Kebijakan NasionalKESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Serangkaian instruksi dari pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara-cara mencapainyaNakamura & Smallwood, The Politic of Policy Implementation,1990What are the government choose to do or not to doThomas R Dye, Understanding Public Policy, 1981KEBIJAKAN

PENGERTIAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja

Policy LevelPROSES HIRARKI KEBIJAKANOperational LevelOrganizational LevelOutcomesAssessmentDanniel W. BromleyEconomic Interests and Institutions, 1989

SIKLUS PERUMUSAN KEBIJAKANWayne Persons, Public Policy,1999

Problem Problem definitionIdentifiying alternativeresponses/solutions Evaluation ofoptionsSelection of Policy options Implementation Evaluation

Sistem Pengawasan Dalam Siklus KebijakanNorma/ Standar/ PedomanKebijakan pengawasan Makro / MikroNorma BaruMenteri / DirjenPimpinanunit pengawasanLaporanObjek PengawasanTemuanTidak SesuaiNOTATindakan hukumNorma Tdk SesuaiSesuaiPENGAWASANBiro HukumTripartitnas

Tempat KerjaAmanSehatBebas PencemaranNihil Kecelakaan dan PAKPeningkatan produksi dan produktifitasK3 bersifat universalUpaya yang dilakukan :Penetapan UU, Peraturan dan Standar Pembinaan, pengawasan dan penyuluhanPengusaha dan Tenaga KerjaDampak krisis ekonomiPenutupan perusahaanPengangguran Pelaksanaan program K3Otoda sesuai UU No. 22/1999 dan PP No. 25/2000 PROPENAS RENSTRA REPETA

HUMAN DEVELOPMENT INDEX

1998 - 108

2000 - 109

UNDP Report 2000

MASALAH KETANAGAKERJAAN

DATA KECELAKAAN KERJA

Jumlah perusahaan 196.000Kasus kecelakaan kerja : 66.367Korban : - meninggal dunia : 4.142 orang- luka berat/cacat : 20.970 orang- sementara tidak mampu bekerja (STMB) : 87.390 orangKehilangan hari kerja : 71.160.780 hari kerja (mandays) atau 498.125.460 jamkerja (manhorus) produktif

Data tahun 2000Kerugian kecelakaan kerja pertahun 4 % dari PDB (ILO Report 2000)APBN 2002 : - anggaran belanja 19,6 % dari PDB - anggaran pendapatan 17,1 % dari PDB

KINERJA Jumlah P2K3 : 14.671 unitPJK3 : 399 perusahaanAhli K3 : 1.495 orangDokter Pemeriksa kesehatan tenaga kerja : 374 orangAuditor SMK3: 34 orangPenghargaan kecelakaan nihil (Zero Accident) : 565 perusahaanPenghargaan SMK3 : 253 perusahaanSertifikasi Operator : 11.754 orang- Pesawat Uap (2001) : 667 (2002) : 858- Pesawat Angkat dan Angkut (2001) : 1.673 (2002) : 1.901

KINERJA PJK3 : 399 perusahaanDiklat K3 : 50Fabrikasi : 102Riksa Uji Pesawat Uap & Bejana Tekan : 92Riksa Uji Pesawat Angkat-Angkut : 26Riksa Uji Lift : 61Riksa Uji Instalasi Listrik : 13Riksa Uji Penyalur Petir : 5Riksa Uji Proteksi Kebakaran : 7Riksa Uji Escalator : 2Riksa Uji Kesehatan Kerja : 41

Mobilisasi Dana MasyarakatAhli K3Umum : 1.107 orang x Rp 3.ooo.ooo,-: Rp 3.321.000.000,-Spesialis : 344 orang x Rp 6.500.000,-: Rp 2.236.000.000,-Dokter Pemeriksa : 374 orang x Rp 5.000.000,-: Rp 1.870.000.000,- Auditor SMK3 : 34 orang x Rp 15.000.000,- : Rp 510.000.000,-

Operator 11.754 orang x Rp 1.200.000,-: Rp 14.104.800.000,-

Jumlah : Rp 22.041.000.000,-

Biaya tidak langsung ~ 80 % :o,80 x Rp 22.041.000.000,-: Rp 17.632.800.000,-

Jumlah: Rp 39.673.800.000,-

FAKTA, MASALAH DAN TANTANGAN FaktaJumlah perusahaan 169.000 buahPegawai pengawas ketenagakerjaan 1.000 orangPegawai Pengawas K3 (spesialis) 336 orangKewajiban pengawas 1.336 x 90 = 122.240 buah yang diawasi 30.672 buah (30%),Jumlah pelanggaran 25.833 buah dengan BAP 50 buahKualitas Pegawai Pengawas dan jumlah Ahli K3Sistem informasi K3 lemahDistribusi pegawai pengawas kurang tepatTingkat kecelakaan kerja

MasalahJumlah peg. pengawas ketenagakerjaan & spesialis K3 tidak seimbang dengan obyek pengawasanKualitas peg. pengawas ketenagakerjaan & spesialis K3 belum dapat mengimbangi kemajuan kebutuhanBelum tersedianya Ahli K3 pada setiap tempat kerjaKemungkinan ada daerah Otonom yang tidak ada pegawai PengawasnyaAdanya kemungkinan perusahaan menuntut pemerintah karena tidak melakukan pengawasan Penyuluhan & pelatihan belum optimal dan tidak mencapai sasaran

TantanganMoral hazard dan human failure Kesiapan infra struktur dalam pelaksanaan Otoda Globalisasi (Pasar bebas AFTA 2003)Tuntutan terhadap penggunaan standar nasional dan internasional Penggunaan teknologi modern yang berwawasan K3Penerapan SMK3 & SA 8000 Ratifikasi Konvesi ILO bidang K3

Ahli K3, Dokter Pemeriksa TK dan Sertifikasi profesi K3 lainnyaKelembagaan K3 (P2K3, DK3N, PJK3, Asosiasi Profesi K3, Badan Audit SMK3)Penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukumStandardisasi K3Kajian AkademikPenghargaan K3

STRATEGI DAN PROGRAM

PENUTUPKesimpulanKebijakan K3 merupakan perlindungan dasar TKK3 telah menjadi kebutuhan sebagian masyarakat perusahaanK3 telah menjadi issu globalK3 mempunyai korelasi dengan kualitas TKK3 telah menjadi profesiK3 telah menjadi bagian kajian akademikK3 mempunyai korelasi dengan pertumbuhan ekonomiPelaksanaan K3 merupakan indikator tingkat kesejahteraan TK diperusahaan