DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT PANJA PEMBAHASAN RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 24 TAHUN

2003 TENT ANG MAHKAMAH KONSTITUSI

RABU,18 MEI 2011

Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Jenis Rapat Deng an Sifat Rapat Hari, tanggal Pukul

2010 - 2011 IV

Rapat Panja

Terbuka Rabu, 18 Mei 2011 10.00-10.50 WIS

Tempat Ketua Rapat Sekretaris

Ruang Rapat Sadan Legislasi DPR RI, Gd. Nusantara I Lantai 1 H. A. Dimyati Natakusumah, SH., MH., MSi Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si

Acara Melanjutkan Pembahasan DIM RUU tentang Perubahan atas UU No.24Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi

Hadir 18 orang dari 28 Anggota Sadan Legislasi

ANGGOTA DPR RI : PIMPINAN: 1. H.A. Dimyati Natakusumah, SH., MH., M.Si 2. Ora. Hj. Ida Fauziah

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT: 4 dari 6 orang Anggota 1. Didi lrawadi Syamsuddin, S.H., LLM 2. Sutjipto, SH, MH, MM 3. H. Suhartono Wijaya, SE, MBA 4. DR. Pieter C Zulkifli Simabuea, MH

FRAKSI PARTAI POI PERJUANGAN: 2 dari 4 orang Anggota 1. Honing Sanny 2. Hendrawan Supratikno

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA: 5 dari 5 orang Anggota 1. DR. H. Deding Ishak, SH, MM 2. H. Andi Rio Idris Padjalangi, SH, MKn 3. Ferdiansyah, SE, MM 4. Ors. Murad U Nasir 5. Hj. Tetty Kadi Bawono

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA: 2 dari 3 orang Anggota

1. K.H. Bukhari Yusuf, Le 2. H. M. Nasir Djamil, S.Ag

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL: 2 dari 2 orang Anggota 1. Drs. Achmad Rubaie, SH, MH 2. Jamaluddin Jafar, SH

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA: 0 dari 1 orang Anggota.

FRAKSI PARTAI HANURA: 1 dari 1 orang Anggota. 1. Sarifuddin Sudding, SH., MH

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN: 1 dari 1 orang Anggota 1. Ahmad Yani, SH., MH

FRAKSI PARTAI GERINDRA: 0 dari 1 orang Anggota.

KETUA RAPAT F-PPP (H.A. DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si):

Bismilahhirohmanhirrohim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat siang salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat saudara anggota Panja tentang RUU perubahan tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi.

Yang kami hormati, unsur pemerintah Menteri Hukum dan HAM yang di wakili oleh Pak

Dirjen, Menteri PAN atau yang mewakili dan PAN birokrasi reformasi, serta staf dan

sekretariat dan tenaga ahli, hadirin dan hadirot yang telah berbahagia.

Puji dan syukur kita panjatkan selalu kita panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa,

atas perkenannya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri Rapat Panja pada siang

hari ini, sesuai dengan laporan sekretariat Rapat Panja ini telah di tanda tangani oleh 15 orang

anggota, izin 1 orang anggota jumlah fraksi 7 fraksi. Dari 28 anggota panja oleh karena itu

perkenankanlah kami membuka Rapat ini dan Rapat di nyatakan tertutup.

Rapat panja pada hkari ini di laksanakan untuk melanjutkan daftar infentarisasi masalah

yang masih di pending, sebetulnya kalau pasalnya hanya satu yang tersisa yaitu pasal PAW

namun demikian pembahasan Dim di lanjutkan, kami menawarkan Rapat Panja padahal hari ini

adalah sebagai berikut:

1. pengantar Ketua Rapat sebagaimana yang telah saya sampaikan,

2. pembahasan Dim dan

3. adalah penutup

rapat ini akan berlangsung sampai pukul 12 namun dapat di perpendek atau di lanjutkan atau di

perpanjang, sesuai oleh kesepakatan Rapat apabila masih hal-hal yang perlu di diskusikan,

apakah acara yang kami bacakan dapat di setujui?

(RAPAT SETUJU)

Sebelum pembahasan Dim di berikan kesempatan kepada Pemerintah, mungkin ada hal

atau yang ingin di sampaikan kami persilahkan? Luar biasa pemerintah. Kita mulai pembahasan

Dim yang terkait dengan PAW. Ya ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf (c) dan huruf (e),

T.A Badan Legislasi:

Di antara pasal 23 dan pasal 24 di sisipkan satu pasal yakni pasal 23 (a) yang berbunyi

sebagai berikut, pasal itu apa bila hakim konsitusi di berhentikan sebagaimana dimaksud pasal

23, lembaga yang berwenang pergantian antar waktu hakim konsitusi sesuai dengan sarat-sarat

dan tata cara sebagaimana di maksud pasal 15, Pasal 16 pasal 18 dan pasal 20 yang di

tetapkan dengan keputusan presiden.

Pasal 2 ayat (2) penggantian hakim konsitusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) di

lakukan paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sampaikan oleh Mahkama

konsitusi, ayat 93) Hakim konsitusi penggantikan sebagai mana di maksud pada ayat (2)

sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah atau janji yang pengucapannya di pandu

oleh ketua mahkamah konsitusi dengan bunyi sumpah atau janji sebagaimana di maksud dalam

pasal 21. Ayat (4) hakim konsitusi yang menggantikan sebagaimana di maksud pada ayat (2)

melanjutkan sisa jabatan hakim konsitusi yang di gantikannya, ayat (5) penggantian Hakim

konsitusi antar waktu tidak di lakukan apa bila sisa masa jabatan hakim yang akan di ganti

kurang dari 3 bulan dari masa jabatan sebagaimana di maksud dalam pasal 22.

KETUA RAPAT:

ltu di antaranya hasil rancangan dari DPR mohon tanggapan pemerintah terkait dengan

karena ini memang ini prinsip dasar hukum sebetulnya, kalau terkait dengan periodesasi berarti

sisa, kalau tidak menyebut periodesasi berarti bisa di lanjutkan dengan semala begitu, karena ini

terkait dengan hakim konsitusi terkait dengan periodesiasi maka PAW seperti anggota DPR atau

KPK dan lain sebagainya. Kalau misalnya pemerintah terkait itu bertahan sesuai yang lama

bahwa 5 tahun ini biasa di politisasi dan juga ini bisa menjadi hal-hal yang bagi lembaga negara

lainnya, kasih contoh saja lembaga lainnya yang misalnya yang ada di indonesia ini yang mengisi

begitu PAW mengisi sampai 5 tahun. Silakan pemerintah untuk menanggapi.

PEMERINTAH:

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua,

Tentu kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas perkenan-Nya kita dapat

melanjutkan lagi pembahasan perubahan tentang Rancangan Undang-undang tentang

Mahkamah Konsitusi dan masih tersisa di Pasal 23 (a) ada 5 ayat yang di ajukan di dalam

Rancangan perubahan inisiatif DPR khusus untuk ayat (1) memang mengusulkan di hapus

karena ketentuan ini secara substantif di atur dalam Dim 135 usulan pemerintah yang

menyebutkan ini sudah ada si atur pasal 26 undang-undang yang ada, disana sudah di sebutkan

dalam hal terjadi kekosongan hakim konsitusi karena berhenti atau di berhentikan lembaga

berwenang sebagaimana di maksud pasal 18 ayat (1) mengajukan pengganti kepada Presiden

waktu paling lambat 30 hari kerja, sejak terjadinya kekosongan, ada subtansi dan ayat yang

mengaturnya demikian juga ayat (2) penggantian hakim konsitusi sebagaimana di maksud pada

ayat (1) dilakukan paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan di sampaikan oleh

Mahkamah Konsitusi pasal 135 itu juga sudah sesuaikan usul lembaga yang berwenang

sebagaimana yang di maksud ayat (2) mengajukan penggantian dalam waktu paling lambat 30

hari sejak menerima pemberitahuan mahkamah konsitusi.

Kemudian ayat (3) pemerintah ini juga mengusulkan di hapus karena, asalan hakim yang

menggantikan juga hakim konsitusi ketentuan pasal 21 yang tidak di rubah, jadi ini segi tehnik

saja.

Ketua dan para anggota yang kami hormati,

Dari segi tehnik saja karena sudah ada yang di atur, nah khusus dalam ayat (4) memang

ini substansinya yang baru ya, dalam rancangan di sampaikan hakim konsitusi yang

menggantikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pada ayat(2) melanjutkan sisa jabatan

hakim konsitusi yang di gantikannya, di lihat dari sisi perlunya ini di cantumkan oleh ini saya kira

memang sangat penting supaya secara eksplisit apakah pengganti itu melanjutkan sisa jabatan

hakim atau kembali kepada ketentuan bahwa masa jabatan di sebutkan di pasal 42 itu adalah 5

tahun, kalau kita melihat di undang-undang Badan Pemeriksa Keuangan ya memang sisa

jabatan yang sisa itu yang di gantikannya, kemudian memang di beberapa ketentuan yang lain

pada waktu kita menyusun RUU tahun 2003 yang lalu menjadi undang-undang ini memang di

maksudkan agar tidak pada sisa jabatannya sehingga tidak akan banyak terjadi ke kososngan,

itu alasan-alasan pad a waktu itu.

Yang kelima ayat (5) saya kira sama kalau kurang dari 3 bulan ini maka tidak perlu di isi

memang mungkin ini maksudnya untuk efektifitas banyak kamu lihat di berbagai ke tentuan

perundang-undangan demikian pak ketua dan anggota ketika wakil kepala daerah itu tinggal

sisanya 18 bulan itu biasanya tidak di isi lagi, karena ini adalah kepentingan efektifitasnya,

apakah nanti bertentangan dengan masa jabatan yang sudah di tentukan di pasal 22nya, itulah

oleh sebab itu di dalam Dim pemerintah ya meminta penjelasan bahwa hakim konsitusi itu

melanjutkan sisa jabatan hakim konsitusi yang di gantikannya, tidak ketentuan 5 tahun

sebagaimana di pasal 22. Demikian.

KETUA RAPAT:

Ya subtansinya setuju ya pemerintah terkait dengan PAW itu tapi ada beberapa ke

tentuan ayat-ayat yang buat pemerintah ya baiknya ya di reduksi, jadi pasal-pasal lainny. Silakan

anggota.

F·PD (SOET JIPTO, S.H., M.Kn):

lya saya kira apa yang di sampaikan pemerintah kita bisa mengerti jadi sebenarnya tidak

ada perbedaan prinsip antara DPR dan Pemerintah, oleh karena itu saja setuju kalau ini masuk di

dalam Dim Cil saja jadi untuk sinkronisasilah, tidak dari ini prinsipnya itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ada lagi cukup ya karena tidak ada lagi subtansi hanya itu saja yang terkait dengan 3

bulan atau 6 bulan, kalau 6 bulan apa masih layak di gantikan.

ANGGOTA .................. :

Hal prinsip yang membedakan posisi politik, ini kalau hakim konsitusi paling tidak meriver

dari hasil study banding kita itu tidak ada batas waktu dia di batasi pertama oleh umur, yang ke

dua kalau dia rentang waktu nya 5 tahun ya udah jadi dia tidak mengganti sisa waktu. Jadi disitu

aja kuncinya bahwa.

KETUA RAPAT:

Kalau ada yang meninggal tiba-tiba habis 3 bulan di ganti Paw inikan pasal Paw.

ANGGOTA .................. :

tergantung nanti ketua mejelaskan tenang pertemuan kita hari ini, pertama kita bicarakan

soal Paw artinya bahwa kita melanjutkan saja dari sisa waktu yang tersedia, kembali bahwa

jabatan apa namanya jabatan seorang hakim itu 5 tahun maka tidak ada istilah Paw sehingga

dia berjalan terus, karena dalam pikiran begitu dia tidak jabatan politik lah begitu ketua,

KETUA RAPAT:

lya saya bisa pahami tapi terkait dengan apa Paw apa bila yang bersangkutan misalnya

dari DPR saja meninggal dunia sebelum habis masa jabatan 6 bulan atau 3 bulan itukan dengan

sendirinya tidak boleh di gantikan tapi yang terjadi adalah itu tidak ganjil jadi kapan begitu, nah

oleh sebaba itu apakah itu 3 bulan itu efektif atau 6 bulan meninggal sisa jabatan misalnya

harusnya habis 6 bulan dari sekarang berapa bulan apa? Mei okober atau apalah. ltu di gantikan.

Kalau lihat dari ketentuan tadi ya di gantikan 6 bulan jadi masih ada melakukan pemilihan kalau

saya melihat apa perlu di tambah menjadi 6 bulan dari sisa masa jabatan.

F-PD (SOET JIPTO, S.H., M.Kn):

Saya kira ini diskusinya menarik jadi memang ini kita harus bedakan penggantian hakim

konsitusi ini jadi saya cenderung sebenarnya lebih baik di serahkan pada lembaga masing­

masing yang mengusulkan, apakah mereka mau mengganti atau tidak atau mereka hanya di

angkat 6 bulan atau 5 tahun sekaligus kalau melakukan fit and propertest ya kan hanya untuk 6

bulan atau 3 bulan saya kira gak efektif belum tentu juga ada orang yang mendaftar, jadikan

masih ada kesinambungan jadi selain ada yang habis masa jabatannya tapi masih ada yang

lama, oleh karena itu bagaimana kita kembalikan kepada lembaga yang berhak mengangkat atau

mengusulkan karena ada 3 lembaga yang punya lokasi masing-masing DPR Pemerintah itu, jadi

kalau masa jabatannya habis saya cenderung bahwa di serahkan kepada lembaga yang

bersangkutan jadi apakah mereka menganggakat untuk sisa masa jabatan atau mengisi 5 tahun

sekaligus, jadi saya kira domennya punya masing-masing lembaga itu, karena mereka kalau

mengangkat 3-6 bulan semua pasti ada masalah oleh karena itu di buka saja ruang hanya

domennya kepad apihak yang mengusulkan punya lokasi yang di anggap hakim konsitusi.

Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kalau pemerintah saya tidak tau fit and propertest tidak kemaren PAW tidak dengan fit

and propertest, tapi kalau DPR itu transparan? Saya tidak tau ada tidak melakukan fit and

propertest tunjuk langsung kalau tidak salah, jadi baiknya mau di cantupkan atau tidak ini? Tetap

saja ini kita setuju ya?

F·PD (SOET JIPTO, S.H., M.Kn):

Maksud saya juga begitu pimpinan, oleh karena itu domentnya itu di serahkan kepada

lembaga kepada Mahkamah Agung Presiden dan DPR, apakah mereka mau akan menggantikan

itu masa jabatan atau mereka mengangkat 5 tahun karena memang ini juga aneh seperti KPK fit

and propertest begitu panjang dan biayanya banyak dia hanya menggantikan masa jabatannya

kan pro and kontra oleh karena itu lebih baik di undang-undang ini lebih jelas harus ada aturan

yang jelas jadi kalau menggantikan masa jabatan itu tentang PAW itu lembaga politik itu memang

DPR, jadi tidak ada pemilihan lagi. Tapi kalau ada pemilihan lagi masa hanya ada untuk 3 bulan

ini kan tidak jelas lah tidak mungkin hanya angkat saja, kalau DPR memang dulu nomor urut ke 4

langsung menggantikan, sisa masa jabatan tapikan belum tentu mau dia kalau dia punya jabatan

yang lain kalau kita tidak tegas mengatur ini KPK kemaren fit and propertest 1 tahun, karena

undang-undangnya tidak mengatur secara tegas.

Terima kasih.

F·PKS (KH. BUKHORl,LC. MA):

Terima kasih pimpinan.

Bkita mesti kembali kepada filosofi mahkamah konsitusi itu sendiri karena MK atau

Mahkamah Konsitusi itu merupakan satu lembaga lembaga yang indenpendent dan karena itu

para hakimnya adalah negarawan, kenapa demikian karena agar terhindar dari semacem

interfensi politik dan warna-warna interst lainnya. Dan karena itu sisi lainnya keberadaaan para

hakim mahkamah konsitusi ini juga perlu di pertimbangkan jika kita memilih rezim pembentukan

dari mahkamah konsitusi ini adalah rezim PAW adalah rezim satu angkatan maka tentunya kita

akan menentukan draf yang kita ajukan, yaitu adanya satu sisa ketika terjadi PAW konsitensinya

penggantinya hanya pengganti sisanya, tetapi ketika kita kembali kepada filosofi lebih dasar,

maka memang apa yang di usulkan oleh pak cipto memang cukup relevan dan kalau memanng

yang kedua ini menjadi pilihan nya berarti Pasal 23 (a) ayat (4) ini juga tidak perlu ada

sebagaimana di atur pada 26 yang tetap yang tidak di rubah itu karena pasal yang 26 yang tetap

itu mendelegasikan ketika menjadi pendelegasikan ketika penggatian itu kepada pihak yang

mana mereka berwenang mengajukan sejak semula, dengan demikian memang persoalan itu

kita bukan saja singkronisasi sebagaimana di usulkan tepi ini subtansi dasar ini, saya melihat ini

harus di putuskan ini harus di bicarakan lebih dalam dan tidak masuk di delegasikan kepada

singkronisasi. Kalau kemudian tidak putus pada hari ini saya setuju di pending untuk sementara.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

ini mis pending ini, kaya udah di tekan oleh pimpinan dan ileh rakyat, kemaren rapat

pimpinan MK ini paling terlambat ya undang-undang ini, tapi satu pasal rasanya karena ini usul

DPR bahwa terkait ini terkait PAW ini adalah sisa jabatan, nah pemerintah ngotot waktu itu tetap

5 tahun maka hari ini kita selesaikan jangan kita 1 pasal ini memakan waktu tahun per tahun,

silakan.

F-PDIP (HONING SANNY): Saya kira untuk MK untuk jabatan yang di karenakan oleh musibah Paw itu harus kita

masukan menjadi suatu aturan nanti itu sangat penting, berbeda dengan anggota DPR kalau

DPR tinggal 6 bulan proses politiknya saja sudah 6 bulan tetapi kelau di MK tidak sama itu, jadi

kita sudah memenuhi ketentuan bahwa jumlah tetap 9 wakil dan ketua 7 anggota saya kira kita

masukan itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Sebenarnya ini masuk logika, ya kalau ada krusial harus di masukan Honing tadi itu

betul, bahwa pasal yang 3 bulan itu ayat 5 itu baiknya di Drop karena sesuai dengan kebutuhan

masing-masing lembaga itu sendiri, kalau memang seperti itu kita setujui kita Drop? Bagaimana?

F-PAN (JAMALUDDIN JAFAR, S.H.): Pimpinan masalah teori ini kita adakan karena ini masalah kesinambungnan masalah

hakim sendiri supaya jangan ada yang lowong jadi kita tetap kita berlakukan, masalah NTS saya

pikirkan ini ada temp;o hari sebelumnya ada uji fit and propertest, yang menggantikan itu tadi ya

adalah yang tidak termasuk itu, yang masuk nominasi itu ini yang perlu di perhatikan tentang itu

seperti KPK kemaren, seandainya ada apa-apa.

KETUA RAPAT:

Pak jamal baca ayat 95) ini yang maksud saya di drop itu apakah ini di drop atau ini tetap

ada yang ayat 5 baca.

F-PAN (JAMALUDDIN JAFAR, S.H.):

Penggantian Hakim Konsitusi antar waktu tidak di lakukan apabila sisa masa jabatan

hakim di ganti kurang dari 3 bulan dari masa jabatan sebagaimana di maksud pasal 22, apakah

itu di Drop ataukah tetap.

KETUA RAPAT:

Tadi menurut pak honingnya itu di hilangkan saja, di drop tadi pak Demokrat begitu sama,

gimana pak Jamal?

F·PAN (JAMALUDDIN JAFAR, S.H.):

Karena ini sisa waktu yang hanya 3 bulan ya, tapi kalau mengingat pekerjaannya inikan

padat juga, ini juga harus di fikirkan,hanya karena kurang hakim itu terbengkalai pekerjaannya, ini

perlu juga di fikirkan ini, apa lagi ini masalah pilkada ini mau di apa siy namanya tapi kurang

hakimnya ini menjadi masalah ini, ini perlu di fikirkan, ka1au saya siy ya jangan supaya ada tetap

penggantian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

lya ada penggantian berarti ayat 5 ini di drop? Begitu kalau ada penggantian ayat 5 ini di

drop kalau tidak perlu ada penggantian tayat 5 ini tetap, bagaimana setuju di drop atau

bagaimana? Pemerintah setuju ni di penjelasannya yang terkait seperti ini.

(RAPAT SETUJU)

Sudah pemerinath sudah setuju ya, cukup ya? Selesai ya? Bapak dan ibu sekalian.

Silakan.

F-PD {SOET JIPTO, S.H., M.Kn):

Yang saya hormati pimpinan dan dari pak Dirjen, panja RUU MK dengan berat hati kami

sampaikan bahwa setelah kami konsultasi rapat fraksi dengan OPP 2 hal yang ingin sampaikan,

yang pertama yakni sesuai dengan yang rapat Panja 31 januari 2011 kebetulan disini mengenai

ketentuan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua jadi saat itu juga ada catatan dari FPG dan PPP

masa jabatan ketua dan wakil ketua MK 5 tahun, jadi sesuai dengan Rapat fraksi dan juga dari

OPP karena pada waktu kita konsultasi juga dengan forum konsitusi termasuk kawan-kawan

yang termasuk mempromosikan undang-undnag mahkamah konsitusi itu tidak ada rujukannya

gak ada padanannya gak ada padannya normanya masa jabatan pimpinan mahkamah konsitusi

itu 3 tahun dan 2 tahun, oleh karena itu demokrat mengusulkan di samakan semua lembaga

negara jadi tidak ada perebedaan dan kalau RUU ini di sahkan tidak otomatis bahwa ketua

sekarang menjadi 5 tahun, karena mereka di angkat 3 tahun sehingga kita membuat Undang­

undang hanya kepentingan orang, setelah masa jabatan mereka ini habis barulah 5 tahun, itu

banyak masukan dari pimpinan MPR dan mana pun karena tidak ada pandanannya, itu yang

pertama.

Yang kedua, mengenai umur hakim konsitusi jadi karena kita mempunyai 2 puncak

kehakiman konsitusi kita yaitu mahkamah funda mahkamah konsitusi jadi juga supaya tidak ada

di bedakan menjadi umur, pertimbangan lain .bahwa ada persyaratan khusus hakim konsitusi itu

adalah negarawan dan di dalam negara lain kita lihat negara wan itu umurnya umumnya orang

itu tambah umur itu tambah bijaksana yaitu ini juga jangan di bedakan jadi 2 puncak kekuasaan

ke hakiman supaya katanya normatif itu di samakan itu usulan demokrat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Sampaikan kepada saat pendapat mini saja nanti, saya harap pandangan mini fraksi ini

dalam putusan kita nanti, jadi demikian bapak dan ibu sekalian ini hanya pembahasan Dim yang

kita sepakati bersama semoga tugas kita masih banyak, semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa

memberi ke kuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan tugas dengan sebaik­

baiknya dan konsitusi. Ya kami ucapkan Hamdalah. Rapat di nyatakan di tutup.

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

(RAPAT DI TUTUP PUKUL 10.50 WIB)

Jakarta, 18 Mei 2011 Sekretaris Rapat,

Drs.Djaka Dwi Winarko, M.Si