (6.901.358,00)


157

Arus Kas bersih dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2017 defisit sebesar Rp8.255.538,00 yang merupakan selisih antara Arus Kas Masuk sebesar Rp57.574.484.702,00 dikurangi Arus Kas Keluar sebesar Rp57.582.740.240,00.

Tabel. 83 Penerimaan dan pengeluaran PFK s.d 31 Desember 2017 Jenis PFK Penerimaan PFK

(Rp) Pengeluaran PFK

(Rp) Taperum 420.554.000,00 420.554.000,00 Askes 4.246.859.405,00 4.246.859.405,00 PPh-21 15.101.144.559,00 15.115.868.697,00 PPh-22 658.588.937,00 658.588.937,00 PPh-23 92.095.308,00 92.095.308,00 PPh pasal 4 ayat 2 3.108.610.478,00 3.108.610.478,00 PPN 17.299.757.229,00 17.299.757.229,00 Taspen 16.640.356.186,00 16.640.356.186,00

Total 57.567.966.102,00 57.582.690.240,00

Penerimaan UP TA 2016 merupakan penerimaan kas yang bersumber dari setoran sisa UP Tahun 2016 yang disetor pada Tahun 2017 yang berasal dari:

Tabel. 84 Penerimaan UP TA 2016 No. SKPD Jumlah

(Rp) 1. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 6.518.000,00 Jumlah 6.518.600,00

Pengeluaran UP TA 2017 merupakan UP TA 2017 dan sisa TU yang masih berada di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2017 yang berasal dari:

Tabel. 85 Pengeluaran UP TA 2017

No. SKPD Jumlah (Rp)

1. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja 50.000,00

Jumlah 50.000,00

Dari keempat jenis aktivitas yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016 menyebabkan terjadinya penurunan kas sebesar Rp67.011.267.786,89 dan penurunan kas sebesar Rp12.737.363.389,22 seperti tabel berikut:

Tabel. 86 Kenaikan/Penurunan Kas TA 2017 dan TA 2016


158

No Akun Tahun 2017 (Rp)

Tahun 2016 (Rp)

1. Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi

184.597.199.563,93 181.966.129.516,19

2. Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi

(190.505.641.009,00) (249.062.495.945,08)

3. Arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan

65.000.000,00 92.000.000,00

4. Arus kas bersih dari Aktivitas Transitoris

(8.255.538,00) (6.901.358,00)

Jumlah (5.851.696.983,07) (67.011.267.786,89)

Kenaikan kas ini menyisakan saldo akhir kas yang terdiri dari: Akun Tahun 2017

(Rp) Tahun 2016

(Rp) Saldo Akhir Kas di BUD 8.691.338.724,46 11.432.075.156,68 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran 50.000,00 6.518.600,00 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 2.970.100,00 3.168.300,00 Saldo Akhir Kas di BLUD 13.729.899.732,15 7.126.204.380,00 Saldo Akhir Kas Dana BOS 285.344.097,00 0,00 Saldo Akhir Kas Lainnya 16.000.974,00 413.074.296,00 Setara Kas 55.000.000.000,00 65.000.000.000,00

E. INFORMASI TAMBAHAN LAINNYA

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman yang merupakan Perwujudan dari Pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2017 ini penyusunannya telah mengacu dan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman, Peraturan Bupati Pasaman Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 9 Tahun 2018. Peraturan ini merupakan acuan atau pedoman bagi pengelola keuangan daerah dalam pelaksanaan proses penatausahaan keuangan dan proses akuntansi keuangan daerah untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman. Demikian juga dengan sistem pencatatan dan prosedur akuntansi yang perlu dirancang dan ditetapkan agar dapat mendukung pelaksanaan pengendalian akuntansi secara memadai telah diatur dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor 12 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang memuat mekanisme,


159

bagan Perkiraan (pos-pos/akun) standar, jurnal-jurnal standar yang diterapkan dalam akuntansi, pedoman pencatatan pos-pos Laporan Keuangan pada SKPD dan SKPKD. Beberapa informasi tambahan yang belum diungkapkan pada bab-bab terdahulu yang perlu diketahui oleh pembaca, yaitu sebagai berikut: 1. Tidak terdapat Kewajiban Jangka Panjang (utang-utang kepada Perbankan dan Non

Perbankan) pada Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk posisi Per 31 Desember 2017 baik dalam bentuk pinjaman (fasilitas kredit), emisi obligasi umum, maupun dalam bentuk lainnya.

2. Untuk terarahnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, baik pendapatan maupun belanja maka ditetapkan Keputusan Bupati Pasaman terhadap rekening bank yang akan digunakan untuk menampung pendapatan daerah dan menyalurkan pengeluaran daerah: a. Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/12/BUP-PAS/2017 18 Januari

2017 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah, Belanja Gaji, Belanja Non Gaji, Belanja Dana Alokasi Khusus Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2017.

b. Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/666/BUP-PAS/2016 tanggal 2 Juni 2017 tentang Penetapan Rekening Bendahara Organisasi Perangkat Daerah, Rekening Modal Kerja-Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Rekening Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan, dan Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2017.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening yang dipergunakan untuk menampung seluruh pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, termasuk Penerimaan Pembiayaan. Rekening Belanja Gaji adalah rekening yang dipergunakan untuk menyalurkan pengeluaran daerah yang diperuntukkan bagi belanja gaji pegawai negeri dan pejabat negara. Rekening Belanja Non Gaji adalah rekening yang dipergunakan untuk menyalurkan pengeluaran daerah yang diperuntukkan bagi belanja non gaji yang merupakan kelompok belanja tidak langsung (belanja pegawai non gaji PNS dan pejabat negara, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga), belanja langsung (belanja pegawai non gaji PNS dan pejabat negara, belanja barang dan jasa, belanja modal), termasuk juga untuk menyalurkan pengeluaran pembiayaan. Rekening Belanja DAK adalah rekening yang dipergunakan untuk menyalurkan pengeluaran daerah yang diperuntukkan bagi belanja Dana Alokasi Khusus(DAK)


160

Rekening Bendahara SKPD adalah rekening yang dipergunakan untuk menyalurkan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman. Rincian Rekening Bank yang digunakan untuk pengelolaan keuangan Kabupaten Pasaman selama Tahun Anggaran 2017, dapat dilihat pada Lampiran 23.

3. Pada aset tetap Pemerintah Kabupaten Pasaman terdapat aset yang disewakan sebagai berikut:

a) Tanah untuk SPBU di Kecamatan Panti berdasarkan Surat Perjanjian antara Bupati Pasaman dengan Ir. Weno Aulia tentang Sewa Tanah SPBU Panti No. 181/06/Bup-Pas/2016 dan No.P-04/SPBU-PNT/P/8-2016 tanggal 18 Februari 2016 dengan jangka waktu sewa selama lima tahun terhitung 1 Juli 2016 sampai dengan 1 Juli 2021.

b) Gedung Ruko berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman dengan Dekranasda Kabupaten Pasaman Nomor: 511.3/01/Perdaginnaker-2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Sewa Bangunan/Gedung Ruko Milik Pemerintah Kabupaten Pasaman dengan jangka waktu satu tahun terhitung 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

c) Gedung Ruko berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman dengan Desriyandri Darma Surya Nomor: 511.3/02/Perdaginnaker-2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Sewa Bangunan/Gedung Ruko Milik Pemerintah Kabupaten Pasaman dengan jangka waktu satu tahun terhitung 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

d) Gedung Ruko berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman dengan Hj. Nurelida, SE Nomor: 511.3/03/Perdaginnaker-2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Sewa Bangunan/Gedung Ruko Milik Pemerintah Kabupaten Pasaman dengan jangka waktu satu tahun terhitung 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

e) Gedung Ruko berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman dengan Tanti Trisiana Nomor: 511.3/04/Perdaginnaker-2017 tanggal 19 Januari 2017 Tentang Sewa Bangunan/Gedung Ruko Milik Pemerintah Kabupaten Pasaman dengan jangka waktu satu tahun terhitung 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

4. Museum Equator Tuanku Imam Bonjol merupakan milik Pemerintah Provinsi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman. Pada Museum Equator Tuanku Imam Bonjol di Kecamatan Bonjol terdapat aset bersejarah sebanyak 349 buah.

5. Pada tanggal 7 November 2016 ditetapkan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pelaksanaan tugas


161

pokok dan fungsi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017. Berdasarkan Peraturan Daerah ini terjadi perubahan susunan organisasi perangkat daerah dengan susunan sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B; b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B; c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe B; d. Dinas Daerah yang terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;

2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;

3. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan bidang Pertanahan;

5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan bidang Energi Sumber Daya Mineral;

7. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

8. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan bidang kehutanan;

9. Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;

10. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, bidang Perindustrian dan Bidang Tenaga Kerja;

11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

12. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga, dan bidang Pariwisata;

13. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;

14. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat;


162

15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakan;

17. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;

18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

19. Dinas Pangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;

20. Dinas Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan;

e. Badan Daerah, terdiri dari: 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B melaksanakan

fungsi penunjang Perencanaan dan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan;

2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian;

3. Badan Keuangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan;

f. Kecamatan terdiri dari: 1. Kecamatan Tigo Nagari dengan Tipe A 2. Kecamatan Simpang Alahan Mati dengan Tipe A 3. Kecamatan Bonjol dengan Tipe A 4. Kecamatan Lubuk Sikaping dengan Tipe A 5. Kecamatan Panti dengan Tipe A 6. Kecamatan Dua Koto dengan Tipe A 7. Kecamatan Padang Gelugur dengan Tipe A 8. Kecamatan Rao Selatan dengan Tipe A 9. Kecamatan Rao dengan Tipe A 10. Kecamatan Rao Utara dengan Tipe A 11. Kecamatan Mapat Tunggul dengan Tipe A 12. Kecamatan Mapat Tunggul Selatan dengan Tipe A

6. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 bahwa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dilampirkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang dilampirkan dalam


163

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 memuat 27 Nagari dari 37 Nagari di Kabupaten Pasaman. Rincian dapat dilihat pada Lampiran 24.

PENUTUP Demikianlah Catatan atas Laporan Keuangan untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2017. Catatan atas Laporan Keuangan ini kami buat dengan harapan informasi yang kami sajikan dapat dipahami dan dimengerti oleh pembaca secara luas (tidak terbatas hanya pembaca tertentu atau manajemen entitas pelaporan) dan untuk menghindari kesalahpahaman pada pembaca akibat adanya perbedaan persepsi. Catatan atas Laporan Keuangan ini kami sadari masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan. Oleh karena itu, kami mohon kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 ini.

BUPATI PASAMAN YUSUF LUBIS

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 1

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN 1. Dasar Hukum Pemeriksaan

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 2. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2017 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah Laporan Keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dengan memperhatikan: a. Kesesuaian LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); b. Kecukupan pengungkapan; c. Efektivitas sistem pengendalian intern; d. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Sasaran Pemeriksaan Sasaran pemeriksaan LKPD TA 2017 meliputi pengujian atas: a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca per 31 Desember 2017; b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran

(LRA) dan Laporan Arus Kas TA 2017; c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional (LO),

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Perubahan SAL Tahun 2017; d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan

Keuangan (CaLK); e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah; f. Efektivitas desain dan implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) termasuk

pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan;

g. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengujian atas Laporan Keuangan bertujuan untuk menguji semua asersi manajemen dalam informasi keuangan, efektivitas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang–undangan yang berlaku meliputi : a. Keberadaan dan keterjadian

Bahwa seluruh aset dan kewajiban yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2017 dan seluruh transaksi penerimaan, belanja dan pembiayaan anggaran yang disajikan dalam LRA periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2017, benar-benar ada dan terjadi selama periode tersebut, serta telah didukung dengan bukti-bukti yang memadai.


b. Kelengkapan Bahwa semua aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang dimiliki telah dicatat dalam Neraca per 31 Desember 2017 dan seluruh transaksi penerimaan daerah, belanja daerah dan pembiayaan yang terjadi selama Tahun 2017 telah dicatat dalam LRA.

c. Hak dan Kewajiban Bahwa seluruh aset yang dicatat dalam Neraca per 31 Desember 2017, benar-benar dimiliki atau hak dari pemerintah daerah dan utang yang dicatat merupakan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan.

d. Penilaian dan Alokasi Bahwa seluruh aset, utang, penerimaan dan belanja daerah, serta pembiayaan telah disajikan dengan jumlah dan nilai semestinya, diklasifikasikan sesuai dengan standar/ketentuan yang telah ditetapkan, dan merupakan alokasi biaya/anggaran Tahun 2017.

e. Penyajian dan Pengungkapan Bahwa seluruh komponen laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan ketentuan dan telah diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Standar Pemeriksaan Peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

5. Metodologi Pemeriksaan Pemeriksaan atas LKPD TA 2017 dilakukan dengan pendekatan audit berbasis risiko, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan dengan metodologi sebagai berikut. a. Perencanaan

1) Pemahaman Tujuan Pemeriksaan dan Harapan Penugasan Pemahaman atas tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan perlu diperoleh untuk mengetahui fokus atau sasaran yang harus diperhatikan pemeriksa. Pengembangan prosedur pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh tim pemeriksa berdasarkan fokus atau sasaran pemeriksaan yang telah dirumuskan tersebut.

2) Pemahaman Entitas Pemahaman atas entitas harus memperhatikan kertas kerja pemeriksaan tahun sebelumnya dan hasil pemeriksaan interim. Pemahaman atas entitas tersebut meliputi pemahaman atas latar belakang/dasar hukum pendirian pemerintah daerah, kegiatan utama entitas termasuk sumber pendapatan daerah, lingkungan yang mempengaruhi, pejabat terkait sampai dengan dua tingkat vertikal ke bawah di bawah kepala daerah, dan kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pemeriksa melakukan pemutakhiran atas data entitas jika terdapat perubahan yang signifikan dan berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan.


3) Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Sebelumnya Pemeriksa harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Pemeriksa harus meneliti pengaruh hasil pemeriksaan sebelumnya dan tindak lanjutnya terhadap LKPD yang diperiksa, terutama terkait dengan kemungkinan temuan-temuan pemeriksaan yang berulang dan langkah perbaikan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

4) Pemahaman dan Penilaian Risiko Hasil pemahaman dan pengujian SPI digunakan sebagai dasar untuk penilaian risiko. Prosedur penilaian risiko dilakukan untuk level entitas dan setiap akun atau kelompok/siklus akun. Penilaian risiko kecurangan (Fraud Risk) digunakan sebagai dasar dalam menetapkan prosedur pemeriksaan tambahan untuk mendeteksi salah saji dalam laporan keuangan yang bersifat material yang disebabkan oleh kecurangan.

5) Penetapan Tingkat Materialitas Awal dan Tolerable Mistatement (TM) Materialitas merupakan besaran penghilangan atau kesalahan pencatatan yang sangat mempengaruhi pengambilan keputusan. Dalam mengembangkan strategi pemeriksaan, pemeriksa mengklasifikasikan materialitas dalam dua kelompok: a) Perencanaan tingkat materialitas (planning materiality) yang

berhubungan dengan laporan keuangan secara keseluruhan; b) TM yang berhubungan dengan akun-akun atau pos-pos keuangan secara

individual. 6) Penentuan Metode Uji Petik

Penentuan metode uji petik berdasarkan pertimbangan profesional pemeriksa dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain: a) Matriks Penilaian Risiko; b) Tingkat risiko. Jika hasil pengujian SPI disimpulkan pengendalian intern

suatu akun lemah, maka sampel untuk pengujian substantif atas akun tersebut harus lebih besar. Jika akun-akun tertentu mempunyai risiko bawaan (inheren risk) yang lebih tinggi dari akun-akun lainnya, maka sampel untuk pengujian substantif untuk akun-akun tersebut harus lebih besar.

c) Tingkat materialitas yang telah ditentukan. Jika tingkat materialitas kecil, maka sampel yang diambil harus lebih besar dan begitu juga sebaliknya.

d) Jumlah sampel tidak hanya didasarkan pada nilai saldo akun, tetapi memperhatikan transaksi-transaksi yang membentuk saldo tersebut. Saldo akun yang kecil bisa dibentuk dari transaksi-transaksi positif dan negatif yang besar.

e) Cost and benefit, manfaat uji petik atas suatu transaksi atau saldo akun harus lebih besar dari biaya pengujian tersebut.


b. Pelaksanaan Pemeriksaan: 1) Pengujian Analitis

Pengujian analitis dilakukan untuk menemukan hubungan logis penyajian akun pada LKPD dan menilai kecukupan pengungkapan atas setiap perubahan pada pos/akun/unsur pada laporan keuangan yang diperiksa, serta menentukan area-area signifikan dalam pengujian sistem pengendalian intern dan pengujian substantif atas transaksi dan saldo. Pengujian analitis dalam pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan Analisa Data dan Analisa Rasio dan Tren, sesuai dengan area yang telah ditetapkan sebagai uji petik.

2) Pengujian Pengendalian Pengujian pengendalian meliputi pengujian yang dilakukan pemeriksa terhadap efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dalam pengujian desain sistem pengendalian intern, pemeriksa mengevaluasi apakah sistem pengendalian intern telah didesain secara memadai dan meminimalisasi secara relatif salah saji dan kecurangan.

3) Pengujian Substantif atas Transaksi dan Saldo Pengujian substantif meliputi pengujian atas transaksi dan saldo-saldo akun/perkiraan serta pengungkapannya dalam laporan keuangan yang diperiksa. Pengujian tersebut dilakukan setelah pemeriksa memperoleh LKPD (unaudited) dan dilakukan untuk meyakini asersi manajemen atas LKPD, yaitu: a) keberadaan dan keterjadian; b) kelengkapan; c) hak dan kewajiban; d) penilaian dan pengalokasian; serta e) penyajian dan pengungkapan.

4) Penyelesaian Penugasan Hal-hal yang terkait dengan pekerjaan dalam penyelesaian penugasan beserta form-form pelaporan pemeriksaan (Daftar Koreksi, Form Risalah Pembahasan TP, Form TP, Form Tanggapan).

c. Pelaporan Setelah melakukan pengujian terinci di atas, pemeriksa menyimpulkan hasil pemeriksaan dan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.

6. Jangka Waktu Pemeriksaan Jangka waktu pemeriksaan LKPD Kabupaten Pasaman dilakukan selama 60 hari kalender, dari tanggal 22 Januari s.d. 15 Februari 2018 dan 5 April s.d. 9 Mei 2018.


7. Objek Pemeriksaan LKPD Pemerintah Kabupaten Pasaman TA 2017 yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

8. Batasan Pemeriksaan Hasil pemeriksaan ini didasarkan pada data dan informasi yang diperoleh selama pemeriksaan, baik dari manajemen maupun pihak-pihak yang terkait dengan sasaran pemeriksaan. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas data dan informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Lampiran 1

Rincian Belanja Pegawai Tahun 2017


Realisasi (Rp) %

Realisasi 2016 (Rp

1. Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 236.001.071.916,68 221.565.776.679,00 93,88 249.258.780.771,00

2. Belanja Tunjangan Keluarga 21.671.906.194,00 20.194.809.553,00 93,18 22.699.488.408,00

3. Belanja Tunjangan Jabatan 7.523.694.260,00 6.969.358.500,00 92,63 6.942.951.340,00

4. Belanja Tunjangan Fungsional 14.862.624.317,00 14.188.816.000,00 95,47 16.753.906.000,00

5. Belanja Tunjangan Fungsional Umum 3.256.962.500,00 2.997.664.000,00 92,04 3.132.515.000,00

6. Belanja Tunjangan Beras 1) 13.740.881.665,00 12.092.257.080,00 88,00 13.706.479.180,00

7. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.308.644.382,00 751.001.792,00 57,39 1.524.061.449,00

8. Belanja Pembulatan Gaji 3.347.535,00 2.897.230,00 86,55 3.271.217,00

9. Belanja Iuran Asuransi Jaminan Kesehatan 6.500.000.000,00 6.361.934.810,00 97,88 7.105.154.646,00

10. Belanja Uang Paket 67.032.000,00 65.772.000,00 98,12 67.032.000,00

11. Belanja Tunjangan Badan Musyawarah 26.491.500,00 26.034.750,00 98,28 26.491.500,00

12. Belanja Tunjangan Komisi 43.299.900,00 42.569.100,00 98,31 43.299.900,00

13. Belanja Tunjangan Badan Anggaran 24.299.100,00 24.116.400,00 99,25 24.299.100,00

14. Belanja Tunjangan Badan Kehormatan 9.317.700,00 9.317.700,00 100,00 9.317.700,00

15. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 15.894.900,00 15.438.150,00 97,13 15.894.900,00

16. Belanja Tunjangan Perumahan 1.152.000.000,00 1.143.600.000,00 99,27 1.152.000.000,00

17. Belanja Uang Duka Wafat/Tewas 50.000.000,00

0,00

0,00 0,00

18. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 312.480.000,00 287.310.000,00 91,95 312.480.000,00

19. Iuran Jaminan Sosial 2.902.000.000,00 1.026.530.335,00 35,37 1.718.832.256,00

20. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban kerja

613.150.000,00 594.600.000,00 96,97 488.560.000,00

21. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas

569.437.200,00 522.103.750,00 91,69 754.850.000,00

22. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja

303.900.000,00 242.025.000,00 79,64 301.550.000,00

23. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi

2.564.000.000,00 2.301.600.000,00 89,77 1.651.300.000,00

24. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja

40.908.088.380,00 37.892.113.998,00 92,63 27.632.425.059,00

25. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya

9.997.132.500,00 7.240.033.400,00 72,42 5.946.850.000,00

26. Belanja Penunjang Komunikasi insentif Pimpinan dan Anggota DPRD

3.088.000.000,00 3.032.400.000,00 98,20 2.646.000.000,00

27. Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH

420.000.000,00 419.900.000,00 99,98 379.800.000,00

28. Tunjangan Transportasi 945.000.000,00 828.000.000,00 87,62 0,00

29. Tunjangan Reses 367.500.000,00 346.500.000,00 94,29 0,00


Realisasi (Rp) %

Realisasi 2016 (Rp

30. Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan

130.400,00 - - 176.376.946,00

31. Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendraan Bermotor - LRA

217.981.350,00 215.245.650,00 98,74 0,00

32. Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

236.234.280,00 63.009.862,00 26,67 74.697.022,00

33. Belanja Uang Lembur PNS 550.558.000,00 432.883.000,00 78,63 1.280.743.500,00

34. Belanja Uang Lembur Non PNS 89.480.000,00 64.155.000,00 71,70 134.340.000,00

35. Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD

2.070.000.000,00 1.486.500.000,00 71,81 2.086.500.000,00

36. Tunjangan Profesi Guru PNSD 82.084.363.930,00 73.388.442.500,00 89,41 86.812.455.590,00

37. Tunjangan Khusus Guru PNSD 650.700.000,00 521.075.400,00 80,08 0,00

38. Belanja Pegawai BLUD 383.820.000,00 164.711.500,00 42,91 13.266.099.332,00

Jumlah 455.531.423.909,68 417.520.503.139,00 91,66 468.128.802.816,00

Lampiran 2

Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2017

No. Uraian Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp) %

Realisasi 2016 (Rp

1. Belanja Alat Tulis Kantor 6.451.052.650,00 6.183.851.175,00 95,86 5.927.767.006,00

2. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu pijar, Battery Kering)

373.100.250,00 356.201.900,00 95,47 312.321.300,00

3. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

43.557.000,00 32.899.500,00 75,53 17.105.000,00

4. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

399.115.850,00 395.375.550,00 99,06 344.534.300,00

5. Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 9.190.728.375,00 6.836.658.974,00 74,39 6.409.734.426,00

6. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 3.750.000,00

7. Belanja Pengisian Tabung Gas 151.830.000,00 148.935.000,00 98,09 151.090.000,00

8. Belanja Perlengkapan Alat Kesehatan 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00

9. Belanja Bahan Baku Bangunan 2.640.061.500,00 2.638.974.280,00 99,96 2.331.877.500,00

10. Belanja Bahan /Bibit Tanaman 234.350.000,00 218.601.000,00 93,28 548.780.625,00

11. Belanja Bibit Ternak 65.200.000,00 65.200.000,00 100,00 82.400.000,00

12. Belanja Bahan Obat-obatan 8.439.103.000,00 7.720.897.402,00 91,49 5.910.179.346,00

13. Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 451.810.950,00 327.649.450,00 72,52 275.984.725,00

14. Belanja Persediaan Makanan Pokok 929.955.000,00 775.465.300,00 83,39 902.469.000,00

15. Belanja Peralatan Olah Raga 271.575.000,00 269.700.000,00 99,31 396.980.250,00

16. Belanja Bahan Alat Praktek 189.520.900,00 169.081.000,00 89,21 167.971.000,00

17. Belanja Bahan Percontohan 25.655.000,00 22.455.000,00 87,53 18.687.000,00

18. Belanja Peralatan Pembibitan 61.520.000,00 61.220.000,00 99,51 64.315.000,00

19. Belanja Bahan Elektronik / Mekanik 141.090.000,00 140.640.000,00 99,68 235.271.000,00

20. Belanja Bahan Pelatihan 309.430.000,00 297.611.100,00 96,18 373.030.000,00

21. Belanja Bahan Pakan Ternak 280.840.000,00 270.840.000,00 96,44 124.870.000,00

22. Belanja Bahan Material 2.015.931.750,00 1.854.329.500,00 91,98 1.145.301.100,00

23. Belanja Telepon 349.068.000,00 118.502.760,00 33,95 107.304.166,00

24. Belanja Air 470.216.000,00 267.509.608,00 56,89 313.247.100,00

25. Belanja Listrik 3.384.860.000,00 2.959.576.067,00 87,44 2.856.741.040,00

26. Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang

5.000.000,00 0,00 0,00 0,00

27. Belanja Surat Kabar / Majalah 1.410.564.000,00 1.329.554.000,00 94,26 1.235.297.500,00

28. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 814.645.000,00 759.386.904,00 93,22 568.003.228,00

29. Belanja Paket/ Pengiriman 103.500.000,00 81.172.770,00 78,43 78.077.870,00

30. Belanja Sertifikasi 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 22.500.000,00

31. Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi

23.555.116.100,00 19.515.524.455,00 82,85 18.649.303.687,00

No. Uraian Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp) %

Realisasi 2016 (Rp

32. Belanja Dekorasi 989.670.000,00 815.355.000,00 82,39 698.959.500,00

33. Belanja Dokumentasi 301.715.400,00 191.559.500,00 63,49 163.586.500,00

34. Belanja Promosi 1.056.721.500,00 995.856.862,00 94,24 1.048.411.364,00

35. Belanja Penghargaan 1.449.478.000,00 1.288.630.000,00 88,90 2.486.788.000,00

36. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00

37. Belanja Jasa Pihak Ketiga 596.000.000,00 290.915.000,00 48,81 15.454.362.646,00

38. Belanja Perencanaan 3.000.000,00 2.917.083,00 97,24 866.143.433,00

39. Belanja Penggantiaan Jasa Tenaga Ahli/ Instruksi Narasumber

6.372.700.000,00 5.524.858.000,00 86,70 6.191.333.400,00

40. Belanja Pengembalian Jasa Medis 12.895.367.518,00 11.361.096.771,00 88,10 12.266.418.744,00

41. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 14.485.142.400,00 14.432.886.400,00 99,64 10.593.592.000,00

42. Belanja Jasa Kerja / Kegiatan 23.946.976.000,00 22.421.832.522,00 93,63 0,00

43. Belanja Iuran Keanggotaan Pemda pada Organisasi

25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 0,00

44. Belanja Jasa KIR 21.993.500,00 907.000,00 4,12 3.416.000,00

45. Belanja Surat Tanda Nomor Kendraan 435.080.600,00 272.106.850,00 62,54 191.038.550,00

46. Belanja Cetak 3.615.539.000,00 3.295.103.553,00 91,14 3.236.132.184,00

47. Belanja Penggandaan 3.146.570.250,00 2.884.309.093,00 91,67 2.965.777.750,00

48. Belanja sewa Gedung/Kantor/Tempat 664.635.000,00 513.551.000,00 77,27 481.550.000,00

49. Belanja Sewa Ruang Rapat /Pertemuan

66.700.000,00 37.750.000,00 56,60 53.700.000,00

50. Belanja Sewa Penginapan Hotel 2.311.269.000,00 1.964.541.200,00 85,00 1.740.111.500,00

51. Belanja Sewa Tanah 1.000.000,00 750.000,00 75,00 0,00

52. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.407.411.400,00 1.316.649.600,00 93,55 1.116.010.200,00

53. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 11.200.000,00 8.600.000,00 76,79 .3.750.000,00

54. Belanja Sewa Meja Kursi 146.308.500,00 118.904.500,00 81,27 75.848.000,00

55. Belanja Sewa Komputer dan Printer 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00

56. Belanja Sewa Proyektor 10.500.000,00 7.900.000,00 75,24 32.552.500,00

57. Belanja Sewa Tenda 276.978.000,00 264.975.000,00 95,67 213.386.000,00

58. Belanja Sewa Pakaian Adat /Tradisional

61.600.000,00 53.850.000,00 87,42 42.925.000,00

59. Belanja Sewa Alat Musik 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00

60. Belanja Sewa Sound Syatem 229.045.000,00 192.445.000.00 84,02 125.850.000,00

61. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

785.335.000,00 723.367.500,00 92,11 639.488.500,00

62. Belanja dan Minuman Rapat 2.454.894.200,00 1.807.770.000,00 73,64 1.790.769.250,00

63. Belanja Makan dan Minuman Tamu 1.003.433.000,00 966.121.000,00 96,28 916.438.000,00

64. Belanja Makan dan Minum Pelatihan 88.132.500,00 71.765.000,00 81,43 63.614.500,00

65. Belanja Makanan dan Minuman lembur

51.967.000,00 40.252.500,00 77,46 29.186.500,00

No. Uraian Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp) %

Realisasi 2016 (Rp

66. Belanja Makanan dan Minuman Pasien

300.248.000,00 241.152.500,00 80,32 292.526.500,00

67. Belanja Makanan dan Minuman Rumah Tangga Pimpinan Daerah

384.000.000,00 383.995.500,00 100,00 306.000.000,00

68. Belanja Makanan dan minuman Kegiatan

5.662.843.000,00 4.819.039.725,00 85,10 6.467.121.000,00

69. Belanja Makanan Dinas KDH dan WKDH

98.350.000,00 95.430.000,00 97,03 94.550.000,00

70. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 150.900.000,00 150.200.000,00 99,54 154.640.000,00

71. Belanja Pakaian Sipil Lengkap(PSL) 123.750.000,00 118.750.000,00 95,96 4.000.000,00

72. Belanja Pakaian Sipil Harian(PDH) 1.388.850.000,00 576.360.000,00 41,50 515.960.000,00

73. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 10.000.000,00

74. Belanja Pakaian Satpam 550.000,00 0,00 0,00 0,00

75. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 488.350.000,00 479.546.900,00 98,20 533.435.000,00

76. Belanja Pakaian adat daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 13.650.000,00

77. Belanja Pakaian Batik Tradisional 108.325.000,00 90.575.000,00 83,61 71.344.000,00

78. Belanja Pakaian Olahraga 966.260.000,00 903.425.000,00 93,50 1.481.785.000,00

79. Belanja Pakaian MC dan Pramutamu 38.200.000,00 28.500.000,00 74,61 33.200.000,00

80. Belanja Pakaian Muslim 404.600.000,00 397.459.000,00 98,24 163.525.000,00

81. Belanja Pakaian Paskibraka 147.807.500,00 147.609.000,00 99,87 114.350.000,00

82. Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 11.844.363.800,00 9.579.570.500,00 80,88 9.898.068.800,00

83. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 33.506.436.500,00 32.138.994.350,00 95,92 27.572.942.039,00

84. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 90.000.000,00 63.806.000,00 70,90 36.700.000,00

85. Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan/kantor

1.854.135.850,00 1.721.885.495,00 92,87 1.427.615.800,00

86. Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan

2.100.000.000,00 2.079.593.900,00 99,03 0,00

87. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 39.950.000,00

88. Belanja Pemeliharaan Mobileur 49.060.000,00 36.888.500,00 75,19 36.037.000,00

89. Belanja Pemeliharaan Alat Berat 578.000.000,00 529.969.723,00 91,69 290.427.292,00

90. Belanja Pemeliharaan Alat Alat Angkutan/kendaraan

3.347.845.550,00 3.136.247.546,00 93,68 2.953.960.791,00

91. Belanja Pemeliharaan Komputer 472.732.000, 00 391.160.000,00 82,74 338.745.500,00

92. Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Pengolah Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

20.000.000,00 19.130.000,00 95,65 0,00

93 Belanja Pemelihraan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

597.978.350,00 520.073.500,00 86,97 812.383.200,00

94. Belanja Pemelihraan Alat-alat Studio dan Komunikasi

208.950.000,00 175.971.000,00 84,22 138.281.500,00

95. Belanja Pemelihraaan Alat-alat Kedokteran dan Laboratorium

65.800.000,00 35.799.500,00 54,41 150.560.000,00

96. Belanja Pemeliharaaan Rambu-rambu 156.00.000,00 56.945.000,00 36,36 128.052.000,00

97. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 5.000.000,00 0,00 0,00 84.000.000,00

98. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00

99. Belanja Mahasiswa Tugas Belajar S1 21.000.000,00 21.000.000,00 100,00 8.000.000,00

No. Uraian Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp) %

Realisasi 2016 (Rp

100. Belanja Mahasiswa Tugas Belajar S2 35.000.000,00 25.000.000,00 71,43 31.000.000,00

101. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

1.332.300.000,00 1.175.350.000,00 88,22 533.200.000,00

102. Belanja Bimbingan Teknis 42.000.000,00 42.000.000,00 100,00 0,00

103. Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

9.571.790.000,00 9.018.203.750,00 94,22 7.860.489.650,00

104. Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

500.050.000,00 316.275.000,00 63,25 277.085.015,00

105. Honorarium Bulanan 4.122.320.000,00 3.949.227.500,00 95,80 2.358.558.750,00

106. Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap

1.748.625.000,00 1.614.715.000,00 92,34 1.469.075.000,00

107. Belanja Honorarium Pengolaan Dana Bos

9.400.720.000,00 2.938.462.000,00 31,26 0,00

108. Belanja Barang Dana Bos 22.469.614.000,00 30.173.688.290,00 134,29 0,00

109. Belanja Ganti Rugi Bagunan 200.000.000,00 169.100.000,00 84,55 120.900.000,00

110. Belanja Barang dan Jasa BLUD 41.371.540.000,00 37.051.231.439,00 89,56 9.001.818.019,00

Jumlah 297.893.853.643,00 271.176.869.247,00 91,03 218.302.910.342,00

Lampiran 3

Rincian Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2017

No. Uraian Anggaran

(Rp)

Realisasi

Rp) %

Realisasi 2016 (Rp)

1. Belanja modal Pengadaan excavator 0,00 0,00 0,00 84.353.000,00

2. Belanja modal Pengadaan Loader 450.000.000,00 0,00 0,00 25.300.000,00

3. Belanja modal Pengadaan Compressor 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00

4. Belanja modal Pengadaan Electric Generating Set

268.000.000,00 248.779.000,00 92,83 0,00

5. Belanja modal Pengadaan Pompa 3.400.000,00 3.400.000,00 100,00 0,00

6. Belanja modal Pengadaan Kendraan Dinas Bermotor Perorangan 4.810.361.550,00 4.773.063.150,00 99,22 4.398.546.875,00

7. Belanja modal Pengadaan Kendraan Bermotor Penumpang 1.878.400.000,00 1.821.990.000,00 97,00 2.539.614.400.00

8. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 879.000.000,00 834.487.834,00 94,94 159.984.500,00

9. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 3.632.506.600,00 3.346.955.470,00 92,14 2.098.865.000,00

10. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua 257.500.000,00 251.548.350,00 97,69 1.296.467.758,00

11. Belanja modal Pengadaan Peralatan Las 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 0,00

12. Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00

13. Belanja modal Pengadaan Perkakas Standar (Standars Tool) 30.000.000,00 29.987.100,00 99,96 0,00

14. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Universal 175.000.000,00 54.955.000,00 31,40 24.450.000,00

15. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur/Test Klinis Lain 0,00 0,00 0,00 93.500.000,00

16. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur /pembanding 69.812.000,00 40.300.000,00 57,73 0,00

17. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya 0,00 0,00 0,00 223.610.000,00

18. Belanja modal Pengadaan Ala Perternakan 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 0,00

19. Belanja modal Pengadaan Alat Procesing 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 184.878.000,00

20. Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman 429.550.000,00 427.799.200,00 99,59 13.890.000,00

21. Belanja modal Pengadaan Penyimpanan 18.000.000,00 18.000.000,00 100,00 0,00

22. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium 1.661.428.000,00 1.661.328.000,00 99,99 8.041.000,00

23. Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik 8.000.000,00 7.000.000,00 87,50 9.400.000,00

24. Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 183.800.000,00 179.249.619,00 97,52 138.800.000,00

25. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 79.430.000,00 77.130.000,00 97,10 1.155.985.601,00

26. Belanja modal Pengadaan Meubelier 13.227.220.300,00 12.238.035.970,00 92,52 5.339.793.625,00

27. Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih 26.240.000,00 21.240.000,00 80,95 14.660.000,00

28. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 1.812.455.000,00 206.450.000,00 11,39 405.740.000,00

29. Belanja modal Pengadaan Alat Dapur 157.069.000,00 143.565.000,00 91,40 159.663.655,00

30. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah TanggaLainnya(Home Use) 774.321.700,00 706.114.000,00 91,19 362.465.000,00

31. Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 38.500.000,00 34.900.000,00 90,65 10.000.000,00

No. Uraian Anggaran

(Rp)

Realisasi

Rp) %

Realisasi 2016 (Rp)

32. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit Jaringan 32.000.000,00 32.000.000,00 100,00 186.850.000,00

33. Belanja modal Pengadaan Personal Komputer 1.351.114.100,00 1.306.756.100,00 96,72 878.615.000,00

34. Belanja modal Pengadaan Peralatan komputer Mainframe 17.000.000,00 17.000.000,00 100,00 5.000.000,00

35. Belanja modal Pengadaan Mini Komputer 369.150.000,00 349.753.850,00 94,75 243.995.000,00

36. Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 246.350.000,00 200.350.000,00 81,33 320.229.000,00

37. Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan 227.500.000,00 216.234.000,00 95,05 253.908.840,00

38. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat 195.850.000,00 191.594.000,00 97,83 371.079.000,00

39. Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat 20.000.000,00 19.980.000,00 99,90 70.230.000,00

40. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 84.050.000,00 84.025.000,00 99,97 141.135.000,00

41. Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat 165.100.000,00 164.261.000,00 99,49 105.150.000,00

42. Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di di Ruangan Pejabat 90.250.000,00 89.410.000,00 99,07 44.350.000,00

43. Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 47.042.000,00 46.695.000,00 99,26 83.308.638,00

44. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 740.296.000,00 712.808.000,00 96,29 479.715.272,00

45. Belanja modal Pengadaan Peralatan Cetak 15.000.000,00 14.260.000,00 95,07 0,00

46. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio dan Film 0,00 0,00 0,00 44.100.000,00

47. Belanja modal Pengadaan Peralatan Cetak 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00

48. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telepone 274.750.000,00 271.296.000,00 98,74 189.960.000,00

49. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF 8.000.000,00 7.500.000,00 93,75 10.000.000,00

50. Belanja modal Pengadaan Alat komunikasi Sosial 0,00 0,00 0,00 5.990.000,00

51. Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar MF/MW 0,00 0,00 0,00 32.900.000,00

52. Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

53. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum 24.883.371.410,00 5.301.498.115,00 21,31 9.008.260.490,80

54. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Mata 0,00 0,00 0,00 1.402.500.000,00

55. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T 287.400.000,00 272.753.000,00 94,90 363.300.731,00

56. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah 3.471.568.638,00 3.111.814.708,00 89,64 0,00

57. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan

606.000.000,00 564.282.100,00 93,12 954.076.737,28

58. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Anak 678.752.200,00 671.759.000,00 98,97 100.151.000,00

59. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Jantung 1.013.599.835,00 934.630.811,00 92,21 599.909.400,00

60. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi 0,00 0,00 0,00 698.435.500,00

61. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat 0,00 0,00 0,00 777.082.843,00

62. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan 0,00 0,00 0,00 1.582.072.000,00

63. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam 916.350.000,00 890.005.610,00 97,13 0,00

64. Belanja modal Pengadaan alat Kesehatan Rehabilitasi Medis

1.095.551.300,00 1.093.125.000,00 99,78 630.432.868,00

No. Uraian Anggaran

(Rp)

Realisasi

Rp) %

Realisasi 2016 (Rp)

65. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi

85.650.000,00 85.525.000,00 99,85 0,00

66. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum 0,00 0,00 0,00 78.300.000,00

67. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran 746.150.000,00 695.237.800,00 93,18 85.901.058,00

68. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Patologi 1.602.552.027,00 1.405.031.027,00 87,67 0,00

69. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya

0,00 0,00 0,00 260.742.500,00

70. Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Kesenian 0,00 0,00 0,00 397.941.000,00

71. Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Olahraga 0,00 0,00 0,00 199.689.000,00

72. Belanja modal Pengadaan Bidang Pendidikan /Ketrampilan Lain-Lain 265.431.000,00 263.158.200,00 99,14 389.279.000,00

73. Belanja modal Pengadaan System/Power Supply 198.000.000,00 197.900.000,00 99,95 0,00

74. Belanja modal Pengadaan MOB 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 0,00

75. Belanja modal Pengadaan Photo dan Equiepment 37.000.000,00 28.600.000,00 77,30 0,00

76. Belanja modal Pengadaan Laboratorium Lingkungan 78.943.000,00 77.350.602,00 97,98 3.993.600,00

77. Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan 27.750.000,00 27.650.000,00 99,64 99.946.000,00

78. Belanja modal Pengadaan Alat Perlindungan 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

Jumlah 70.786.315.660,00 46.509.321.614,00 65,70 39.986.037.892,08

Lampiran 4

Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan Ke Nagari Tahun 2017

No. Uraian Anggaran Realisasi % Realisasi

2016 (Rp)

1. Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Nagari Timur 1.841.088.400,00 1.841.088.400,00

100,00 0,00

2. Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Nagari Panti Selatan 2.135.329.700,00 2.135.329.700,00

100,00 0,00

3. Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Nagari Bahagia Padang Galugua

1.347.978.900,00 1.026.907.200,00 76,18 0,00

4. Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Nagari Sitombol 1.232.705.700,00 938.515.500,00 76,13

0,00

5. Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Nagari Sontang Cubadak 1.232.704.200,00 938.144.700,00 76,10

0,00

6. Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintahan Nagari Simpang Tonang 2.482.756.700,00 2.482.756.700,00

100,00 1.306.164.800,00

7. Tranfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Nagari Binjai 1.638.253.100,00 1.638.253.100,00

100,00 864.486.900,00

8. Tranfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Nagari Ladang Panjang 1.764.118.100,00 1.764.118.100,00

100,00 929.049.700,00

9. Tranfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Nagari Malampah 1.861.718.900,00 1.861.718.900,00

100,00 966.316.900,00

10. Tranfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Nagari Simpang 1.530.809.300,00 1.530.809.300,00

100,00 867.133.900,00

11. Tranfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Nagari Alahan Mati 1.140.165.600,00 1.140.165.600,00

100,00 628.493.700,00

12. Tranfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Nagari Koto Kaciak 1.425.038.400,00 1.425.038.400,00

100,00 756.516.000,00

13. Tranfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Nagari Limo Koto 1.270.592.000,00 1.270.592.000,00

100,00 659.273.900,00

14. Tranfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Nagari Ganggo Hilia 1.620.910.200,00 1.620.910.200,00

100,00 920.569.400,00

15. Tranfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Nagari Ganggo Mudiak 1.467.807.600,00 1.467.807.600,00

100,00 791.974.400,00

16. Tranfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Nagari Tanjung Beringin 1.623.026.300,00 1.623.026.300,00

100,00 905.855.000,00

17. Tranfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Nagari Jambak 1.080.398.400,00 1.080.398.400,00

100,00 592.231.400,00

18. Tranfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Nagari Durian Tingg 1.103.390.900,00 1.103.390.900,00

100,00 648.557.800,00

19. Tranfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Nagari Pauah 1.160.487.000,00 1.160.487.000,00 100,00 630.525.500,00

20. Tranfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Nagari Aia Manggih 1.769.150.300,00 1.769.150.300,00

100,00 959.151.600,00

21. Tranfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Nagari Sundata 1.640.684.400,00 1.640.684.400,00

100,00 931.760.700,00

22. Tranfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Nagari Panti 1.573.401.000,00 1.573.401.000,00

100,00 2.636.640.100,00

23. Tranfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Nagari Padang Gelugur 1.399.374.500,00 1.067.238.900,00

76,27 2.975.655.000,00

24. Tranfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Nagari Tanjung Betung 1.856.229.200,00 1.731.523.200,00

93,28 1.023.678.700,00

25. Tranfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Nagari Lansek Kodok 1.639.603.000,00 1.639.603.000,00

100,00 876.398.500,00

26. Tranfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Nagari Lubuk Layang 1.514.915.000,00 1.514.915.000,00

100,00 747.861.600,00


2016 (Rp)

27. Tranfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Nagari Tarung-Tarung 2.200.733.100,00 2.200.733.100,00

100,00 1.266.705.500,00

28. Tranfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Nagari Padang Mentinggi 1.807.177.200,00 1.807.177.200,00

100,00 919.844.500,00

29. Tranfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Nagari Koto Rajo 1.812.205.800,00 1.812.205.800,00

100,00 957.058.800,00

30. Tranfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Nagari Languang 1.650.379.300,00 1.650.379.300,00

100,00 871.389.000,00

31. Tranfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Nagari Kota Nopan 1.750.493.500,00 1.750.493.500,00

100,00 946.790.900,00

32. Tranfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Nagari Pintu Padang 1.238.307.200,00 1.238.307.200,00

100,00 643.402.500,00

33. Tranfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Nagari Lubuk Gadang 1.256.335.200,00 1.256.335.200,00

100,00 653.112.400,00

34. Tranfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Nagari Muara Tais 2.473.241.100,00 2.473.241.100,00

100,00 1.279.448.200,00

35. Tranfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Nagari Silayang 1.545.814.600,00 1.545.814.600,00

100,00 797.976.800,00

36. Tranfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Nagari Muara Sungai Lolo 2.376.733.100,00 2.376.733.100,00

100,00 1.179.912.300,00

37. Tranfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Nagari Cubadak 2.815.229.400,00 2.815.229.400,00

100,00 949.755.763,00

38. Transfer Bantuan Keuangan Dana Alokasi Desa/Nagari Binjai 965.069.400,00 965.069.400,00

100,00 791.968.800,00

39. Transfer Bantuan Keuangan Dana Alokasi Desa/Nagari Ladang Panjang 1.014.720.500,00 1.014.720.500,00

100,00 835.881.700,00

40. Transfer Bantuan Keuangan Dana Alokasi Desa/Nagari Malampah 1.029.961.300,00 1.029.961.300,00

100,00 845.713.800,00

41. Transfer Bantuan Keuangan Dana Alokasi Desa/Nagari Simpang 958.834.100,00 958.834.100,00

100,00 803.264.600,00

42. Transfer Bantuan Keuangan Dana Alokasi Desa/Nagari Alahan Mati 881.594.500,00 881.594.500,00

100,00 724.787.500,00

43. Transfer Bantuan Keuangan Dana Alokasi Desa/Nagari Koto Kaciak 940.782.900,00 940.782.900,00

100,00 758.352.800,00

44. Transfer Bantuan Keuangan Dana Alokasi Desa/Nagari Lima Koto 913.020.100,00 913.020.100,00

100,00 722.274.800,00

45. Transfer Bantuan Keuangan Dana Alokasi Desa/Nagari Ganggo Hilia 953.365.400,00 953.365.400,00

100,00 787.663.700,00

46. Transfer Bantuan Keuangan Dana Alokasi Desa/Nagari Ganggo Mudiak 924.347.600,00 924.347.600,00

100,00 749.511.100,00

47. Transfer Bantuan Keuangan Dana Alokasi Desa/Nagari Tanjung Beringin 939.169.300,00 939.169.300,00

100,00 786.791.100,00

48. Transfer Bantuan Keuangan Dana Alokasi Desa/Nagari Jambak 861.264.400,00 861.264.400,00

100,00 705.856.700,00

49. Transfer Bantuan Keuangan Dana Alokasi Desa/Nagari Durian Tinggi 834.427.500,00 834.427.500,00

100,00 689.566.200,00

50. Transfer Bantuan Keuangan Dana Alokasi Desa/Nagari Pauh 854.003.200,00 854.003.200,00

100,00 701.068.000,00

51. Transfer Bantuan Keuangan Dana Alokasi Desa/Nagari Aia Manggih 1.002.664.600,00 1.002.664.600,00

100,00 847.864.600,00

52. Transfer Bantuan Keuangan Dana Alokasi Desa/Nagari Sundata 972.943.900,00 972.943.900,00

100,00 847.244.300,00

53. Transfer Bantuan Keuangan Dana Alokasi Desa/Nagari Panti 947.921.000,00 947.921.000,00

100,00 757.524.600,00

54. Transfer Bantuan Keuangan Dana Alokasi Desa/Nagari Padang Gelugur 950.020.400,00 950.020.400,00

100,00 787.284.800,00


2016 (Rp)

55. Transfer Bantuan Keuangan Dana Alokasi Desa/Nagari Tanjung Betung 990.597.100,00 990.597.100,00

100,00 830.314.700,00

56. Transfer Bantuan Keuangan Dana Alokasi Desa/Nagari Langsek Kodok 956.881.000,00 956.881.000,00

100,00 789.182.900,00

57. Transfer Bantuan Keuangan Dana Alokasi Desa/Nagari Lubuk layang 930.374.700,00 930.374.700,00

100,00 763.570.800,00

58. Transfer Bantuan Keuangan Dana Alokasi Desa/Nagari Taruang-Taruang 1.071.827.500,00 1.071.827.500,00

100,00 953.594.200,00

59. Transfer Bantuan Keuangan Dana Alokasi Desa/Nagari Padang Mentinggi 980.872.300,00 980.872.300,00

100,00 766.376.000,00

60. Transfer Bantuan Keuangan Dana Alokasi Desa/Nagari Koto rajo 968.642.700,00 968.642.700,00

100,00 777.888.900,00

61. Transfer Bantuan Keuangan Dana Alokasi Desa/Nagari Languang 963.014.000,00 963.014.000,00

100,00 769.694.100,00

62. Transfer Bantuan Keuangan Dana Alokasi Desa/Nagari Kota Nopan 947.330.300,00 947.330.300,00

100,00 773.205.600,00

63. Transfer Bantuan Keuangan Dana Alokasi Desa/Nagari Pintu Padang 895.752.300,00 895.752.300,00

100,00 716.566.200,00

64. Transfer Bantuan Keuangan Dana Alokasi Desa/Nagari Lubuk Gadang 887.303.200,00 887.303.200,00

100,00 708.967.300,00

65. Transfer Bantuan Keuangan Dana Alokasi Desa/Nagari Muara Tais 1.077.745.900,00 1.077.745.900,00

100,00 867.673.100,00

66. Transfer Bantuan Keuangan Dana Alokasi Desa/Nagari Silayang 956.282.600,00 956.282.600,00

100,00 763.106.600,00

67. Transfer Bantuan Keuangan Dana Alokasi Desa/Nagari Muara Sungai Lolo 1.088.153.000,00 1.088.153.000,00

100,00 847.372.000,00

68. Transfer Bantuan Keuangan Dana Alokasi Desa/Nagari Cubadak 1.257.460.200,00 1.257.460.200,00 100,00 1.068.955.500,00

69. Transfer Bantuan Keuangan Dana Alokasi Desa/Nagari Simpang Tonang 1.165.722.400,00 1.165.722.400,00

100,00 1.012.137.000,00

70. Transfer Bantuan Keuangan Dana Alokasi Desa/Nagari Panti Timur 1.084.995.400,00 1.084.995.400,00

100,00 0,00

71. Transfer Bantuan Keuangan Dana Alokasi Desa/Nagari Panti Selatan 1.079.605.700,00 1.079.605.700,00

100,00 0,00

72. Transfer Bantuan Keuangan Dana Alokasi Desa/Nagari Bahagia Padang Gelugur 912.656.900,00 912.656.900,00

100,00 0,00

73. Transfer Bantuan Keuangan Dana Alokasi Desa/Nagari Sitobol Pdang Galugua 891.966.400,00 891.966.400,00

100,00 0,00

74. Transfer Bantuan Keuangan Dana Alokasi Desa/Nagari Sontang Cubadak 899.517.300,00 899.517.300,00

100,00 0,00

75. Transfer Dana Alokasi Khusus kepada Pemerintahan Nagari 0,00 0,00 0,00 29.171.570.800,00

Jumlah 97.230.097.300,00 95.863.434.300,00 98,59 86.806.486.963,00

Lampiran 5

NO NAMA SEKOLAHSALDO KAS PER 31 DESEMBER 2017

1 SDN 01 Ladang Panjang 536,088 2 SDN 02 Maringing 29,742 3 SDN 03 Binjai 233,629 4 SDN 04 Siparayo 39,414 5 SDN 05 Kampung Kajai 76,416 6 SDN 06 Padang Sawah 41,908 7 SDN 07 Padang Kubu 99,801 8 SDN 08 Malampah Utara 1,440,389 9 SDN 09 Pasar Ladang Panjang 1,125,499

10 SDN 10 Parit Batu 381,686 11 SDN 11 Parit Batu 25,000 12 SDN 12 Padang Kubu 48,404 13 SDN 13 Malampah Utara 187,418 14 SDN 14 Kampung Kajai 188,502 15 SDN 15 Malampah Utara 50,832 16 SDN 16 Siparayo 300,127 17 SDN 17 Parit batu 59,331 18 SDN 18 Tarantang Tunggang 38,525 19 SDN 19 Parit Lubang 1,397,049 20 SDN 20 Malampah Utara 91,990 21 SDN 21 Kampung kajai 215,448

6,607,198 KECAMATAN SIMPATI -

1 SDN 01 Simpang Selatan 131,631 2 SDN 02 Guguk Malintang 641,774 3 SDN 03 Simpang Utara 251,185 4 SDN 04 Bukik Malintang 283,380 5 SDN 05 Guguk Malintang 26,699 6 SDN 06 Simpang Selatan 26,143 7 SDN 07 Simpang utara 26,098 8 SDN 08 Bukit Malintang 986,078 9 SDN 09 Simpang Utara 37,885

10 SDN 10 Simpang Selatan 74,849 11 SDN 11 Simpang Utara 24,625,000

27,110,722 -

1 SDN 01 Bonjol 318,121 2 SDN 02 Koto Kaciak 151,037 3 SDN 03 Lurah Barangin 501,344 4 SDN 04 Ganggo Hilia 27,430 5 SDN 05 Ganggo Hilia 670,993 6 SDN 06 Pandam 1,496,396 7 SDN 07 Kampung Dalam 28,484 8 SDN 08 Ganggo Mudiak 137,676 9 SDN 09 Kampung parit 129,707

RINCIAN KAS DANA BOS TAHUN 2017

SDKECAMATAN TIGO NAGARI

JUMLAH

JUMLAHKECAMATAN BONJOL


10 SDN 10 Batu Badinding 1,420,961 11 SDN 11 Air Abu 262,221 12 SDN 12 Koto Kaciak 550,830 13 SDN 13 Pandam 34,005 14 SDN 14 Ganggo Mudiak 45,966 15 SDN 15 Tabiang 129,468 16 SDN 16 Kampung Dalam 185,632 17 SDN 17 Batu Badinding 868,165 18 SDN 18 Bonjol 176,830 19 SDN 19 Lurah Barangin 754,255 20 SDN 20 Lurah Barangin 57,988 21 SDN 21 Bonjol 187,406 22 SDN 22 Kampung parit 142,017 23 SDN 23 Tabiang 102,540 24 SDN 24 Kampung Melayu 2,537,696 25 SDN 25 Kampung parit 34,057

10,951,225 KECAMATAN LUBUK SIKAPING -

1 SDN 01 Salibawan 79,431 2 SDN 02 Jambak 131,535 3 SDN 03 Kampung Nan VI 25,000 4 SDN 04 Talago 50,103 5 SDN 05 Pauh 53,587 6 SDN 06 Pauh 281,650 7 SDN 07 Padang Sarai 225,394 8 SDN 08 Salibawan 459,287 9 SDN 09 Pauh 396,019 10 SDN 10 Pauh 77,492 11 SDN 11 Tanjung Alai 48,908 12 SDN 12 Koto Tinggi 686,646 13 SDN 13 Tanjung Beringin 25,000 14 SDN 14 Tanjung Beringin 695,278 15 SDN 15 Rumah Nan xxx 258,158 16 SDN 16 Kampung Nan VI 1,487,485 17 SDN 17 Sungai Pandahan 1,276,070 18 SDN 18 Sungai Pandahan 145,667 19 SDN 19 Ambacang Anggang 92,698 20 SDN 20 Kampung Padang 110,551 21 SDN 21 Kampung Nan VI 160,730 22 SDN 22 Kampung Taji 25,178 23 SDN 23 Talago 629,371 24 SDN 24 Sungai Pandahan 158,886 25 SDN 25 Tanjung Beringin 89,815 26 SDN 26 Kampung Taji 58,716 27 SDN 27 Salibawan 268,109 28 SDN 28 Talago 81,414 29 SDN 29 Kampung Taji 103,490 30 SDN 30 Teluk Embun 29,446 31 SDN 31 Tanjung Alai 276,970 32 SDN 32 Tanjung Beringin 4,659,008 33 SDN 33 Sungai Pandahan 52,433 34 SDN 34 Sungai Baru 25,528 36 SD IT Cahaya Madani 50,000

JUMLAH


13,275,053 KECAMATAN PANTI

1 SDN 01 Mumi 477,141 2 SDN 02 Petok 666,506 3 SDN 03 Kuamang 321,784 4 SDN 04 Lundar 547,361 5 SDN 05 Petok 60,767 6 SDN 06 Ampang Gadang 126,348 7 SDN 07 Bahagia Panti 48,503 8 SDN 08 Kuamang 60,787 9 SDN 09 Petok 46,055,747

10 SDN 10 Lundar 26,091 11 SDN 11 Bhagia Panti 161,853 12 SDN 12 Kuamang 28,452 13 SDN 13 Petok 150,084 14 SDN 14 Sentosa 25,125 15 SDN 15 Mumi 6,849,978 16 SDN 16 Kuamang 381,756 17 SDN 17 Petok 225,151 18 SDN 18 Ampang Gadang 79,891 19 SDN 19 Kuamang 1,639,571 20 SDN 20 Bahagia Panti 11,168,411 21 SDN 21 Petok 191,878 22 SDN 22 Petok 26,102 23 SDN 23 Kuamang 17,074,333

86,393,620 KECAMATAN DUO KOTO

1 SDN 01 Sungai Beremas 403,294 2 SDN 02 Simpang Tigo Cubadak 642,745 3 SDN 03 Kelabu 191,233 4 SDN 04 Setia 67,131 5 SDN 05 Tonang Raya 163,990 6 SDN 06 Kelabu 46,778 7 SDN 07 Silang Iv Silalang 1,069,015 8 SDN 08 Sentosa 70,298 9 SDN 09 Lanai Sinuangon 49,404

10 SDN 10 Lanai Sinuangon 48,912 11 SDN 11 Pasar Cubadak 543,650 12 SDN 12 Simpang Tigo Cubadak 179,004 13 SDN 13 Sungai Beremas 95,493 14 SDN 14 Tonang Raya 553,537 15 SDN 15 Tanjung Mas 51,473 16 SDN 16 Batang Tuhur 1,423,276 17 SDN 17 Tanjung Mas 392,372 18 SDN 18 Pasar Cubadak 65,094 19 SDN 19 Pasar Cubadak 214,370 20 SDN 20 Sentosa 60,576 21 SDN 21 Kelabu 45,898 22 SDN 22 Batang Tuhur 325,784 23 SDN 23 Simpang Tigo Cubadak 86,613 24 SDN 24 Tonang Raya 252,134 25 SDN 25 Silalang IV Silalang 263,244 26 SDN 26 Mangkumang 89,312

JUMLAH

JUMLAH


27 SDN 27 Sungai Barameh 622,892 28 SDN 28 Simpang Kelapa 151,090 29 SDN 29 Tanjung Mas 62,053

8,230,665 KECAMATAN PADANG GELUGUR

1 SDN 01 Selamat 72,338 2 SDN 02 Bahagia Padang Gelugur 867,623 3 SDN 03 Bahagia Padang Gelugur 1,697,657 4 SDN 04 Sontang 478,487 5 SDN 05 Makmur 74,621 6 SDN 06 Makmur 68,522 7 SDN 07 Sentosa Padang Gelugur 3,168,739 8 SDN 08 Makmur 3,185,518 9 SDN 09 Sentosa padang Gelugur 3,506,688

10 SDN 10 Rambah Lanai 60,012 11 SDN 11 Bahagia Padang Gelugur 26,169 12 SDN 12 Selamat 85,656 13 SDN 13 Makmur 52,067 14 SDN 14 Bahagia Padang Gelugur 1,497,349 15 SDN 15 Sontang 1,565,044 16 SDN 16 Selamat 147,042 17 SDN 17 Sentosa padang Gelugur 99,079 18 SDN 18 Makmur 187,996 19 SDN 19 Rambah lanai 63,276 20 SDN 20 Rambah Lanai 44,933 21 SDN 21 Bahagia Padang Gelugur 18,268,967 22 SD MUHAMMADIYAH BANGUN RAYA SONTANG 85,092

35,302,875 KECAMATAN RAO

1 SDN 01 Tarung-Tarung 405,887 2 SDN 02 Muara Panyanggerahan 25,747 3 SDN 03 Tarung-Tarung Utara 96,229 4 SDN 04 Padang Aro 44,055 5 SDN 05 Tarung-Tarung Utara 65,401 6 SDN 06 Tarung -Tarung 910,141 7 SDN 07 Padang Mentinggi 25,168 8 SDN 08 Tarung-Tarung Selatan 850,410 9 SDN 09 Tarung -Tarung Selatan 66,200

10 SDN 10 Tarung -Tarung Utara 3,230,452 11 SDN 11 Tarung-Tarung 2,897,171 12 SDN 12 Tarung-Tarung Selatan 28,635 13 SDN 13 Padang Mentinggi 62,751 14 SDN 14 Padang Aro 248,371 15 SDN 15 Tarung-Tarung Utara 257,172 16 SDN 16 Padang Mentinggi 30,941 17 SDN 17 Tarung-Tarung 5,836,840 18 SDN 18 Tarung -Tarung selatan 30,815 19 SDN 19 Tarung- Tarung utara 30,378

15,142,764 KECAMATAN RAO SELATAN

1 SDN 01 Lansat Kadap 229,291 2 SDN 02 Lubuak Layang 31,777 3 SDN 03 Beringin 928,558

JUMLAH

JUMLAH

JUMLAH


4 SDN 04 Rambahan 80,959 5 SDN 05 Serasi 182,515 6 SDN 06 Lubuk Layang 25,862 7 SDN 07 Kauman 194,892 8 SDN 08 Lubuk Layang 250,239 9 SDN 09 Serasi 167,392 10 SDN 10 Lubuk Layng 47,891 11 SDN 11 Kampung Tujuh 173,209 12 SDN 12 Tanjung Betung 675,879 13 SDN 13 Serasi 34,210 14 SDN 14 Rambahan Selatan 74,745 15 SDN 15 Lansat Kadap 29,564 16 SDN 16 Lansad Kadap 666,103 17 SDN 17 Kauman 225,073 18 SDN 18 Lubuk Layang 45,474 19 SDN 19 rambahan Timur 85,797

4,149,430 KECAMATAN RAO UTARA -

1 SDN 01 Koto Rajo 26,908 2 SDN 02 Koto Nopan Saiyo 376,725 3 SDN 03 Koto Nopan Saiyo 51,589 4 SDN 04 Langung Saiyo 688,874 5 SDN 05 Koto Rajo 186,229 6 SDN 06 Koto Rajo 127,370 7 SDN 07 Langung Sepakat 29,021 8 SDN 08 Langung Sepakat 29,431 9 SDN 09 Koto Rajo 73,493

10 SDN 10 Koto Nopan Saiyo 1,042,638 11 SDN 11 Langung Sepakat 376,867 12 SDN 12 Koto Rajo 30,013 13 SDN 13 Koto Nopan Saiyo 53,285 14 SDN 14 Langung Sepakat 88,804

3,181,247 KECAMATAN MAPAT TUNGGUL SELATAN -

1 SDN 01 Kampung parit Silayang 133,864 2 SDN 02 Muara sungai Lolo 481,437 3 SDN 03 Bangkok 41,999 4 SDN 04 Muara sungai Lolo 150,749 5 SDN 05 Bangkok 55,466 6 SDN 06 Batang timbulan 1,327,221 7 SDN 07 MuaraSungai Lolo 1,928,944 8 SDN 08 Bukit Malintang 452,667 9 SDN 09 Pintuai 44,766

10 SDN 10 Hulu layang 69,272 11 SDN 11 Kampung Baru 631,865 12 SDN 12 kampung Sopan 29,571 13 SDN 13 Rotan Gatah 72,385

5,420,206 KECAMATAN MAPAT TUNGGUL -

1 SDN 1 Muara Tais Timur 261,927 2 SDN 02 Pintu Padang 58,567 3 SDN 03 Muara Tais Tengah 376,628 4 SDN 04 Muara Tais Tengah 93,691

JUMLAH

JUMLAH

JUMLAH


5 SDN 05 Lubuk Gadang 903,480 6 SDN 06 Muara Tais Barat 51,459 7 SDN 07 Muara Tais Tengah 59,990 8 SDN 08 Botung Busuk 532,489 9 SDN 09 Muara Tais Barat 1,774,855

10 SDN 10 pintu padang 35,654 11 SDN 11 Lubuak Gadang 80,759 12 SDN 12 Muara Tais Timur 82,677 13 SDN 13 Koto Sawah 73,954 14 SDN 14 Marapan 65,430

4,451,560 220,216,565

1 SMPN 1 TIGO NAGARI 27,500 2 SMPN 2 TIGO NAGARI 2,860,253 3 SMPN 3 TIGO NAGARI 272,376

3,160,129 KECAMATAN SIMPATI -

1 SMPN 1 SIMPANG ALAHAN MATI 1,439,578 2 SMPN 2 SIMPANG ALAHAN MATI 141,471

1,581,049 -

1 SMP 01 Bonjol 229,860 2 SMP 02 Bonjol 429,315 3 SMP 03 Bonjol 3,875,000

4,534,175 KECAMATAN LUBUK SIKAPING

1 SMP 1 Lubuk Sikaping 42,204 2 SMP 2 Lubuk Sikaping 22,342,001 3 SMP 3 Lubuk Sikaping 26,942 4 SMP 4 Lubuk Sikaping 39,788

22,450,935 KECAMATAN PANTI -

1 SMP 1 Panti 157,720 2 SMP 2 Panti 54,908

212,628.00KECAMATAN DUO KOTO -

1 SMPN 1 DUO KOTO 23,529,214 2 SMPN 2 DUO KOTO 62,658 3 SMPN 3 DUO KOTO 562,934 4 SMPN 4 DUO KOTO 80,962 5 SMPN 5 DUO KOTO 113,563

24,349,331 KECAMATAN PADANG GELUGUR -

1 SMPN 1 Padang Gelugur 1,552,560 2 SMPN 2 Padang Gelugur 216,266

1,768,826 KECAMATAN RAO -

1 SMP N 1 Rao 44,876 2 SMP N 2 Rao 25,792 3 SMP N 3 Rao 40,941

111,609

JUMLAHTOTAL SD

SMPKECAMATAN TIGO NAGARI

JUMLAH

JUMLAHKECAMATAN BONJOL

JUMLAH

JUMLAH

JUMLAH

JUMLAH

JUMLAH

JUMLAH


KECAMATAN RAO SELATAN - 1 SMPN 1 Rao Selatan 1,087,279 2 SMPN 2 Rao Selatan 1,248,256 3 SMPN 3 Rao Selatan 225,000

2,560,535 KECAMATAN RAO UTARA -

1 SMPN 1 RAO UTARA 304,604 2 SMPN 2 RAO UTARA 82,277 1 SMP SATU ATAP SIMAMONEN 339,038

725,919 KECAMATAN MAPAT TUNGGUL SELATAN -

1 SMPN 1 MTS 726,729 2 SMPN 2 MTS 50,065 3 SMPN 3 MTS 1,806,266 4 SMPN 4 MTS 76,522

2,659,582 KECAMATAN MAPAT TUNGGUL -

1 SMP N 1 MT 130,141 2 SMP N 2 MT 61,836 3 SMP N 3 MT 234,710 4 SMP N 4 MT 586,127

1,012,814 65,127,532

285,344,097

JUMLAH

JUMLAH

JUMLAHTotal SMP

Total SD dan SMP

JUMLAH

1 2 3 4 5 8 9A. Kendaraan Dinas1 Dinas Kesehatan 4,657,500 4,657,500 2 Rumah Sakit Umum Daerah 240,000 240,000 - -3 Dinas Perhubungan4 Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil 765,000 765,000 5 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 105,000 105,000 6 Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 310,000 310,000 7 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 129,000 129,000 8 Sekretariat Daerah 2,097,500 2,097,500 2,760,000 2,760,000 9 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 990,000 990,000 277,500 277,500 10 Kecamatan Lubuk Sikaping 585,000 585,000 11 Kecamatan Mapat Tunggul 915,000 915,000 12 Kecamatan Rao Utara 960,000 960,000 13 Kecamatan Rao Selatan 900,000 900,000 120,000 120,000 14 Dinas Perikanan 202,500 202,500

Jumlah A 4,227,500 4,227,500 - 11,786,500 11,786,500

B. Rumah Dinas

1 Dinas Kesehatan 1,540,000 1,540,000 2 Rumah Sakit Umum Daerah 5,040,000 4,040,000 1,000,000 3,000,000 4,000,000 3 Dinas Perhubungan 480,000 480,000 4 Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil 30,000 30,000 5 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - -6 Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata - -7 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran - -8 Sekretariat Daerah - -9 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 420,000 420,000 1,350,000 1,350,000 10 Kecamatan Lubuk Sikaping11 Kecamatan Mapat Tunggul 360,000 360,000 12 Kecamatan Rao Utara 300,000 300,000 13 Kecamatan Rao Selatan 300,000 300,000 14 Dinas Perikanan 260,000 260,000

Jumlah B 5,760,000 4,760,000 1,000,000 7,320,000 8,320,000

C. Sewa Ruko1 Dinas Perindagkop dan UKM 7,000,000 7,000,000 7,000,000

Jumlah C 7,000,000 - 7,000,000 - 7,000,000

D. Retr. Terminal

Dinas Perhubungan

2 Retr. Terminal 4,892,000 4,892,000

3 Retr. Tempat khusus Parkir 1,300,000 1,300,000

Jumlah D - - - 6,192,000 6,192,000

Total 16,987,500 8,987,500 8,000,000 25,298,500 33,298,500

Total Piutang per 31 Des 2017

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMANPIUTANG RETRIBUSI

PER 31 DESEMBER 2017Lampiran 6

No Retribusi Daerah Saldo

31 Des 2016 Pelunasan di Tahun 2017

Saldo Awal Piutang 2017

Piutang 2017

POKOK BUNGA JUMLAH POKOK BUNGA JUMLAH POKOK BUNGA JUMLAHI DANA BERGULIR APBD THN 20141 KSP NAGARI TANJUNG BETUNG 42,500,000 10,200,000 52,700,000 - - - 42,500,000 10,200,000 52,700,000 2 KSP NAGARI TANJUNG BERINGIN 42,500,000 10,200,000 52,700,000 21,250,500 6,373,500 27,624,000 21,249,500 3,826,500 25,076,000 3 KSP NAGARI TUANKU RAO 42,500,000 10,200,000 52,700,000 - 2,554,000 2,554,000 42,500,000 7,646,000 50,146,000 4 KSP MITRA UTAMA TARUNG-TARUNG 42,500,000 10,200,000 52,700,000 1,000,000 1,000,000 41,500,000 10,200,000 51,700,000

170,000,000 40,800,000 210,800,000 22,250,500 8,927,500 31,178,000 147,749,500 31,872,500 179,622,000

II DANA BERGULIR THN 20051 KSU DURTI SEJAHTERA 50,000,000 12,000,000 62,000,000 50,000,000 12,000,000 62,000,000 - - - 2 KSU MITRA SIYO 20,000,000 4,800,000 24,800,000 - - - 20,000,000 4,800,000 24,800,000 3 KSU BUNGO TANJUNG MEMBANGUN 20,000,000 4,800,000 24,800,000 - 1,200,000 1,200,000 20,000,000 3,600,000 23,600,000 4 KSU PKRS 30,000,000 7,200,000 37,200,000 - - - 30,000,000 7,200,000 37,200,000 5 KOPERASI KARYA TANI 30,000,000 7,200,000 37,200,000 - - - 30,000,000 7,200,000 37,200,000

150,000,000 36,000,000 186,000,000 50,000,000 13,200,000 63,200,000 100,000,000 22,800,000 122,800,000

TOTAL 320,000,000 76,800,000 396,800,000 72,250,500 22,127,500 94,378,000 247,749,500 54,672,500 302,422,000

DATA PENERIMA DANA BERGULIR KOPERASI SIMPAN PINJAM NAGARIPER 31 DESEMBER 2017

NO NAMA PENYALUR PINJAMAN ANGSURAN SISA PINJAMANLampiran 7

Lampiran 8 Rincian Piutang Lain-Lain Per 31 Desember 2017

No Uraian Kegiatan Saldo per 31 Des 2016 (Rp)

Penambahan (Rp)

Pengurangan (Rp)


A PPKD 1.529.842.979,00 14.724.138,00 65.000.000,00 1.479.567.117,00

1 Dana MK-PER (Sekretariat Daerah) 1.199.093.479,00 0,00 65.000.000,00 1.134.093.479,00

Bergulir. Dinas Perindustrian, 247.749.500,00 0,00 0,00 247.749.500,00 Perdagangan, Koperasi&UKM

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 83.000.000,00 0,00 0,00 83.000.000,00

2 Piutang PFK 0,00 14.724.138,00 0,00 14.724.138,00

B Dinas PU 4.303.592.459,31 0,00 1.689.389.584,00 2.614.202.875,31

Piutang Uang Muka 3.934.987.684,00 0,00 1.689.389.584,00 2.245.598.100,00

1 PT. Gerbang Pembangunan pasar Semi Modern Ladang 81.920.906,00 0,00 0,00 81.920.906,00 Mas Panjang Kec. Tigo Nagari Indratama (Kontrak No. 640.643/18/SP/CK/PAS-2013) 2 PT. Pembangunan pasar semi Modern 496.600.200,00 0,00 0,00 496.600.200,00 Sinkroner Tapus Kec. Padang Gelugur (Kontrak No. 640.643/16/SP/CK/ PAS-2013 Tgl 17 Juni 2013)

3 PT. Mega Duta Konstruksi

Rekonstruksi Jalan Kabupaten Paket II tahun 2016 (Kontrak No.620/027/SP/BM /DPU-PAS/2016 Tgl 8 Juni 2016

545.889.441,00 0,00 264.633.185,00 281.256.256,00

4 PT Mulitiguna Engg. Konsult

Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Paket II tahun 2016 (Kontrak No.620/026.A/ADD.II/SP /BM/DPU-PAS/2016 Tgl 29 Nop 2016

505.076.784,00 0,00 271.599.537,00 233.477.247,00

5 PT. Mega Duta Konstruksi

Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Paket II tahun 2016 (Kontrak No.620/028a/ADD.1/SP /BM/DPU-PAS/2016 Tgl 19 Juli 2016

1.430.929.889,00 0,00 514.551.464,00 916.378.425,00

6 CV. Oktavia Konstruksi

Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Paket III tahun 2016 (Kontrak No.620/090/SP/BM/DPU-PAS/2016 Tgl 11 Okt 2016

93.989.160,00 0,00 93.989.160,00 0,00

7 CV Pilar Agung Sejahtera


131.480.100,00 0,00 131.480.100,00 0,00

8 CV Bina Mandiri Sejahtera


19.516.705,00 0,00 19.516.705,00 0,00

9 PT. Rajawali Citra Wahana Pasaman

Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Paket III tahun 2016 (Kontrak No.620/056/SP/BM/DPU-PAS/2016 Tgl 15 Agt 2016

235.965.066,00 0,00 0,00 235.965.066,00

10 CV. Novandri Peningkatan Irigasi tahun 2016 (Kontrak No.610.611/20/SP/AIR/PAS Tgl 8 Agt 2016

167.606.595,00 0,00 167.606.595,00 0,00

11 CV. Akbar Rehabilitasi Prasarana & Sarana Instasi Air Bersih tahun 2016 (Kontrak No.690/58/SP/CK/ DPU-PAS/2016 Tgl 16 Sept 2016

6.398.370,00 0,00 6.398.370,00 0,00

12 CV. Reka Cipta Prakarsa

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi tahun 2016 (Kontrak No.610.611/22/SP/AIR/PAS Tgl 10 Agt 2016

119.992.500,00 0,00 119.992.500,00 0,00

13 CV. Gemilang Jaya

Rehab Berat Gedung UDKP Bonjol tahun 2016 (Kontrak No.620.643/47 /CK/PAS/2016 Tgl 24 Agt 2016

10.646.580,00 0,00 10.646.580,00 0,00


Penambahan (Rp)

Pengurangan (Rp)


14 CV. Haya Graha Mandiri

Pembangunan Gedung Serba Guna Rao Utara tahun 2016 (Kontrak No.620.643/46/SP-CK/DPU-PAS/2016 Tgl 19 Agt 2016

74.875.398,00 0,00 74.875.398,00 0,00

15 PT. Adta Surya Prima

Rekonstruksi Jalan Paket I (Kontrak No. 620/057.a/Add.I/SP/BM/DPU-PAS/2016 Tgl.8 September 2016

14.099.990,00 0,00 14.099.990,00 0,00

Piutang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan 196.278.884,00 0,00 0,00 196.278.884,00

16 PT. Pembangunan pasar semi modern 124.150.050,00 0,00 0,00 124.150.050,00 Sinkroner Tapus Kec. Padang Gelugur (Kontrak

No. 640.643/16/SP/CK/PAS-2013 Tgl 17 Juni 2013)

17 PT. Alas Putra Pemeliharaan Berkala Jalan 72.128.834,00 0,00 0,00 72.128.834,00

(Kontrak No. 620/621/42/SP/BM/PAS-2012 Tgl 2 Agt 2012 ADD. I No. 620/621/42a/SP/BM/PAS-2012 Tgl 19 Nov 2012 ADD II No. 620/621/42b/SP /BM/PAS-2012 Tgl 27 Des 2012)

Piutang kelebihan pembayaran penggunaan alat 172.325.891,31 0,00 0,00 172.325.891,31

18 CV. Ami Rehab/pemeliharaan Jalan 172.325.891,31 0,00 0,00 172.325.891,31

Citra Tingkarang- Batas 50 Kota Mandiri (Kontrak No. 620.621/10/SP/BM/

PAS-2012 Tgl 25 Juni 2012 ADD No. 620.621/10.a/SP/BM/PAS-2012 Tgl 22 Okt 2012)

C RSUD 478.173.520,00 0,00 0,00 478.173.520,00 Piutang Uang Muka 260.821.920,00 0,00 0,00 260.821.920,00

1 CV. Bina Pengembangan ruang Gawat 260.821.920,00 0,00 0,00 260.821.920,00 Perdana Darurat (Kontrak No.891/1289/PP-

Abadi RSUD/2012 Tgl 18 Sept 2012) Piutang jaminan pelaksanaan pekerjaan 108.675.800,00 0,00 0,00 108.675.800,00

2 CV. Bina Perdana Abadi

Pengembangan ruang Gawat Darurat (Kontrak No.891/1289 /PP- RSUD/2012 Tgl 18 Sept 2012) 108.675.800,00 0,00 0,00 108.675.800,00

Denda keterlambatan pekerjaan 108.675.800,00 0,00 0,00 108.675.800,00

3 CV. Bina Pengembangan ruang Gawat 108.675.800,00 0,00 0,00 108.675.800,00

Perdana Darurat (Kontrak No.891/1289

Abadi /PP-RSUD/2012 Tgl 18 Sept 2012) D Dinas Pendidikan 161.140.949,00 0,00 0,00 161.140.949,00

Piutang Uang Muka 68.103.449,00 0,00 0,00 68.103.449,00

1 CV. Hanifa Lanjutan Pembangunan RKB bertingkat 68.103.449,00 0,00 0,00 68.103.449,00 Karya SMAN I Lubuk Sikaping (Kontrak No. 09/SPK/ SARPRAS/DISDIK-PAS/2012 Tgl 27 Juni 2012) Denda keterlambatan pekerjaan 93.037.500,00 0,00 0,00 93.037.500,00

2 CV. Hanifa Lanjutan Pembangunan RKB bertingkat 93.037.500,00 0,00 0,00 93.037.500,00

Karya SMAN I Lubuk Sikaping (Kontrak No. 09/SPK/ SARPRAS/DISDIK-PAS/2012 Tgl 27 Juni 2012)


Penambahan (Rp)

Pengurangan (Rp)


E Dinas Kesehatan Piutang Uang Muka 0,00 87.620.012,00 0,00 87.620.012,00

1 CV. Pangeran Kontraktor

Pek.Pembangunan Ruangan Baru Puskesmas Cubadak,berdasarkan SPKNo.2201/SP/DAK-DINKES/2017 tgl 15 Sept 2017

0,00 87.620.012,00 0,00 87.620.012,00

Jumlah 6.472.749.907,31 102.344.150,00 1.754.389.584,00 4.820.704.473,31

ATK CETAK ALAT LISTRIK BBM DAN GAS

PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH

BENDA POS BIBIT TANAMAN OBAT-OBATAN BAHAN KIMIA BAHAN MAKANAN

POKOK ALAT RT PERALATAN SEKOLAH

1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 92,357,002.00 - 2,816,000.00 210,000.00 14,053,500.00 909,000.00 145,000.00 2,431,200.00 - - 2,150,000.00 898,000.00 - 115,969,702.00

- Dinas Pendidikan 4,974,500.00 4,974,500.00

- SD 47,663,852.00 2,816,000.00 210,000.00 5,135,500.00 909,000.00 145,000.00 2,431,200.00 2,150,000.00 898,000.00 62,358,552.00

- SMP 39,718,650.00 8,918,000.00 48,636,650.00

2 Dinas Kesehatan 7,807,000.00 - 45,000.00 7,825,595,627.12 7,833,447,627.12

- Dinas kesehatan 4,771,900.00 45,000.00 3,654,223,224.12 -

- Balai Pelayanan Obat dan Farmasi - 2,713,906,591.00 -

- Puskesmas Bonjol - 92,847,161.47 -

- Puskesmas Kumpulan - 42,358,287.51 -

- Puskesmas Ladang Panjang - 79,751,206.14 -

- Puskesmas Simpang Alahan Mati - 58,576,964.49 -

- Puskesmas Lubuk Sikaping - 57,859,157.30 -

- Puskesmas Cubadak - 60,856,282.76 -

- Puskesmas Simpang Tonang - 12,544,672.17 -

- Puskesmas Sundatar - 79,940,016.68 -

- Puskesmas Kuamang - 42,469,297.34 -

- Puskesmas Pegang Baru - 82,536,461.62 -

- Puskesmas Lansat Kadap - 24,086,765.20 -

- Puskesmas Tapus - 96,351,872.51 -

- Puskesmas Rao - 59,311,858.84 -

- Puskesmas Koto Rajo - 45,668,015.00 -

- Puskesmas Pintu Padang - 58,473,446.39 -

- Puskesmas Silayang - 46,685,167.70 -

- Rumah Sakit Umum Daerah 3,035,100.00 - 4,171,372,403.00 -

3 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 6,041,500.00 1,119,000.00 - 57,500.00 - 55,000.00 18,213,252,510.00 18,220,525,510.00

4 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 232,500.00 - - 232,500.00

5Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 320,000.00 15,000.00 - - 335,000.00

6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 317,500.00 - - 317,500.00

7 Dinas Sosial 6,323,800.00 445,000.00 - - 6,768,800.00

8Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

128,424,500.00 188,712,560.00 - 24,000.00 - 317,161,060.00

9Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 150,000.00 - - 150,000.00

10 Dinas Pangan 877,500.00 - - 292,828,775.00 293,706,275.00

BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KE MASYARAKAT

TOTAL PERSEDIAAN

BAHAN MATERIAL

REKAPITULASI PERSEDIAANPEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

PER 31 DESEMBER 2017

NO SKPD

BAHAN PAKAI HABIS

Lampiran 9

ATK CETAK ALAT LISTRIK BBM DAN GAS

PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH

BENDA POS BIBIT TANAMAN OBAT-OBATAN BAHAN KIMIA BAHAN MAKANAN

POKOK ALAT RT PERALATAN SEKOLAH

BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KE MASYARAKAT

TOTAL PERSEDIAAN

BAHAN MATERIAL

NO SKPD

BAHAN PAKAI HABIS

11Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 15,798,000.00 - 2,362,500.00 - 1,865,000.00 1,405,000.00 168,429,862.00 189,860,362.00

12 Dinas Pemberdayaan Masyarakat 1,129,400.00 160,000.00 630,000.00 - 420,000.00

- 2,339,400.00

13Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 953,500.00 - - 287,539,740.00 288,493,240.00

14Dinas Perhubungan

891,750.00 660,000.00 - 500,000.00 - 2,051,750.00

15Dinas Komunikasi dan Informatika

2,917,650.00 - - 2,917,650.00

16 Dinas Koperasi, Usaha dan Menengah 455,500.00 125,000.00 - 100,000.00 - 680,500.00

17 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata 780,000.00 - - 780,000.00

18 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 345,000.00 - 15,000.00 15,000.00 - 375,000.00

19 Dinas Perikanan 417,000.00 - - 6,625,732.00 7,042,732.00

20 Dinas Pertanian 1,087,500.00 - 65,000.00 - 44,903,000.00 46,055,500.00

21Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja 12,289,250.00 4,580,000.00 - 500,000.00 - 17,369,250.00

22 Sekretariat Daerah 6,896,000.00 - - 6,896,000.00

23 Sekretariat DPRD 2,643,000.00 1,375,400.00 - - 4,018,400.00

24 Kecamatan Tigo Nagari 340,000.00 340,000.00

25 Kecamatan Simpang Alahan Mati 7,500.00 - - 7,500.00

26 Kecamatan Bonjol 3,669,500.00 112,500.00 - 320,000.00 - 4,102,000.00

27 Kecamatan Lubuk Sikaping 635,000.00 - - 635,000.00

28 Kecamatan Panti 462,500.00 - 30,000.00

- 492,500.00

29 Kecamatan Rao 476,500.00 - - 476,500.00

30 Kecamatan Duo Koto 216,000.00 - 15,000.00

- 231,000.00

31 Kecamatan Mapat Tunggul 883,000.00 - - 883,000.00

32 Kecamatan Mapat Tunggul Selatan 655,000.00 - - 655,000.00

33 Kecamatan Rao Utara 221,000.00 - - 221,000.00

34 Kecamatan Rao Selatan 111,000.00 - - 111,000.00

35 Kecamatan Padang Gelugur 416,000.00 - - 416,000.00

36Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1,344,000.00 - - 1,344,000.00

37 Inspektorat Daerah 1,644,500.00 360,500.00 12,500.00 - - 2,017,500.00

38 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5,050,000.00 87,000.00 - - 5,137,000.00

39 Badan Keuangan Daerah 45,719,500.00 43,324,933.00 385,000.00 - 600,000.00

- 90,029,433.00

40 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 3,197,500.00 350,000.00 - 12,000.00 - 3,559,500.00

JUMLAH 354,503,352.00 239,968,393.00 5,302,000.00 210,000.00 19,119,500.00 924,000.00 145,000.00 8,160,469,567.12 8,545,732.00 292,828,775.00 3,555,000.00 898,000.00 18,381,682,372.00 27,468,151,691.12

No.Tahun

Penyertaan Modal

Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga

Dasar hukum penyertaan

Bentuk penyertaan Modal (investasi) daerah

Jumlah penyertaan modal daerah

Jumlah modal yang telah disertakan sampai

dengan awal tahun

Penyertaan modal tahun ini


dengan tahun ini

Sisa modal yang belum disertakan

Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini

Jumlah modal (investasi) yang akan diterima

kembali tahun ini

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=6-9 11 12

I Bank Nagari 62,755,000,000.18 61,755,000,000.18 1,000,000,000.00 62,755,000,000.18 9,386,932,699.00

2003 s/d 2008 Bank Nagari Saham Seri A 8,396,000,000.00 8,396,000,000.00 - 8,396,000,000.00 -

2009 Bank Nagari Saham Seri A 826,000,000.00 826,000,000.00 - 826,000,000.00 -

2009 Bank Nagari Saham Seri A 1,975,000,000.00 1,975,000,000.00 - 1,975,000,000.00 -

2010 Bank Nagari Saham Seri A 161,451.18 161,451.18 - 161,451.18 -

2011 Bank Nagari Saham Seri A 1,771,838,549.00 1,771,838,549.00 - 1,771,838,549.00

2012 Bank Nagari Saham Seri A 3,816,000,000.00 3,816,000,000.00 - 3,816,000,000.00

2013 Bank Nagari Saham Seri A 6,331,000,000.00 6,331,000,000.00 6,331,000,000.00



2016 Bank Nagari Saham Seri A 13,760,000,000.00 13,760,000,000.00 13,760,000,000.00 9,386,932,699.00

2017 Bank Nagari Saham (Belum di Buatkan) 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

II PT. Equator 1,013,967,930.00 2,270,242,292.00 - 1,013,967,930.00 2003 PT. Equator Saham Biasa 1,270,242,292.00 1,270,242,292.00 - 1,270,242,292.00

2012 PT. Equator Saham Biasa 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 - 1,000,000,000.00

2012 PT. Equator (82,656,651.00) (82,656,651.00)

2013 PT. Equator (194,604,745.00) (194,604,745.00)

2014 PT. Equator (156,613,863.00) (156,613,863.00)

2015 PT. Equator (225,019,315.00) (225,019,315.00)

2016 PT. Equator (232,178,330.00) (232,178,330.00)

2017 PT. Equator (365,201,458.00) (365,201,458.00)

III PDAM 24,065,532,422.86 24,463,642,473.00 (398,110,050.14) 24,065,532,422.86 2004 s/d 2007 PDAM 3,339,642,473.00 3,339,642,473.00 3,339,642,473.00

2008 PDAM 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 - 2,000,000,000.00

2009 PDAM - - - -

2010 PDAM 500,000,000.00 500,000,000.00 - 500,000,000.00

2011 PDAM 1,900,000,000.00 1,900,000,000.00 - 1,900,000,000.00

2012 PDAM 2,200,000,000.00 2,200,000,000.00 - 2,200,000,000.00

KABUPATEN PASAMANDAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017Lampiran 10

No.Tahun

Penyertaan Modal

Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga

Dasar hukum penyertaan

Bentuk penyertaan Modal (investasi) daerah

Jumlah penyertaan modal daerah


dengan awal tahun

Penyertaan modal tahun ini


dengan tahun ini

Sisa modal yang belum disertakan

Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini

Jumlah modal (investasi) yang akan diterima

kembali tahun ini

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=6-9 11 12

2013 PDAM 2,200,000,000.00 2,200,000,000.00 - 2,200,000,000.00

2014 PDAM 6,800,000,000.00 6,800,000,000.00 - 6,800,000,000.00

2015 PDAM 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 - 4,000,000,000.00

2016 PDAM 1,524,000,000.00 1,524,000,000.00 1,524,000,000.00

2017 PDAM 4,593,000,000.00 4,593,000,000.00 4,593,000,000.00

(4,991,110,050.14) (4,991,110,050.14) (4,991,110,050.14)

IV 2010 PT. Balairung Citrajaya 2,824,899,000.00 2,824,899,000.00 2,824,899,000.00

Sumbar Saham Seri A 1,694,000,000.00 1,694,000,000.00 1,694,000,000.00

Saham Seri B 1,130,899,000.00 1,130,899,000.00 1,130,899,000.00

90,659,399,353.04 91,313,783,765.18 601,889,949.86 90,659,399,353.04 - 9,386,932,699.00 - JUMLAH

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMANASET TETAP - TANAHPER 31 DESEMBER 2017

Belanja Modal Pemindahan Antar

SKPD Kapitalisasi Hibah Mutasi Debet lainnya JUMLAH

1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 63,932,025,989.00 - 308,035,210.00 - - - 308,035,210.00

2 DINAS KESEHATAN 1,111,974,169.00 - - - - - -

3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 6,888,776,625.00 136,325,000.00 - - - - 136,325,000.00

4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 67,637,692,284.67 - - - - - -

5 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 121,500,000.00 - - - - - -

6 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR 284,492,267.00 - 228,257,190.00 2,952,840.00 - - 231,210,030.00

7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 228,257,190.00 - - - - - -

8 DINAS SOSIAL - - 1,216,152,600.00 - - - 1,216,152,600.00

9 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA - - - - - - -

10 DINAS PANGAN 1,044,562,700.00 - - - - - -

11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PRKP 35,000,000.00 - - - - - -

12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 206,821,350.00 - - - - - -

13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1,018,451,225.00 - - - - - -

14 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB 325,090,950.00 - - - - - -

15 DINAS PERHUBUNGAN 4,231,090,330.00 - - - - - -

16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - - - - - -

17 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3,562,176,125.00 - - - - - -

18 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA 4,101,550,750.00 - - - - - -

19 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 214,600,000.00 - - - - - -

20 DINAS PERIKANAN - - 3,324,666,896.00 - - 183,349,600.00 3,508,016,496.00

21 DINAS PERTANIAN 9,469,732,656.00 - 1,044,562,700.00 - - - 1,044,562,700.00

22 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TK 1,847,681,250.00 - 3,058,346,000.00 - - - 3,058,346,000.00

23 SEKRETARIAT DAERAH 21,098,290,039.00 - 304,813,125.00 4,493,880.00 240,000,000.00 - 549,307,005.00

24 SEKRETARIAT DPRD 1,047,654,000.00 - - - - - -

25 KECAMATAN TIGO NAGARI 976,633,200.00 - - - - - -

26 KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI 434,160,000.00 - - - - - -

27 KECAMATAN BONJOL 48,324,600.00 - - - - - -

28 KECAMATAN LUBUK SIKAPING 82,367,888.00 - - - - - -

29 KECAMATAN PANTI 630,111,150.00 - - - - - -

30 KECAMATAN RAO 959,985,575.00 - - - - - -

31 KECAMATAN DUA KOTO 270,000,000.00 - - - - - -

32 KECAMATAN MAPAT TUNGGUL 138,891,650.00 - - - - - -

33 KECAMATAN MAPAT TUNGGUL SELATAN 33,750,000.00 - - - - - -

34 KECAMATAN RAO UTARA 627,750,000.00 - - - - - -

35 KECAMATAN RAO SELATAN 209,250,000.00 - - - - - -

36 KECAMATAN PADANG GELUGUR 160,736,850.00 - - - - - -

37 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TSP - - - - - - -

38 INSPEKTORAT DAERAH - - - - - - -

39 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 304,813,125.00 - - - - - -

40 BADAN KEUANGAN DAERAH - - - - - - -

41 PPKD 5,869,156,100.00 - - - - - -

42 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM - - - - - - -

JUMLAH 199,153,350,037.67 136,325,000.00 9,484,833,721.00 7,446,720.00 240,000,000.00 183,349,600.00 10,051,955,041.00

NOMOR NAMA SKPD SALDO PER 1 JANUARI

2017

Mutasi Debet (Rp)

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMANASET TETAP - TANAHPER 31 DESEMBER 2017

1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2 DINAS KESEHATAN

3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

5 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

6 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR

7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

8 DINAS SOSIAL

9 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA

10 DINAS PANGAN

11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PRKP

12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

14 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

15 DINAS PERHUBUNGAN

16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

17 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

18 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

19 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

20 DINAS PERIKANAN

21 DINAS PERTANIAN

22 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TK

23 SEKRETARIAT DAERAH

24 SEKRETARIAT DPRD

25 KECAMATAN TIGO NAGARI

26 KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI

27 KECAMATAN BONJOL

28 KECAMATAN LUBUK SIKAPING

29 KECAMATAN PANTI

30 KECAMATAN RAO

31 KECAMATAN DUA KOTO

32 KECAMATAN MAPAT TUNGGUL

33 KECAMATAN MAPAT TUNGGUL SELATAN

34 KECAMATAN RAO UTARA

35 KECAMATAN RAO SELATAN

36 KECAMATAN PADANG GELUGUR

37 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TSP

38 INSPEKTORAT DAERAH

39 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

40 BADAN KEUANGAN DAERAH

41 PPKD

42 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

JUMLAH

NOMOR NAMA SKPD

Lampiran 11

Reklasifikasi Aset Pemindahan Antar

SKPD Hibah Mutasi Kredit lainnya JUMLAH

2,761,024,210.00 - - - 2,761,024,210.00 61,479,036,989.00

- - - - - 1,111,974,169.00

136,325,000.00 - - - 136,325,000.00 6,888,776,625.00

- 308,035,210.00 - - 308,035,210.00 67,329,657,074.67

- - - - - 121,500,000.00

- - - - - 515,702,297.00

- 228,257,190.00 - - 228,257,190.00 -

- - - - - 1,216,152,600.00

- - - - - -

- 1,044,562,700.00 - - 1,044,562,700.00 -

- - - - - 35,000,000.00

- 206,821,350.00 - - 206,821,350.00 -

- - - - - 1,018,451,225.00

- - - - - 325,090,950.00

- - - - - 4,231,090,330.00

- - - - - -

- 3,058,346,000.00 - - 3,058,346,000.00 503,830,125.00

- - - - - 4,101,550,750.00

- - - - - 214,600,000.00

- - - - - 3,508,016,496.00

- 3,324,666,896.00 - - 3,324,666,896.00 7,189,628,460.00

- 1,009,331,250.00 - - 1,009,331,250.00 3,896,696,000.00

- - 395,851,132.00 579,550,868.00 975,402,000.00 20,672,195,044.00

- - - - - 1,047,654,000.00

- - - - - 976,633,200.00

- - - - - 434,160,000.00

- - - - - 48,324,600.00

- - - - - 82,367,888.00

- - - - - 630,111,150.00

- - - - - 959,985,575.00

- - - - - 270,000,000.00

- - - - - 138,891,650.00

- - - - - 33,750,000.00

- - - - - 627,750,000.00

- - - - - 209,250,000.00

- - - - - 160,736,850.00

- - - - - -

- - - - - -

- 304,813,125.00 - - 304,813,125.00 -

- - - - - -

158,000,000.00 - - 3,597,946,400.00 3,755,946,400.00 2,113,209,700.00

- - - - - -

3,055,349,210.00 9,484,833,721.00 395,851,132.00 4,177,497,268.00 17,113,531,331.00 192,091,773,747.67

SALDO PER 31 DESEMBER 2017

Mutasi Kredit (Rp)

Lampiran 12

5 6 7 8

PERALATAN DAN MESIN

2009 274,888,000.00 274,888,000.00 -

2000 100,800,000.00 100,800,000.00 -

2009 439,505,000.00 439,505,000.00 -

815,193,000.00 815,193,000.00 0.00

815,193,000.00 815,193,000.00 0.00

2007 192,347,000.00 192,347,000.00 -

2008 446,920,000.00 446,920,000.00 -

2009 246,789,000.00 246,789,000.00 -

886,056,000.00 886,056,000.00 0.00

886,056,000.00 886,056,000.00 0.00

2007 725,039,200.00 725,039,200.00 -

725,039,200.00 725,039,200.00 0.00

2006 910,000.00 910,000.00 -

910,000.00 910,000.00 0.00

2009 8,965,000.00 8,965,000.00 -

8,965,000.00 8,965,000.00 0.00

734,914,200.00 734,914,200.00 0.00

2008 85,006,000.00 85,006,000.00 -

85,006,000.00 85,006,000.00 0.00

2007 49,381,000.00 49,381,000.00 -

2013 149,923,000.00 88,009,884.00 61,913,116.00

199,304,000.00 137,390,884.00 61,913,116.00

284,310,000.00 222,396,884.00 61,913,116.00

2,720,473,200.00 2,658,560,084.00 61,913,116.00

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

2010 33,850,000.00 4,739,000.00 29,111,000.00

33,850,000.00 4,739,000.00 29,111,000.00

2010 69,701,000.00 9,758,140.00 59,942,860.00

69,701,000.00 9,758,140.00 59,942,860.00

2008 19,949,000.00 4,488,525.00 15,460,475.00

19,949,000.00 4,488,525.00 15,460,475.00

2011 287,139,395.00 43,070,910.00 244,068,485.00

287,139,395.00 43,070,910.00 244,068,485.00

410,639,395.00 62,056,575.00 348,582,820.00

2008 24,897,000.00 5,601,825.00 19,295,175.00

2009 37,370,000.00 7,474,000.00 29,896,000.00

2010 667,068,000.00 116,736,900.00 550,331,100.00

2011 1,160,639,556.00 174,095,934.00 986,543,622.00

2012 1,424,817,000.00 178,102,125.00 1,246,714,875.00

2013 389,522,000.00 38,952,200.00 350,569,800.00

2014 1,800,000.00 135,000.00 1,665,000.00

2014 29,714,179.00 2,228,562.00 27,485,617.00

2014 38,453,642.00 2,884,023.00 35,569,619.00

2014 29,714,179.00 2,228,562.00 27,485,617.00

2014 35,915,000.00 2,693,625.00 33,221,375.00

2014 395,446,000.00 29,658,450.00 365,787,550.00

2014 2,997,333.00 224,799.00 2,772,534.00

2014 2,997,333.00 224,799.00 2,772,534.00

2014 2,997,334.00 224,799.00 2,772,535.00

2014 39,875,000.00 2,990,625.00 36,884,375.00

2015 49,885,000.00 3,325,666.00 46,559,334.00

2015 79,550,000.00 5,303,334.00 74,246,666.00

2015 49,665,000.00 3,311,000.00 46,354,000.00 35 04.15.05.03.01 0089 PLTM Kapasitas Kecil

34 04.15.05.03.01 0080 PLTM Kapasitas Kecil












22 04.15.05.03.01 0001 s/d 0011 PLTM Kapasitas Kecil





Bangunan Air

Bangunan Air/Irigasi


Bangunan Air Bersih/Baku

16 04.14.08.02.02 0001 s/d 0002 Lain-lain

Bangunan Air Pasang Surut

15 04.14.06.05.05 0001 Bangunan Penampung Air Baku

Bangunan Air Irigasi

14 04.14.02.04.05 0001 s/d 0002 Terusan (Kanal)

12 04.14.01.02.01 0001 Bendung

Alat Laboratorium Lingkungan Hidup

Alat Laboratorium

JUMLAH PERALATAN DAN MESIN

12 02.09.07.01.20 0002 Lampu UV

Unit-Unit Laboratorium

11 02.09.07.01.20 0001 Lampu UV

Peralatan komputer

Alat Kantor dan Rumah Tangga

10 02.09.01.12.38 0001 Lampu Natrium

Alat Rumah Tangga

9 02.06.03.02.02 0006 Lap Top

Alat Kantor

8 02.06.02.06.42 0001 Tangga Hidrolik

Alat Ukur

Alat Bengkel dan Alat Ukur

7 02.06.01.01.05 0001 Mesin Listrik Standar

6 02.04.03.08.29 0007 Lampu Untuk Menerangi Skala Neraca Pakai Standar


Alat Angkutan Darat Bermotor

Alat-alat Angkutan


3 02.03.01.04.03 0001 Mobil Unit Penerangan

1 02.03.01.01.02 0001 Jeep

2 02.03.01.02.03 0002 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)

1 2 3 4

DAFTAR ASET TETAP YANG TIDAK DISERAHKAN KE PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT (EX DESDM)

NOMORNama / Jenis Barang

Tahun Pem-belian

Nilai Perolehan Nilai Buku Urut Kode Barang Register

akumulasi s/d 2016

5 6 7 81 2 3 4

NOMORNama / Jenis Barang

Tahun Pem-belian

Nilai Perolehan Nilai Buku Urut Kode Barang Register

akumulasi s/d 2016

2015 35,860,000.00 2,390,666.00 33,469,334.00

2015 19,950,000.00 1,330,000.00 18,620,000.00

2015 25,550,000.00 1,703,334.00 23,846,666.00

2015 15,895,000.00 1,059,666.00 14,835,334.00

2015 86,589,000.00 5,772,600.00 80,816,400.00

2015 16,450,000.00 1,096,666.00 15,353,334.00

2015 715,500,000.00 47,700,000.00 667,800,000.00

2015 494,164,000.00 32,944,266.00 461,219,734.00

2015 99,850,000.00 6,656,666.00 93,193,334.00

2015 79,500,000.00 5,300,000.00 74,200,000.00

2015 99,975,000.00 6,665,000.00 93,310,000.00

2016 99,870,000.00 3,329,000.00 96,541,000.00

2016 99,750,000.00 3,325,000.00 96,425,000.00

2016 99,800,000.00 3,326,667.00 96,473,333.00

2016 99,820,000.00 3,327,333.00 96,492,667.00

2016 2,892,364,849.00 96,412,162.00 2,795,952,687.00

2016 99,870,000.00 3,329,000.00 96,541,000.00

2016 2,619,006,000.00 87,300,200.00 2,531,705,800.00

2016 129,690,000.00 4,323,000.00 125,367,000.00

2016 44,391,487.00 16,278,882.00 28,112,605.00

2012 486,906,400.00 60,863,300.00 426,043,100.00

2015 1,884,516,072.00 125,634,404.00 1,758,881,668.00

2015 2,461,153,183.00 164,076,878.00 2,297,076,305.00

2015 23,995,000.00 1,599,666.00 22,395,334.00

2008 29,950,000.00 6,738,750.00 23,211,250.00

2012 314,173,600.00 39,271,700.00 274,901,900.00

2014 36,400,000.00 2,730,000.00 33,670,000.00

2014 2,488,425,000.00 186,631,875.00 2,301,793,125.00

2015 65,175,000.00 4,345,000.00 60,830,000.00

2015 820,000,000.00 54,666,666.00 765,333,334.00

2015 252,680,000.00 16,845,334.00 235,834,666.00

21,200,543,147.00 1,573,369,909.00 19,627,173,238.00

2011 400,346,000.00 60,051,900.00 340,294,100.00

400,346,000.00 60,051,900.00 340,294,100.00

2010 93,973,000.00 21,927,031.00 72,045,969.00

2010 45,160,000.00 10,537,331.00 34,622,669.00

2013 119,360,000.00 15,914,668.00 103,445,332.00

2014 9,000,000.00 900,000.00 8,100,000.00

2014 26,361,000.00 2,636,100.00 23,724,900.00

293,854,000.00 51,915,130.00 241,938,870.00

21,894,743,147.00 1,685,336,939.00 20,209,406,208.00

2010 314,230,000.00 73,320,331.00 240,909,669.00

314,230,000.00 73,320,331.00 240,909,669.00

2013 22,055,000.00 2,205,500.00 19,849,500.00

2009 206,591,000.00 41,318,200.00 165,272,800.00

2014 69,856,000.00 5,239,200.00 64,616,800.00

2015 181,100,000.00 12,073,334.00 169,026,666.00

479,602,000.00 60,836,234.00 418,765,766.00

793,832,000.00 134,156,565.00 659,675,435.00

23,099,214,542.00 1,881,550,079.00 21,217,664,463.00

1,092,191,257.00

26,911,878,999.00 4,540,110,163.00 21,279,577,579.00JUMLAH

KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

JUMLAH JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

77 04.16.02.02.04 0005 Jaringan Distribusi Lain-lain



Jaringan Listrik

Jaringan

Jaringan Air Minum

74 04.16.02.01.04 0001 Jaringan Transmisi Lain-lain

Instalasi Pertahanan

Instalasi

73 04.16.01.04.04 0001 Jaringan Sambungan ke Rumah Lain-lain

72 04.15.07.01.04 0012 Instalasi

69 04.15.07.01.04 0003 Instalasi

71 04.15.07.01.04 0011 Instalasi

70 04.15.07.01.04 0001 s/d 0003 Instalasi

Instalasi Gardu Listrik

68 04.15.07.01.04 0001 s/d 0003 Instalasi

Instalasi Pembangkit Listrik

67 04.15.06.02.04 0001 s/d 0002 Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain-lain

66 04.15.05.09.04 0011 Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga SuryaLain-lain





61 04.15.05.09.04 0001 s/d 0002 Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga SuryaLain-lain

60 04.15.05.03.02 0001 PLTM Kapasitas Sedang

59 04.15.05.09.01 0006 Instalasi PLTS Kapasitas Kecil



56 04.15.05.09.01 0001 s/d 0002 Instalasi PLTS Kapasitas Kecil





















PEMERINTAH KABUPATEN PASAMANASET TETAP - PERALATAN DAN MESINPER 31 DESEMBER 2017

Belanja Modal Reklasifikasi Aset Pemindahan Antar SKPD

Kapitalisasi Hibah Mutasi Debet lainnya JUMLAH

1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 60,778,200,345.00 11,502,028,170.00 249,021,500.00 319,160,000.00 - - 15,900,559.00 12,086,110,229.00

2 DINAS KESEHATAN 53,215,542,399.00 20,205,514,586.00 - 339,285,210.00 - - 15,019,663,327.00 35,564,463,123.00

3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 56,102,921,827.58 1,505,476,453.00 - 13,844,810,434.00 - - - 15,350,286,887.00

4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 16,966,208,315.00 1,098,670,890.00 - 287,100,000.00 - - - 1,385,770,890.00

5 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 549,848,935.00 - - 211,320,000.00 - - - 211,320,000.00

6 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR 2,222,221,735.00 1,346,375,000.00 - 3,854,810,500.00 - - - 5,201,185,500.00

7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 6,702,927,657.00 28,600,000.00 - - - 9,602,000.00 - 38,202,000.00

8 DINAS SOSIAL - 135,980,000.00 - 879,627,500.00 - - - 1,015,607,500.00

9 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA - 48,347,850.00 - 441,669,000.00 - - - 490,016,850.00

10 DINAS PANGAN 4,819,003,177.00 45,700,000.00 - 415,350,000.00 - - - 461,050,000.00

11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PRKP 11,592,924,448.00 927,583,750.00 15,000,000.00 - - - - 942,583,750.00

12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2,470,314,021.00 313,868,000.00 45,900,000.00 319,160,000.00 - - - 678,928,000.00

13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2,342,688,794.00 484,850,000.00 - 354,906,035.00 - - - 839,756,035.00

14 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB 4,857,979,809.00 461,139,044.00 - - - - - 461,139,044.00

15 DINAS PERHUBUNGAN 7,211,178,189.00 17,000,000.00 - 143,500,000.00 - - - 160,500,000.00

16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - 634,139,000.00 79,820,000.00 3,213,144,533.00 - - - 3,927,103,533.00

17 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3,133,133,060.00 359,949,000.00 - 135,345,210.00 - - - 495,294,210.00

18 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA 1,254,569,313.00 61,200,000.00 39,600,000.00 204,750,000.00 - - - 305,550,000.00

19 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 1,037,233,095.00 105,940,000.00 - 193,000,000.00 - - - 298,940,000.00

20 DINAS PERIKANAN - 214,371,052.00 - 3,700,494,792.00 - - 119,500,000.00 4,034,365,844.00

21 DINAS PERTANIAN 11,795,264,933.00 275,824,619.00 - 3,121,452,505.00 - - - 3,397,277,124.00

22 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TK 1,013,161,601.00 139,190,000.00 - 2,939,523,433.00 - - - 3,078,713,433.00

23 SEKRETARIAT DAERAH 21,749,680,995.00 2,772,870,950.00 - 2,893,920,700.00 - - - 5,666,791,650.00

24 SEKRETARIAT DPRD 7,285,355,642.00 2,191,933,875.00 - 574,385,630.00 22,500,000.00 - - 2,788,819,505.00

25 KECAMATAN TIGO NAGARI 795,461,163.00 36,839,100.00 - - - - - 36,839,100.00

26 KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI 609,739,532.00 9,100,000.00 - - - - - 9,100,000.00

27 KECAMATAN BONJOL 457,109,398.00 54,581,600.00 - - - - - 54,581,600.00

28 KECAMATAN LUBUK SIKAPING 607,255,983.00 57,090,800.00 - - - - - 57,090,800.00

29 KECAMATAN PANTI 559,587,090.00 62,830,725.00 - - - - - 62,830,725.00

30 KECAMATAN RAO 482,577,588.00 137,675,000.00 - - - - - 137,675,000.00

31 KECAMATAN DUA KOTO 834,228,619.00 79,020,000.00 - - - - - 79,020,000.00

32 KECAMATAN MAPAT TUNGGUL 683,742,400.00 47,000,000.00 - - - - - 47,000,000.00

33 KECAMATAN MAPAT TUNGGUL SELATAN 1,075,526,675.00 17,780,000.00 - - - - - 17,780,000.00

34 KECAMATAN RAO UTARA 485,165,933.00 40,800,000.00 - - - - - 40,800,000.00

35 KECAMATAN RAO SELATAN 468,328,581.00 51,000,000.00 - - - - - 51,000,000.00

36 KECAMATAN PADANG GELUGUR 601,643,750.00 36,000,000.00 - - - - - 36,000,000.00

37 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TSP 798,664,645.00 31,400,000.00 - 123,200,000.00 - - - 154,600,000.00

38 INSPEKTORAT DAERAH 1,538,639,150.00 76,500,000.00 - 135,345,210.00 - - - 211,845,210.00

39 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2,481,553,337.00 570,171,550.00 - 206,820,000.00 - 32,800,000.00 - 809,791,550.00

40 BADAN KEUANGAN DAERAH 3,891,767,267.00 310,710,600.00 - - - - - 310,710,600.00

41 PPKD 1,151,380,000.00 - 2,720,473,200.00 8,882,215,583.00 - - - 11,602,688,783.00

42 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM 1,712,339,644.00 14,270,000.00 - 319,160,000.00 - - - 333,430,000.00

JUMLAH 296,335,069,045.58 46,509,321,614.00 3,149,814,700.00 48,053,456,275.00 22,500,000.00 42,402,000.00 15,155,063,886.00 112,932,558,475.00

NOMOR NAMA SKPD SALDO PER 1 JANUARI 2017

Mutasi Debet (Rp)

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMANASET TETAP - PERALATAN DAN MESINPER 31 DESEMBER 2017


2 DINAS KESEHATAN






8 DINAS SOSIAL


10 DINAS PANGAN










20 DINAS PERIKANAN

21 DINAS PERTANIAN



24 SEKRETARIAT DPRD



27 KECAMATAN BONJOL


29 KECAMATAN PANTI

30 KECAMATAN RAO











41 PPKD


JUMLAH

NOMOR NAMA SKPD

Lampiran 13

Reklasifikasi Aset Pemindahan Antar SKPD

Ekstra Kompatabel Mutasi Kredit lainnya JUMLAH

7,134,353,642.00 199,350,000.00 436,108,797.00 691,367,576.00 8,461,180,015.00 64,403,130,559.00

2,400,000.00 14,219,980,434.00 50,412,940.00 5,060,500.00 14,277,853,874.00 74,502,151,648.00

197,900,000.00 - 10,166,068.00 24,400,000.00 232,466,068.00 71,220,742,646.58

- 312,200,000.00 5,985,100.00 - 318,185,100.00 18,033,794,105.00

- 158,795,000.00 1,747,000.00 80,000.00 160,622,000.00 600,546,935.00

- - 425,000.00 1,291,500,000.00 1,291,925,000.00 6,131,482,235.00

- 3,854,810,500.00 - - 3,854,810,500.00 2,886,319,157.00

- 174,700,000.00 2,025,000.00 - 176,725,000.00 838,882,500.00

- - - - - 490,016,850.00

- 3,384,095,708.00 - 1,800,000.00 3,385,895,708.00 1,894,157,469.00

407,799,200.00 19,960,825.00 3,163,600.00 - 430,923,625.00 12,104,584,573.00

- 115,800,000.00 - - 115,800,000.00 3,033,442,021.00

- 402,463,333.00 - - 402,463,333.00 2,779,981,496.00

- 119,891,500.00 500,000.00 - 120,391,500.00 5,198,727,353.00

- 2,663,732,783.00 - - 2,663,732,783.00 4,707,945,406.00

- 170,400,000.00 - - 170,400,000.00 3,756,703,533.00

- 2,660,652,100.00 - - 2,660,652,100.00 967,775,170.00

- - - - - 1,560,119,313.00

- - - - - 1,336,173,095.00

- - 7,300,000.00 9,302,490.00 16,602,490.00 4,017,763,354.00

- 3,575,006,589.00 - - 3,575,006,589.00 11,617,535,468.00

- 646,247,500.00 - - 646,247,500.00 3,445,627,534.00

24,763,000.00 2,335,635,470.00 92,905,000.00 100,800,000.00 2,554,103,470.00 24,862,369,175.00

- 4,446,394,990.00 - - 4,446,394,990.00 5,627,780,157.00

- - - - - 832,300,263.00

- - - - - 618,839,532.00

- - 4,100,000.00 - 4,100,000.00 507,590,998.00

- - - 450,000.00 450,000.00 663,896,783.00

- - - - - 622,417,815.00

- - 8,375,000.00 - 8,375,000.00 611,877,588.00

31,320,000.00 - - - 31,320,000.00 881,928,619.00

- - 9,000,000.00 - 9,000,000.00 721,742,400.00

- - 10,780,000.00 - 10,780,000.00 1,082,526,675.00

- - - - - 525,965,933.00

- - - - - 519,328,581.00

- - 10,000,000.00 - 10,000,000.00 627,643,750.00

55,549,000.00 - - 10,770,000.00 66,319,000.00 886,945,645.00

25,000,000.00 - - - 25,000,000.00 1,725,484,360.00

- 196,440,250.00 - - 196,440,250.00 3,094,904,637.00

18,340,000.00 56,628,000.00 500,000.00 - 75,468,000.00 4,127,009,867.00

188,815,790.00 8,154,732,793.00 - - 8,343,548,583.00 4,410,520,200.00

- 185,538,500.00 - - 185,538,500.00 1,860,231,144.00

8,086,240,632.00 48,053,456,275.00 653,493,505.00 2,135,530,566.00 58,928,720,978.00 350,338,906,542.58


Mutasi Kredit (Rp)

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMANASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNANPER 31 DESEMBER 2017


Kapitalisasi Piutang Uang Muka

Mutasi Debet lainnya

JUMLAH

1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 241,529,342,618.00 13,695,058,000.00 130,446,540.00 - 90,421,760.00 - - 13,915,926,300.00

2 DINAS KESEHATAN 51,233,060,226.00 19,669,497,548.00 2,400,000.00 - - - 732,720,122.00 20,404,617,670.00

3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 20,340,196,651.00 59,819,000.00 136,325,000.00 573,880,000.00 - - - 770,024,000.00

4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 6,631,566,397.00 4,024,914,899.00 2,137,481,340.00 - - 85,521,978.00 35,010,400.00 6,282,928,617.00

5 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 174,723,000.00 - - - - - - -

6 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR 771,373,000.00 60,000,000.00 - 700,601,000.00 - - - 760,601,000.00

7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1,129,745,000.00 - - - - - - -

8 DINAS SOSIAL - - - 521,888,000.00 - - - 521,888,000.00

9 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA - - - - - - - -

10 DINAS PANGAN 6,673,474,691.00 183,650,000.00 2,500,000.00 - - - - 186,150,000.00

11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PRKP 4,727,083,119.00 - 254,434,720.00 - - - - 254,434,720.00

12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2,119,274,000.00 685,090,000.00 - - - - - 685,090,000.00

13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1,555,989,000.00 - - - - - - -

14 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB 3,602,876,099.00 179,444,600.00 - - - - - 179,444,600.00

15 DINAS PERHUBUNGAN 13,407,830,041.00 1,765,712,450.00 - - - - - 1,765,712,450.00

16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - 79,820,000.00 - 78,676,000.00 - - - 158,496,000.00

17 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 31,395,050,633.00 - - - - - - -

18 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA 32,211,858,033.00 1,183,664,000.00 59,900,000.00 - - - - 1,243,564,000.00

19 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 528,926,000.00 - - - - - - -

20 DINAS PERIKANAN - 539,227,000.00 - 30,343,134,043.00 - - 28,500,000.00 30,910,861,043.00

21 DINAS PERTANIAN 38,717,241,414.00 4,800,000.00 - 5,052,575,629.00 - - - 5,057,375,629.00

22 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TK 3,472,384,500.00 1,023,546,025.00 - 30,707,305,633.00 - - - 31,730,851,658.00

23 SEKRETARIAT DAERAH 46,772,964,596.00 - 56,901,000.00 43,340,000.00 - - - 100,241,000.00

24 SEKRETARIAT DPRD 3,139,024,000.00 349,476,000.00 - - - - - 349,476,000.00

25 KECAMATAN TIGO NAGARI 1,732,974,000.00 - - - - - - -

26 KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI 670,912,500.00 29,250,000.00 - - - - - 29,250,000.00

27 KECAMATAN BONJOL 1,682,607,146.00 - - - - - - -

28 KECAMATAN LUBUK SIKAPING 589,430,000.00 19,732,500.00 - - - - - 19,732,500.00

29 KECAMATAN PANTI 2,206,270,000.00 - - - - - - -

30 KECAMATAN RAO 3,196,929,060.00 - - - - - - -

31 KECAMATAN DUA KOTO 1,459,092,759.00 - 31,320,000.00 - - - - 31,320,000.00

32 KECAMATAN MAPAT TUNGGUL 691,133,000.00 - - - - - - -

33 KECAMATAN MAPAT TUNGGUL SELATAN 604,801,000.00 117,000,000.00 15,980,000.00 - - - - 132,980,000.00

34 KECAMATAN RAO UTARA 610,030,000.00 13,800,000.00 - - - - - 13,800,000.00

35 KECAMATAN RAO SELATAN 650,181,000.00 - - - - - - -

36 KECAMATAN PADANG GELUGUR 1,474,464,000.00 - - - - - - -

37 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TSP - - - - - - - -

38 INSPEKTORAT DAERAH - - 25,000,000.00 - - - - 25,000,000.00

39 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - - - - - - - -

40 BADAN KEUANGAN DAERAH 181,463,000.00 - 18,340,000.00 - 30,000,000.00 - - 48,340,000.00

41 PPKD - - - - - - - -

42 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM - - - - - - - -

JUMLAH 525,884,270,483.00 43,683,502,022.00 2,871,028,600.00 68,021,400,305.00 120,421,760.00 85,521,978.00 796,230,522.00 115,578,105,187.00


Mutasi Debet (Rp)

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMANASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNANPER 31 DESEMBER 2017


2 DINAS KESEHATAN






8 DINAS SOSIAL


10 DINAS PANGAN










20 DINAS PERIKANAN

21 DINAS PERTANIAN



24 SEKRETARIAT DPRD



27 KECAMATAN BONJOL


29 KECAMATAN PANTI

30 KECAMATAN RAO











41 PPKD


JUMLAH

NOMOR NAMA SKPD

Lampiran 14

Penghapusan Reklasifikasi Aset Pemindahan Antar SKPD

Hibah Pembayaran utang Mutasi Kredit lainnya

JUMLAH

- 2,831,635,800.00 - - - 36,291,000.00 2,867,926,800.00 252,577,342,118.00

- 615,635,960.00 573,880,000.00 - 441,853,710.00 - 1,631,369,670.00 70,006,308,226.00

- 78,954,000.00 - - - 10,000,000.00 88,954,000.00 21,021,266,651.00

- 49,400,000.00 - - - 248,475,117.00 297,875,117.00 12,616,619,897.00

- - - - - - - 174,723,000.00

- - - - - - - 1,531,974,000.00

- - 700,601,000.00 - - - 700,601,000.00 429,144,000.00

- - - - - - - 521,888,000.00

- - - - - - - -

- - 5,052,575,629.00 - - - 5,052,575,629.00 1,807,049,062.00

- - - - - - - 4,981,517,839.00

- 45,900,000.00 448,544,000.00 - - - 494,444,000.00 2,309,920,000.00

- - - - - - - 1,555,989,000.00

- - - - - - - 3,782,320,699.00

- 23,670,000.00 78,676,000.00 - - 266,123,400.00 368,469,400.00 14,805,073,091.00

- 79,820,000.00 - - - - 79,820,000.00 78,676,000.00

- - 30,707,305,633.00 - - - 30,707,305,633.00 687,745,000.00

- 1,049,254,000.00 - - - 154,650,000.00 1,203,904,000.00 32,251,518,033.00

- - - - - - - 528,926,000.00

- 50,300,000.00 - - - - 50,300,000.00 30,860,561,043.00

- - 30,343,134,043.00 - - 4,800,000.00 30,347,934,043.00 13,426,683,000.00

- 49,950,000.00 73,344,000.00 - 973,596,025.00 - 1,096,890,025.00 34,106,346,133.00

- - - 36,257,000.00 - - 36,257,000.00 46,836,948,596.00

153,902,000.00 - - - - - 153,902,000.00 3,334,598,000.00

- - - - - - - 1,732,974,000.00

- - - - - 15,000,000.00 15,000,000.00 685,162,500.00

- - - - - - - 1,682,607,146.00

- - - - - - - 609,162,500.00

- - - - - - - 2,206,270,000.00

- - - - - - - 3,196,929,060.00

- - - - - - - 1,490,412,759.00

- - - - - - - 691,133,000.00

- - - - - - - 737,781,000.00

- - - - - - - 623,830,000.00

- - - - - - - 650,181,000.00

- - - - - - - 1,474,464,000.00

- - - - - - - -

- - 25,000,000.00 - - - 25,000,000.00 -

- - - - - - - -

- - 18,340,000.00 - - - 18,340,000.00 211,463,000.00

- - - - - - - -

- - - - - - - -

153,902,000.00 4,874,519,760.00 68,021,400,305.00 36,257,000.00 1,415,449,735.00 735,339,517.00 75,236,868,317.00 566,225,507,353.00


Mutasi Kredit (Rp)

Lampiran 15

No. Uraian Nilai (Rp.) Ket.

1 2 3 4

PERENCANAAN JALAN

1 Pembangunan Jalan Menuju Rumah Sakit Pratama Keg.Pdg. Gelugur 37,344,000 Fisik 2018

2 Penikt.Jalan Tingkarang - Koto Panjang Kec.Rao Selatan 34,839,000 Fisik 2018

3 Peningkatan Jalan Ruas Jalan Petok - Tapus (6 Km) Kec.Panti 49,850,000 Fisik 2018

4 Rekonst. Ruas Jalan Watas - Simpang Kec.Lb.Sikaping 29,770,000 Fisik 2018

5 Peningkatan. Jalan Ruas Muaro Pasanggrahan (Muaro Cubadak) 29,871,000 Fisik 2018

6 Hotmix Jalan Simp.IV Tarung2 ke Tampang 34,874,000 Fisik 2018

7 Peningkatan. Ruas Ulu Layang - Muaro Sei.Lolo Kec.M.Tunggul 29,880,000 Fisik 2018

8 Peningkatan./Rehab. Jalan Ruas Simp.Andilan - Simp.Dingin 49,850,000 Fisik 2018

9 Peningkatan Jalan Ruas Durian Gunjo - Malampah Kec.Tigo Nagari 49,850,000 Fisik 2018

10 Hotmix Jalan Surau Batu Kec.Bonjol 29,800,000 Fisik 2018

11 Peningkatan Jalan Gunung Gobah - Kuamang 25,400,000 Fisik 2018

12 Peningkatan Jalan Ruas Ldg.Panjnag - Tarantang Tunggang 34,880,000 Fisik 2018

13 Pengaspalan Jalan Hotmix Ruas Simpang SMPN I Kec.Duo Koto 27,435,000 Fisik 2018

14 Peningkatan Jalan Ruas Rao - Gunung Manahan 49,870,000 Fisik 2018

15 Peningkatan Jalan Ruas Alahan Mati - SMP 2 Simpati 44,900,000 Fisik 2018

16 Peningkatan Jalan Ruas Jalan Lingkar - Bukit Lintang 21,400,000 Fisik 2018

17 Peningkatan Jalan Padang Lawas - Musus 28,900,000 Fisik 2018

18 Perenc. Jalan Ruas Durian Tinggi - Bukik Acek 16,650,000 Fisik tdk dilaksanakan 2017

19 Perenc. Kpg. Salibawan Jrg. IV Kec. Lb. Sikaping 16,343,000 Fisik tdk dilaksanakan 2017

20 Pengecoran Bahu Jalan Jongkong - Muara Tambangan 5,850,000 Fisik tdk dilaksanakan 2017

21 Peningkatan jalan Gunung Tua-Kampung Sumur 18,278,000 Fisik tdk dilaksanakan 2017

Jumlah 665,834,000

PERENCANAAN JEMBATAN

1 Pembangunan Jembatan Ulu Batang Tingkrang 18,600,000 Fisik 2018

2 Pembangunan Jembatan Limpas Btg. Asik Languang 25,000,000 Fisik tdk dilaksanakan 2017

3 Pembangunan Jembatan Gantung Belindal Nag. Ldg.Panjnag 2,925,000 Fisik tdk dilaksanakan 2017

4 Rehab.Jembatan .Muaro Pasanggrahan 5,850,000 Fisik tdk dilaksanakan 2017

5 Rehab.Jembatan .Aur Tajungkang 4,875,000 Fisik tdk dilaksanakan 2017

Jumlah 57,250,000

PERENCANAAN JARINGAN IRIGASI

1 D.I Bandar Gadang Jambak, 13,162,500 Fisik 2018

D.I Batang Malandu 9,750,000

D.I Air Abu 9,750,000

D.I Limau Karetan 7,962,500

2 D.I Sungai Durian 7,962,500 Fisik 2018

D.I Batang Panggariang 5,200,000

D.I Sawah Lubuk Dalam 5,200,000

D.I Sawah Ulak Binjo 5,200,000

D.I Sungai Tanang 3,900,000

D.I Sawah Lambuik 5,200,000

3 D.I Lombang Tobing 5,200,000 Fisik 2018

D.I Napolen Sontang 5,200,000

D.I Lubuk Siduri 5,200,000

4 D.I Padang Metinggi 9,750,000 Fisik 2018

DAFTAR PERENCANAAN KDP DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2017

No. Uraian Nilai (Rp.) Ket.

1 2 3 4

D.I Batang Simpang Dingin Barilas 9,750,000

D.I Batang.Andilan 9,750,000

5 D.I Saba Gonting Andilan 2,925,000 Fisik tdk dilaksanakan 2017

Jumlah 121,062,500

PERENCANAAN BANTARAN DAN TANGGUL SUNGAI

1 Alur Sungai Air Sopan 5,200,000 Fisik 2018

Pengamanan sungai di Bangun Raya Jorong Sontang 5,200,000

Perbaikan Alur sungai Batang Gugung Jorong Makmur 5,200,000

Pengamanan Tebing Batang Air Sungai Pimping 4,680,000

2 Alur Sungai Batang Pasaman Jorong Harapan Rakyat 5,200,000 Fisik 2018

Batang Pasaman Raya Jorong Beringin Sentosa 5,200,000

Batang Tuhur Jorong Sentosa 5,200,000

3 Alur Sungai Batang Soriak (SMK Harapan Bangsa) 5,200,000 Fisik 2018

Normalisasi Sungai Belimbing Jorong Murni 5,200,000

Normalisasi Alur Sungai Jantan Jorong Bahagia 5,200,000

Perbaikan Alur Sungai Batang Panti Belakang IPHI 5,200,000

4 Perbaikan Alur Sungai Batang Pagariang 5,200,000 Fisik 2018

Pengaman Tebing Air Pilubang Air manggis 5,200,000

Normalisasi Batang Alahan Panjang Kampung Jambak 5,200,000

Batang Pulan (Sawah Lambuaik) 10,400,000

5 Perenc. D.I Batang Timah Kec Tigo Nagari 2,925,000 Fisik tdk dilaksanakan 2017

Jumlah 85,605,000

Jumlah Reklasifikasi 929,751,500

Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa

1 Survey Jalan Paket I Kec.Tigo Nagari, Simpati, Bonjol dan Lubuk Sikaping 49,000,000 Fisik 2018

2 Survey Jalan Paket II Kec. Panti, Dua Koto, Padang Gelugur dan Rao Selatan 48,900,000 Fisik 2018

3 Perenc. Kondisi Jalan Paket III Kec. Rao, Rao Utara, M.Tunggul & MTS 48,600,000 Fisik 2018

Jumlah Kapitalisasi 146,500,000

Total 1,076,251,500

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMANASET TETAP - JALAN, IRIGASI DAN JARINGANPER 31 DESEMBER 2017


Kapitalisasi Piutang UM Mutasi Debet lainnya

JUMLAH

1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 228,068,000.00 - 4,500,000.00 - - - - 4,500,000.00

2 DINAS KESEHATAN 1,387,428,100.00 1,914,514,500.00 - - - - - 1,914,514,500.00

3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 882,946,020.00 - - - - - - -

4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1,298,417,404,466.00 91,629,096,213.00 5,764,011,386.00 - 34,605,062.00 546,685,050.00 782,709,601.00 98,757,107,312.00

5 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - - - - - - - -

6 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR 5,625,000.00 - - 82,771,486.00 - - - 82,771,486.00

7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 14,482,556,214.00 - - - - - - -

8 DINAS SOSIAL - - - - - - - -

9 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA - - - - - - - -

10 DINAS PANGAN - - - - - - - -

11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PRKP 610,285,000.00 150,671,460.00 153,364,480.00 - - - - 304,035,940.00

12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 12,885,000.00 - - - - - - -

13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 20,147,000.00 - - - - - - -

14 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB - - - - - - - -

15 DINAS PERHUBUNGAN 243,942,600.00 - - - - - - -

16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - 3,600,000.00 - - - - - 3,600,000.00

17 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH - - - - - - - -

18 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA 49,830,000.00 59,900,000.00 - - - - - 59,900,000.00

19 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 5,620,000.00 - - - - - - -

20 DINAS PERIKANAN - 245,483,000.00 50,000,000.00 2,857,691,809.00 - - - 3,153,174,809.00

21 DINAS PERTANIAN 15,801,090,430.00 - - - - - - -

22 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TK - - - - - - - -

23 SEKRETARIAT DAERAH 557,366,000.00 - - 32,138,000.00 - - - 32,138,000.00

24 SEKRETARIAT DPRD 26,327,000.00 - - - - - - -

25 KECAMATAN TIGO NAGARI - - - - - - - -

26 KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI 54,875,000.00 - - - - - - -

27 KECAMATAN BONJOL - - - - - - - -

28 KECAMATAN LUBUK SIKAPING - - - - - - - -

29 KECAMATAN PANTI - - - - - - - -

30 KECAMATAN RAO - - - - - - - -

31 KECAMATAN DUA KOTO 5,000,000.00 - - - - - - -

32 KECAMATAN MAPAT TUNGGUL 4,950,000.00 - - - - - - -

33 KECAMATAN MAPAT TUNGGUL SELATAN 12,950,000.00 15,980,000.00 - - - - - 15,980,000.00

34 KECAMATAN RAO UTARA - - - - - - - -

35 KECAMATAN RAO SELATAN 15,000,000.00 - - - - - - -

36 KECAMATAN PADANG GELUGUR 11,440,000.00 - - - - - - -

37 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TSP 4,400,000.00 - - - - - - -

38 INSPEKTORAT DAERAH - - - - - - - -

39 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - - - - - - - -

40 BADAN KEUANGAN DAERAH 32,138,000.00 - - - - - - -

41 PPKD - - 23,099,214,542.00 - - - - 23,099,214,542.00

42 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM - - - - - - - -

JUMLAH 1,332,872,273,830.00 94,019,245,173.00 29,071,090,408.00 2,972,601,295.00 34,605,062.00 546,685,050.00 782,709,601.00 127,426,936,589.00


Mutasi Debet (Rp)

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMANASET TETAP - JALAN, IRIGASI DAN JARINGANPER 31 DESEMBER 2017


2 DINAS KESEHATAN






8 DINAS SOSIAL


10 DINAS PANGAN










20 DINAS PERIKANAN

21 DINAS PERTANIAN



24 SEKRETARIAT DPRD



27 KECAMATAN BONJOL


29 KECAMATAN PANTI

30 KECAMATAN RAO











41 PPKD


JUMLAH

NOMOR NAMA SKPD

Lampiran 16


Pembayaran utang Mutasi Kredit lainnya

JUMLAH

- - - - - 232,568,000.00

- - - - - 3,301,942,600.00

- - - - - 882,946,020.00

9,714,010,500.00 - 3,284,834,773.00 895,473,935.00 13,894,319,208.00 1,383,280,192,570.00

- - - - - -

- - - - - 88,396,486.00

- 82,771,486.00 - - 82,771,486.00 14,399,784,728.00

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

15,000,000.00 - - 135,671,460.00 150,671,460.00 763,649,480.00

- - - - - 12,885,000.00

- - - - - 20,147,000.00

- - - - - -

- - - - - 243,942,600.00

- - - 3,600,000.00 3,600,000.00 -

- - - - - -

59,900,000.00 - - - 59,900,000.00 49,830,000.00

- - - - - 5,620,000.00

- - - - - 3,153,174,809.00

- 2,857,691,809.00 - - 2,857,691,809.00 12,943,398,621.00

- - - - - -

32,138,000.00 - - - 32,138,000.00 557,366,000.00

- - - - - 26,327,000.00

- - - - - -

- - - - - 54,875,000.00

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - 5,000,000.00

- - - - - 4,950,000.00

15,980,000.00 - - - 15,980,000.00 12,950,000.00

- - - - - -

- - - - - 15,000,000.00

- - - - - 11,440,000.00

- - - - - 4,400,000.00

- - - - - -

- - - - - -

- 32,138,000.00 - - 32,138,000.00 -

- - - - - 23,099,214,542.00

- - - - - -

9,837,028,500.00 2,972,601,295.00 3,284,834,773.00 1,034,745,395.00 17,129,209,963.00 1,443,170,000,456.00


Mutasi Kredit (Rp)

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMANASET TETAP - ASET TETAP LAINNYAPER 31 DESEMBER 2017

Lampiran 17


JUMLAH Reklasifikasi Aset

Pemindahan Antar SKPD

JUMLAH

1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 30,685,369,323.00 - 6,923,660,302.00 - 6,923,660,302.00 1,160,000.00 - 1,160,000.00 37,607,869,625.00

2 DINAS KESEHATAN - - - - - - - - -

3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 3,779,620.00 - - - - - - - 3,779,620.00

4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG - - - - - - - - -

5 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - - - - - - - - -

6 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR 39,800,000.00 - - - - - - - 39,800,000.00

7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - - - - - - - - -

8 DINAS SOSIAL - - - - - - - - -

9 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA - - - - - - - - -

10 DINAS PANGAN 26,600,000.00 2,500,000.00 - - 2,500,000.00 2,500,000.00 26,600,000.00 29,100,000.00 -

11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PRKP 29,786,000.00 - - - - - - - 29,786,000.00

12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - - - - - - - - -

13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - - - - - - - - -

14 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB - - - - - - - - -

15 DINAS PERHUBUNGAN - - - - - - - - -

16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - - - - - - - -

17 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH - - - - - - - - -

18 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA 172,579,800.00 425,455,000.00 - - 425,455,000.00 - - - 598,034,800.00

19 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 728,966,312.00 150,142,200.00 - - 150,142,200.00 - - - 879,108,512.00

20 DINAS PERIKANAN - - - 160,470,500.00 160,470,500.00 - - - 160,470,500.00

21 DINAS PERTANIAN 386,085,497.00 - - 26,600,000.00 26,600,000.00 - 160,470,500.00 160,470,500.00 252,214,997.00

22 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TK - - - - - - - - -

23 SEKRETARIAT DAERAH 99,198,000.00 10,400,000.00 - - 10,400,000.00 - - - 109,598,000.00

24 SEKRETARIAT DPRD 4,975,000.00 - - - - - - - 4,975,000.00

25 KECAMATAN TIGO NAGARI - - - - - - - - -

26 KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI - - - - - - - - -

27 KECAMATAN BONJOL - - - - - - - - -

28 KECAMATAN LUBUK SIKAPING - - - - - - - - -

29 KECAMATAN PANTI - - - - - - - - -

30 KECAMATAN RAO 1,500,000.00 - - - - - - - 1,500,000.00

31 KECAMATAN DUA KOTO - - - - - - - - -

32 KECAMATAN MAPAT TUNGGUL - - - - - - - - -

33 KECAMATAN MAPAT TUNGGUL SELATAN 2,000,000.00 - - - - - - - 2,000,000.00

34 KECAMATAN RAO UTARA - - - - - - - - -

35 KECAMATAN RAO SELATAN 1,500,000.00 - - - - - - - 1,500,000.00

36 KECAMATAN PADANG GELUGUR - - - - - - - - -

37 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TSP - - - - - - - - -

38 INSPEKTORAT DAERAH 1,080,000.00 - - - - - - - 1,080,000.00

39 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - - - - - - - - -

40 BADAN KEUANGAN DAERAH - - - - - - - - -

41 PPKD - - - - - - - - -

42 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM - - - - - - - - -

JUMLAH 32,183,219,552.00 588,497,200.00 6,923,660,302.00 187,070,500.00 7,699,228,002.00 3,660,000.00 187,070,500.00 190,730,500.00 39,691,717,054.00



Mutasi Debet (Rp) Mutasi Kredit (Rp)

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMANASET TETAP - KONSTRUKSI DALAM PENGERJAANPER 31 DESEMBER 2017

Lampiran 18

REKLASIFIKASI KAPITALISASIPEMINDAHAN ANTAR SKPD

KOREKSI JUMLAH REKLASIFIKASIPEMINDAHAN ANTAR SKPD

JUMLAH

1 . 01 . 01 . 01DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 140,729,000.00 0.00 0.00 0.00 88,416,866.00 88,416,866.00 0.00 0.00 - 229,145,866.00 Perencanaan SMPN 1 RAO (CV. RADIPASADA) (Tahun 2010) 41,900,000.00 - - 41,900,000.00

Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan (Tahun 2016) 98,829,000.00 - - 98,829,000.00

6,000,000.00 6,000,000.00 - 6,000,000.00

Fisik 57,88% 82,416,866.00 82,416,866.00 - 82,416,866.00

1 . 02 . 01 . 01DINAS KESEHATAN 125,291,801.00 615,635,960.00 0.00 0.00 629,827,305.00 1,245,463,265.00 0.00 0.00 - 1,370,755,066.00

- - -

Perencanaan Pembangunan Polindes Padang Mentinggi Kec. Rao 5,968,858.00 - - 5,968,858.00

Perencanaan Pembangunan Polindes Sinoangon Kec. DuoKoto 5,968,857.00 - - 5,968,857.00

Perencanaan Pembangunan Polindes Nagari Betung Kec.DuoKoto 5,968,857.00 - - 5,968,857.00

Perencanaan Pembangunan Puskesmas Pembantu 9,904,000.00 - - 9,904,000.00

Perencanaan Pembangunan Puskesmas Lansap Kadap 11,907,000.00 - - 11,907,000.00

78,394,229.00 - - 78,394,229.00

- uang muka 29,979,000.00 - - -

- termin I 44,878,563.00 - - -

- Perencanaan 2,171,111.00 - - -

- Pengawasan 1,365,555.00 - - -

KDP TAHUN 2014 7,180,000.00 - - 7,180,000.00

Perencanaan Polindes Caniago Kec. Bonjol 4,106,667.00 - - -

Pengawasan Polindes Caniago Kec. Bonjol 3,073,333.00 - - -

KDP TAHUN 2017

Pembangunan Ruang Baru Puskesmas Simpati 1,242,263,265.00 612,435,960.00

- termin I 532,685,960.00

- Perencanaan 47,800,000.00

- Pengawasan 31,950,000.00

- Utang Pengadaan aset 629,827,305.00 629,827,305.00

Perenc.Pemb.Pagar Polindes Tj.Alai-Kp Tujuh Lansad Kadap Rao Selatan 3,200,000.00

1 . 02 . 02 . 01RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1,367,264,870.00 78,954,000.00 0.00 0.00 0.00 78,954,000.00 0.00 0.00 - 1,446,218,870.00 KDP TAHUN 2012 - - -

1,337,414,870.00 - - 1,337,414,870.00

- Uang Muka 652,054,800.00 - - -

- Termin I 565,114,160.00 - - -

- Termin II 282,557,080.00 - - -

- Piutang Uang Muka (260,821,920.00) - - -

Perencanaan pembangunan Ruang Gawat Darurat (Tahun 2012) 49,780,000.00 - - -

Belanja Konsultan pengawas Ruang Gawat Darurat (Tahun 2012) 23,921,400.00 - - -

Belanja Konsultan Pengawas, Pekerjaan Pengembangan IGD (Tahun 2013) 9,813,350.00 - - -

Perencanaan Ulang IGD Lantai 1 dan Lantai 2 (Tahun 2015) 14,996,000.00 - - -

Perencanaan instalasi laboratorium 2 lantai (CV.HELDIAN KONSLT) (Tahun 2013)

29,850,000.00 29,850,000.00 - - 29,850,000.00

Tahun 2017 78,954,000.00

Perencanaan rehabilitasi gudang farmasi 21,950,000.00

Perencanaan rehabilitasi PAV/VIP 7,185,000.00

Perencanaan pembangunan gedung OK 2 lantai 49,819,000.00


TAMBAH KURANGNOMOR KODE

NAMA SKPDSALDO PER 1

JANUARI 2017

MUTASI TAHUN 2017

KDP Tahun 2010 (Total KDP tahun 2010 RP.41.782.000,00 merupakan perencanaan pembangunan polindes pada 7 lokasi. Tahun 2011 KDP yang selesai di 2 lokasi sebesar Rp.11.937.714,00 yaitu Pembangunan Polindes Bukit Lintang Kec. Tigo Nagari dan Polindes Sungai Lolo Kec. Mapat Tunggul Selatan masing-masing sebesar Rp.5.968.857,00 Tahun 2013 KDP yang selesai di 1 lokasi sebesar Rp5.968.857,00 yaitu Pembangunan Polindes Padang Kubu, di tahun 2014 selesai Pembangunan Polindes Malancar Kec. Mapat Tunggul sebesar Rp5.968.857,00)

Pekerjaan Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Kampung Tabek (CV. DELTA) (Tahun 2013)

Pengembangan Ruang Gawat Darurat (CV. BINA PERDANA ABADI) (Tahun 2012)

Perencanaan pembangunan gedung kantor SDN 10 Lanai Sinuangon Kec. Dua Koto Tahun 2016



JUMLAH




JANUARI 2017

MUTASI TAHUN 2017

1 . 03 . 01 . 01DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 0.00 30,456,690,240.00 9,763,410,500.00 146,500,000.00 - 1,371,400,329.00 11,281,310,829.00 7,901,492,726.00 - 7,901,492,726.00 33,836,508,343.00

KDP GEDUNG DAN BANGUNAN 2,243,631,340.00 49,400,000.00 0.00 0.00 0.00 49,400,000.00 2,137,481,340.00 0.00 2,137,481,340.00 155,550,000.00 Perencanaan rehap kantor kependudukan (tahun 2012) 26,280,000.00 26,280,000.00 - - 26,280,000.00

Perencanaan rehabilitasi RSUD LBS (tahun 2012) 44,800,000.00 44,800,000.00 - - 44,800,000.00

Perencanaan pemb gapura Batas Agam Pasaman Kumpulan (2014) 30,000,000.00 30,000,000.00 - - 30,000,000.00

Tahun 2016 - - -

Pembangunan Mushalla Kantor Bupati Pasaman 615,884,000.00 615,884,000.00 - 615,884,000.00 615,884,000.00 -

Rehabilitasi Berat Gedung UDKP Bonjol 771,291,000.00 - 771,291,000.00 771,291,000.00 -

Fisik 704,383,200.00 - - -

Perencanaan 29,835,000.00 - - -

Pengakuan utang 37,072,800.00 - - -

pengakuan piutang uang muka - - -

Pembangunan Gedung Serba Guna Rao Utara 750,306,340.00 - 750,306,340.00 750,306,340.00 -

Fisik 674,838,523.00 - - -

Perencanaan 39,950,000.00 - - -

Pengakuan utang 35,517,817.00 - - -

pengakuan piutang uang muka - - -

Pemeliharaan Tugu Simpang Tigo Kumpulan 1,170,000.00 1,170,000.00 - - 1,170,000.00

Rehab Tiang Bendera Halaman Ktr. Buppas 3,900,000.00 3,900,000.00 - - 3,900,000.00

Tahun 2017 - - -

Perencanaan Pembangunan Kantor Camat Mapat Tunggul 49,400,000.00 49,400,000.00 - 49,400,000.00

- -

KDP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 28,213,058,900.00 9,714,010,500.00 146,500,000.00 0.00 1,371,400,329.00 11,231,910,829.00 5,764,011,386.00 0.00 5,764,011,386.00 33,680,958,343.00 Tahun 2010 5,850,000.00 - - 5,850,000.00

Perencanaan Rehabilitasi jaringan irigasi - - -

1. DI Sawah Mudik 3,900,000.00 - - -

2. DI Subarang Asik 1,950,000.00 - - -

Tahun 2013 - - -

Perencanaan Jembatan Aia Gagak II 11,230,863.00 - 11,230,863.00

Pembangunan Jalan Ruas Botung - Batas Pasaman Barat Kec. Duo Koto (CV.SUTRA KERANGGIN) 327,005,750.00 - - 327,005,750.00

- uang muka 287,984,400.00 - - -

- termin I 87,355,268.00 - - -

- termin II 83,995,450.00 - - -

- Piutang uang muka (143,892,868.00) - - -

- Perencanaan (2012) 11,563,500.00 - - -

Peningkatan Jalan Barilas - Simpang Kuayan Kec. Duo Koto (PT.PRIMA KARSA ANDA NUSA) 362,518,025.00 - - 362,518,025.00

- uang muka 433,709,400.00 - - -

- termin I 234,925,925.00 - - -

- Piutang uang muka (325,282,050.00) - - -

- Perencanaan (2012) 19,164,750.00 - - -

Tahun 2016 - - -

Rekonstruksi jalan kabupaten paket I 2,936,211,045.00 35,897,143.00 35,897,143.00 2,972,108,188.00 2,972,108,188.00 -

Fisik 2,950,311,035.00 - - -

Perencanaan (telah kdp 2015) - - -

4. Rekonstruksi Jalan Ladang Panjang- Kampung Kajai Kec. Tigo Nagari 11,965,714.00 - - -

5. Rekonstruksi Jalan Kampung Melayu - Batang Fatimah Kec. T.Nagari 11,965,714.00 - - -

6. Rekonstruksi Jalan Sawah Laweh - Lungguak Batu Kec. Bonjol 11,965,715.00 - - -

Piutang UM (14,099,990.00) - - -

Rekonstruksi jalan kabupaten paket II 6,130,825,794.00 314,413,185.00 314,413,185.00 - 6,445,238,979.00

Fisik 6,247,779,745.00 - - -

Perencanaan 2016 41,914,000.00 - - -



JUMLAH




JANUARI 2017

MUTASI TAHUN 2017

Perencanaan TH 2015 - - -

8. Rekonstruksi Jalan Simpang IV Tarung-Tarung- Sp Lansek Kec. Rao 26,075,238.00 - - -

9. Rekonstruksi Jalan Sei Ranyah - Lubuk Layang Kec. Rao Utara 11,852,381.00 - - -

10. Rekonstruksi Jalan Rao - Gunung Manahan Kec. Rao Utara 11,852,381.00 - - -

Pengawasan 86,922,000.00 - - -

Piutang UM (545,889,441.00) 264,633,185.00 264,633,185.00 - 264,633,185.00

Utang pengadaan aset tetap 300,099,490.00 - - -

Pemeliharaan jalan kabupaten paket II 6,261,268,500.00 392,398,537.00 392,398,537.00 - 6,653,667,037.00

Fisik 6,357,066,809.00 - - -


18. Ruas Jalan Bt.Tuhur - Kuraba Kec. Dua Koto 41,862,000.00 - - -

15. Ruas Jalan Cubadak - Batas Pasbar Kec. Dua Koto 29,861,000.00 - - -

16. Ruas Jalan Cubadak - Sarasah Kec. Dua Koto 14,931,000.00 - - -

17. Ruas Jalan Silang IV - Lanai Kec. Dua Koto 34,145,000.00 - - -

Pengawasan 101,279,000.00 - - -

Piutang UM (505,076,784.00) 271,599,537.00 271,599,537.00 - 271,599,537.00


Pemeliharaan jalan kabupaten paket III 8,474,147,555.00 600,251,464.00 600,251,464.00 - 9,074,399,019.00

Fisik 9,285,698,566.00 - - -

Perencanaan 65,763,000.00 - - -


19. Ruas Jalan Beringin - Lansat Kadap Kec. Rao Selatan 35,895,000.00 - - -

20. Ruas Jalan Tingkarang - Batas 50 Kota Kec.MT Selatan 49,805,000.00 - - -

Pengawasan 140,207,000.00 - - -

Piutang UM (1,430,929,889.00) 514,551,464.00 514,551,464.00 - 514,551,464.00


Peningkatan jalan Lingkar Bukit Lintang 738,161,249.00 738,161,249.00 - 738,161,249.00 738,161,249.00 -

Fisik 788,464,620.00 - - -

Perencanaan 6,977,800.00 - - -

Piutang UM (93,989,160.00) - - -


Peningkatan Jln. Lingkar Jorong Koto Tinggi 9,940,000.00 9,940,000.00 - - 9,940,000.00

Fisik - - - -

Perencanaan 9,940,000.00 - - -

Peningkatan Jln. Ruas Tambangan ~ Koto Baru 186,123,334.00 186,123,334.00 - 186,123,334.00 186,123,334.00 -

Fisik 131,480,100.00 - - -

Perencanaan 9,940,000.00 - - -

Piutang UM (131,480,100.00) - - -


Peningkatan Jln. Ruas Gunung Manahan ~ Sopo Duo 521,631,327.00 521,631,327.00 - 521,631,327.00 521,631,327.00 -

Fisik 503,452,716.00 - - -

Perencanaan 12,225,000.00 - - -

Piutang UM (19,516,705.00) - - -


Peningkatan Jln. Ruas Pintu Padang ~ Botung Busuk 918,483,670.00 890,043,670.00 28,440,000.00 28,440,000.00 - 918,483,670.00

Fisik 1,081,506,552.00 - - -

Perencanaan (th 2015) - - -

1. Peningkatan Jalan Pintu Padang - Botung Busuk Kec. MT 28,440,000.00 - - -

Piutang UM (235,965,066.00) - - -


Perbaikan dan Pemel. Jaringan Irigasi DI Sawah Lambuik 2,437,500.00 2,437,500.00 - - 2,437,500.00

Perencanaan 2,437,500.00 - - -



JUMLAH




JANUARI 2017

MUTASI TAHUN 2017

Peningkatan Daerah Irigasi ( DI ) Bandar Gadang Bonjol 903,096,350.00 903,096,350.00 - 903,096,350.00 903,096,350.00 -

Fisik 997,760,627.00 - - -

Perencanaan 29,250,000.00 - - -

Piutang UM (167,606,595.00) - - -


Pening. Cakupan SPAM Kamp. Pd. Mentinggi Jrg. Kelabu Nag. Cubadak 442,890,938.00 442,890,938.00 - 442,890,938.00 442,890,938.00 -

Fisik 411,409,205.50 - - -

Perencanaan 15,957,000.00 - - -

Piutang UM (6,398,370.00) - - -


Perencanaan Pembangunan Darainase Jalan Alai Lb. Sikaping 5,972,000.00 5,972,000.00 - - 5,972,000.00

Perencanaan Jalan Lingkung Katimahar 3,705,000.00 3,705,000.00 - - 3,705,000.00

Tahun 2017 - - -

Peningkatan jalan Maske-Koto Baru Kec. Dua Koto, 78,00% 452,609,860.00 452,609,860.00 - 452,609,860.00

Fisik 414,950,367.00 - - -

Koreksi tambah selisih bobot fisik per 31 Des 2017 21,839,493.00

Perencanaan 15,820,000.00 - - -

Peningkatan jalan Mudiak Aia-Lundar Kec.Panti, 93,19% 575,755,520.00 575,755,520.00 - 575,755,520.00

Fisik 462,241,493.00 - - -


Perencanaan 16,650,000.00 - - -

Pemeliharaan jalan ruas Rao-Gunung Manahan, 67,38% 7,755,893,620.00 7,755,893,620.00 - 7,755,893,620.00

Fisik 7,297,189,989.00 - - -


Perencanaan 74,641,000.00 - - -

Perencanaan Jalan 665,834,000.00 665,834,000.00 665,834,000.00 - 665,834,000.00

Pengecoran bahu jalanJongkong-Muaro Tambangan 5,850,000.00 - - -

Peningkatan Jalan Ruas Durian Tinggi-Bukik Acek 16,650,000.00 - - -

Pengecoran Jalan Kampung Salibawan Jrg. IV 16,343,000.00 - - -

Peningkatan jalan Gunung Tua-Kampung Sumur 18,278,000.00 - - -

Perencanaan untuk fisik 2018 608,713,000.00 - - -

Kapitalisasi Perencanaan Jalan 146,500,000.00 - - -

Pek Survey Kondisi Jalan Paket I Kec Tigo Nagari, Simpati, Bonjol dan Lubuk Sikaping 49,000,000.00 146,500,000.00 146,500,000.00 - 146,500,000.00

Pek Survey Kondisi Jalan Paket II Kec Panti, Dua Koto, Padang Gelugur dan Rao Selatan 48,900,000.00 - - -

Pek Survey Kondisi Jalan Paket III Kec Rao, Rao Utara,MT dan MTS 48,600,000.00 - - -

Perencanaan Jembatan 57,250,000.00 57,250,000.00 57,250,000.00 - 57,250,000.00

Rehabilitasi Jembatan Aur Tajungkang Kec.Rao Selatan 4,875,000.00 - - -

Pembangunan Jembatan Gantung Kampung Belindai Kec Tigo Nagari 2,925,000.00 - - -

Rehabilitasi Jembatan Muaro Pasanggrahan 5,850,000.00 - - -

Pembangunan Jembatan ulu batang tingkarang kec rao 18,600,000.00 - - -

Pemb. Jembtn. Limpas Batang Asik Langung Kec. Rao Utara 25,000,000.00 - - -

- - -

Rehab dan pemel jar irigasi: - - -

DI Saba Gonting Andilan Kec.Dua Koto 2,925,000.00 121,062,500.00 121,062,500.00 - 121,062,500.00






Rehab dan pemel bantaran dan tanggul sei - - -



JUMLAH




JANUARI 2017

MUTASI TAHUN 2017

Batang Timah Kec Tigo Nagari 2,925,000.00 85,605,000.00 85,605,000.00 - 85,605,000.00






-

1 . 07 . 01 . 01DINAS PERHUBUNGAN 17,910,000.00 23,670,000.00 0.00 0.00 0.00 23,670,000.00 0.00 0.00 - 41,580,000.00

Tahun 2016 - - -

Perencanaan Warning Light (Simpang Tiga) 12,060,000.00 - - -

Perencanaan Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan 5,850,000.00 - - -

Tahun 2017 - - -

Perencanaan pengaspalan terminal mini pasar inpres kumpulan 18,240,000.00 18,240,000.00 18,240,000.00 - 18,240,000.00

Perencanaan Marka Zona Selamat sekolah SDN 23 Talago Kec. Lubuk sikaping 1,830,000.00 1,830,000.00 1,830,000.00 - 1,830,000.00

Perencanaan pengadaan cermin tikungan kecamatan mapat tunggul, rao utara, dua koto dan bonjol

3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 - 3,600,000.00

1 . 11 . 01 . 01DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB 51,465,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 51,465,000.00 Uang Muka Pembangunan Balai Penyuluhan KB Lubuk Sikaping (CV.Seven"ER"Prima) 45,405,000.00 - - -

Perencanaan (CV.Sojoji Madani) 6,060,000.00 -

1 . 11 . 01 . 01DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA 1,009,654,000.00 0.00 0.00 0.00 1,009,654,000.00 0.00 0.00 - 1,009,654,000.00 Pembangunan Gedung Olahraga Serbaguna Simpati Tahun 2015 468,640,000.00 468,640,000.00 - 468,640,000.00

- Uang muka 131,853,000.00 - - -

- Termin I 285,681,500.00 - - -

- Retensi 21,975,500.00 - - -

- Perencanaan 17,490,000.00 - - -

- Pengawasan 11,640,000.00 - - -

Lanjutan Pembangunan Gedung Olahraga Serbaguna Simpati Tahun 2017 541,014,000.00 541,014,000.00 - 541,014,000.00

- Uang muka 159,590,100.00 - - -

- Termin I 321,456,650.00 - - -

- Retensi 25,318,250.00 - - -

- Perencanaan 18,749,000.00 - - -

- Pengawasan 15,900,000.00 - - -

- - -

1 . 20 . 03 . 01SEKRETARIAT DAERAH 49,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 49,800,000.00

Perencanaan Taman Kantor Bupati Pasaman (Tahun 2016) 49,800,000.00 - - 49,800,000.00

- - -

1 . 21 . 01 . 01DINAS PANGAN 5,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 5,750,000.00 5,750,000.00 -

2015 - - -

Perencanaan Pekerjaan Rekonstruksi Pembangunan Balai Penyuluhan Kec.Mapat Tunggul Selatan

5,750,000.00 - 5,750,000.00 5,750,000.00 -

1 . 21 . 01 . 01DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 0.00 49,950,000.00 0.00 0.00 0.00 49,950,000.00 0.00 0.00 - 49,950,000.00

2017 - - -

Perencanaan Pasar Rao 49,950,000.00 49,950,000.00 49,950,000.00 - - 49,950,000.00

2 . 01 . 01 . 01DINAS PERTANIAN 603,539,709.00 0.00 0.00 5,750,000.00 0.00 5,750,000.00 0.00 542,957,598.00 542,957,598.00 66,332,111.00

60,582,111.00 - - 60,582,111.00

- Termin I 55,925,000.00 - - -

- Belanja Pengawasan 4,157,111.00 - - -

- Honor Pengawasan 500,000.00 - - -

542,957,598.00 - 542,957,598.00 542,957,598.00 -

Pembangunan Jalan Nagari Simpang Kec.Simpati (CV.CIPTA MITRA KONTRAKTOR)

Pembangunan kios mini pemasaran hasil perikanan Kec. Panti (CV.Sutan Kayo)



JUMLAH




JANUARI 2017

MUTASI TAHUN 2017

Perencanaan Pekerjaan Rekonstruksi Pembangunan Balai Penyuluhan Kec.Mapat Tunggul Selatan

5,750,000.00 5,750,000.00 5,750,000.00 - 5,750,000.00

2 . 01 . 01 . 01DINAS PERIKANAN 0.00 300,000.00 0.00 542,957,598.00 0.00 543,257,598.00 0.00 0.00 - 543,257,598.00 KDP Bangunan dan Gedung - - -

0.00 542,957,598.00 542,957,598.00 - - 542,957,598.00

- Uang muka 168,419,700.00 - - -

- Termin I 145,963,740.00 - - -

- Termin II 91,227,338.00 - - -

- Termin III 101,051,820.00 - - -

- Perencanaan 20,680,000.00 - - -

- Pengawasan 15,615,000.00 - - -

perencanaan Bak sterilisasi roda kendaraan dan bak disinfeksi alas kaki fotbath (pembangunan/rehabilitasi kolam/saluran UPTD pembenihan) BBI Lundar 300,000.00 300,000.00 - 300,000.00

- - -

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 1,092,191,257.00 0.00 0.00 0.00 1,092,191,257.00 0.00 0.00 - 1,092,191,257.00 1. Perencanaan pembuatan FS dan PLTMH Muara Tais 33,840,000.00 - - -

2. Perencanaan pembuatan FS dan DED PLTMH Pintuai Muaro Sungai Lolo 34,880,000.00 - - -

3. Pembangunan PLTMH Kubu Baru Kec. Mapat Tunggul (CV. Adi Jaya Teknik) 579,496,284.00 - - -

2015 - - -

Pembangunan PLTMH Kubu Baru (CV.Abdi Putra Utama) fisik 83,55% 443,974,973.00 - - -

- - -

JUMLAH 32,818,440,620.00 12,633,765,717.00 146,500,000.00 548,707,598.00 2,089,644,500.00 15,418,617,815.00 7,901,492,726.00 548,707,598.00 8,450,200,324.00 39,786,858,111.00

Pembangunan kios mini pemasaran hasil perikanan Kec. Panti (CV.Sutan Kayo) Nilai Kontrak Rp561.399.000

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMANASET TETAP - PENYUSUTAN ASET TETAPPER 31 DESEMBER 2017

Beban Reklasifikasi Aset Pemindahan Antar SKPD

Hibah Mutasi Debet lainnya

JUMLAH

1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 92,797,062,034.00 9,444,195,040.00 - 136,782,857.00 - - 9,580,977,897.00

2 DINAS KESEHATAN 48,166,501,962.00 5,350,749,397.00 - 135,345,210.00 - - 5,486,094,607.00

3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 40,113,893,794.50 6,684,566,209.50 - - - - 6,684,566,209.50

4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 656,928,703,110.00 51,959,654,495.00 - 205,071,430.00 - 133,370,711.00 52,298,096,636.00

5 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 481,745,009.00 70,249,376.00 - 90,565,713.00 - - 160,815,089.00

6 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR 1,497,881,344.00 706,089,843.00 - 2,468,831,762.00 - - 3,174,921,605.00

7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 6,288,924,444.00 718,597,082.00 - - 5,486,856.00 - 724,083,938.00

8 DINAS SOSIAL - 87,168,766.00 - 688,115,969.00 - 90,335,926.00 865,620,661.00

9 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA - 40,620,492.00 - 404,559,500.00 - - 445,179,992.00

10 DINAS PANGAN 3,867,211,676.00 209,459,820.00 - 415,350,000.00 - - 624,809,820.00

11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PRKP 8,679,477,689.00 1,385,293,577.00 - - - - 1,385,293,577.00

12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1,641,689,428.00 382,733,631.00 - 45,594,286.00 - - 428,327,917.00

13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2,517,021,913.00 397,679,525.00 - 337,796,756.00 - 218,131,697.00 953,607,978.00

14 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB 3,802,383,812.00 568,948,740.00 - - - 12,760,370.00 581,709,110.00

15 DINAS PERHUBUNGAN 8,511,561,196.00 1,266,353,020.00 - 143,500,000.00 - - 1,409,853,020.00

16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - 345,333,695.00 - 2,386,895,180.00 - - 2,732,228,875.00

17 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 5,444,357,499.00 82,596,578.00 - 135,345,210.00 - - 217,941,788.00

18 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA 10,885,229,116.00 726,097,055.00 - 204,750,000.00 - - 930,847,055.00

19 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 868,741,575.00 100,685,375.00 - 193,000,000.00 - 3,505,061.00 297,190,436.00

20 DINAS PERIKANAN - 1,559,085,636.00 - 9,712,671,510.00 - 157,228,638.00 11,428,985,784.00

21 DINAS PERTANIAN 21,924,261,740.00 1,776,140,347.00 - 2,517,203,723.00 - 438,049,195.00 4,731,393,265.00

22 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TK 1,872,677,074.00 1,220,286,354.00 - 5,261,485,171.00 - - 6,481,771,525.00

23 SEKRETARIAT DAERAH 21,610,159,541.00 3,232,605,989.00 30,701,725.00 1,922,478,567.00 - - 5,185,786,281.00

24 SEKRETARIAT DPRD 5,324,190,578.00 316,870,266.00 - 574,385,630.00 - 148,166,907.00 1,039,422,803.00

25 KECAMATAN TIGO NAGARI 935,697,183.00 83,547,034.00 - - - - 83,547,034.00

26 KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI 573,316,783.00 53,196,593.00 - - - - 53,196,593.00

27 KECAMATAN BONJOL 481,843,615.00 64,718,459.00 - - - - 64,718,459.00

28 KECAMATAN LUBUK SIKAPING 598,461,633.00 52,571,733.00 - - - - 52,571,733.00

29 KECAMATAN PANTI 959,026,088.00 140,657,953.00 - - - - 140,657,953.00

30 KECAMATAN RAO 590,100,745.00 106,047,030.00 - - - - 106,047,030.00

31 KECAMATAN DUA KOTO 801,114,374.00 102,423,373.00 - - - - 102,423,373.00

32 KECAMATAN MAPAT TUNGGUL 747,517,604.00 74,598,529.00 - - - - 74,598,529.00

33 KECAMATAN MAPAT TUNGGUL SELATAN 1,058,236,242.00 109,587,909.00 - - - - 109,587,909.00

34 KECAMATAN RAO UTARA 502,716,633.00 37,699,075.00 - - - - 37,699,075.00

35 KECAMATAN RAO SELATAN 486,039,668.00 37,051,246.00 - - - - 37,051,246.00

36 KECAMATAN PADANG GELUGUR 604,255,605.00 78,440,897.00 - - - - 78,440,897.00

37 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TSP 448,469,035.00 107,358,519.00 - 123,200,000.00 - - 230,558,519.00

38 INSPEKTORAT DAERAH 1,086,257,936.00 131,404,142.00 - 135,345,210.00 - - 266,749,352.00

39 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1,762,222,436.00 276,737,935.00 - 59,091,428.00 32,800,000.00 - 368,629,363.00

40 BADAN KEUANGAN DAERAH 3,457,868,517.00 215,271,856.00 - - - - 215,271,856.00

41 PPKD 1,151,380,000.00 626,546,949.00 4,540,110,163.00 6,457,013,434.00 - - 11,623,670,546.00

42 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM 1,287,026,381.00 252,664,606.00 - 45,594,286.00 - - 298,258,892.00

JUMLAH 960,755,225,012.50 91,182,584,146.50 4,570,811,888.00 34,799,972,832.00 38,286,856.00 1,201,548,505.00 131,793,204,227.50


Mutasi Debet (Rp)

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMANASET TETAP - PENYUSUTAN ASET TETAPPER 31 DESEMBER 2017


2 DINAS KESEHATAN






8 DINAS SOSIAL


10 DINAS PANGAN










20 DINAS PERIKANAN

21 DINAS PERTANIAN



24 SEKRETARIAT DPRD



27 KECAMATAN BONJOL


29 KECAMATAN PANTI

30 KECAMATAN RAO











41 PPKD


JUMLAH

NOMOR NAMA SKPD

Lampiran 19

Penghapusan Reklasifikasi Aset Pemindahan Antar SKPD

Hibah Mutasi Kredit lainnya JUMLAH

- 437,058,888.00 170,871,425.00 - 8,337,049,154.00 8,944,979,467.00 93,433,060,464.00

- - 227,441,428.00 - 1,946,426,238.00 2,173,867,666.00 51,478,728,903.00

- - - - 3,353,766,677.50 3,353,766,677.50 43,444,693,326.50

- - 312,200,000.00 - 3,546,533,982.00 3,858,733,982.00 705,368,065,764.00

- - 158,795,000.00 - 50,369,703.00 209,164,703.00 433,395,395.00

- - - - 450,578,895.00 450,578,895.00 4,222,224,054.00

- - 2,468,831,762.00 - 664,867,651.00 3,133,699,413.00 3,879,308,969.00

- - 174,700,000.00 - - 174,700,000.00 690,920,661.00

- - - - 26,690,500.00 26,690,500.00 418,489,492.00

- - 2,552,270,768.00 - 131,747,855.00 2,684,018,623.00 1,808,002,873.00

- - 2,851,546.00 - 842,424,183.00 845,275,729.00 9,219,495,537.00

- - 263,340,840.00 - 265,885,648.00 529,226,488.00 1,540,790,857.00

- - 269,103,333.00 - 155,885,384.00 424,988,717.00 3,045,641,174.00

- - 82,782,000.00 - 376,928,411.00 459,710,411.00 3,924,382,511.00

- - 1,917,203,905.00 - 703,165,309.00 2,620,369,214.00 7,301,045,002.00

- - 170,400,000.00 - 212,259,652.00 382,659,652.00 2,349,569,223.00

- - 4,982,613,838.00 - 32,629,781.00 5,015,243,619.00 647,055,668.00

- - - - 132,438,468.00 132,438,468.00 11,683,637,703.00

- - - - 109,540,783.00 109,540,783.00 1,056,391,228.00

- - - - 1,341,119,102.00 1,341,119,102.00 10,087,866,682.00

- - 9,814,759,465.00 - 1,022,644,453.00 10,837,403,918.00 15,818,251,087.00

- - 440,555,129.00 - 885,589,616.00 1,326,144,745.00 7,028,303,854.00

- 30,701,725.00 2,175,796,570.00 9,426,820.00 3,420,524,447.00 5,636,449,562.00 21,159,496,260.00

34,032,500.00 - 2,123,619,846.00 - 159,352,960.00 2,317,005,306.00 4,046,608,075.00

- - - - 114,151,570.00 114,151,570.00 905,092,647.00

- - - - 32,148,766.00 32,148,766.00 594,364,610.00

- - - - 18,832,103.00 18,832,103.00 527,729,971.00

- - - - 35,963,417.00 35,963,417.00 615,069,949.00

- - - - 163,536,545.00 163,536,545.00 936,147,496.00

- - - - 60,099,212.00 60,099,212.00 636,048,563.00

- - - - 59,631,558.00 59,631,558.00 843,906,189.00

- - - - 53,376,080.00 53,376,080.00 768,740,053.00

- - - - 90,174,715.00 90,174,715.00 1,077,649,436.00

- - - - 20,469,014.00 20,469,014.00 519,946,694.00

- - - - 18,345,154.00 18,345,154.00 504,745,760.00

- - - - 53,575,172.00 53,575,172.00 629,121,330.00

- 53,142,750.00 - - 65,471,411.00 118,614,161.00 560,413,393.00

- - - - 68,900,270.00 68,900,270.00 1,284,107,018.00

- - 196,440,250.00 - 165,017,397.00 361,457,647.00 1,769,394,152.00

- - 62,566,725.00 - 186,110,818.00 248,677,543.00 3,424,462,830.00

- 188,815,790.00 6,047,290,502.00 - 857,045,436.00 7,093,151,728.00 5,681,898,818.00

- - 185,538,500.00 - 203,498,075.00 389,036,575.00 1,196,248,698.00

34,032,500.00 709,719,153.00 34,799,972,832.00 9,426,820.00 30,434,765,565.50 65,987,916,870.50 1,026,560,512,369.50


Mutasi Kredit (Rp)

Lampiran 20

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2017

No SKPD Saldo per 31 Des 2016 (Rp)

Penambahan (Rp)

Pengurangan (Rp)

Saldoper 31 Des 2017 (Rp)

1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

4.374.100,00 - 892.000,00 3.482.100,00

A.n. Hasan Basri (Bendahara Pengeluaran 2007 ) Tgl SKTJM 9 Agustus 2011

1.482.100,00 - - 1.482.100,00

A.n. Hasan Basri (Bendahara Pengeluaran 2007 ) Tgl SKTJM 21November 2014

2.000.000,00

- - 2.000.000,00

A.n. Eka Detriman (PPTK tahun 2008) Tgl SKTJM 21 November 2014

892.000,00

- 892.000,00 0,00

2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 75.352.500,00

- 0,00 75.352.500,00

A.n. Berty Indra (Mantan Kepala Kantor Kesbangpol) Tgl SKTJM 12 Desember 2011

64.000.000,00

- - 64.000.000,00

A.n. Zulfikar (Bendahara Tahun 2010) Tgl SKTJM 10 Agustus 2011

11.352.500,00

- - 11.352.500,00

3. Dinas Pertanian 12.000.000,00 - - 12.000.000,00 An. Ir. Maisir (PPTK Dinas

Perkebunan Tahun 2011) Tgl SKTJM 27 Nopember 2012

12.000.000,00

- - 12.000.000,00

4. Sekretariat DPRD 188.800.261,00 - 600.000,00 188.200.261,00 A.n. Asril (Bendahara Tahun

2008) Tgl SKTJM 9 Desember 2014

174.705.261,00

- - 174.705.261,00

A.n. Ersuwida (PPTK Tahun 2009) Tgl SKTJM 9 Desember 2014

14.095.000,00

- 600.000,00 13.495.000,00

5. Dinas Pemuda dan Olahraga 22.724.905,00 - - 22.724.905,00 A.n. Syahrul (Bendahara Tahun

2008) Tgl SKTJM 28 November 2014

8.812.205,00

- - 8.812.205,00

A.n. Joni Sutrisno (PPTK tahun 2010) Tgl SKTJM 24 November 2014

13.912.700,00

- - 13.912.700,00

7. RSUD 115.814.130,00 - 63.000.000,00 52.814.130,00 A.n. Direktur RSUD

Tgl SKTJM 12 Desember 2014 114.314.130,00

- 63.000.000,00 51.314.130,00

A.n. Direktur RSUD dan PPTK Tgl SKTJM 12 Desember 2014

1.500.000,00 -

- 1.500.000,00

9. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 399.500,00 - - 399.500,00 Syahruddin SKTJM des 2014 399.500,00 - - 399.500,00

Jumlah 419.465.396,00 0,00 64.492.00000 354.973.396,00


ASET LAINNYA - ASET TIDAK BERWUJUD

PER 31 DESEMBER 2017

Lampiran 21

Reklasifikasi Aset

Kapitalisasi JUMLAH JUMLAH NAMA APLIKASI NILAI

1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 149,000,000.00 - - - - 149,000,000.00 Aplikasi Mia SKPD 149,000,000.00

2 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 433,724,000.00 197,900,000.00 - 197,900,000.00 - 631,624,000.00 software sistem integrasi asuransi BPJS dan registrasi online

197,900,000.00

Aplikasi Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS)

433,724,000.00

3 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TSP - 55,549,000.00 39,875,000.00 95,424,000.00 - 95,424,000.00 Sistim Informasi Manajemen Perijinan

95,424,000.00

4 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 148,060,000.00 - - - - 148,060,000.00 Aplikasi E-Musrenbang 148,060,000.00

5 BADAN KEUANGAN DAERAH 122,556,500.00 - - - - 122,556,500.00 Software Oracle Aplikasi Sismiop PBB-P2

122,556,500.00

JUMLAH 853,340,500.00 253,449,000.00 39,875,000.00 293,324,000.00 - 1,146,664,500.00 1,146,664,500.00

853,340,500.00

Rincian Aset Tak BerwujudSALDO PER 31

DESEMBER 2017NOMOR KODE

NAMA SKPD SALDO PER 1 JANUARI 2017

Mutasi Debet (Rp) Mutasi

Kredit (Rp)

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMANASET LAINNYA - ASET LAIN-LAINPER 31 DESEMBER 2017

Lampiran 22


JUMLAH Penghapusan Reklasifikasi Aset Pemindahan Antar SKPD

Hibah Mutasi Kredit

lainnya JUMLAH

1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 86,711,563,560.00 5,420,545,310.00 - 5,420,545,310.00 - - - 81,756,212,544.00 7,359,874,410.00 89,116,086,954.00 3,016,021,916.00

2 DINAS KESEHATAN - - - - - - - - - - -

3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1,269,201,639.00 - - - - - - - - - 1,269,201,639.00

4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 7,562,500.00 - - - - - - - - - 7,562,500.00

5 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 92,646,595.00 - - - - - - - - - 92,646,595.00

6 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR - - 7,128,000.00 7,128,000.00 - - - - - - 7,128,000.00

7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 134,432,500.00 - - - - - 7,128,000.00 - - 7,128,000.00 127,304,500.00

8 DINAS SOSIAL - - - - - - - - - - -

9 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA - - - - - - - - - - -

10 DINAS PANGAN 59,552,950.00 - - - - - - - - - 59,552,950.00

11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PRKP - - - - - - - - - - -

12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 151,072,762.00 - - - - - - - - - 151,072,762.00

13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 81,809,850.00 - - - - - - - - - 81,809,850.00

14 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB 61,955,400.00 - - - 19,800,000.00 - - - - 19,800,000.00 42,155,400.00

15 DINAS PERHUBUNGAN 272,740,332.00 - 56,550,000.00 56,550,000.00 - - 215,235,132.00 - - 215,235,132.00 114,055,200.00

16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - 215,235,132.00 215,235,132.00 - - - - - - 215,235,132.00

17 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 33,655,000.00 - - - - - 3,400,000.00 - - 3,400,000.00 30,255,000.00

18 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA 172,332,415.00 - - - - - - - - - 172,332,415.00

19 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 69,169,540.00 - - - - - - - - - 69,169,540.00

20 DINAS PERIKANAN - - - - - - - - - - -

21 DINAS PERTANIAN 11,864,779,584.00 - - - - - - 11,845,796,250.00 - 11,845,796,250.00 18,983,334.00

22 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TK 29,379,500.00 - 3,400,000.00 3,400,000.00 - - - - - - 32,779,500.00

23 SEKRETARIAT DAERAH 597,236,365.00 - - - - - 56,550,000.00 - - 56,550,000.00 540,686,365.00

24 SEKRETARIAT DPRD 395,287,718.00 - - - - - 195,550,000.00 - - 195,550,000.00 199,737,718.00

25 KECAMATAN TIGO NAGARI - - - - - - - - - - -

26 KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI 2,537,800.00 - - - - - - - - - 2,537,800.00

27 KECAMATAN BONJOL 31,974,417.00 - - - - - - - - - 31,974,417.00

28 KECAMATAN LUBUK SIKAPING 8,950,000.00 - - - - - - - - - 8,950,000.00

29 KECAMATAN PANTI 36,709,250.00 - - - - - - - - - 36,709,250.00

30 KECAMATAN RAO 61,016,300.00 - - - - - - - - - 61,016,300.00

31 KECAMATAN DUA KOTO - - - - - - - - - - -

32 KECAMATAN MAPAT TUNGGUL - - - - - - - - - - -

33 KECAMATAN MAPAT TUNGGUL SELATAN 12,408,000.00 - - - - - - - - - 12,408,000.00

34 KECAMATAN RAO UTARA 25,563,800.00 - - - - - - - - - 25,563,800.00

35 KECAMATAN RAO SELATAN - - - - - - - - - - -

36 KECAMATAN PADANG GELUGUR 750,000.00 - - - - - - - - - 750,000.00

37 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TSP - - - - - - - - - - -

38 INSPEKTORAT DAERAH 18,608,000.00 - - - - - - - - - 18,608,000.00

39 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 153,378,271.00 - - - - - - - - - 153,378,271.00

40 BADAN KEUANGAN DAERAH - - - - - - - - - - -

41 PPKD 31,259,115,825.00 188,815,790.00 195,550,000.00 384,365,790.00 249,000,000.00 26,911,878,999.00 - 3,974,122,621.00 45,629,000.00 31,180,630,620.00 462,850,995.00

42 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM - - - - - - - - - - -

JUMLAH 133,615,389,873.00 5,609,361,100.00 477,863,132.00 6,087,224,232.00 268,800,000.00 26,911,878,999.00 477,863,132.00 97,576,131,415.00 7,405,503,410.00 132,640,176,956.00 7,062,437,149.00


NOMOR NAMA SKPD SALDO PER 1 JANUARI

2017

Mutasi Debet (Rp) Mutasi Kredit (Rp)

Lampiran 23

Daftar Rekening Kas Daerah, Bendahara Pengeluaran SKPD, Rekening MK-PER, Rekening PBB-P2, dan Rekening Dana Kapitasi JKN-FKTP

Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2017

No Nomor Rekening Nama Rekening Nama Bank

1. 0800.0101.00306.8 Kas Umum Daerah Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping

2. 0800.0101.00201.5 Belanja Non Gaji Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping

3. 0800.0101.00379.0 Belanja Gaji Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping

4. 0800.0101.00014.1 Belanja Dana Alokasi Khusus Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping

5 0800.0101.00058-9 Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping

6

0800.0101.00093-1 Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan


7. 0800.0101.00010-3 Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum


9. 0800.0101.00015.2 Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


10. 0800.0101.00110.7 Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan


11. 0800.0101.00066.8 Bendahara Pengeluaran Badan Lingkungan Hidup PRKP


12. 0800.0101.00060.7 Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


13. 0800.0101.00111.9 Bendahara Pengeluaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana


14. 0800.0101.00088.7 Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial


15. 0800.0101.00019.1 Bendahara Pengeluaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja


16. 0800.0101.00062.1 Bendahara Pengeluaran Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.


17. 0800.0101.00017.6 Bendahara Pengeluaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik


18. 0800.0101.00100.4 Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Damkar


19. 0800.0101.00130.2 Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah


20. 0800.0101.00070.1 Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah


21. 0800.0101.00098.1 Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD


22. 0800.0101.00108.9 Bendahara Pengeluaran Badan Keuangan Daerah


23. 0800.0101.00109.1 Bendahara Pengeluaran DPPK Pos PPKD


24. 0800.0101.00063.2 Bendahara Pengeluaran Badan Bank Nagari Cabang Lubuk


Kepegawaian Daerah SDM Sikaping

25. 0800.0101.00028.1 Bendahara Pengeluaran Inspektorat Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping

26. 0800.0101.00122.3 Bendahara Pengeluaran Kec. Tigo Nagari


27. 0800.0101.00091.7 Bendahara Pengeluaran Kec. Simpang Alahan Mati


28. 0800.0101.00086.3 Bendahara Pengeluaran Kec. Bonjol Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping

29. 0800.0101.00096.6 Bendahara Pengeluaran Kec. Lubuk Sikaping


30. 2200.0101.00005.3 Bendahara Pengeluaran Kec.Panti Bank Nagari Cabang Tapus

31. 2200.0101.00004.0 Bendahara Pengeluaran Kec. Rao Bank Nagari Cabang Tapus

32. 0800.0101.00089.9 Bendahara Pengeluaran Kec. Duo Koto


33. 2200.0101.00003.1 Bendahara Pengeluaran Kec. Mapat Tunggul

Bank Nagari Cabang Tapus

34. 2200.0101.00001.6 Bendahara Pengeluaran Kec. Mapat Tunggul Selatan


35. 0800.0101.00087.5 Bendahara Pengeluaran Kec. Rao Utara


36. 2200.0101.00006.5 Bendahara Pengeluaran Kec. Rao Selatan


37. 2200.0101.00002.8 Bendahara Pengeluaran Kec. Padang Gelugur


38. 0800.0101.00129.6 Bendahara Dinas Penanaman Modal dan PTSP


39. 0800.0101.00112.1 Bendahara Dinas Pangan Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping

40. 0800.0101.00083.8 Bendahara Pengeluaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat


41. 0800.0101.00084.1 Bendahara Kearsipan dan Perpustakaan


42. 0800.0101.00136.3 Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian


43. 0800.0101.00114-4 Bendahara Dinas Komunikasi dan Informatika


43. 0800.0101.00148-1 Bendahara Dinas Koperasi dan UKM


44. 0800.0101.00074.7 Bendahara Pengeluaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral


0800.0101.00149-0 Bendahara Dinas Pemberdayaan Perempuan


0800.0101.00054-0 Bendahara Dinas Perikanan Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping

0800.0101.00136-3 Bendahara Dinas Pertanian Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping

45

0800.0101.00141.7 Tim MK-PER Kab. Pasaman Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping

46

0800.0101.00140.5 Kegiatan Penyaluran Dana Bergulir Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping

47

0800.0101.00142.9 PBB P2 Kab. Pasaman Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping

48

00005457-01-000008-30-5 Dana Kapitasi Puskesmas Ladang Panjang

BRI Unit Tigo Nagari


49

00000269-01-000882-30-1 Dana Kapitasi JKN Puskesmas Simpati

BRI Cabang Lubuk Sikaping

50

00005446-01-000015-30-5 Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kumpulan

BRI Unit Bonjol

51

00005446-01-000016-30-1 Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bonjol

BRI Unit Bonjol

52

00000269-01-000881-30-5 Puskesmas Lubuk Sikaping BRI Cabang Lubuk Sikaping

53

00000269-01-000884-30-3 Dana Kapitasi Puskesmas Sundatar BRI Cabang Lubuk Sikaping

54 00005450-01-000074-30-8 Dana Kapitasi Puskesmas Pegang Baru

BRI Unit Panti

55

00005456-01-000013-30-6 Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kuamang

BRI Unit Tapus

56

00005456-01-000011-30-4 Dana Kapitasi Puskesmas Tapus BRI Unit Tapus

57

00005451-01-000096-30-4 Dana Kapitasi Puskesmas Rao BRI Unit Rao

58

00005456-01-000012-30-0 Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lansat Kadap

BRI Unit Tapus

59

00005451-01-000097-30-0 Dana Kapitasi Puskesmas Koto Rajo BRI Unit Rao

60

00005451-01-000098-30-6 Dana Kapitasi Puskesmas Pintu Padang

BRI Unit Rao

61

00005451-01-000099-30-2 Dana Kapitasi JKN Puskesmas Silayang

BRI Unit Rao

62

00007218-01-000009-30-1 Dana Kapitasi Puskesmas Cubadak BRI Unit Duo Koto

63

00007218-01-000008-30-5 Dana Kapitasi Puskesmas Simpang Tonang

BRI Unit Duo Koto

Pendapatan Asli Desa

Pendapatan TransferPendapatan Lain-

lainBidang Penyelenggaraan

Pemerintahan DesaBidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Bidang PemberdayaanMasyarakat

Bidang Tak Terduga Penerimaan PembiayaanPengeluaran Pembiayaan

ASET KEWAJIBAN

KEC. TIGO NAGARI1 BINJAI 1,914,197.00 2,628,122,049.00 10,500,680.00 2,640,536,926.00 680,599,600.00 1,542,200,000.00 128,325,000.00 281,744,700.00 0.00 2,632,869,300.00 5,627,369.80 0.00 1,413,094,995.80 2 MALAMPAH 425,050.18 0.00 0.00 425,050.18 567,063,146.00 1,216,884,086.82 28,936,000.00 87,084,100.00 0.00 1,899,967,332.82 49,178,665.00 0.00

KEC. SIMPANG ALAHAN MATI3 SIMPANG 16,801,988.00 2,513,874,873.00 0.00 2,530,676,861.00 629,480,980.00 1,584,757,000.00 62,279,500.00 197,033,900.00 0.00 2,473,551,380.00 193,192,966.74 130,701,600.00 1,772,953,297.744 ALAHAN MATI 35,913,648.00 2,045,844,918.00 0.00 2,081,758,566.00 535,849,481.00 1,112,707,585.00 43,890,000.00 204,371,595.00 0.00 1,896,818,661.00 36,920,529.30 0.00 1,313,074,069.30 1,313,074,069.30

KEC. BONJOL5 KOTO KACIAK 5,591,227.00 2,391,804,267.00 0.00 2,397,395,494.00 667,519,764.00 1,007,488,000.00 83,185,000.00 225,693,000.00 0.00 1,983,885,764.00 286,735,086.17 100,000,000.00 1,701,597,306.176 LIMO KOTO 6,904,657.00 2,207,435,653.00 0.00 2,214,340,310.00 531,793,993.00 1,560,669,600.00 33,255,000.00 139,730,550.00 0.00 2,265,449,143.00 133,266,064.84 0.00 275,511,064.007 GANGGO MUDIAK 4,515,314.00 2,416,223,782.00 0.00 2,420,739,096.00 638,286,806.00 1,449,029,200.00 35,323,000.00 265,244,400.00 0.00 2,387,883,406.00 82,441,736.96 100,000,000.00 1,476,719,826.96

KEC. LUBUK SIKAPING8 TANJUNG BERINGGIN 7,191,381.00 2,594,258,774.00 2,601,450,155.00 659,873,160.00 1,693,309,706.00 80,792,500.00 218,712,200.00 0.00 2,652,687,566.00 317,898,523.22 0.00 1,761,577,561.229 JAMBAK 18,153,601.00 1,968,034,716.00 0.00 1,986,188,317.00 435,573,261.00 1,598,498,870.00 77,835,000.00 86,217,000.00 0.00 2,198,124,131.00 276,085,135.00 0.00 1,543,390,481.00

10 AIA MANGGIH 2,776,870.00 2,898,548,347.00 0.00 2,901,325,217.00 801,857,722.00 1,290,587,887.00 134,000,000.00 403,381,400.00 0.00 2,629,827,009.00 50,908,028.75 0.00 1,533,456,856.75KEC. PANTI

11 PANTI 2,944,936.00 2,416,220,585.00 0.00 2,419,165,521.00 1,239,708,035.80 1,239,708,035.8012 PANTI TIMUR 6,725,109.00 2,950,013,161.00 0.00 2,956,738,270.00 602,194,464.00 1,125,061,500.00 320,130,000.00 277,552,656.00 0.00 2,324,938,620.00 65,364,183.00 100,290,000.00 1,755,824,157.00 1,338,656 13 PANTI SELATAN 2,521,944.00 3,240,001,721.00 0.00 3,242,523,665.00 651,075,050.00 2,062,591,382.40 226,681,987.00 250,150,250.00 0.00 3,190,498,669.40 140,524,586.00 90,000,000.00 2,081,067,533.00 2,081,067,533.00

KEC. PADANG GELUGUR14 PADANGGELUGUR 6,721,625.00 2,763,132,566.00 0.00 2,769,854,191.00 587,154,144.00 1,569,710,000.00 72,820,000.00 134,557,400.00 0.00 2,364,241,544.00 150,094,199.00 262,632,500.00 1,838,712,571.00 1,838,712,571.00

KEC. RAO SELATAN15 LANSEK KADOK 5,062,552.00 2,621,220,331.00 0.00 2,626,282,883.00 701,666,949.82 1,374,547,125.00 67,048,000.00 251,722,400.00 0.00 2,394,984,474.82 200,747,086.64 100,000,000.00 1,575,248,936.89 1,575,248,936.8916 LUBUK LAYANG 6,036,590.00 2,469,328,557.00 5,300,000.00 2,480,665,147.00 770,477,786.00 694,871,350.00 61,275,000.00 83,320,300.00 0.00 1,609,944,436.00 137,546,757.47 0.00 1,391,225,011.47

KEC. RAO17 TARUNG-TARUNG 5,350,255.00 3,498,454,557.00 0.00 3,503,804,812.00 882,975,520.00 1,977,412,100.00 83,427,500.00 492,665,900.00 0.00 3,436,481,020.00 71,552,583.00 0.00 1,719,937,275.00 1,719,937,275.0018 PADANG MENTINGGI 22,522,449.00 2,962,514,981.00 0.00 2,985,037,430.00 694,111,180.00 915,739,185.00 90,424,000.00 350,219,800.00 0.00 2,050,494,165.00 39,399,578.95 750,000,000.00 1,041,950,068.95

KEC. RAO UTARA19 KOTO RAJO 4,245,320.00 2,804,662,710.00 0.00 2,808,908,030.00 617,291,110.00 1,856,684,000.00 89,610,000.00 233,814,000.00 0.00 2,797,399,110.00 3,672,967.53 0.00 1,570,501,717.5320 LANGUANG 18,600,454.00 2,737,352,404.00 0.00 2,755,952,858.00 724,252,648.83 1,136,299,999.45 126,155,000.00 261,130,486.00 0.00 2,247,838,134.28 207,932,029.73 0.00 1,519,636,767.4521 KOTO NOPAN 2,866,984.00 2,821,938,843.00 0.00 2,824,805,827.00 842,986,200.00 1,600,237,726.00 88,122,500.00 241,667,300.00 0.00 2,773,013,726.00 31,174,088.45 0.00 1,638,543,069.45

KEC. MAPAT TUNGGUL22 PINTU PADANG 7,382,635.00 2,171,039,931.32 0.00 2,178,422,566.32 454,012,680.00 1,511,459,100.00 46,888,500.00 252,054,000.00 0.00 2,264,414,280.00 258,942,350.00 0.00 1,408,718,316.32 1,408,718,316.3223 LUBUAK GADANG 3,473,055.00 2,176,445,969.00 0.00 2,179,919,024.00 508,005,450.00 1,374,283,200.00 44,500,000.00 196,487,700.00 0.00 2,123,276,350.00 8,672,665.16 50,000,000.00 1,444,977,139.1624 MUARO TAIS 12,539,371.00 3,575,286,406.00 0.00 3,587,825,777.00 777,217,200.00 2,714,000,000.00 95,010,000.00 393,774,100.00 0.00 3,980,001,300.00 523,034,286.00 0.00 2,605,458,763.00

KEC. MAPAT TUNGGUL SELATAN25 MUARO SUNGAI LOLO 6,828,610.00 3,488,321,525.00 0.00 3,495,150,135.00 64,309,375.00 2,390,200,400.00 125,068,200.00 231,493,000.00 2,811,070,975.00 71,865,654.00 135,776,038.00 2,284,086,471.00 2,284,086,471.00

KEC.DUA KOTO26 CUBADAK 22,100,271.00 4,128,612,835.75 0.00 4,150,713,106.75 977,803,709.00 2,201,343,000.00 151,340,000.00 431,939,200.00 0.00 3,762,425,909.00 0.00 0.00 2,564,479,197.7527 SIMPANG TONANG 17,811,170.00 4,190,494,362.00 0.00 4,208,305,532.00 717,422,375.00 3,039,373,170.00 148,000,000.00 294,723,456.00 42,229,528.00 4,241,748,529.00 660,000,768.48 0.00 3,295,760,035.48 3,295,760,035.48

JUMLAH 253,921,263.18 72,679,188,824.07 15,800,680.00 72,948,910,767.25 16,720,853,754.65 41,599,945,172.67 2,544,321,687.00 6,486,484,793.00 42,229,528.00 67,393,834,935.32 4,002,777,889.19 1,819,400,138.00 43,767,210,525.19

Pendapatan Jumlah Pendapatan

BelanjaJumlah Belanja

Pembiayaan LAPORAN KEKAYAAN MILIK NAGARI

Lampiran 24Pemerintah Kabupaten Pasaman

Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBD NagariTahun Anggaran 2017

No Nama Desa

Buku II




TAHUN ANGGARAN 2017


SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Nomor : 29.B/LHP/XVIII.PDG/05/2018 Tanggal : 23 Mei 2018


Jalan Khatib Sulaiman Nomor 54 Padang 25137 Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat i

DAFTAR ISIEUANGAN Halaman

DAFTAR ISI ............................................................................................................. i

DAFTAR TABEL ..................................................................................................... ii

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................. iii

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN..................................................................................................................... iv

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN................ 1

1. Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Tidak Sesuai Ketentuan …………….... 1

2. Pembukaan Rekening BLUD RSUD Lubuk Sikaping Belum Ditetapkan dengan Keputusan Bupati …………………………………................................. 4

3. Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan sebesar Rp73.418.819,00 Tidak Mengikuti Ketentuan yang Berlaku ………...... 6

4. Pemerintah Kabupaten Pasaman Belum Menetapkan Kebijakan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud …………………………………………………................... 8

LAMPIRAN

MATRIKS RENCANA AKSI PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN ATAS REKOMENDASI BPK

Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Jalan Khatib Sulaiman No 54 Padang 25137

40818 Fa

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat ii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Rincian Aset Tak Berwujud Per OPD ........................................................ 1

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat iii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1a

Lampiran 1b

Daftar Wajib Pajak Hotel yang Belum Melaporkan Kewajiban Pajak Hotel

Daftar Wajib Pajak Restoran yang Belum Melaporkan Kewajiban Pajak Restoran

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat iv


REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Pasaman per 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pasaman. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penekanan Suatu Hal dengan Nomor 29.A/LHP/VIII.PDG/05/2018 tanggal 23 Mei 2018 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 29.C/LHP/VIII.PDG/05/2018 tanggal 23 Mei 2018.

Sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK mempertimbangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas Sistem Pengendalian Intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman yang ditemukan BPK antara lain sebagai berikut:

1. Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp73.418.819,00 tidak mengikuti ketentuan yang berlaku, yang mengakibatkan penghapusan Piutang PBB-P2 sebesar Rp73.418.819,00 berpotensi tidak tepat. Hal tersebut disebabkan Kepala Bidang Pendapatan tidak mengikuti prosedur penghapusan piutang sesuai Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Pemerintah Kabupaten Pasaman belum menetapkan Kebijakan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud (ATB), yang mengakibatkan nilai ATB belum disajikan sesuai nilai wajarnya dan Beban Amortisasi ATB kurang disajikan dalam Laporan Operasional. Hal tersebut disebabkan Bupati Pasaman belum menetapkan kebijakan masa manfaat ATB.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat v

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Pasaman, antara lain agar:

1. Memerintahkan Kepala Badan Keuangan Daerah untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Bidang Pendapatan supaya dalam melakukan penghapusan piutang pajak daerah mengikuti ketentuan yang berlaku;

2. Menyempurnakan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pasaman, dengan menambahkan ketentuan masa manfaat per jenis ATB.

Temuan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Padang, 23 Mei 2018


Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Hari Fitrianto, S.E., M.Bus, Ak, C.F.E., C.A.

Register Negara Akuntan, Nomor RNA-11585


HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Kabupaten

(Pemkab) Pasaman Tahun Anggaran (TA) 2017 mengungkapkan sebanyak empat temuan pemeriksaan dengan rincian sebagai berikut.

1. Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Tidak Sesuai Ketentuan

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 menyajikan anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp135.311.751.279,00 dengan realisasi sebesar Rp142.748.233.335,93 atau 105,50%. Dari realisasi PAD tersebut, diantaranya sebesar Rp8.925.097.795,08 merupakan realisasi pendapatan pajak daerah.

Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman, pemungutan pajak daerah menjadi kewenangan Badan Keuangan Daerah. Pemungutan pajak daerah adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. Pemungutan pajak dapat menggunakan self assessment system maupun official assessment system.

Hasil pemeriksaan atas pemungutan pajak daerah diketahui permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

a. Penetapan pajak daerah tidak sesuai ketentuan Penetapan pajak terutang pada self assessment system berdasarkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang disampaikan oleh wajib pajak. Wajib pajak melalui SPTPD melaporkan jumlah pajak terutang pada periode pajak yang bersangkutan. Besaran pajak terutang yang dilaporkan dalam SPTPD merupakan besaran pajak yang ditetapkan sebagai kewajiban wajib pajak. Permasalahan dalam penetapan pajak daerah adalah sebagai berikut. 1) Wajib pajak belum mengunakan SPTPD untuk melaporkan kewajiban pajak

daerah Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan menggunakan self assessment system. Penetapan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan sudah menggunakan dokumen SPTPD. Namun, SPTPD tersebut bukan merupakan dokumen yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan kewajiban pajaknya, melainkan dokumen pembayaran pajak yang digunakan petugas untuk menagih pajak. Penagihan pajak hotel dan restoran kepada wajib pajak dilaksanakan sekali selama tahun 2017, sehingga dokumen SPTPD yang ada pada Bidang Pendapatan hanya satu SPTPD untuk masing-masing wajib pajak. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan daearah yang mewajibkan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pajak daerahnya setiap bulan atau paling lama setiap tiga bulan. Berdasarkan data besaran pajak terutang yang disampaikan melalui SPTPD TA 2017 pada 86 wajib pajak, diketahui 10 wajib pajak hotel dan 76 wajib pajak restoran pada TA 2017 belum melaporkan kewajiban pajak daerah tahun 2017 sebesar Rp19.680.000,00 yang terdiri dari pajak hotel sebesar


Rp3.200.000,00, pajak restoran sebesar Rp16.480.000,00. Rincian dapat dilihat pada Lampiran 1a dan 1b.

2) Nilai pajak terutang didasarkan pada kesepakatan

Berdasarkan laporan produksi dan penjualan pasir, batu, dan kerikil (sirtukil) pada dua wajib pajak, terdapat kewajiban Pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang yang belum dilaporkan sebesar Rp59.160.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel. Perhitungan Pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan Yang Belum Dilaporkan

Wajib Pajak Produksi Tahun 2017 (m3)

Tarif Pajak Sesuai Perbup (Rp)

Pajak Yang Belum Dilaporkan (Rp)

M 7.600 6.000 45.600.000,00 CV. D 2.260 6.000 13.560.000,00

TOTAL 59.160.000,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengelola kuari a.n. M dan CV. D memproduksi dan menjual sirtukil masing-masing sebanyak 7.600 m3 dan 2.260 m3 selama tahun 2017. Tarif pajak bahan mineral bukan logam dan batuan sesuai perda adalah 20% dari harga jual, dan standar harga sirtukil sesuai Perbup adalah Rp30.000,00 per m3 sehingga tarif pajak bahan mineral bukan logam adalah Rp6.000,00 per m3. Atas data produksi tersebut, M dan CV. D belum melaporkan kewajiban pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman.

Hasil konfirmasi dengan wajib pajak dan Kepala Bidang Pendapatan menunjukkan besaran nilai pajak ditentukan berdasarkan kesepakatan antara petugas dengan wajib pajak. Wajib pajak tidak menghitung sendiri kewajiban pajaknya berdasarkan omzet penjualannya.

b. Bidang Pendapatan belum melaksanakan penagihan pajak daerah sesuai ketentuan perundang-undangan

Dalam self assessment system, Wajib Pajak wajib menyampaikan SPTPD dan membayar kewajiban pajaknya secara berkala. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pelaporan pajak, instansi pemungut berkewajiban memberikan teguran dan dapat menetapkan kewajiban pajak secara official berdasarkan data-data yang dimilikinya.

Namun demikian, hasil konfirmasi dengan Kepala Bidang Pendapatan diketahui bahwa Bidang Pendapatan belum pernah memberikan surat teguran terhadap wajib pajak yang tidak atau terlambat dalam melaporkan SPTPD. Bidang Pendapatan juga belum pernah menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atas keterlambatan pelaporan SPTPD tersebut. Dengan tidak dilaksanakannya ketentuan tersebut pajak daerah tidak secara rutin diterima. Selain itu terdapat potensi penerimaan daerah dari denda pajak daerah yang belum dipungut.


Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada: 1) Pasal 96 ayat (5): Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar

dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT; 2) Pasal 97 ayat (1): Dalam jangka waktu lima (5) tahun sesudah saat terutangnya

pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan: a. SKPDKB dalam hal:

1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

3) Pasal 100 ayat (1): Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika: a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai

akibat salah tulis dan/atau salah hitung; c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, pada: 1) Pasal 9 ayat (1): Besarnya Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dibayar

sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) huruf a sampai dengan huruf g dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak;

2) Pasal 13 ayat (4): Kepala Daerah menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak;

3) Pasal 14 ayat (2): SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat omzet dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa Pajak;

4) Pasal 20 ayat (1): Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) dalam hal: a. Dari hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai

akibat salah tulis dan/atau salah hitung; b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan

Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. c. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pada:

1) Pasal 8: Masa pajak hotel adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.


2) Pasal 14: Masa pajak restoran adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

3) Pasal 38: Masa pajak mineral bukan logam dan batuan adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Hal tersebut mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Pasaman kehilangan potensi penerimaan pajak daerah minimal sebesar Rp78.840.000,00, yang terdiri dari Pajak Hotel sebesar Rp3.200.000,00, Pajak Restoran sebesar Rp16.480.000,00, dan Pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp59.160.000,00.

Hal tersebut disebabkan oleh: a. Kepala Badan Keuangan Daerah tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan

pengendalian atas penetapan dan penagihan pajak daerah; b. Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah tidak mengikuti

ketentuan perundang-undangan dalam melakukan pemungutan dan penagihan pajak daerah.

Atas permasalahan tersebut, Pemkab Pasaman melalui Kepala BKD menyatakan terkait: a. Pajak Restoran dan Pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan dibayar sendiri

oleh wajib pajak dengan terlebih dahulu menggunakan dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Pemerintah Daerah hanya menerima setoran Pajak secara pasif pada Kas Daerah karena kurangnya personil kami dalam pemungutan pajak;

b. Piutang Pajak Hotel dan Restoran pada tahun 2017 sebesar Rp19.680.000,00 yang belum tertagih akan diupayakan penagihannya pada tahun 2018 dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) sedangkan untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp59.160.000,00 akan ditagih juga;

c. STPD, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Teguran kepada Wajib Pajak yang terlambat melaporkan SPTPD tidak kami terbitkan karena rendahnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan di Kabupaten Pasaman. Bila dibandingkan antara biaya pemungutan lebih besar daripada pajak yang dipungut, sehingga pemungutan pajak dilakukan dalam tiga bulan sekali.

BPK merekomendasikan Bupati Pasaman agar: a. Memerintahkan Kepala Badan Keuangan Daerah untuk melaksanakan penetapan

dan penagihan pajak daerah sesuai ketentuan; b. Menetapkan dan melakukan penagihan kekurangan pembayaran Pajak Hotel, Pajak

Restoran dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan minimal sebesar Rp78.840.000,00.

2. Pembukaan Rekening BLUD RSUD Lubuk Sikaping Belum Ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pemerintah Kabupaten Pasaman menyajikan Kas di BLUD dalam Neraca per 31 Desember 2017 sebesar Rp13.729.899.732,15. Kas di BLUD merupakan saldo kas RSUD Lubuk Sikaping yang terdapat pada dua rekening giro Bendahara Pengeluaran RSUD Lubuk Sikaping pada Bank Nagari dengan nomor rekening 0800.0101.00147-8


dan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7105910918 serta Kas di Bendahara Pengeluaran.

Rekening yang dipergunakan dalam pengelolaan keuangan daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati. Bupati Pasaman telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/12/BUP-PAS/2017 tanggal 18 Januari 2017 tentang penetapan rekening kas umum daerah, belanja gaji, belanja non gaji, belanja dana alokasi khusus sebanyak empat rekening dan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/666/BUP-PAS/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang penetapan rekening bendahara OPD, rekening modal kerja-pemberdayaan ekonomi rakyat, rekening PBB P2, dan rekening dana kapitasi JKN pada FTKP sebanyak 60 rekening, serta Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/200/BUP-PAS/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang penetapan rekening sekolah penerima dana BOS SD/SLB dan SMP/SMPLB sebanyak 285 rekening.

Rekening yang ditetapkan dalam tiga SK Bupati Pasaman tersebut, tidak termasuk dua rekening a.n. Bendahara Pengeluaran RSUD Lubuk Sikaping tersebut diatas yaitu rekening nomor 0800.0101.00147-8 pada Bank Nagari dan nomor 7105910918 pada Bank Syariah Mandiri. Bendahara Pengeluaran RSUD menjelaskan bahwa Direktur RSUD Lubuk Sikaping memindahkan rekening Bendahara Pengeluaran RSUD dari Bank Nagari kepada Bank Syariah Mandiri melalui perjanjian kerjasama pelayanan perbankan dan pengelolaan keuangan Bank Syariah Mandiri dengan RSUD Lubuk Sikaping No.19/005-3/467/PKS pada tanggal 2 Januari 2017. Atas pembukaan rekening Bank Syariah Mandiri ini, Direktur RSUD telah mengajukan surat permohonan penutupan rekening Bank Nagari dengan nomor 900/235/TU-Keu/RSUD/2017 tanggal 26 Januari 2017 dan surat pemberitahuan pembukaan rekening giro BLUD RSUD Lubuk Sikaping dengan nomor 900/806/TU-Keu/RSUD/2017 tanggal 4 Mei 2017 kepada Bupati. Direktur RSUD membuka dan memindahkan rekening Bendahara Pengeluaran RSUD tanpa mendapat persetujuan Bupati.

Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang

Negara/Daerah, pada: 1) Pasal 30 ayat (2) yang menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota dapat

memberikan izin pembukaan rekening pengeluaran pada Bank Umum untuk menampung Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

2) Pasal 30 ayat (3) yang menyatakan bahwa rangka pengelolaan Kas, Bendahara Umum Daerah dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

b. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Lubuk Sikaping, pada Pasal 23 ayat (2) yang menyatakan bahwa rekening kas BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka oleh pimpinan BLUD RSUD dalam bentuk rekening giro setelah mendapat persetujuan Bupati.

Hal tersebut mengakibatkan peluang terjadi penyalahgunaan keuangan daerah pada rekening tersebut.


Hal tersebut disebabkan karena Direktur RSUD Lubuk Sikaping tidak mematuhi ketentuan dalam penggunaan rekening bank untuk pengelolaan keuangan daerah.

Atas permasalahan tersebut, melalui Direktur BLUD RSUD Lubuk Sikaping menyatakan bahwa kami sudah mengajukan permohonan penutupan rekening BLUD RSUD Lubuk Sikaping di Bank Nagari kepada Bupati Pasaman dan selanjutnya membuka rekening di Bank Syariah Mandiri, pada prinsipya Bupati tidak keberatan. Namun demikian, Badan Keuangan Daerah menegaskan bahwa rekening Bank OPD harus di Bank Nagari, sehingga tidak mengusulkan SK Penetapan rekening BLUD RSUD Lubuk Sikaping pada Bank Mandiri Syariah.

BPK merekomendasikan Bupati Pasaman agar memerintahkan Direktur BLUD RSUD Lubuk Sikaping untuk memproses penetapan rekening operasional BLUD RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

sebesar Rp73.418.819,00 Tidak Mengikuti Ketentuan yang Berlaku

Pemerintah Kabupaten Pasaman menyajikan Piutang Pajak dalam Neraca per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.930.778.156,29. Nilai piutang meningkat sebesar Rp176.876.065,29 atau 6,42% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.753.902.091,00. Saldo piutang pajak per 31 Desember 2017 tersebut terdiri dari Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan senilai Rp174.278.011,00 dan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) senilai Rp2.756.500.145,29.

Pada TA 2017, Pemerintah Kabupaten Pasaman melakukan kebijakan penghapusan piutang PBB-P2 melalui Keputusan Bupati Pasaman Nomor:188.45/1237/BUP-PAS/2017 tanggal 29 Desember 2017 senilai Rp73.418.819,00. Atas proses penghapusan tersebut, hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa kelemahan sebagai berikut:

a. Peraturan bupati yang menjadi dasar mekanisme penghapusan sudah tidak mutakhir

Sampai dengan saat ini, mekanisme penghapusan piutang masih berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemeriksaan menunjukkan bahwa peraturan tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi, karena masih menyebutkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset berdasarkan Perda 16 Tahun 2016 sudah berubah menjadi Badan Keuangan Daerah.

b. Mekanisme penghapusan piutang belum memadai

Sebagaimana diuraikan pada poin sebelumnya, ketidakmutakhiran peraturan yang menjadi dasar penghapusan piutang menjadikan proses penghapusan mempergunakan mekanisme yang berbeda. Proses penghapusan piutang PBB P2 dilakukan berdasarkan permohonan secara kolektif Wali Nagari mengenai data PBB-P2 bermasalah yang diperkuat dengan pernyataan petugas PBB-P2 di Kejorongan serta hasil verifikasi petugas di lapangan. Selanjutnya dikeluarkan


keputusan bupati mengenai pembatalan SPPT PBB-P2 yang diterbitkan pada tanggal 19 Januari 2015, 28 Juli 2015, 2 Agustus 2016, dan 30 Desember 2016. Dari pembatalan SPPT PBB-P2 tersebut, selanjutnya Bupati menerbitkan Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/1237/BUP-PAS/2017 tanggal 29 Desember 2017. Dari proses tersebut dapat diidentifikasi beberapa kelemahan, yaitu:

1) Kelengkapan dokumen belum memadai

Dokumen yang disampaikan untuk proses penghapusan terdiri dari surat permohonan wali nagari, dan hasil verifikasi petugas lapangan namun belum didukung oleh surat keputusan Bupati tentang pembentukan tim verifikasi.

2) Pembatalan SPPT yang melewati tahun anggaran tidak tepat

Wali Nagari mengajukan permohonan penghapusan PBB P2 bermasalah yang dilengkapi dengan surat pernyataan petugas di tingkat Jorong. Berdasarkan hasil verifikasi tim lapangan diketahui terdapat SPPT yang tidak ada objeknya dan objek ganda. Kemudian diterbitkan keputusan bupati mengenai pembatalan SPPT yang sudah melewati Tahun Anggaran. Keputusan pembatalan SPPT tersebut dijadikan dasar penghapusan piutang PBB P2. Namun, penghapusan piutang PBB P2 karena pembatalan SPPT tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan. Peraturan bupati tersebut hanya mengatur pembatalan atas SPPT yang terbit di tahun berjalan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada:

1) Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan bahwa piutang negara/daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2) Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan bahwa piutang negara/daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang;

3) Pasal 37 ayat (5) yang menyatakan bahwa tata cara penyelesaian dan penghapusan piutang negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta dalam Pasal 36 ayat (2) dan (3) diatur dengan peraturan pemerintah;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, pada: 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa piutang Negara/Daerah dapat

dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah, kecuali mengenai Piutang Negara/Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang;

2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang negara/daerah dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Negara/Daerah;


3) Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanya dapat dilakukan setelah Piutang Negara/Daerah diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara;

c. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada: 1) Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa pada setiap tahun anggaran, Kasie

Penagihan, Pembukuan dan Evaluasi menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah/retribusi daerah;

2) Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah/retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), sekurang-kurangnya memuat: a) Nama Wajib Pajak/Retribusi dan Penanggung Pajak/Retribusi; b) Alamat Wajib Pajak/Retribusi dan Penanggung Pajak/Retribusi; c) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah/Retribusi Daerah; d) Jenis Pajak/Retribusi Daerah; e) Tahun Pajak/Retribusi; f) Jumlah Piutang Pajak/retribusi yang akan dihapuskan; g) Tindakan penagihan yang pernah dilakukan; h) Alasan dihapuskan yang dilengkapi dengan bukti pendukung.

d. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 32 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, pada Pasal 7 huruf (g) yang menyatakan bahwa permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan PBB yang diajukan secara kolektif hanya untuk SPPT PBB tahun pajak yang sama.

Hal tersebut mengakibatkan keputusan penghapusan piutang PBB P2 sebesar Rp73.418.819,00 berpotensi tidak tepat.

Hal tersebut disebabkan oleh:

a. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah tidak relevan dengan Susunan Perangkat Daerah saat ini;

b. Kepala Badan Keuangan Daerah tidak mengikuti prosedur penghapusan piutang yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, Pemkab Pasaman melalui Kepala BKD menyatakan bahwa:

a. Pemerintah Kabupaten Pasaman telah melakukan koordinasi langsung dengan menyurati Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bukittingi melalui Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor: 900/310/Bakeuda/2018 tanggal 27 April 2018 tentang Penghapusan Piutang PBB-P2 Kabupaten Pasaman, namun sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Pasaman belum mendapatkan jawaban tertulis atas surat dimaksud;

b. Upaya Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk pemutakhiran data PBB-P2 adalah dengan melakukan penghapusan terhadap SPPT PBB-P2 yang terbit ganda, objek pajak yang tidak ditemukan sebagai akibat dari bencana alam dan berdasarkan usulan Wali Nagari yang telah diverifikasi di lapangan dengan menerbitkan Surat


Keputusan Bupati Pasaman tentang Pembatalan SPPT PBB-P2 tertanggal 19 Januari 2015, 28 Juli 2015, 2 Agustus 2016 dan 30 Desember 2016;

c. Dengan diterbitkannya Keputusan Bupati tersebut berdampak kepada penghapusan piutang PBB-P2 yang melekat pada Objek Pajak yang telah dihapuskan, sehingga petugas pemungut tidak dapat menemukan subjek dan objek pajak PBB-P2 dimaksud, menurut hemat kami penghapusan objek pajak yang menjadi piutang daerah dimaksud selayaknya juga dihapuskan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BPK merekomendasikan Bupati Pasaman agar:

a. Merevisi Peraturan Bupati Pasaman Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan susunan perangkat daerah saat ini;

b. Memerintahkan Kepala Badan Keuangan Daerah untuk melaksanakan penghapusan piutang sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang.

4. Pemerintah Kabupaten Pasaman Belum menetapkan Kebijakan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Pemerintah Kabupaten Pasaman menyajikan saldo Akun Aset Lainnya pada Neraca per 31 Desember 2017 sebesar Rp8.612.626.565,40. Nilai tersebut diantaranya merupakan saldo Aset Tak Berwujud (ATB) sebesar Rp1.146.664.500,00. Rincian ATB per OPD disajikan dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1. Rincian Aset Tak Berwujud Per OPD No SKPD Saldo Awal Penambahan

TA 2017 Saldo Akhir

1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 149.000.000,00 0,00 149.000.000,00

2 RSUD 433.724.000,00 197.900.000,00 631.624.000,00

3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 148.060.000,00 0,00 148.060.000,00

4 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Modal TSP 0,00 95.424.000,00 95.424.000,00

5 Badan Keuangan Daerah 122.556.500,00 0,00 122.556.500,00

JUMLAH 853.340.500,00 293.324.000,00 1.146.664.500,00

Pemerintah Kabupaten Pasaman telah menetapkan Kebijakan Akuntansi melalui Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 yang terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016. Dalam Kebijakan akuntansi tersebut telah menetapkan kebijakan akuntansi mengenai ATB yaitu dalam Lampiran XXII tentang Akuntansi Aset Lainya pada poin III.C. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kebijakan akuntansi mengenai ATB tersebut diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Pasaman belum menetapkan masa manfaat ATB yang memiliki masa manfaat terbatas. Penetapan masa manfaat perlu dilakukan untuk penentuan besarnya amortisasi atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas.

Pengujian atas saldo ATB diketahui bahwa aset dinilai berdasarkan harga perolehan dan belum memperhitungkan nilai amortisasi. Pemeriksaan menunjukkan bahwa ATB yang disajikan dalam neraca diantaranya merupakan perangkat lunak


(software) yang memiliki masa manfaat terbatas. Dengan demikian penyajian ATB seharusnya memperhitungkan amortisasi selama masa manfaatnya.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Badan Keuangan Daerah menunjukkan bahwa kebijakan akuntansi yang ada memang belum mengatur tentang amortisasi dari ATB dan belum ada identifikasi pada seluruh ATB terkait masa manfaat terbatas ataupun masa manfaat tak terbatas. Hal tersebut terjadi karena belum ada kajian yang dilakukan Pemerintah Pasaman terkait amortisasi untuk ATB.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 17 tentang Aset Tak Berwujud (ATB) Berbasis Akrual, pada:

a. Bab II menyatakan, berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) ATB dengan umur manfaat terbatas (finite life)

Umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek;

2) ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (indefinite life) Dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan reviu secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat;

b. Bab V menyatakan bahwa untuk menerapkan amortisasi, sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tidak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, entitas harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas bersih (neto) bagi entitas;

Hal tersebut mengakibatkan: a. Nilai Aset Tak Berwujud belum disajikan sesuai nilai wajarnya; b. Beban Amortisasi ATB kurang disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

Hal tersebut disebabkan Bupati Pasaman belum menetapkan kebijakan masa manfaat ATB.

Atas permasalahan tersebut, Pemkab Pasaman melalui kepala BKD menyatakan Pemerintah Kabupaten Pasaman akan melakukan kajian atas pengelompokan dan penentuan masa manfaat Aset Tak Berwujud. Berdasarkan hasil kajian akan dilakukan perubahan atas Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud.

BPK merekomendasikan Bupati Pasaman agar menyempurnakan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pasaman, dengan menambahkan ketentuan masa manfaat per jenis ATB.


Lampiran 1a

No. Hotel Penetapan Bayar Belum Bayar Nilai1 MWR 120,000 6 6 720,000 2 MRI 75,000 8 4 300,000 3 FMA 50,000 8 4 200,000 4 MPI 90,000 12 0 - 5 AMS 100,000 8 4 400,000 6 HMC 100,000 8 4 400,000 7 PSY 90,000 4 8 720,000 8 PDM 20,000 2 10 200,000 9 YNI 20,000 5 7 140,000

10 AJ 10,000 12 120,000 3,200,000 TOTAL

Daftar Wajib Pajak Hotel yang Belum Melaporkan Kewajiban Pajak Hotel

Lampiran 1b

No. Rumah Makan Penetapan Bayar Belum Bayar Nilai1 DPI 10,000 2 10 100,000 2 AIU 10,000 7 5 50,000 3 SBCA 15,000 7 5 75,000 4 WND 50,000 7 5 250,000 5 NBS 10,000 7 5 50,000 6 GRB 70,000 2 10 700,000 7 VNY 15,000 7 5 75,000 8 SDH 10,000 2 10 100,000 9 DII 20,000 5 7 140,000

10 PTA 15,000 2 10 150,000 11 APM 15,000 6 6 90,000 12 AMJ 15,000 3 9 135,000 13 PKL 20,000 2 10 200,000 14 PTY 20,000 2 10 200,000 15 AMR 10,000 2 10 100,000 16 SYO 15,000 2 10 150,000 17 SGL 20,000 4 8 160,000 18 YLS 20,000 6 6 120,000 19 SDA 30,000 3 9 270,000 20 ASB 15,000 2 10 150,000 21 PSL 30,000 2 10 300,000 22 ROJ 15,000 7 5 75,000 23 GDB 15,000 6 6 90,000 24 MMA 10,000 8 4 40,000 25 FTR 10,000 8 4 40,000 26 ARS 150,000 8 4 600,000 27 PKS 15,000 6 6 90,000 28 STB 15,000 8 4 60,000 29 GUM 50,000 2 10 500,000 30 DBT 25,000 6 6 150,000 31 BNI 75,000 2 10 750,000 32 SLB 50,000 3 9 450,000 33 AMP 10,000 7 5 50,000 34 BUK 25,000 2 10 250,000 35 APA 40,000 7 5 200,000 36 MMD 15,000 4 8 120,000 37 TUT 40,000 2 10 400,000 38 LNI 25,000 4 8 200,000

Daftar Wajib Pajak Restoran yang Belum Melaporkan Kewajiban Pajak Restoran

39 BUS 30,000 7 5 150,000 40 MPI 30,000 7 5 150,000 41 MP2 30,000 7 5 150,000 42 MP3 50,000 7 5 250,000 43 AMI 10,000 7 5 50,000 44 SYH 10,000 7 5 50,000 45 SRP 50,000 7 5 250,000 46 MAY 30,000 7 5 150,000 47 SNJ 10,000 7 5 50,000 48 GBR 40,000 7 5 200,000 49 SMA 20,000 2 10 200,000 50 PDA 30,000 2 10 300,000 51 YAN 20,000 3 9 180,000 52 BRI 13,000 1 11 143,000 53 EMR 15,000 3 9 135,000 54 IKP 18,000 3 9 162,000 55 HIJ 20,000 1 11 220,000 56 JNI 10,000 2 10 100,000 57 STM 65,000 2 10 650,000 58 INN 10,000 6 6 60,000 59 MLA 20,000 3 9 180,000 60 MKB 25,000 1 11 275,000 61 MKE 20,000 2 10 200,000 62 BKL 10,000 3 9 90,000 63 EVM 15,000 2 10 150,000 64 NVO 15,000 2 10 150,000 65 BKR 15,000 4 8 120,000 66 ERS 50,000 2 10 500,000 67 BBT 15,000 4 8 120,000 68 LKO 7,500 6 6 45,000 69 BDA 10,000 5 7 70,000 70 WSK 250,000 3 9 2,250,000 71 WTI 15,000 3 9 135,000 72 RBR 50,000 3 9 450,000 73 DWI 15,000 2 10 150,000 74 SYL 15,000 1 11 165,000 75 ERW 10,000 3 9 90,000 76 NZC 10,000 1 11 110,000

16,480,000 TOTAL




TAHUN ANGGARAN 2017


KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Nomor : 29.C/LHP/XVIII.PDG/05/2018 Tanggal : 23 Mei 2018


Jalan Khatib Sulaiman No. 54 Padang 25137 Telp.(0751) 40818 Fax. (0751) 40811

BUKU III

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat i

DAFTAR ISI

Halaman DAFTAR ISI ...................................................................................................... i DAFTAR TABEL .............................................................................................. ii DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... iii RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ..................................................

1

HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ..................................................

3

1. Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai Sebesar Rp641.670.960,00..... 3 2. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Pada Sekretariat DPRD

Tidak Sesuai Fakta Sebesar Rp1.920.882.511,33 ..................................

9 3. Kekurangan Volume Pekerjaan Sebesar Rp287.289.083,84 dan Potensi

Kekurangan Penerimaan Sebesar Rp584.733.226,66 atas Pekerjaan Belanja Modal Gedung, Jalan dan Irigasi pada Dua OPD......................

10 LAMPIRAN MATRIKS RENCANA AKSI ATAS REKOMENDASI BPK RI PADA PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat ii

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1 : Perhitungan Kelebihan Pembayaran TKI dan Tunjangan Reses

Pimpinan dan Anggota DPRD TA 2017....................................... 3

Tabel 2 : Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman TA 2017.........................................................................

4

Tabel 3 : Perhitungan Kelebihan Pembayaran Transportasi Anggota DPRD TA 2017............................................................................

5

Tabel 4 : Perhitungan Kelebihan Pembayaran TPG bagi PNS yang melaksanakan Cuti Besar..............................................................

6

Tabel 5 : Perhitungan Kelebihan Pembayaran TPG bagi Pegawai yang sudah memasuki batas usia pensiun..............................................

6

Tabel 6 : Rincian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas...................... 9 Tabel 7 : Perhitungan Potensi Kelebihan Pembayaran Pembangunan

Ruang Baru Puskesmas Simpati...................................................

15 Tabel 8 : Perhitungan Potensi Kelebihan Pembayaran Pembangunan

Ruang Baru Puskesmas Cubadak.................................................

17

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat iii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1a Rincian Perhitungan Kelebihan Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pasaman TA 2017

Lampiran 1b Rincian Perhitungan Kelebihan Pembayaran Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pasaman TA 2017

Lampiran 2 Perhitungan Kelebihan Pembayaran Transportasi Anggota DPRD Kabupaten Pasaman TA 2017

Lampiran 3 Daftar Guru Penerima Tunjangan Profesi/Sertifikasi Guru (TPG) Yang Melakukan Cuti Besar Dalam Rangka Menunaikan Ibadah Haji Tahun 2017/1439 H

Lampiran 4 Perhitungan Kelebihan Pembayaran TPG bagi Pegawai yang sudah memasuki batas usia pensiun

Lampiran 5 Rincian Perhitungan Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Pada Sekretariat DPRD Yang Tidak Sesuai Fakta

2513



RESUME HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Pasaman tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pasaman. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 yang memuat Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penekanan Suatu Hal dengan Nomor 29.A/LHP/XVIII.PDG/05/2018 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 29.B/LHP/XVIII.PDG/05/2018 tanggal 23 Mei 2018.

Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK melakukan pengujian kepatuhan Pemerintah Kabupaten Pasaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Pasaman. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan antara lain sebagai berikut:

1. Kelebihan pembayaran belanja pegawai sebesar Rp641.670.960,00;

2. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Tidak Sesuai Fakta Sebesar Rp1.920.882.511,33;


3. Kekurangan Volume Pekerjaan Sebesar Rp287.289.083,84 dan Potensi Kekurangan Penerimaan Sebesar Rp584.733.226,66 atas Pekerjaan Belanja Modal Gedung, Jalan dan Irigasi pada Dua OPD.

Sehubungan dengan temuan tersebut BPK merekomendasikan Bupati Pasaman antara lain agar:

1. Memerintahkan TAPD agar memedomani ketentuan yang berlaku dalam menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah, dan memerintahkan Sekretaris DPRD dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempertanggungjawabkan dengan menyetorkan ke Kas Daerah kelebihan pembayaran belanja pegawai sebesar Rp641.670.960,00;

2. Memerintahkan Sekretaris DPRD untuk mempertanggungjawabkan kerugian daerah sebesar Rp1.920.882.511,33 dan menyetorkan ke Kas Daerah;

3. Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk menagih dan menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp178.293.096,18 ke Kas Daerah, mengupayakan pencairan jaminan pelaksanaan sebesar Rp569.995.000,00 dari PT AR, dan memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk memperhitungkan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp109.003.194,69 pada pembayaran berikutnya.

Temuan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Padang, 23 Mei 2018 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Penanggung Jawab Pemeriksaan, Hari Fitrianto, S.E., M.Bus., Ak., CFE., CA. Register Negara Akuntan, Nomor RNA-11585


HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran (TA) 2017 mengungkapkan sebanyak tiga temuan pemeriksaan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai Sebesar Rp641.670.960,00

Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 menyajikan anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp455.531.423.906,68 dengan realisasi sebesar Rp417.520.503.139,00 atau 91,66%. Dari realisasi belanja tersebut diantaranya merupakan Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp3.032.400.000,00, Tunjangan Reses sebesar Rp346.500.000,00, Belanja Tunjangan Transportasi Anggota DPRD sebesar Rp828.000.000,00, dan Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp73.388.442.500,00.

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap realisasi Belanja Pegawai TA 2017 diketahui bahwa terdapat kelebihan pembayaran Belanja Pegawai sebesar Rp641.670.960,00 dengan uraian sebagai berikut:

a. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Sebesar Rp351.750.000,00

Ketentuan pembayaran TKI dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2017. Pembayaran TKI dan Tunjangan Reses pada Pemerintah Kabupaten Pasaman diatur lebih lanjut dalam Perda Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Besaran TKI dan Tunjangan Reses. ditetapkan melalui SK Bupati Pasaman Nomor 188.45/1003/BUP-PAS/2017 tanggal 19 Oktober 2017 tentang Penetapan Besaran TKI Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pasaman TA 2017 dan SK Bupati Pasaman Nomor 188.45/1002/BUP-PAS/2017 tanggal 19 Oktober 2017 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Dana Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pasaman TA 2017. Besaran TKI ditetapkan sebesar Rp10.500.000,00/orang/bulan, sedangkan Tunjangan Reses ditetapkan sebesar Rp10.500.000,00 yang dibayarkan lima kali dalam setahun sesuai jadwal pelaksanaan reses.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pembayaran TKI dan Tunjangan Reses menunjukkan bahwa pembayaran TKI dan Tunjangan Reses kepada pimpinan dan anggota DPRD melebihi ketentuan sebesar Rp351.750.000,00 yang terdiri dari kelebihan pembayaran TKI sebesar Rp265.125.000,00 dan kelebihan pembayaran Tunjangan Reses sebesar Rp86.625.000,00. Perhitungan kelebihan pembayaran tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Perhitungan Kelebihan Pembayaran TKI dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD TA 2017

Uraian TKI (Rp) Tunjangan Reses

(Rp) Jumlah

(Rp) a. Jumlah yang dibayarkan 1.060.500.000,00 346.500.000,00 1.407.000.000,00 b. Jumlah yang seharusnya 636.300.000,00 207.900.000,00 844.200.000,00 c. Selisih lebih bayar sebelum PPh (a – b) 424.200.000,00 138.600.000,00 562.800.000,00 d. PPh Pasal 21 yang telah dipotong 159.075.000,00 51.975.000,00 211.050.000,00 e. Kelebihan Pembayaran (c – d) 265.125.000,00 86.625.000,00 351.750.000,00


Perhitungan kelebihan pembayaran secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1.

Kelebihan pembayaran TKI dan Tunjangan Reses tersebut terjadi karena kesalahan dalam memperhitungkan kemampuan keuangan daerah sesuai PP Nomor 18 Tahun 2017. Menurut penjelasan Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Pasaman menetapkan kemampuan keuangan daerah dalam kelompok “sedang”, sehingga besaran TKI dan Tunjangan Reses dibayarkan masing-masing sebesar lima kali uang representatif Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp10.500.000,00 (5 x Rp2.100.000,00). Dalam menghitung kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Pasaman tidak memperhitungkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebagai salah satu komponen Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Sesuai Permendagri Nomor 62 Tahun 2017, data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah TA 2017 adalah data realisasi dua tahun anggaran sebelumnya atau TA 2015. Dan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ, belanja pegawai aparatur sipil negara yang diperhitungkan dalam penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah, terdiri dari gaji pokok ASN, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Fungsional Umum, Tunjangan Beras, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus, Pembulatan Gaji, Iuran BPJS Kesehatan, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, dan Tunjangan Khusus Guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan perhitungan ulang atas Kemampuan Keuangan Daerah TA 2017 diketahui bahwa Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman TA 2017 adalah sebesar Rp235.850.769.212,80 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2. Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman TA 2017

Uraian Jumlah (Rp)

Pendapatan Umum Daerah 659.240.003.002,80

Belanja Pegawai ASN (423.389.233.790,00)

Kemampuan Keuangan Daerah 235.850.769.212,80

Dengan Kemampuan Keuangan Daerah sebesar Rp235.850.769.212,80, Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman TA 2017 seharusnya dalam kelompok “rendah”. Jumlah TKI yang seharusnya dibayarkan adalah sebesar tiga kali uang representatif Ketua DPRD atau sebesar Rp6.300.000,00 (3 x Rp2.100.000,00)/orang/bulan dan Tunjangan Reses sebesar Rp6.300.000,00 per pelaksanaan reses. Dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran TKI per orang per bulan dan Tunjangan Reses per orang per kegiatan masing-masing sebesar Rp4.200.000,00 (Rp10.500.000,00 – Rp6.300.000,00).

b. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Sebesar Rp229.500.000,00

Ketentuan pembayaran Tunjangan Transportasi diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Untuk pelaksanaannya, pembayaran Tunjangan Transportasi diatur lebih lanjut dalam Perda Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Besaran Tunjangan Transportasi


ditetapkan melalui SK Bupati Pasaman Nomor 188.45/1001/BUP-PAS/2017 tanggal 19 Oktober 2017 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kabupaten Pasaman TA 2017. Besaran Tunjangan Transportasi ditetapkan sebesar Rp9.000.000,00/orang/bulan.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pembayaran Tunjangan Transportasi menunjukkan bahwa Tunjangan Transportasi dibayarkan untuk tiga bulan (Oktober s.d. Desember 2017) kepada 30 orang anggota DPRD. Sesuai Surat Mendagri Nomor 188.31/7808/SJ tanggal 2 November 2017 Point 9, Tunjangan Transportasi seharusnya dibayarkan tanggal 1 bulan berikutnya setelah Perda ditetapkan. Perda Nomor 5 Tahun 2017 ditetapkan tanggal 13 Oktober 2017, sehingga Tunjangan Transportasi bagi anggota DPRD Kabupaten Pasaman yang dapat dibayarkan hanya untuk dua bulan (November s.d. Desember). Dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran tunjangan transportasi untuk satu bulan sebesar Rp229.500.000,00. Perhitungan kelebihan pembayaran tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Perhitungan Kelebihan Pembayaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD TA 2017

Uraian Jumlah (Rp)

Jumlah yang dibayarkan sebelum PPh 270.000.000,00 PPh Pasal 21 yang telah dipotong 40.500.000,00 Kelebihan Pembayaran 229.500.000,00

Rincian pembayaran dapat dilihat pada Lampiran 2.

c. Kelebihan Pembayaran TPG PNS Sebesar Rp60.420.960,00

Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pembayaran TPG pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diketahui bahwa terdapat kelebihan pembayaran TPG PNS sebesar Rp60.420.960,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Kelebihan pembayaran TPG kepada PNS yang sedang cuti besar sebesar Rp25.335.850,00

Tunjangan Profesi Guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunjangan profesi dibayarkan paling banyak 12 bulan dalam satu tahun. Besaran tunjangan profesi setara dengan satu kali gaji pokok per bulan sesuai peraturan perundang-undangan.

Salah satu persyaratan untuk mendapatkan TPG adalah beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran tatap muka dalam satu minggu bagi guru kelas dan guru mata pelajaran. Persyaratan tersebut tidak akan terpenuhi pada saat guru yang bersangkutan melaksanakan cuti.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pembayaran TPG dan surat permohonan cuti besar untuk menunaikan ibadah haji menunjukkan terdapat tiga orang guru yang tetap menerima TPG meskipun PNS yang bersangkutan sedang Cuti Besar untuk menunaikan ibadah haji 2017 M atau 1439 H pada bulan Agustus dan September 2017. Kelebihan pembayaran TPG kepada tiga PNS tersebut adalah sebesar Rp25.335.850,00 dengan perhitungan pada tabel berikut.


Tabel 4. Perhitungan Kelebihan Pembayaran TPG bagi PNS yang melaksanakan Cuti Besar

Nama Jabatan Tunjangan per Bulan

(Rp)

Jumlah Bulan

Jumlah (Rp) PPH (15%) Jumlah Net

(Rp)

E Guru SMPN 2 Rao 5.405.400,00 2 10.810.800,00 1.621.620,00 9.189.180,00 A, S.Pd. Guru SMPN 1 Tigo Nagari 5.260.800,00 2 10.521.600,00 1.578.240,00 8.943.360,00 S, S.Pd.SD Guru SDN 17 Sentosa 4.237.300,00 2 8.474.600,00 1.271.290,00 7.203.310,00

J U M L A H 29.807.000,00 4.471.050,00 25.335.850,00

Rincian perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 3. 2) Kelebihan pembayaran TPG kepada PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun

PNS sebesar Rp35.085.110,00 Pegawai Negeri Sipil yang telah pensiun dihentikan pembayaran gajinya sejak tanggal berlakunya pensiun. Namun, hasil pemeriksaan atas daftar rekapitulasi pembayaran TPG dan daftar PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun tahun 2017 menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran TPG kepada enam orang guru yang telah pensiun sebesar Rp35.085.110,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. Perhitungan Kelebihan Pembayaran TPG Pegawai sudah memasuki batas usia pensiun

Nama Unit Kerja Tunjangan per

Bulan (Rp) Jumlah Bulan

Jumlah (Rp) PPH (15%) Jumlah Net

(Rp) YB Dinas Pendidikan 4.762.000,00 1 4.762.000,00 714.300,00 4.047.700,00 G SD Negeri 03 Beringin 4.475.700,00 1 4.475.700,00 671.355,00 3.804.345,00 WR SDN 06 Padang Sawah 4.616.600,00 3 13.849.800,00 2.077.470,00 11.772.330,00 E SMPN 1 Lubuk Sikaping 4.475.700,00 2 8.950.400,00 1.342.710,00 7.608.690,00 Y SMPN 1 Tigo Nagari 4.475.700,00 1 4.475.700,00 671.355,00 3.804.345,00 Z SMPN 1 Rao Selatan 4.762.000,00 1 4.762.000,00 714.300,00 4.047.700,00

Jumlah 41.276.600,00 6.191.490,00 35.085.110,00

Rincian perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 4.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, pada: 1) Pasal 8 ayat (3) yang menyatakan bahwa TKI dan tunjangan reses diberikan

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; 2) Pasal 8 ayat (4) yang menyatakan bahwa Kemampuan Keuangan Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah;

3) Pasal 8 ayat (6) yang menyatakan bahwa pemberian TKI dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah: a) Tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali; b) Sedang, paling banyak 5 (lima) kali; c) Rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dari uang representasi Ketua DPRD;

4) Pasal 28 yang menyatakan bahwa Ketentuan mengenai pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Perda;


b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, pada: 1) Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa pendapatan umum daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum;

2) Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara;

3) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan;

4) Pasal 5 ayat (2) point c yang menyatakan bahwa Kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah kabupaten/kota di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah;

5) Pasal 6 ayat (3) yang menyatakan bahwa bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi pimpinan DPRD dan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD; dan

6) Pasal 7 ayat (3) yang menyatakan bahwa bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah, Tunjangan Reses bagi pimpinan DPRD dan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD.

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, Lampiran I perihal Mekanisme Penyaluran dan Kriteria Penerima Tunjangan Profesi: 1) Poin B angka 9 yang menyatakan bahwa pembayaran Tunjangan Profesi

dihentikan apabila Guru penerima Tunjangan Profesi, huruf b) mencapai batas usia pensiun (pembayaran dihentikan dilakukan pada bulan berikutnya); dan huruf f) tidak melaksanakan/meninggalkan tugas mengajar tanpa surat tugas dari pejabat yang berwenang;

2) Poin C tentang kiteria Guru PNSD penerima Tunjangan Profesi, angka 5 yang menyatakan bahwa memenuhi beban kerja Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Surat Mendagri Nomor 188.31/7808/SJ tanggal 2 November 2017 tentang Penjelasan terhadap Implementasi Substansi PP Nomor 18 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 62 Tahun 2017:

1) Point 8 yang diantaranya menyatakan bahwa penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai ASN. Pendapatan umum daerah terdiri atas PAD, Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat, dan Dana Alokasi Umum. Sedangkan belanja pegawai ASN terdiri atas gaji pokok ASN, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Fungsional Umum, Tunjangan Beras, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus, Pembulatan Gaji, Iuran BPJS Kesehatan, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja,


Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, dan Tunjangan Khusus Guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2) Point 9 yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah peraturan daerah yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD diundangkan.

Kondisi tersebut mengakibatkan kerugian daerah dari kelebihan pembayaran belanja pegawai sebesar Rp641.670.960,00.

Kondisi tersebut disebabkan oleh: a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah TA 2017 tidak mematuhi ketentuan dalam

menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah; b. Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran dalam memberikan persetujuan

pembayaran tidak mempedomani ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2017;

c. PPK, Bendahara Pengeluaran dan PPABP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak cermat dalam memberikan persetujuan pembayaran TPG.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasaman dhi: a. Kepala Badan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa dalam menetapkan kemampuan

keuangan daerah TAPD mengacu kepada PP Nomor 18 Tahun 2017, namun belum memperhitungkan tambahan penghasilan PNS sebagai pengurang pendapatan umum daerah. Kemudian setelah keluarnya Surat Mendagri Nomor 188.31/7808/SJ tanggal 2 November 2017, maka dilakukan penghitungan kembali terhadap kemampuan keuangan daerah dengan memasukkan tambahan penghasilan menjadi pengurang dari pendapatan umum daerah dengan hasil kemampuan keuangan daerah menjadi posisi rendah;

b. Sekretaris DPRD menjelaskan bahwa kesalahan dalam menetapkan kemampuan keuangan daerah TA 2017 merupakan kesalahan TAPD. Namun atas kelebihan pembayaran TKI, Tunjangan Reses, dan Tunjangan Transoprtasi tersebut akan dipertanggungjawabkan dengan menyetorkan kembali ke Kas Daerah;

c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan bahwa pembayaran tunjangan profesi guru dilakukan berdasarkan verifikasi dokumen persyaratan pencairan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan tidak dilampiri dengan surat keterangan cuti besar dan SK pensiun guru yang bersangkutan. Atas kelebihan pembayaran tunjangan profesi guru tersebut akan ditindaklanjuti dengan mengklarifikasi dan memerintahkan yang bersangkutan untuk menyetor ke Kas Daerah.

BPK merekomendasikan Bupati Pasaman agar: a. Memerintahkan TAPD agar memedomani ketentuan yang berlaku dalam menentukan

kelompok Kemampuan Keuangan Daerah; b. Memerintahkan Sekretaris DPRD dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

mempertanggungjawabkan dengan menyetorkan ke Kas Daerah kelebihan pembayaran belanja pegawai sebesar Rp641.670.960,00.


2. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Tidak Sesuai Fakta Sebesar Rp1.920.882.511,33

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp33.506.436.500,00 dan sebesar Rp32.138.994.350,00 atau sebesar 95,92%.

Pemeriksaan terhadap belanja perjalanan dinas luar daerah meliputi bukti-bukti pertanggungjawaban tiket pesawat dan akomodasi biaya penginapan hotel. BPK melakukan konfirmasi secara uji petik atas tiket pesawat dan bukti menginap di luar daerah perihal keabsahan, kebenaran, kesesuaian nama, nomor tiket, nomor kamar, jumlah hari menginap, dan harga yang tertera pada invoice. BPK juga melakukan prosedur pemeriksaan melalui portal e-audit bpk.go.id untuk 546 tiket maskapai Garuda Indonesi (GI), konfirmasi 361 tiket maskapai Lion Air (LA), konfirmasi kepada 36 hotel tempat pelaksana perjalanan dinas menginap. Pemeriksaan lebih lanjut dilakukan dengan meminta keterangan kepada pelaksana perjalanan dinas, dan meminta pelaksana tersebut untuk menunjukkan bukti pertanggungjawaban yang sebenarnya.

Hasil konfirmasi terhadap bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah berupa tiket pesawat terbang dan kuitansi hotel, diperoleh informasi bahwa terdapat tiket pesawat dan kuitansi hotel yang tidak sesuai dengan data maskapai dan hotel. Berdasarkan hasil konfirmasi tersebut, diketahui bahwa terdapat 34 anggota DPRD dan 16 pegawai Sekretariat DPRD melampirkan bukti perjalanan dinas tidak valid dan sah sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp1.920.882.511,33 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 6. Rincian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas No. Komponen Biaya Jumlah (Rp) 1 Tiket 233.672.844,67 2 Akomodasi 1.338.793.666,66 3 Uang Harian 260.250.000,00 4 Transpot Lokal 88.166.000,00 Jumlah 1.920.882.511,33

Rincian dapat dilihat pada Lampiran 5.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada:

1) Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan bahwa Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah.

2) Pasal 59 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang diberikan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara wajib mengganti kerugian tersebut;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;


c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada: 1) Pasal 132:

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

2) Pasal 184 ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Kondisi tersebut mengakibatkan terjadi kerugian daerah sebesar Rp1.920.882.511,33.

Kondisi tersebut disebabkan:

a. Pelaksana perjalanan dinas luar daerah tidak mempertanggungjawabkan perjalanan dinas sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

b. Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran TA 2017 tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan pada satuan kerjanya;

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat DPRD TA 2017 tidak menguji tagihan sebelum pengesahan pembayaran, dan

d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD TA 2017 tidak meneliti kelengkapan SPP dan memverifikasi SPP perjalanan dinas luar daerah.

Atas permasalahan tersebut, Sekretaris DPRD menyatakan mengakui bukti pendukung dari perjalanan dinas dimaksud belum valid dan sah.

BPK merekomendasikan Bupati Pasaman agar memerintahkan Sekretaris DPRD untuk menagih kepada pelaksana perjalanan dinas supaya menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.920.882.511,33 dan menyetorkan ke Kas Daerah.

3. Kekurangan Volume Pekerjaan Sebesar Rp287.289.083,84 dan Potensi Kekurangan Penerimaan Sebesar Rp584.733.226,66 atas Pekerjaan Belanja Modal Gedung, Jalan dan Irigasi pada Dua OPD

LRA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 menyajikan anggaran Belanja Modal sebesar Rp230.139.527.207,00 dengan realisasi sebesar Rp184.936.891.009,00 atau sebesar 80,36%. Dari realisasi tersebut diantaranya merupakan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp43.683.502.022,00 dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jembatan sebesar Rp94.019.245.173,00.


Hasil pemeriksaan secara uji petik atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Kesehatan diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp287.289.083,84, dan potensi kekurangan penerimaan sebesar Rp584.733.226,66 atas 11 paket pekerjaan konstruksi dengan uraian sebagai berikut:

a. Kekurangan volume pekerjaan atas Delapan Paket Pekerjaan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Kesehatan sebesar Rp287.289.083,84

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas Belanja Modal melalui reviu dokumen realisasi fisik dan keuangan, dokumen kontrak termasuk di dalamnya addendum dan Contract Change Order (CCO), gambar rencana (shop drawing), gambar terpasang (asbuilt drawing), actual check/back up volume, berita acara serah terima (BAST) hasil pekerjaan, dokumentasi pelaksanaan pekerjaan, dan dokumen pembayaran, serta hasil pemeriksaan fisik bersama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pengawas lapangan dan kontraktor pelaksana diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp287.289.083,84, dengan uraian sebagai berikut.

1) Kekurangan volume pekerjaan atas Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp178.293.096,18.

a) Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lubuk Rasam

Pekerjaan peningkatan jaringan irigasi DI Lubuk Rasam Kecamatan Lubuk Sikaping dilaksanakan oleh PT JTP berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 610.611/22/SP/AIR/PAS-2017 tanggal 30 Agustus 2017 sebesar Rp1.599.900.000,00 yang ditandatangani oleh B, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan FA selaku Direktur PT JTP. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender mulai tanggal 31 Agustus s.d. 27 Desember 2017. Kontrak tersebut mengalami perubahan sesuai Addendum I Nomor 610.611/261/ADD-AMN/PA-DPUTR/PAS-2017 tanggal 6 November 2017 dengan perubahan tambah/kurang pekerjaan tanpa merubah nilai kontrak dan waktu pelaksanaan pekerjaan.

Pekerjaan dinyatakan selesai 100% sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor 610.611/360/AIR/DPUTR/PAS-2017 tanggal 20 Desember 2017. Pekerjaan telah dibayar lunas (100%) dengan pembayaran terakhir berupa pembayaran retensi 5% melalui SP2D Nomor 13336/SP2D/2017 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp79.995.000,00.

Hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 6 Februari 2018 menunjukkan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp133.553.154,14 atas pekerjaan pasangan batu dengan perhitungan sebagai berikut:

Volume Dibayarkan 1.505,62 m3 Volume sesuai pemeriksaan fisik 1.321,44 m3 Selisih volume 184,18 m3 Harga Satuan per m3 Rp 725,123,00 Nilai Kekurangan volume Rp 133.553.154,14


b) Peningkatan Jaringan Irigasi DI Bandar Gadang Jambak Pekerjaan peningkatan jaringan irigasi DI Bandar Gadang Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping dilaksanakan oleh CV CKU berdasarkan Kontrak Nomor 610.611/04/SP/AIR/PAS-2017 tanggal 5 Juli 2017 sebesar Rp799.950.000,00 yang ditandatangani oleh B, ST sebagai PPK dan DN selaku Direktur CV CKU. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender mulai tanggal 05 Juli s.d. 1 November 2017. Kontrak tersebut mengalami perubahan sesuai Addendum I Nomor 610.611/148/ADD-AMN/PA-DPUTR/PAS-2017 tanggal 17 Juli 2017 dengan perubahan tambah/kurang pekerjaan tanpa merubah nilai kontrak dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Pekerjaan dinyatakan selesai 100% sesuai PHO Nomor 610.611/31/AIR/DPUTR/PAS-2017 tanggal 25 September 2017. Pekerjaan telah dibayar lunas (100%) dengan pembayaran terakhir berupa pembayaran retensi 5% melalui SP2D Nomor 07372/SP2D/2017 tanggal 9 Oktober 2017 sebesar Rp39.997.500,00. Hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 7 Februari 2018 menunjukkan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp7.148.574,51 atas pekerjaan pekerjaan pasangan batu dengan perhitungan sebagai berikut:

Volume Dibayarkan 756,83 m3 Volume sesuai pemeriksaan fisik 746,96 m3 Selisih volume 9,87 m3 Harga Satuan per m3 Rp 724,273,00 Nilai Kekurangan volume Rp7.148.574,51

c) Perbaikan Alur Sungai Batang Sumpur (Kampung Jambak) Pekerjaan perbaikan alur Sungai Batang Sumpur (Kampung Jambak) dilaksanakan oleh CV S berdasarkan Kontrak Nomor 610.611/20/SP/AIR/PAS-2017 tanggal 28 Agustus 2017 sebesar Rp774.834.000,00 yang ditandatangani oleh B, ST selaku PPK dan Sdr. J selaku Direktur CV S. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender mulai tanggal 28 Agustus s.d. 25 Desember 2017. Kontrak tersebut terakhir mengalami perubahan sesuai Addendum I Nomor 610.611/243/ADD-AMN/PA-DPU/PAS-2017 tanggal 30 Oktober 2017 dengan perubahan tambah/kurang pekerjaan tanpa merubah nilai kontrak dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Pekerjaan dinyatakan selesai 100% sesuai PHO Nomor 610.614/297/AIR/DPUTR/PAS-2017 tanggal 27 November 2017. Pekerjaan telah dibayar lunas (100%) dengan pembayaran terakhir berupa pembayaran retensi 5% melalui SP2D Nomor 12229/SP2D/2017 tanggal 19 Desember 2017 sebesar Rp38.741.700,00.

Hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 7 Februari 2018 kekurangan volume atas pekerjaan pasangan bronjong sebesar Rp2.230.448,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Volume Dibayarkan 1.225,91 m3 Volume sesuai pemeriksaan fisik 1.221,27 m3 Selisih volume 4,64 m3


Harga Satuan per m3 Rp 480,700,00 Nilai Kekurangan volume Rp2.230.448,00

d) Perbaikan Alur Sungai Batang Sumpur Pekerjaan Perbaikan Alur Sungai Batang Sumpur dilaksanakan oleh CV LI berdasarkan Kontrak Nomor 610.611/10/SP/AIR/PAS-2017 tanggal 07 Juli 2017 sebesar Rp679.958.000,00 yang ditandatangani oleh B, ST sebagai PPK dan Sdr. TIS selaku Direktur CV LI. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 hari kalender mulai tanggal 07 Juli s.d. 4 November 2017. Kontrak tersebut mengalami perubahan pekerjaan sesuai Addendum I Nomor 292/ADD.I/AIR-DPU/PAS/2017 tanggal 22 September 2017 dengan perubahan tambah/kurang pekerjaan tanpa merubah nilai kontrak dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Pekerjaan dinyatakan selesai 100% sesuai PHO Nomor 610.614/316/AIR/DPUTR/PAS-2017 tanggal 24 Oktober 2017. Pekerjaan telah dibayar lunas (100%) dengan pembayaran terakhir berupa pembayaran retensi 5% melalui SP2D Nomor 09323/SP2D/2017 tanggal 17 November 2017 sebesar Rp33.927.900,00.

Hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 7 Februari 2018 menunjukkan kekurangan volume sebesar Rp5.732.511,86 atas pekerjaan galian tanah berbatu dengan perhitungan sebagai berikut:

Volume Dibayarkan 668,47 m3 Volume sesuai pemeriksaan fisik 621,77 m3 Selisih volume 46,70 m3 Harga Satuan per m3 Rp 122,751,86 Nilai Kekurangan volume Rp5.732.511,86

e) Pemeliharaan Irigasi DI Bandar Gadang Bonjol Pekerjaan pemeliharaan irigasi DI Bandar Gadang Bonjol dilaksanakan oleh CV GK berdasarkan Kontrak Nomor 610.611/07/SP/AIR/PAS-2017 tanggal 5 Juli 2017 sebesar Rp399.976.000,00 yang ditandatangani oleh B, ST selaku PPK dan Sdr. EAP selaku Kuasa Direktur CV GK. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari kalender mulai tanggal 5 Juli s.d. 2 Oktober 2017. Kontrak tersebut mengalami perubahan pekerjaan sesuai Addendum I Nomor 219/ADD.I/AIR-DPU/PAS/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dengan perubahan tambah/kurang pekerjaan tanpa merubah nilai kontrak dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Pekerjaan dinyatakan selesai 100% sesuai PHO Nomor 610.611/219/AIR/DPUTR/PAS-2017 tanggal 4 Oktober 2017. Pekerjaan telah dibayar lunas (100%) dengan pembayaran terakhir berupa pembayaran retensi 5% melalui SP2D Nomor 08104/SP2D/2017 tanggal 25 Oktober 2017 sebesar Rp17.817.112,00. Hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 7 Februari 2018 menunjukkan kekurangan volume sebesar Rp6.157.836,42 atas pekerjaan pembuatan boks I, yang terdiri dari: (1) Pekerjaan pasangan batu sebesar Rp6.148.614,48

Volume Dibayarkan 11,50 m3


Volume sesuai pemeriksaan fisik 1,46 m3 Selisih volume 10,04 m3 Harga Satuan per m3 Rp612.411,80 Nilai Kekurangan volume Rp6.148.614,47

(2) Pekerjaan plesteran sebesar Rp9.221,94 Volume Dibayarkan 4,90 m3 Volume sesuai pemeriksaan fisik 4,76 m3 Selisih volume 0,14 m3 Harga Satuan per m2 Rp65.871,00 Nilai Kekurangan volume Rp 9.221,94

f) Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Ruas Jalan Ladang Panjang – Tanjung Medan Pekerjaan pemeliharaan jalan ruas jalan Ladang Panjang – Tanjung Medan dilaksanakan oleh PT DP berdasarkan Kontrak Nomor 620/01/SP/BM/DPUTR-PAS/2017 tanggal 13 Juni 2017 sebesar Rp3.777.127.000,00 yang ditandatangani oleh NI, ST selaku PPK dan Sdr. M. SL, SH selaku Kuasa Direktur PT DP. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 hari kalender mulai tanggal 13 Juni s.d. 9 Desember 2017. Kontrak tersebut mengalami perubahan pekerjaan sesuai Addendum I Nomor 620/001.a/ADD.I/SP/BM/DPUTR-PAS/2017 tanggal 16 Oktober 2017 dengan penambahan waktu pelaksanaan selama 22 hari kalender tanpa merubah nilai kontrak.

Pekerjaan dinyatakan selesai 100% sesuai PHO Nomor 620/118/BA-PHO/BM/DPUTR-PAS/2017 tanggal 28 Desember 2017. Pekerjaan telah dibayar lunas (100%). Hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 3 Mei 2018 diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp23.470.571,24 atas pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) dengan perhitungan sebagai berikut: Volume Dibayarkan 2.106,03 m3 Volume sesuai pemeriksaan fisik 2.083,04 m3 Selisih volume 22,99 m3 Harga Satuan per m3 Rp 1.020.903,49 Nilai Kekurangan volume Rp23.470.571,24

2) Kekurangan volume pekerjaan atas Belanja Modal pada Dinas Kesehatan sebesar Rp109.003.194,69

a) Pembangunan Ruang Baru Puskesmas Simpati Pekerjaan pembangunan ruang baru Puskesmas Simpati Kecamatan Simpati dilaksanakan oleh PT TTS berdasarkan Kontrak Nomor 2255/SP/DAK-DINKES/PAS-2017 tanggal 20 September 2017 sebesar Rp1.273.150.000,00 yang ditandatangani oleh YR, SKM, M. Kes selaku PPK, dan RS selaku Direktur Utama PT TTS. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 91 hari kalender terhitung mulai tanggal 20 September s.d. 19 Desember 2017. Kontrak tersebut mengalami perubahan sesuai Addendum I Nomor 2354/ADD.KE-I/DINKES/2017 tanggal 9 Oktober 2017 dengan perubahan tambah/kurang pekerjaan dan penambahan waktu pelaksanaan selama 10 hari kalender, atau berakhir sampai dengan tanggal 29 Desember 2017.


Pekerjaan dinyatakan selesai 100% sesuai PHO Nomor 0102/BA-PHO/DINKES-PAS/2018 tanggal 12 Februari 2018, dengan realisasi keuangan sebesar Rp532.685.960,00 atau 41,84% dari nilai kontrak.

Hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 24 April 2018 diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp75.100.510,83 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7. Perhitungan Kekurangan Volume Pembangunan Ruang Baru Puskesmas Simpati

No Pekerjaan Sat

Volume Harga

Satuan

(Rp)

Kekurangan

Volume (Rp) Kontrak

Aktual /

Hasil Cek

Fisik

Selisih

1 2 3 4 5 6=(4-5) 7 8=(6x7)

Pekerjaan Beton

1 Pekerjaan Sloof S1 uk.30x40

Tulangan Kg 2.640,10 2.561,59 78,51 11.764,50 923.630,90

Bekisting M2 105,20 101,28 3,92 113349,50 444.330,04


Beton M3 2,31 2,12 0,19 927.584,90 176.241,13

Tulangan Kg 412,68 406,01 6,67 11.764,50 78.469,22

Bekisting M2 30,80 21,24 9,56 113.349,50 1.083.621,22

3 Pekerjaan Sloof S3 uk. 15x25

Beton M3 0,42 0,00 0,42 927.584,90 389.585,66

Tulangan Kg 153,80 0,00 153,80 11.764,50 1.809.380,10

Bekisting M2 5,35 0,00 5,35 113.349,50 606.419,83

4 Pekerjaan Kolom K1 uk. 30x30

Tulangan Kg 2.200,02 1.804,03 395,99 11.764,50 4.658.624,36

5 Pekerjaan Kolom Praktis 13x13

Beton M3 1,62 1,28 0,34 927.584.,90 315.378,87

Tulangan Kg 522,33 375,36 146,97 11.764,50 1.729.028,57

Bekisting M2 24,96 19,66 5,30 167.183,50 886.072,55

6 Pekerjaan Balok Latei 13x20

Beton M3 3,33 2,22 1,11 927.584,90 1.029.619,24

Tulangan Kg 428,79 324,90 103,89 11.764,50 1.222.213,91

Bekisting M2 78,40 22,10 56,30 169.741,00 9.556.418,30

7 Pekerjaan Balok uk. 30x40

Beton M3 16,20 15,70 0,50 927.584,90 463.792,45

Tulangan Kg 2.439,61 2.388,43 51,18 11.764,50 602.107,11

Bekisting M2 105,20 104,64 0,56 169.741,00 95.054,96


Beton M3 5,58 0,00 5,58 927.584,90 5.175.923,75

Tulangan Kg 1.293,47 0,00 1.293,47 11.764,50 15.217.027,82

Bekisting M2 74,40 0,00 74,40 169.741,00 12.628.730,40

9 Pekerjaan Balok Anak uk.20x30

Beton M3 6,12 5,72 0,40 927.584,90 371.033,96

Tulangan Kg 353,88 340,50 13,38 11.764,50 157.409,01

Bekisting M2 61,20 57,24 3,96 169.741,00 672.174,36


No Pekerjaan Sat

Volume Harga

Satuan

(Rp)

Kekurangan

Volume (Rp) Kontrak

Aktual /

Hasil Cek

Fisik

Selisih

1 2 3 4 5 6=(4-5) 7 8=(6x7)

10 Pekerjaan Plat lantai tb.12cm

Beton M3 24,48 21,32 3,16 927.584,90 2.931.168,29

Tulangan Kg 2.559,25 2.292,62 266,63 11.764,50 3.136.768,64

Bekisting M2 204,00 177,65 26,35 172.683,50 4.550.210,23

11 Pekerjaan Plafond

Rangka plafond hallow 4x4 M2 228,00 198,00 30,00 95.999,20 2.879.976,00

Pasang plafond gypsum M2 228,00 198,00 30,00 43.670,00 1.310.100,00

Jumlah

75.100.510,83

b) Pembangunan Ruang Baru Puskesmas Cubadak Pekerjaan pembangunan ruang baru Puskesmas Cubadak Kecamatan Duo Koto dilaksanakan oleh CV PK berdasarkan Kontrak Nomor 2201/SP/DAK-DINKES/2017 tanggal 15 September 2017 sebesar Rp1.272.437.000,00 yang ditandatangani oleh YR, SKM, M. Kes selaku PPK, dan AAP selaku Direktur CV PK. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 100 hari kalender terhitung mulai tanggal 15 September s.d. 23 Desember 2017. Kontrak tersebut mengalami perubahan sesuai Addendum I Nomor 2201.a/ADD. I/SP/DAK-DINKES/2017 tanggal 25 September 2017 dengan perubahan tambah/kurang pekerjaan dan penambahan waktu pelaksanaan selama enam hari kalender, atau berakhir sampai dengan tanggal 29 Desember 2017. Pekerjaan dinyatakan selesai 100% sesuai PHO Nomor --/BA-PHO/DINKES-PAS/2017 tanggal 29 Desember 2017, dengan realisasi keuangan sebesar Rp539.716.878,00 atau 42,42% dari nilai kontrak.

Hasil pemeriksaan fisik di lapangan pada tanggal 24 April 2018 diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp33.902.683,86 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 8. Perhitungan Kekurangan Volume Pembangunan Ruang Baru Puskesmas Cubadak

No Pekerjaan Sat

Volume Harga

Satuan

(Rp)

Kekurangan

volume (Rp) Kontrak

Aktual /

Hasil Cek

Fisik

Selisih

1 2 3 4 5 6=(4-5) 7 8=(6x7)

Pekerjaan Beton


Tulangan Kg 2.439,61 2.269,24 170,37 11.969,65 2.039.269,27


Beton M3 2,02 1,91 0,11 971.454,00 106.859,94

Tulangan Kg 311,32 290,03 21,29 11.969,65 254.833,85

Bekisting M2 13,38 12,27 1,11 113.014,00 125.445,54

3 Pekerjaan Kolom K1 uk. 30x30

Tulangan Kg 2.064,76 1.804,03 260,73 11.969,65 3.120.846,84


No Pekerjaan Sat

Volume Harga

Satuan

(Rp)

Kekurangan

volume (Rp) Kontrak

Aktual /

Hasil Cek

Fisik

Selisih

1 2 3 4 5 6=(4-5) 7 8=(6x7)

4 Pekerjaan Kolom Praktis 13x13

Bekisting M2 29,95 14,98 14,97 174.124,00 2.606.636,28

5 Pekerjaan Balok Latei uk.13x20

Beton M3 2,74 2,71 0,03 971.454,00 29.143,62

Tulangan Kg 755,01 751,47 3,54 11.969,65 42.372,56

Bekisting M2 42,20 41,78 0,42 11.969,65 5.027,25


Tulangan Kg 2.435,05 2.269,24 165,81 11.969,65 1.984.687,67

7 Pekerjaan balok uk. 20x30

Beton M3 6,73 6,15 0,58 971.454,00 563.443,32

Tulangan Kg 1.121,77 957,73 164,04 11.969,65 1.963.501,39

Bekisting M2 74,88 68,64 6,24 971.454,00 6.061.872,96

8 Pekerjaan Plat Lanta tb.15cm

Beton M3 21,56 18,74 2,82 971.454,00 2.739.500,28

Tulangan Kg 2.447,88 2.130,60 317,28 11.969,65 3.797.730,55

Bekisting M2 179,63 156,20 23,43 280.769,50 6.578.429,38

9 Pekerjaan Plafond

Rangka Plafond Hallow 4x4 M2 208,44 195,03 13,41 95.681,30 1.283.086,23

Pasang Plafond M2 208,44 195,03 13,41 44.742,50 599.996,93

Jumlah

33.902.683,86

b. Dua Paket Pekerjaan pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp7.486.394,66

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan hasil reviu dokumen atas pekerjaan Jalan dan Gedung dan Bangunan, diketahui bahwa terdapat dua pekerjaan terlambat diselesaikan dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp7.486.394,66. Hal ini terjadi pada pekerjaan berikut.

1) Pembangunan Ruang Baru Puskesmas Simpati

Pada Tahun Anggaran 2017, Dinas Kesehatan menganggarkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Pembangunan Ruang Baru Puskesmas Simpati sebesar Rp1.600.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp532.685.960,00 atau 33,30%.

Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT TTS berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 2255/SP/DAK-DINKES/PAS-2017 tanggal 20 September 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.273.150.000,00. Pekerjaan dilaksanakan selama 91 hari kalender dari tanggal 20 September sampai dengan 19 Desember 2017. Dalam pelaksanaannya, dilakukan satu kali addendum pekerjaan melalui Addendum I Nomor 2354/ADD.I/DINKES/PAS-2017 tanggal 09 Oktober 2017 dengan perubahan berupa tambah/kurang pekerjaan dan penambahan waktu selama 10 hari kalender, atau berakhir sampai dengan tanggal 29 Desember 2017.


Sampai dengan batas waktu kontrak berakhir, progress pekerjaan hanya sebesar 89,11%. Pekerjaan yang belum dilaksanakan diantaranya adalah pekerjaan plafond dan pengecoran pelat lantai. Pelaksana pekerjaan diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan selama 50 hari kalender dengan pengenaan denda maksimal 50 (lima puluh) hari kalender.

Pekerjaan tersebut telah diserahterimakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/Provisional Hand Over (PHO) Nomor 0102/BA-PHO/DINKES-PAS/2018 tanggal 12 Februari 2018, dengan realisasi keuangan sebesar Rp532.685.960,00 atau 41,84% dari nilai kontrak.

Berdasarkan kondisi tersebut, pelaksanaan Pekerjaan Ruang Baru Puskesmas Simpati terlambat selama 45 hari kalender (30 Desember 2017 s.d. 12 Februari 2018) dan seharusnya dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp6.239.071,58, dengan perhitungan sebagai berikut.

Progress per 24 Desember 2017 89,11% Nilai kontrak terealisasi 89,11% x Rp1.273.150.000,00 = Rp1.134.503.965,00 Sisa nilai bagian kontrak (belum terealisasi)

Rp1.273.150.000,00 – Rp1.134.503.965,00 = Rp138.646.035,00

Denda keterlambatan 1/1000 x Rp138.646.035,00 x 45 hari = Rp6.239.071,58

2) Peningkatan Jalan Mudiak Air – Lundar

Pada Tahun Anggaran 2017, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Rung menganggarkan Belanja Modal Jalan berupa Peningkatan Jalan Mudiak Air - Lundar sebesar Rp600.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp462.241.493,00 atau 77,04%.

Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV S berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 620/040/SP/BM/DPUTR-PAS/2017 tanggal 02 Oktober 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp599.963.000,00. Pekerjaan dilaksanakan selama 89 hari kalender dari tanggal 02 Oktober sampai dengan 29 Desember 2017. Dalam pelaksanaannya, diadakan dua kali addendum pekerjaan melalui Addendum I Nomor 620/040.a/SP/BM/DPUTR-PAS/2017 tanggal 17 November 2017 tentang tambah/kurang pekerjaan dan Addendum II Nomor 620/040.b/SP/BM/DPUTR-PAS/2017 tanggal 07 Desember 2017 tentang perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan denda maksimal 50 (lima puluh) hari kalender.

Sampai dengan batas kontrak berakhir pada tanggal 29 Desember 2017, progress pekerjaan hanya sebesar 81,10%. Pekerjaan yang belum dilaksanakan diantaranya adalah pekerjaan perkerasan aspal dan pekerjaan beton mutu sedang fc’ 20 Mpa (K.250). Pelaksana pekerjaan diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 hari kalender dengan pengenaan denda maksimal 50 (lima puluh) hari kalender. Pekerjaan tersebut telah diserahterimakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/Provisional Hand Over (PHO) Nomor 620/136/BA-PHO/BM/DPUTR-PAS/2018 tanggal 09 Januari 2018, dengan realisasi keuangan sebesar Rp539.716.878,00 atau 42,42% dari nilai kontrak.

Berdasarkan kondisi tersebut, pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Mudiak Air – Lundar terlambat selama 11 (sebelas) hari (30 Desember 2017 s.d. 09


Januari 2018) dan denda keterlambatan sebesar Rp1.247.323,08, dengan perhitungan sebagai berikut.

Progress per 29 Desember 2017 81,10% Nilai kontrak terealisasi 81,10% x Rp599.963.000,00 = Rp486.569.993,00 Sisa nilai bagian kontrak (belum terealisasi)

Rp599.963.000,00 - Rp486.569.993,00 = Rp113.393.007,00

Denda keterlambatan 1/1000 x Rp113.393.007,00 x 11 hari = Rp1.247.323,08

c. Dua Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Putus Kontrak Sebesar Rp577.246.832,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tidak Dapat Dicairkan

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Modal diketahui terdapat pemutusan kontrak atas dua paket pekerjaan konstruksi jalan yang tidak selesai. Atas pemutusan kontrak tersebut, Pemkab Pasaman belum memperoleh pembayaran atas pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp577.246.832,00, yaitu:

1) Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ruas Jalan Rao-Gunung Manahan Pekerjaan dilaksanakan oleh PT NSP berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 620/27/SP/BM/DPUTR-PAS/2017 tanggal 29 Agustus 2017 sebesar Rp11.399.900.000,00 yang ditandatanganai oleh NI, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan AA selaku Direktur PT NSP. KPA melakukan pemutusan sepihak atas surat perjanjian berdasarkan Keputusan KPA Bidang Bina Marga Dinas PUTR Nomor 620/064/KPA/BM/DPUTR-PAS/2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang Pemutusan Sepihak atas Surat Perjanjian (Kontrak) No.620/027/SP/BM/DPUTR-PAS/2017 tanggal 29 Agustus 2017, Adendum I No.620/027.a/ADD.I/SP/BM/DPUTR-PAS/2017 tanggal 30 November 2017, dan Adendum II No.620/027.b/ADD.II/SP/BM/DPUTR-PAS/2017 tanggal 22 Desember 2017, dengan bobot fisik pekerjaan sebesar 67,38% dan realisasi keuangan sebesar 67,38%. Menurut KPA Bidang Bina Marga, pemutusan kontrak dilakukan karena penyedia jasa tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan sehingga penyedia jasa dianggap cedera janji/wanprestasi. KPA telah memberikan surat teguran sebanyak tiga kali, yaitu:

a) Surat Teguran I No.620/451/KPA/BM/DPUTR-PAS/2017 tanggal 3 November 2017 dengan deviasi melebihi 10%;

b) Surat Teguran II No.620/525/KPA/BM/DPUTR-PAS/2017 tanggal 18 Desember 2017 dengan deviasi melebihi 10%;

c) Surat Teguran III No.620/033/KPA/BM/DPUTR-PAS/2018 tanggal 1 Februari 2018 dengan deviasi 2,57%.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU menjelaskan bahwa KPA telah memberikan kesempatan kepada penyedia jasa untuk dapat menyelesaikan sisa pekerjaan selama 50 hari setelah masa kontrak berakhir. Pelaksana pekerjaan telah memperpanjang jaminan pelaksanaan dengan Jaminan Pelaksanaan Nomor PDG/PB-12/2017/0012939-1 tanggal 28 Desember 2017 senilai Rp569.995.000,00 yang diterbitkan oleh PT AR. Namun demikian, penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai yang diperjanjikan sehingga akhirnya dilakukan pemutusan kontrak oleh KPA pada tanggal 15 Februari 2018.


Menindaklanjuti keputusan tersebut, KPA sudah mengajukan klaim jaminan pelaksanaan kepada PT AR pada tanggal 19 Februari 2018 sesuai Surat No.620/056/KPA/BM/DPUTR-PAS/2018. Namun, sampai dengan pemeriksaan berakhir pencairan klaim jaminan tersebut belum terpenuhi oleh PT AR, dengan alasan klaim yang diajukan kepada PT AR terlambat.

Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa PT AR sedang dikenakan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sesuai Surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB II Nomor S-61/NB.2/2018 tanggal 13 Februari 2018, PT AR dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha karena melanggar ketentuan mengenai kewajiban perusahaan asuransi untuk memenuhi tingkat solvabilitas paling rendah 100%.

2) Pekerjaan Peningkatan Jalan Maske – Koto Baru

Pekerjaan dilaksanakan oleh CV CPU berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 620/038/SP/BM/DPUTR-PAS/2017 tanggal 26 September 2017 sebesar Rp599.987.000,00 yang ditandatanganai oleh NI, ST selaku KPA dan RM selaku Direktur CV CPU.

KPA melakukan pemutusan sepihak atas surat perjanjian berdasarkan Keputusan KPA Bidang Bina Marga Dinas PUTR Nomor 620/111/KPA/BM/DPUTR-PAS/2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang Pemutusan Sepihak atas Surat Perjanjian (Kontrak) No.620/038/SP/BM/DPUTR-PAS/2017 tanggal 26 September 2017, Adendum I No.620/038.a/ADD.I/SP/BM/DPUTR-PAS/2017 tanggal 23 Oktober 2017, dan Adendum II No.620/038.b/ADD.II/SP/BM/DPUTR-PAS/2017 tanggal 22 Desember 2017, dengan bobot fisik pekerjaan sebesar 79,45% dan realisasi keuangan sebesar 78,00%.

Menurut KPA Bidang Bina Marga, pemutusan kontrak dilakukan karena penyedia jasa tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan sehingga penyedia jasa dianggap cedera janji/wanprestasi. KPA telah memberikan surat teguran sebanyak tiga kali, yaitu:

a) Surat Teguran I No.620/475/KPA/BM/DPUTR-PAS/2017 tanggal 28 November 2017 dengan deviasi 14,20%;

b) Surat Teguran II No.620/679/KPA/BM/DPUTR-PAS/2017 tanggal 20 Desember 2017 dengan deviasi 19,09%;

c) Surat Teguran III No.620/032/KPA/BM/DPUTR-PAS/2018 tanggal 6 Februari 2018 dengan deviasi 11,65%.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU menjelaskan bahwa KPA telah memberikan kesempatan kepada penyedia jasa untuk dapat menyelesaikan sisa pekerjaan selama 50 hari setelah masa kontrak berakhir. Namun pemberian perpanjangan selama 50 hari tersebut tidak didukung dengan perpanjangan jaminan pelaksanaan oleh rekanan sebesar Rp7.251.832,00, sehingga KPA tidak dapat melakukan klaim jaminan pelaksanaan.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:


1) Pasal 11 ayat (1) huruf e yang menyatakan PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

2) Pasal 18 ayat (5) huruf a yang menyatakan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;

3) Pasal 93 ayat (2) yang menyatakan dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa, maka: a) Jaminan Pelaksanaan dicairkan; b) Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang

muka dicairkan; c) Penyedia barang/jasa membayar denda dan/atau; dan d) Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam.

4) Pasal 120 yang menyatakan bahwa penyedia barang/jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan penyedia barang/jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan;

5) Lampiran III.C.2 huruf i yang menyatakan bahwa pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang;

b. Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi pada masing-masing pekerjaan yang diantaranya menyatakan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai RAB yang telah disepakati dalam kontrak;

c. Syarat-Syarat Khusus masing-masing Kontrak, Huruf S Denda dan Ganti Rugi, Angka 4 yang menyatakan bahwa besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari sisa nilai kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi.

Kondisi tersebut mengakibatkan

a. Kelebihan pembayaran sebesar Rp178.293.096,18 (Rp133.553.154,14 + Rp7.148.574,51 + Rp2.230.448,00 + Rp5.732.511,86 + Rp6.157.836,42 + Rp23.470.571,24);

b. Potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp109.003.194,69 (Rp75.100.510,83 + Rp33.902.683,86);

c. Potensi kekurangan penerimaan dari klaim jaminan pelaksanaan yang tidak dapat dicairkan sebesar Rp577.246.832,00 (Rp569.995.000,00 + Rp7.251.832,00);

d. Potensi kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp7.486.394,66 (Rp6.239.071,58 + Rp1.247.323,08).

Kondisi tersebut disebabkan oleh:

a. Kepala Dinas PUTR dan Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran tidak optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lingkungan OPD-nya;

b. KPA pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang lalai dalam mengklarifikasi dan memverifikasi perpanjangan jaminan pelaksanaan, serta berkoordinasi dengan pemberi jaminan untuk melakukan klaim atas jaminan pelaksanaan tersebut;


c. PPK dan PPTK pada Dinas PUTR dan Dinas Kesehatan lalai dalam mengendalikan dan mengawasi pekerjaan di bawah tanggung jawabnya;

d. PPHP, PPK, PPTK, dan Pengawas Lapangan pada Dinas PUTR dan Dinas Kesehatan lalai dalam menerima dan menyetujui pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai kontrak; dan

e. Para penyedia barang/jasa tidak memenuhi kewajibannya sesuai kontrak.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasaman dhi: a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menjelaskan bahwa menerima

perhitungan kelebihan pembayaran atas enam paket pekerjaan dan akan mengirim surat pemberitahuan kepada masing-masing direktur perusahaan bersangkutan untuk dapat segera menyetorkan kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah, serta atas denda keterlambatan pekerjaan dan klaim jaminan pelaksanaan yang tidak dicairkan akan dilakukan penagihan berkelanjutan kepada pihak rekanan; dan

b. Kepala Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa potensi kelebihan pembayaran atas dua paket pekerjaan dan denda keterlambatan akan dilakukan pemotongan langsung saat pengajuan realisasi pembayaran.

BPK merekomendasikan Bupati Pasaman agar:

a. Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk: 1) Menagih dan menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp178.293.096,18 ke

Kas Daerah; 2) Memperhitungkan denda keterlambatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Mudiak

Air-Lundar pada pembayaran berikutnya sebesar Rp1.247.323,08; 3) Mempertanggungjawabkan kekurangan penerimaan karena pencairan jaminan

pelaksanaan yang tidak diterima sebesar Rp7.251.832,00 dengan menyetorkannya ke Kas Daerah;

4) Mengupayakan pencairan jaminan pelaksanaan sebesar Rp569.995.000,00 dari PT AR;

b. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk memperhitungkan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp109.003.194,69 dan denda keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Ruang Baru Puskesmas Simpati sebesar Rp6.239.071,58 pada pembayaran berikutnya.


OKTOBER NOVEMBER DESEMBER TOTAL OKTOBER NOVEMBER DESEMBER TOTAL1 YSR 10,500,000 10,500,000 10,500,000 31,500,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 18,900,000 12,600,000 4,725,000 7,875,000 2 BL 10,500,000 10,500,000 10,500,000 31,500,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 18,900,000 12,600,000 4,725,000 7,875,000 3 HK 10,500,000 10,500,000 10,500,000 31,500,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 18,900,000 12,600,000 4,725,000 7,875,000 4 SFN 10,500,000 10,500,000 10,500,000 31,500,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 18,900,000 12,600,000 4,725,000 7,875,000 5 SY 10,500,000 10,500,000 10,500,000 31,500,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 18,900,000 12,600,000 4,725,000 7,875,000 6 MM 10,500,000 10,500,000 10,500,000 31,500,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 18,900,000 12,600,000 4,725,000 7,875,000 7 SN 10,500,000 10,500,000 10,500,000 31,500,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 18,900,000 12,600,000 4,725,000 7,875,000 8 PRL 10,500,000 10,500,000 10,500,000 31,500,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 18,900,000 12,600,000 4,725,000 7,875,000 9 MA 10,500,000 10,500,000 10,500,000 31,500,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 18,900,000 12,600,000 4,725,000 7,875,000

10 SWL 10,500,000 10,500,000 10,500,000 31,500,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 18,900,000 12,600,000 4,725,000 7,875,000 11 MLR 10,500,000 10,500,000 10,500,000 31,500,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 18,900,000 12,600,000 4,725,000 7,875,000 12 AA 10,500,000 10,500,000 10,500,000 31,500,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 18,900,000 12,600,000 4,725,000 7,875,000 13 ERZ 10,500,000 10,500,000 10,500,000 31,500,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 18,900,000 12,600,000 4,725,000 7,875,000 14 RS 10,500,000 10,500,000 10,500,000 31,500,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 18,900,000 12,600,000 4,725,000 7,875,000 15 YA - - 10,500,000 10,500,000 - - 6,300,000 6,300,000 4,200,000 1,575,000 2,625,000 16 ARV 10,500,000 10,500,000 10,500,000 31,500,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 18,900,000 12,600,000 4,725,000 7,875,000 17 IA 10,500,000 10,500,000 10,500,000 31,500,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 18,900,000 12,600,000 4,725,000 7,875,000 18 YA 10,500,000 10,500,000 10,500,000 31,500,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 18,900,000 12,600,000 4,725,000 7,875,000 19 AU 10,500,000 10,500,000 10,500,000 31,500,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 18,900,000 12,600,000 4,725,000 7,875,000 20 SHJ 10,500,000 10,500,000 10,500,000 31,500,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 18,900,000 12,600,000 4,725,000 7,875,000 21 AK 10,500,000 10,500,000 10,500,000 31,500,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 18,900,000 12,600,000 4,725,000 7,875,000 22 RR 10,500,000 10,500,000 10,500,000 31,500,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 18,900,000 12,600,000 4,725,000 7,875,000 23 SLM 10,500,000 10,500,000 10,500,000 31,500,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 18,900,000 12,600,000 4,725,000 7,875,000 24 MSL 10,500,000 10,500,000 10,500,000 31,500,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 18,900,000 12,600,000 4,725,000 7,875,000 25 JSR 10,500,000 10,500,000 10,500,000 31,500,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 18,900,000 12,600,000 4,725,000 7,875,000 26 SFR 10,500,000 10,500,000 10,500,000 31,500,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 18,900,000 12,600,000 4,725,000 7,875,000 27 SBN 10,500,000 10,500,000 10,500,000 31,500,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 18,900,000 12,600,000 4,725,000 7,875,000 28 WS 10,500,000 10,500,000 10,500,000 31,500,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 18,900,000 12,600,000 4,725,000 7,875,000 29 HBL - - 10,500,000 10,500,000 - - 6,300,000 6,300,000 4,200,000 1,575,000 2,625,000 30 KRD 10,500,000 10,500,000 10,500,000 31,500,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 18,900,000 12,600,000 4,725,000 7,875,000 31 BTM 10,500,000 10,500,000 10,500,000 31,500,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 18,900,000 12,600,000 4,725,000 7,875,000 32 HS 10,500,000 10,500,000 10,500,000 31,500,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 18,900,000 12,600,000 4,725,000 7,875,000 33 NA 10,500,000 10,500,000 10,500,000 31,500,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 18,900,000 12,600,000 4,725,000 7,875,000 34 ST 10,500,000 10,500,000 10,500,000 31,500,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 18,900,000 12,600,000 4,725,000 7,875,000 35 MM 10,500,000 10,500,000 10,500,000 31,500,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 18,900,000 12,600,000 4,725,000 7,875,000

346,500,000 346,500,000 367,500,000 1,060,500,000 207,900,000 207,900,000 220,500,000 636,300,000 424,200,000 159,075,000 265,125,000

LEBIH BAYAR SEBELUM PPH

PPH 21 (15%) LEBIH BAYAR SETELAH PPH

Lampiran 1aRINCIAN PERHITUNGAN KELEBIHAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PASAMAN TA 2017

J U M L A H

TUNJANGAN KOMUNKASI INTENSIF DIBAYARKAN TUNJANGAN KOMUNKASI INTENSIF DIBAYARKANNO. NAMA ANGGOTA DPRD

Lampiran 1b

1 YSR - - - - - 2 BL 10,500,000.00 6,300,000.00 4,200,000.00 1,575,000.00 2,625,000.00 3 HK 10,500,000.00 6,300,000.00 4,200,000.00 1,575,000.00 2,625,000.00 4 SFN 10,500,000.00 6,300,000.00 4,200,000.00 1,575,000.00 2,625,000.00 5 SY 10,500,000.00 6,300,000.00 4,200,000.00 1,575,000.00 2,625,000.00 6 MM 10,500,000.00 6,300,000.00 4,200,000.00 1,575,000.00 2,625,000.00 7 SN - - - - - 8 PRL 10,500,000.00 6,300,000.00 4,200,000.00 1,575,000.00 2,625,000.00 9 MA 10,500,000.00 6,300,000.00 4,200,000.00 1,575,000.00 2,625,000.00

10 SWL 10,500,000.00 6,300,000.00 4,200,000.00 1,575,000.00 2,625,000.00 11 MLR 10,500,000.00 6,300,000.00 4,200,000.00 1,575,000.00 2,625,000.00 12 AA 10,500,000.00 6,300,000.00 4,200,000.00 1,575,000.00 2,625,000.00 13 ERZ 10,500,000.00 6,300,000.00 4,200,000.00 1,575,000.00 2,625,000.00 14 RS 10,500,000.00 6,300,000.00 4,200,000.00 1,575,000.00 2,625,000.00 15 YA 10,500,000.00 6,300,000.00 4,200,000.00 1,575,000.00 2,625,000.00 16 ARV 10,500,000.00 6,300,000.00 4,200,000.00 1,575,000.00 2,625,000.00 17 IA 10,500,000.00 6,300,000.00 4,200,000.00 1,575,000.00 2,625,000.00 18 YA 10,500,000.00 6,300,000.00 4,200,000.00 1,575,000.00 2,625,000.00 19 AU 10,500,000.00 6,300,000.00 4,200,000.00 1,575,000.00 2,625,000.00 20 SHJ 10,500,000.00 6,300,000.00 4,200,000.00 1,575,000.00 2,625,000.00 21 AK 10,500,000.00 6,300,000.00 4,200,000.00 1,575,000.00 2,625,000.00 22 RR 10,500,000.00 6,300,000.00 4,200,000.00 1,575,000.00 2,625,000.00 23 SLM 10,500,000.00 6,300,000.00 4,200,000.00 1,575,000.00 2,625,000.00 24 MSL 10,500,000.00 6,300,000.00 4,200,000.00 1,575,000.00 2,625,000.00 25 JSR 10,500,000.00 6,300,000.00 4,200,000.00 1,575,000.00 2,625,000.00 26 SFR 10,500,000.00 6,300,000.00 4,200,000.00 1,575,000.00 2,625,000.00 27 SBN 10,500,000.00 6,300,000.00 4,200,000.00 1,575,000.00 2,625,000.00 28 WS 10,500,000.00 6,300,000.00 4,200,000.00 1,575,000.00 2,625,000.00 29 HBL 10,500,000.00 6,300,000.00 4,200,000.00 1,575,000.00 2,625,000.00 30 KRD 10,500,000.00 6,300,000.00 4,200,000.00 1,575,000.00 2,625,000.00 31 BTM 10,500,000.00 6,300,000.00 4,200,000.00 1,575,000.00 2,625,000.00 32 HS 10,500,000.00 6,300,000.00 4,200,000.00 1,575,000.00 2,625,000.00 33 NA 10,500,000.00 6,300,000.00 4,200,000.00 1,575,000.00 2,625,000.00 34 ST 10,500,000.00 6,300,000.00 4,200,000.00 1,575,000.00 2,625,000.00 35 MM 10,500,000.00 6,300,000.00 4,200,000.00 1,575,000.00 2,625,000.00

346,500,000.00 207,900,000.00 138,600,000.00 51,975,000.00 86,625,000.00 J U M L A H

RINCIAN PERHITUNGAN KELEBIHAN PEMBAYARAN TUNJANGAN RESESPIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PASAMAN TA 2017

NO. NAMA ANGGOTA DPRD SEHARUSNYA LEBIH BAYAR (SEBELUM PPH)

PPH 21 (15%) LEBIH BAYAR (SETELAH PPH)

DIBAYARKAN

Lampiran 2

Rincian Perhitungan Kelebihan Pembayaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kabupaten Pasaman TA 2017

NO. NAMA ANGGOTA

DPRD Lebih Bayar

(Rp) PPH 21 (15%) Lebih Bayar setelah PPh (Rp)

1 SYN 9.000.000,00 1.350.000,00 7.650.000,00 2 SC 9.000.000,00 1.350.000,00 7.650.000,00 3 MM 9.000.000,00 1.350.000,00 7.650.000,00 4 SN 9.000.000,00 1.350.000,00 7.650.000,00 5 PRL 9.000.000,00 1.350.000,00 7.650.000,00 6 MA 9.000.000,00 1.350.000,00 7.650.000,00 7 SWL 9.000.000,00 1.350.000,00 7.650.000,00 8 MRI 9.000.000,00 1.350.000,00 7.650.000,00 9 AA 9.000.000,00 1.350.000,00 7.650.000,00

10 ERZ 9.000.000,00 1.350.000,00 7.650.000,00 11 RS 9.000.000,00 1.350.000,00 7.650.000,00 12 AVT 9.000.000,00 1.350.000,00 7.650.000,00 13 IA 9.000.000,00 1.350.000,00 7.650.000,00 14 YA 9.000.000,00 1.350.000,00 7.650.000,00 15 AU 9.000.000,00 1.350.000,00 7.650.000,00 16 SHJ 9.000.000,00 1.350.000,00 7.650.000,00 17 AK 9.000.000,00 1.350.000,00 7.650.000,00 18 RR 9.000.000,00 1.350.000,00 7.650.000,00 19 SLT 9.000.000,00 1.350.000,00 7.650.000,00 20 MSL 9.000.000,00 1.350.000,00 7.650.000,00 21 JSR 9.000.000,00 1.350.000,00 7.650.000,00 22 SFD 9.000.000,00 1.350.000,00 7.650.000,00 23 SKB 9.000.000,00 1.350.000,00 7.650.000,00 24 WS 9.000.000,00 1.350.000,00 7.650.000,00 25 KRD 9.000.000,00 1.350.000,00 7.650.000,00 26 BTM 9.000.000,00 1.350.000,00 7.650.000,00 27 HS 9.000.000,00 1.350.000,00 7.650.000,00 28 NA 9.000.000,00 1.350.000,00 7.650.000,00 29 ST 9.000.000,00 1.350.000,00 7.650.000,00 30 MM 9.000.000,00 1.350.000,00 7.650.000,00

J U M L A H 270.000.000,00 40.500.000,00 229.500.000,00

Lampiran 3

Daftar Guru Penerima Tunjangan Profesi/Sertifikasi Guru (TPG) yang Melakukan Cuti Besar Dalam Rangka Menunaikan Ibadah Haji Tahun 2017/1439 H

No. Nama NIP Unit Kerja Tanggal Melakukan Cuti Jumlah Hari Cuti Keterangan

1. YNL 197011041998012001 SMPN 2 Lubuk Sikaping 7 Agt s.d. 30 Sep 2017 55 Hari Tidak dibayarkan TPG Agt – Sep 17 2. WYS 196801011991032011 SMPN 2 Lubuk Sikaping 7 Agt s.d. 30 Sep 2017 55 Hari Tidak dibayarkan TPG Agt – Sep 17 3. AND 195912311979081001 SDN 11 Tarung-tarung 10 Agt s.d. 30 Sep 2017 52 Hari Tidak dibayarkan TPG Agt – Sep 17 4. WMI 196104261981122001 SDN 06 Ampang Gadang 10 Agt s.d. 30 Sep 2017 52 Hari Tidak dibayarkan TPG Agt – Sep 17 5. AMD 196512112005012002 SDN 21 Bonjol 14 Agt s.d. 25 Sep 2017 43 Hari Tidak dibayarkan TPG Agt – Sep 17 6. BF 195908111983051001 SDN 18 Bonjol 14 Agt s.d. 25 Sep 2017 43 Hari Tidak dibayarkan TPG Agt – Sep 17 7. APN 196604131986031003 SDN 13 Koto Nopan Saiyo 10 Agt s.d. 30 Sep 2017 52 Hari Tidak dibayarkan TPG Agt – Sep 17 8. YWN 196312191983082002 SDN 11 Kampung Tujuh 10 Agt s.d. 30 Sep 2017 52 Hari Tidak dibayarkan TPG Agt – Sep 17 9. ARZ 196508061986031006 SDN 01 Sungai Barameh 10 Agt s.d. 30 Sep 2017 52 Hari Tidak dibayarkan TPG Agt – Sep 17

10. MLA 196807071988022001 SDN 09 Koto Rajo 10 Agt s.d. 30 Sep 2017 52 Hari Tidak dibayarkan TPG Agt – Sep 17 11. EMI 196209151990092001 SDN 08 Tarung-tarung Selatan 10 Agt s.d. 30 Sep 2017 52 Hari Tidak dibayarkan TPG Agt – Sep 17 12. NDA 196212271984032004 SDN 17 Sungai Pandahan 25 Agt S.d. 4 Okt 2017 41 Hari Tidak dibayarkan TPG Agt – Sep 17 13. ENW 196006021982022002 SMPN 2 Rao 14 Agt s.d. 30 Sep 2017 48 Hari Dibayarkan TPG Agt – Sep 17 14. ARD 196404141984122001 SMPN 1 Tigo Nagari 14 Agt s.d. 24 Sep 2017 42 Hari Dibayarkan TPG Agt – Sep 17 15. MRN 196204041982071001 SDN 30 Teluk Embun 10 Agt s.d. 28 Sep 2017 50 Hari Tidak dibayarkan TPG Agt – Sep 17 16. KML 196406101986032005 SDN 06 Padang Sawah 10 Agt s.d. 28 Sep 2017 50 Hari Tidak dibayarkan TPG Agt – Sep 17 17. MSH 196701012008012002 TK Darul Hikmah 10 Agt s.d. 28 Sep 2017 50 Hari Tidak dibayarkan TPG Agt – Sep 17 18. SRN 196605201988022001 SDN 17 Sentosa 14 Agt s.d. 25 Sep 2017 43 Hari Dibayarkan TPG Agt – Sep 17

Lampiran 4

Perhitungan Kelebihan Pembayaran TPG Bagi Pegawai Yang Sudah Memasuki Batas Usia Pensiun

No. Nama NIP Unit Kerja Tanggal BUP

Bulan Terakhir

TPG

Kelebihan Pembayaran TPG Jml. Bln Lbh. Byr

TPG per Bulan Jumlah TPG PPh Pasal

21 Jumlah

Lebih Bayar 1. F, S. Pd. SD 195702121980112001 Sd Negeri 08 Salibawan 12-02-2017 Feb-2017 - - - - - 2. MSW 195703111977101001 Dinas Pendidikan 11-03-2017 Mar-2017 - - - - - 3. AFS 195703141981031005 SMP Negeri 1 Bonjol 14-03-2017 Mar-2017 - - - - - 4. MA 195703171977041001 SD Negeri 11 Pasar Cubadak 17-03-2017 Feb-2017 - - - - - 5. YB 195705051977011002 Dinas Pendidikan 05-05-2017 Jun-2017 1 4.762.000,00 4.762.000,00 714.300,00 4.047.700,00 6. GMI 195705281982022001 SD Negeri 03 Beringin 28-05-2017 Jun-2017 1 4.475.700,00 4.475.700,00 671.355,00 3.804.345,00 7. YNW 195706011978012004 SD Negeri 32 Tanjung Beringin 01-06-2017 Jun-2017 - - - - - 8. YD 195706141978032001 SMP Negeri 1 Rao 14-06-2017 Jun-2017 - - - - - 9. EB 195707071979082002 SD Negeri 16 Kampung Nan VI 07-07-2017 Jul-2017 - - - - -

10. HTT 195707301979082001 SD Negeri 03 Tarung-Tarung Utara 30-07-2017 Jul-2017 - - - - - 11. DL 195708101982031010 SMP Negeri 2 Lubuk Sikaping 10-08-2017 Agt-2017 - - - - - 12. DN 195708151984122001 SMP Negeri 1 Rao 15-08-2017 Agt-2017 - - - - - 13. ZKN 195709151982031002 SMP Negeri 1 Lubuk Sikaping 15-09-2017 Agt-2017 - - - - - 14. WR 195709211982022002 SD Negeri 06 Padang Sawah 21-09-2017 Des-2017 3 4.616.600,00 13.849.800,00 2.077.470,00 11.772.330,00 15. EMI 195710271982022002 SMP Negeri 1 Lubuk Sikaping 27-10-2017 Des-2017 2 4.475.700,00 8.951.400,00 1.342.710,00 7.608.690,00 16. YHN 195711111982022002 SMP Negeri 1 Tigo Nagari 11-11-2017 Des-2017 1 4.475.700,00 4.475.700,00 671.355,00 3.804.345,00 17. ZKF 195711121982031002 SMP Negeri 1 Rao Selatan 12-11-2017 Des-2017 1 4.762.000,00 4.762.000,00 714.300,00 4.047.700,00 18. MSD 195712121981122001 SD Negeri 10 Tarung-Tarung Utara 12-12-2017 Des-2017 - - - - -

Jumlah Kelebihan Pembayaran 41.276.600,00 6.191.490,00 35.085.110,00

Lampiran 5

1 2 5 6 7 8 9 10=5+6+7+8+9 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00

1 BL - 12,960,000 7,500,000 - 1,500,000 21,960,000.00 9,026,400.00 9,026,400.00 2 E 7,333,500 34,192,000 18,750,000 2,766,000 3,750,000 66,791,500.00 3,667,400.00 1,440,000.00 29,006,800.00 8,100,000.00 42,214,200.00 3 NA 12,078,200 30,719,000 17,250,000 4,574,000 3,450,000 68,071,200.00 1,570,000.00 21,991,400.00 23,561,400.00 4 HS 13,841,100 34,495,000 19,500,000 5,474,000 3,900,000 77,210,100.00 2,190,000.00 24,102,400.00 26,292,400.00 5 J 18,204,100 48,410,000 26,250,000 6,540,000 5,250,000 104,654,100.00 6,398,100.00 2,916,000.00 37,204,400.00 7,200,000.00 53,718,500.00 6 YA 20,624,200 51,310,000 28,500,000 6,550,000 5,700,000 112,684,200.00 8,039,402.00 2,560,000.00 36,919,600.00 1,800,000.00 49,319,002.00 7 B 12,761,000 41,200,000 22,500,000 3,892,000 4,500,000 84,853,000.00 11,229,000.00 3,186,000.00 39,054,400.00 20,700,000.00 74,169,400.00 8 SN 13,297,000 48,412,000 26,250,000 4,998,000 5,250,000 98,207,000.00 9,899,500.00 3,952,000.00 42,349,600.00 17,100,000.00 73,301,100.00 9 AZ 21,821,200 55,612,000 30,000,000 7,106,000 6,000,000 120,539,200.00 5,368,900.00 2,790,000.00 40,893,400.00 3,600,000.00 52,652,300.00 10 M 25,115,100 58,592,000 32,250,000 7,682,000 6,450,000 130,089,100.00 14,528,300.00 716,000.00 51,472,000.00 12,600,000.00 79,316,300.00 11 AU 13,466,000 48,412,000 26,250,000 4,998,000 5,250,000 98,376,000.00 9,722,000.00 3,672,000.00 41,642,800.00 16,200,000.00 71,236,800.00 12 S 19,228,400 55,612,000 30,000,000 6,140,000 6,000,000 116,980,400.00 4,916,600.00 2,540,000.00 42,047,200.00 5,400,000.00 54,903,800.00 13 ST 27,228,700 58,600,000 32,250,000 7,532,000 6,450,000 132,060,700.00 9,659,800.00 2,790,000.00 45,652,600.00 8,100,000.00 66,202,400.00 14 AK 20,872,600 46,770,000 26,250,000 6,094,000 5,250,000 105,236,600.00 6,349,900.00 2,540,000.00 36,853,800.00 7,200,000.00 52,943,700.00 15 WS 21,901,400 55,610,000 30,000,000 7,256,000 6,000,000 120,767,400.00 6,381,000.00 2,890,000.00 45,970,400.00 12,600,000.00 67,841,400.00 16 HK 21,949,200 44,212,000 24,750,000 5,058,000 4,950,000 100,919,200.00 12,059,400.00 2,260,000.00 32,495,200.00 2,700,000.00 49,514,600.00 17 SWL 16,098,100 37,172,000 21,000,000 4,634,000 4,200,000 83,104,100.00 3,340,400.00 1,220,000.00 25,974,800.00 - 30,535,200.00 18 KS 20,680,100 51,414,000 28,500,000 6,866,000 5,700,000 113,160,100.00 6,276,700.00 2,390,000.00 40,102,200.00 6,300,000.00 55,068,900.00 19 SFN 17,044,300 48,362,000 26,250,000 6,174,000 5,250,000 103,080,300.00 2,735,400.00 2,610,000.00 33,801,200.00 - 39,146,600.00 20 PRL 18,729,600 48,372,000 26,250,000 6,124,000 5,250,000 104,725,600.00 7,464,300.00 3,326,000.00 39,060,600.00 9,900,000.00 59,750,900.00 21 ARV 17,912,400 48,444,000 26,250,000 6,440,000 5,250,000 104,296,400.00 6,417,600.00 2,390,000.00 36,182,400.00 7,200,000.00 52,190,000.00 22 SHJ 12,773,500 44,392,000 24,750,000 4,624,000 4,950,000 91,489,500.00 9,614,400.00 2,812,000.00 34,591,600.00 8,100,000.00 55,118,000.00 23 KR 18,330,100 48,354,000 26,250,000 6,274,000 5,250,000 104,458,100.00 13,375,000.00 - 48,354,000.00 27,000,000.00 88,729,000.00 24 SLT 18,595,800 53,834,000 30,000,000 6,194,000 6,000,000 114,623,800.00 7,080,000.00 2,640,000.00 42,443,000.00 9,000,000.00 61,163,000.00 25 RR 17,763,300 46,812,000 26,250,000 4,928,000 5,250,000 101,003,300.00 7,641,500.00 2,140,000.00 38,818,200.00 10,800,000.00 59,399,700.00 26 MM 21,927,400 54,202,000 30,750,000 6,926,000 6,150,000 119,955,400.00 9,194,800.00 3,362,000.00 42,217,000.00 9,900,000.00 64,673,800.00 27 IA 19,376,900 48,250,000 26,250,000 5,808,000 5,250,000 104,934,900.00 7,250,000.00 2,730,000.00 36,290,200.00 4,500,000.00 50,770,200.00 28 SY 16,400,800 41,290,000 22,500,000 5,274,000 4,500,000 89,964,800.00 6,572,900.00 1,990,000.00 28,841,200.00 - 37,404,100.00 29 MA 15,828,400 48,252,000 26,250,000 4,692,000 5,250,000 100,272,400.00 6,322,700.00 2,380,000.00 37,356,600.00 6,300,000.00 52,359,300.00 30 MRI 15,009,500 41,202,000 22,500,000 5,058,000 4,500,000 88,269,500.00 - 2,260,000.00 28,462,800.00 - 30,722,800.00 31 RS 18,552,600 48,242,000 26,250,000 5,758,000 5,250,000 104,052,600.00 8,097,400.00 2,680,000.00 40,280,000.00 11,700,000.00 62,757,400.00 32 MMN 18,319,100 48,242,000 26,250,000 5,908,000 5,250,000 103,969,100.00 6,149,600.00 2,830,000.00 38,930,600.00 9,000,000.00 56,910,200.00 33 SBN 19,418,400 48,250,000 26,250,000 5,808,000 5,250,000 104,976,400.00 6,329,900.00 2,730,000.00 38,938,600.00 9,000,000.00 56,998,500.00 34 SL 17,539,800 39,560,000 22,500,000 4,412,000 4,500,000 88,511,800.00 5,317,576.00 2,064,000.00 29,032,400.00 2,700,000.00 39,113,976.00 35 MKH 13,088,900 24,368,000 18,000,000 3,492,000 1,500,000 60,448,900.00 1,372,400.00 1,460,000.00 14,926,400.00 2,000,000.00 19,758,800.00 36 NH 7,761,000 18,248,000 16,750,000 2,016,000 - 44,775,000.00 - 1,140,000.00 13,546,400.00 3,000,000.00 17,686,400.00 37 HB 13,694,400 17,488,000 17,500,000 3,992,000 - 52,674,400.00 11,508,000.00 11,508,000.00

Rincian Perhitungan Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Pada Sekretariat DPRD Yang Tidak Sesuai Fakta

JumlahNo Nama

SPJ Total Kelebihan Pembayaran Perjalanan

Dinas Selisih Tiket Selisih Transportasi

Lokal Selisih Akomodasi Selisih Uang Harian Transport Akomodasi Uang Harian Transport

Lokal Representasi

38 RK 3,086,500 3,920,000 3,500,000 966,000 11,472,500.00 - 200,000.00 2,744,000.00 - 2,944,000.00 39 ZE 6,971,100 6,720,000 8,250,000 2,400,000 - 24,341,100.00 1,788,500.00 1,560,000.00 3,840,000.00 7,188,500.00 40 YA 7,906,100 7,492,000 8,250,000 2,026,000 - 25,674,100.00 511,000.00 350,000.00 5,050,000.00 550,000.00 6,461,000.00 41 AI 8,037,700 8,544,000 8,250,000 3,498,000 - 28,329,700.00 75,066.67 1,200,000.00 6,528,000.00 - 7,803,066.67 42 ARL 12,623,500 12,592,000 13,750,000 4,208,000 - 43,173,500.00 2,526,400.00 1,690,000.00 8,792,800.00 13,009,200.00 43 DTM - 2,440,000 2,250,000 - - 4,690,000.00 1,578,400.00 1,578,400.00 44 YHA 5,536,500 5,040,000 5,500,000 1,816,000 - 17,892,500.00 5,038,400.00 5,038,400.00 45 YSI 6,568,600 10,152,000 11,000,000 2,816,000 30,536,600.00 12,836,466.67 12,836,466.67 46 YHI - 2,800,000 2,750,000 - - 5,550,000.00 2,010,400.00 2,010,400.00 47 AS 5,842,500 5,672,000 5,500,000 2,132,000 - 19,146,500.00 3,948,800.00 3,948,800.00 48 WA 4,293,000 2,252,000 2,750,000 910,000 - 10,205,000.00 2,793,000.00 2,793,000.00 49 ERP - 5,240,000 5,000,000 - - 10,240,000.00 3,646,400.00 3,646,400.00 50 AT - 5,240,000 3,000,000 - - 8,240,000.00 3,646,400.00 3,646,400.00

3,781,637,600.00 233,672,844.67 88,166,000.00 1,338,793,666.67 260,250,000.00 1,920,882,511.33 TOTAL

Documents

1. Cover+Daftar Isi … · 29 Tabel. 29 Kas di Bendahara Pengeluaran FKTP Per 31 Desember 2017 dan 2016 30 Tabel. 30 Kas di BLUD Per 31 Desember 2017 31 Tabel. 31 Utang Pajak Per