1

BUPATI BOVEN DIGOEL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOELNOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOVEN DIGOEL,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) huruf f dan Pasal 95ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentangPajak Daerah dan Retribusi Darah, Pajak Mineral BukanLogam dan Batuan merupakan salah satu jenis PajakDaerah KabupatenKota, yang pungutannya ditetapkandengan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan DaerahKabupaten Boven Digoel tentang Pajak Mineral BukanLogam dan Batuan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentangPembentukan Propinsi Otonom Irian Barat danKabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2097);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentangPembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,Kabupaten pegunungan Bintang, Kabupaten Yahokimo,kabupaten Tolikara, kabupaten Waropen, kabupatenkaimana, Kabupaten Boven Digoel, kabupaten Mappi,

2

Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, kabupatenTeluk wondama di propinsi Papua (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, TambahanLembaran Negara Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara ( Lembaran NegaraTahun 2009 Nomor 4,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4959);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan LembaranNegara 5049) ;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LembaranNegara Repuhlik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang TataCara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta KedudukanKeuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di WilayahProvinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5107);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentangTatacara Pemberian dan Pemamfaatan InsentifPemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor119, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5161);

3

11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentangJenis Pajak Daerah Yang Dipungut BerdasarkanPenetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh WajibPajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5179).

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

13. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 5Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah DaerahKabupaten Boven Digoel (Lembaran Daerah KabupatenBoven Digoel Tahun 2008 Nomor 5 Tambahan LembaranDaerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 5).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DOGOEL

Dan

BUPATI BOVEN DIGOEL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK MINERAL BUKANLOGAM DAN BATUAN

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Boven Digoel.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerahsebagai unsur penyelenggara Pemerintahan DaerahKabupaten Boven Digoel.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Boven Digoel.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel yangselanjutnya disebut DPRD.

4

5. Pejabat adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang disingkatKadispenda adalah unsur pelaksana PemerintahanDaerah di bidang Pendapatan Daerah.

7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai daripenghimpunan data Obyek dan Subyek Pajakpenentuan besarnya Pajak yang terutang sampaikegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak sertapengawasan penyetorannya.

8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Boven Digoel.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yangmerupakan kesatuan baik yang melakukan usahamaupun yang tidak melakukan usaha yang meliputiperseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroanlainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengannama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi,koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atauorganisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetapdan bentuk badan lainnya.

10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerahyang terutang oleh orang pribadi atau badan yangbersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengantidak mendapatkan imbalan secara langsung dandigunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yangselanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas kegiatanpengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik darisumber alam, di dalam dan/atau permukaan bumiuntuk dimanfaatkan.

12. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukanlogam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalamperaturan perundang–undangan di bidang mineral danbatubara.

13. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajakuntuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajakyang terutang.

14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakantahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

5

15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayarpada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak,atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan perpajakandaerah.

16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai daripenghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuanbesarnya pajak yang terutang sampai kegiatanpenagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasanpenyetorannya.

17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnyadisebut SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajakdigunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ataupembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objekpajak, dan/atau harta dan kewajiban yang sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undanganperpajakan Daerah.

18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkatSSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajakyang telah dilakukan dengan menggunakan formlir atautelah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah yangditetapkan oleh Bupati.

19. Surat Ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar yangselanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapanpajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaranpokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlahpajak yang masih harus dibayar.

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahanyang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah suratketetapan pajak yang menentukan tambahan atasjumlah pajak yang telah ditetapkan.

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yangselanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapanpajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaranpajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari padapajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnyadisingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yangmenentukan jumlah pokok pajak sama besarnya denganjumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidakada kredit pajak.

23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkatSTPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak

6

dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ataudenda.

24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan ataskeberatan terhadap Surat Pemberitahuan PajakTerutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, SKPDKB,SKPBKBT, SKPDLB, atau terhadap pemotongan ataupemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh WajibPajak.

25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajakatas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yangdiajukan oleh Wajib Pajak.

26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yangdilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data daninformasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban,modal, penghasilan dan biaya.

27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpundan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yangdilaksanakan secara objektif dan profesionalberdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk mengujikepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerahdan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakanketentuan peraturan perundang-undangan perpajakandaerah.

28. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerahadalah serangkaian tindakan yang dilakukan olehPenyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yangdengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukantersangkanya.

BAB IINAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,dipungut pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukanlogam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/ataupermukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Pasal 3

(1) Obyek Pajak adalah kegiatan pengambilan mineralbukan logam dan batuan, meliputi:

7

a. asbes ;b. batu tulis ;c. batu setengah permata ;d. batu kapur ;e. batu apung ;f. batu permata ;g. bentonit ;h. dolomit ;i. feldspar ;j. garam batu (halite) ;k. grafit ;l. granit/andesit ;m. gips ;n. kalsito. kaolin ;p. leusit ;q. magnesit ;r. mika ;s. marmer ;t. nitrat ;u. opsidien ;v. oker ;w. pasir dan kerikil ;x. pasir kuarsa ;y. perlit ;z. phospat ;aa. talk ;bb. tanah serap (fullers earth) ;cc. tanah diatome ;dd. tanah liat ;ee. tawas (alum) ;ff. tras ;gg. yarosif ;hh. zeolit ;ii. basal ;jj. trakkit ; dankk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dikecualikan dari Objek Pajak sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) adalah :a. Kegiatan pengambilan Mineral Logam dan Batuan

yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secarakomersial, seperti kegiatan pengambilan tanahuntuk keperluan rumah tangga, pemancangan tianglistrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon,penanaman pipa air/gas;

b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam danBatuan yang merupakan ikutan dari kegiatanpertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkansecara komersial.

8

Pasal 4

(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yangdapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yangmengambil mineral bukan logam dan batuan.

(3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajibmendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWPD.

(4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, menerbitkan NPWPDsecara jabatan, apabila Pengusaha tidak melaksanakankewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IIIDASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA

PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Pajak adalah nilai jual hasilpengambilan mineral bukan logam dan batuan.

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitungdengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilandengan nilai pasar atau harga standar masing-masingjenis mineral bukan logam dan batuan.

(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalahharga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat diwilayah Kabupaten Boven Digoel.

(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukanlogam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)sulit diperoleh, digunakan harga standar yangditetapkan oleh Bupati secara periodik yang diusulkanoleh Instansi Teknis.

Pasal 6

Besarnya tarif Pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh limapersen).

Pasal 7

Besaran Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan caramengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

9

dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (1).

BAB IVWILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 8

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempatpengambilan mineral bukan logam dan batuan berlokasi.

BAB VMASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DANSURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 9

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulankalender.

Pasal 10

Pajak terutang terjadi pada saat pengambilan mineral bukanlogam dan batuan dilakukan.

Pasal 11

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisidengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tanganioleh wajib pajak atau kuasanya.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusdisampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15(lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkandengan Peraturan Bupati.

BAB VIPENETAPAN PAJAK

Pasal 12

Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan dan menetapkanpajak terutangnya sendiri dengan menggunakan SPTPDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

10

Pasal 13

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saatterutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:a. SKPDKB dalam hal:1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau

keterangan lain, pajak yang terutang tidak ataukurang dibayar.

2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupatidalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegursecara tertulis tidak disampaikan pada waktunyasebagaimana ditentukan dalam surat teguran.

3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi,pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau datayang semula belum terungkap yang menyebabkanpenambahan jumlah pajak yang terutang;

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang samabesarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajaktidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1)dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupabunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung daripajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangkawaktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitungsejak saat terutangnya pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalamSKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bdikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajaktersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidakdikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelumdilakukan tindakan pemeriksaan.

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKBsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3)dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambahsanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (duapersen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atauterlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnyapajak.

11

BAB VIITATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 14

(1) Pembayaran Pajak yang terutang harus dilakukansekaligus.

(2) Pajak dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelahsaat terutangnya pajak yang merupakan tanggal jatuhtempo bagi Wajib Pajak untuk melunasi pajaknya.

(3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat KeputusanPembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan PutusanBanding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harusdibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajakdan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(4) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhipersyaratan yang ditentukan dapat memberikanpersetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur ataumenunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bungasebesar 2% (dua persen) sebulan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran,penyetoran, pembayaran dengan angsuran, danpenundaan pembayaran pajak diatur dengan PeraturanBupati.

Pasal 15

(1) Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan di KasDaerah atau Bendahara Penerima pada DinasPendapatan Daerah.

(2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan menggunakan SSPD.

(3) Bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSPD,ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIIITATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang

dibayar;

12

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekuranganpembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atausalah hitung;

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupabunga dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan hurufb ditambah dengan sanksi administratif berupa bungasebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 17

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT,STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat KeputusanKeberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurangdibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagihdengan Surat Paksa;

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakanberdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IXPEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,

DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSIADMINISTRASI

Pasal 18

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya,Bupati dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atauSTPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannyaterdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitungdan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentudalam peraturan perundang-undangan perpajakandaerah.

(2) Bupati dapat :a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi

administratif berupa bunga, denda, dan kenaikanpajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksitersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajakatau bukan karena kesalahannya;

b. Mengurangkan atau membatalkan SKPDKB,SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yangtidak benar;

13

c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan

pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidaksesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

e. Mengurangkan ketetapan pajak terutangberdasarkan pertimbangan kemampuan membayarWajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penguranganatau penghapusan sanksi administratif dan penguranganatau pembatalan ketetapan pajak sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XKEBERATAN DAN BANDING

Bagian KesatuKeberatan

Pasal 19

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepadaBupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :a. SKPDKB;b. SKPDKBT;c. SKPDLB;d. SKPDN;e. Pemotongan atau pemungutan oleh Pihak ketiga

berdasarkan peraturan perundang- undanganperpajakan daerah.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasaIndonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu palinglama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggalpemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapatmenunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapatdipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telahmembayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujuiWajib Pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3)dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatansehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan olehBupati atau pejabat yang ditunjuk atau tandapengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatatsebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

14

Pasal 20

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)bulan sejak tanggal surat keberatan diterimasebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, harusmemberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupamenerima seluruhnya atau sebagian, menolak, ataumenambah besarnya pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatukeputusan, keberatan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian KeduaBanding

Pasal 21

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan bandinghanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusanmengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia,dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga)bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan darisurat keputusan keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkankewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu)bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 22

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan bandingdikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihanpembayaran pajak dikembalikan dengan ditambahimbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untukpaling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dihitung sejak bulan pelunasan sampai denganditerbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak ataudikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksiadministratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh

15

persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusankeberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayarsebelum mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonanbanding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50%(lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3)tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkansebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratifberupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlahpajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi denganpembayaran pajak yang telah dibayar sebelummengajukan keberatan.

BAB XIPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 23

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapatmengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)bulan, sejak diterimanya permohonan pengembaliankelebihan pembayaran Pajak pada ayat (1) harusmemberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaima dimaksud pada ayat (2)telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatukeputusan, permohonan pengembalian pembayaranPajak dianggab dikabulkan dan SKPDLB harusditerbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihanpembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebihdahulu utang pajak tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktupaling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajakdilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupatimemberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihanpembayaran pajak.

16

(7) Tata cara penegembalian kelebihan pembayaran Pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Bupati.

BAB XIIKEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsasetelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahunterhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabilawajib pajak melakukan tindak pidana dibidangperpajakan daerah.

(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tertangguh apabila :a. Diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa

atau;b. Adanya pengakuan utang pajak dari wajib pajak

baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksasebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggalpenyampaian Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajakdengan kesadarannya menyatakan masih mempunyaiutang pajak dan belum melunasinya kepada PemerintahDaerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui daripengajuan permohonan angsuran atau penundaanpembayaran dan permohonan keberatan oleh WajibPajak.

Pasal 25

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karenahak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsadapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan PiutangPajak Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimanadimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudahkedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

17

BAB XIIIPEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 26

(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omset palingsedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan ataupencatatan.

(2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet sertatata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untukmenguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakandaerah dalam rangka melaksanakan peraturanperundang-undangan perpajakan daerah;

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau

catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dandokumen lain yang berhubungan dengan ObjekPajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempatatau ruangan yang dianggap perlu dan memberikanbantuan guna kelancaran pemeriksanaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaanPajak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIVINSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 28

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapatdiberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah.

(3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai denganperaturan perundang-undangan.

18

BAB XVKETENTUAN KHUSUS

Pasal 29

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihaklain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukankepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan ataupekerjaannya untuk menjalankan ketentuan perundang-undangan.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud apada ayat (1) berlakujuga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh KepalaDaerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuanPeraturan perundang-undangan;

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) adalah:a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai

saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh

Kepala Daerah untuk memberikan keterangankepada pejabat lembaga negara atau instansiPemerintah yang berwenang melakukanpemeriksaan dalam bidang Pajak Daerah.

(4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberiizin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud padaayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkanbukti dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yangditunjuk;

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalamperkara pidana atau perdata, atas permintaan Hakimsesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum AcaraPerdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertuliskepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2),untuk memberikan dan memperlihatkan alat buktitertulis dengan keterangan Wajib Pajak yang adapadanya;

(6) Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5)harus menyebutkan nama tersangka atau namatergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antaraperkara pidana atau perdata yang bersangkutan denganketerangan yang diminta.

19

BAB XVIP E N Y I D I K A N

Pasal 30

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkunganPemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagaipenyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidanadibidang Perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksuddalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahPejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkunganPemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yangberwenang sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah :a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakpidana di bidang perpajakan daerah agarketerangan atau laporan tersebut menjadi lebihlengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keteranganmengenai orang pribadi atau badan tentangkebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungandengan tindak pidana perpajakan Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orangpribadi atau badan sehubungan dengan tindakpidana dibidang perpajakan daerah;

d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain,berkenaan dengan tindak pidana dibidangperpajakan daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkanbahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumenlain, serta melakukan penyitaan terhadap bahanbukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangkapelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorangmeninggalkan ruangan atau tempat pada saatpemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksaidentitas orang, benda dan/atau dokumen yangdibawa;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakpidana perpajakan daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannyadan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan; dan/atau

20

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untukkelancaran penyidikan tindak pidana di bidangperpajakan daerah sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memberitahukan dimulainya penyidikan danmenyampaikan hasil penyidikannya kepada PenuntutUmum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara RepublikIndonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamUndang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIIKETENTUAN PIDANA

Pasal 31

(1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidakmenyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benaratau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yangtidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapatdipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kalijumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurangdibayar;

(2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikanSPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidaklengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benarsehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidanadengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun ataupidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajakyang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 32

Tindak pidana dibidang perpajakan Daerah tidak dituntutsetelah melampaui jangka waktu 5 (lima ) tahun sejak saatterutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atauberakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahunpajak yang bersangkutan.

Pasal 33

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk Bupati yangkarena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban

21

merahasiakan hal sebagaiamana dimaksud dalam Pasal29 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidanakurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana dendapaling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yangdengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atauseseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinyakewajiban Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal29 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidanakurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana dendapaling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimandimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukanatas pengaduan orang yang kerahasiaanya dilanggar;

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan Ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkutkepentingan pribadi seseorang atau badan selaku WajibPajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 34

Denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 dan Pasal 33ayat (1), dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XIVKETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah inisepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan ditetapkandengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka PeraturanDaerah Nomor 11 tahun 2005 tentang Pajak GalianPengambilan Bahan Galian Golongan C (Lembaran DaerahKabupaten Boven Digoel Tahun 2005 Nomor 11), dicabut dandinyatakan tidak berlaku .

22

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Ditetapkan di Tanah Merahpada tanggal 30 Desember 2011

Plt. BUPATI BOVEN DIGOEL,WAKIL BUPATI

CAP/TTD

YESAYA MERASI

Diundangkan di Tanah Merahpada tanggal 30 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN BOVEN DIGOEL

CAP/TTD

JOHN EDWARD, SE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2011 NOMOR 10

Untuk Salinan Yang Sah Sesuai AslinyaA.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

KEPALA BAGIAN HUKUM

WAHYUDIANA, SHPEMBINA

NIP. 19661214 199302 1 001

23

PENJELASANATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOELNOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

I. UMUM

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan bahwa PajakMineral Bukan Logam dan Batuan merupakan jenis Pajak Kabupaten.

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang merupakanpungutan yang menopang Pendapatan Daerah dalam upaya menutupipembiayaan Pemerintah dan pembangunan.

Sehubungan dengan itu untuk menata pungutan Daerah berdasarkanUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang khususnya mengenai PajakMineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Boven Digoel perlu diaturdalam Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 27Cukup Jelas

Pasal 28Ayat(1)

yang dimaksud dengan Kinerja Tertentu adalah Pencapaiantarget penerimaan retribusi yang ditargetkan dalam anggaranpendapatan dan belanja daerah yang dijabarkan secaratriwulan dalam peraturan Bupati.

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 29 s/d Pasal 37Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2011NOMOR 10