- .Bab4 OrganisasidanSistemPelaporanBank

1. PENGANTARDi depan telah disebut-sebut bahwa struktur perbankan, yang dari sudut pandangan

sebuah bank dapat disebut sebagai struktur organisasreksternalbank, menyangkut hubunganantara lembaga perbankan dengan lingkungan kelembagaan yang ada dalarn masyarakat dimana bank berada,-struktur organisasi internal bank menyangkut hubungan antar un sur-unsur yang ada di'dalarn bank itu sendiri.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengetahuan mengenai struktur perbankanyang hams diketahui oleh setiap manajer bank di negara yang sarna boleh dikatakan tidak

. berbeda antara manajer bank yang satu dengan manajer bank lain yang sejenis. Tetapi tidakdemikian halnya dengan struktur organisasi internal bank. Khususnya struktur organisasibidang operasionalnya, dari peringkat direktur utarna sarnpai ke peringkat petugas pembersihruangan kantor, kecil kemurigkinannya untuk persis sarna antara bank yang -satudengan bankyang lain. Adapun sebabnya ialah karena yang menjadiobyek pengelolaan y~g hamsmereka tangani berkecenderungan tidak sarnaantara bank yang satu dengan bank yang lain.Perbedaan tersebut antara lain bermula dari pe:rbedaan kebijakan, perbedaan macarn-ragarn,perbedaan volume, nilai dan kOnipqsisi kegiatan-kegiatan dari masing-masing bank. Selainitu sikap dan pandangan para pimpinan bank masing..:masing turut pula menentukan strukturorgaisasi yang tepat bagi masing-masing bank. Dari sini kiranya dapat ditarik kesimpulanbahwa struktur organisasi (internal) yangbagj bank yang satu sangat tepat, kalau diterapkanpada bank laip.justru dapat mendatangkan malapetaka.

Dalarn bab inilah akan diuraikan mengenai struktur organisasi bank umum. Selain itu,dalarn bab ini akan diuraikan juga sistem pelaporan bank, baik yang menyangkut laporan-laporan yang diwajibkan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral, maupun Japoran-laporanyang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan internal bank itu sendiri.

-2. TATA CARA MENDIRIKANBANK UMUMSWASTANASIONALSeperti telahberulangkalidiketengahkan,bahwapengaturan olehpemerintahkhususnya

di bidang bisnis perbankan sangat banyak dan pengawasan pelaksanaannyapun sangat ketatpula. Dengan demikian tidak mengejutkan kalau dijumpai kenyataan bahwa tatacara untukmendhikan bank diatur dengan cukup terlnci juga. Berbe~ dengan bidang usaha swasta

46

lainnya, dimana tidak dijumpai keharusan bahwapembentukan dewan komisaris sebuahpeiseroan terbatasatau dewan pengawas bagi sebuah koperasi harus disetujui oleh menteridi sektor .bidang usahanya masing-masing, dalam mendirikan sebuah bank dilain pihak,

. persetujuan dari Menteri Keuangan'merupakan suatu keharusan.

Kita mengenal beberapa jenis bank, antara lain ialah bank umum, bank pembangunan,bank campuran dan sebagainya. Sekalipun untuk masing-masingjenis bank tidak disediakansatu peraturan tersendiri, namun tidak berarti juga ada per~turan yang berlaku untuk semuajenis bank. Uraian mengenai tatacara pendirian sebuah bank yang disajikan dalam bank Inilebih berlaku untuk pendirian bank swasta nasional daripada untuk pendirian bank jenislainnya. .

Tata cara mendirikan bank swasta nasional, bank pembangunan swasta nasional, bankumum koperasi dan bank pembangunan koperas i diatur dalam Keputusan Menteri KeuanganRI NomQr: I06 IIKMK.OO/I 988 tentang Pendirian Bank SwastaNasional dan Bank Koperasi.Menurut Keputusan Menteri tersebut untuk berdirinya sebuah bank umum dan bankpembangunan baik swasta nasional maupun koperasi harus dilakukan melalui dua tahapan,yaitu:

(1) MengajUkan permohonan persetujuan prinsip(2) Mengajukan permoponan izin usaha

Persetujuan prinsip adalah persetujuan dari Pemerintab yang diberikan kepada pemohonguna melakukan persiapan-persiapan pendirian bank. Untuk memperoleh persetujuan prinsip,yang bersangkutan diharuskan mengajukan surat permohonan kepada Menteri Keuangan.Surat permohonan tersebut harus dilampiri empat macam lampiran seperti berikut:

I. Bukti setoran denganjumlah sekurang-kurangnya (sebesar 30 % (tigapulu h persen) darimodal minimum yang harus disetor ke dalam rekening atasnama Menteri Keuangan.Untuk mendirikan bank umum atau bank pembangunan (swasta nasional ataupunkoperasi) besarnya modal disetor atau simpanan pokok dan simpanan wajib ditetapkansekurang-kurangnya sebesar Rp. 10 milyar. .

2. Rencana aktependirian dan anggaran dasar bank yang isinyatidak bertentangandenganketentuan hukum yang berlaku.

3. Rencana susunan Direksi dan Dewan Komisaris bagi bank yang berbentvk hukumperseroan terbatas atau reneana susunan Direksi dan Pengurus bank yang berbentukhukum koperasi.

4. Rencana kerja untuk sekurang-kurangnya satu tabun pertama. Dalam waktu selambat-lambatnya 21 (duapuhIh satu) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkappemohon akanmenerima pemberitabuantentangpemberian ataupenolakanpersetujuanprinsippendirianbanktersebut. .

Persetujuan prinsip merupakan persetujuan yang diberikan kepada pemohon gunamelakukanP,eI'Siapan.persiapanpendirianbank.Jangkawaktuuntukmempersiapkantersebut~tetapkan selama-Iamanya satu tabun terhitung sejak di keluarkannya persetujuan prinsip.

47

-

Apabila para pendiri bank barn tersebut merasa bahwa persiapan pembukaan banknyasudah mantap mereka dapat melangkah tahap kedua, yaitu mengajukan permohonan ijinusaha kepada Menteri Keuangan juga dengan tembusan kepada Bank Indonesia denganmelarnpirkan:

1. Bukti penyetoran sisa kekurangan setoran sebesar 70% dari modal disetor minimumkedalarn rekening Menteri Keuangan pada suatu bank umum atau bank pembangunan,disertai dengan daftar pemegang saharn atau daftar anggota.

2. Akte pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman atauMenteri Koperasi.

3. Susunan pengurus bank.

3. PERSYARATAN MODAL

Prinsip-prinsip manajemen keuangan mengingatkan bahwa besarnya modal untukperusahaan apapunhendaknya tidak terIalubesardanjuga tidak terIalukeeil. Yangideal ialahyang optimal. Kalau terIalu besar menyebabkan tidak bisa dicapainya tingkat rentabilitasyang tinggi. Sebaliknya terIalu keeilnya modal eenderung menghadapi rongrongan bahayajatuh pailit.

Selanjutnya perIu diketahui, bahwa apa yang optimal bagi perusahaan yang satu bisaterIalu besar bagi perusahaan lain, tetapi bisa pula terIalu keeil bagi perusahaan lainnya lagi.Faktor-faktor seperti misalnya jenis usaha, banyak sedikitnya cakupan proses produksi,kebijakan pemasaran, besarnya omset, lokasi dan sebagainya besar pengaruhnya terhadapbesar-keeilnya modalyang optimal bagi sebuahperusahaan. Antara laindengan mendasarkanpada pertimbangan tersebut, maka penentuan besarnya modal disetor minimum bagi jenisbank satu dengan jenis bank lain beralasan untuk ditetapkan tidak sarna.

Menurut ketentuan yang berIaku, besarnya modal disetor minimum imtuk jenis-jenisbank tertentu yang dimintakan ijin pendiriannya adalah sebagai di bawah ini:

Bank umum .............................................................................

Bank perkreditan rakyat ..........................................................Bank earnpuran .......................................................................

Rp 50 milyarRp 50 jutaRp 100 milyar

4. STRUKTUR ORGANISASIINTERNAL BANK

Dengan menggunakan kata-kata ataupun kalimat yang sedikit berbeda, ungkapan yangdisarnpaikan dalarn sub-bab 1diatas, mengatakan bahwa mengingat tidak akan dijumpainyadua bank yang komposisi/susunan, jumlah maupun nilai kegiatan yang dilakukannya persissarna, maka sangat sukar untuk menemukan dua bank dengan struktur organisasi (internal)yang sarna.

Akan tetapi perIu kiranya diketengahkan juga di sini, bahwa heterogenitas obyekpengelolaan seperti dimaksudkan di atas, kiranya tidak perIu untuk dilebih-lebihkan. Kalaudibandingkan dengan bidang usaha-bidang usaha lain, kiranya dapat dikatakan bahwatingkat heteroginitas obyek pengelolaan di bidang perbankan kebanyakanjauh lebih rendah

48

dibandingkan dengan bidang usaha manufaktur misalnya. Semakin rendahnya derajatheterogenitas, atau dengan kata lain semakin tingginya derajat homogeDitas. semakinmemungkinkan digunakan cara-cara penanganan yang lebih seragam. Lebih seragamnyainilahyang memungkinkanuntuk lebih seragamnyastrukturorganisasi antarabank yang satudengan bank yang lain. Di bidang perbankan lebih seragamnya kegiatan antar bank tersebutkecenderungannyaantaralainjuga sebagaiakibatlebihbanyaknyapembinaandanpengawasanserta keharusan menyampaikan laporan-laporan yang seragam yang harus disampaikankepadaBankIndonesiaselakuBankSentral.Inidengansendirinyamempunyaikecenderunganberupa banyaknya kemiripan dalam hal struktur organisasi di antara bank-bank sejenis, baikyang menyangkut struktur organisasi internalnya mereka maupun juga kebijaksanaan-kebijaksanaan manajerialnya.

Sekedar untuk memperoleh gambaran mengenai bagaimana bentuk struktur organisasibank umum, ada baiknya kita perhatikan bersama Gb.l yang tidak lain adalah merupakanbagan organisasi bank umum seperti yang disarankan oleh Edward W. Reed dan Edward K.Gill, yang di sana-sini telah mengalami modifikasi penyesuaianJ.

4 2 Gambar 1

STRUKTUR ORGANISASI BANK UMUM

Ditektur UtamaKetua Dewan Komisaris

DirektorDirektorBtsekutif

.INVESTASI..

Ditektur~1aidfKREDIT

Kredit NiagaKredit PerkebunanKredit Investasidsb

Akuntansi Biayadsb

TellerKotak SimpananPengadaanPembukuan

Riset PasarIklanPengembangan Bisnis

'Edward W. Reed dan Edward K.Gill,1989

49

-

5. PENGURUS BANK

Oleh karena bank swasta harus berbentuk,hukumperseroan terbatas, maka pengurusnyapasti terdiri dari Dewan Komisaris dan Direktur atau Dewan Direksi. Menurut ketentuanyang berlaku, semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris harus warganegara Indonesia, dap pengangkatannya hams dimintakan persetujuan terlebih dahulu dariBank Indonesia. Anggota-anggota Direksi bank harus memiliki keahlian serta mempunyaiakhlak dan mental yang baik. Mereka tidak diperbolehkan merangkap jabatan di luar usaha1)ank yang banyak memerlukan tenaga, pikiran serta perhatian penuh mereka. Untukmerangkap jabatan eksekutif dalam bart~ lain, diperlukan izin dari Bank Indonesia.

Sekalipun Direksi sebuah bank mendapatkan otoritas penuh dari para pemegang sahamuntuk mengelola bank milik mereka, namun dalam melaksanak~n tugasnya Direksi harusmenyadari bahwa, demi kepentingan rnasyarakat banyak, tidak sedikit ketentuan-ketentuanyang berlaku yang sifatnya membatasi kewenangan pengelolaan mereka yang merekaperoleh dan berasal dari para pemegang saham yang mengangkat mereka.

Sebagai contohnya ialah pembatasan terhadap wewenang Direksi dalam memberikankuasa kepada pejabat bank bawahannya ataupun kepada fihak lain. M~nurutketcntuan yangberlaku, ketua dan anggota Direksi bank swasta tidak diperbolehkan memberikan kuasa yarigbersifat umumltidak terbatas kepada orang lain. Oleh karena itu surat pemberian kuasa olehDireksi bank kepada pejabat bank atau pihak-pihak lain harus dimintakan persetujuanterlebih dahulu dari Bank Indonesia.

Dengan melihat betapa besar peranan dan tanggung jawab Dewan Direksi maupunDewan Komisaris sebuah bank, dapat kiranya disimpulkan bahwa tidak sembarang orangmampu untuk menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi sebuah bank. Untukjabatan-jabatan tersebutperlu dipenuhi syarat-syarat tertentu selainyang dipersyaratkan olehBank Indonesia,seperti yang telah disebutkan di atas.

Ketua Dewan KomisarisFirst National Bank of Arizona, misalnya, mengatakan, bahwakualifikasi untuk jabatan Komisaris sebuah bank antara lain ialah2:

I. Ia harus dapat berwawasan ke depan dan hams bisa menunjukkan progresifitas dalambidang usahz dan profesinya. Sangat tepat kalau calon tersebut mempakan seorangpemil1}pinyang dikenal masyarakat, atau seorang "pendatang" dari bidang-bidangtertentu lainnya, seperti misalnya pertanian, bisnis, industri, hukum atau suatu cabangilmu.

2. la dikenal masyarakat.3. la merupakan warga negara yang dihormati.4. la memahami aspirasi masyarakat.5. la mampu meningkatkan kegiatan bank.6. Ii memahami dan menghargai hubungan publik.7. la mengenal dengan baik kegiatan ekonomi secara luas daDlokal.

2Hazeltine1966, hal.1l

50

-

6. ANEKA RAGAM LAPORAN INTERNAL

Selain berbagai bentuk laporan yang bagi bank wajib menyampaikannya kepada BankIndonesia seperti diuraikan di bawah nanti, laporan antar bagian di dalam bank yang memuatdata kunci yang relevan untuk pengambilan keputusan, yaitu yang kita sebut laporan datakunci intra-bank, adalah sangat relevan bagi keberhasilan bank dalam menjalankan misinya.Dengan menggunakan pengelompokan yang didasarkan pada pejabat peneriina laporan,macam laporan data kunci tersebut, terutama untuk bank-bank raksasa adalah seperti dibawah inP'

A. Untuk Kelompok Eksekutif:HARlAN

I. Aktiva total, kredit, investasi dan dana fihak ketiga (AHI)2. Posisi likuiditas (AH2)3. Rekening daria pihak ketiga berjumlah besar barn (AH3)4. Rekening dana pihak ketiga yang lepas (AH4)5. Kreditkomersialbarnataudiperbaharnidenganjumlah-jumlahbesar(AH5).

MINGGUAN

I. Simpanan dan kredit rata-rata, digolongkan berdasarkan jenis, besar-kecil danlokasi (AM I)

2. Kredit macet (AM2)

BULANAN

I. Laporan Rugi-Laba (AB I)2. Laporan Pusat Labal' Profit Center Report' (AB2)3. Laporan Pertanggungan jawabl' Responsibility Report' (AB3)4. 'Yields' dan kontribusi laba, didasarkan pada jenis kredit dan investasi (AB4)

PerputaranJ'tumover' karyawan (AB5)

TRIWULANAN/KWARTALAN

I. Pangsa pasar (ATl)2. Forkas/prakiraan keadaan ekonomi (AT2)

B. Untuk Kelompok Perolehan DanaHARlAN

1. Danapihakketiga dan kredit, digolongkanberdasarkanjenis, besar-kecildan lokasi(BHI)

2. Perhitungan status cadangan kumulatif (BH2)3. Posisi likuiditas (BH3)4. Setoran dan pengambilan danajumlah besar (BH4)

3WoodJr. 1978: hal. 58-59.

51

- ---

MINGGUAN1. Setoran dana kredit rata-rata harian didasarkan pada jenis, besar-kecilnya, dan

lokasi (BM1)2. Hasil-hasil yang dkapai melalui program kunjungan petugas (BM2)

BULANAN

1. LapQranRugi-Laba (BBI =ABI)2. Laporan Pusat Labal'Profit Center Report' (BB2 =AB2)3. Laporan Pertanggungan Jawab (BB3::;AB3)4. 'Yields' dan kontribusi laba, didasarkan pada jenis kredit dan investasi (BB4 =

AB4)5. Perputaranl'tumover' karyawan (BB5 =AB5)

TR/WULANAN

1. Pangsa pasar (BTl =ATl)2. Forkas/prakiraan keadaan ekonomi (BTI =ATI)

C. Untuk Kelompok Pemakai DanaHARlAN

I. Dana pihak ketiga dan kredit, digolongkan berdasarkanjenis, besar-kecil dan loka~i(BHI) plus total investasi (CHI)

2. Perhitunganstatuscadangankumulatif(CH2=BH2)3. Posisi Jikuiditas (CH3 =BH3)4. Setoran dan pengambiJanjumlah-jumlah besar (CH4 =BH4) I 00 I5. Kredit komersial jumlah besar yang jatuh tempo dan yang baru (CH5)6. Komitmen kredit komersial baru (CH6)7. 'Credit line' baru yang telah disetujui (CH7)8. Transaksiportfolio,suku-sukubungapasaruang yang teIjadidan menurutprakiraan.

MINGGUAN

I. Simpanan dan kredit rata-rata, digolongJcanberdasarkan jenis, besar-kecil danlokasi (CMI=AMl)

2. Kewajiban-kewajiban kontingen (CM2)

BULANAN

1. Laporan Rugi-Laba (CBI =ABl)2. LaporanPusatLabal'ProfitCenterReport' (CB2=AB2)3. Laporan Pertanggungjawaban (CB3 =AB3)4. 'Yields' dan kontribusi laba, didasarkan padajenis kredit dan investasi (CB4 =

AB4)5. Perputaranl'tumover' karyawan (CB5 =AB5)6. 'Credit line' yang tidak terpakai (CB6)7. Kredit Macet dan penghidupan kembali kredit (CB7)

52

TRlWULANAN

1. Pangsa pasar (CTI =ATI)2. Forkaslprakiraan keadaan ekonomi (Cf2 =AT2)3. Kredit digolongkan berdasarkanjaminan (CT3)4. Konsentrasi kredit digolongkan berdasarkan kode SIC (CT4)

D. Untuk Kelompok 'SERVIClNG'IPELAYANANHARlAN

I. Danapihak ketiga dan kredit, digolongkanberdasarkanjenis, besar-kecildan lokasi(BHt) plus data investasi total (DHI =CHI)

2. Pengiriman dokumen tunai3. Setoran dan penarikan luar biasa4. Cerukan jumlah-jumlah besar5. Jumlah perabot/peralatan tidak terpakai

MINGGUAN

I. Setoran dana kredit rata-rata harian didasarkan pada jenis, besar-kecilnya, danlokasi (DMI =BMt)

BULANAN

1. Laporan Rugi-Laba (DBI =ABl)2. Laporan Pusat Laba/'Profit Center Report' (DB2=AB2)3. Laporan Pertanggunganjawab (DB3 =AB3)4. Yields dan kontribusi laba, didasarkan pada jenis kredit dan investasi (DB4 =

AB4)5. Perputaran dan ketahanan karyawan (DB5 =AB5)

TRIWULANAN

1. Pangsa pasar (DTl =ATl)2. Forkas/prakiraan keadaan ekonomi (DT2 =AT2)3. Data absen dan liburan (DT2)

E. Untuk Dewan Komisaris

BULANAN1. Neraca (EBI)2. Laporan Rugi-Laba serta bandingannya dengan Anggaran Laba (EB2)3. Kredit dan 'Credit lines' (EB3)4. Laporan mengenai kredit lambat pelunasan (EB4)5. Laporan pembelian dan penjualan surat berharga (EB5)6. Laporan dari divisi 'trust' (EB6)7. Laporan dari komisi bangunan (EB7)8. Laporan dari komisi audit dan pemeriksaan (EB8)

53

-- --

7. PENGAWASAN DAN PEMBINAAN BANK OLEHBANKINDONESIA4

Bagian ini banyak mengacu pada IKPI, 1987. Berbincang ~engenai hubungan antarabank dengan Pemerintah dapat kiranya diketengahkan di sini, bahwa inengingat sangatvitalnya lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga perbankan'pada khususnya bagisetiap perekonomian, maka di negara manapunjuga lembaga pemerintah yang disebut banksentral diberi wewenang dan tanggung jawab yang luas untuk mengatur, melaksanakanpembinaan dan pengawasan terhadap semua bank yaqg ada ~alamperekonomiannya. Dalamkaitannya dengan kenyataan seperti itu, Indonesia-pun tidak merupakan pengecualian.

Menurutpasal3 Undang-undang No.14 Tahun 1967,bersambung pasall dan 7 Undang-undang No.13 Tahun 1968, disebutkan bahwa Bank Indonesia adalah bank sentral negaraRepublik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945.Selanjutnya dapat ditambahkan bahwa Bank Indonesia adalah milik negara dan merupakanbadan hukum yang tugas pokoknya membantu Pemerintah dalam:

I. mengatUf,menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah,2. mendorong kelancaranproduksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja.

8. LAPORANBERKALABANK KEPADABAN~ INDONESIAUntuk mengetahui apakah ketentuan-ketentuan yang beIlaku telah dilaksanakan dan

juga untuk mengetahui perkembangan yang terjadi di dalam sistem perbankan, BankIndonesia menetapkan keharusan bank-bank untuk mengirimkan laporan kepada BankIndonesia. Sebagian dari laporan-Iaporan tersebut dilaksanakan secaraberkala, sebagian lainsifatnya insidentil.

Beberapa diantara taporan-Iaporan berkala seperti yang disajikan dalam IKPP adalahseperti tersebut di-bawah ini:

A. LAPORAN MINGGUAN

I. Laporan likuiditas.2. Laporan kegiatan pasar uang antar bank.3. Laporan aktivitas devisa, terdiri dari:

a. Laporan pembelian dan penjualan devisab. Laporan posisi penerimaan dana luar negeri

4. .Laporanpengerahandana5. Laporan penyelenggaraan kliring

B. LAPORAN TRIWULANAN

I. Laporan neraca dan perhitungan laba/rugi yang wajib diumumkan. BankUmum, Bank Pembangunan dan Bank Tabungan wajib mengumum kan neraca dan

4Bagianinibanyak mengacu pada IKPI, 1987.51KPI,1987: Bab XVIII.

54

perhitungan laba/rugi secara lengkap dalam sekurang-kurangnya satu surat kabaryang mempunyai banyak pembaca ditempat kedudukan bank.

2. Laporan perkreditan. Kewajibanbank-bankuntukmenyampaikanlaporantriwulantentang perkreditan diatur dalam berbagai peraturan yang ikhtisarnya akandikeluarkan tersendiri. Laporan-laporan tersebut terdiri atas:1. Progress report perkembangan investasi nasabah oleh bank umum milik

negara dan bank pembangunan milik negara.2. Laporan pelaksanaan konsorsium kredit oleh bank-bank umum milik negara

dan bank pembangunan milik negara.3. Laporan oleh bank-bank devisa, perwakilan-perwakilan bank asing, lembaga

keuangan bukan bank dan perwakilan lembaga keuangan bukan bank tentangpinjaman,jaminan dan penanaman dana lainnya oleh badan atauperorangan diluar negeri kepada pihak-pihak di Indonesia.

4. Laporan bank miliknegara tentangdebitur yang penagihannya telahdiserahkankepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), yang pada dewasa ini disebutBadan Urusan Piutang Negara (BUPN) dan yang berhasil ditagih oleh BUPN.

3. Laporan-laporan lain yang berbeda-beda tergantung pada jenis laporanbersangkutan.

C. LAPORANSEMESTERAN

Laporan badan pengawas/dewan komisaris. Badan pengawas balik-bank pembangunandaerah serta dewan komisaris bank-bank swasta dan bank-bank koperasi wajibmenyampaikan laporan semesteran mengenai kegiatannya kepada Bank Indonesia.

D. LAPORAN TAHUNAN

I 1. Laporan neraca tahunan dan labalrugi. Setiap bank diwajibkan untuk setiaptahunnya menyampaikankepada Bank Indonesia sebuah neraca tahunan berikutperhitungan laba/rugi yang telah disetujui terlebih dahulu oleh seorang akuntan luardengan disertai penjelasan-penjelasan yang dianggap perlu.

2. Anggaran perusahaan dan rencana kerja. Ketentuan ini hanya berlaku bagibank-bank milik negara.

3. Laporan perkreditan. Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam berbagai perattiran.

9. LAPORAN BANK TIDAK BERKALA KEPADA BANK INDONESIA

Selain laporan-laploran berkala sebagaimana diuraikan di atas, bank-bank diwajibkanpula menyampaikan laporan-Iaporan yang dikaitkan dengan terjadinya kasus menurut_permasalahanyang dihadapinya. Laporan-laporan yang tidak berkala tersebut terdiri ataslaporan-laporan sebagai berikut:

1. Laporan yang bertalian dengan pengawasan dan pembinaan bank-bank. Yangperlu dilaporkan antara lain perubahan anggaran dasar, perubahan anggota pengurus,perubahan alamat kantor, laporan penggunaan komputer dalam administrasi bank, dansebagainya.

55

2. Laporan yang bertalian dengan pengerahan dana. Dengan dicabutnya ketentuantentang deposito Inpres, maka laporan-laporan penyerahan dana sehubungan dengandeposito Inpres ditiadakan.

3. Laporan yang bertalian dengan perkreditan. Kewajiban bank-bank untukmenyampaikan laporan yang tidak berkaIa di bidang perkreditan diatur daIam berbagaiperaturan yang ikhtisarnya akan dikeluarkan tersendiri.

4. Laporan yang bertalian dengan transaksi devisa. Kewajiban bank-bank untukmenyampaikan laporan insidentil tentang transaksi devisa dimuat daIam Buku jilid IIItentang ketentuan prodedur laIu lintas devisa.

5. Laporan basil pemeriksaan terbadap bank asing oleb pejabat-pejabat pemeriksadari luar negeri. Kewajiban menyampaikan laporan umum hasil pemeriksaan terhadapkantor-kantor bank asing di Indonesia oleh pejabat-pejabat pemeriksa dari luar negerikepada Menteri Keuangan dan Bank Indonesia dilakukan menurut ketentuan yangberlaku.

10. RANGKUMAN

Oleh karena bank umum swasta nasional berbentuk badan hukum perseroanterbatas, maka dalam struktur organisasi bank umum swasta nasional pasti dijumpaiDewan Komisaris dan Direktur atau Dewan Direksi. Menurut ketentuan yang berlaku.semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris harus warga negaraIndonesia dan pengangkatannya harus dimintakan persetujuan terlebih dahulu dariBank Indonesia.

Mengingat bahwa macam ragam serta komposisi kegiatan bank yangsatu dengan bankyang lain mempunyai kecenderungan berbeda, juga besar-kecilnya nilal dan komposisiaktiva yang dimiliki oleh bank yang satu dengan bank yang lain juga tidak sarna, makamudahlah kiranya dipahami kalau strukturorganisasi yang sangat tepat digunakan oleh bankyang satu belum tentu cocok digunakan oleh bank yang lain.

Dengan mendasarkan pada pihak~pihak yang dituju oleh aIiran informasi berbentuklaporan, dapat dibedakan antara laporan internal, laporan untuk rapat pemegang saham danlaporan untuk Bank Indonesia.

Laporan-Iaporan untuk Bank Indonesia ada yang sifatnya berkala dan ada yang sifatnyatidak berkala. Yang berkaIa dapat dibedakan antara laporan-laporan mingguan, triwulan,semesteran dan tahunan. Untuk laporan-laporan tersebut baik format maupun jadwaI penyerahannya kepada Bank Indonesia, sudah ada ketentuan-ketentuannya.

Laporan-laporan internal terutama adalah untuk keperluan pengambilan keputusan.Didasarkan pada segi penerimanya, bisa dibedakan: kelompok eksekutif, kelompokpenghimpun dana, kelompok pemakai dana, kelompok pelayanan dan dewan komisaris.Mengingat bahwa informasi yang dibutuhkan oleh masing-masing kelompok berbeda-bedajuga.

56

BOAL LAnHAN

Lingkarilah hurufB untuk pemyataanyang menurut penelapat Anelaisinya betul clanD untuk yang menurut penelapat Anela salah!

B -S 1) Bank Indonesia merupakan badan hukum dengan tugas pokoknya antara lainmembantu Pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kestabilannilai Rupiah.

B - S 2) Apabila Bank Indonesia ingin. menyelenggarakan pengawasan (langsung,paling pendek dalam waktu 2X24 jam sebelumnya Bank Indonesia telahmemberitahu bank yang akan didatangi untuk diperiksanya.

B - S 3) Masalahlikuiditasdansovabilitasbankadalahmasalahinternbankbersangkutan,sehingga Bank Indonesia tidak mempunyai wewenang untuk mencampuriurusan likuiditas ataupun solvabilitas bank

B -S 4) BankIndonesia dapatmengadakanketentuan-ketentuanyang bertaliandenganpenggunaandana-danaoleh lembaga-lembagakeuangan,kecualibadan-badanasuransi.

B - S 5) Seminggu sekali bank harus melaporkan laporan penyelenggaraan kliring.B - S 6) Dewan komisaris bank-bank swasta diwajibkan menyampaikan mengenai

kegiatan bank bersangkutan kepada Bank Indonesia setahun sekali.B - S 7) Setahun sekali bank swasta harus menyampaikan anggaran perusahaan bank

beserta rencana kerjanya kepada Bank Indonesia.B - S 8) PengawasansecaralangsungolehBankIndonesiaterhadapbankhanyaterbatas

dalam pelaksanaan kebijaksanaan moneter saja dan bukan dalam pengurusandan pengaturan bank.

57