Upload
hakien
View
228
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Bisnis Jawa Barat dan
Banten merupakan kantor pusat wilayah yang bertugas mendistribusikan tenaga
listrik kepada seluruh konsumen, baik konsumen perorangan, rumah tangga
maupun konsumen industri di seluruh daerah propinsi Jawa Barat dan Banten.
Kecuali daerah tangerang yang merupakan wilayah kerja PLN Unit Distribusi
DKI JAYA yang berkedudukan di Jakarta.
A. Masa Penjajahan Belanda
Kelistrikan di Indonesia dimulai pada pertengahan abad ke 19. Dimulai
dari pemakaian untuk keperluan perusahaan-perusahaan perorangan (swasta)
milik Belanda, misalnya di perkebunan-perkebunan atau pabrik-pabrik gula.
Kemudian perusahaan kelistrikan untuk umum dinilai menguntungkan sehingga
munculah perusahaan-perusahaan listrik yang dipegang dan dilaksanakan secara
monopoli oleh pemerintah Hindia Belanda.
Perjalanan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten cukup
panjang. Awal kelistrikan di Bumi Parahyangan sudah ada semenjak Pemerintah
Kolonial Belanda masih bercokol di tataran tanah Sunda. Di tahun 1905, di Jawa
Barat khususnya kota Bandung, berdiri perusahaan yang mengelola penyediaan
tenaga listrik bagi kepentingan publik. Nama perusahaan itu Bandoengsche
Electriciteit Maatschappij (BEM), dalam perjalanannya BEM pada tanggal 1
7
BAB II PEMBAHASAN
Januari 1920 berubah menjadi perusahaan Geemenschappelijke Electriciteit
Bedrift Voor Bandoeni atau GEBEO yang pendiriannya dikukuhkan ,elalui akte
notaris Mr. Andriaan Hendrik Van Ophuisen dengan Nomor :213 pada tanggal 31
Desember 1949 yang berkedudukan di Bandung yang merupakan badan usaha
berbentuk Perseroan Terbatas.
B. Masa Penjajahan Jepang
Jepang masuk ke Indonesia dan penguasaan kelistrikan di Indonesia
berpindah dari Pemerintah Hindia Belanda ke Pemerintah Jepang, baik di bidang
pendistribusian maupun pembangkitan dan penyaluran tenaga listriknya.
Diantara rentang waktu 1942-1945, pendistribusian tenaga listrik
dilaksanakan oleh Djawa Denki Djigyo Sha Bandoeng Shi Sha dengan wilayah
kerja di seluruh Pulau Jawa. Sedangkan untuk pembangkitan dan penyalurannya
diusahakan oleh instansi-instansi pelaksana, yaitu:
1. Periode 1942-1943 dilaksanakan oleh Seibo Denki Djigyo Shi.
2. Peiode 1943-1945 dilaksanakan oleh Denki Kosha.
C. Masa Proklamasi kemerdekaan sampai dengan sekarang
Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan pada tahun yang sama
Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.
Sehubungan dengan peristiwa tersebut, maka pelaksana pendistribusian tenaga
listrik di Indonesia umumnya dan di jawa barat khususnya dilaksanakan oleh
pemerintah Republik Indonesia.
Tahun 1957 menjadi awal penguasaan pengelolaan penyediaan tenaga
listrik di seluruh tanah air yang ditangani langsung oleh Pemerintah Indonesia. 27
8
BAB II PEMBAHASAN
Desember 1957, GEBEO diambil alih oleh Pemerintah Indonesia yang kemudian
dikukuhkan lewat Peraturan Pemerinatah No. 86 Tahun 1958 j.o. Peraturan
Pemerintah No. 18 Tahun 1959.
Selanjutnya tahun 1961 melalui PP no. 67 dibentuk Badan Pimpinan
Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN) sebagai wadah kesatuan pimpinan
PLN. Sejalan dengan itu, PLN Bandung pun berubah menjadi PLN Exploitasi XI
sebagai kesatuan BPU-PLN di Jawa Barat, di luar DKI Jaya dan Tangerang.
Pada tahun 1970-an dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1972
tentang Perusahaan Umum Listrik Negara. Kemudian, berdasarkan Pengumuman
PLN Exploitasi XI No. 05/DIII/Sek/1975 tanggal 14 Juli 1975, PLN Exploitasi XI
diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat.
Memasuki era 1990-an dengan adanya Peraturan Pemerintah Republk
Indonesia No. 23 Tahun 1994 pada tanggal 16 Juni 1994, Perusahaan umum
Listrik Negara Distribusi Jawa Barat diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan
(Persero) dengan nama PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat sejak tanggal 30
Juli 1994.
Untuk memenuhi tuntutan perubahan dan perkembangan kelistrikan yang
dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, maka keluarlah
Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 28.K/010/DIR/2001 tanggal 20 Februari
2001 yang menjadi landasan hukum perubahan nama PT PLN (Persero) Distribusi
Jawa Barat menjadi PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat.
Pada akhirnya, dengan mengacu pada keputusan Direksi PT PLN (Persero)
No. 120.K/010/DIR/2002 tanggal 27 Agustus 2002, PT PLN (Persero) Unit Bisnis
9
BAB II PEMBAHASAN
Distribusi Jawa Barat berubah lagi namanya menjadi PT PLN (Persero) Distribusi
Jawa Barat dan Propinsi Banten, hingga saat ini
2.2 Status perusahaan
Tahun 1972, pemerintah mengeluarhan PP No. 18 tahun 1972 tentang
Perusahaan Umum Listrik Negara yang menyebutkan bahwa status PLN menjadi
Perusahaan Umum Listrik Negara. Kemudian mengacu pada peraturan Menteri
PUTL No. 13/PRT/1957 tanggal 8 September 1957 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Perusahaan Umum Listrik Negara, maka PLN mengadakan reorganisasi
menyangkut nama, tugas dan wilayah kerja daerah. Berdasarkan pengumuman
No. 05/DIII/Sek/1975 tanggal 14 Juli 1975, maka PLN ksploitasi XI mengubah
namanya menjadi Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jawa Barat.
Dengan adanya PP RI No. 23 tahun 1994 tanggal 16 Juni 1994 maka
bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat diubah lagi
menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan sebutan PT PLN (persero)
Distribusi Jawa Barat sejak tanggal 30 Juli 1994. Selanjutnya sesuai keputusan
Direksi PT PLN (Persero) No. 28.k/010/DIR/2001 tanggal 20 Februari 2001, PT
PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat diubah menjadi PT PLN (Persero) Unit
Bisnis Distribusi Jawa Barat.
Kemudian, melalui SK PT PLN (Persero) No. 120.k/010/DIR/2002
tanggal 27 Agustus 2002, PT PLN (persero) Unit Bisnis Jawa barat berubah
menjadi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten hingga saat ini.
10
BAB II PEMBAHASAN
2.3 Struktur Organisasi
Struktur organisasi dalam sebuah perusahaan merupakan hal yang sangat
penting. Dengan adanya struktur organisasi ini maka akan mempermudah
pembagian tugas dengan bidang masing-masing. Struktur organisasi dan uraian
tugas pokok PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat & Banten No.
035.k/021/GM.DJBB/2004. Struktur organisasinya merupakan struktur organisasi
fungsional dan staf yang terdiri unsur pimpinan, pembantu pimpinan dan unsur
pengawasan yaitu Auditor Internal yang ada di bawah pimpinan dan bertanggung
jawab langsung kepada pimpinan yaitu pejabat tertinggi PT PLN (Persero)
Distribusi Jawa Barat & Banten yang berkedudukan di Bandung terdiri atas:
1. Unsur pimpinan adalah General Manager.
2. Unsur pembantu pimpinan terdiri atas:
a. Manajer Perencanaan dan Pengembangan Usaha
b. Manajer Distribusi
c. Manajer Niaga
d. Manajer Keuangan
e. Manajer SDM dan Organisasi
f. Manajer Komunikasi, Hukum dan Administrasi
3. Unsur pelaksanaan adalah:
a. Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) yang membawahi satu atau lebih
Unit Pelayanan (UP). Setiap UP membawahi satu atau lebih service
point atau sub UP
b. Area Pengatur Distribusi (APD)
4. Unsur pengawasan atau Auditor Internal.
11
BAB II PEMBAHASAN
2.4 Visi dan Misi Perusahaan
Falsafah Perusahaan yaitu Pembawa kecerahaan dan Kegairahan dalam
Kehidupan Masyarakat yang Produktif. Falsafah ini melandasi keyakinan
perusahaan, bahwa bukan sekedar penyedia energi listrik akan tetapi juga
berkontribusi pada pengembangan masyarakat produktif dan peningkatan
kualitas kehidupan masyarakat. Ini sekaligus memberikan pondasi yang kuat bagi
perusahaan untuk mewujudkan visi dan misi perusahaaan.
2.4.1 Visi Perusahaan:
Mempertahankan posisi sebagai market leader.
Mewujudkan perusahaan setara kas dunia.
Sumber Daya Manusia yang professional.
Aktivitas usaha akrab lingkungan.
2.4.2 Misi Perusahaan:
Memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional.
Melakukan usaha sesuai dengan kaidah ekonomi yang sehat.
Memperhatikan kepentingan stakeholder.
Menjaga kualitas produk.
Memuaskan pelanggan.
Motto PLN : “ Electricity For Better Life” (Listrik Untuk Kehidupan
Yang Lebik Baik)
Untuk mewujudkan Visi dan Misi Perusahaan, perusahaan
mengembangkan wawasan bersama sebagai panduan dalam berkarya
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai perusahaan yang terdiri dari :
12
BAB II PEMBAHASAN
1. Saling percaya (Mutual Trust)
Suasana saling menghargai dan terbuka di antara sesame anggota
Perusahaan yang dilandasi oleh keyakinan akan Integritas, itikad
baik, dan kompetensi dari pihak-pihak yang saling berhubungan
dalam penyelenggaraan praktek bisnis yang bersih dan etikal.
2. Integritas (integrity)
Wujud dari sikap anggota perusahaan yang secara konsisten
menunjukan kejujuran, keselarasan antara perkataan dan perbuatan
dan rasa tanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan dan
pemanfaatan kekayaan perusahaan untuk kepentinagn baik jangka
panjang maupun jangka pendek, serta rasa tanggung jawab
terhadap semua pihak yang berkepentingan.
3. Peduli ( care)
Cerminan dari suatu niat untuk menjaga dan memelihara kualitas
kehidupan kerja yang dirasakan anggota perusahaan, pihak-pihak
yang berkepentingan dalam rangka bertumbuh kembang bersama,
dengan dijiwai kepekaan terhadap setiap permasalahan yang
dihadapi perusahaan serta mencari solusi yang tepat.
4. Pembelajar (Learner)
Sikap anggota perusahaan untuk selalu berani mempertanyakan
kembali sistem dan praktek pembangunan, manajemen dan operasi,
13
General Manajer
Pembantu Pimpinan
Kepala Audit Interlnal
BAB II PEMBAHASAN
serta berusaha menguasai perkembangan ilmu teknologi mutakhir
demi pembaharuan Perusahaan secara berkelanjutan.
5. Gambar Bagan Struktur Organisasi PT. PLN (Persero)
Distribusi Jawa Barat Dan Banten
14
BAB II PEMBAHASAN
Gambar 1.1
Struktur Organisasi PT.PLN (persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten
Adapun tugas-tugas pokok deskripsi jabatan masing-masing unsur, yaitu:
1. General Manager
Deskripsi jabatannya adalah:
15
BAB II PEMBAHASAN
1 Memimpin, mengurus, megelola distribusi sesuai dengan maksud dan
tujuan distribusi serta menyiapkan rencana kerja tahunan distribusi
lengkap dengan anggaran keuangan secara tepat waktu.
2 Mewakili distribusi di luar maupun di dalam pengadilan
3 Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan distributor serta
menetapkan kebijakan distribusi di bidang perencanaan, pembangunan
sarana pendistribusian tenaga listrik dan sumber daya manusia.
4 Melaksanakan kebijakan umum dalam mengurus distribusi yang telah
digariskan oleh direksi.
5 Mengendalikan pelaksanaan tugas para Deputi Pimpinan dan Kepala
Kontrol Intern.
6 Mengelola dan mengendalikan seluruh kegiatan berdasarkan
kebijaksanaan Direksi dan Peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
7 Mengadakan dan memelihara tata buku dari administrasi distribusi
sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan.
8 Menetapkan gaji/pensiun hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai
serta mengatur hal kepegawaian lain sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
2. Kepala Auditor Internal
Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana
keputusan direksi No. 014.K/010/DIR/2003, dibantu oleh jabatan kepakaran
16
BAB II PEMBAHASAN
seperti audtor teknik, auditor manajerial, auditor khusus, jabatan dan formasi
tenaga kerjanya ditetapkan General Manager.
a. Audit Sistem Distribusi, bertanggung jawab atas pembinaan dan
penilaian audit bidang distribusi dalam menghasilkan rekomendasi bagi
perbaikan dan kemajuan proses bisnis yang mengacu pada efisiensi dan
efektivitas pencapaian tugas kerja.
b. Audit Sistem Administrasi dan Umum, bertanggung jawab atas
pemberian dan penilaian audit bidang administrasi dan umum dalam
rangka menghasilkan rekomendasi bagi perbaikan dan kemajuan proses
bisnis yang mengacu pada efisiensi dan efektivitas target kinerja.
c. Audit Keuangan dan Pendapatan, bertanggung jawab atas pembinaan
dan penilaian audit yang berkaitan dengan masalah keuangan dan
pendapatan dalam rangka menghasilkan rekomendasi bagi perbaikan
dan kemajuan proses bisnis yang mengacu pada efisiensi dan efektivitas
pencapaian target kinerja.
d. Audit Mutu Layanan, bertanggung jawab atas pembinaan dan penilaian
audit yang berkaitan dengan masalah mutu layanan dalam rangka
menghasilkan rekomendasi bagi perbaikan dan kemajuan proses bisnis
yang mengacu pada efisiensi dan efektivitas pencapaian target kinerja.
3. Pembantu Pimpinan
a. Manajer Perencanaan dan Pengembangan Usaha
17
BAB II PEMBAHASAN
Manajer Perencanaan dan Pengembangan Usaha dibantu oleh deputi
Manajer Perencanaan Perusahaan, Deputi Manajer Pendanaan, dan Jabatan
Kepakaran di Bidang Pengembangan Usaha. Adapun deskripsi jabatannya
yaitu:
Deputi Manajer Perencanaan Perusahaan bertanggung jawab atas
penyusunan perencanaan korperat (Business Plan) serta rencana kerja
dan anggaran perusahaan dari Unit Bisnis Distribusi.
Deputi Manajer Pendanaan bertanggungjawab atas penyediaan sumber
dana untuk mendukung rencana kegiatan investasi dan operasi.
Kepakaran Pengembangan Usaha bertanggungjawab atas penyusunan
rencana pengembangan usaha/analisa usaha sesuai kaidah yang sehat.
b. Manajer Distribusi
Manajer Distribusi mempunyai tugas sebagai berikut:
Menyusun rencana pengembangan sistem jaringan distribusi dan
membina penerapannya.
Menyusun strategi pengoperasian dan pemeliharaan jaringan distribusi
dan membina penerapannya
Menyusun SOP untuk penerapan dan pengujian peralatan distribusi
serta SOP untuk operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi.
Menyusun desai estándar konstruksi jaringan distribusi dan peralatan
kerjanya serta membina penerapannya.
Mengevaluasi susut energi listrik dan gangguan pada sarana
pendistribusian tenaga listrik serta saran perbaikannya.
Menyusun metode kegiatan konstruksi dan administrasi pekerjaan serta
membina penerapannya.
Menyusun kebijakan manajemen jaringan distribusi dan kebijakan
manajemen perbekalan distribusi serta membina penerapannya.
18
BAB II PEMBAHASAN
Menyusun pengembangan sarana komunikasi dan otomatisasi operasi
jaringan distribusi.
Menyusun regulasi untuk penyempurnaan Data Induk Jaringan (DIJ)
Memantau dan mengevaluasi DIJ.
c. Manajer Niaga
Manajer Niaga dibantu Deputi Manajer Administrasi dan Jabatan Kepakaran.
Adapun deskripsi jabatannya yaitu:
Deputi Manejer Administrasi niaga bertanggungjawab atas pencapaian
kinerja niaga (rasio, operasi, umur piutang, pendapatan, penjualan dan
susut tenaga listrik) dan pengaturan transaksi niaga yang dilaksanakan
di UPP/UPT/cabang, AREA yaitu transaksi jual beli/produk
Kelompok kepakaran pengembangan sistem pengembangan sistem
pelayanan yang meliputi:
- Kepakaran bisnis proses dan sistem prosedur pelayanan bertanggung
jawab atas pembuatan bisnis proses unit pelaksana antar unit
pelaksana dan pembuatan sistem dan prosedur pelayanan untuk
meningkatkan pelanggan
- Kepakaran regulasi pelayanan bertanggung jawab atas penyiapan
standar, regulasi pelayanan dan melaksanakan monitoring / evaluasi
untuk rumusan penyempurnaan atau perbaikan standar dan regulasi
pelayanan.
- Kepakaran sistem pelayanan pelanggan potensial bertanggung jawab
atas tersedianya sistem pelayanan dan memfasilitasi
UPP/UPT/cabang dan AREA dalam menyelenggarakan pelayanan
19
BAB II PEMBAHASAN
dan kontrak bisnis dengan pelanggan potensial untuk pencapaian
pelanggan dan target peningkatan pendapat
- Kepakaran sistem pelayanan pelanggan umum bertanggung jawab
atas tersedianya sistem pelayanan dan memfasilitasi
UPP/UPT/cabang AREA dalam menyelenggarakan pelayanan.
- Kepakaran riset kepuasan pelanggan bertanggung jawab atas
penyelenggaraan riset/survei kepuasan pelanggan untuk mengetahui
kebutuhan dan keinginan pelanggan guna peningkatan pelayanan
pelanggan
- Kepakaran peningkatan kompetensi pelayanan dan niaga
bertanggung jawab atas peningkatan kompetensi pelayanan dan
niaga unit-unit pelaksana dalam rangka pencapaian kinerja niaga.
Kelompok kepakaran pengembangan niaga yang meliputi:
- Kepakaran pengembangan pemasaran atau produk unggulan
bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan pemasaran oleh
unit pelaksana dengan memfasilitasi dan menyiapkan inovasi/produk
unggulan.
- Kepakaran riset dan inteligent pasar bertanggungjawab atas
penyelenggaraan riset dan inteligent pasar untuk mengetahui peta
dan rencana pengembangan pasar.
- Kepakaran negosiasi dan transaksi niaga bertanggung jawab atas
pelaksanaan negosiasi dan transaksi niaga/kontrak bisnis dengan
20
BAB II PEMBAHASAN
pihak eksternal UBD dan memfasilitasi transaksi niaga kontark
bisnis di unit pelaksana.
- Kepakaran tarif atau harga bertanggung jawab atas pembuatan
rumusan dan kajian pentarifan/harga atas transaksi niaga yang dapat
menguntungkan perusahaan.
- Kepakaran PPTL/ penertiban niaga bertanggung jawab atas
pengaturan pelaksanaan PPTL/penertiban niaga dalam rangka
pencapaian peningkatan target niaga.
- Kepakaran peningkatan produtivitas (EDP) bertanggungjawab atas
peningkatan produktivitas (EDP) unit-unit pelaksana dalam
pencapaian kinerja niaga.
d. Manajer Keuangan
Manajer Keuangan dibantu oleh Deputi Manajer Pengendalian Anggaran,
Deputi Manajer Pengelolaan Keuangan, Deputi Manajer Akuntansi, dan
Jabatan Kepakaran di bidang analis dan evaluasi sistem keuangan. Adapun
deskripsi jabatannya yaitu:
Deputi Manajer Pengendalian Anggaran bertanggung jawab atas
pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan
(RKAP) dan Monitoring Penggunaan Dana.
Deputi Manajer Pengelolaan Keuangan bertanggung jawab atas
pengelolaan Dana arus kas secara akurat melaksanakan pengembangan
sistem manajemen keuangan yang sehat serta pengelolaan keuangan
yang menguntungkan serta menyiapkan data untuk Laporan Keuangan.
21
BAB II PEMBAHASAN
Deputi Manajer Akuntansi bertanggung jawab dalam menyiapkan
informasi akuntansi yang akurat dan tepat waktu untuk semua pihak
dan membantu manajemen dalam melaksanakan operasi perusahaan
secara efisien dan efektif.
Kepakaran keuangan bertanggung jawab merencanakan pola
pengelolaan Dana yang meguntungkan serta melakukan analisa dan
evaluasi keuangan.
e. Manajer SDM dan Organisasi
Manajer Sumber Daya Manusia dan Organisasi dibantu oleh Deputi
Manajer Administrasi Sumber Daya Manusia, Deputi Manajer
Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Kepakaran Manajeman
Sumber Daya Manusia. Adapun Deskripsi jabatannya yaitu:
Deputi Manajer Administrasi Sumber Daya Manusia bertanggung
jawab atas terlaksananya pengelolaan penghasil dan emolumen,
kesejahteraan dan kesehatan pegawai serta pensiun dan sistem
pengelolaan data pegawai yang up to date dan penyajian informasi
pegawai yang akurat serta pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja
(K3).
Deputi Manajer Pengembangan Sumber Daya bertanggung jawab atas
pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten
melalui jenjang karir yang jelas.
Kepakaran Manajemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab atas
pengembangan sistem sumber daya manusia.
22
BAB II PEMBAHASAN
f. Manajer Komunikasi, Hukum dan Administrasi
Fungsi Bidang Komunikasi, Hukum dan Administrasi, meliputi:
Menyusun kebijakan dan mengelola komunikasi kemasyarakatan dan
pelanggan baik internal maupun eksternal.
Menyusun kebijakan dan mengelola fasilitas kerja, sistem pengamanan
dan manajemen kantor.
Menyusun kebijakan K3, lingkungan dan community development.
Menyusun kebijakan administrasi.
Menyusun dan mengkaji produk-produk hukum dan peratutan-
peraturan perusahaan.
Memberikan advokasi dalam bisnis energi listrik dan ketenagakerjaan.
Menyusun standar fasilitas kantor.
Mengelola asset tanah dan bangunan serta sarana kerja.
Mengelola kesekretariatan dan rumah tangga kantor induk.
Menyusun laporan manajemen dibidangnya
4. Unsur pelaksanaan
a. Area Pengaturan Distribusi (APD)
Merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi serta membuat
laporan atas kegiatan operasi pengaturan jaringan distribusi di daerah
kerjanya secara efisien dengan mutu dan keandalan yang baik untuk
mencapai kinerja unit
b. Unit Organisasi Area Pelayanan dan Jaringan
23
BAB II PEMBAHASAN
Merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi serta membuat
laporan atas pencapaian pendapatan penjualan listrik, pelayanan
pelanggan, pengoperasian, pemeliharaan jaringan distribusi di daerah
kerjanya secara efisien dengan mutu dan keandalan yang baik untuk
mencapai kinerja unit.
2.5 Aktivitas Perusahaan
Di Indonesia penyelenggaraan fasilitas kelistrikan untuk umum dikelola
oleh PLN mulai dari pembangkit sampai dengan end user menggunakan jaringan
tegangan tinggi, tegangan menengah, tegangan rendah, gardu-gardu induk dan
penyediaan pembangkit sendiri (Captive Power) untuk kepentingan sendiri
terutama di lokasi yang belum terjangkau oleh jaringan PLN. Namun, kondisi ini
mulai berubah beberapa tahun terakhir karena keterbatasan dana dan tuntutan
pemenuhan terhadap masyarakat. Pemerintah mulai membuka peluang atau modal
swasta untuk memasuki bisnis kelistrkan, kebijakan ini seiring dengan pola
perkembangan global dunia.
Bidang utama usaha dari PLN (Persero) DJBB adalah memberikan
pelayanan jasa listrik kepada masyarakat dan meningkatkan perolehan laba.
Berdasarkan PP No. 17 tanggal 28 Mei 1990 pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)
dijelaskan bahwa usaha PT PLN adalah tenaga listrik bagi kepentingan umum dan
sekaligus meningkatkan keuntungan berdasarkan prinsip akuntansi.
Sedangkan lapangan usaha PT PLN (Persero) berdasarkan PP No. 17
tanggal 28 Mei 1990 pasal 6 sebagai berikut yaitu mengindahkan prinsip ekonomi
dan terjaminnya keselamatan kekayaan negara, PT PLN (Persero) menyediakan
24
BAB II PEMBAHASAN
tenaga listrik yang meliputi kegiatan pembangkitan, transmisi dan pengembangan
pembangunan tenaga listrik.
Berdasarkan PP No. 17 tanggal 28 Mei 1990, pasal 2 ayat (1) dan (2)
tentang tujuan PT PLN sebagai berikut:
1. Sifat usaha PLN adalah penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum
sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan
PLN.
2. Maksud pendirian PLN adalah untuk mengusahakan penyediaan tenaga
listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk:
a) Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan
merata mendorong meningkatkan kegiatan ekonomi;
b) Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan
tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat;
c) Merintis kegiatan-kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang belum
dapat dilaksanakan oleh pihak swasta dan koperasi;
d) Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha
penyediaan tenaga listrik sesuai dengan peraturan pemerintah yang
berlaku.
Berdasarkan PP No. 17 tanggal 28 Mei 1990 pasal 6 ayat (1), (2) dan (3)
PT PLN mempunyai strategi jangka panjang sebagai berikut:
25
BAB II PEMBAHASAN
1. Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi dan terjaminnya
keselamatan kekayaan negara, maka PLN menyelenggarakan penyediaan
tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, dan distribusi sampai titik
pakai.
2. Dalam menjalankan usaha sebagaimana yang dimaksud ayat (1), maka
PLN melakukan perencanaan dan perluasan sarana penyediaan listrik dan
pengembangan penyediaan tenaga listrik.
3. Melalui persetujuan Menteri Pertambangan dan Energi, PLN dapat
diberikan tugas pekerja usaha penunjang penyediaan tenaga listrik.
Sejalan dengan maksud dan tujuan tersebut, PT PLN (Persero) UBD Jawa
Barat mengemban misi sebagai berikut:
1. Fungsi Bisnis atau memupuk keuntungan
Sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan kaidah
bisnis yang sehat guna menjamin keberadaan dan pengembangan bisnis yang
sehat guna menjamin keberadaan dan pengembangan dalam jangka panjang.
2. Fungsi Sosial atau agen pembangunan
Sebagai pelaksana pembangunan, melaksanakan kegiatan baik yang
bersifat program pembangunan sebagaimana layaknya, maupun yang bersifat
sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,
sekalipun kegiatan tersebut tidak mendapatkan keuntungan.
Selain aktivitas kerja tersebut, PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat &
Banten mempunyai tujuan yang tidak hanya untuk mencari laba karena sebagai
perusahaan milik negara yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat. PLN
26
BAB II PEMBAHASAN
bertugas untuk menyediakan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup memadai
dan mutu yang sangat baik untuk dapat dimanfaatkan masyarakat luas. Dengan
tidak menyimpang dari tujuan utama untuk dapat membangun ekonomi,
ketahanan nasional serta meningkatkan derajat masyarakat sesuai dengan
kebijakan pemerintah dalam bidang penguasaan tenaga listrik. Dan PLN memiliki
tiga sasaran, yaitu:
1. Meningkatkan jumlah langganan;
2. Meningkatkan daya yang terpasang;
3. Meningkatkan penjualan KWH (tenaga listrik) kepada pelanggan
PLN Distribusi adalah satuan administrasi yang tidak memiliki fasilitas
pembangkit dan transmisi. Unit ini membeli energinya dari unit PLN lainnya yang
diterima melalui Gardu Induk (GI). Seluruh pulau Jawa yang menyerap hampir
80% volume penjualan tenaga listrik seluruh Indonesia dikelola oleh empat PLN
Distribusi yang berfungsi sebagai unit koordinatif. Salah satu unit distribusi
tersebut adalah PT PLN (Persero) Distibusi Jawa Barat & Banten yang memilki
wilayah kerja meliputi seluruh Jawa Barat kecuali Tangerang.
PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten melaksanakan
tuganya memiliki 16 APJ (Area Pelayanan dan Jaringan) dan 1 APD (area
Pengatur Distribusi), adapun unit-unit pelaksana adalah :
1. APJ Cirebon
2. APJ Tasik
3. APJ Garut
4. APJ Cianjur
5. APJ Sukabumi
6. APJ Bogor
27
BAB II PEMBAHASAN
7. APJ Banten Selatan
8. APJ Banten Utara
9. APJ Purwakarta
10. APJ Cimahi
11. APJ Bandung
12. APJ Majalaya
13. APJ Bekasi
14. APJ Depok
15. APJ Karawang
16. APJ Sumedang
17. APD Bandung
Fungsi masing-masing cabang tersebut adalah untuk mendistribusikan
tenaga listrik kepada konsumen, membangun jaringan distribusi, pelayanan
langganan dengan sistem pembendaharaan serta melaporkan kegiatannya dengan
membuat laporan realisasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan PT PLN
(Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.
Tenaga Listrik yang disalurkan kepada konsumen adalah tenag listrik
yang dibangkitkan dari beberapa pusat tenaga listrik yang ada di Jawa Barat, dari
pusat tenaga listrik tersebut ditransmisikan lagi ke gardu-gardu induk, kemudian
ditransmisikan lagi ke gardu-garu cabang akhirnya samapai kepada konsumen.
2.6 Produk Perusahaan
Produk yang dihasilkan dan dijual oleh PT PLN (Persero) adalah energi
listrik yang bisa dipergunakan untuk menjalankan mesin dan penerangan.
28
BAB II PEMBAHASAN
Berdasarkan tujuan pemakaian listrik, maka energi listrik yang dihasilkan dan
dijual kepada pelanggan dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu :
Golongan tarif S = Kepentingan Sosial
Golongan tarif R= Rumah Tangga
Golongan tarif B= Bisnis
Golongan tarif I= Industri
Golongan tarif P:= Pemerintah dan Penerangan Jalan Umum
Berdasarkan Kepres No. 83 tahun 2001, ditambahkan golongan tarif baru,
yaitu :
Golongan tarif T = Traksi/Kereta Api
Golongan tarif C= Curah, untuk keperluan khusus
Golongan tarif M= Multiguna
Golongan tarif ini diperuntukan bagi pengguna tenaga listrik dengan
persyaratan khusus atau spesifikasi, serta memberi nilai tambah bagi PT PLN
(Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten maupun bagi pelanggan. Transaksi
meltiguna sangat menguntungkan karena dibuat berdasarkan kesepakatan
perjanjian tersendiri.
Jenis transaksi ini terdiri dari :
Transaksi Energi Listrik (TEL), meliputi multiguna ekspor, impor,
musiman, prabayar, beban dapat diatur, listrik hari libur.
Transaksi Non Energi Listrik, yaitu penyediaan tingkat keandalan
layanan, penyediaan fasilitas ketenagalistrikan dan penyediaan
layanan jasa kelistrikan.
29
BAB II PEMBAHASAN
LOGO PERUSAHAAN
Gambar 1.2 Logo PT PLN (Persero)
Sumber : Buku Panduan Logo PLN, 2009
30
BAB II PEMBAHASAN
Berdasarkan keputusan Direktur PT PLN (Persero) No 036.K/Dir/2007
tentang Aturan Logo Perusahaan. Arti dan maksud lambang PT PLN (Persero)
yaitu :
1. Bidang persegi panjang vertical melambangkan bahwa PT PLN
(Persero) merupakan wadah atau organisai yang terorganisir dengan
sempurna. Warna kuning melambangkan keagungan Tuhan Yang Maha
Esa, serta agungnya kewajiban PT PLN (Persero). Menggambarkan
pencerahan dan semangat yang menyala-nyala yang dimiliki tiap insane
yang berkarya di PT PLN (Persero)
2. Petir atau kilat melambangkan tenaga listrik, yang terkandung di
dalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan.
Petir mengartikan kerja cepat dan tepat para insane PT PLN (Persero)
dalam memberikan solusi terbaik bagi para pelanggannya. Warna
merah darah melambangkan keberanian dalam menghadapi tantangan
perkembangan jaman, kedewasaan dan kedinamisan gerak laju
perusahaan dalam melaksanakan tugas untuk menapai sarana
pembangunan.
3. Gambar gelombang melambangkan gaya rambat energy listrik,
dinamakan konservasi segala macam tenaga (energy) menjadi tenaga
listrik. Artinya bahwa pelaksanaan tugas PT PLN (Persero) hatus
serempak dalam tiga bidang yaitu pembangkitan,penyaluran dan
distribusi tenaga listrik. Warna biru laut melambangkan kesetiaan dan
31
BAB II PEMBAHASAN
pengabdian pada tugas untuk menuju dan mencapai kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat Indonesia keandalan yang dimiliki insane
perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi para pelanggannya.
32