Upload
mardi-rahardjo
View
84
Download
10
Embed Size (px)
Citation preview
Prospek Usaha Pertambangan
Batubara di Kaltim(Dibuat sebagai bahan diskusi dengan Ibu Lidya/PT EME Jakarta
By Setia Wirawan
Profit Kita yang
Merencanakan dan Kita
Yang Menentukan
Coal Global
Dunia Masih Tergantung Pada Energy Fossil
0
20
40
60
80
100
120
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
qu
ad
rill
ion
Btu
/ye
ar
Liquids Natural Gas
Coal Nuclear
Hydropower Renewable excluding Hydro
Sumber : Energy Information Administration, Annual Energy Outlook, 2010 Early Release
Global Market
• Pertambangan batubara adalah industri global dimana coal telahdigunakan di lebih dari 70 negara. Dunia saat ini mengkonsumsi batubara sekitar 4050 Jt metrik ton. Batu bara digunakan diberbagai sektortermasuk pembangkit listrik, produksi besi dan baja, pabrik semen dansebagai bahan bakar cair. Batu bara kebanyakan digunakan untuk alatpembangkit listrik – batu bara ketel uap atau lignit – atau produksi besidan baja – batu bara kokas.
• Produksi batubara mengalami perkembangan yang signifikan dalamkurun waktu 20 tahun belakangan ini. Asia merupakan benua yangmengalami kemajuan terpesat sedangkan eropa mengalamipenurunan produksi yang cukup tajam.
• Produsen terbesar batubara dunia adalah AS, China, Australia, AfrikaSelatan dan Indonesia.
Asia merupakan pasar batubara terbesar, terutama China dan
India, dimana saat ini mengkonsumsi 54% dari konsumsi batu bara
dunia. Jepang, Cina Taipei dan Korea, mengimpor batubara untuk
membangkitkan listrik dan batubara kokas untuk produksi baja dalam
jumlah yang besar.
Bukan hanya kekurangan pasokan batubara yang membuat negara-
negara mengimpor batu bara, tapi untuk memperoleh batubara dengan
jenis tertentu. Contohnya penghasil batu bara terbesar seperti Cina, AS
dan India, juga mengimpor batu bara karena alasan mutu dan logistik.
Australia adalah pengekspor batu bara terbesar di dunia; mengekspor
lebih dari 207 Jt antrasit di tahun 2003, dari jumlah total produksinya
sebesar 274 Jt.
Transportasi batubara
Indonesia Coal
Fakta Batubara Indonesia
• Pertumbuhan industri batubara Indonesia mengalami lonjakan yang
pesat dalam 10 tahun belakangan ini. Sampai tahun 1997 produksi
batubara hanya 13,2 juta metrik ton dan meningkat 3 kali lipat atau
243 persen pada tahun 2007 menjadi 53,3 juta metrik ton.
• Tahun 2007 Indonesia tercatat sebagai produsen batubara terbesar ke
7 dan menempati posisi ke 2 sebagai eksportir batubara dengan total
ekpor 202 juta metrik ton.
• Penerimaan negara dari sektor batubara terus mengalami peningkatan
yang signifikan. Dari 2.57 trilyun pada tahun 2004 menjadi 8,7 trilyun
pada tahun 2007. Dan pada tahun 2009 kontribusi batubara lebih dari
10 trilyun
Menggeser Peran Migas
• Peran Batubara ke depan akan sangat strategis dalam rangkapemenuhan kebutuhan energi nasional dan sebagai pengganti peranmigas (minyak dan gas) yang selama ini sangat dominanmempengaruhi APBN. Menipisnya cadangan migas dan belumditemukannya cadangan baru dan eksploitasi yang cukup besarselama ini membuat era migas diprediksi akan segera digantikan olehbatubara dan sumber-sumber energi lainnya yang lebih ramahlingkungan.
• Konsumsi minyak sekarang ini menunjukkan grafik peningkatansementara produksi justru sebaliknya yakni terjadi penurunan yangcukup signifikan. Dan impor telah dilakukan lebih dari 10 tahunbelakangan ini,
• Pentingnya batubara dimasa depan bisa dilihat dari tabel tabel dibawahini…
Oil Consumption
Konsumsi Meningkat Produksi Menurun
Tahun 2003 terjadi pergeseran konstelasi produksi dan konsumsi minyak (oil).Dimana terjadi titik pertemuan antara tingkat produksi dan konsumsi. Padahalsebelum tahun 2000 meski produksi minyak terus mengalami penurunannamun tingkat konsumsi energi minyak bumi masih dibawah tingkat produksi.
Dan diperkirakan pada tahun tahun selanjutnya produski minyak Indonesiaakan terus mengalami penurunan yang signifikan. Dan menjadi pengimporutama minyak dunia bukan mustahil akan semakin didepan mata.
Hal serupa terjadi pada komuditas gas alam cair (LNG), secara faktualIndonesia masih terkendala pada persoalan belum ditemukannya cadangancadangan migas yang baru dan potensial dikembangkan, namun disisi lainIndonesia termasuk negara produksen terbesar gas alam cair.
Dalam kontek ini tentunya saja sumber energi primer lainnya, sepertibatubata, geothermal dan lainnya menjadi sangat vital bagi Indonesia dalamrangka pememuhan kebutuhan energi nasional
Power Plan Andalkan Batubara
• Terjadi pergeseran konsumsi
energy disejumlah industri.
Kondisi terkini lebih dari 45 %
Industri di Indonesia telah
mengkonsumi batubara
sebagai bagian dari proses
produksinya.
• Master Plan pemenuhan
kebutuhan listrik nasional yang
paralel dengan mengurangan
konsumsi BBM menempatkan
batubara menjadi sangat vital
pada masa mendatang.
Batubara
• Batubara merupakan sumber energy fossil yang cukup melimpah
dimiliki Indonesia. Penyebaran batubara di Indonesia hampir
menyentuh seluruh propinsi. Meskipun terpusat (terbanyak) tersimpan
di Kaltim dan Sumatra Utara.
• Ekploitasi batubara terus meningkat setiap tahunnya dan perusahaan
perusahaan utama batubara dunia mulai melirik Indonesia.
• UU Minerba no 4 Tahun 2009 merupakan salah satu upaya pemerintah
dalam rangka menarik investor global di sektor coal mining.
Penyebaran Endapan Batubara di Indonesia
Cadangan Batubara Indonesia
Cadangan Batubara Indonesia
• Hasil menyelidikan geologis kementeriaan ESDM "Key Indicator Of
Indonesia Energy and Mineral Resources 2008‟ total sumber daya
batubara Indonesia adalah 104,76 milyar ton. Tersebar di 6
propinsi yakni, Kalimantan, Sumatra, Papua, Jawa, Maluku dan
Sulawesi. Propinsi terbesar yang memiliki sumber daya batubara
adalah Sumatra yang mencapai 50,1 persen dari total sumber
daya batubara dan Kalimantan tercatat memiliki 51,96 milyar ton
Atau 49,6 persen dari total sumber daya batubara nasional.
Cadangan Batubara (per Propinsi)
Menjadi Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi
Survei PriceWaterHouse Coopers (PwCIndonesia) tahun 2010 , usahapertambangan, agriculture danTelekomunikasi akan menjadi leaderpertumbuhan ekonomi Indonesia.
Pertambangan menempati urutanpertama sebagai sektor yang diyakinipara banker akan mengalamipertumbuhan yang paling tinggi.Setidaknyanya 27,8 % respondenIndonesia Banking Survey Report2010, PwC Indonesia memilih mining(tambang) yang diprediksi memimpinpertumbuhan terbesar. Kemudian, AgroBisnis menempati urutan kedua dengan16,5 persen dan telekomunikasi yangselama ini menjadi primadonamenempati urutan ketiga dengan 12,7persen.
Statistik Perdagangan Batubara
Distribusi Pengguna Batubara
Blue Print Energi Nasional 2025
Tantangan Industri Batubara
Prospektivitas vs Eksplorasi
Hambatan Investasi (survei Fraser)
Dasar Hukum
Historical UU Pertambangan RI
• 1907 : Indonesische
Minjnwt 1907
• UU Pertambangan No 37
Prp Tahun 1960
• UU Pertambangan No 11
Tahun 1967
• UU Minerba no 4 Tahun
2009
Kewajiban Pemegang IUP dan IUPK Terkait dengan
Pendapatan Negara dan Daerah
Pajak Penerimaan negara Bukan
Pajak
Pendapatan daerah
Pajak pajak yang menjadi
kewenangan pemerintah sesuai UU
perpajakan dan Bea masuk dan
cukai
1.Iuran Tetap, 2. Iuran Eksplorasi, 3.
Iuran Produksi. 4. Kompensasi data
Informasi. Besarnya iuran produksi
tergantung dari skala tambang, level
produksi dan harga komoditis. Selain
itu khusus untuk pemegang IUPK
wajib membayar sebesar 4 persen ke
pemerintah pusat dan 6 persen ke
pemerintah daerah dari keuntungan
bersih sejak berproduksi.
Pemegang IUP, IUPK dan IPR wajib
membayar royalty pada negara
dengan besaran tergantung pada
kualitas batubara serta harga jual
batubara dengan acuan Open PIT 3
% - 7 % dari harga jual.
Underground 2% - 6 %.
Pajak Daerah, retribusi daerah dan
pendapatan lain sesuai aturan yang
berlaku.
Legalitas Tambang mengacu UU Minerba No 4
Tahun 2009
Jenis Ijin Ijin Usaha
Pertambangan
(IUP)
Ijin Usaha
Pertambangan
Khusus (IUPK)
Ijin Pertambangan
Rakyat
IUP terdiri dari 2
tahap: IUP
Eksplorasi terdiiri
dari Penyelidikan
umum, Eksplorasi
dan study
kelayakan. Dan
IUP Produksi
meliputi kegiatan
kontruksi,
penambangan,
pengolahan dan
pemurnian serta
pengangkutan dan
penjualan
Pemberi Ijin Antar propinsi:
Menteri ESDM,
Antar Kabupaten:
Gubernur, di dalam
kabupaten dan
kota Bupati
/Walikota
Menteri dengan
mempertimbangka
n kepentingan
daerah.
Bupati Walikota,
bila diperlukan
kewenangan ini
bisa dilimpahkan
ke kecamatan
Selain menyangkut
wilayah, perinjinan
juga terkait dengan
dampak
lingkungan yang
akan ditimbulkan
Masa B erlaku 7 tahun (IUP
eksplorasi). 20 Tahun
IUP untuk IUP
Produksi dan bisa
diperpanjang sebanyak
2 kali masing masing
10 tahun.
7 tahun (IUP
Eksplorasi). Tahap
Produksi 20 tahun dan
dapat diperpanjang 2
kali masing masing 10
tahun.
5 Tahun dan dapat
diperpanjang
Pemegang IUP dan
IUPK tidak boleh
memindahkan IUP dan
IUPK nya kepada
pihak lain. Jangka
waktu 7 tahun untuk
ekplorasi meliputi PU
1 tahun, eksplorasi 2
tahun dan dapat
diperpanjang 2 kali
serta 2 tahun untuk
studi kelayakan
Luasan Ijin 5000 – 50.000 Ha ( IUP
eksplorasi). IUP
Produksi maksimal
15.000 Ha
Eksplorasi IUPK
maksimal 50.000 Ha.
IUP Produksi IUPK
maksimal 15.000 Ha
1 IPR = Perseorangan 1
Ha, kelompok
masyarakat 5 ha dan
koperasi paling banyak
10 ha
Diberikan kepada Badan usaha, koperasi
dan perseorangan
Badan usaha berbadan
hukum Indonesia
(BUMN, BUMD dan
swasta). Badan Usaha
Negara dan Daerah
mendapat prioritas
dalam mendapatkan
IUPK
Perseorangan, kelompok
masyarakat dan koperasi
Ketentuan lain yang
mengikat para
pemegang ijin Usaha
adalah DMO (Domestik
Market Obligation)
Luasan WIUP Pemegang IUP
Eksplorasi 5000 –
50.000 Ha.
Pemegang IUP
Produksi WIUP
maksimal 15.000
Ha
1 WIUPK tahap
eksplorasi
maksimal 50.000
Ha. 1 WIUPK
tahap produksi
maksimal 15.000
Ha
Satu Ijin Usaha
Pertambangan baik
IUP maupun IUPK
hanya boleh untuk
satu ijin satu
perusahaan.
Kecuali perusahaan
yang sudah go
public boleh
memilih 2 ijin
usaha
pertambangan
Cara Mendapatkan
Ijin
Lelang Badan Usaha swasta
yang berminat bisa
mengikuti lelangg
WIUPK untuk
mendapatkan IUPK
Pemohon
menyampaikan surat
permohonan kepada
bupati atau walikota.
Setelah sebelumnya
pemerintah daerah
menetapkan WPR
yang diumumkan di
kantor
desa/keluarahan.
Pemegang IUP dan
IUPK eksplorasi
dijam in
mendapatkan IUP
dan IUPK Produksi
sebagai kelanjutan
dari kegiatan usahya
pertambangan
Peraturan Terkait dengan Tambang Batubara
• PP no 10 Tahun 2010 Tentan Tatacara Perubahan Peruntukan Fungsi Kawasan Hutan
• PP no 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan
• PP no 23 Tahun 2010 Tentang Kuasa Pertambangan
• PP No 24 Tahun 2010 Penggunaan Kawasan Hutan
• PP No 55 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Tambang
• PP No 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan
• PP no 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang
• PP no 60 tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan
• PP no 70 Tahun 2009 Tentang Konservasi Energy
Mozaik Usaha Pertambangan
Batubara di Kaltim
Produksi Batubara Kaltim
Produksi 2009 2008 2007
Kaltim 112,737,496.92 102,224,315.40 93,729,934.59
Penghasil Utama Batubara di Kaltim
Perusahaan 2009 2008 2007
KPC 38,154,491.00 36,288,304.00 38,454,558.00
Kideco 24,692,299.00 19,852,402.00 18,889,931.00
Berau Coal 14,343,893.00 12,924,312.00 11,811,462.00
Neraca Perdagangan Kalimantan Timur
URAIAN 2007 2008 JAN-MEI 2009
TOTAL PERDAGANGAN 20.923.075.865 22.682.924.328 8.240.166.446
MIGAS 15.230.850.837 15.134.567.364 4.413.190.128
NON MIGAS 5.692.225.028 7.548.356.964 3.826.976.318
EKSPOR 16.662.736.811 17.450.075.622 6.574.749.646
MIGAS 11.805.896.329 11.657.223.118 3.372.094.044
NON MIGAS 4.856.840.482 5.792.852.504 3.202.655.602
IMPOR 4.260.339.054 5.232.848.706 1.665.416.800
MIGAS 3.424.954.508 3.477.344.246 1.041.096.084
NON MIGAS 835.384.546 1.755.504.460 624.320.716
NERACA
PERDAGANGAN12.402.397.757 12.217.226.916 4.909.332.846
MIGAS 8.380.941.821 8.179.878.872 2.330.997.960
NON MIGAS 4.021.455.936 4.037.348.044 2.578.334.886
Kontribusi
• Meskipun secara nasional kontribusi batubara masih relatif kecil
namun secara regional kontribusi batubara bagi kaltim sangat besar
terutama pada daerah daerah penghasil batubara. Lebih dari 70 persen
APBD di daerah penghasil batubara bersumber dari eksploitasi
batubara.
• Belum lagi dampak tak langsung yang dirasakan masyarakat Kaltim.
Dimana usaha usaha terkait dengan tambang batubara tumbuh
dengan pesat dan cukup banyak menyerap tenaga kerja lokal.
1.212 Kuasa Pertambangan (KP)
• Jumlah izin usaha pertambangan batu bara di Kalimantan Timur Saat ini terdapat 1.212 kuasa pertambangan yang diterbitkan pemerintah kabupaten/kota dan 32 izin dari pemerintah pusat.
• Daerah dengan kuasa pertambangan terbanyak Kabupaten Kutai Kartanegara, 687 izin. Di Kota Samarinda bahkan terbit 76 kuasa pertambangan yang luas konsesinya menghabiskan 71 persen wilayah. Saat ini lahan yang sedang ditambang seluas 38.814 hektar atau separuh lebih dari 71.823 hektar luas Samarinda. Balikpapan, Tarakan, dan Bontang, tidak menerbitkan satu kuasa pertambangan pun.
Lokal „Berdaya”
• Pasca otonomi daerah dengan
adanya pelimpahan
kewenangan pusat ke daerah
'booming' pengusaha lokal
mengurus perijinan KP
mencapai puncaknya.
• Mudahnya perijinan dan
tahapan proses perijinan yang
bisa di shortcut membuat
hampir semua ijin KP di Kaltim
dimiliki para pengusaha lokal
yang umumnya tidak memiliki
latar belakang tambang.
• Kedekatan dengan elite birokrasi menjadi salah satu sumber dominan atas penerbitan ijin KP. Bahkan cukup mudah dideteksi munculnya para broker ijin KP dari kalangan seputar elite birokrasi.
• Akibatnya mudah ditebak, meskipun sebagian ijin KP dimiliki oleh pengusaha lokal namun dalam operasionalnya penambangan dilakukan oleh perusahaan2 yang cukup lama berkiprah ditambang. Owner KP duduk manis menerima Royalty fee
Kontraktor Tambang
• Tidak hanya KP Owner , kontraktor tambang lokalpun semakin banyak jumlahnya paralel dengan makin banyaknya ijin KP yang diterbitkan pemerintah. Ada beberapa yang berkembang dengan pesat namun cukup banyak yang gulung tikar.
• Pemicu maraknya pengusaha lokal bergelut di tambang batubara salah satunya adalah terjadinya peralihan usaha dari kayu ke tambang menyusul makin menyempitnya usaha perkayuan.
Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
Balikpapan, Samarinda, Tenggarong
Pungli dan Suap
• Data statistik hasil survei TI diatas menunjukkan permasalah seputarkorupsi (suap dan pungli) masih menjadi persoalan yang cukup seriusdi Kalimantan Timur. Meskipun survei baru sebatas di 3 kotaKabupaten/kota di Kaltim namun hasil survei tersebut sebenarnyacukup menggambarkan kondisi sebenarnya di bumi etam ini.
• Korupsi, bagi sebagian besar perusahaan merupakan salah satu kuncipintu masuk investasi. Tak terkecuali di sektor mining. Semakin tinggitingkat korupsi suatu daerah maka akan semakin berisiko bagiinvestor investor besar. Terlebih investor asing yang tidak mengenalbiaya tambahan tak resmi alias pungli.
• Korupsi (pungli) selain menimbulkan pembengkakan cost produksijuga akan menyebabkan ketidakpastian terkait dengan keamananinvestasi.
Indeks Persepsi Korupsi (1-10)
Dari 50 kota/kabupaten yang disurvei pada tahun 2008
• Samarinda IPK 5,03 berada di urutan 9
• Balikpapan IPK 4,86 berada pada urutan 16
• Tenggarong IPK 4,38 berada pada urutan 28
Survei dilakukan oleh
Tingkat Keseriusan Memberantas Korupsi
Balikpapan Menempati urutan keenam dengan 5,43
Tingkat Keseriusan Memberantas Korupsi
Tenggarong Urutan 30 dan Samarinda Urutan 38
Persepsi pelaku Bisnis Tentang Usaha Pemda
Memberantas Korupsi
Balikpapan Urutan 8, Tenggarong 17 dan Samarinda Urutan 22
Kantong Kantong Pungli dan Suap di Lingkungan
Pertambangan
• Legalitas IUP
• Legalitas Infrastruktur tambang (pelabuhan/jety)
• Pengurusan dokumen ekspor
• SKAB (Surat Keterangan Asal Barang)
• Jaminan Reklamasi
• Pengawasan tambang (inspeksi)
• Dan lain lain
Stigma Umum Usaha Pertambangan di Kaltim
• Usaha Penambangan batubara adalah sebuah usaha yang memerlukan modal besar.
• Usaha Penambangan batubara indentik dengan gambling (judi)
• Usaha Batubara merupakan bisnis dengan High Risk (resiko tinggi)
• Usaha batubara hanya bisa dijalankan dengan modal kuat, SDM Handal dan Teknologi tinggi
• Kunci sukses Penambangan Batubara terletak pada kekuatan tim teknis
• Benarkah Stigma tersebut????
Kata Kunci
• Usaha penambangan batubara merupakan satu dari sepuluh jenis usaha yang mampu memberikan return investasi yang cepat
• Batubara merupakan sumber energi yang akan terus dikonsumsi produsen penghasil bahan kebutuhan manusia
• Karenanya bisnis batubara tetap masih sangat prosfektif dan profiteble untuk terus dikembangan
• Indentipikasi pekerjaan dan indentifikasi potensial lost jalan terbaik
menghasilkan profit
Kondisi Terkini Dunia Usaha Tambangan Batubara
di Kaltim
• Banyak perusahaan batubara di Kaltim terlilit persoalan internal owner KP, masalah dengan masyarakat , mitra kerja, ivestor , legalitas dan lainnya.
• Benang kusut sejatinya bersumber dari mentalitas para pihak yang terlibat dalam proses penambangan.
• Usaha penambangan batubara di KALTIM secara general dilakukan masih dengan cara tradisional. Ini bisa dilihat dari aplikasi manajemen perusahaan, aplikasi penambangan batubara, aplikasi trading dan aplikasi sumber daya manusia, aplikasi capital, aplikasi badgeting, aplikasi manajemen stockfile, aplikasi blending
Peran dan Lingkup Kerja KP
Owner dan Kontraktor
Lingkup Kegiatan Usaha Penambangan Batubara
• 1. Pra Tambang
• Perijinan
• Mapping dan boring.
• Pembebasan lahan
• Design Tambang
• Sosialisasi Mayarakat
• Market riset
• 2. Kegiatan Penambangan (Produksi)
• 3. Barging
• 4. Penjualan
• 5. Reklamasi
• 6. Pasca Tambang (Reklamasi final, sosialisasi, PHK karyawan)
Dilakukan KP Owner (ideal)
• Pra Produksi
• Explorasi
• Study Kelayakan
• Pembebasan lahan
• Market Riset (Penelitian pasar)
• Coal Preparation (Pengolahan batubara)
• Manajemen stocfile
• Coal Blending
• Coal Crushing
• Rehabilitation (rahabilitasi)
• Lingkungan Hidup
Dilakukan Kontraktor/Mitra Kerja (ideal)
Waste Removal (pemindahan/Pembuangan)
• Land Clearing (pembersihan tanah)
• Top Soil Removal (Pemindahan Top Soil)
• Drill and Blast (penggalian dan peledakan)
• Overburden Excavation
• Overburden Disposal
Coal Recovery
• Coal Clearing (pembersihan batubara)
• Coal Excavation (Pemuatan batubara/Coal Getting)
• Coal Hauling (pengangkutan batubara)
Pit Services
• Pumping (pompa)
• Road Contruction (kontruksi jalan)
• Lighting (lampu penerangan)
• Infrastucture
Rehabilitation
• Reshaping
• Top Soil Spreading
Coal Delivery
• Coal hauling (pengangkutan batubara)
• Barge/Ship Loading
• Coal Hauling
Biaya Pemilik Tambang
Rata - rata
• Depresiasi dan bunga bank 3%
• Mine Overheads 6%
• Kontraktor 73%
(Mining, coal hauling. Barging)
• Coal Prosecing 3%
• Coal Sharing/Tak/Royalty 15%
Biaya Kontraktor
Rata-rata
• Man Power 8 %
• Depreciation (penurunan) 13 %
• Fuel and Oil 30 %
• Consumables 35 %
• Tryee 2%
• Drill and eksploitasi 4%
• Spare path 29 %
• Overheads 14%
Penekan Cost Produksi
• BBM
• Lahan
• Pajak
Ketiga item tersebut merupakan penekan cost (biaya produksi) yang
dominan. Oleh sebab itu, “BBM, Lahan, Pajak” meski mendapat
perhatian yang serius sejak awal penambangan. Dan ketiganya tidak
boleh diabaikan dalam planing penambangan dan biaya tambang.
Pola Kerjasama Penambangan
JO, TO dan Share Saham
• Secara umum ada 3 pola kerjasama usaha pertambangan di Kaltim yangbanyak dilakukan. 3 pola kerjasama tersebut memang kemudian banyakberkembang dengan beberapa variasi variasi namun tetap mengacu padake 3 pola tersebut.
• JO (joint Operastion) merupakan bentuk kerjasama antar dua perusahaanyang berniat secara bersama-sama melakukan penambangan di arealtertentu.
• TO (Take Over) merupakan peralihan seluruh saham atau sebagian saham.Pada TO pihak kedua bisanya tidak lagi memiliki keterikatan hukumdengan perusahaan miliknya terdahulu. Atau kalaupun ada prosentasenyasangat kecil dan tidak akan mempengaruhi atas jalannya perusahaantersebut.
• Share Saham merupakan upaya pemilik konsesi untuk tetap menjadipihak yang dominan dalam menjalankan usaha penambangan. Sahamyang di-share biasanya jumlahnya dibawah 50 persen.
Analisa Kritis
Terhadap Pola Kerjasama Penambangan di KaltimTake Over Joint Operation Share Saham
STATUS Owner Investor Owner
INVESTASI Sangat Besar Besar Relatif Kecil
KEAMANAN INVESTASI
Kurang aman
Karena rentan Manipulasi Data
Kurang aman
Karena tergantung owner
Aman,
dikawal sejak proses, Mapping dan booring dan tidak tergantung
pihak lain
RETURN INVESTASI
Lama, karena verifikasi data
kembali ke tahap awal
Sulit Diprediksi karena masih
tergantung pihak lain (owner).
Terdapat potensi pemutusan hubungan kerjasama
Lebih cepat dibandingkan TO
dan JO
PROFIT
Satu Sumber Pemasukan yakni selisih harga jual
dengan biaya produksi
Satu Sumber Pemasukan: Harga
jual-biaya penambangan-fee
KP Owner
Dimungkinkan Incame lebih dari
satu sumber. Karena bisa menjadi subkon
atau buyer
Problem Jo yang Biasa Terjadi
• Tambang tak kunjung dikerjakan, padahal Joint Operational (JO) telah ditandatangani cukup lama. Masalah utamanya terletak pada kemampuan finansial investor.
• Besarnya Royalty Fee (RF) tidak dengan cermat dihitung dan setelah berjalan merasa rugi namun tidak bisa berbuat apa-apa karena kontrak telah diteken dan telah dijalankan, sehingga kerap menjadi faktor tidak berjalannya JO
• Hal yang sering terlupakan dalam penentuan besarnya RF adalah depresiasi rupiah dan pajak penghasilan perusahaan, pajak badan dan pajak penghasilan perorangan.
• Karena ingin cepat beroperasi pemilik konsesi umumnya kurang cermat dalam membuat perjanjian. Sehingga hal-hal krusial tidak dimasukan dalam perjanjian.
8 Point Penting Dalam Kontrak JO
• Masa perjanjian.
• Kondisi-kondisi pelanggaran kontrak
• Kondisi-kondisi pemutusan kontrak
• Tanggung jawab setelah pemutusan kontrak
• Beban pajak-pajak
• Target produksi
• Kewajiban pasca tambang (reklamasi dan lain-lain)
• Investasi yang akan ditanamkan
Problem Take Over (TO)
• Data tehnis tidak valid
• Manipulasi data tehnis
• Crosscek data tehnis (bor) memakan waktu cukup lama hampir sama dengan pemboran awal
• Dana awal cukup besar
• Proses perijinan tidak melalui prosedur semestinya.
• Data data tehnis sekedar untuk mempercepat perijinan
Problem Legalitas
Potensi Masalah di Legalitas
• Kemungkinan terbitnya ijin-ijin KP palsu.
• Ijinnya legal tetapi proses mendapatkanya tidak prosedural. (dalam jangka panjang akan sangat merugikan investor)
• Ijinnya legal tetapi data-data teknis yang menyertainya hasil rekayasa. (rekayasa data teknis bisa dilakukan internal dan ekternal)
• Ijin legal dan prosedural tetapi status kawasan (areal) disembunyikan.
• Ijinnya legal, proses pengalihan ijin baik dan data-data teknis memadai tetapi memiliki masalah internal yang rumit dengan sesama pemilik perusahaan.
• Ijin Legal, data-data teknis memadai, pemegang saham sangat kooperatif tetapi menyembunyikan masalah sosial kemasyarakat yang terjadi disekitar tambang.
• Ijin legal, semua data-data memadai tetapi ternyata sebelumnya pihak konsesi telah memiliki ikatan kerjasama serupa dengan pihak lain.
Realitas
• Cukup banyak investor baik lokal maupun asing yang membeli (Take Over) dengan pemilik KP Palsu. Untuk kasus seperti ini biasanya investor terkecoh dengan sikap pemilik KP yang ramah dan menawarkan KP dengan harga sangat murah dengan potensi yang luar biasa.
• Di Kaltim tidak sedikit pemerintah daerah setempat tetap menerbitkan KP Penambangan Eksplorasi, eksploitasi dan bahkan KP Penjualan dan Pengakutan(IUP Produksi) meskipun di kawasan tersebut jelas-jelas masuk kawasan hutan lindung, kawasan perkebunan sawit bahkan pemukiman masyarakat.
• Cukup banyak kerjasama (Joint Operation) di Kaltim yang tidak berjalan optimal sebagai akibat dari konflik internal yang berkepanjangan antar pemilik saham konsesi. Investor terlanjur berinvestasi tetapi penambangan tak kunjung bisa dilakukan.
• Relatif banyak investor di dalam dan luar negeri yang mengalami kerugian besar setelah mengambil alih (take over) tambang di Kaltim, akbat kekurang-cermatan dalam menganalisa data teknis dan kurang jeli dalam melakukan pengecekan ulang potensi.
Meminimalisir Potensial Lost
• Membekali diri dengan pengetahuan pengurusan perijinan dan kegiatan-kegiatan teknis yang menyertainya di daerah yang akan dituju sebagai sasaran investasi.
• Melakukan pengecekan dokumen dengan hati-hati dan teliti
• Membekali diri dengan hasil pemetaan kawasan terhadap karateristik masyarakat disekitar tambang.
• Jangan mengabaikan Instuisi
• Membuat acuan standar (SOP) khusus proyek kerjasama (Joint Operational / JO) yang isinya meliputi, antara lain:
• Standar baku untuk melakukan kerjasama penambangan dengan pihak lain. Standar baku meliputi pemeriksaan dokumen legalitas KP, legalitas perusahaan dan data-datalainnya, termasuk data data tehnis.
• Segera melakukan pengecekan ulang ke dinas terkait bila ada kejanggalan dan bila terbukti terdapat kejanggalan maka langsung proses negoisasi dihentikan.
• Bila setelah pengecekan dokumen legailtas KP, ternyata ijin sah maka langkah selanjutnya adalah cek lokasi.
• Dari hasil cek lokasi, kemudian dibuat nota kesepahaman yang isinya para pihak sepakat untuk saling mengingatkan diri untuk proses pengecekan (due diligent).
Masalah Lahan Tambang
Kondisi Actual
• Sistim pembebasan lahan tambang di Kaltim umumnya dilakukan
dengan cara pembebasan lahan (lahan dibeli perusahaan) namun
demikian di beberapa daerah kini tengah berkembang pola yang
selama ini sangat sulit ditemui di Kaltim yakni sistim royalty fee dengan
acuan tonase batubara yang dihasilkan.
• Patokan harga pembebasan lahan bisa dibilang nyaris tidak
ada, semuanya tergantung pada kesepakatan antara pemilik lahan dan
penambang.
• Untuk mekanisme royalty fee besaranya tergantung pada kalori
batubara yang dihasilkan semakin tinggi calori yang dihasilkan
biasanya pemilik lahan akan meminta RF lebih besar.
Kondisi Factual
• Bila dikomparasikan dengan keseluruhan cost produksi maka sektor „lahan‟ bisa jadi merupakan salah satu item cost produksi yang cukup rendah/kecil.
• Namun bila dilihat dari resiko atau pengaruh ke kegiatan operasional tambang maka „lahan‟ menempati posisi terdepan sebagai potensial lost terbesar yang tidak saja bisa membengkakan cost produksi, lebih dari itu bisa mengakibatkan perusahaan gulung tikar.
• Masalah lahan tambang batubara di Kaltim merupakan sumber utama konflik dengan masyarakat
• Banyak investor yang tersandung „lahan‟ dan tidak bisa melakukan produksi dengan optimal.
Indentifikasi Masalah Lahan di Kaltim• Sistim ladang berpindah
• Kepemilikan tidak jelas
• Biasanya tidak didukung dokumen yang memadai
• Bukti-bukti tanam tumbuh minim
• Minimnya data riwayat kepemilikan lahan dari pemerintah setempat
• Maraknya grand sultan
• Maraknya lembaga-lembaga adat
• Maraknya organisasi-organisasi kemayarakatan yang berbasic kesukuan
• Kepastian hukum yang lemah
• Undang-Undang Pokok Agraria secara factual tidak bisa dijadikan patokan dalam pembebasan lahan
• Supremasi hukum masih lemah
• Investor selalu dirugikan bila terjadi sengketa lahan
• Tidak ada standar harga yang jelas
• Mudahnya prosedur membuat kelompok tani
• Mudahnya, institusi pemerintah menerbitkan surat tanah
Realitas di Lapangan
• Ketidakjelasan status tanah mengakibatkan bayang-bayang komplain
lahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh aktifitas lahan.
Terlebih lagi, sikap aparat dan penegakan hukum yang juga masih terkesan
melepaskan tanggung jawab.
• Banyak aktifitas tambang ditutup karena persoalan lahan.
• Munculnya kembali grand sultan (tanah hibah keraton Kutai Kartanegara)
• Supremasi hukum yang masih lemah
• Investor kurang dilindungi
• Masyarakat cenderung anarkis dalam memperjuangkan kepentingannya.
Langkah Antisipasi
• Meyiapkan tim kecil di internal perusahaan yang secara khusus akan melakukan pembebasan lahan.
• Mempelajari dengan seksama, aturan hukum, kebiasaan masyarakat di sekitar tambang terkait dengan kepemilikan lahan.
• Melakukan pemetaan kepemilikan lahan dengan metode kuantitatif dan kualitatif.
• Setelah proses pembebasan, lahan sebaiknya segera dikerjakan (clearing dsb).
• Pembebasan lahan dilakukan bertahap tetapi dalam jumlah yang signifikan (untuk satu atau dua tahun kerja)
• Pembebasan lahan untuk infrastruktur tambang lebih baik didahulukan.
• Melakukan pembebasan lahan dengan pola mengalihkan potensial lost
kepada pihak lain, caranya :
• Meminta pemerintah setempat (camat dan desa) untuk membuatkan tim
pembebasan lahan yang keanggotaannya meliputi, aparat pemerintah
(camat, lurah, RT), tokoh masyarakat sekitar tambang. Legalitas team
pembebasan lahan harus jelas dan di SK-kan.
• Yang melakukan pembebasan lahan bukan perusahaan tetapi tim pembebasan
lahan dimana unsur perusahaan hanya sebatas pengukur saja.
• Pembayaran dilakukan di kantor camat/lurah.
• Dokumentasi dan legalitas lahan lengkap baru dibayar.
• Bila ada sengketa pembayaran ditunda sampai sengketa lahan tuntas.
• Membuat SOP (standar operation procedure) penangganan masalah sosial
termasuk untuk menghadapi aksi unjuk rasa.
• Proses pembebasan lahan sebaiknya melibatkan sebanyak mungkin
aparat pemerintah.
• Dokumentasi dan legalitas semaksimal mungkin. Dan
pembayaran/ganti rugi akan dibayarkan apabila kepemilihan lahan
disertai dengan buklti-bukti yang akurat dan sah menurut hukum.
Design Tambang
• Pembuatan design tambang dan infrastruktur tambang yang akan
dipergunakan untuk keperluan legalitas dan penambangan
sesungguhnya merupakan langkah strategis untuk pencapai profit
secara menyeluruh. Oleh sebab itu, pembuatan design dan infrastruktur
tambang harus diarahkan dan diproyeksikan secara menyeluruh
meliputi perencanaan penambangan (blok tambang) tahunan yang
diparalelkan dengan rencana reklamasi tambang. Dengan
demikian, sejak awal design tambang dan infrastruktur dibuat tidak
hanya sekedar mengejar target produksi, tetapi juga mengejar kegiatan
reklamasi yang dilakukan sejak awal kegiatan produksi.
• Kegiatan reklamasi yang dirancang dari awal, akan menjadi daya
dukung yang kuat bagi kontinyunitas produksi dan ekploitasi batubara
yang maksimal serta profit optimal akan berjalan dengan sendirinya.
Potensial lost
• Design tambang dan infrastruktur tambang yang dibuat tidak paralel
dengan dengan perencanaan reklamasi berpontesi menimbulkan
pembengkakan cost produksi
• Design tambang dan insfrastruktur tambang yang dibuat parsial dalam
jangka pandang merupakan pembengkakan cost produksi terutama terkait
dengan tidak maksimalnya batubara yang bakal terangkut.
• Design tambang tambang dan infrastruktur tambang yang tidak terencana
secara menyeluruh akan menyulitkan dalam aplikasiknya dan berujung
pada cost produksi yang tidak terkontrol.
• Reklamasi yang disertakan dalam design perencanaan produksi/tambang
akan membebani biaya reklamasi pasca tambang
Meminimalisir Potensial Lost
• Lingkungan hidup/rencana reklamasi harus dijadikan mayor variable
dalam pembuatan design tambang dan design infrastruktur tambang.
• Pembuatan design tambang harus mengacu pada visi perusahaan
• Pembuatan design tambang harus detail dan menguraikan semua
lingkup pekerjaan yang akan dihadapi.
Analisa Potensial Lost Sinergi Internal (Dalam
Tambang)
FAKTOR MANUSIA PERALATAN MATERIAL LINGKUNGAN
RESIKO
TERJEPITBAHAYA YANG
DITIMBULKAN
BAHAYA KIMIA YANG
TERPAPAR
MASALAH TATA
GRIYA
TERJATUHKONDISI
KEDARURATAN
MASALAH SPESIFIK
DARI PENANGANAN
KEBISINGAN,
PENERANGAN,
TEMPERATUR,
VENTILASI DAN
RADIASI
TERBENTUR
KERUGIAN K3,
PRODUKSI DAN
KUALITAS
KERUGIAN K3,
PRODUKSI DAN
KUALITAS
KERUGIAN K3,
PRODUKSI DAN
KUALITAS
BIAYA
PELATIHAN YANG
LEBIH BAIK
ALAT DAN MESIN
YANG BERBEDA
MENGGUNAKAN
BAHAN YANG LEBIH
MURAH
MENGHEMAT
DENGAN
HOUSEKEEPING
ORANG YANG LEBIH
BAIK
MENGGUNAKAN
ALAT DENGAN
LEBIH EFEKTIF
MENGURANGI
BAHAN YANG
TERBUANG
PENERANGAN
MOTIVASI YANG
LEBIH BAIK
PENATAAN DAN
VENTILASI YANG
LEBIH BAIK
PRODUKSI
MENGURANGI
KEHILANGAN JAM KERJA
BAGAIMANA
MENGURANGI
KERUSAKAN ALAT
BAGAIMANA BAHAN
DITANGANI DENGAN LEBIH
EFISIEN
PENATAAN, PENERANGAN
HOUSEKEEPING YANG
LEBIH BAIK
MEMBUAT PEKERJAAN
LEBIH MUDAH
PERALATAN APA YANG
DIGUNAKAN UNTUK
MENINGKATKAN
PRODUKTIVITAS
BAHAN APA YANG AKAN
MEMBANTU
PRODUKTIVITAS
IKLIM KERJA ATAU KONDISI
KERJA YANG LEBIH BAIK
KUALITAS
PENGETAHUAN DAN
KETRAMPILAN YANG
KRITIS
PERALATAN YANG
DISEDIAKAN UNTUK
KUALITAS YANG
OPTIMAL
APA ADA BAHAN LAIN
YANG DAPAT
MENINGKATKAN KUALITAS
APAKAH KUALITAS
DIPENGARUHI OLEH
KOTORAN, DEBU, ASAP,
CAHAYA DAN TEMPERATUR
SELEKSI DAN
PENEMPATAN DAN
PETUNJUK YANG LEBIH
BAIK
MENINGKATKAN
PEMERLIHARAAN
UNTUK KUALITAS
PERALATAN YANG
LEBIH BAIK
APAKAH AKAN MEMBANTU
UNTUK MEMBUAT
PEMERIKSAAN KUALITAS
BAHAN YANG LEBIH SERING
KESELAMATAN
APA POTENSI BAHAYA
YANG DAPAT
MEMBAHAYAKAN ORANG
APA POTENSI BAHAYA
YANG DAPAT
MENGAKIBATKAN ALAT
RUSAK, MELEDAK
BAGAIMANA
MENGURANGI
KETERPAPARAN TERHADAP
BAHAYA
BAGAIMANA
MENINGKATKAN
HOUSEKEEPING UNTUK
MENGENDALIKAN
KECELAKAAN
APA KEBUTUHAN YANG
KRITIS UNTUK OBSERVASI
TUGAS DAN PERATURAN
PEMERIKSAAN
PERALATAN SEBELUM
DIGUNAKAN YANG
LEBIH BAIK
BAGAIMANA
MEMPERBAIKI PELATIHAN
PENANGANAN YANG
AMAN
APA YANG DAPAT DIRUBAH
PADA LINGKUNGAN KERJA
UNTUK MENINGKATKAN
KESELAMATAN
Kesimpulan
• Usaha pertambangan di Kaltim masih sangat prospektif sampai lebih dari 50 tahun kedepan terkait dengan kandungan batubara perut bumi Kaltim.
• Perlu kehati hati an dalam melakukan investasi. Selain masih banyak diwarnai dengan biaya undertable, persoalan legalitas data tehnis dan sosial masyarakat dan masalah masalah internal KP Owner perlu mendapatkan perhatian serius.
• Pemetaan sosial masyarakat, karakteristik batuan dan tipologi khas di masing masing daerah (pemkab/pemkot) perlu terlebih dahulu dipahami sebelum investasi benar benar akan direalisasikan.
• Keberhasilan usaha penambangan batbara akan sangat bergantung pada kemampuan mengindentifikasi pekerjaan secara detail dan kemampuan mengelola potensial lost sekecil mungkin. Terpenting tentunya mengindentifikasi kemampuan diri sendiri (perusahaan) dalam menentukan pola atau strategi penambangan yang akan dilakukan
Tentang Penulis
Setia Wirawan
• Lahir di Brebes tahun 1967 dan Sarjana Strata-1 - Universitas Nasional Jakartatahun 1991 program study Hubungan Internasional serta aktif dalam berbagaikegiatan kemahasiswaan. Memulai perjalanan karir di Kaltim menjadi Guide turismancanegara sampai dengan menjadi Dosen Universitas Widyagama Mahakambidang study Filsafat Logika serta menjadi wartawan di harian Suara Kaltim danharian Pos Kota Kaltim dengan posisi terakhir sebagai Wakil Direktur.
• Mendirikan East Kaltim Survey Institution (EKSI), Focus Survey dan VISI 7. Tahun2004 VICO Indonesia mempercayai EKSI melaksanakan pekerjaan pemetaanmasyarakat sekitar Lokasi Tambang Migas dan Perancangan Blue Print ComdevVICO untuk 5 tahun. Focus Survey dipercayai melaksanakan pemetaan sosial dankebutuhan masyarakat KUKAR dalam periode 3 tahun. VISI 7 dipercayaimemberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kalimantan Timur dalamPemberdayaan Masyarakat yang berhubungan dengan Dana Perimbangan Daerahdan Bagi Hasil Migas.
• Tahun 2005 diminta bergabung dengan CV Kartanegara Perkasa sebagai KuasaDirektur Utama serta PT Borneo Emas Hitam sebagai General Manager dan dalamwaktu 3 tahun, berhasil mengembangkan perusahaan-perusahaan tersebut. Tahun2008 mengundurkan diri untuk menjalankan PT. Kamayu Biswa Ardita sebagaiDirektur Utama serta dipercayai sebagai operator tambang PT. Pancaran SuryaAbadi – Site Marangkayu. Setahun kemudian, mengundurkan diri .
DOKUMENTASI KEGIATAN
DOKUMENTASI KEGIATAN