Upload
vuongdang
View
246
Download
10
Embed Size (px)
Citation preview
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 1
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi
negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan baik Pusat
maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) wajib menyelenggarakan
kepemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik
diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem
tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
diatur dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999,
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdiri dari tahapan
perencanaan stratejik, Perencanaan Kinerja, Penetapan Kinerja, Pengukuran
Kinerja dan Pelaporan Kinerja.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan seluruh tahapan dari
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut sejak tahun 2001
sampai dengan sekarang tahun 2013, LAKIP Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013 didasari oleh Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Instruksi
Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 yang mewajibkan setiap
Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 2
untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya.
Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP Pemerintah Provinsi Jawa Barat
berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003,
tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah. Secara teknis pada tahun 2013 penyusunan LAKIP telah
mengacu pada Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25
Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 2 tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2008-2013 dan Rencana Kinerja tahun 2013 serta Penetapan
Kinerja tahun 2013.
2. Dasar Hukum
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2013 mengacu pada :
1) Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi;
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 3
5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
6) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
7) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
239/IX/6/8/2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8) Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-
2013. (Lembaran daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 60;
9) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2009 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 (Berita Daerah
Nomor 101 2009 Seri E);
10) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tugas
Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Barat.
3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Potensi Jawa Barat
3.1. Tugas Pokok dan Fungsi
Dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah Provinsi, Pemerintah
Provinsi Jawa Barat menetapkan Dinas dan Lembaga teknis Daerah
yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 4
Tahun 2008 tentang Oragnisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat,
Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa
Barat, Peraturan Derah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa
Barat, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain Provinsi Jawa Barat
Tahun 2008 dengan susunan organisasi yang berlaku di tahun 2013
sebagai berikut :
1). Gubernur dibantu oleh seorang Wakil Gubernur.
2). Sekretariat Daerah terdiri dari :
(1). Asisten Pemerintahan Hukum dan HAM terdiri dari tiga Biro
yaitu :
Biro Pemerintahan Umum
Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama
Biro Hukum dan HAM
(2). Asisten Perekonomian terdiri dari tiga biro yaitu :
Biro Administrasi Pembangunan
Biro Administrasi Perekonomian
Biro Bina Produksi
(3). Asisten Kesejahteraan Sosial terdiri dari dua biro yaitu :
Biro Pelayanan Sosial Dasar
Biro Pengembangan Sosial
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 5
(4). Asisten Administrasi terdiri dari empat Biro yaitu :
Biro Organisasi
Biro Keuangan
Biro Pengelolaan Barang Daerah
Biro Humas, Protokol dan Umum
3). Dinas Daerah terdiri dari 20 Dinas sebagai berikut :
(1) Dinas Pendidikan
(2) Dinas Kesehatan
(3) Dinas Pendapatan
(4) Dinas Sosial
(5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(6) Dinas Perhubungan
(7) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
(8) Dinas Bina Marga
(9) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
(10) Dinas Pemukiman dan Perumahan
(11) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
(12) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(13) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
(14) Dinas Peternakan
(15) Dinas Perikanan
(16) Dinas Kehutanan
(17) Dinas Perkebunan
(18) Dinas Olahraga dan Pemuda
(19) Dinas Pertanian Tanaman Pangan
(20) Dinas Komunikasi dan Informatika
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 6
4). Lembaga Teknis Daerah terdiri dari 23 Badan, Rumah Sakit dan
Kantor sebagai berikut :
(1). Inspektorat Provinsi
(2). Satuan Polisi Pamong Praja
(3). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(4). Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
(5). Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
(6). Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah
(7). Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
(8). Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah
(9). Badan Kepegawaian Daerah
(10). Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah
(11). Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
(12). Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
(13). Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(14). Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I
(15). Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II
(16). Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III
(17). Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV
(18). Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat
(19). Rumah Sakit Paru Sidawangi Cirebon
(20). Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan
(21). Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
(22). Sekretariat DPRD
(23). Sekretariat KPID
5). Badan Usaha Milik Daerah terdiri dari 6 BUMD sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 7
(1). PD. Jasa dan Kepariwisataan
(2). PT. Agronesia
(3). PT. Agribisnis dan Pertambangan
(4). PT. BJB
(5). PT. Jasa Sarana
(6). PT. Tirta Gemah Ripah
(7). PT. Jamkrida Jawa Barat
3.2. Potensi Jawa Barat
Jawa Barat pada tahun 2013 berpenduduk 46.497.175 jiwa merupakan
jumlah penduduk terbesar di suatu Provinsi di Indonesia. Jawa Barat
merupakan pusat industri manufaktur Stratejik nasional seperti :
Industri tekstil
Industri pesawat terbang
Industri pertahanan
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat tahun 2013
sebesar Rp. 386,84 triliun lebih, dengan kontribusi terbesar dari industri
pengolahan 34,56%, perdagangan, hotel dan restoran 24,44%,
pertanian 11,95%, pengangkutan dan komunikasi 8,20% serta
bangunan 4,40%. Di bidang kelistrikan Jawa Barat memberikan
kontribusi terhadap kelistrikan Jawa - Bali dengan kapasitas daya
tampung 4.654 MW, PLTA 1.941 MW, PLT Geothermal 1.075 MW (89%
nasional) dan lainnya 1.652 MW. Hutan terluas di pulau Jawa adalah di
Jawa Barat dengan 820.147 Ha, 1,669 juta Ha kawasan lindung dan
memiliki 40 daerah aliran sungai (DAS), dengan debit air permukaan 81
milyar m3/tahun serta air tanah 150 juta m3/tahun. Tahun 2013
produksi padi mencapai 12 juta ton lebih dan telah swasembada beras.
Selain itu Jawa Barat merupakan tujuan wisata alam (Gunung
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 8
Tangkuban Perahu, Pantai Pelabuhan Ratu, Pantai Pangandaran,
Taman Safari dan Taman Buah Mekarsari dan sebagainya), wisata
belanja, kuliner dan wisata kota yang kaya dengan heritage bangunan
dan taman seperti Gedung Sate, Observatorium Boscha, Museum
Geologi, Gedung Pakuan dan Kebun Raya Bogor. Di bidang seni dan
budaya Jawa Barat memiliki Saung Angklung Mang Ujo di Padasuka,
Kampung Naga dan pusat-pusat kerajinan Jawa Barat di berbagai
Kabupaten/Kota. Kunjungan wisatawan mancanegara mencapai
1.953.039 wisatawan asing dan 43.046.957 wisatawan nusantara.
Beberapa keunikan dan kekhasan Jawa Barat di Kabupaten/Kota antara
lain sebagai berikut :
1. Kabupaten
Bogor
: Sentra buah-buahan Mekarsari dan industri tas
kulit di Katulampa dan Tajur.
2. Kabupaten
Sukabumi
: Sentra benih ikan Cibaraja dan telur penyu di
pantai Pengumbahan Ujung Genteng dan
objek wisata Pelabuhan Ratu.
3. Kabupaten
Cianjur
: Sentra manisan dan filosofi ngaos, mamaos
dan maen po membuat penasaran para
pelancong.
4. Kabupaten
Bandung dan
Bandung
Barat
: Sentra sayuran di Lembang, Pangalengan,
Ciwidey, dan sentra berbagai komoditi industri
Majalaya, Rancaekek dan Ciparay.
5. Kabupaten
Garut
: Sentra bibit Domba Garut, industri kulit, batik,
dodol, jeruk dan objek wisata Cipanas.
6. Kabupaten
Tasikmalaya
: Sentra kerajinan Rajapolah, pakaian bordir,
wisata spiritual Pamijahan dan Kampung Naga.
7. Kabupaten
Ciamis dan
Pangandaran
: Wisata pantai Pangandaran, Batu Hiu, Batu
Karas, dan Cukang Taneuh, Situ Lengkong
Panjalu dan peninggalan Kerajaan Galuh,
pemasok 24% ayam broiler Jawa Barat.
8. Kabupaten
Kuningan
: Sentra makanan olahan tape, jeruk nipis, ubi
jalar, singkong. Selain itu produsen bola sepak
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 9
yang kualitasnya diakui dunia internasional,
objek wisata Waduk Darma dan gunung
Ceremai serta gedung bersejarah Linggar Jati.
9. Kabupaten
Cirebon
: Sentra gula dengan perusahaan tebu dan
pabrik gula, Sindang Laut, Karangsulung dan
Tersana Baru. Disamping itu terdapat industri
batik, mebeul dan kerajinan rotan. Kabupaten
Cirebon juga memiliki objek wisata makam
Sunan gunung Jati.
10. Kabupaten
Majalengka
: Sentra sayuran, buah-buahan dan daging sapi,
kambing dan ayam ras.
11. Kabupaten
Sumedang
: Sentra kerajinan senapan angin Cipacing, tahu
Sumedang, Ubi Cilembu serta terdapat
keraton/museum Geusan Ulur makam
pahlawan nasional Tjut Nyak Dien. Selain itu
terdapat Perguruan Tinggi. seperti UNPAD,
IPDN dan Lembaga Administrasi Negara.
12. Kabupaten
Indramayu
: Sentra perikanan tambak, minyak bumi dan
gas, disamping itu sentra buah-buahan
terutama mangga.
13. Kabupaten
Subang
: Sentra Perkebunan teh, karet, tebu dan nanas
dengan objek wisata air panas Ciater.
14. Kabupaten
Purwakarta
: Sentra industri keramik plered, peternakan ikan
dan menyediakan lahan untuk industri seluas +
2000 Ha serta wisata danau Cirata dan Jati
Luhur.
15. Kabupaten
Karawang
: Sentra padi dan industri serta perikanan
tambak.
16. Kabupaten
Bekasi
: Sentra padi, industri dan pemukiman.
17. Kabupaten
Bandung
Barat
: Sentra perikanan, pertambangan batu marmer,
gamping, andesit dan pasir. Selain itu objek
wisata danau Cirata.
18. Kota Bogor : Sentra Taman ilmiah Kebun Raya dan berbagai
lembaga ilmiah, industri kecil tas, sepatu,
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 10
sandal, boneka, border, perak, kuningan. Di
Bogor terdapat industri ban mobil.
19. Kota
Sukabumi
: Sentra produk makanan olahan dan batu
permata (gem stone).
20. Kota Bandung : Sentra perdagangan tekstil dan kuliner, industri
pesawat terbang, pertahanan dan kota
pendidikan tinggi yang terkenal dengan hasil
penelitian robotic di dunia internasional.
Disamping kaya dengan heritage arsitektur art
decco.
21. Kota Cirebon : Sentra perikanan, industri rokok dan makanan
olahan khas Cirebon. Disamping itu terdapat
kesenian tarling.
22. Kota Bekasi : Sentra ikan hias dan pemukiman. Selain itu
pelayanan Kota Bekasi mendapat penghargaan
citra pelayanan publik tingkat nasional.
23. Kota Depok : Sentra ikan, ternak dan buah-buahan.
Disamping itu di kota Depok terdapat Mesjid
Kubah Emas.
24. Kota Cimahi : Sentra industri tekstil dan produk tekstil serta
makanan olahan (bandrek dan abon jantung
pisang). Disamping itu Cimahi merupakan kota
pemukiman dan kota pendidikan militer.
25. Kota
Tasikmalaya
: Sentra kerajinan rakyat dan souvenir, kota
perdagangan, penghasil produk pertanian,
peternakan dan pakaian bordir.
26. Kota Banjar : Sentra industri kerajinan dan makanan olahan.
27. Kabupaten
Pangandaran
: Hasil laut dan ekowisata pantai
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 11
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
1. PERENCANAAN
A. Rencana Stratejik Tahun 2008-2013
Perencanaan stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)
tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan
potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini
menghasilkan suatu Rencana Stratejik Instansi Pemerintah yang
setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program
serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan
Rencana Stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh
instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab
tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, namun berada
dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Melalui pendekatan Perencanaan Stratejik yang jelas dan sinergis, instansi
pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi,
peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.
a. Visi dan Misi
Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat disusun dengan mempertimbangkan
potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Jawa
Barat serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat,
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 12
maka visi Pemerintah Daerah pada tahun 2008-2013 yang hendak
dicapai dalam tahapan kedua dalam Pembangunan Jangka Menengah
Provinsi Jawa Barat, yaitu :
Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi
yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi
Jawa Barat dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dalam
ruang lingkup nasional, regional, maupun global.
Penjabaran makna dari Visi Jawa Barat tersebut adalah sebagai berikut :
Mandiri : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang
mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju
dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan
sendiri, terutama dalam bidang, pangan, pendidikan,
kesehatan, ketenagakerjaan, pelayanan publik berbasis
e-goverment, energi, infrastruktur, lingkungan dan
sumber daya air.
Dinamis : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang
secara aktif mampu merespon peluang dan tantangan
zaman serta kontribusi dalam proses pembangunan.
Sejahtera : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang
secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan
makmur dalam menjalani kehidupan.
“Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera”
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 13
Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta
memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang
yang dimiliki, untuk mencapai masyarakat Jawa Barat mandiri, dinamis
dan sejahtera, maka rumusan Misi Provinsi Jawa Barat dalam rangka
pencapaian Visi Jawa Barat 2013 ditetapkan dalam 5 (lima) Misi yaitu :
M i s i
1. Mewujudkan sumber daya manusia Jawa Barat yang produktif dan berdaya saing.
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi regional berbasis potensi lokal.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas insfrastruktur wilayah.
4. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan.
5. Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi.
b. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan
mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu
dan analisis stratejik. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran,
kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.
Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh
instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dapat
dicapai dan berorientasi pada hasil dalam kurun waktu yang lebih pendek
dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat
keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun
yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat
capaian (target) masing-masing.
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 14
Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu sampai
dengan satu tahun secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan
yang ditetapkan dalam Rencana Stratejik.
Tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2008-
2013 berdasarkan misi yang telah di rumuskan adalah sebagai berikut:
MISI - 1 : TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR
TUJUAN
1. Mendorong tingkat pendidikan, kesehatan dan kompetensi kerja masyarakat Jawa Barat;
2. Menjadikan masyarakat Jawa Barat yang sehat, berbudi pekerti luhur serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
SASARAN
1. Tuntasnya program pemberantasan buta aksara Indikator sasaran:
Angka melek huruf (AMH)
2. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah. Indikator sasaran:
Prosentase peningkatan angka partisipasi kasar (APK) - PAUD - SMP/MTs/Sederajat - SMA/SMK/MA/Sederajat
Angka Partisipasi Murni (APM) - SD/MI/Sederajat
Prosentase peningkatan APK luar sekolah - Paket A - Paket B - Paket C
Angka melanjutkan sekolah dari SD/MI/Sederajat ke SMP/MTs/Sederajat
Angka melanjutkan sekolah dari SMP/MTs/Sederajat ke SMA/SMK/MA/Sederajat
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 15
3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak. Indikator sasaran:
Prosentase masyarakat miskin yang mendapat pelayanan
kesehatan oleh Rumah Sakit dan jaringannya
Prosentase masyarakat miskin yang mendapatkan subsidi
jaminan kesehatan
Prosentase Desa UCI (Universal Child Imunization) > 95 %
Prosentase Puskesmas yang memiliki 2 dokter umum
(sesuai standar)
Prosentase Puskesmas yang memiliki 3 bidan (sesuai
standar)
Ratio kematian Ibu 73/ 100.000 kelahiran hidup
Ratio kematian Bayi 2,64/ 1.000 kelahiran hidup
4
Meningkatnya pelayanan sosial terutama untuk perlindungan pada korban trafficking dan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan terhadap hak-hak anak. Indikator sasaran:
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Tingkat Partisipasi Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial (Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat dan
Organisasi Sosial)
Prosentase penurununan jumlah kekerasan dan trafficking
terhadap perempuan dan anak
5 Meningkatnya kesetaraan gender dan peran pemuda dalam berbagai aspek dan proses pembangunan. Indikator sasaran:
Index Pemberdayaan Gender
Index Pembangunan Gender
6 Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja Indikator sasaran:
Prosentase tingkat perlindungan terhadap tenaga kerja
Prosentase tenaga kerja yang memperoleh pendapatan ≥
UMK (Upah Minimum Kabupaten)
Jumlah kasus ketenagakerjaan yang dapat diselesaikan
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 16
7 Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. Indikator sasaran:
Jumlah medali yag diraih oleh olahragawan pelajar Jawa
Barat dalam event olahraga tingkat nasional regional
Tingkat peran serta pemuda dalam pembangunan
8 Revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Indikator sasaran:
Jumlah apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra dan
aksara daerah
Angka kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara
- Wisatawan Nusantara
- Wisatawan Mancanegara
Frekuensi upaya pelestarian dan pemanfaatan nilai-nilai
tradisional dan penggalian sejarah
MISI - 2 : TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR
TUJUAN
Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal.
SASARAN
1. Meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal. Indikator sasaran:
Jumlah volume barang export dan besaran nilai export Jawa
Barat
Laju pertumbuhan exsport
Laju pertumbuhan import
Volume dan nilai import
Jumlah wiraswasta IKM (Industri Kecil Menengah)
Jumlah penerapan UTTP dan BDKI
- UTTP
- BDKI
Jumlah transaksi produk agro Provinsi Jawa Barat
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 17
2. Meningkatnya kesempatan dan penyediaan lapangan kerja. Indikator sasaran:
Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian,
sektor industri, sektor perdagangan, sektor jasa dan sektor
lainnya
3. Meningkatnya peran kelembagaan KUMKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing. Indikator sasaran:
Prosentase pertumbuhan wirausaha baru
Jumlah wirausaha baru
Jumlah wirausaha yang berdaya saing
Jumlah kelembagaan KUMKM yang berkualitas
4. Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja. Indikator sasaran:
Jumlah realisasi penaman modal
Jumlah penyerapan tenaga kerja di industri kecil dan
menengah
5. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat. Indikator sasaran:
Jumlah produksi pangan
Jumlah produksi padi
Jumlah produktivitas padi
Jumlah produksi daging
Jumlah produksi telor
Jumlah produksi susu
Jumlah produksi perikanan
Prosentase peningkatan produksi perikanan
Jumlah produksi komoditi unggulan perkebunan
Jumlah cadangan beras
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 18
MISI - 3 : TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR
TUJUAN
Menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung pergerakan aktivitas ekonomi, sosial dan budaya.
SASARAN
1. Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa. Indikator sasaran:
Panjang jalan yang ditingkatkan dan jumlah jembatan yang
diganti
- Jalan
- Jembatan
Panjang jalan dan jembatan yang direhabilitasi
- Jalan
- Jembatan
Panjang jalan dan jembatan yang dipelihara
- Jalan
- Jembatan
Tingkat kemantapan jalan
Tingkat pengembangan bandara
Tingkat ketersediaan dan sarpras ASDP (Angkutan Sungai,
Danau dan Penyebrangan)
Tingkat ketersediaan fasilitas lalu lintas angkutan jalan
(LLAJ)
2. Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air. Indikator sasaran:
Prosentase jaringan irigasi yang handal dan jumlah irigasi
yang dioperasikan dan dipelihara serta direhabilitasi
- Irigasi (Dioperasikan dan dipelihara)
- Irigasi (Rehabilitasi)
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 19
Luas lahan yang dibebaskan dalam rangka pengendalian
banjir
Jumlah sarana pengendalian erosi dan sendimen, serta
pelindung sumber air
Luas lahan yang dibutuhkan untuk relokasi penduduk
3. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Jawa Barat. Indikator sasaran:
Jumlah lifting minyak bumi
Jumlah lifting gas bumi
Volume panas bumi
Jumlah penerapan energi alternatif
Ratio elektrifikasi
4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah). Indikator sasaran:
Prosentase penduduk yang terlayani air bersih
Prosentase penduduk yang terlayani persampahan
Jumlah fasilitasi pembangunan rumah susun
Prosentase pembangunan TPPAS
- Legok Nangka
- Nambo
- Leuwigajah
Sari mukti (pengolahan kompos)
5. Terwujudnya keamanan dan keserasian dalam pembangunan infrastruktur Indikator sasaran:
Jumlah industri yang diawasi teknik B3
Jumlah sengketa lingkungan yang dapat difasilitasi
Jumlah rekomendasi AMDAL
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 20
MISI - 4 : TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR
TUJUAN
Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.
SASARAN
1. Berkurangnya Tingkat Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Resiko Bencana. Indikator sasaran:
Jumlah air yang dipantau dari pencemaran
Tingkat pencemaran udara
Jumlah pemantauan kerusakan lingkungan
2. Meningkatnya Fungsi Kawasan Lindung Jawa Barat. Indikator sasaran:
Rasio kawasan hutan dan kawasan lindung
Prosentase rehabilitasi lahan kritis
Luas lahan kritis yang direhabilitasi
3. Terlaksananya Penataan Ruang yang Berkelanjutan. Indikator sasaran:
Jumlah tata ruang yang berwawasan strategis (Kawasan
Strategis Provinsi)
Jumlah Raperda RTR kawasan strategis Provinsi yang dapat
dilaksanakan
MISI - 5 : TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR
TUJUAN
1. Mengembangkan Birokrasi Yang Semakin Profesional dan
Akuntabel;
2. Mewujudkan Kehidupan Demokrasi dan Terpeliharanya Semangat
Kebangsaan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 21
SASARAN
1. Meningkatnya Kinerja Aparatur yang Berbasis Kompetensi. Indikator sasaran:
Jumlah penurunan temuan hasil pengawasan
Prosentase tindak lanjut hasil pengawasan
Jumlah penetapan aparatur dalam jabatan berbasis
pengembangan kompetensi (fungsional)
Jumlah pegawai yang telah di uji kompetensinya
Nilai hasil pencapaian SAKIP
2. Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Serta Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel dan Berbasis Teknologi Informasi. Indikator sasaran:
Prosentase ketepatan kelembagaan OPD
Rancangan Perda Kabupaten/Kota dan Provinsi yang
dievaluasi
Prosentase aplikasi SIPKD
Prosentase aset daerah yang sudah terinventarisasi
Prosentase peningkatan penerimaan pendapatan daerah
Tingkat opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat
3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Dapat Diakses Dengan Mudah dan Cepat Oleh Seluruh Lapisan Masyarakat. Indikator sasaran:
Prosentase pelayanan dasar dan informasi pembangunan
Jawa Barat
Jumlah perizinan yang di terbitkan
Durasi rata-rata waktu pelayanan
Jumlah Lembaga Penyiaran
Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
4. Meningkatnya Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Indikator sasaran:
Prosentase masyarakat yang terbebas dari gangguan
ketentraman dan ketertiban umum
Rasio perlindungan masyarakat perpenduduk
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 22
Tingkat kualitas pengendalian unjuk rasa
5. Meningkatnya Kerjasama Daerah Dalam Pembangunan. Indikator sasaran:
Jumlah penetapan batas desa
Jumlah naskah kerjasama antar daerah bidang transmigrasi
Prosentase keberhasilan sinergitas hubungan kerjasama
pembangunan
6. Meningkatnya Peran dan Fungsi Partai Politik. Indikator sasaran:
Tingkat keberhasilan pendidikan terhadap partai politik
Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum
Prosentase kapasitas DPRD sebagai wakil rakyat
c. Kebijakan dan Program
Kebijaksanaan dan program merupakan Stratejik atau cara untuk mencapai
tujuan dan sasaran. Kebijaksanaan pada dasarnya merupakan ketentuan-
ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan
pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun
pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan
keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi
pemerintah. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis
dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan
masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.
Kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013
berdasarkan tujuan yang dirumuskan sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 23
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang
Produktif dan Berdaya Saing
Kebijakan :
1. Menuntaskan Jabar bebas buta aksara;
2. Mewujudkan Jabar bebas biaya pendidikan dasar dalam rangka
penuntasan wajar dikdas 9 tahun;
3. Mewujudkan Jabar bebas putus jenjang sekolah dalam rangka
pelaksanaan wajar 12 tahun di seluruh Kab/Kota;
4. Meningkatkan pengelolaan penjaminan mutu pendidikan dasar dan
menengah;
5. Meningkatkan pemerataan dan mutu PAUD;
6. Meningkatkan pemerataan dan mutu PLS;
7. Meningkatkan pemerataan dan mutu PLB;
8. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar dan
menengah;
9. Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru serta tenaga
pendidikan;
10. Fasilitasi peningkatan pemerataan dan mutu pendidikan tinggi;
11. Meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat;
12. Mengkatkan kualitas pelayanan perpustakaan berbasis teknologi
informasi;
13. Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama ibu dan anak
14. Mengembangkan sistem kesehatan;
15. Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan
pengendalian penyakit menular dan tidak menular;
16. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 24
17. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan yang berbasis
kemandirian berusaha;
18. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak melalui
pencegahan kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan
perempuan dan anak;
19. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perlindungan, rehabilitasi dan
pemberdayaan sosial;
20. Meningkatkan kualitas dan kuantitas bantuan dan jaminan sosial;
21. Mewujudkan pemuda Jawa Barat yang memiliki semangat dan
idealisme kebangsaan, kewirausahaan, kepemimpinan, kepelaporan
dan kejuangan;
22. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sehat jasmani dan
rohani melalui olahraga;
23. Meningkatkan daya saing olah raga;
24. Meningkatkan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan;
25. Meningkatkan kualitas kerukunan hidup baik inter umat beragama
maupun antar umat beragama;
26. Mengimplementasikan dan mengaktualisasikan pemahaman dan
pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat;
27. Mendorong peningkatan kualitas pendidikan agama dan
keagamaan;
28. Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai kebudayaan dan kearifan
lokal yang relevan bagi peningkatan kemajuan Jawa Barat.
Program :
1. Program Pendidikan Non Formal
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
3. Program Pendidikan Menengah dan Tinggi
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 25
4. Program Pendidikan Luar Biasa
5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
6. Program Upaya Kesehatan
7. Program Manajemen Pelayanan Kesehatan
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
9. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
10. Program Sumber Daya Kesehatan
11. Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial (PSKS)
12. Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan
Masyarakat
13. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
14. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam
Pembangunan
15. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
dan Anak
16. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
17. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
18. Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda
19. Program Pembinaan Permasyarakatan dan Pengembangan
Olahraga
20. Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama
21. Program Pembinaan Lembaga Sosial dan Keagamaan
22. Program Pengembangan Nilai Budaya
23. Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 26
Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Regional
Berbasis Potensi Lokal
Kebijakan :
1. Menguatkan kelembagaan dan usaha, kapasiatas SDM, sistem
pembiayaan dan peluang pasar KUMKM Perluasan kesempatan kerja;
2. Perluasan kesempatan kerja;
3. Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian;
4. Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang serta
pengembangan pasar dalam dan luar negeri;
5. Meningatkan daya saing industri;
6. Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan energi alternatif yang
ramah lingkungan, serta energi terbarukan diantaranya panas bumi,
angin dan surya;
7. Meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan;
8. Peningkatan ketersediaan, akses dan keamanan pangan;
9. Mengembangkan aneka usaha non kayu sekitar hutan;
10. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka
mempertahankan keberadaan investasi yang ada serta menarik
investasi baru;
11. Membentuk lembaga investasi serta meningkatkan promosi dan
kerjasama investasi.
Program :
1. Program peningkatan dan pengembangan ekspor
2. Program pengembangan sistem perdagangan dalam negeri
3. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
4. Program pengembangan destinasi pariwisata
5. Program pengembangan pemasaran pariwisata
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 27
6. Program pengembangan industri kecil dan menengah
7. Program penataan struktur dan peningkatan kemampuan teknologi
industri
8. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif
koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah
9. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi koperasi,
usaha mikro, kecil dan menengah
10. Program pembinaan dan pengembangan BUMD dan lembaga
keuangan non perbankan
11. Program peningkatan produksi pertanian
12. Program pemberdayaan sumber daya pertanian
13. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tanaman, ternak
dan ikan
14. Program pemasaran dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan,
peternakan, perikanan dan kehutanan
15. Pengembangan sumber daya mineral dan panas bumi
16. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
dan energi
17. Program pengembangan budi daya perikanan
18. Program pengembangan perikanan tangkap
19. Program pemanfaatan potensi sumber daya kehutanan
20. Program peningkatan kesempatan kerja
21. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi koperasi,
usaha mikro, kecil dan menengah
22. Program pembinaan dan pengembangan BUMD dan lembaga
keuangan non perbankan
23. Program peningkatan iklim investasi
24. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 28
25. Program peningkatan ketahanan pangan
Misi 3 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur
Wilayah
Kebijakan :
1. Memantapkan kondisi transportasi jalan guna mendukung pelayanan
pergerakan orang, barang dan jasa;
2. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk
mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air serta
pengendalian daya rusak air;
3. Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;
4. Meningkatkan pelayanan jasa konstruksi;
5. Mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan dalam
rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa;
6. Meningkatkan kinerja pengelolaan pembangunan bangunan
gedung/rumah Negara;
7. Meningkatkan ketersediaan perumahan serta sarana dan prasarana
dasar pemukiman;
8. Meningkatkan pasokan, cakupan dan kulaitas pelayanan infrastruktur
energi dan ketenagalistrikan;
9. Meningkatkan penanganan persampahan perkotaan.
Program :
1. Program pembangunan jalan dan jembatan
2. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
3. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
4. Program inspeksi jalan dan jembatan
5. Program pembangunan prasarana dan fasilitasi perhubungan
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 29
6. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu
lintas angkutan jalan (LLAJ)
7. Program peningkatan pelayanan angkutan
8. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
9. Program peningkatan kelayakan kendaraan bermotor
10. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan
jaringan pengairan lainnya
11. Program pengembangan dan konservasi sungai, danau dan sumber
daya air lainnya
12. Program pengendalian banjir dan pengamanan pantai
13. Program pengembangan kinerja pengelolaan air bersih dan air limbah
14. Program pembinaan jasa konstruksi
15. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dan
energi
16. Program pengembangan sumber daya mineral dan panas bumi
17. Program pengembangan kinerja pengelolaan air bersih dan air limbah
18. Program pengembangan pemukiman
19. Program lingkungan pemukiman sehat
20. Program pemberdayaan komunitas pemukiman
21. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
22. Program pembinaan jasa konstruksi
23. Program pengelolaan Gedung/Rumah Negara
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 30
Misi 4 : Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan untuk Pembangunan yang Berkelanjutan
Kebijakan :
1. Menata data base penduduk dan penyelenggaraan sistem
administrasi kependudukan;
2. Revitalisasi program keluarga berencana;
3. Terkendalinya pertumbuhan, pertambahan jumlah dan sebaran
penduduk;
4. Menyiapkan pranata penataan ruang Provinsi;
5. Mengembangkan infrastruktur data spasial daerah yang terintegrasi
dalam jaringan data spasial nasional;
6. Meningkatkan peran serta, dunia usaha, pemerintah daerah dalam
pelaksanaan penataan ruang;
7. Memantapkan peran provinsi dalam kondisi penataan ruang;
8. Meningkatkan pengamanan dan pencegahan kerusakan kawasan
hutan;
9. Meningkatkan upaya pemulihan dan konservasi sumberdaya air,
udara hutan dan lahan;
10. Mengurangi resiko bencana;
11. Meningkatkan fungsi dan luas kawasan lindung dalam rangka
mewujudkan provinsi yang hijau (green province) didukung upaya
menciptakan provinsi yang bersih (clean province)
Program :
1. Program penataan administrasi kependudukan
2. Program keluarga berencana
3. Program pengembangan wilayah transmigrasi
4. Program penegendalian percemaran dan perusakan lingkungan
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 31
5. Program rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan
lingkungan hidup
6. Program penaggulangan bencana alam dan perlindungan
masyarakat
7. Program pengelolaan kawasan lindung
8. Program perencanaan ruang
9. Program pemanfaatan ruang
10. Program pengendalian pemanfaatan ruang
11. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
dan energi
Misi 5 : Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan
Kualitas Demokrasi
Kebijakan :
1. Mewujudkan kerjasama pembangunan antar daerah yang saling
menguntungkan;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan mengembangkan
perencanaan yang pro publik;
3. Meningkatkan pengendalian pembangunan dan mengembangkan
sistem pengawasan;
4. Mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi dalam
manajemen pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan
kepada masyarakat;
5. Pemanpaatan IPTEK untuk peningkatan daya saing daerah melalui
sinkronisasi kegiatan dan kerjasama Stratejik perguruan
tinggi/lembaga riset bersama mitranya dengan kegiatan pemerintah
daerah secara melembaga;
6. Mewujudkan tertib administrasi pertanahan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 32
7. Melaksanakan reformasi birokrasi melalui penataan struktur yang
proporsional, mengembangkan profesionalisme, menerapkan insentif
berbasis kinerja dan pengadaan secara elektronik;
8. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas unit kerja dalam
pelayanan publik;
9. Menata sistem hukum di daerah;
10. Meningkatkan kapasitas lembaga legislatif;
11. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;
12. Meningkatkan pembinaan tramtibmas, satuan perlindungan
masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya;
13. Meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung perencanaan
daerah dan penyelenggaraan pemerintahan;
14. Meningkatkan kinerja pengelolaan kearsipan daerah dan
penyelenggaraan pemerintahan;
15. Meningkatkan partisipasi dan peran kelembagaan masyarakat desa
dalam pembangunan;
16. Mewujudkan desa membangun;
17. Meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam
penanggulangan bencana;
18. Melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik;
19. Memfasilitasi peningkatan peran dan fungsi partai politik.
Program :
1. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi
Pemerintah Daerah
2. Program Kerjasama Pembangunan
3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan
Daerah
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 33
4. Program Pengembangan Komunikasi, Media Massa dan Pemanfaatan
Teknologi Informasi
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
9. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
10. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
12. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
13. Program Pengembangan Kearsipan
14. Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi
Pertanahan
15. Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan
Masyarakat
16. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
17. Program Pemantapan Pemerintah dan Pembangunan Desa
18. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Kesadaran
Hukum dan HAM
19. Program Pemeliharaan dan Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat
20. Program Kerjasama Daerah
21. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
22. Program Pendidikan Politik Masyarakat
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 34
B. Perencanaan Kinerja Tahun 2013
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja
sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam
Rencana Stratejik dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui
berbagai kegiatan tahunan. Dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana
capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada
tingkat sasaran maupun kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja merupakan
pedoman bagi penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan
komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyusun Rencana Kinerja Tahun
2013 meliputi penetapan sasaran yang akan dilaksanakan berikut
indikatornya.
Sasaran Stratejik dan Indikator Sasaran
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5
1 Tuntasnya program
pemberantasan buta aksara
1.1 Angka Melek Huruf (AMH) % 97,33
2 Meningkatnya akses dan
mutu pendidikan terutama
untuk penuntasan wajib belajar 9 tahun dan
pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia
sekolah
2.1 Prosentase peningkatan
angka partisipasi kasar
(APK)
- PAUD % 67,25
- SMP/MTs/Sederajat % 121,62
- SMA/SMK/MA/Sederajat % 60,82
2.2 Angka Partisipasi Murni
(APM)
- SD/MI/Sederajat % 96,81
2.3 Prosentase peningkatan APK
luar sekolah
- Paket A % 19,06
- Paket B % 94,55
- Paket C % 70,19
2.4 Angka melanjutkan sekolah
dari SD/MI/Sederajat ke SMP/MTs/Sederajat
% 95,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 35
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5
2.5 Angka melanjutkan sekolah
dari SMP/MTs/Sederajat ke SMA/SMK/MA/Sederajat
% 75,00
3 Meningkatnya akses dan
mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan
ibu dan anak
3.1 Prosentase masyarakat
miskin yang mendapat pelayanan kesehatan oleh
Rumah Sakit dan
jaringannya
% 20
3.2 Prosentase masyarakat miskin yang mendapatkan
subsidi jaminan kesehatan
% 100
3.3 Prosentase Desa UCI (Universal Child Imunization)
> 95 %
% 95
3.4 Prosentase Puskesmas yang
memiliki 2 dokter umum
(sesuai standar)
% 60
3.5 Prosentase Puskesmas yang
memiliki 3 bidan (sesuai
standar)
% 97
3.6 Ratio kematian Ibu 73/
100.000 kelahiran hidup
% 73
3.7 Ratio kematian Bayi 2,64/
1.000 kelahiran hidup
% 2,64
4 Meningkatnya pelayanan sosial terutama untuk
perlindungan pada korban
trafficking dan kekerasan terhadap perempuan serta
perlindungan terhadap hak-hak anak
4.1 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Orang 6.000.000
4.2 Tingkat Partisipasi Sosial Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (Karang Taruna, Pekerja
Sosial Masyarakat dan Organisasi Sosial)
% 80,00
4.3 Prosentase penurununan
jumlah kekerasan dan trafficking terhadap
perempuan dan anak
% 40,00
5 Meningkatnya kesetaraan gender dan peran pemuda
dalam berbagai aspek dan proses pembangunan
5.1 Index pemberdayaan gender Angka 65,00
5.2 Index pembangunan gender
% 66,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 36
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5
6 Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap
tenaga kerja
6.1 Prosentase tingkat perlindungan terhadap
tenaga kerja
% 16,00
6.2 Prosentase tenaga kerja yang memperoleh
pendapatan ≥ UMK (Upah
Minimum Kabupaten)
% 19,00
6.3 Jumlah kasus
ketenagakerjaan yang dapat diselesaikan
% 16,00
7 Meningkatnya peran
pemuda dan prestasi olahraga dalam
pembangunan kualitas hidup dan kehidupan
masyarakat
7.1 Jumlah medali yang diraih
olahragawan pelajar Jawa Barat dalam event olahraga
tingkat nasional regional
% 86
7.2 Tingkat peran serta pemuda
dalam pembangunan
% 90,00
8 Revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearipan lokal
8.1 Jumlah apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra dan
aksara daerah
Kali 7
8.2 Angka kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara
- Wisatawan Nusantara Orang 40.000.000
- Wisatawan Mancanegara Orang 1.000.000
8.3 - Frekuensi upaya
pelestarian dan pemanfaatan nilai-nilai
tradisional dan penggalian sejarah
Kali 13
9 Meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis
potensi lokal
9.1 Jumlah volume barang export dan besaran nilai
export Jawa Barat
Ton 13.000.000
US $ Milyar 25,70
9.2 Laju pertumbuhan exsport % 8,10
9.3 Laju pertumbuhan import % 9,20
9.4 Volume dan nilai import Ton 4.800.000
US $ Milyar 10,60
9.5 Jumlah wiraswasta IKM
(Industri Kecil Menengah)
Unit 245.234
9.6 Jumlah penerapan UTTP dan BDKI
- UTTP Unit 5.678.145
- BDKI Unit 1.250
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 37
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5
9.7 Jumlah transaksi produk
agro Provinsi Jawa Barat
Miliar Rupiah
600
10 Meningkatnya kesempatan dan penyediaan lapangan
kerja
10.1 Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian,
sektor industri, sektor perdagangan, sektor jasa
dan sektor lainnya
Orang 583.000
11 Meningkatnya peran
kelembagaan KUMKM dalam pengembangan
ekonomi lokal yang
berdaya saing
11.1 Prosentase pertumbuhan
wirausaha baru
% 5
11.2 Jumlah wirausaha baru Orang 5.000
11.3 Jumlah wirausaha baru yang
berdaya saing
Orang 250
11.4 Jumlah kelembagaan
KUMKM yang berkualitas
Unit 1.100
12 Meningkatnya investasi yang mendorong
penciptaan lapangan kerja
12.1 Jumlah realisasi penaman modal
Trilyun 50,41
12.2 Jumlah penyerapan tenaga
kerja di industri kecil menengah
Orang 2.452.337
13 Terpenuhinya kebutuhan
pangan masyarakat
13.1 Jumlah produksi pangan Ton 15.761.489
13.2 Jumlah produksi padi Ton 13.000.000
13.3 Jumlah produktivitas padi Ku/Ha 71,29
13.4 Jumlah produksi daging Ton 815,272
13.5 Jumlah produksi telor Ton 236.175
13.6 Jumlah produksi susu Ton 272.051
13.7 Jumlah produksi perikanan Ton 1.037.791
13.8 Prosentase peningkatan
produksi perikanan
% 5
13.9 Jumlah produksi komoditi
unggulan perkebunan
Ton 400.000
13.10 Jumlah cadangan beras Ton 200
14 Tersedianya infrastruktur
transportasi yang handal
dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan
orang, barang dan jasa
14.1 Panjang jalan yang
ditingkatkan dan jumlah
jembatan yang diganti
- Jalan Km 114,44
- Jembatan
Meter 81,50
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 38
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5
14.2 Panjang jalan dan jembatan
yang direhabilitasi
- Jalan Km 31,96
- Jembatan Meter 620,80
14.3 Panjang jalan dan jembatan
yang dipelihara
- Jalan Km 1.997,92
- Jembatan Meter 15.582,80
14.4 Tingkat kemantapan jalan
% 94,00
14.5 Tingkat pengembangan bandara
% 22
14.6 Tingkat ketersediaan dan
sarpras ASDP (Angkutan Sungai, Danau dan
Penyebrangan)
% 56
14.7 Tingkat ketersediaan fasilitas lalu lintas angkutan jalan
(LLAJ)
% 25,90
15 Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan
irigasi yang handal untuk mendukung upaya
konservasi dan
pendayagunaan sumber daya air serta
pengendalian daya rusak air
15.1 Prosentase jaringan irigasi yang handal dan jumlah
irigasi yang di OP dan rehabilitasi
% 65,00
- Irigasi (OP) Jaringan 91
- Irigasi (Rehabilitasi) Jaringan 74
15.2 Luas lahan yang dibebaskan
dalam rangka pengendalian
banjir
Lokasi 1
15.3 Jumlah sarana pengendalian
erosi dan sendimen, serta pelindung sumber air
Sungai 13
15.4 Luas lahan yang dibutuhkan untuk relokasi penduduk
Ha 10
16 Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas
infrastruktur energi dan
ketenagalistrikan di Jawa Barat
16.1 Jumlah lifting minyak bumi Ribu barrel 11.611,86
16.2 Jumlah lifting gas bumi mmbtu 152.295,84
16.3 Volume panas bumi mw 1.075
16.4 Jumlah penerapan energi
alternatif
EBT 3
16.5 Ratio elektrifikasi
% 70
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 39
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5
17 Meningkatnya akses masyarakat terhadap
sarana dan prasarana
dasar pemukiman (mencakup persampahan,
air bersih, air limbah)
17.1 Prosentase penduduk yang terlayani air bersih
Perkotaan 45,8
Pedesaan
17.2 Prosentase penduduk yang terlayani persampahan
% 65,52
17.3 Jumlah fasilitasi
pembangunan rumah susun
Unit 384
17.4 Prosentase pembangunan TPPAS
- Legok Nangka % 58,88
- Nambo % 67,54
- Leuwigajah % 71,84
17.5 Sari mukti (pengolahan
kompos)
Ton/Hari 930
18 Terwujudnya keamanan dan keserasian dalam
pembangunan
infrastruktur
18.1 Jumlah industri yang diawasi teknik B3
Unit 120
18.2 Jumlah sengketa lingkungan yang dapat difasilitasi
Kasus 73
18.3 Jumlah rekomendasi AMDAL Dokumen 10
19 Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan
lingkungan dan resiko
bencana
19.1 Jumlah air yang dipantau dari pencemaran
DAS 3
Waduk 1
19.2 Tingkat pencemaran udara Hari baik/tahun
35
19.3 Jumlah pemantauan kemasukan lingkungan
Kali 12
20 Meningkatnya fungsi kawasan lindung Jawa
Barat
20.1 Rasio kawasan hutan dan kawasan lindung
% 45,00
20.2 Prosentase Rehabilitasi
lahan kritis
% 34,00
20.3 Luas lahan kritis yang
direhabilitasi
Ha 88.475
21 Terlaksananya penataan
ruang yang berkelanjutan
21.1 Jumlah tata ruang yang
berwawasan strategis (Kawasan Strategis Provinsi)
KSP 7,00
21.2 Jumlah Raperda RTR
kawasan strategis Provinsi yang dapat dilaksanakan
Dokumen 3,00
22 Meningkatnya kinerja
aparatur yang berbasis kompetensi
22.1 Jumlah penurunan temuan
hasil pengawasan
Temuan 75
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 40
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5
22.2 Prosentase tindak lanjut
hasil pengawasan
% 90
22.3 Jumlah penetapan aparatur dalam jabatan berbasis dari
pengembangan kompetensi
Orang 250
22.4 Jumlah pegawai yang telah
di uji kompetensinya
Orang 75
22.5 Nilai hasil pencapaian SAKIP Point 61
23 Terwujudnya kelembagaan
dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta
pengelolaan keuangan yng akuntabel dan berbasis
teknologi informasi
23.1 Prosentase ketepatan
kelembagaan OPD
% 80
23.2 Rancangan Perda Kabupaten/Kota dan Provinsi
yang dievaluasi
Dokumen 90
23.3 Prosentase aplikasi SIPKD
% 95
23.4 Prosentase aset daerah yang sudah terinventarisasi
% 95
23.5 Prosentase peningkatan penerimaan pendapatan
daerah
% 7
23.6 Tingkat opini WTP atas
laporan keuangan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
% 100
24 Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses
dengan mudah dan cepat
oleh seluruh lapisan masyarakat
24.1 Prosentase pelayanan dasar dan informasi pembangunan
Jawa Barat
% 86,07
24.2 Jumlah perizinan yang di terbitkan
Buah 35.769
24.3 Durasi rata-rata waktu
pelayanan
Hari 14
24.4 Jumlah Lembaga Penyiaran Unit
TV/Radio
82
24.5 Nilai IKM (Indeks
Kepuasan Masyarakat)
Angka 78
25 Meningkatnya peran pemerintah dan
masyarakat dalam
pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat
25.1 Prosentase masyarakat yang terbebas dari gangguan
ketentraman dan ketertiban
umum
% 100
25.2 Rasio perlindungan
masyarakat per penduduk
% 100
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 41
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5
25.3 Tingkat kualitas
pengendalian unjuk rasa
% 100
26 Meningkatnya kerjasama
daerah dalam pembangunan
26.1 Jumlah penetapan batas
desa
Desa 6
26.2 Jumlah naskah kerjasama antar daerah bidang
transmigrasi
MoU 40
26.3 Prosentase keberhasilan sinergitas hubungan
kerjasama pembangunan
% 100
27 Meningkatnya peran dan fungsi partai politik
27.1 Tingkat keberhasilan pendidikan terhadap partai
politik
% 70
27.2 Tingkat partisipasi masyarakat dalam
pendidikan politik
% 78
27.3 Prosentase kapasitas DPRD sebagai wakil rakyat
% 100
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2013
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Gubernur Jawa Barat menyusun Penetapan Kinerja yang merupakan Dokumen
Pernyataan Kinerja yang disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia
melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi. Penetapan Kinerja ini di susun dengan memperhatikan Dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-
2013, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2013 dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Tahun 2013.
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 42
Demikian Penetapan Kinerja ini dibuat sebagai alat kendali pelaksanaan
program dan kegiatan tahun 2013 dalam mencapai Sasaran Stratejik
Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2013.
Sasaran Stratejik dan Indikator Sasaran
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5
1 Tuntasnya program
pemberantasan buta aksara
1.1 Angka Melek Huruf (AMH) % 97,33
2 Meningkatnya akses dan
mutu pendidikan terutama untuk penuntasan wajib
belajar 9 tahun dan
pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia
sekolah
2.1 Prosentase peningkatan
angka partisipasi kasar (APK)
- PAUD % 67,25
- SMP/MTs/Sederajat % 121,62
- SMA/SMK/MA/Sederajat % 60,82
2.2 Angka Partisipasi Murni (APM)
- SD/MI/Sederajat % 96,81
2.3 Prosentase peningkatan APK luar sekolah
- Paket A % 19,06
- Paket B % 94,55
- Paket C % 70,19
2.4 Angka melanjutkan sekolah
dari SD/MI/Sederajat ke SMP/MTs/Sederajat
% 95,00
2.5 Angka melanjutkan sekolah
dari SMP/MTs/Sederajat ke SMA/SMK/MA/Sederajat
% 75,00
3 Meningkatnya akses dan
mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan
ibu dan anak
3.1 Prosentase masyarakat
miskin yang mendapat pelayanan kesehatan oleh
Rumah Sakit dan
jaringannya
% 20
3.2 Prosentase masyarakat miskin yang mendapatkan
subsidi jaminan kesehatan
% 100
3.3 Prosentase Desa UCI
(Universal Child Imunization)
> 95 %
% 95
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 43
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5
3.4 Prosentase Puskesmas yang
memiliki 2 dokter umum (sesuai standar)
% 60
3.5 Prosentase Puskesmas yang
memiliki 3 bidan (sesuai standar)
% 97
3.6 Ratio kematian Ibu 73/ 100.000 kelahiran hidup
% 73
3.7 Ratio kematian Bayi 2,64/ 1.000 kelahiran hidup
% 2,64
4 Meningkatnya pelayanan
sosial terutama untuk
perlindungan pada korban trafficking dan kekerasan
terhadap perempuan serta perlindungan terhadap
hak-hak anak
4.1 Jumlah Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Orang 6.000.000
4.2 Tingkat Partisipasi Sosial
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
(Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat dan
Organisasi Sosial)
% 80,00
4.3 Prosentase penurununan jumlah kekerasan dan
trafficking terhadap
perempuan dan anak
% 40,00
5 Meningkatnya kesetaraan
gender dan peran pemuda dalam berbagai aspek dan
proses pembangunan
5.1 Index pemberdayaan gender Angka 65,00
5.2 Index pembangunan gender % 66,00
6 Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap
tenaga kerja
6.1 Prosentase tingkat perlindungan terhadap
tenaga kerja
% 16,00
6.2 Prosentase tenaga kerja yang memperoleh
pendapatan ≥ UMK (Upah Minimum Kabupaten)
% 19,00
6.3 Jumlah kasus ketenagakerjaan yang dapat
diselesaikan
% 16,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 44
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5
7 Meningkatnya peran pemuda dan prestasi
olahraga dalam
pembangunan kualitas hidup dan kehidupan
masyarakat
7.1 Jumlah medali yang diraih olahragawan pelajar Jawa
Barat dalam event olahraga
tingkat nasional regional
% 86
7.2 Tingkat peran serta pemuda
dalam pembangunan
% 90,00
8 Revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearipan lokal
8.1 Jumlah apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra dan
aksara daerah
Kali 7
8.2 Angka kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara
- Wisatawan Nusantara Orang 40.000.000
- Wisatawan Mancanegara Orang 1.000.000
8.3 - Frekuensi upaya pelestarian dan
pemanfaatan nilai-nilai tradisional dan
penggalian sejarah
Kali 13
9 Meningkatnya aktivitas
ekonomi regional berbasis
potensi lokal
9.1 Jumlah volume barang
export dan besaran nilai
export Jawa Barat
Ton 13.000.000
US $ Milyar 25,70
9.2 Laju pertumbuhan exsport % 8,10
9.3 Laju pertumbuhan import % 9,20
9.4 Volume dan nilai import Ton 4.800.000
US $ Milyar 10,60
9.5 Jumlah wiraswasta IKM
(Industri Kecil Menengah)
Unit 245.234
9.6 Jumlah penerapan UTTP dan BDKI
- UTTP Unit 5.678.145
- BDKI Unit 1.250
9.7 Jumlah transaksi produk agro Provinsi Jawa Barat
Miliar Rupiah
600
10 Meningkatnya kesempatan
dan penyediaan lapangan kerja
10.1 Jumlah tenaga kerja yang
terserap di sektor pertanian, sektor industri, sektor
perdagangan, sektor jasa
dan sektor lainnya
Orang 583.000
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 45
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5
11 Meningkatnya peran kelembagaan KUMKM
dalam pengembangan
ekonomi lokal yang berdaya saing
11.1 Prosentase pertumbuhan wirausaha baru
% 5
11.2 Jumlah wirausaha baru Orang 5.000
11.3 Jumlah wirausaha baru yang
berdaya saing
Orang 250
11.4 Jumlah kelembagaan KUMKM yang berkualitas
Unit 1.100
12 Meningkatnya investasi
yang mendorong penciptaan lapangan kerja
12.1 Jumlah realisasi penaman
modal
Trilyun 50,41
12.2 Jumlah penyerapan tenaga kerja di industri kecil
menengah
Orang 2.452.337
13 Terpenuhinya kebutuhan
pangan masyarakat
13.1 Jumlah produksi pangan Ton 15.761.489
13.2 Jumlah produksi padi Ton 13.000.000
13.3 Jumlah produktivitas padi Ku/Ha 71,29
13.4 Jumlah produksi daging Ton 815,272
13.5 Jumlah produksi telor Ton 236.175
13.6 Jumlah produksi susu Ton 272.051
13.7 Jumlah produksi perikanan Ton 1.037.791
13.8 Prosentase peningkatan
produksi perikanan
% 5
13.9 Jumlah produksi komoditi unggulan perkebunan
Ton 400.000
13.10 Jumlah cadangan beras Ton 200
14 Tersedianya infrastruktur
transportasi yang handal dan terintegrasi untuk
mendukung pergerakan orang, barang dan jasa
14.1 Panjang jalan yang
ditingkatkan dan jumlah jembatan yang diganti
- Jalan Km 114,44
- Jembatan Meter 81,50
14.2 Panjang jalan dan jembatan
yang direhabilitasi
- Jalan Km 31,96
- Jembatan Meter 620,80
14.3 Panjang jalan dan jembatan yang dipelihara
- Jalan Km 1.997,92
- Jembatan Meter 15.582,80
14.4 Tingkat kemantapan jalan % 94,00
14.5 Tingkat pengembangan
bandara
% 22
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 46
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5
14.6 Tingkat ketersediaan dan
sarpras ASDP (Angkutan Sungai, Danau dan
Penyebrangan)
% 56
14.7 Tingkat ketersediaan fasilitas lalu lintas angkutan jalan
(LLAJ)
% 25,90
15 Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan
irigasi yang handal untuk mendukung upaya
konservasi dan
pendayagunaan sumber daya air serta
pengendalian daya rusak air
15.1 Prosentase jaringan irigasi yang handal dan jumlah
irigasi yang di OP dan rehabilitasi
% 65,00
- Irigasi (OP) Jaringan 91
- Irigasi (Rehabilitasi) Jaringan 74
15.2 Luas lahan yang dibebaskan
dalam rangka pengendalian
banjir
Lokasi 1
15.3 Jumlah sarana pengendalian
erosi dan sendimen, serta pelindung sumber air
Sungai 13
15.4 Luas lahan yang dibutuhkan untuk relokasi penduduk
Ha 10
16 Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas
infrastruktur energi dan
ketenagalistrikan di Jawa Barat
16.1 Jumlah lifting minyak bumi Ribu barrel 11.611,86
16.2 Jumlah lifting gas bumi mmbtu 152.295,84
16.3 Volume panas bumi mw 1.075
16.4 Jumlah penerapan energi
alternatif
EBT 3
16.5 Ratio elektrifikasi % 70
17 Meningkatnya akses
masyarakat terhadap sarana dan prasarana
dasar pemukiman (mencakup persampahan,
air bersih, air limbah)
17.1 Prosentase penduduk yang
terlayani air bersih
Perkotaan 45,8
Pedesaan
17.2 Prosentase penduduk yang terlayani persampahan
% 65,52
17.3 Jumlah fasilitasi
pembangunan rumah susun
Unit 384
17.4 Prosentase pembangunan TPPAS
- Legok Nangka % 58,88
- Nambo % 67,54
- Leuwigajah % 71,84
17.5 Sari mukti (pengolahan
kompos)
Ton/Hari 930
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 47
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5
18 Terwujudnya keamanan dan keserasian dalam
pembangunan
infrastruktur
18.1 Jumlah industri yang diawasi teknik B3
Unit 120
18.2 Jumlah sengketa lingkungan yang dapat difasilitasi
Kasus 73
18.3 Jumlah rekomendasi AMDAL Dokumen 10
19 Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan
lingkungan dan resiko
bencana
19.1 Jumlah air yang dipantau dari pencemaran
DAS 3
Waduk 1
19.2 Tingkat pencemaran udara Hari baik/tahun
35
19.3 Jumlah pemantauan kerusakan lingkungan
Kali 12
20 Meningkatnya fungsi kawasan lindung Jawa
Barat
20.1 Rasio kawasan hutan dan kawasan lindung
% 45,00
20.2 Prosentase Rehabilitasi
lahan kritis
% 34,00
20.3 Luas lahan kritis yang
direhabilitasi
Ha 88.475
21 Terlaksananya penataan
ruang yang berkelanjutan
21.1 Jumlah tata ruang yang
berwawasan strategis (Kawasan Strategis Provinsi)
KSP 7,00
21.2 Jumlah Raperda RTR
kawasan strategis Provinsi yang dapat dilaksanakan
Dokumen 3,00
22 Meningkatnya kinerja
aparatur yang berbasis kompetensi
22.1 Jumlah penurunan temuan
hasil pengawasan
Temuan 75
22.2 Prosentase tindak lanjut
hasil pengawasan
% 90
22.3 Jumlah penetapan aparatur
dalam jabatan berbasis dari pengembangan kompetensi
Orang 250
22.4 Jumlah pegawai yang telah
di uji kompetensinya
Orang 75
22.5 Nilai hasil pencapaian SAKIP Point 61
23 Terwujudnya kelembagaan
dan ketatalaksanaan
pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan yng
akuntabel dan berbasis teknologi informasi
23.1 Prosentase ketepatan
kelembagaan OPD
% 80
23.2 Rancangan Perda
Kabupaten/Kota dan Provinsi yang dievaluasi
Dokumen 90
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 48
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5
23.3 Prosentase aplikasi SIPKD % 95
23.4 Prosentase aset daerah yang
sudah terinventarisasi
% 95
23.5 Prosentase peningkatan
penerimaan pendapatan daerah
% 7
23.6 Tingkat opini WTP atas
laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa
Barat
% 100
24 Meningkatnya pelayanan
publik yang dapat diakses
dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan
masyarakat
24.1 Prosentase pelayanan dasar
dan informasi pembangunan
Jawa Barat
% 86,07
24.2 Jumlah perizinan yang di
terbitkan
Buah 35.769
24.3 Durasi rata-rata waktu
pelayanan
Hari 14
24.4 Jumlah Lembaga Penyiaran Unit TV/Radio
82
24.5 Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
Angka 78
25 Meningkatnya peran
pemerintah dan
masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat
25.1 Prosentase masyarakat yang
terbebas dari gangguan
ketentraman dan ketertiban umum
% 100
25.2 Rasio perlindungan masyarakat per penduduk
% 100
25.3 Tingkat kualitas
pengendalian unjuk rasa
% 100
26 Meningkatnya kerjasama daerah dalam
pembangunan
26.1 Jumlah penetapan batas desa
Desa 6
26.2 Jumlah naskah kerjasama antar daerah bidang
transmigrasi
MoU 40
26.3 Prosentase keberhasilan
sinergitas hubungan
kerjasama pembangunan
% 100
27 Meningkatnya peran dan fungsi partai politik
27.1 Tingkat keberhasilan pendidikan terhadap partai
politik
% 70
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 49
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5
27.2 Tingkat partisipasi
masyarakat dalam pendidikan politik
% 78
27.3 Prosentase kapasitas DPRD
sebagai wakil rakyat
% 100
3. Laporan Anggaran per Sasaran Stratejik
No Sasaran Stratejik Anggaran
1 Tuntasnya program pemberantasan buta aksara 3.758.234.385
2 Meningkatnya akses dan mutu pendidikan terutama untuk
penuntasan wajib belajar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah
243.089.436.314
3 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama
untuk kesehatan ibu dan anak
263.504.062.783
4 Meningkatnya pelayanan sosial terutama untuk perlindungan pada korban trafficking dan kekerasan terhadap perempuan
serta perlindungan terhadap hak-hak anak
45.338.681.948
5 Meningkatnya kesetaraan gender dan peran wanita dalam berbagai aspek dan proses pembangunan
14.182.461.004
6 Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja 21.861.129.800
7 Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam
pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat
13.080.047.600
8 Revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearipan lokal 13.385.889.000
9 Meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal 304.678.547.436
10 Meningkatnya kesempatan dan penyediaan lapangan kerja 15.325.000.000
11 Meningkatnya peran kelembagaan KUMKM dalam pengembangan ekonomi lokal dan berdaya saing
11.770.030.050
12 Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan
kerja
8.867.810.000
13 Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat 1.467.174.950
14 Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan
jasa
1.097.091.283.815
15 Tersedianya Infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan
sumber daya air serta pengendalian daya rusak air
148.358.173.200
16 Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Jawa Barat
33.011.706.500
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 50
No Sasaran Stratejik Anggaran
17 Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman ( mencakup persampahan, air bersih, air
limbah )
41.132.283.650
18 Terwujudnya keamanan dan keserasian dalam pembangunan
infrastruktur
3.835.400.000
19 Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan dan
resiko bencana
22.715.729.082
20 Meningkatnya fungsi kawasan lindung Jawa Barat 4.622.435.000
21 Terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan 9.546.435.750
22 Meningkatnya kinerja aparatur yang berbasis kompetensi 25.915.957.550
23 Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah
daerah serta pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi
952.045.955.046
24 Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan
mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat
5.300.000.000
25 Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
899.580.000
26 Meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan 165.000.000
27 Meningkatnya peran dan fungsi partai politik 61.056.050.265
Jumlah 3.366.004.495.128
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 51
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan
perwujudan dari pelaksanaan kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja pelayanan dan
meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai misi dalam Rencana Stratejik Provinsi
Jawa Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
25 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2
Tahun 2009 Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-
2013.
Keberhasilan/kegagalan kenerja tersebut diukur berdasarkan pencapaian sasaran
stratejik yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan (goal) serta visi/misi
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah tersebut
diatas (Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010).
1. Kerangka Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja sasaran stratejik Pemerintah Provinsi Jawa Barat
dilaksanakan dengan membandingkan indikator kinerja sasaran yang bersifat
outcome atau output penting realisasi kinerja aktual tahun 2013 dengan
targetnya sehingga diperoleh capaian kinerja dalam bentuk prosentase.
Selain itu pengukuran kinerja mencakup pula beberapa capaian kinerja yang
dapat diperbandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya,
benchmarking dan perbandingan kinerja aktual dengan standarnya atau
standar pelayanan minimal (SPM) serta perbandingan kinerja sampai dengan
tahun berjalan dengan rencana jangka menengah (RPJMD). Data kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 52
aktual diperoleh dari sumber data primer maupun sekunder melalui sistem
informasi pengumpulan data kinerja. Data kinerja aktual berasal dari data
kinerja organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Barat yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja masing-masing
OPD data kepustakaan yang diperlukan kemudian diolah, dievalusi dan
dianalisis untuk memperoleh data realisasi kinerja yang relevan dengan
sasaran stratejik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Formulir bantu yang
dipergunakan untuk mengukur kinerja adalah formulir pengukuran kinerja,
rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir
Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi,
dalam kondisi :
(1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin
baik, maka digunakan rumus :
Rencana % Pencapaian Kinerja = Realisasi x x 100% Rencana
(2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian
kinerja, maka digunakan rumus :
% Pencapaian Kinerja = Rencana-(Realisasi-Rencana)
x x 100% Rencana
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 53
Selanjutnya, pemaknaan dari capaian nilai kinerja dibagi berdasarkan
klasifikasi berikut :
SKALA PENILAIAN
SKALA NILAI KATEGORI PENILAIAN
>100 Sangat Baik
80 > 100 Baik
> 55 - 80 Sedang
< 55 Kurang
2. Kinerja Sasaran Stratejik
Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran stratejik
diperoleh rata-rata capaian sasaran stratejik sebesar 108,80% dengan
rincian sebagai berikut :
No Sasaran Capaian (%) Makna
1 Tuntasnya program pemberantasan buta aksara
99,13 B
2 Meningkatnya akses dan mutu pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah
100,27 SB
3
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak
75,24 S
4
Meningkatnya pelayanan sosial terutama untuk perlindungan pada korban trafficking dan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan terhadap hak-hak anak
106,52 SB
5 Meningkatnya kesetaraan gender dan peran pemuda dalam berbagai aspek dan proses pembangunan
100,29 SB
6 Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja
112,17 SB
7 Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat
106,98 SB
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 54
No Sasaran Capaian (%) Makna
8 Revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearipan lokal
125,73 SB
9 Meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal
62,69 S
10 Meningkatnya kesempatan dan penyediaan lapangan kerja
103,38 SB
11 Meningkatnya peran kelembagaan KUMKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing
121,43 SB
12 Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja
141,18 SB
13 Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat 99,20 B
14 Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa
86,13 B
15 Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air
82,61 B
16 Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Jawa Barat
93,40 B
17 Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)
69,10 S
18 Terwujudnya keamanan dan keserasian dalam pembangunan infrastruktur
102,78 SB
19 Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana
142,68 SB
20 Meningkatnya fungsi kawasan lindung Jawa Barat
117,21 SB
21 Terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan
83,33 B
22 Meningkatnya kinerja aparatur yang berbasis kompetensi
75,92 S
23 Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi
109,95 SB
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 55
No Sasaran Capaian (%) Makna
24 Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat
94,35 B
25 Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
82,46 B
26 Meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan
90,74 B
27 Meningkatnya peran dan fungsi partai politik 79,66 S
3. Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran
Evaluasi adalah penilaian atas hasil pengukuran kinerja sedangkan analisis
adalah pengungkapan rinci mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran
stratejik yang telah dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan
sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2013.
Misi 1 : Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat yang
Mandiri, Dinamis dan Sejahtera
Sasaran 1-1 : Tuntasnya program pemberantasan buta aksara,
mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar
99,13%
Secara keseluruhan pemberantasan buta aksara di Jawa Barat berhasil
dengan baik. Pencapaian kinerja sasaran stratejik tersebut diperoleh
berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut:
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Misi 1 Sasaran 1
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%)
1 Angka Melek Huruf (AMH) 97,33 % 96,48 % 99,13
Angka melek huruf tahun 2013 sebesar 99,13% menurun 0,87% dari tahun
2012 sebesar 96,70%. Hal ini menunjukan bahwa jumlah buta huruf Jawa
Barat semakin bertambah 0,87% dibanding tahun 2012. Pencapaian kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 56
angka melek huruf didukung oleh program PAUD dan pendidikan luar
sekolah adalah (Paket A).
Dengan semakin bertambahnya penyandang buta huruf maka
program/kegiatan pembangunan dan informasi pembangunan menurun
penyerapannya oleh masyarakat Jawa Barat. Pada tahun 2014 Pemerintah
Provinsi Jawa Barat akan meningkatkan kinerja pemberantasan buta huruf.
Sasaran 1-2 : Meningkatnya akses dan mutu pendidikan terutama
untuk penuntasan wajib belajar 9 tahun dan
pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia
sekolah, mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar
100,27%
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Misi 1 Sasaran 2
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
1 Prosentase Angka Partisipasi Kasar
(APK)
- PAUD 67,25 % 58,15 % 86,47
- SMP/MTS 121,62 % 121,62 % 100
- SMA/SMK/MA 60,82 % 68,34 % 112,36
2 Angka Partisipasi Murni (APM)
- SD/MI/Sederajat 96,81 % 96,81 % 100
3 Angka Partisipasi Program Luar
Sekolah
- Paket A 19,06 % 19,55 % 102,57
- Paket B 94,55 % 95,55 % 101,06
- Paket C 70,19 % 70,19 % 100
4 Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTS
95 % 95 % 100
5 Angka Melanjutkan Sekolah dari
SMP/MTS ke SMA/SMK/MA
75 % 75 % 100
Pencapaian kinerja dibidang pendidikan menunjukan jumlah siswa usia
sekolah semakin tertampung di sekolah 2 dasar dan menengah, kondisi
tersebut tidak dapat dipisahkan dari adanya dana BOS (Bantuan Operasional
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 57
Sekolah) kepada 9.383.443 siswa dengan realisasi sebesar Rp. 629,28 miliar
lebih yang mencakup 5.493.468 siswa SD/MI dengan realisasi 137,33 miliar
lebih dan kepada 2.365.206 siswa SMP/MTs dengan realisasi Rp. 301,56
miliar lebih serta kepada 1.494.669 siswa SMA/MA/SMK dengan realisasi Rp.
190,39 miliar lebih dan adanya penambahan ruang kelas baru (RKB) yg
mencapai 3.070 unit dan penambahan jumlah guru dan guru bantu di
seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
Keberhasilan bidang pendidikan di Jawa Barat relatif stabil pada angka
Indeks pendidikan tahun 2012 sebesar 82,75 menjadi 81,31 turun 0,44 point
di tahun 2013. Selain itu rata-rata lama sekolah telah meningkat dari tahun
2012 sebesar 8,2% menjadi 8,09% di tahun 2013.
Hal tersebut cukup menggembirakan khususnya bagi keluarga miskin yang
tidak mampu bersekolah, karena semakin tertampung di sekolah-sekolah,
walaupun masih terdapat beberapa keberatan dari masyarakat/orang tua
murid mengenai masih adanya kebijakan biaya yang kurang jelas di sebagian
kecil sekolah namun hal tersebut telah mendapat perhatian dari kepala
sekolah/dinas pendidikan Kabupaten/Kota terkait untuk diselesaikan sesuai
dengan keadaanya.
Sasaran 1-3 : Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan
terutama untuk kesehatan ibu dan anak, mencapai
rata-rata capaian kinerja sebesar 75,24%
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Misi 1 Sasaran 3
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
1. Prosentase masyarakat miskin yang mendapat pelayanan
kesehatan oleh Rumah Sakit dan jaringannya
20 % 18,2 % 91
2. Prosentase masyarakat miskin
yang mendapat subsidi jaminan kesehatan
100 % 100 % 100
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 58
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
3. Prosentase data UCI (University Child Imunisation) > 95 %
95 % 80 % 84,21
4. Prosentase puskesmas yang
memiliki 2 orang dokter umum (sesuai standar)
60 % 53,3 % 88,83
5. Prosentase puskesmas yang memiliki 3 bidan (sesuai standar)
97 % 94,99 % 97,93
6. Ratio kematian ibu 73/100.000
kelahiran hidup.
73 % 92,56 % 73,20
7. Ratio kematian bayi 2,64/1000 kelahiran hidup.
2,64 % 4,97 % 11,74
8. Prosentase gizi buruk 0,60 % 0,87 % 55
Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan
kesehatan yang berkualitas khususnya pelayanan terhadap orang miskin di
rumah sakit dan jaringannya tercapai 18,20 % dari target 20 %. Namun
demikian bagi masyarakat miskin yang berhak mendapat subsidi kesehatan
seluruhnya telah dilaksanakan (100%). Gizi buruk di Jawa Barat mencapai
0,87% lebih tinggi dari target 0,60% menunjukan bahwa kurang dari 1%
penduduk Jawa Barat masih harus mendapat penanganan gizi buruk, hal
tersebut berkaitan pula dengan kondisi ekonomi keluarga yang bersangkutan
masih rentan. Dalam mengembangkan sarana pelayanan kesehatan di Jawa
Barat seluruh rumah sakit daerah telah mencapai predikat centre of exelent
bagi rumah sakit Provinsi yang tersebar di Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Di
bidang kesehatan ibu dan anak tercapai data UCI (Universal Child
Imunisation) dari target 95% dapat direalisasikan 80% suatu hal yang cukup
mengembirakan dalam meningkatkan kesehatan balita. Cakupan persalinan
yang ditangani tenaga kesehatan tercapain 86,43% dari target 95%
menunjukan pelayanan yang cukup baik dalam pelayanan persalinan.
Angka kematian ibu 73/100.000 kelahiran hidup dapat dicapai 53,44 dari
target 73 orang atau 26,80% sedangkan angka kematian bayi 2,64/1.000
kelahiran hidup terealisir 4,97% dari target 2,64 atau capaiannya 11,74%
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 59
menunjukan suatu capaian yang belum berhasil. Kondisi tersebut berkaitan
pula dengan gizi buruk dan kondisi lingkungan yang belum sepenuhnya baik.
Selanjutnya terdapat 13 Kabupaten/Kota yang capaian desa UCI nya
dibawah 95% antara lain Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, Kabupaten
Majalengka, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, kabupaten
Cianjur dan Kabupaten Tasikmalaya.
Sasaran 1-4 : Meningkatnya pelayanan sosial terutama untuk
perlindungan pada korban trafficking dan
kekerasan terhadap perempuan serta
perlindungan terhadap hak-hak anak, mencapai
rata-rata capaian kinerja sebesar 106,52%
Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Misi 1 Sasaran 4
No Indikator Sasaran Target Realisasi Capaian (%)
1. Jumlah Penyandang Masalah
Sosial (PMKS)
6.000.000 Orang 6.346.117 Orang 94,55
2. Tingkat Pastisipasi Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial
(Karang Taruna, Pekerja Sosial
masyarakat dan Organisasi Sosial)
80 % 80 % 100
3. Prosentase penurunan jumlah
kekerasaan dan trafficking
terhadap perempuan dan anak
40 % 50 % 125
Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di Jawa Barat tahun 2013
mencapai 6.346.117 orang, dari target sebanyak 6.000.000 orang atau 94,55
%. Dibandingkan dengan tahun 2012 jumlah PMKS sebanyak 6.346.000
relatif stagnan. Bila dihubungkan dengan target RPJMD pada tahun 2013
mengenai kemiskinan sebesar 5,39 – 9,07 % maka jumlah PMKS sebanyak
6.346.117 orang adalah 13,74% dari jumlah penduduk Jawa Barat ± 46 juta
jiwa lebih tinggi dari target RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013, dari
kondisi tersebut diidentifikasikan sebagian besar PMKS tersebut disebabkan
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 60
motif ekonomi, sosial dan budaya antara lain berpenghasilan sangat rendah,
miskin, anak jalanan, tuna wisma, pekerja seks komersial, gelandangan dan
pengemis serta orang terlantar. Jumlah tersebut terdapat di 27
Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
Upaya untuk mengurangi PMKS tersebut telah dilaksanakan antara lain
melalui bantuan keuangan/sosial, pelatihan kewirausahaan dan sosialisasi
tentang kemandirian, namun jumlahnya agak sulit dikurangi karena adanya
urbanisasi PMKS dari luar daerah Jawa Barat.
Upaya penanganan PMKS tersebut mendapat bantuan sepenuhnya dari
karang taruna, pekerja sosial maupun organisasi masyarakat, sedangkan
penurunan jumlah kekerasan dan trafficking terhadap perempuan mencapai
50 % dari target 40 % karena adanya kerjasama dengan polri dan lembaga
masyarakat.
Sasaran 1-5 : Meningkatnya kesetaraan gender dan peran wanita
dalam berbagai aspek dan proses pembangunan,
mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar
100,29%
Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Misi 1 Sasaran 5
No Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian (%)
1. Indeks pemberdayaan
gender
Angka 65 68,08 104,74
2. Indeks pembangunan
gender
% 66 63,25 95,83
Indeks pembangunan gender mencapai 104,74% terbangun dari komponen-
komponen sebagai berikut :
1. Angka harapan hidup perempuan mencapai 70,25 tahun dari target
70,88 tahun, capaian 99,11%
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 61
2. Rata-rata lama sekolah perempuan 7,64 tahun dari target 7,74 tahun,
capaian 98,70%
3. Angka melek huruf perempuan 94,61 % dari target 91,22, capaian
103,71%.
Indeks pemberdayaan gender terbangun atas komponen-komponen sebagai
berikut :
1. Perempuan di parlemen 24 % dari target 30 %, capaian 80 %
2. Perempuan pekerja professional 38,19 % dari target 14,74 %, capaian
259,09 %.
Keberhasilan mencapai indeks pembangunan gender (IPG) sebesar 63,25
dari target RPJMD sebesar 66 atau 95,83 % dan indeks pemberdayaan
gender atau IDG sebesar 68,06 dari target RPJMD 2013 sebesar 65 atau
104,74 % telah menjadi suatu kekuatan perempuan dalam bidang politik
sosial budaya dan ekonomi di Jawa Barat.
Sasaran 1-6 : Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap
tenaga kerja, mencapai rata-rata capaian kinerja
sebesar 112,17%
Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Misi 1 Sasaran 6
No Indikator Sasaran Target Realisasi Capaian (%)
1. Prosentase tingkat perlindungan
terhadap tenaga kerja
16 % 17 % 106,25
2. Prosentase tenaga kerja yang
memperoleh pendapatan ≥
UMK (Upah Minimum
Kabupaten)
19 % 20 % 105,26
3. Jumlah kasus ketenagakerjaan
yang dapat diselesaikan
16 % 20 % 125
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 62
Keberhasilan mencapai tingkat perlindungan terhadap tenaga kerja didukung
oleh tercapainya kinerja program/kegiatan peningkatan jaminan sosial dan
kesejahteraan tenaga kerja di 26 Kabupaten/Kota Jawa Barat, keberhasilan
pembinaan dan pengawasan ketenaga kerjaan yang mencapai 1.010 orang
serta pembinaan hubungan industrial terhadap 56 perusahaan yang tersebar
di Kabupaten/kota Jawa Barat.
Dibandingkan Tahun 2012 tingkat perlindungan tenaga kerja menghasilkan
angka yang sama 17 % di tahun 2013. Rendahnya target perlindungan
tenaga kerja sebanyak 16 % disebabkan keterbatasan anggaran di tahun
2013.
Prosentase tenaga kerja yang memperoleh pendapatan sama atau diatas
upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) mencapai 20 % dari target 19 % atau
105,26 %. Kondisi tersebut menunjukan upah kerja di perusahaan-
perusahaan 80 % masih dibawah UMK. Hal tersebut disebabkan masih
banyaknya perusahaan yang mengajukan penangguhan pembayaran
berdasarkan kebijakan UMK Kabupaten/Kota karena faktor liquiditas.
Jumlah kasus ketenagakerjaan yang dapat diselesaikan mencapai 20 kasus
dari target 16 kasus atau 125 %. Kondisi tersebut lebih baik dibandingkan
dengan tahun 2012 yang mencapai 17 kasus.
Sasaran 1-7 : Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga
dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan
masyarakat, mencapai rata-rata capaian kinerja
sebesar 106,98%
Olahragawan pelajar Jawa Barat telah berhasil memperoleh medali sebanyak
98 buah dari berbagai event olahraga nasional dan internasional. Capaian
tersebut lebih baik dari targetnya 86 medali atau capaian kinerjanya sebesar
113,95%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 63
Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Misi 1 Sasaran 7
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
1. Jumlah medali yang
diraih oleh olahragawan
pelajar Jawa Barat dalam
event olah raga tingkat
nasional, internasional
Medali 86 98 113,95
2. Tingkat peran serta
pemuda dalam
pembangunan.
% 90 90 100
Partisipasi pemuda dalam pembangunan telah dilaksanakan melalui program
pendidikan politk masyarakat dengan capaian kinerja 100 % antara lain
meliputi kegiatan penerapan etika kehidupan, wawasan kebangsaan dan
pembauran, ideologi bangsa serta bela Negara. Jumlah peserta yang telah
terbina sebanyak 738 orang tokoh pemuda (100 % target). Hasil yang
diharapkan dari program tersebut diatas Jawa Barat menjadi semakin
kondusif khususnya dalam penanggulangan kemungkinan gejolak atau
pertikaian antar suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
Sasaran 1-8 : Revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal,
mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar
125,73%
Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Misi 1 Sasaran 8
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
1. Jumlah apresiasi
masyarakat terhadap
bahasa, sastra, dan aksara
daerah
Kali 7 7 100
2. Angka kunjungan
wisatawan nusantara dan
mancanegara :
- Wisatawan nusantara
- Wisatawan mancanegara
Orang
Orang
40.000.000
1.000.000
43.046.957
1.953.039
107,62
195,30
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 64
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
3. Frekuensi upaya pelestarian
dan pemanfaatan nilai-nilai
tradisional dan penggalian
sejarah
Kali 13 13 100
Perkembangan kinerja di bidang budaya dan kepariwisataan di Jawa Barat
berhasil dengan sangat baik. Keberhasilan dalam revitalisasi budaya dan
kearifan lokal menunjukan bahwa Jawa Barat semakin kondusif bagi
kunjungan wisatawan domestik maupun internasional, karena selain
kondusifnya keamanan dan ketertiban juga disebabkan oleh upaya
pengembangan infrastruktur kepariwisataan seperti hotel, restoran, tempat-
tempat rekreasi dan kemudahan transportasi. Kunjungan wisatawan tahun
2013 lebih baik dari tahun 2012 yang mencapai jumlah wisatawan nusantara
sebanyak 38.340.304 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak
1.211.238 orang.
Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis
Potensi Lokal
Sasaran 2-1 : Meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis
potensi lokal, mencapai rata-rata capaian kinerja
sebesar 62,69%
Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Misi 2 Sasaran 1
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
1 Jumlah volume barang
export dan besaran nilai
export Jawa Barat
Ribu Ton
US $ milyar
13.000.000
25,70
6.367.000
23,739
48,98
92,37
2 Laju pertumbuhan
export
% 8,10 -2,80 -34,57
3 Laju pertumbuhan
import
% 9,20 9,54 103,70
4 Volume dan nilai import Ton
US $ milyar
4.800.000
10,60
11.310.000
1,928
42,44
18,19
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 65
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
5 Jumlah wiraswasta IKM
(Industri Kecil
Menengah)
Unit 245.234 288.769 117,75
6 Jumlah penerapan
UTTP dan BDKI :
- UTTP
- BDKI
Unit
Unit
5.678.145
1.250
5.935.096
1.369
104,53
109,52
7 Jumlah produksi agro
Provinsi Jawa Barat
Miliar Rupiah 600 144 24
Pada tahun 2013 nilai export Jawa Barat sebesar US $ 23,739 miliar lebih
rendah dari nilai export tahun 2012 sebesar US $ 24,422 miliar atau capaian
-34,57%. Kondisi tersebut menunjukan laju pertumbuhan export tahun 2013
sebesar -2,80%, target volume export 13 juta ton tidak tercapai antara lain
export produk agro tidak tercapai disebabkan turunnya export produk-produk
unggulan dan berkurangnya minat produsen produk agro untuk mengexport
produksinya karena turunnya daya saing terhadap produk-produk agro dari
negara lain khususnya cina. Sehubungan dengan kegagalan export tahun
2013 Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun-tahun yang akan datang
terus berupaya meningkatkan daya saing produk-produk unggulan Jawa
Barat dengan pembinaan yang lebih baik terhadap kualitas dan kuantitas
produk-produk export.
Sasaran 2-2 : Meningkatnya kesempatan dan penyediaan lapangan
kerja, mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar
103,38%
Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Misi 2 Sasaran 2
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
1 Jumlah tenaga kerja yang
terserap di sektor
pertanian, sektor industri,
sektor perdagangan,
sektor jasa dan sektor
lainnya
Orang 583.000 602.722 103,38
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 66
Pada tahun 2013 jumlah tenaga kerja yang terserap di sekitar pertanian,
industri, perdagangan, jasa dan sektor lainnya tercapai 602.722 orang dari
target 583.000 orang atau 103,38 % keberhasilan dalam penyerapan tenaga
kerja didukung oleh :
Hasil perluasan lapangan kerja perindustrian, AKAL dan AKAD/AKAN,
hasil pengembangan informasi bursa kerja dan penyerapan tenaga kerja
di berbagai perusahaan sebagai dampak keberhasilan investasi baru di
Jawa Barat baik PMDN maupun PMA.
Penyerapan tenaga kerja ini telah berdampak positif pada peningkatan
pendapatan masyarakat di pedesaan dan perkotaan walaupun baru sekitar ≥
20 % yang menikmati pendapatan berdasarkan ketentuan UMK (Upah
Minimum Kabupaten/Kota) yang berlaku. selain itu penyerapan tenaga kerja
asal Jawa Barat tidak mencapai harapan karena kendala budaya,
keterampilan atau ketidak sediaan bekerja dengan upah dibawah UMK.
Penegakan Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati/Walikota tentang
tenagakerja khususnya bagi pengusaha menjadi suatu hal yang dilematis
sebab disatu sisi pengusaha dituntut membayar upah sesuai UMK, tetapi di
lain pihak penawaran tenaga kerja yang tinggi telah melebihi permintaan
sehingga hukum ekonomi di bidang ketenagakerjaan ini pun berlaku dalam
pasar tenaga kerja.
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 67
Sasaran 2-3 : Meningkatnya peran kelembagaan KUMKM dalam
pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing,
mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar
121,43%
Tabel 3.11 Capaian Indikator Kinerja Misi 2 Sasaran 3
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
1 Prosentase pertumbuhan
wirausaha baru
%
5 9,84 196,80
2 Jumlah wirausaha baru Orang 5.000 5.500 110
3 Jumlah wirausaha baru
yang berdaya saing
Orang 250 200 80
4 Jumlah kelembagaan
KUMKM yang berkualitas
Unit 1.100 1.088 98,91
Pertumbuhan wirausaha baru mencapai 196,80 %, kondisi tersebut didukung
keberhasilan menciptakan wirausaha baru sebanyak 5.500 orang dibanding
5.007 orang pada tahun 2012. Dari jumlah wirausaha baru tersebut yang
berdaya saing mencapai 80 % dari target 250 orang atau sebanyak 200
orang yang telah menjadi wirausaha yang mapan dan mampu menyerap
tenaga kerja sebanyak 29.493 orang.
Jumlah kelembagaan KUMKM yang berkualitas diukur dari jumlah koperasi
aktif yang mengalami kenaikan 7,19 %, jumlah anggota meningkat 5,95 %
dan jumlah koperasi yang mengadakan RAT sebanyak 5.981 unit atau
meningkat 14,12 % serta volume usaha koperasi meningkat 10,63 %
menjadi Rp. 10,74 triliun sedangkan sisa hasil usaha koperasi menjadi 1,56
Triliun atau meningkat 1,93 % dari tahun 2012 dan kelembagaan KUMKM
berkualitas sebanyak 1.088 unit yaitu yang telah memperoleh standarisasi,
akreditasi, dan stratifikasi. Peningkatan KUMKM tersebut secara tidak
langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelakunya seperti
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 68
pengusaha dan karyawannya yang tersebar di Kabupaten/Kota di Jawa
Barat.
Sasaran 2-4 : Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan
lapangan kerja, mencapai rata-rata capaian kinerja
sebesar 141,18%
Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja Misi 2 Sasaran 4
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
1 Jumlah realisasi
penanaman modal
Triliun
50,41 93,518 185,51
2 Jumlah penyerapan tenaga
kerja di industri kecil
menengah
Orang 2.452.337 2.375.186 96,85
Tahun 2013 penanaman modal daerah mencapai realisasi sebesar 93,518
triliun rupiah lebih baik dari realisasi tahun 2012 sebesar 52,68 triliun rupiah
atau meningkat 40,838 triliun rupiah atau 77,52% kondisi tersebut
menunjukan bahwa Provinsi Jawa Barat kondusif untuk berinvestasi baik bagi
Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing
(PMA). Keberhasilan tersebut masih belum sepenuhnya menunjukan
keberhasilan yang diharapkan dari dampak multiflier, walaupun tidak
signifikan masih terdapat beberapa permasalahan dari aktivitas investasi
tersebut antara lain di bidang perpajakan, ketenagakerjaan, antara lain
pembayaran upah < UMR, pelaksanaan Coorporate Social Responsibility
(CSR) dan dampak lingkungan. Atas kondisi investasi tersebut Pemerintah
Provinsi Jawa Barat akan terus mengupayakan atau meminimalisir dampak
negatif melalui kebijakan dan pembinaan yang lebih baik kepada investor
(PMDN dan PMA).
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 69
Sasaran 2-5 : Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat,
mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar
99,20%
Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja Misi 2 Sasaran 5
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
1 Jumlah produksi pangan Ton 15.761.489 14.497.903 91,98
2 Jumlah produksi padi Ton 13.000.000 12.009.423 92,38
3 Jumlah produktivitas padi Kw/Ton 71,29 59,56 83,55
4 Jumlah produksi daging Ton 815.272 643.972 78,99
5 Jumlah produksi telor Ton 236.175 192.788 81,63
6 Jumlah produksi susu Ton 272.051 217.311 79,88
7 Jumlah produksi
perikanan
Ton 1.037.791 1.047.421,70 100,93
8 Prosentase peningkatan
produksi perikanan
% 5 9,14 182,80
9 Jumlah produksi komoditi
unggulan perkebunan
Ton 400.000 386.781 96,70
10 Jumlah cadangan beras Ton 200 206,4 103,20
Pada tahun 2013 produksi padi Jawa Barat telah melebihi 12 juta ton,
dengan kondisi tersebut sebenarnya Jawa Barat telah berhasil dalam
swasembada beras, artinya Jawa Barat telah dapat memenuhi kebutuhan
beras bagi rakyat Jawa Barat. Dengan perhitungan kehilangan produksi
paska panen yang diperkirakan sebesar ± 15 % maka akan diperoleh gabah
kering giling sebanyak 11,2 juta ton (12 juta ton – (15% x 12 juta ton)).
Apabila angka konversi padi ke beras sebesar 60 % maka diperoleh jumlah
beras yang tersedia 6,72 juta ton (60% x 11,2 juta ton).
Kebutuhan beras untuk ± 46 juta penduduk Jawa Barat dengan rata-rata
kebutuhan beras per kapita per hari (lansia, dewasa, remaja, anak-anak ,dan
balita) sebanyak 0,3 kg maka dibutuhkan beras pada tahun 2013 sebanyak
365 x 46 juta x 0,3 kg atau sebanyak 5,037 juta ton, sehingga dengan
demikian terdapat kelebihan beras sekitar 1,68 juta ton. Kelebihan tersebut
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 70
telah disalurkan oleh produsen/pengusaha beras ke provinsi lain diluar Jawa
Barat khususnya DKI Jakarta, sehingga dengan demikian selain swasembada
beras, Jawa Barat telah memberikan kontribusi positif terhadap kebutuhan
pangan nasional.
Produksi peternakan khusunya daging belum mencapai target 815.272 ton
disebabkan masih kurangnya peternak yang mengembangkan peternakan
sapi dan domba/kambing untuk diambil dagingnya dan beberapa peternak
telah menjual bibit sapi, domba/kambing karena kebutuhan ekonomi
(harganya cukup baik) sehingga Jawa Barat untuk memenuhi kebutuhan
daging telah mendatangkan ternak potong antara lain dari Provinsi Jawa
Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat/Timur. Pada tahun-tahun
yang akan datang Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mempertahankan
swasembada beras dan meningkatkan pembinaan terhadap para peternak
sapi, domba/kambing untuk meningkatkan produksi daging Jawa Barat dan
mengurangi ketergantungan terhadap Provinsi lain.
Misi 3 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur
Wilayah
Sasaran 3-1 : Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal
dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan
orang, barang dan jasa, mencapai rata-rata capaian
kinerja sebesar 86,13%
Tabel 3.14 Capaian Indikator Kinerja Misi 3 Sasaran 1
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
1 Panjang jalan yang
ditingkatkan dan jumlah
jembatan yang diganti
- Jalan
- Jembatan
Km
Meter
114,44
81,50
111,44
81,50
97,38
100
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 71
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
2 Panjang jalan dan jembatan
yang direhabilitasi
- Jalan
- Jembatan
Km
Meter
31,96
620,80
31,96
620,80
100
100
3 Panjang jalan dan jembatan
yang dipelihara
- Jalan - Jembatan
Km
Meter
1.997,92
15.582,80
1.997,92
15.582,80
100
100
4 Tingkat kemantapan jalan % 94 97,56 103,97
5 Tingkat pengembangan
bandara
% 22 9,61 43,68
6 Tingkat ketersediaan dan
sarpras ASDP (Angkutan
Sungai, Danau dan
Penyebrangan)
% 56 40 71,43
7 Tingkat ketersediaan
fasilitas lalu llintas angkutan
jalan (LLAJ)
% 25,90 11,65 44,98
Tahun 2013 peningkatan jalan telah dilaksanakan sepanjang 111,44 km lebih
panjang dari tahun 2012 sepanjang 96,97 km atau meningkat 1,49%,
sedangkan jembatan yang diganti 81,5 meter lebih panjang dari tahun 2012
yang mencapai 21 meter atau meningkat 60,5 meter. Keseluruhan jalan dan
jembatan Jawa Barat sepanjang 1.997,92 km dan jembatan 15.582,80 meter
tetap dipelihara sama seperti kondisi tahun 2012. Panjang jalan dan
jembatan yang direhabilitasi sepanjang 31,96 km dan 620,80 meter
dibandingkan dengan kondisi tahun 2012 sepanjang 40,88 km dan 153
meter. Pengelolaan jalan Provinsi tersebut telah menghasilkan kemantapan
jalan 97,56% lebih baik dari tahun 2012 sebesar 94,5%.
Di bidang transportasi udara tercapai 9,61% dari target 22% atau capaian
kinerjanya 43,68%. Kondisi tersebut merupakan keberhasilan dalam
pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di
Kabupaten Majalengka dan bandara Nusawiru di Kabupaten Pangandaran
baru mencapai 9,61% yang terkendala pembebasan tanah, AMDAL dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 72
proses ganti rugi tanah. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana
Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP) tercapai 40% dari target
56% atau capaian kinerjanya 71,43%. Kondisi tersebut berkaitan dengan
penyelesaian pelabuhan laut Cilamaya Kabupaten Karawang, landing area di
waduk Jatiluhur yang belum dapat dilaksanakan karena elevasi permukaan
waduk yang masih tinggi. Tingkat ketersediaan fasilitas angkutan jalan raya
mencapai 11,65% dari target 25,90% karena pengadaan tanah untuk
shortcut jalur kereta api Cibungur Purwakarta – Tanjungbui Subang belum
mencapai kesepakatan harga. Intelegency Transport System (ITS) di Jawa
Barat belum dapat dilaksanakan. Reaktivasi jalur kereta api Rancaekek –
Tanjungsari terkendala penertiban lahan. Sehubungan dengan permasalahan
tarnsportasi udara, ASDP dan angkutan jalan raya, Pemerintah Provinsi Jawa
Barat akan mengakselerasi pembangunannya pada tahun 2014 dan
diupayakan pencapaian yang mendekati target kinerja.
Sasaran 3-2 : Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi
yang handal untuk mendukung upaya konservasi dan
pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian
daya rusak air, mencapai rata-rata capaian kinerja
sebesar 82,61%
Tabel 3.15 Capaian Indikator Kinerja Misi 3 Sasaran 2
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
1 Prosentase jaringan
irigasi yang handal
dan jumlah irigasi
yang dioperasikan
dan dipelihara, serta
di rehabilitasi
- Irigasi (Dioperasikan
dan dipelihara) - Irigasi
(Rehabilitasi)
%
Jaringan
Jaringan
65
91
74
65,98
91
64
101,51
100
86,49
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 73
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
2 Luas lahan yang
dibebaskan dalam
rangka pengendalian
banjir
Lokasi 1 1 100
3 Jumlah sarana
pengendalian erosi
dan sendimen, serta
pelindung sumber air
Sungai 13 14 107,69
4 Luas lahan yang
dibutuhkan untuk
relokasi penduduk
Ha 10 0 0
Pada tahun 2013 jaringan irigasi yang handal mencapai 65,98 % dari target
65 % dan irigasi yang di OP (dipelihara) dan direhabilitasi mencapai 91 dan
64 buah. Kondisi tersebut disebabkan luas lahan yang dibebaskan untuk
waduk Kuningan seluas 5 Ha tidak tercapai, demikian juga bendung
Rangrang Sumedang seluas 5 Ha tidak tercapai disebabkan kendala
pembebasan tanah, sedangkan sarana pengendalian erosi, sedimentasi dan
pengendalian daya masuk air tercapai di 14 sungai di Kabupaten
Sukabumi(3), Kota Sukabumi (3), Kota Bandung(1), Kabupaten Bandung(1),
Kabupaten Tasikmalaya(4), Kabupaten Garut(1), dan Kabupaten Karawang
(1).
Secara umum target RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2009 - 2013 di bidang
infrastruktur belum tercapai, antara lain :
Capaian Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air S/D 2013
No Indikator Kinerja Realisasi
S/D 2013
Target
RPJMD
Capaian Kinerja
(%)
1 Jumlah situ yang di OP
(dipelihara) dan direhabilitasi
108 227 48
2 Peresentase jaringan irigasi
kondisi baik
65,98 % 65 102
3 Lahan yang dibebaskan untuk
jaringan irigasi
119 Ha 201,2 Ha 59
4 Luas lahan yang dibebaskan
yang merelokasikan penduduk
154,84 Ha 274,79 Ha 56
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 74
No Indikator Kinerja Realisasi
S/D 2013
Target
RPJMD
Capaian Kinerja
(%)
5 Prosentase irigasi yang handal
- Irigasi yang direhabilitasi
- Irigasi yang di OP
200 %
64
91
≥ 200 %
91
91
100 %
70
100
6 Jumlah sungai yang
terlindungi atas bencana alam
75 225 29
Dengan belum tercapainya target pembangunan infrastruktur sumber daya
air sampai dengan tahun 2013 telah berdampak pada terkendalinya sumber
daya air, khususnya luapan banjir di wilayah Jawa Barat telah mengurangi
produktivitas masyarakat dibidang perdagangan, industri, jasa, dan lapangan
usaha lainnya, namun demikian jaringan irigasi untuk pesawahan masih
cukup baik untuk menjaga produksi dan produktifitas padi sawah yang pada
tahun 2013 mencapai produksi 12 juta ton lebih dan produktivitas 6 ton lebih
per hektar.
Sasaran 3-3 : Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas
infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Jawa
Barat, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar
93,40%
Tabel 3.16 Capaian Indikator Kinerja Misi 3 Sasaran 3
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
1 Jumlah lifting minyak
bumi
Ribu barrel 11.611,86 8.645,08 74,45
2 Jumlah lifting gas
bumi
mmbtu 152.295,84 119.300,25 78,33
3 Volume panas bumi mw 1.075 1.075 100
4 Jumlah penyerapan
energi alternatif
EBT 3 3 100
5 Ratio elektrifikasi % 70 79,96 114,23
Dalam tahun 2013 Jawa Barat berhasil dengan baik dalam pengelolaan
energi minyak dan gas. Eksploitasi minyak bumi pelaksanaannya operasinya
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 75
dioperatori oleh pertamina dan BP West Java. Cadangan minyak bumi Jawa
Barat pada posisi darat (onshare) dan lepas pantau (offshare) 4 – 12 mil
tersebar di Majalengka (3 lokasi), Indramayu (9 lokasi), Karawang (6 lokasi),
Subang (8 lokasi), dan Bekasi (1 lokasi).
Lapangan minyak dan gas yang telah diproduksi terdapat di Kabupaten
Karawang, Bekasi, Subang, Indramayu, Majalengka dan lepas pantai utara
Jawa Barat (4 – 12 mil laut) dengan realisasi lifting minyak bumi 8.645,08
ribu barrel dan gas bumi 119.300,25 mmbtu.
Jawa Barat mempunyai onshare dan offshare sebanyak 126 lapangan migas
terdiri dari 30 lapangan tipe hidrokarbon gas alam, 3 lapangan tipe
hidrokarbon minyak bumi dan 93 lapangan tipe hidrokarbon minyak dan gas
bumi. Terdapat dua temuan baru migas yaitu lapangan ABAR dan ANGGRUSI
di bagian utara Jawa Barat.
Pada saat ini, kapasitas terpasang energi listrik dan geothermal Jawa Barat
mencapai 1.075 Mw atau 89 % dari total nasional (1.196 Mw) yaitu di PT.
PGE Kamojang (200Mw), Chevron Gunung Salak (377 Mw), Chevron Darajat
(271 Mw), dan Star Energy Wayang Windu (227 Mw).
Dengan adanya exploitasi minyak dan gas di Jawa Barat telah meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Jawa Barat berupa pendapatan bagi hasil migas
dan penyerapan (tenaga kerja ahli maupun terampil) disamping masyarakat
Jawa Barat dapat menikmati listrik untuk berbagai kebutuhan hidup yang
telah mencapai ratio elektrifikasi 79,96 % melebihi target 70 %.
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 76
Sasaran 3-4 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan
prasarana dasar permukiman (mencakup
persampahan, air bersih, air limbah), mencapai rata-
rata capaian kinerja sebesar 69,10%
Tabel 3.17 Capaian Indikator Kinerja Misi 3 Sasaran 4
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
1 Prosentase penduduk
terlayani air bersih
Perkotaan
Pedesaan
45,80
65,52
60,52
60,89
132,14
92,93
2 Prosentase penduduk
yang terlayani
persampahan
% 65 64,7 99,54
3 Jumlah fasilitasi
pembangunan rumah
susun
unit 384 96 25
4 Prosentase
pembangunan TPPAS
- Legok nangka - Nambo
- Leuwigajah
%
%
%
58,88
67,54
71,84
22,51
3,89
21,69
38,23
5,76
30,19
5 Sari mukti
(pengolahan kompos)
Ton/hari 930 1.200 129,03
Pelayanan air bersih Jawa Barat mengacu pada target MDGS bidang cipta
karya sektor air minum telah menunjukan peningkatan infrastruktur dan
pelayanan air minum yang baik di perkotaan maupun di pedesaan.
Permasalahan utama air minum adalah kebocoran yang mencapai rata-rata
30 % dan terbesar di Kota Sukabumi 56,78 %.
Cakupan persampahan baru mencapai 60,89 % sehingga secara keseluruhan
sampah masih menjadi masalah bagi warga Jawa Barat diantaranya belum
tuntasnya pembangunan TPPAS dilokasi Legok Nangka, Nambo, dan
Leuwigajah disebabkan antara lain adanya pemutusan kontrak, belum ada
kepastian biaya dari pusat, masalah sertifikat tanah dan masalah sosial.
Untuk mengatasi masalah persampahan pada tahun 2014 dan seterusnya
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 77
akan ditingkatkan daya tampung TPA menjadi 9.794 meter kubik per hari,
menambah armada pengangkut sampah, revetalisasi dan membangun TPS
baru.
Jumlah unit rumah yang difasilitasi melalui penyediaan PSDPU/PU bagi
perumahan sangat sederhana dan jumlah unit yang difasilitasi dengan rumah
susun baru mencapai 64,70 % disebabkan rusunwa belum dapat
dimanfaatkan sepenuhnya karena terkendala proses serah terima aset. Pada
tahun 2014 Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menyelesaikan proses
serah terima rusunwa dan meningkatkan fasilitasi pembangunan.
Sasaran 3-5 : Terwujudnya keamanan dan keserasian dalam
pembangunan infrastruktur, mencapai rata-rata
capaian kinerja sebesar 102,78%
Tabel 3.18 Capaian Indikator Kinerja Misi 3 Sasaran 5
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
1 Jumlah industri yang
diawasi teknik B3
Unit 120 118 98,33
2 Jumlah sengketa
lingkungan yang dapat
difasilitasi
Kasus 73 73 100
3 Jumlah rekomendasi
AMDAL
Dokumen 10 11 110
Tahun 2013 telah dilaksanakan pengawasan terhadap 118 unit industri yang
menghasilkan limbah B3 yang membahayakan lingkungan hidup
disekitarnya., dengan hasil pengawasan seluruhnya telah dapat dikendalikan
dan difasilitasi sehingga tidak mencemari lingkungan.
Di bidang pencemaran air beberapa kebocoran oleh industri lainnya masih
terjadi sehingga mencemari khususnya sungai Citarum yang berlokasi di
Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten
Cianjur, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Karawang.
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 78
Prosentase sengketa lingkungan hidup yang telah difasilitasi mencapai 73
kasus dari 19 kasus yang ditargetkan atau capaian kinerjanya 384,21 %
kondisi tersebut disebabkan semakin banyaknya pengaduan masyarakat
mengenai sengketa lingkungan sehingga pihak badan pengelolaan
lingkungan hidup berupaya mengantisipasi dengan menangani sengketa
lingkungan hidup yang diterima pada tahun 2013.
Komisi AMDAL telah mengeluarkan 11 rekomendasi dari target tahun 2013
sebanyak 10 rekomendasi atau (110%) rekomendasi tersebut diberikan
terhadap kegiatan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah maupun
swasta (PMA/PMDN).
Pengawasan terhadap keamanan pembangunan infrastruktur dilaksanakan
untuk memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat Jawa Barat atau
dampak lingkungan yang tidak baik dari aktivitas pembangunan/investasi.
Pada tahun 2013 perlindungan lingkungan terhadap masyarakat Jawa Barat
telah semakin baik. Pada tahun-tahun yang akan datang Pemerintah Provinsi
Jawa Barat akan terus meningkatkan pengawasan lingkungan untuk
menjamin masyarakat dari bahaya dampak lingkungan yang membahayakan
kesehatan.
Misi 4 : Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan
Sasaran 4-1 : Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan
lingkungan dan resiko bencana, mencapai rata-
rata capaian kinerja sebesar 142,68%
Tabel 3.19 Capaian Indikator Kinerja Misi 4 Sasaran 1
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
1 Jumlah air yang dipantau
dari pencemaran
DAS
Waduk
3
1
3
1
100
100
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 79
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
2 Tingkat pencemaran
udara
Hari
Baik/Tahun
35 51 145,71
3 Jumlah pemantauan
kerusakan lingkungan
Kali 12 27 225
Jumlah sumber air yang dipantau status mutunya atau tingkat
pencemarannya dilakukan di 3 daerah aliran sungai (DAS) dan 1 buah
waduk, selain itu terdapat pemantauan air yang di biayai oleh APBN atas 4
DAS pemantauan status mutu air bertujuan untuk memperoleh bahan analisa
mengenai pencermaran air dan dampaknya. Hasil pantauan tersebut
menunjukan hasil baik yaitu pencemaran air masih dibawah ambang batas
yang diijinkan. Pemantauan kulitas udara menghasilkan 51 hari baik setahun
dari target 35 hari baik, kondisi tersebut menunjukan bahwa secara
keseluruhan tungkat polusi udara masih dapat dikendalikan dan tidak
membahayakan kesehatan masyarakat namun demikian di beberapa lokasi
penambangan seperti bukit kapur palimanan Cirebon pada hari tertentu
masih terdapat kabut debu kapur yang ditambang atau diolah sehingga
belum aman bagi kesehatan masyarakat disekitanya.
Pemantauan terhadap kerusakan lingkungan di Jawa Barat telah
dilaksanakan sebanyak 27 kali melalui fasilitasi agar kerusakan lingkungan
tidak meluas dan dapat dieleminir sampai tingkat aman bagi kesehatan
masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun-tahun yang akan datang akan
terus meningkatkan upaya pelestarian dan mencegah kerusakan lingkungan
serta dampak lingkungan yang membahayakan kesehatan masyarakat.
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 80
Sasaran 4-2 : Meningkatnya fungsi kawasan lindung Jawa Barat,
mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar
117,21%
Tabel 3.20 Capaian Indikator Kinerja Misi 4 Sasaran 2
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
1 Rasio kawasan hutan dan
kawasan lindung
% 45 49,13 109,18
2 Prosentase rehabilitasi
lahan kritis
% 34 48,43 142,44
3 Luas lahan kritis yang
direhabilitasi
Ha 88.475 88.475 100
Luas kawasan hutan di Jawa Barat seluas 820.147,46 Ha (SK Menteri
Kehutanan No 195 Tahun 2003).
Luas kawasan lindung mencapai 1.669.287,8 Ha terdiri dari 418.876,08 Ha
kawasan lindung hutan dan 1.250.411,72 Ha kawasan lindung non hutan.
Dengan demikian pada tahun 2013 ratio hutan terhadap kawasan lindung
mencapai 49,13 %, suatu capaian yang dapat dikategorikan baik dari target
(45 %) seluas 751.179,6 Ha.
Selanjutnya luas lahan yang direhabilitasi mencapai 88.475 Ha dari target
20.000 Ha atau 442 % merupakan keberhasilan hutan rakyat/gerakan
rehabilitasi lahan kritis yang mencapai 11.686,43. Rehabilitasi oleh perum
perhutanani unit III mencapai 7.863,15 Ha, penanaman oleh sektor non
kehutanan 6.963,85 Ha dan berbagai jenis rehabilitasi laba kritis 61.961,57
Ha (9 jenis) dari data tersebut nampak bahwa kesadaran rakyat untuk
merehabilitasi hutan di Jawa Barat cukup baik berkat berbagai upaya
sosialisasi yang diberikan kepada mereka.
Luas lahan kritis dan sangat kkritis di Jawa Barat mencapai 483.944,21 Ha
dengan capaian kinerja rehabilitasi berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 81
- Tahun 2011 87.603,20 Ha
- Tahun 2012 58.299,65 Ha
- Tahun 2013 88.475,62 Ha
Jumlah 234.378,47 Ha (48,43% dari total lahan kritis)
Capain kinerja tersebut lebih baik dari rencananya sebesar 45 % kebutuhan
menjaga hutan, hutan lindung dan rehabilitasi. Lahan kritis telah
menyediakan fungsi hutan menjadi lebih baik di Jawa Barat diantaranya
sebagai sumber air, hasil hutan, dan manfaat lainnya untuk kesejahteraan
rakyat.
Sasaran 4-3 : Terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan,
mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 83,33%
Tabel 3.21 Capaian Indikator Kinerja Misi 4 Sasaran 3
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
1 Jumlah tata ruang yang
berwawasan strategis
(Kawasan Strategis
Provinsi)
KSP 7 7 100
2 Jumlah Raperda RTR
kawasan strategis
Provinsi yang dapat
dilaksanakan
Dokumen 3 2 66,67
Pada tahun 2013 telah dilaksanakan penataan ruang strategis melalui
Kawasan Strategis Provinsi (KSP) tata ruang berwawasan strategis
merupakan dokumen perencanaan rinci tataruang KSP yang meliputi 7 KSP
yaitu KSP pesisir pantura (Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu,
dan Cirebon) KSP Hulu Sungai Citarum (Kabupaten Bandung), KSP
pendidikan Jatinangor (Kabupaten Sumedang), KSP Jonggol, KSP Bekasi,
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 82
Cikampek, KSP Bogor, puncak, Cianjur dan KSP observatorium Boscha
(Kabupaten Bandung Barat).
Upaya ini merupakan solusi dari pemasalahan pembangunan di Jawa Barat
terkait tataruang dan pengembangan wilayah menuju Jawa Barat yang maju
dan sejahtera untuk semua.
Selanjutnya dari 3 usaha rancangan Perda KSP tahun 2013 dapat direalisir 2
Raperda disebabkan belum rampungnya draft Raperda yang diusulkan
sampai akhir Desember 2013.
Misi 5 : Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan
Kualitas Demokrasi
Sasaran 5-1 : Meningkatnya kinerja aparatur yang berbasis
kompetensi, mencapai rata-rata capaian kinerja
sebesar 75,92%
Tabel 3.22 Capaian Indikator Kinerja Misi 5 Sasaran 1
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
1 Jumlah penurunan
temuan hasil
pengawasan
Temuan 175 93 53,14
2 Prosentase tindak
lanjut hasil
pengawasan
% 90 89,69 99,66
3 Jumlah penetapan
aparatur dalam
jabatan berbasis
pengembangan
kompetensi
(fungsional)
Orang 250 60 24
4 Jumlah pegawai
yang telah di uji
kompetensinya
Orang 75 75 100
5 Nilai hasil
pencapaian SAKIP
Point 61 62,72 102,82
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 83
Pada tahun 2013 ditargetkan penurunan temuan hasil pengawasan sebanyak
175 temuan, namun realisasinya mencapai 93 temuan. Kondisi tersebut
menggambarkan upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belum
sepenuhnya dapat dicapai. Namun demikian atas temuan-temuan
Inspektorat telah direspon dengan baik melalui tindak lanjut atas laporan
hasil audit sebesar 99,66%. Di bidang kepegawaian pengembangan
kompetensi melalui jabatan fungsional tercapai 24% disebabkan masih
kurangnya minat aparatur untuk berkarir dalam jabatan fungsional.
Selanjutnya telah dilaksanakan uji kompetensi terhadap 75 orang Pegawai
Negeri Sipil dengan hasil seluruhnya sesuai target dan dinyatakan kompeten.
Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui LAKIP
tahun 2012 yang disusun oleh Biro Organisasi telah diberikan penilaian oleh
pihak Kementrian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi dengan 62,72 dari target 61 atau capaian kinerjanya 102,82%
menunjukan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah semakin baik
dalam berakuntabilitas. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun-tahun
yang akan datang akan terus meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat
Daerah sehingga lebih transparan dan akuntabel serta meningkatkan
sosialisasi jabatan fungsional.
Sasaran 5-2 : Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan
pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan
yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi,
dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 109,95%
Tabel 3.23 Capaian Indikator Kinerja Misi 5 Sasaran 2
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
1 Prosentase ketepatan
kelembagaan OPD
% 80 80 100
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 84
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
2 Rancangan Perda
Kabupaten/Kota dan Provinsi
yang dievaluasi
Dokumen 90 90 100
3 Prosentase aplikasi SIPKD % 95 95 100
4 Prosentase aset daerah yang
sudah terinventarisasi
% 95 95 100
5 Prosentase peningkatan
penerimaan pendapatan
daerah
% 7 11,18 159,71
6 Tingkat opini WTP laporan
keuangan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat
% 100 100 100
Di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengelolaan keuangan yang
akuntabel dan berbasis teknologi informasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat
telah berhasil dengan sangat baik khususnya dalam pencapaian kinerja
transparansi dan akuntabilitas keuangan telah diberikan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
(BPK-RI) dan penerimaan pendapatan daerah ditargetkan 7% realisasinya
mencapai 11,18% atau capaian kinerjanya 159,71 yaitu pendapatan tahun
2013 sebesar 19,32 triliun rupiah lebih tinggi dari pendapatan tahun 2012
sebesar 16,87 triliun rupiah atau telah meningkat sebesar + 2,5 triliun rupiah
Sasaran 5-3 : Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses
dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan
masyarakat, mencapai rata-rata capaian kinerja
sebesar 102,92%
Tabel 3.24 Capaian Indikator Kinerja Misi 5 Sasaran 3
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
1 Prosentase pelayanan
dasar dan informasi pembangunan Jawa
Barat
% 86,07 86,07 100
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 85
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
2 Jumlah perizinan yang di terbitkan
Buah 35.769 34.730 97,10
3 Durasi rata rata waktu pelayanan
Hari 14 11 121,42
4 Jumlah Lembaga
Penyiaran
Unit
TV/Radio
82 80 97,56
5 Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
Angka 78 76,83 98,50
Pelayanan publik pada tahun 2013 semakin baik khususnya di bidang
pelayanan informasi pembangunan, perizinan, dan penyiaran sehingga nilai
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tercapai dengan angka 76,83 dari target
78. Merupakan hal yang sangat menggembirakan bahwa di tengah
masyarakat Jawa Barat yang semakin kritis, Pemerintah Provinsi Jawa Barat
telah dapat melayani dengan baik terutama dalam durasi perizinan yang
ditetapkan oleh standar pelayanan minimal 14 hari dapat direalisasikan 11
hari sehingga capaian kinerjanya mencapai 121,42%.
Sasaran 5-4 : Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat
dalam pemeliharaan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat, mencapai rata-rata
capaian kinerja sebesar 82,46%
Tabel 3.25 Capaian Indikator Kinerja Misi 5 Sasaran 4
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
1 Prosentase masyarakat yang terbebas dari
gangguan ketentraman dan ketertiban umum
% 100 90 90
2 Rasio pelindungan
masyarakat per penduduk
% 100 67,39 67,39
3 Tingkat kualitas
pengendalian unjuk rasa
% 100 90 90
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 86
Tahun 2013 ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Jawa Barat
cukup baik, hal tersebut nampak dari peningkatan investasi (PMDN/PMA) dan
kunjungan wisata meningkat cukup signifikan, walaupun dalam kondisi
jumlah anggota Satpol PP yang seharusnya mencapai 4.600 orang di seluruh
Kabupaten/Kota, realisasinya baru mencapai 3.100 orang. Kearifan dan
kedewasaan masyarakat Jawa Barat semakin kokoh dalam menjaga stabilitas
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
Sasaran 5-5 : Meningkatnya kerjasama daerah dalam
pembangunan, mencapai rata-rata capaian
kinerja sebesar 90,74%
Tabel 3.26 Capaian Indikator Kinerja Misi 5 Sasaran 5
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
1 Jumlah penetapan batas desa Desa 6 6 100
2 Jumlah naskah kerjasama antar daerah bidang
transmigrasi
MoU 40 33 82,50
3 Prosentase keberhasilan sinergitas hubungan
kerjasama pembangunan
% 100 89,73 89,73
Kerjasama pembangunan semakin terjalin dengan baik diantaranya dalam
penetapan batas desa di perbatasan Kabupaten/Kota telah dilaksanakan
sesuai target (6 desa). Kerjasama transmigrasi dengan
Provinsi/Kabupaten/Kota diluar Jawa Barat cukup berhasil dengan terbitnya
MoU ketransmigrasian yang melibatkan 12 Provinsi/Kabupaten/Kota diluar
Jawa Barat dengan jumlah keluarga yang mengikuti program transmigrasi
sebanyak 480 keluarga dengan penempatan sebanyak 327 keluarga atau
68,13%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 87
Sasaran 5-6 : Meningkatnya peran dan fungsi partai politik,
mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar
79,66%
Tabel 3.27 Capaian Indikator Kinerja Misi 5 Sasaran 6
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
1 Tingkat keberhasilan pendidikan terhadap partai
politik
% 70 70 100
2 Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu
% 78 63,20 81,03
3 Prosentase kapasitas DPRD
sebagai wakil rakyat
% 100 57,95 57,95
Tahun 2013 telah disosialisasikan Undang-Undang partai politik kepada 180
orang Fungsionalis dan Kader partai politik di Jawa Barat, hasil yang
terpantau mengenai peran partai politik dalam melaksanakan fungsinya telah
memenuhi target 70%. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu Kepala
Daerah mencapai 63,20% dari target 78%, hal tersebut menunjukan bahwa
partai politik telah cukup berperan dalam pelaksanaan Pemilu termasuk
dalam mencetak kader-kader pimpinan daerah, pendidikan politik,
komunikasi politik ,dan manajemen konflik. Selanjutnya kapasitas anggota
DPRD sebagai wakil rakyat, khususnya yang berasal dari Parpol dalam
melaksanakan fungsinya, menghasilkan kinerja 57,95 % (sedang). Kondisi
tersebut dicapai dengan pelaksanaan program peningkatan kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat daerah melalui 8 kegiatan. Dengan rata-rata
pencapaian target kinerja sebesar 57,95 % dan fungsi DPRD di lembaga
Legislatif secara keseluruhan kinerja DPRD belum sepenuhnya sesuai
harapan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 88
4. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2013 dan Tahun
2012
1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam pembagian Sumber Daya
Manusia (SDM) yang produktif dan berdaya saing pada tahun 2013 relatif
stabil dibanding dengan tahun 2012, capaian indikator yang meningkat
cukup tinggi terutama di bidang kesehatan. Prosentase Kabupaten/Kota
dengan desa UCI (Universal Child Immunitation) pada tahun 2013
terealisasi 94,40% dibanding tahun 2012 sebesar 30,76 atau lebih tinggi
63,64%. Rasio kematian ibu 73/100.000 kelahiran hidup tahun 2013 dapat
direalisasikan pada angka 53,44 dibanding tahun 2012 sebanyak 79 orang
atau lebih baik 129,12%. Jumlah peserta Keluarga Berencana baru
terealisasi pada tahun 2013 sebanyak 1.705.834 pasangan dibanding
tahun 2012 sebanyak 1.236.786 pasangan. Dibidang olahraga dan
pemuda tahun 2013, perolehan medali pelajar Jawa Barat dalam event
nasional dan internasional mencapai 98 medali dibanding tahun 2012
sebanyak 25 medali. Peran pemuda dalam pembangunan pada tahun
2013 mencapai 90% lebih tinggi dari 2012 yang mencapai 31,06%.
Namun capaian rasio kematian bayi 2,64 per 1.000 kelahiran hidup pada
tahun 2013 terealisasi 4,97 dibanding tahun 2012 sebesar 5,09 dimana
secara keseluruhan tahun 2013 mencapai kinerja 11,94% dari target
RPJMD.
2. Pencapaian IKU pembangunan ekonomi regional berbasis potensi lokal
pada tahun 2013 belum sepenuhnya memenuhi harapan vollume export
mencapai 48,98% dari target RPJMD, yaitu dari target 13 juta ton
terealisasi 6,367 juta ton. Produksi pangan menurun dibanding tahun
2012 yaitu realisasi produksi pangan tahun 2013 sebesar 14.497.903
dibanding tahun 2012 sebesar 20.796.258 ton atau trun 6.298.355 ton
(30,29%). Produksi susu tahun 2013 terealisasi 217.311 ton lebih rendah
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 89
89.134 ton dibanding tahun 2012 yang mencapai 306.445 ton atau turun
29,09%. Hal yang menggembirakan adalah meningkatnya pertumbuhan
wirausaha baru tahun 2013 sebesar 9,84% dibanding tahun 2012 sebesar
4,16% didukung oleh jumlah wirausaha baru tahun 2013 yang mencapai
5.500 pengusaha dibanding tahun 2012 sebanyak 5.007 pengusaha.
3. Pencapaian IKU dalam pembangunan infrastruktur wilayah tahun 2013
relatif stabil dibanding tahun 2012. Beberapa capaian IKU yang cukup
signifikan adalah jumlah industri yang diawasi limbah B3 tahun 2013
terealisasi 118 perusahaan dibanding tahun 2012 sebanyak 58 perusahaan
atau meningkat lebih banyak 60 perusahaan (103,45%). Prosentase
prasarana pengendalian banjir, kekeringan dan pengamanan pantai 100%
pada tahun 2013 dibanding tahun 2012 sebesar 65%. Namun terdapat
beberapa pengelolaan infrastruktur yang mengalami penurunan kinerja
antara lain, lifting minyak bumi tahun 2013 sebanyak 8.645,08 ribu barrel
lebih rendah 1.806,41 ribu barrel. Lifting gas bumi tahun 2013 terealisasi
119.300,25 mmbtu lebih rendah 33.046,12 mmbtu dibanding tahun 2012
yang mencapai 152.346,37 mmbtu. Fasilitasi pembangunan rumah susun
tahun 2013 mencapai 96 unit lebih rendah 384 unit dibanding tahun 2012
yang mencapai 480 unit.
4. Pencapaian IKU dalam meningkatkan daya dukung dan daya tampung
lingkungan tahun 2013 lebih kecil dari tahun 2012 antara lain penilaian
dokumen AMDAL tahun 2013 terealisasi 11 dokumen lebih tinggi dari
tahun 2012 yang mencapai 5 dokumen. Rasio hutan terhadap kawasan
lindung meningkat yaitu tahun 2013 sebesar 49,13% sedangkan tahun
tahun 2012 sebesar 45,70%. Prosentase rehabilitasi lahan kritis dalam
tahun 2013 terealisasi 48,43% lebih baik dibanding tahun 2012 sebesar
30,68%. Luas lahan kritis yang direhabilitasi 88.475 Ha pada tahun 2013
lebih luas dibanding tahun 2012 yang mencapai 60.889,65 Ha.
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 90
Jumlah Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Provinsi tahun 2013 terealisasi 7
KSP, tahun 2012 sebanyak 4 KSP. Namun terdapat kinerja yang menurun
yaitu tingkat pemantauan dan pengawasan kualitas udara, tahun 2013
terealisasi 51 hari baik, tahun 2012 tercapai 80 hari.
5. Pencapaian IKU dalam meningkatkan efetivitas Pemerintah Daerah dan
kualitas demokrasi tahun 2013 relatif stabil dibanding tahun 2012.
Beberapa pencapaian kinerja yang cukup signifikan antara lain, nilai hasil
penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun
2013 mencapai nilai 62,72 dibanding tahun 2012 sebesar 58,52 atau
meningkat 4,2 point (7,18%).
Terdapat penurunan kinerja tahun 2013 dibanding tahun 2012 yaitu
jumlah penempatan dalam pola jabatan berbasis karir dan pengembangan
kompetensi tahun 2013 terealisasi 60 jabatan, sedangkan tahun 2012
terealisasi 444 jabatan dan uji kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
tahun 2012 sebanyak 4.300 orang pada tahun 2013 terealisasi 75 orang.
Durasi waktu perizinan tahun 2013 tercapai rata-rata 11 hari lebih baik
dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 36 hari. Prosentase peningkatan
pendapatan daerah terealisasi 11% pada tahun 2013 dibanding tahun
2012 sebesar 7% atau meningkat 4%.
Tabel 3.28 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2013 dan 2012
No Indikator Kinerja
Tahun 2013 Tahun 2012 Target
RPJMD 2013
(%) Capaian
Tahun 2013
terhadap
RPJMD
Satuan Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi
Capaian
(%)
1 Angka Melek Huruf (AMH)
% 97,33 96,48 99,13 97 96,7 99,69% 97,33 99,13
2 Rata-rata lama
sekolah
% 8,74 8,09 92,56 8,52 8,2 96,24 8,74 92,56
3 Angka Partisipasi
Murni (APM)
- SD/MI/Sederajat % 96,81 96,81 100 96,40 96,79 100,40 96,81 100
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 91
No Indikator Kinerja
Tahun 2013 Tahun 2012 Target RPJMD 2013
(%) Capaian
Tahun 2013
terhadap RPJMD
Satuan Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi
Capaian (%)
4 Prosentase masyarakat miskin
yang mendapat pelayanan kesehatan oleh
Rumah Sakit dan jaringannya
% 20 18,20 91 20 17,1 85,50 20 91,00
5 Prosentase masyarakat miskin
yang mendapatkan subsidi jaminan kesehatan
% 100 100 100 100 97 97 100 100
6 Cakupan persalinan oleh tenaga
kesehatan
% 95 86,43 90,98 90 87,71 97,46 95 90,98
7 Prosentase
kabupaten/kota dengan jumlah
desa UCI (Universal Child Imunization > 95
%)
% 95 94 97,93 100 30,76 30,76 95 97,93
8 Prosentase
Puskesmas yang memiliki dokter
sesuai standar
% 60 53,3 88,83 100 53,33 53,33 60 88,83
9 Prosentase
Puskesmas dan Desa yang memiliki Bidan sesuai
standar
% 97 94,99 97,93 90 68,1 75,67 97 97,93
10 Ratio kematian Ibu
73/100.000 kelahiran hidup
% 73 53,44 126,80 73 79 91,78 73 126,80
11 Ratio kematian Bayi 2,64/1.000
kelahiran hidup
% 2,64 4,97 11,74 3,14 5,09 37,90 2,64 11,74
12 Jumlah
Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial
Orang 6.000.000 6.346.117 94,23 6.346.117 6.346.117 100 6.000.000 94,23
13 Tingkat Partisipasi Sosial Potensi
Sumber Kesejahteraan
Sosial (Karang Taruna, Pekerja
Sosial Masyarakat dan Organisasi Sosial)
% 80 80 100 80 80 100 80 100
14 Prosentase Perempuan di
Parlemen
% 24 24 100 30 24 80 30 80
15 Prosentase
Perempuan pekerja profesional
% 14,74 38,19 259,09 15 38,01 253,40 14,74 259,09
16 Prosentase Perempuan dalam
angkatan kerja
% 46,11 N/A N/A 45 N/A N/A 46,11 N/A
17 Angka harapan
hidup perempuan
% 70,88 70,25 99,11 75 70,25 93,67 70,88 99,11
18 Rata-rata lama sekolah perempuan
% 7,74 7,64 98,70 8,36 7,63 91,27 7,74 98,70
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 92
No Indikator Kinerja
Tahun 2013 Tahun 2012 Target RPJMD 2013
(%) Capaian
Tahun 2013
terhadap RPJMD
Satuan Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi
Capaian (%)
19 Angka melek huruf perempuan
% 91,22 94,61 103,71 62 94,6 152,58 91,22 103,71
20 Jumlah peserta Keluarga
Berencana baru
Pasangan 1.343.357 1.705.834 126,98 1.700.000 1.236.786 72,75 1.343.357 126,98
21 Jumlah peserta
Keluarga Berencana aktif yang terbina
Pasangan 6.524.445 7.014.713 107,51 7.400.000 7.264.088 98,16 6.524.445 107,51
22 Prosentase kasus ketenaga kerjaan
yang terselesaikan
% 16 20 125 16 17 106,25 16 125
23 Prosentase prestasi
olah raga pelajar Jawa Barat dalam
event-event olah raga tingkat nasional dan
regional
Medali 86 98 113,95 22 25 113,64 86 113,95
24 Tingkat peran serta
pemuda dalam pembangunan
% 90 90 100 80 31,06 38,83 90 100
25 Jumlah aktifitas apresiasi seni dan
budaya
Kali 7 7 100 3 3 100 7 100
26 Angka kunjungan
wisatawan nusantara dan mancanegara
- Wisnus Orang 40.000.000 43.046.957 107,61 39.000.000 38.340.304 98,31 40.000.000 107,61
- Wisman Orang 1.000.000 1.953.039 195,30 1.000.000 1.211.238 121,12 1.000.000 195,30
27 Jumlah Volume
barang ekspor dan besaran nilai
ekspor Jawa Barat
Ribu Ton 13.000.000 6.367.000 48,98
25 24,422 97,69
13.000.000 48,98
US $ Milyar 25,70 23.739 92,37 25,70 92,37
28 Jumlah tenaga
kerja yang terserap di sektor industri, sektor
perdagangan, sektor jasa dan
sektor lainnya
Orang 583.000 602.722 103,38 583.000 602.722 103,38 583.000 103,38
29 Prosentase
Pertumbuhan wirausaha
% 5 9,84 196,80 5 4,16 83,20 5 196,80
Jumlah wirausaha baru
Orang 5.000 5.500 110 5.000 5.007 100,14 5.000 110
30 Jumlah wirausaha baru yang berdaya saing
Orang 250 200 80 250 200 80 250 80
31 Realisasi penanaman modal
Trilyun 50,41 93,518 185 44,22 52,68 119,13 50,41 185
32 Jumlah Produksi dan Produktifitas
tanaman pangan, holtikultura, dan
aneka tanaman
- Produksi pangan Ton 15.761.489 14.497.903 91,98 22.500.000 20.796.258 92,43 15.761.489 91,98
- Produktifitas padi Ku/Ha 71,29 59,56 83,55 71,29 59,56 83,55 71,29 83,55
- Produksi padi
Ton 13.000.000 12.009.423 92,38 13.000.000 13.009.423 92,38 13.000.000 92,38
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 93
No Indikator Kinerja
Tahun 2013 Tahun 2012 Target RPJMD 2013
(%) Capaian
Tahun 2013
terhadap RPJMD
Satuan Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi
Capaian (%)
33 Produksi hasil ternak
- Daging Ton 815.272 643.972 78,99 732.106 616.931 84,27 815.272 78,99
- Telur Ton 236.175 192.788 81,63 219.407 185.417 84,51 236.175 81,63
- Susu Ton 272.051 217.311 79,88 265.778 306.445 115,30 272.051 79,88
34 Jumlah Produksi
Perikanan
% 5 9,14 182,80 1.143.555 1.168.116,25 102,15 5 182,80
35 Jumlah cadangan
beras
Ton 200 206,4 103,2 300 258 86 200 103,2
36 Panjang jalan yang
ditingkatkan dan jumlah jembatan
yang diganti
- Jalan Km 114,44 111,44 97,38 114,444 114,444 100 114,44 97,38
- Jembatan Meter 81,5 81,5 100 81,50 81,50 100 81,5 100
37 Tingkat
kemantapan jalan
% 94 97,56 103,79 94 97,56 1,04 94 103,79
38 Prosentase
jaringan irigasi kondisi baru
% 65 65,98 102 64,00 64,52 100,81 65 102
39 Prosentase prasarana
pengendalian banjir, kekeringan
dan pengamanan pantai
% 100 100 100 80 65 81,25 100 100
40 Lifting minyak Ribu Barrel 11.611,86 8.645,08 74,45 11.974,98 10.451,49 87,28 11.611,86 74,45
41 Lifting gas mmbtu 152.295,84 119.300,25 78,33 190.781,26 152.346,37 79,85 152.295,84 78,33
42 Volume panas bumi
mw 1.075 7.075 100 1.650 1.075 65,15 1.075 100
43 Prosentase penduduk yang
terlayani air bersih
Perkotaan 45,80 60,52 132,14 41,80 51,76 123,83 45,80 132,14
44 Prosentase
penduduk yang terlayani persampahan
% 65,52 60,89 92,93 65 63,53 97,74 65,52 92,93
45 Fasilitas pembangunan
rumah susun
Unit 384 96 25 480 480 100 384 25
46 Jumlah industri
yang diawasi tehnik limbah B3
Unit 120 118 98,33 20 58 290 120 98,33
47 Prosentase kasus sengketa
lingkungan yang dapat difasilitasi
Kasus 19 73 384,21 88 74 84,09 19 384,21
48 Jumlah titik pantau kualitas air pada badan sungai di 7
daerah Aliran Sungai
DAS 3 3 100 3 3 100 3 100
Waduk 1 1 100 4 4 100 1 100
49 Tingkat pemantauan dan
pengawasan kualitas udara
Hari baik/tahun
35 51 145,71 75 80 106,67 35 145,71
50 Prosentase penilaian dokumen
analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)
Dokumen 10 11 110 5 5 100 10 110
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 94
No Indikator Kinerja
Tahun 2013 Tahun 2012 Target RPJMD 2013
(%) Capaian
Tahun 2013
terhadap RPJMD
Satuan Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi
Capaian (%)
51 Prosentase ratio kawasan hutan dan
kawasan lindung
% 45 49,13 109,18 28 45,70 163,21 45 109,18
52 Prosentase
Rehabilitasi lahan kritis
% 34 48,43 142,44 25 30,68 122,72 34 142,44
53 Luas lahan kriris yang direhabilitasi
Ha 20.000.000 88.475 442,38 50.000 60.889,65 121,78 20.000.000 442,38
54 Jumlah tata ruang yang berwawasan strategis
KSP 7 7 100 4 4 100 7 100
55 Jumlah penempatan dalam
jabatan berbasis Pola Karier dan
Pengembangan kompetensi
Jabatan 250 60 24 250 444 177,60 250 24
56 Jumlah uji Kompetensi Pegawai Negeri
Sipil
Orang 75 75 100 4.092 4.300 105,08 75 100
57 Tingkat penurunan
tindak pidana korupsi
Domain Penegak Hukum 100 100 100 - -
58 Prosentase diselesaikannya
tindak lanjut rekomendasi temuan
penyimpangan
% 90 89,69 99,66 90 95,37 105,97 90 99,66
59 Nilai hasil evaluasi
penerapan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
Point 60 62,72 104,53 55 58,52 106,40 60 104,53
60 Rancangan peraturan daerah 26 Kabupaten/Kota
yang dievaluasi dan diklarifikasi
% 90 90 100 163 158 96,93 90 100
61 Tingkat kepatuhan Organisasi
Perangkat Daerah terhadap Standar Biaya Belanja
Daerah
% 95 95 100 90 90 100 95 100
62 Prosentase aset
daerah yang sudah terinventarisasi
% 95 95 100 90 90 100 95 100
63 Opini WTP atas laporan keuangan
laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
% 100 100 100 100 100 100 100 100
64 Prosentase aplikasi sistem
pengendalian dan informasi keuangan
daerah
% 95 95 100 90 90 100 95 100
65 Prosentase
penerimaan pendapatan daerah
% 7 11,18 159,71 90 90 100 7 159,71
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 95
No Indikator Kinerja
Tahun 2013 Tahun 2012 Target RPJMD 2013
(%) Capaian
Tahun 2013
terhadap RPJMD
Satuan Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi
Capaian (%)
66 Prosentase wajib pajak yang
membayar pajak
% 90 76,78 85,31 85 86,84 102,16 90 85,31
67 Prosentase
ketepatan kajian kelembagaan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
% 80 80 100 80 80 100 80 100
68 Prosentase Pelayanan data
dan informasi pembangunan Jawa Barat
% 86,07 86,07 100 80 80 100 86,07 100
69 Jumlah perijinan yang diselesaikan
Buah 35.769 34.730 97,10 36.988 34.900 94,35 35.769 97,10
70 Durasi rata-rata waktu pelayanan
perijinan
Hari 14 11 78,57% 14 36 257,14 14 121,43
71 Jumlah lembaga
penyiaran
Unit
TV/Radio
82 80 97,56% 10 8 80 82 102,50
72 Prosentase
masyarakat yang terbebas dari
gangguan ketentraman dan ketertiban umum
% 100 90 90 80 80 100 100 90
73 Prosentase ketepatan Batas
Desa, wilayah dan daerah
% 100 100 100 80 86,79 108,49 100 100
74 Tingkat keberhasilan
penyelesaian kasus/sengketa pertanahan
% 100 100 100 20 20 100 100 100
75 Tingkat keberhasilan
pemilihan umum dan pemilihan
kepala daerah
% 78 63,20 81,02 85 70 82,35 78 81,02
5. Pencapaian Indikator Makro
1. IPM
Indeks pembangunan manusia Jawa Barat tahun 2013 tercapai dengan baik
97,50% dengan angka realisasi capaian 73,40 dari target 75,03, indeks
penduduk tercapai 97,50%, indeks kesehatan 97,32% dan indeks daya beli
100,09%. Keberhasilan mencapai IPM khususnya pendidikan, kesehatan
dan daya beli bahwa kesejahteraan masyarakat Jawa Barat tercapai
sebagaimana yang diharapkan dalam RPJMD tahun 2008-2013.
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 96
2. Pencapaian Sasaran Pembangunan Berdasarkan RPJMN
Target sasaran pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah nasional (RPJMN) telah dicapai dengan sangat baik,
pertumbuhan ekonomi mencapai 93,23% dari target. Kemiskinan 94,05%
dari target, pengangguran 92,10% dari target angka kematian bayi
183,43% dari target dan pendapatan per kapita mencapai 314,29% dari
target Rp. 7.500.000,- pada tahun 2013 dapat direalisir sebesar
Rp. 23.600.000,-. Hal tersebut menunjukan bahwa Pemerintah Provinsi
Jawa Barat beserta dunia usaha di masyarakat telah berhasil mewujudkan
kesejahteraan sebagaimana ditargetkan dalam RPJMN.
3. Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
3.1 Dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Jawa Barat yang
produktif dan berdaya saing sesuai dengan misi kesatu RPJMD 2008-
2013 telah tercapai dengan baik, di bidang pendidikan angka rata-rata
lama sekolah berhasil tercapai 92,56% dari target, angka melek huruf
98,78%. Angka kematian bayi 30 per 1.000 kelahiran hidup tercapai
183,33%, angka kematian ibu 210 per 100.000 kelahiran hidup
tercapai 176,19%, indeks pembangunan gender tercapai 103,15%
dan indeks pemberdayaan gender tercapai 97,31%. Keberhasilan
meningkatan kualitas SDM tersebut diatas telah menjadikan SDM Jawa
Barat produktif dan berdaya saing diberbagai sendi kehidupan
khususnya pendidikan, kesehatan dan pembangunan gender.
3.2 Kinerja pembangunan daerah bidang ekonomi berbasis lokal
sebagaiman diamanatkan dalam misi 2 RPJMD Pemerintah Provinsi
Jawa Barat pada tahun 2013 telah dapat dicapai dengan nilai sedang.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mencapai 6,06% dari target 6,5%
atau capaian kinerja 92,56%. Suatu pertumbuhan ekonomi yang
menggembirakan yang mempunyai dampak kesejahteraan rakyat,
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 97
daya beli masyarakat telah mencapai Rp. 640.800,- melebihi target
Rp. 640.550,- atau capaian kinerjanya 100,04%. Namun pertumbuhan
ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat tersebut belum
diimbangi dengan laju pertumbuhan investasi yang diharapkan
khususnya pembentukan modal tetap bruto (atas dasar harga berlaku)
tercapai 6,60% dari target 14%, sehingga capaian kinerjanya 47,14%.
Selain itu pertumbuhan ekonomi belum mendekatkan kesenjangan
pendapatan, kondisi tersebut terlihat dari angka indeks GINI yang
tercapai 0,41 dari target 0,19. Tingkat partisipasi angkatan kerja baru
mencapai 14,52% dari target 57% disebabkan masih masih tingginya
pengangguran + 9,22% dan tidak tercapainya laju pertumbuhan
investasi.
3.3 Kinerja pembangunan meningkatkan ketersediaan dan kualitas
infrastruktur wilayah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD
Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2008-2013. Pada tahun 2013 tingkat
kemantapan jalan mencapai 97,56% dari target 94% atau capaian
kinerjanya 103,79%, intensitas penanaman padi 214% dari target >
200% menunjukan pengairan padi sawah masih cukup baik, rasio
elektrifikasi pedesaan telah mencapai 100%, rasio elektrifikasi rumah
tangga tercapai 80,05% melebihi target 73%, cakupan pelayanan
persampahan tercapai 64,70% dari target 70%, cakupan pelayanan
air bersih perkotaan mencapai 60,52% dari target 65% dan cakupan
pelayanan air limbah domestik perkotaan tercapai 63,40% dari target
72% atau capaian kinerjanya 88,06%. Ketersediaan infrastruktur yang
berkualitas tersebut telah mendorong pertumbuhan ekonomi
masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Jawa Barat.
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 98
3.4 Kinerja meningkatkan daya tampung lingkungan untuk pembangunan
sebagaimana diamanatkan dalam misi 4 RPJMD Pemerintah Provinsi
Jawa Barat tahun 2008-2013, pada tahun 2013 telah tercapai dengan
baik. Laju pertumbuhan penduduk tercapai 1,77% dari target 1,8%,
status mutu sungai dan waduk besar dalam status mutu cemar
sedang. Jumlah hari dengan kualitas udara baik (perkotaan) mencapai
51 hari dari target 35 hari, capaian luas kawasan lindung terhadap
luas Jawa Barat mencapai 45% dari target 35% dan tingkat
penerapan energi alternatif menacapai target 100%. Keberhasilan
mengelola lingkungan tersebut terus berdampak baik terhadap
aktivitas masyarakat sehari-hari khususnya di bidang kesehatan
masyarakat.
3.5 Kinerja pembangunan meningkatkan efektivitas Pemerintah Daerah
dan kualitas demokrasi tercapai dengan baik pada tahun 2013. Skala
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Daerah tercapai
pada angka 3,08 dari target 3 atau capaian kinerjanya 102,67%.
Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah (15 Bupati/
Walikota dan wakilnya dan 1 Gubernur beserta wakilnya) tercapai
63,20% dari target 78% atau capaian kinerjanya 81,02%. Kondisi
tersebut menunjukan bahwa masyarakat Jawa Barat telah semakin
dewasa dalam berpolitik dan merasa puas terhadap pelayanan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 99
Tabel 3.29 Pencapaian Indikator Makro (IPM) Tahun 2013
No Indikator Target Realisasi Capaian (%)
IPM 74,85 - 75,03 73,40 97,50
1 Indeks Pendidikan 84,70 - 85,26 82,31 96,54
a. Rata Lama Sekolah (tahun) 8,75 - 9,00 8,09 89,89
b. Angka Melek Hukum (%) 97,89 96,49 98,57
2 Indeks Kesehatan 75,00 72,99 97,32
Angka Harapan Hidup
(tahun)
70,00 68,8 98,29
3 Indeks Daya Beli 64,83 64,89 100,09
Daya Beli Masyarakat (Rp.) 640.550,00 640.800,00 100,04
Tabel 3.30 Pencapaian Sasaran Pembangunan Berdasarkan RPJMN Tahun 2013
No Indikator Target Realisasi Capaian (%)
1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 6 - 6,5 6,06 93,23
2 Kemiskinan (%) 5,39 - 9,07 9,61 94,05
3 Pengangguran (%) 10,00 9,22 92,20
4 Angka Kematian Bayi (/1000 Kelahiran Hidup)
26 - 30 4,97 183,43
5 Angka Harapan Hidup (Tahun) 70,00 68,80 98,29
6 Angka Pendapatan Perkapita (Rp. Ribu)
7,106 -7,500 23,60 314,67
Tabel 3.31 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
No Indikator Target Realisasi Capaian (%)
MISI PERTAMA : Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat Yang Produktif dan Berdaya Saing
1 Angka Rata-rata Lama Sekolah
(Tahun)
8,49-8,74 8,09 92,56
2 Angka Melek Huruf 97,89% 96,7 98,78
3 Angka Kematian Bayi
(Kelahiran Hidup / KH)
26-30/1.000 KH 5,00/1.000 KH 183,33
4 Angka Kematian Ibu (Kelahiran Hidup /KH)
205-210/ 100.000 KH
53,44/ 100.000 KH
176,19
5 Indeks Pembangunan Gender 65-66 68,08 103,15
6 Indeks Pemberdayaan Gender
64-65 63,25 97,31
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 100
No Indikator Target Realisasi Capaian (%)
MISI KEDUA : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal
1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 6-6,5% per tahun 6,06% per tahun 93,23
2 Daya Beli Masyarakat Rp. 640.550 Rp. 640.800 100,04
3 Laju Pertumbuhan Investasi
(Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) atas dasar harga
berlaku
12-14% 6,60% 47,14
4 Indeks Gini 0,18-0,19 0,41 -15,78
5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
56-57 % 14,52 25,47
MISI KETIGA : Meningkatkan Ketersediaaan Dan Kualitas Infrastruktur Wilayah
1 Tingkat Kemantapan Jalan 97-94% 97,56 103,79
2 Intensitas Tanam Padi Lebih dari 200% 214 107,00
3 Rasio elektrifikasi perdesaaan 100% 100 100,00
4 Rasio elektrifikasi rumah tangga
71-73 80,05 109,66
5 Cakupan pelayanan
persampahan (perkotaan)
64-70% 64,70 92,43
6 Cakupan pelayanan air bersih (perkotaan)
60-65% 60,52 93,11
7 Cakupan pelayanan air
limbah(domestik perkotaan)
67-72% 63,40 88,06
MISI KEEMPAT : Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan untuk Pembangunan yang Berkelanjutan
1 Laju Pertumbuhan Penduduk
(LPP)
1,6-1,8% 1,77 101,67
2 Tingkat status mutu sungai
dan waduk besar
status mutu
cemar ringan
status mutu
cemar sedang
-
3 Jumlah hari dengan kualitas
udara perkotaan kategori baik
32-35 hari
baik/tahun
51 145,71
4 Capaian luas kawasan lindung terhadap luas Jawa Barat
34-35% 45 128,57
5 Jumlah penerpasan energi
alternatif
Meningkatkan
disersifikasi
energi dari mikro hodro.biofuel
(biokerosin) serta bio gas
3 EBT 100,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 101
No Indikator Target Realisasi Capaian (%)
MISI KELIMA : Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi
1 Skala kepuasan masyarakat
skala (1-4)
3 3,08 102,67
2 Skala Komunikasi Organisasi (skala 1-7)
5 N/A N/A
3 Jumlah angka kriminalitas Menurunnya
angka
kriminalitas
Domain POLRI -
4 Jumlah kasus korupsi Menurunnya
jumlah kasus korupsi
Domain Penegak
Hukum
-
5 Tingkat partisipasi pemilih Meningkatnya
partisipasi pemilihan Pilkada
2013 lebih besar
dari 78%
63,20 81,02
6. Raihan Penghargaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013
Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013 telah mendapatkan
beberapa penghargaan sebanyak 17 jenis dari beberapa sektor, yaitu :
1. Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dari Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi untuk kelima kaliya secara berturut-turut sejak
tahun 2009-2013.
2. Anugrah Parahita Ekapraya, dari Presiden Republik Indonesia.
3. Satya Lancana Kebhaktian Sosial dari Presiden Republik Indonesia.
4. Citra pelayanan Prima, dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Kategori A.
5. Champion Invesment Award 2013, dari Kepala badan Koordinasi Penaman
Modal.
6. Pelimpahan Kewenangan Perizinan Terbanyak, dari Menteri Dalam Negeri.
7. Adhikarya Pangan Nusantara, dari Presiden Republik Indonesia untuk
kategori pembina Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi.
8. Adibakti Mina Bahari, dari Menteri Kelautan dan Perikanan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 102
9. Adhi Karya Pangan Nusantara, dari Wakil Presiden Republik Indonesia
untuk kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan pangan, Pengembangan
Industri dan Perakit Teknologi Pangan.
10. Terbaik I Subbidang Penyelenggaraan jalan dan Jembatan, dari Menteri
Pekerjaan Umum.
11. Adiupaya puritama bidang Penyelenggara Perumahan dan Kawasan
Pemukiman dan Adhiupaya Puritama, peringkat I Kategori Pembina
Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota Menengah/Kecil serta Adhiupaya
Puritama, Peringkat II kategori Pembina pemerintah Kota
Metropolitan/Besar.
12. Juara I Kategori Akuntabilitas Tingkat Nasional BPBD Provinsi tahun 2013,
dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
13. Transmigration Award, dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
sebagai daerah pengirim Transmigrasi terbaik tingkat nasional.
14. Anugerah Pangripta Nusantara Utama kategori A, sebagai Provinsi terbaik
pertama dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan di Indonesia.
15. E-Procurement Award 2013 dari lembaga kebijakan pengadaan barang
dan jasa (LKPP).
16. Citra Pelayanan Prima, dari Menteri Pendayagunaan aparatur dan
Reformasi Birokrasi.
17. Citra Bakti Abdi Negara, dari Menteri Pendayagunaan aparatur dan
Reformasi Birokrasi.
7. Akuntabilitas Keuangan
Dalam tahun 2013 terdapat peningkatan pendapatan maupun belanja daerah
Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang cukup pesat, sehingga dapat memacu
pembangunan di Jawa Barat. Ringkasan laporan realisasi anggaran
pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2013
adalah sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 103
No. Uraian Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
Realisasi (Rp) Bertambah /
(Berkurang) (Rp)
%
1. Pendapatan Asli Daerah
10.513.980.746.509,20 12.445.698.691.865,00 1.931.717.945.355,80 118,37
a. Pajak Daerah 9.714.912.691.000,00 11.236.145.853.981,00 1.521.233.162.981,00 115,66
b. Retribusi Daerah
57.129.422.985,00 63.654.937.210,00 6.525.514.225,00 111,42
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
262.314.116.000,00 261.601.089.168,00 (713.026.832,00) 99,73
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
479.624.516.524,20 884.296.811.506,00 404.672.294.981,80 184,37
2. Dana Perimbangan
2.741.250.361.000,00 2.950.608.778.312,00 209.358.417.312,00 107,64
a. Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Bukan Pajak
1.188.725.300.000,00 1.398.083.717.312,00 209.358.417.312,00 117,61
b. Dana Alokasi Umum
1.472.453.011.000,00 1.472.453.011.000,00 0,00 100,00
c. Dana Alokasi Khuisus
80.072.050.000,00 80.072.050.000,00 0,00 100,00
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
4.124.932.562.481,00 3.926.968.894.169,00 (197.963.668.312,00) 95,20
a. Pendapatan Hibah
20.430.630.250,00 20.092.101.669,00 (338.528.581,00) 98,34
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
4.104.501.932.231,00 3.906.876.792.500,00 (197.625.139.731,00) 95,19
Jumlah Pendapatan 17.380.163.669.990,20 19.323.276.364.346,00 1.943.112.694.355,80 111,18
No. Uraian Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
Realisasi (Rp) Bertambah /
(Berkurang) (Rp)
%
1. BELANJA DAERAH
Belanja tidak Langsung
15.810.155.638,20 14.735.273.816.190,00 (1.074.881.822.194,20) 93,20
Belanja pegawai 1.648.209.654.391,00 1.536.283.610.241.,00 (11.926.044.150.,00) 93,21
Belanja subsidi 10.000.000.000,00 2.940.521.000,00 (7.059.479.000,00) 29,41
Belanja Hibah 6.063.165.928.140,00 5.683.830.648.350,00 (379.335.279.790,00) 93,74
Belanja bantuan sosial
23.845.670.000,00 13.600.215.000,00 (10.245.455.000,00) 57,03
Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa
4.084.468.094.705,88 3.994.277.231.373,00 (90.190.863.332,88) 97,79
Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa
3.926.881.520.149,00 3.504.341.590.226,00 (422.539.929.923,00) 89,24
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 104
No. Uraian Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
Realisasi (Rp) Bertambah /
(Berkurang) (Rp)
%
Belanja tidak terduga
53.584.770.998,32 0,00 (53.584.770.998,32) 0,00
BELANJA LANGSUNG
4.243.914.337.574,00 3.831.306.139.431,00 (412.608.198.143,00) 90,28
Belanja pegawai 463.181.736.032,20 445.210.792..715,00 (17.970.943.317,20) 96,12
Belanja barang dan jasa
2.258.542.818.952,89 2.005.151.095.970,00 (253.391.722.982,89) 88,78
Belanja modal 1.522.189.782.588,91 1.380.944.250.746,00 (141.245.531.842,91) 90,72
JUMLAH BELANJA
20.054.069.975.958,20 18.566.579.955.621,00 (1.487.490.020.337,20 92,58
SURPLUS/ (DEFISIT)
(2.673.906.305.968,00) 756.696.408.725,00 3.430.602.714.693,00
2. PEMBIAYAAN DAERAH
Penerimaan Pembiayaan Daerah
Sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya
2.916.306.755.414,00 2.916.306.755.414,00 0,00 100,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
2.916.306.755.414,00 2.916.306.755.414,00 0,00 100,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah
119.025.000.000,00 119.025.000.000,00 0,00 100,00
Dana Bergulir 70.000.000.000,00 70.000.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
189.025.000.000,00 189.025.000.000,00 0,00 100,00
PEMBIAYAAN NETTO
2.727.281.755.414,00 2.727.281.755.414,00 0,00 100,00
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan
53.375.449.446,00 3.483.978.164.139,00 3.430.602.714.693,00 _
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 105
Trend pendapatan daerah dalam kurun waktu tahun 2009 s/d tahun 2013.
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2009 – 2013 :
Uraian 2009
(Rp)
2010
(Rp)
2011
(Rp)
2012
(Rp)
2013
(Rp)
Rata-rata pertumbuhan
(Rp)
Pendapatan
Daerah
7.779.532.747.482
9.783.289.211.377
10.913.864.428.84,70
16.936.017.158. 090
19.323.276.
364.346
13,63
Pendapatan Asli
Daerah
7.293.542.285
.100
5.520.994.690
.390
8.468.017.7
81.498
10.040.805.577. 862
12.445.698
.691.865
18,03
a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c. Hasil Pengelolaan Keuangan daerah yang dipisahkan
d. Lain-lain PAD yang sah
4.979.386.048.00
38.008.734.42
2
179.835.133.266
323.764.774.402
6.470.864.108.981
32.515.593.2
30
226.483.571.887
563.679.011.072
7.696.497.750.663
51.782.640
.131
229.290.166.116
490.447.224.588
9.149.214.329. 501
57.326.723
.969
232.647.377.086
601.617.147.306
11.236.145.853.981
63.654.937
.210
261.601.089.168
884.296.811.506
16,11
11,78
0,07
71,74
Dana Perimbangan
2.172.729.233.053
2.427.893.905.979
2.528.662.226.276
2.832.746.608. 832
2.950.608.778.312
13,95
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
85.808.824.039
61.853.020.228
22.554.206.000
4.062.464.971. 400
3.926.968.894.169
3,20
Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun
(2009 – 2013), rata-rata realisasi pertumbuhan pertahun sebesar 13,63%,
terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai kontribusi yang
cukup besar terhadap realisasi pendapatan APBD Provinsi Jawa Barat, yaitu
18,03%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 106
8. Laporan Realisasi Anggaran per Sasaran Tahun 2013
No Sasaran Stratejik Anggaran Realisasi %
1 Tuntasnya program pemberantasan buta aksara
3.758.234.385 3.570.707.080 95,01
2 Meningkatnya akses dan mutu pendidikan terutama untuk
penuntasan wajib belajar 9 tahun
dan pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah
243.089.436.314 128.797.649.387 52,98
3 Meningkatnya akses dan mutu
pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak
263.504.062.783 244.540.378.777 92,80
4 Meningkatnya pelayanan sosial
terutama untuk perlindungan pada korban trafficking dan kekerasan
terhadap perempuan serta perlindungan terhadap hak-hak
anak
45.338.681.948 42.871.990.532 94,55
5 Meningkatnya kesetaraan gender dan peran wanita dalam berbagai
aspek dan proses pembangunan
14.182.461.004 12.378.614.798 87,28
6 Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga
kerja
21.861.129.800 21.105.107.673 96,54
7 Meningkatnya peran pemuda dan
prestasi olahraga dalam
pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat
13.080.047.600 12.713.767.150 97,20
8 Revitalisasi nilai-nilai budaya dan
kearipan lokal
13.385.889.000 12.117.861.350 90,53
9 Meningkatnya aktivitas ekonomi
regional berbasis potensi lokal
304.678.547.436 288.810.149.447 94,79
10 Meningkatnya kesempatan dan penyediaan lapangan kerja
15.325.000.000 14.872.579.732 97,05
11 Meningkatnya peran kelembagaan
KUMKM dalam pengembangan ekonomi lokal dan berdaya saing
11.770.030.050 11.740.819.600 99,75
12 Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan
kerja
8.867.810.000 8.220.546.197 92,70
13 Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat
1.467.174.950 14.303.707.256 97,49
14 Tersedianya infrastruktur
transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung
pergerakan orang, barang dan jasa
1.097.091.283.815 1.043.112.871.451 95,08
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 107
No Sasaran Stratejik Anggaran Realisasi %
15 Tersedianya Infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal
untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan
sumber daya air serta pengendalian daya rusak air
148.358.173.200 135.629.285.236 91,42
16 Meningkatnya cakupan pelayanan
dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Jawa Barat
33.011.706.500 31.887.920.800 96,60
17 Meningkatnya akses masyarakat
terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman ( mencakup
persampahan, air bersih, air limbah)
41.132.283.650 37.284.859.650 60,65
18 Terwujudnya keamanan dan
keserasian dalam pembangunan infrastruktur
3.835.400.000 2.797.561.486 72,94
19 Berkurangnya tingkat pencemaran,
kerusakan lingkungan dan resiko bencana
22.715.729.082 22.186.064.111 97,68
20 Meningkatnya fungsi kawasan
lindung Jawa Barat
4.622.435.000 4.510.981.874 97,59
21 Terlaksananya penataan ruang
yang berkelanjutan
9.546.435.750 9.268.580.050 97,09
22 Meningkatnya kinerja aparatur yang berbasis kompetensi
25.915.957.550 25.534.982.140 98,53
23 Terwujudnya kelembagaan dan
ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan
keuangan yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi
952.045.955.046 874.634.183.930 91,87
24 Meningkatnya pelayanan publik
yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan
masyarakat
5.300.000.000 4.914.140.150 92,72
25 Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam
pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
899.580.000 887.430.000 98,64
26 Meningkatnya kerjasama daerah
dalam pembangunan
165.000.000 148.046.494 89,73
27 Meningkatnya peran dan fungsi partai politik
61.056.050.265 44.372.248.853 72,67
Jumlah 3.366.004.495.128 3.053.213.035.204 90,71
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 108
BAB IV
PENUTUP
1. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Sasaran Stratejik
Keberhasilan dan kegagalan kinerja sasaran stratejik pada tahun 2013 dapat
diperoleh melalui gambaran tentang rata-rata pencapaian kinerja sasaran
stratejik sebesar 108.80% (Sangat Baik) dengan rincian sebagai berikut :
13 Sasaran memperoleh capaian kinerja > 100% (Sangat Baik)
9 Sasaran memperoleh capaian kinerja > 80% = 100% (Baik)
5 Sasaran memperoleh capaian kinerja < 80% (Sedang)
2. Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Stratejik Tahun
2013
1) Sasaran meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama
untuk kesehatan ibu dan anak, belum tercapai sepenuhnya karena angka
kematian bayi 2,64 per 1.000 kelahiran baru terealisasikan 4,97 dan
prosentase gizi buruk tercapai 0,87% dari target 0,60% disebabkan
kondisi ekonomi dan sosial budaya yang belum sepenuhnya mendukung
upaya kesehatan tersebut.
2) Sasaran meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal
tercapai 62,69% disebabkan menurunnya volume export dan nilai export
sehingga laju pertumbuhan export tercapai -34,57%, volume dan nilai
import (18,19%). Penurunan nilai export dan import tersebut disebabkan
berkurangnya export komoditi unggulan Jawa Barat dan produk agro.
3) Sasaran meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana
dasar pemukiman disebabkan fasilitasi rumah susun tidak mencapai target
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 109
(25%) dan pembangunan TPPAS Legok Nangka (38,23%), Nambo
(5,76%) dan Leuwigajah (30,19%). Ketidak tercapainya fasilitasi rumah
susun dan TPPAS disebabkan adanya pemutusan kontrak, belum adanya
kepastian dana dari pusat, masalah sertifikat tanah serta masalah sosial.
4) Sasaran meningkatnya kinerja aparatur yang berbasis kompetensi tercapai
75,92% tahun 2013 jumlah penurunan temuan hasil pemeriksaan
ditargetkan 175 temuan terealisasi 93 temuan dan penetapan aparatur
dalam jabatan berbasis kompetensi/jabatan fungsional tercapai 24%.
Kondisi tersebut disebabkan masih kurangnya minat aparatur untuk
menduduki jabatan fungsional.
5) Sasaran meningkatnya peran dan fungsi partai politik tercapai 79,66%
disebabkan terutama oleh prosentase kapasitas DPRD mencapai kinerja
57,95%.
3. Strategi Pemecahan Masalah
Sehubungan dengan kendala/hambatan dalam pencapaian kinerja sasaran
stratejik tahun 2013, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan
Pemerintah Kabupaten/Kota mengambil langkah (strategi) pemecahan sebagai
berikut :
1. Meningkatkan upaya kesehatan dengan lebih memberdayakan Puskesmas
untuk meminimalkan angka kematian bayi dan gizi buruk melalui
peningkatan pelayanan dan lebih mensosialisasikan BPJS kesehatan.
2. Meningkatkan pembinaan terhadap produsen dan exportir untuk
meningkatkan daya saing export dan deregulasi kebijakan export.
3. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait di bidang
fasilitasi pemukiman dan pembangunan TPPAS agar dapat diakselerasi
mendekati target yang ditetapkan dan meningkatkan daya tampung TPA
menjadi 9.794 𝑚3 per hari.
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 110
4. Meningkatkan pembinaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
agar lebih mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam
pelaksanaan kegiatan serta meningkatkan sosialisasi jabatan fungsional
kepada aparatur.
5. Meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah DPRD untuk lebih meningkatkan
pelayanan anggota DPRD agar kinerjanya di bidang legislasi, budgetair
dan pengawasan menjadi lebih baik.