IIUUII TDT[ffit D[. l[ C NMIIBADV(rcATES & TEGAL COilSI'tTAITT

TERHADAP SURAT DAI(WMN PENUNTUT Urt'tul,l

KOMISI PEI'TBERANTASAN KORUPSI

Surat Dakwaan Nomor: DAK-41/24|1212O11 Tanggal 14 Desember 2011Atas Nama Terdahra lr. SYUHADA TASJIiAN, t{.1,1.

Dalam Perkara Pidana No. I 7/Pld.SUS/zO 1 1 /PN. PbrPENGADII-AN TIPIKOR PEKANBARU

(NOTAKEBERATAN)

IDENTITAS

Dalam perkara pidana atas nama Terdakwa

Nama LengkapTempat LahirUmur/Tgt LahirJenis KelaminKebangsaan/ KewarganegaanTempat TinggatAgamaPekerjaan

Pendidikan

PENAHANAN:

PENYIDIK

penahanan di Rutan Potda lvletro Jdya, terhitung mutai tanggat 03 Agustus 2011 sld28Nopember 2011. ------"

PFNU]$uf U4UIvt

penahanan di Rutan Potda Riau, terhitung mutai tanggat 29 November 2011 s/d

ditimpahkan ke pengadil,an Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

17 I Pid.Sus I 20 I I I PN. PBR

Komplek Perkantoran Grand Sudirman Blok D No. 12Kawasan Setia Maharaja

Telp. (0761)7041992,32482, Fax. (0761)32482 (Ext - 103)E-mail : aziunasyaari_sh@yahoo.com

Jl. Jend. Sudirman Pekanbaru - Riau - lndonesia

: lr. SYUHADA TASilAN, ltA.l,l.

: Bengkatis, Riau: 53 Tahunl 26 Mei 1958

: Laki-taki: lndonesia: Jt. Merak No. 20, Pekanbaru, Riau

: lstam: PNS Kepata Dinas Perindustrian Kabupaten Bengkalis

(lvtantan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau)

: S-2

DAI(WMN KESATU

Primair:

- lrtetanggar Pasat 2 ayat (1) Jo. Pasat 18 Undang-Undang Republik lndonesia No. 31

fahun tg99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah

dan ditambah dengan Undang-Undang Repubtik lndonesia Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan atas Undang-Undang Repubtik lndonesia No. 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke'l KUH

Pidana Jo. Pasal 65 KUH Pidana.

Subsidlalr:

- lrtetanggar Pasat 3 Jo. Pasat 18 Undang-Undang Repubtik lndonesia No. 31 Tahun

lyn ientang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan

ditambah dengan Undang-Undang Repubtik lndonesia Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubihan atas Undang-Undang Repubtik lndonesia No, 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasat 55 ayat (1) ke-l KUH

Pidana Jo. Pasal 65 KUH Pidana

DanpArftvAAN KEpUA

Pertama

- 1{elanggar Pasat 12 a Undang-Undang Repubtik lndonesia No. 31 Tahun 1999

: tentang eemUerantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2OO1 Tentang Perubahan atas Undang-

Unding No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Pasal 65 KUH Pidana .

AtauKedua

lrtetanggar Pasat 11 Undang-Undang Repubtik lndonesia No. 31 Tahun 1999 tentangPembeiantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang'Undang No.

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasat 65 KUH

Pidana.

t7 t Ptd.Stts I 2Ot I t PN.PBR 2

I. PENDAHULUAN

lrtajells Haklm yang kaml mullakan 'Saudara Penuntut Umum yang terhormat

Hadirln yang kaml hormati

pada kesempatan baik ini, pertama-tama kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa

tr. syuHADA 'tnsmlx, A.l,t: mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang

Ita trvr

diberikan oun malelis tiatim kepadikami untur nre.n{lepapi .t!11! ?"11111s.?:111penuntut Umum HJ; iotiti Pimberantasan Tindak .njaary KofP_ld:P:l IT:l;DAK-41 tz4llzlzgii Tanggat 14 Desember 2011 yang dibacakan datam sidang Tanggat

t7 I Pld.Sw I 20t t I PN.PBR

it Oer"rber 2011 di periiaditan Tipikor pada Pengaditan Negeri Pekanbaru. --"-""'-'

Adatah suatu kehormatan bagi kami berada datam persidangT ylng mulia ^i{ -y.1tunbersama-sama menegakkan sirpremasi hukum, mendampiryi rerdakwa lr. SYUHADA

ilfr;il,T.ii. ;;nit* tuourra'n metakukan tindak Rjdana korygs! sebagaimana diatur

datam DAI(WMN rEgru primatr: Metanggar Pasat 2 ayat (1) Jo- Pasal 18 undang-

uno""g-n"puuig tnaonesia No. 31 Tahun ligg tentang Pemberantasan Tindak Pidana

i"*pfi se$agaimana diubah dan ditarnbah dengan undang-undang Repubtik lndonesia

r..ro*or 20 Taf,un zmrGntang perubahan atas undang'undang Repubtik lndonesia No.

31 Tahun 1999 tentang pem6erantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1)

.ke-1 KUH pidana jo. Fisat 65 KUH pidana, subsidialr: tvletanggar Pasal 3 Jo. Pasat 18'Unaan!-gndang

Repubtik lndonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakpida;f Korupsi- *ri.gi*un" oiuuah dan ditambah dengan .undang-undang lepubtikinJJnesia nomor io-iittun zmr tentang. Perubahan atas undang'undang Repubtik

lndonesia No. 3i r"trn lqFlg tentang Periberantasan Tindak Pidana Koryp.s! Jo. Pasat

ss iv.t (1) ke-l xui pioana Jo. pasit 65 KUH Pidana Dan DAI(WAAN KEDUA Pertama

frrafinggir'pasal 12 a Undang-Undang Repubtik lndonesia No. 31 Tahun 1999 tentangpembjiantasan Tindak pidana Korugsi ieuagatmana diubah dan ditambah dengan

unOini-UnOang No. z0 Tahun 2col Tentang -Perubahan atas Undang-Undang No. 31

Tahun 1999 t"nt"n! Femberantasan TindaliPidana Korupsi Jo.. Pasal 65 KUH Pidana

Atau Kedua metanigai pasat li undang-undang Repubtik lndonesia No. 31 Tahun

?ffi 'i![6; -perfrSerantasan Tindak Pidana

-Korupsi_ sebagaimana diubah dan

OitamUin de-ngan Undang-Undgng No. 20 Tahun 2001 Tentang- Perubahan atas

d]irg:unO"ni Nb.li-iif,un 199f tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Pasat 65 KUH Pidana.

Tentunya kita sependapat dengan Penuntut Umum yang mempunyai tugas dan

*"*"n"nj seUagaimana yang dimiat datam Pasat 1 butir 6 KUHAP, bahwa setiap

p"ruuit"i r,ei"tlian vrnd diii*uran oteh siapapun tidak boteh dibiarkan dan harustah

ditakukan penyidikan, serta petaksanaan hukumnya tidak Ftgt ditawar-tawar' datam

arti siapapuri -yin;

bersatah harus dituntut dan dihukum setimpat dengan

peouatinnya. Kkuiti ditentukan tain oteh Undang-und.ang. Menghukum orang yang

bersatah rnerupakan tuntutan dari hukum keadilan-dan kebenaran itu sendiri. Sebab

k;hfida-[ d'emifian akan timbut reaksi yang dapat mg.nggoyahkan sendi-sendi

ketertiban Oatam misyarafat dan supremasi hukum itu sendiri. Akan tetapi, kaidah-

kaidah nurum, [eaaitin dan kebenaran tidak boteh diperkosa oteh siapapun untuk

malsud-maksud tertentu dan tujuan tertentu. Begitu pul,a datam perkara ini,.sendi-

;di-h"k * itu t p"r"t klta tegakkan datam upayg.Tengukuhkan suPremasi hukum

oi ,*g.. ini, vani telah diatur ii datam format kaidah-kaidah hukum didatam KUHP

yang Oiafui sebagai karya agung bangsa lndonesia

Didatam sidang ini, duduk dua pihak Ylng u"tryIF-t^.- yaitu Penuntut Umum

,"u"J"i- p.ngiiii H"gr", disisi tain Terdakwa lr. SYUHADA TAs lAN, ,vt.M. yang

aio"frtpingi 6tetr penaihat Hukumnya. feduf pihak yang berperkara ini mempunyai

hak yang o*i i"ngin titik totak dan fungsr masing-mlsinq. Ditengah kedua pihak

auari Gjetis-Hirifi seuagai * Domlnis Liiis * yang tidak berpihak. Alilyu, pada

*aktu l,iaietis Hakim dudu[ di kursi dan lrieja persidqngan, memandang ked.ua betah

pltili yani uerpeilara sama tinggi dan samarendah di muka sidang ini. Majetis Hakim

yrng 'meirerli,i dan mengaoiii perkara ini kami yakin tebih mengetahui dan

mernahami terhadap ketent-uan peraturan datam perkara a guo,.sehingga putusan

t;;aib"it O.n"r-benar mencerminkan rasa keaditan yang seadi t'aditnya.

Dengan demikian, Majetis Hakim dapat menempatfa.l {!ri1ya pala posisi netrat

dengan-mempertahanlori eksistensi dan integritas l{ajetis Hakim sebagai pengaygm

t<eaiitan dan'keben"ran tidak terpengaruh dengan situsi evoria dan kondisi potitik

Jaat ini. substansi tiiU"rat"n adaiah inengenai hasatah panlal atau tidak, apakah

l*irp'ii"ii"-;i* tidak suatu surat dakwain yang diajukan oteh Penuntut Umum itu

ditujukan atau diarahkan kepada Terdakwa datam kedudukannya sebagai seorang

manusfa ciptaan Tuhan yang memitiki harkat, martabat, kehormatan seperti semua

orang.

Guna mengoreksi tata aturan penyusunan sebuah dakwaan yang !a{. cermat,

tidai jetas aa-n tioaf i"nir"p, datim kesempatan ini tetah tepat sekati jika Majetis

17 I Ptd.Sus I 20t t t PN.PBR

1

Hakim menyoroti kualitas dakwaan yang diajukan oteh Penuntut Umum, apakah

rumusan detik dan penerapan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dan pasat-pasal pidana datam perkara inigdah tepat dan benar. Dan apakah sudah sesuai dengan fakta dan bukti kejadiansebenarnya, atau kah rumusan detik dan tuntutan pidana itu hanya merupakan suatuucover ston/' yang sengaja diciptakan metatui konstruksi yuridis tanpa didukungdengan fakta yuridis yang dapat diakumutasikan terhadap pasat-pasat yang

didahinl€n kepada Terdakwa, sebagaimana diamanatkan datam Pasa[ 143 ayat (2)

KUHAP bahwa suatu dakwaan harus jetas dan terperinci serta memuat semua unsurtindak pidana yang didakwakan, yang apabita ketentuan tersebut tidak dipenuhinnngakibatkan batatnya surat dakwaan tersebut. Kutipan Pasal 143 ayat (2) KUHAP,

tersehrt berbunyi :

" Penuntut llmum membuat surat dokwaan yang diberi Tanggal danditandotangani serta berisi :a. Namo lengkap, tempat lahir, umur dan Tanggal lahir, jenis kelamin,

keMngvron, tempat tlnggal, ogama dan pekeriaan Ternngka.b. Uraian secaro cermdt, jelas dan lengkap mengertr,i ttndak pidana yang

dlfukwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itudilakukan."

Dengan memperhatikan bunyi Pasal 143 Ayat (2) KUHAP tersebut, terdapat duaunsur yang harus dipenuhi datam suatu surat dakwaan, yaitu : -'-------

Syarat Formll (Pasat 143 ayat (2) huruf aldaksudnya adalah suatu surat dakwaan harus memuat Tanggal, ditandatangani

oteh Penuntut Umum serta memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau Tanggatlahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggat, agama, dan pekerjaan Tersangka. --

Syarat lrtaterlll (Pasat 143 (zlhuruf bIlaksudnya adatah suatu surat dakwaan harug memuat uraian secara cermat, jetas

dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktudan tempat tindak pidana itu dilakukan. -----

Kemudian Pasat 143 (3) KUHAP secara tegas menyebutkan bahwa tidakdipenuhinya syarat-syarat materiit surat dakwaan menjadi batal demi hukum atau

t 7 I Pld,Sus I 201 I I PN. PBR

I

"nuII and vold" yang berarti sejak semuta tidak ada tindak pidana seperti yang

ditukiskan datam surat dahraan itu. "---'

Sebelum tebih jauh menguraikan eksepsi ini, kita akan mencari tahu apa yang'dimaksud dengan pengertian syarat-syarat "cermat, jetas dan tengkap" berikut inikami kutip dari Buku Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan yang diterbitkan oteh

Kejaksaan Agung Rl Hataman 12, menyebutkan:

Yang dimafr;vd dengan cermat adalah:'Ketelitian Penuntut llmum dalam memryrsiapkan surot dakwaon yang didanrkan

kegp6 lln&ng-undang yang berlaku bagi Terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan6 atou kekellruan yang daryt mengakibatkan batolnyo surat dakwaan atau tidak@t dbukttkan, ontaro laln mislnYa:

- Apakah ada pengaduan dalam hal delikaduon.- Apkah Wnerdryn hukumlketentuan pidananya sudah tepat-- nrnXan Terdakwa dapat dipertanggung Jawabkan dalam melakukan tindok

pidana ter*but.- Apakah titfuk pidana tersebut belum atau sudah kadaluwarsa.- Arytah tindak pidana yang didakwakan tidak nebis ln idem. " "

Yang dinnksud dengan jelas adalah :. "Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang

didatcwakan sekaligus mempadukan dengan unsur dari delik yang didakwakan, dQn

mempdulan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan olehTerdolcwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus diprhatikan jangan sekali'*kalt mempdukan dolam uraian &kwaan antara delik yang sr'tu dengan delik yangIaln yang unflrr-unsurnya berbeda sr,tu nma laln atau uraian dakwaan yang hanyamenunjuk pada uraian dakwaan sebetumnya (seperti minlnyo menunjuk Wdadakvuaan prtdma) sedangkan unsurnya berbeda, sehingga dakwaan meniadi kaburatau tldak Jelas (obscwr libel) yang diancam dengan kebatalan'. --'---'-'

Yang dfuWtcstfr dengan lengkap adatah :'tlraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan

udang-undang secdra lengkap, yang dipadukan dengan uraian mengenai keadaan,serta peristtwa dalam hubunganny,a dengan perbuaton materil yang didakwakan.Jangan ffinpai terJadi adanya unsur delikyang ttdak dirumuskan secaro lengkap atau

1 7 I Prd.SLrs I 201 I I PN.PBR

tidak diurallan perbuatan materialnya secara tegos dalam dakwaan, sehlnggaberakibat perbuatan ltu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang". --

Sedangkan menurut Penjelasan Harun M. Husein, datam bukunya "Surat Dakwaan,Tekriik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahan", Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1990,

Hat. 102-103, menyatakan bahwa ketengkapan syarat materiil suatu surat dakwaanpada pokoknya sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan melawan hukum, dengan mempedomani unsur-unsur detikyang didakwakan.

2. Adanya keslahan sesuai dengan unsur-unsur deliknya yang bersangkutan (dankhuzus dalam kasus ini berupa adanya unsur kesengajaan).

3. Adanya minimat 2 (dua) atat buKi sebagai pendukung pembuktian kesatahanTerdakwa.

4. Adanya alat bukti yang menunjukkan "tempus delictl"5. Adanya atat buKi yang menunjukkan "locus delicti"6. Adanya kejetasan tentang peranan petaku/para petaku, serta kuatitas dan

tanggung jawabnya.7. Adanya kejetasan perbuatan/kesatahan Terdahra termasuk tindak pidana

khusus atau bukan. ---------

Sejalan dengan argumentasi yuridis tersebut diatas, adatah tidak bertebihan jikakami mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum, bukan untukmenitai baik buruknya kuatitas surat dakwaan tersebut, tetapi kami ingin secarabersama-sama menegakkan hukum sesuai dengan porsi kaidah hukum perundang-undangan yang bertaku agar hak-hak Terdakwa dapat terlindungi sejatan dengankdtentuan undang-undang sehingga pada akhirnya kita semua menyetujui bahwasupremasi hukum sedang ditakukan didatam persidangan ini.

Bahwa kami yakin fttajetis Hakim yang Mutia akan menitai positif dan akanmemperhatlkan dengan serius secara bijak dan objektif terhadap nota keberatan yangdiajukan ini. Sesuai dengan prinsip bahwa peradilan yang baik, jujur dan adil ituharus ditunjang oleh upaya optimat dari seturuh unsur aparat dan pltar penegakhukum yang berperan di pengaditan. Setain itu agar fungsi HUKUM dapat terlaksanadengan balk, maka bagi para penegak hukurn dituntut untuk metaksanakan danmenerapkan HUKUM dengan baik. --::--------

I 7 I P,d "futs I 2AI I I PN.Pffi

trialells Hakim yang kaml muliakan,

Saudara Penuntut Umum yang terhormat,

Hadlrln yang kaml hormatl

il.@Bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu rumusan dari

iinA"f pidana yang didakwakan, yang..sementara dapat disimputkan dari surat'surat

Demeriksaanlpenyi]dikan dari penyiOik yang merupakan dasar untuk metakukan

;##kt""n ,ii o"pan persidangan irengaditan. setetah kami membaca dan menyimak

bakwaan penuntut Umum, adipun keberatan kami atas Surat Dakwaan Penuntut

Umum tersebut adatah sebagai berikut : -"-------

Berdasarkan Pasat 156 Ayat (1) No. 8 Tahun 1981

(KUHAP) nota keberat engan atasan-atasan

tr*pr-Gberatan yang berisi dakwaan yalg diajukan Penuntut Umum terhadap

i"ralnr" tidak teiat-t<arena apa yang didakwakan suatu yang tidak tepat baik

mengenai dasar hukum maupun sasaran hukumnya' '-'-'--

Apabita ditetiti datam surat Dakwaan saudara Penuntut Umum No. Reg. Perkara

oir-+t lz4t1ztzoll Tanggal, 14 Desember 2011 yang berbentuk D_akwaan Komutasi

yaitu DA;(WMN KESATU Fdmalr: Atretanggar P_asal 2 ayat (1) Jo. Pasat 18 Undang-

funOang Repubtik lndonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakpidanf Koiupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang'Undang

Repubtik lndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang'Undang

nebunUf lndonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Kolupsl Jo. Pasat 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 65 KUH Pidana, Subsidiair:irtetahggar pasat 3 Jo. Pasat 18 UndanglUndang.Repubtik lndonesia No. 31 Tahun

tbg iEntang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan

ditambah dC-ngan Undang-Undang Repub^tik lndonesia Nomor 20 Tahun 2001

Gni"ng Perubihan atas Undang-tJndang.-Repubtik lndonesia No. 31 Tahun 1999

tentani pemberantasan Tindak Fidana KoruOl! ,.1o. Pasat 55 ayat (1) ke-1 -KUt1

nJini-lo. pasal 65 KUH Pidana Dan DAI(WMN KEDUA Pertama lrielanggar Pasal

12 a Undang-Undang Repubtik lndonesia No. 31 Tahun 1999 tentang

17 I Hd.Stts I 201 I I PN. PBR

pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan

i;;d*i-UnOung No. 20 Tahun 2001 ientang Perubahan atas Undang'undang ll9: 31

Tahun lgggtentang pemberantasan TindaliPidana Korupsi Jo.. Pasal 65 KUH Pidana

AAu Kedua lrtetanigar pasal 11 undang-undang-Repubtik lndonesia No. 31 Tahun

6t ientang penifrrantasan Tindak lidana Korupsi sebagaimana diubah dan

ditambah oe-nga; undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas

Undang-Undang No. 31 tinun $ig tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Jo. Pasat 65 KUH Pidana.

untuk tebih jetasnya rumusan detik yang.didakwakan kepada .Terdakwa dalam

surat Dals'aan romirtasi saudara Penuntut umum adatah sebagai berikut:

DAI(WMN KESATU

Prlmalr

fffiffiffit"!'r*, secara melawan hukum melakukal perbuatan memperkaya

dtrt sendirt atai-iions lain atau suatu korporasi yang dawt merugikan !<guangonnegara atau prekotimlan negara, dipiddna.lengOn pidana seumur hidup atau

pitna e"nJaia witii tt^gxot i raiun dan pating [ama 20 Tahun dan denda paling

i&iit:'Ci. zo6.dnd.od.m @ua ratus juta -rupiah) dan paling Mnyak Rp.

1.W.Nd,m.U (stu milyar ruptah)." '--"'-'--

Subsldlalr

Pual 3; il;6 orang yang dengan tujuan menguntungkan dirl sendiri atau orang lain

atau iuatu 6iWrasl, ienyalahgunakan kewenangary kesempotan atau firana

tt g iaa paaaiia- iort* ianatan atau atau kedudukan yang dapat merugikan

keuangan nrgo,io- oiou peiekonomian negaro, diptdana dsngan pidana..peniara

il;;?-,, iiip aui iiadro peniara paling- singkat l(ntu) lglyn dan patins tqma

n taio puiln finin atau'deida pting_sediktt,Rp. \|m.W,' (lima puluh iuta;iW Zon phtins banyak Rp. 1.N0.OA0.0(!0,' (s;c/tu mllyar rupiah) o. "'-'--"

1 7 I Ptd.Sus I 201 t I PN.PBR 9

Pasal 12 a"(l) Ketentuan menge_nq Pid.ona pe\!a!a dan pldana denda seMgaimana

dimot<spd dalam Past 5, Pasal i, i*6ti eo*.t 8, Pasal 9, Pasal-ll' Pasal 11 dan

tusot 12 tjcrik bertaku bagi tihiii- piaono koiupsi yang nilainya kurang dari

Rp. 5.ffi.000,-(Ilma iuta ruPiah)' "

.(2) tugi peladu tlndak pilana korupsi yary.nilainya kurang doli Rp' 5'N0'N0'00

(Iima iuta ruploili ir9isoima.l!-Aiariua}alam avat (1) dtpidana dengan pidana

' pnjara Wtini'' tZ[-;i-s .lyyl i"n*. dan fidona denda pdlins banvak-R;.-i:@b.w,ao (tma putuh iuta rupiah)'"

Kedua

Pasal 11 r +-L- -- r-- ^-t3^^ raaa E, Dipi&na dengon pidana.pe|iara Pating singkat t (n9! r^:'l!on paling lama 5

(rima) Tahun iinlto, d;ndl p6;g tigi\tr^!p.. n.m'aoo,oo (tima puluh iuta

rupiah) &n paltng banyak np.. 1io.dm.ffi,aa'@ua ratus tima puluh juta rupiah)

pegawqi n"S"ii'-itoi irutit"nggara leg.ard .yang menerima hadiah dtau ianii

padahat aixetani-;t"; wtut diiiga, bafrwo ttldah atau ianii tersebut diberikan

karena kekuasan atou kewenaigin yong berhubungan dengan. iobatannya' .atatyygng menurut ptkiran ordng viii ,i"mlberikan naaian atau ianii tersebut ado

t1ubyngan de ngan iabotannYa'

Dua jenis dakwaan yang- berbentuk Komutasi diatas masing'masing di iunctokan

ffigffi ili # "riiiir"-r KUH pidana Juncto Pasat 65 ayat (1) KUH Pidana' ---

liaJells Hakim Yang kaml mullakan,

Saudara Penuntut Umum yang terhormat'

Hadlrln Yang kaml hormatl

DAI(WAAN KEDUAPertama

rrle mpe rhati kan ru m usan ti ndak .pi 9lt^I319- ii dSly$:i ::t Penuntut

fiiiT;:;'k nain. ioruPsi :"q19:i " Feiten. (fakta) yangi"tt.ma atau Kedua dan di

fltPrd.gpt2OlllPN.PBR

Bahwa datam surat dakwaan yang berbentuk Dakwaan Komutasi seperti diatasSaudara Penuntut Umum harus merumuskan unsur'unsur tindak pidana yang

disesuaikan dengan fakta-fakta (f,eiten) yang mendukung "materiele heid" dariunsur-unsur tersebut sehingga terjadi persesuaian antara fakta dengan unsurdel,iknya.

Bahwa bagaimana " feiiten " datam formutasi rumusan perbuatan-perbuatan yang

ditakukan oteh Terdakwa lr. SYUHADA TASMAN, AA.rYl. untuk memenuhi unsur'unsur dari rumusan "metawan hukum" metakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang tain atau suatu korporasi datam Dakwaan KESATU Primair ataumenyatahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana menguntungkan dirisendiri atau orang tain atau suatu korporasi datam subsidair, dan setaku pegawai

negeri atau penyetenggara negara menerima hadiah atau janji Dakwaan KEDUA

satu dan dua harustah rinci dan tegas, adanya hubungan Dakwaan KESATU Primair,Subsidiair dengan Dakwaan KEDUA, Pertama atau Kedua yang dihubungkanfaftanya terhadap Terdakwa setaku Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau tahun2003 sld 2C{l/,, dimana fakta yang diuraikan oteh Penuntut Umum pada Dakwaan

KESATU'Prirnair, Subsidiair, Terdakwa setaku Kepata Dinas Kehutanan Propinsi Riau

dqtam metakukan Penitaian dan Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha

Pemanfaatan Hasit Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKf- UPHHKHT) pada PT.

SETARAS ABADI UTAl,tA, PT. l,llTRA TANI NUSA SEJATI, PT. RIA^BA I UTIARA

PER tlAl, CV. PUTRI LINDUNG BULAN, CV. TUAH NEGERI dan CV. BHAKfl PRA|AlAULlA, yang lokasi areal kerJanya di ffilayah Kabupaten Pelalawan ProplnsiRlau sedangkan datam Dakwaan KEDUA, Pertama dan"Kedua pihak'pihak yang

dinyatakan memberikan hadiah kepada Terdakwa setaku Kadis Kehutanan Propinsi

Riau dalam metakukan Penitaian dan Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKf- UPHHKHT) dari SA {UELSOENGJADI yang berasal darl PT. SERAYA SUI BER LESTARI dan BINA DAYA

BINTARA, HERRY YUSWANTORO berasal darl PT. RAPP, SOENARIJO berasal dariPT. S|AK RAYA TlfitBER dan BUDI ARTIFUL berasal darl KUD BINA JAYA, yangpada Dahraan KESATU Primair dan Subsidiair tidak dinyatakan sebagai perusahaanyang diberrikan penitaian dan pengesahan RKI-UPHHKHT oteh Terdakwa, tentunyasemua ini untuk mempermudah Terdakwa lr. SYUHADA TASA{AN, A .l\ . metakukanpembetaap.pBmbetaan sebagai hak yang asasi yang diberikan undang-undangkepadanya, terhadap bentuk surat dahraan Saudara Penuntut Umum yang

I 7 I Prd.9.til 2A, I I PN.Pffi. l1

membingungkan sebagaimana yang dikemukakgl di atas, kiranya terdapat atasan

r,uiutn i"ni r<uii uigi t ajetis Hakim yang Mutia untuk menyatakan dakwaan

p"nuntut Uirum tidak -dapat

diteri ma (niet onvantkeliJ k ve rklaardl.

wataupLrn KUHAP tidak mengatur secara rinci tentang atasan'alasan mengapa atau

Oatam'hat-hat apasratu dalwaan dinyatgkan lid.ak dapat diterima, tetapi datam

Jofttin atau datim vurisprudensi dapat ditemui atasan'atasan yang dimaksud' yang

p"a intinya Oifiitfan ciengan cacat hukum yang terdapat datam dakwaan, baik

ffiy""gk"t U"niuf Surat dlngan cacat hukum yang terdapat datam dakwaan, baik

*"nlanirut uentun surat Dalwaan maupun mengenai isinya. y?ng menimbutkan

i"Uii,guig"n Oipitrat< Terdakwa tentang perbuatan dan tindak pidana yang

didakwakan kePadanYa.

surat dakwaan yang mengandung cacat hukum fperti itu jetas- metanggar hak-hak

asasi Terdakwa dan sangat merugikan datam hat pembetaan dirinya.

M, Yahya Harahap, SH dalam bukunya "P9mbaltgnn Permoslahan dan Peneraryn

iunr' edisi kedd; Cetakan kedua, Penerbit : sinar Grafika, Jakarta, pada

hataman 122 mengemukakan :

"penge:rtian Wng umum yang diberikan terhadap eksepsi dakwaan tido[ daptdii;ftma : fipaitta dakvdan yang diaiu!<an mengandung "cacat formal" otau

ieiiinaung"kekeliruan beraiara (error in prosedure). Bisa coca! mengenoi orang

iiii iiaokiva, keliru, susunan atau bentuk Surat, Ddkwdan yang diaiukan Penuntut

llmum, srrlah dtau keliru".

Perbuatan Terdakwa Tidak lrtasuk Dalam Llngkup Hukum Pldana.

Datam KUHAP tidak dijetaskan mengenai ukuran atau kriteria apa saja yang {apatdijadikan atasan untuli menitai suatu Surat Dakwaan harus dinyatakan tidak dapat

diterima. Menurut pendapat M. Yahya Harahap (Pembahasan dan Penerapan

iiiili, .l"k"rd : pustaka Kartini, 1985, hat..662'663) yang menyat?kqn .bahwakeberaian mengenai * dahraan tidak dapat diterima' didasarkan pada beberapa

alasan antara lain sbb:

t2t 7 t P, d.Stts I 201 I I Pi{.PBR

1. fuhwa dakvwan Penuntut llmum tidok tept baik mengenai dasr hukum

mauryn saffiran dakwaannya, karena yang didokwakan kepada Terdakwa bukan

merupakan tindak pidana kejahaton, pdahal barang yang diambilnya ituadatah mlliknya sendiri, bukan milik orang lain, sehlngga perbuatan Terdakwatidak ada unsur melawan hukumnya.

nasalah atau oersellsihan perdata.dsf...'.

Setetah nempetajari Surat Dakwaan Penuntut Umum, pada uraian faktanya dalamDakwaan Kesatu Primair dan Subsidiair yaitu Terdahra (lr. Syuhada Tasman,

,\t.trt.) setaku Kepata Dinas Kehutanan Provinsi Riau tahun 2003 sld 20M yang

metakukan kewenangan dan pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha

Pemanfaatan Hasit Hutan Kayu Hutan Tanaman (RKf- UPHHKHT) adatah tetahmetakukan serangkaian perbuatan, yaitu menilai dan mengesahkan RKT-

UPHHKHT, AIAS NAMA PT. SEI.ARAS ABADI UTA'I'IA, PT. MITRA TANINUSA SEJATI, PT.

Rtl,tBA tttUTlARA PERr^Al, CV. PUTRI LINDUNG BUIAN, CV. TUAH NEGERI dan CV.

BHAKfl PRAIA MULI,A, yang tokasi areat kerjanya di Witay4h Kabupaten Petatawan

Propinsi Riau, secara bertentangan dengan Keputusan lilenteri Kehutanan No.

10.1/Kpts-ll/2m0 hnggat 6 Nopember 2000, tentang Pedoman Pemberian ljinUiaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan tanaman, Keputusan irlenteriKehutanan Nornor: 2llKpts-lll}ffJ1. tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria danStandar ljin Usaha Pemanfaatan Hasit Hutan Kayu Hutan Tanaman pada HutanProduksi, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-lll2003 tanggat 02 Mei2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan,Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman, PeraturanPemerintah Nornor 34 tahun 2CfJ,2 tanggat 08 Juni z0F,Z tentang Tata Hutan dan

.Penyusunan Rencana Pengetotaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan

Kawasan Hutan, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau PerekonomianNegara yaitu merugikan Keuangan Negara sejumlah 153,024.496.294.89 (seratusIlma puluh tiga milyar dud puluh empat juta empt ratus sembilan puluh enomribu dua ratus sembllan puluh empot rupiah delapn puluh sembilan sen) yang

ditakukan Terdalwa dengan cara-cara sebagai berikut .....dst.

t7 I Prd.$is I 201 t t PN.PBR l3

Bahwa di datam uraian fakta tersebut diatas jetas'jetas Penuntut Umum

r*ngirnikan dasar hukum yang berazaskan lex Spestolis dero.gat Lex Generalis,

untui- renyatakan Terdakwa bersatah khusus berdasarkan Keputusan Menteri

Kehutanan tersebut diatas, dimana dasar hukum yang digunakan oteh Penuntut

Umum yang menyiiafan tindakan Terdakwa yang mgnitai da.n menggsahkan RKT

n"rt"ntungin dengan Surat Kepmenhrf No. .10.1 /Kepmenhut'll 12000 tentang

pedoman pemneriin tiin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu Hutan Tanaman dan

xepmenhut No. Zitfrpts-ll/2o01 tanggat 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan

Stjndar ljin Usaha pemanfaatan Hasi[ Hutan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan

F;Aki,'Oinyat"r"n tidak bertaku tagi berdasarkan Pasal 21 Kepmenhu! N.o.

32llers-itn163 ianggat 5 Februari -2003 Tentang Pemberian lzin Usaha

pemanfaatan Hasit riritan Kayu pada Hutan Atam atau Hutan Tanaman filetatui

bililil"- datam petetangan, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, jenis

peranfiatan kayu alam tidlk bertentingan dengan peraturan yang bertaku.

Sedangkan Kemenhut No. 151/Kpts-ll/2003langqt 0l.lrtei. 2003 Jo. Kem*nhut

sx.asil,tennut-rtliml tanggal 23 Januari 2004 bukantah ijin prinsip pener[:itan

ilii dd-dKr, metatnkan-letengtopan administrasi belaka yary apabita. c.1t1T

j;ngka u/artu ro itiga putuh) trarftidar ditandatangani atau dikeluarkan oleh Kadis

kehutanan Propinsi akan sah dengan sendirinya'

Bahwa berdasarkan putusan ftiahkamah Agung Rl No. ZfiVpiO.5us/2(F9, tanggat 3

lguttrr 2(p9 oteh Ketua Muda tvlahkamah Agung yang ditetapkan o[eh* B'{etua

lGhkamah Agung sebagai Ketua lvlajetis, H.R. lmam Haryadi,. S'HJ .M"H, :i::;p'ian

m"tGn"U"y"I ffitir ld Hoc Tipikor pada irlah[amah Agung sebagai.Angg.?':: y*n,:g

puiuonnyjtitatt berkekuatan hukum tetap terhadap perkara Terdal<wa " Iirrf!'uArmd Jiafar,S.H datam halaman 1349 atinea ketlga OlFt pertimbang*ilrf ili. }rt:r-'-t,tyFjNfftlBANG bahwa dengan demikian Keterlibatan Penera*f*ei:'r #;',:+

fig5inan gtrat Keputusan Rencana Kerj.a Tohunan, Bagan Keris i''*fosr#{5tt

aifr poia soksi (tr. iyuhada Tosnnn, Burhanudin Husin, Asral Rctx.r***' dst:

Ruili' Zainal) tidak ierkait dengan prote: penerbitan IUPHHKHT'fLrf'.r'9,4*u*r-

i*s iiti*iion Terdakwa, kareia pmerbitan RKT dan BKT terseF'tt *:-'i.r:**fsi;

ii;;'i*; ,rp1lalnqa, kilengkapan administrasi belaka yang ^?P9&fd*

#*rdex*a

iiiifa wdiw So (ti1o puluh) haii tiaa* ditandatangani.ayau dikedcr*r"ixs.ry #r{;i:'xoiit- xenutanai Vripinsi okan sah dengan sendirinya s€sil$' rf,::ms*'i;

Kenpnihut l{o. lSllipTs-iltzool tanggal 02 l{rei 20tr,,3 Jo, i{emqruf'rcpf

Si.lilienrlut;ilt2A,4 tunggal 23 Januari 2(N4, sehingga penges*f';,sii i'r'*'iii'ijr:,1*il':;

17 I Ptd.Stts I 201, I PN. Pm t4

bukanlah sebagai bersama-sama dalam tindaL pidang dan opa yang dilokukan

f"iiot *o haniatah menialankan tugas administrasi".

Bahwa dengan demikian, dengan tidak bertakunya 5u9! Keputusan Menteri

Kehutanan 10.1/Kpts-ll/2tiot ten'tang Pedoman Pemberian lzin usaha Pemanfaatan

nui"n Kaw Hutiir--Tanaman dankepmenly1 No. 21lKpts-ll/2001 tanggat 31

Januari 2001 t"ni"ng Kriteria dan Standar ljin.Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

k;t Hutan TanamariPada Hutan Produksi, din deng91 dlnvgtafan Kemenhut No'

i;itKp6-1/200t l;ngiat 02 Mei zo03 Jo. Kemenhut 5K.45lMenhut'.tt20oa. tanggat

zi taiJa ' 2004 uri.i- *"rupakan bagian dari ijin prinsfp Tqk" Terdakwa tidak

e;pri dilyatakan-sebagai beisama-sama datam perkara Terdakwa Tengku Azmun

Jaafar.

Bahwa andai Y,ata quad noon ada petanggaran administrasi maka jenis s-"nq!

administrasi menurut pasat 2 Kepmehhut No. 6887/Kpts-ll/2002. tanggat 12 Juti

iooi fent ng Tata Cara pengenaan SanKi Administratif atas Pelanggaral lzjn

usafra pemaifaatan Hasil Hutln, lzin Pemungutan Hasit Hutan dan lzin Usaha

lndustri primer Hasit Hutan yahg tetah diubah berdasarkan Kepmenhut l!o:

sg7Lp6-lt/2003 t""ig"t ia r"6ruiri zoor rentang Tata cara. Pengenaan sanksi

nirihistritif a11s -Fetanggaran lzin Usaha Pemanfaatan Hasit Hutan, lzin

C"mungutan Hasii Hutan Oin tzin Usaha lndustri Primer Hasit Hutan, dimana sa1k1i

aAminiitratif Vaitu Giupu 1. Penghentian Sementara Petayanan Adminstratif 2.

Faninentian Serent.ri Kegiatan di l*apanggn 3. Denda Administratif 4.

beni"i"ngan lreat ieria dan-5. Perrcabutan ljin, dengan.demikian hal tersebut

bukantah me*p4iun felatratan tindak pidary metainkan petanggaran administrasi,.;ilii it" o-ironi""n penuntut Umum haius dinyatakan sebagai dakwaan yang tidak

;;p"a diterima-ipirt'ontvankettJk.Verklaardl, karena dakwaan Penuntut Umum

iif,"i t"p"t baik inengenai dasar hukumnya, maupun sasaran dahraannya.

2. Surat Dakwapn Batal Deml Flukum (null and void)

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 Ayat (1] undang-undang No- 8 Tahun 1981

[KUHAP), EKepsi surat dakwaan batat demi hukum pada dasarnya yqry dapat

iii"Oiirin dasar fruium mengajukan keberatan agar surat dakwaan dibatatkaa't

;d;bih 5r12fAir*a"" yang Oiou.at oteh saudara Penuntut Umum tidak memenuh!

kerenruan pasat iiiivii(i) unoang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP). '-"'-

t7 I P,d.Susl2011 I PN.PBR l5

A. BAHWA URAHN SURAT pAr(WMN PRr4{ArR SAUDARA PqN-UNTUT UATUS-IANGprsArPArKAN TrpAK AAENJET.ASKAN SECAiA JEIAS P|HAK-P| HAK YA!-{#j*A$ U5BERTANG'Q,NG JAWAB ATAS ADANYA KERUGIAN NEGARA'.

- Batffia datam surat dakwaan Sdr. Penuntut Umum pada Dakwaan *}rfrn*tr danSr$sldlalr, berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan datam dakl*.r,rri,il baikTerdahra bertindak secara bersama-sma atau sendiri-sen*i,r'j nrlr:S&fl

lr. Tengku Zuhelmi, M.Si setaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupet*:,, !rr:,::.rl:wantahun 7002 s/d 2003, PT. SEIARAS ABADI UTAAA, PT. MITRA TANIt{tf5,i" $ff.*tATl,PT. RIMBA MUTIARA PERlMl, CV. PUTRI LINDUNG BULAN, CV. TUA.i{ i:i-,..'i"iii cianCV. BHAKfl PRA,A MULIA dan H. Tengku Azmun Jaafar, SH **i;x,;;r $*patiPelatawan tahun 2001 s/d 2006.... dst

- Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut tetah mengakib&i.i;,,ir: ;,-+i'r*gian

negara seJumlah 153.024.496.294.89 (serotus lima puluh tiga mF'ryr.r duapuluh empat juta mtpat ratus sembildn puluh enam rfg.r.r r:i':,,:# r"mfussernbilan puluh mtpat rupiah delapan puluh sembilan sen).

Bahwa didatam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas je[ns-;1,':i,:$ *yatadakwaan Penuntut Umum tidak cermat, jetas dan lengkap, karerr;i :,',f]:.,:{r;iiiiir,-:ina

surat dahraan Penuntut Umum baik itu datam Primair mai.ii:i-i,: ;iirr:r,:;r:irmenyatakan ditemukan adanya keruglan keuangan neg#r{.: sietcri;:ieh153.024.496.294.89 (seratus lima puluh tiga milyar dua pw€aio r.r;';.:i;s -:,..'€empat ratus sembitan puluh enam ribu dua ratus sembile* S3i:c:r:!p 4lii?,-n,'.'

rupiah delapan puluh sembilan sen), namun tidak menjetas[<&n .:,;::g..,* ,,;i:'.',-

bertanggungjawab atas adanya Kerugian Negara tersebut. Bahwa #e,;'iif[*rrq;rnPenuntut Umum terhadap kerugian negara datam perkara a elL:{: ,j:,;{;.,-ri:,'i,:pada perhitungan formit, yaitu dihitung dari perhitungan yang diper'&rirat'rs;1i ir.il:belum tentu terjadi yang sebenarnya hat ini berbeda dengan 1'+:'hi'iii,-:lr::,,'kerugian materi[ yang didukung oteh fakta dan keadaan lapangari fnr:':]exeautablel yang sebenarnya, seperti kerugian tersebut tfr.ial'r frrFi*i'::ii.":,keru$an produksi yang secara riit diketuarkan oteh kontraktcr *eta:rm fl"m{-rgiiii:

pemanfaatan kayu alam, seperti komponen biaya tebang, biaS'e, $:,*rrriqnr r;-rli,pl

dan tansir, biaya transportasi, retribusi, sumbangan pihak",re'rrr:ir* ii:.iir:: iir,55/2002) dan PPN.

17 t Ptd.grs l 2OI I I PN. PBR t6

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Jelas bahwa Surat Dakwaan PenuntutUmum tidak certnat, jelas, dan lengkap dalam menguraikan dakwaannyasehlng[a 6dak terurai/tergambar pihak-pihak yang harus bertanggung jawabmenyebabltan adanya n keru$an negara >r, hirnun Sdr. Penuntut Umum didahm dalweannya hanya mendakwakan Terdakwa yang melakukan kerugann93Drq maka seharusnyalah Surat Dakwaan Penuntut Umum harus

*an batal demi hukum (null and void). ---------

M. PEI{UTUP

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami dari Tim Penasehat Hukum Terdakwalr. SYUHADA TASMAN, lA.lA. mohon kepada Majetis Hakim Yang Mutia yang memeriksadan mengaditi perkara ini untuk memberikan putusan seta dalam perkara ini yangarnarnya sebagai berikut :

1. lvlenerima keberatan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa lr. SYUHADA TASlrtAN,It.lt.;

2. llenyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor:DAK'41 12411212011 tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP,karenanya dakwaan batal demi hukum atau setidak-tidaknya menyatakan SuratDakwaan Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima;

3. ttGmutihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa lr. SyUHADA TAS,I1AN,I[ll.;

4. Menetapkan menghentikan demi hukum pemerikaan atas perkara ini;

5, Membebankan biaya perkara kepada negara.

17 I P, d.Stn t 201 I I PN. PtsR t7

lr. SYIIHADA TAS|IAN, M.M.

NITRHFRLINA. S.H. li.H.

17 I Prd.Stls I 201 t I PN.PtsR l8