Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013

Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 i

ISBN :

No.Publikasi : 9400.1418

Katalog BPS : 4302002.94

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm

Jumlah Halaman : viii + 77

Naskah :

Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit :

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan Oleh :

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 ii

KATA PENGANTAR

Publikasi Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 merupakan publikasi ketujuh

yang diterbitkan sejak tahun 2007 dan diharapkan akan menjadi publikasi rutin, sehingga

keterbandingan data antar waktu dapat secara kontinu dimonitor perkembangannya.

Publikasi ini merupakan hasil pengolahan data primer yang dikumpulkan BPS Provinsi Papua

melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional yang rutin dilaksanakan setiap tahun serta data

sekunder dari instansi terkait lainnya.

Menyadari adanya berbagai keterbatasan, BPS Provinsi Papua terus berusaha

menyediakan data, menerbitkan publikasi serta memberikan ulasan berbagai data hasil

survei, supaya data yang disajikan lebih mudah dipahami bagi para pengguna.

Selanjutnya Indikator Pendidikan Provinsi Papua, diharapkan dapat dipergunakan

untuk penyusunan perencanaan program dan kebijakan pembangunan daerah di bidang

pendidikan menuju kepada peningkatan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Kami menyadari masih banyak kekurangannya, untuk itu diharapkan kritik dan saran

demi penyempurnaan penerbitan publikasi di masa yang akan datang. Akhirnya kepada

semua pihak yang telah ikut membantu dalam penerbitan publikasi ini disampaikan terima

kasih.

Jayapura, 3 September 2014

Kepala BPS Provinsi Papua

Ir. Didik Koesbianto, M.Si NIP.19650809 198702 1 001

Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 iii

ORGANISASI PENULISAN

Koordinator

Ir. Didik Koesbianto, M.Si

Editor

Fadjri Amora, S.E.

Penulis dan Pengolah Data

Chairil Fadli, S.ST

Ika Rusinta W, S.ST

Mety Irjayanti, S.ST

Layout Ika Rusinta W, S.ST Desain Cover Sulthoni Ashiddiiqi, S.ST, M.Si

Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 iv

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN KATALOG

KATA PENGANTAR

i

ii

ORGANISASI PENULISAN iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Tujuan 2

1.3. Ruang Lingkup 2

1.4 Sistematika Penulisan 2

BAB II METODOLOGI

2.1. Sumber Data 5

2.2. Metode Pengumpulan Data 5

2.3 Cakupan Sampel 5

2.4. Metode Analisis 8

2.5. Konsep Definisi 8

BAB III KEADAAN PENDIDIKAN DI PAPUA

3.1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 16

3.2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 21

3.3. Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill) 27

3.4. Pendidikan Keaksaraan dan Pendidikan Berkelanjutan 27

3.5. Pendidikan Berkeadilan Gender 35

3.6. Peningkatan Mutu Pendidikan 35

Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 v

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan 40

4.2. Saran 41

TABEL-TABEL LAMPIRAN 45

Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 vi

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1

Tabel 3.1

Persentase Response Rate BS dan Rumah Tangga Susenas 2013 dirinci per Kabupaten/Kota Perkembangan Jumlah Sekolah, Murid, Guru TK, 2008-2013

7

21

Tabel 3.2

Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Provinsi Papua Tahun 2013

25

Tabel 3.3

Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Papua, 2013

35

Tabel 3.4

Jumlah Sekolah, Murid serta Jumlah Guru di Provinsi Papua, 2011 - 2013

36

Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 vii

DAFTAR GAMBAR Halaman

Gambar 3.1

Perkembangan PAUD (3-6 Tahun) Provinsi Papua, 2008-2013 19

Gambar 3.2

Persentase Penduduk Umur 3 – 6 Tahun menurut Partisipasi

Pendidikan Pra Sekolah di Provinsi Papua, Tahun 2013

19

Gambar 3.3

Persentase Anak Usia 3-6 Tahun yang Terlayani PAUD dirinci

Menurut Jenis Pendidikan Pra Sekolah, 2013

20

Gambar 3.4

Jumlah Lembaga PAUD, 2013

20

Gambar 3.5

Perbandingan Target dan Realisasi Angka Partisipasi Sekolah

di Provinsi Papua Tahun 2013

22

Gambar 3.6

Perkembangan APS Provinsi Papua Tahun 2010 – 2013

23

Gambar 3.7

APS Menurut Jenis Kelamin Provinsi Papua Tahun 2013

23

Gambar 3.8

Angka Partisipasi Kasar menurut Jenis Kelamin Provinsi Papua

Tahun 2013

24

Gambar 3.9

Plot Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan SMP

Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2013

26

Gambar 3.10

Persentase Angka Melek Huruf dan Buta Huruf Penduduk Usia

Muda, Provinsi Papua Tahun 2012 - 2013

28

Gambar 3.11


Muda menurut Status Daerah Provinsi Papua, 2013

30

Gambar 3.12

Persentase Angka Melek Huruf Penduduk Usia Muda menurut

Jenis Kelamin Provinsi Papua, 2013

30

Gambar 3.13


Dewasa Provinsi Papua, 2012 - 2013

31

Gambar 3.14


Dewasa menurut Status Daerah Provinsi Papua, 2013

32

Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 viii

Gambar 3.15

Persentase Angka Melek Huruf Penduduk Usia Dewasa

menurut Jenis Kelamin Provinsi Papua, 2013

32

Gambar 3.16

Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan di Provinsi Papua,

2008 - 2013

37

Gambar 3.17

Rata-rata Pengeluaran per kapita per bulan Bukan Makanan di

Provinsi Papua, 2013 (Rp)

37

Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 1

1.1 Latar Belakang

Alah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu wilayah dapat dilihat pada

kemajuan bidang pendidikan. Peningkatan pendidikan yang bermutu di Indonesia

termaktub dalam amanah konstitusi Pasal 31 Undang-undangDasar 1945

(Amandemen IV), ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak

mendapatkan pengajaran”. Implikasinya bahwa sistem pendidikan yang ada di suatu wilayah

harus mampu memberi kesempatan belajar yang seluas-luasnya kepada setiap warga

Negara. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan

minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku,

etnis, agama, dan gender. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang

bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan skaligus

investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk keberlangsungan pembangunan

suatu bangsa.

Oleh karena itu, program pendidikan yang diselenggarakan baik pada jalur

pendidikan formal, nonformal, dan informal harus dilakukan dengan sistem pendidikan

terbuka dan demokratis serta berkesetaraan gender sehingga dapat menjangkau mereka

yang berdomisili di tempat terpencil serta mereka yang mempunyai kendala ekonomi dan

sosial.

Pemenuhan hak asasi pendidikan tersebut, pada dasarnya bukan hanya menjadi

tanggung jawab pemerintah. Tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara

pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Karena pada hakekatnya pendidikan merupakan

usaha sadar manusia untuk mengembangkan kepribadian dan meningkatkan kemampuan

baik di dalam maupun di luar sekolah serta berlangsung seumur hidup.

Untuk melihat perkembangan dan situasi pendidikan, diperlukan indikator-indikator

pendidikan yang akurat dan mutakhir sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan yang harus

dicapai. Oleh karena itu, publikasi ini disusun untuk dapat memperoleh gambaran yang

lebih jelas tentang capaian pembangunan pendidikan Provinsi Papua sampai dengan tahun

2013. Analisis diskriptif diperlukan untuk membuat indikator tersebut menjadi lebih

menarik dan mudah difahami oleh pengguna data, baik masyarakat secara umum maupun

pihak pemerintah sebagai perencana pembangunan dan para pengambil keputusan.

S


1.2 Tujuan

Secara umum penulisan publikasi Indikator Pendidikan Provinsi Papua ini untuk

memberikan gambaran keadaan serta kondisi pendidikan yang telah dan sedang dicapai

oleh masyarakat di Provinsi Papua secara keseluruhan. Untuk selanjutnya agar lebih

dipahami dan lebih mudah dimengerti oleh para pengguna data dan akhirnya ditindaklanjuti

oleh yang berwenang dengan didasarkan data yang ada dalam rangka menyongsong

program pemerintah di bidang pendidikan menuju Gerakan Pendidikan Untuk Semua (PUS)

dan Program Wajib Belajar (Wajar).

1.3 Ruang Lingkup

Indikator pendidikan diklasifikasikan menurut bentuk pendidikan yaitu pendidikan

umum, pendidikan masyarakat dan pendidikan kedinasan. Pendidikan umum maknanya

kurang lebih sama dengan pendidikan formal, maka identifikasi indikator ini berlaku untuk

semua jenjang pendidikan, meliputi:

1. Pendidikan dasar dimulai dari pendidikan prasekolah (TK) penduduk usia3 – 6 tahun

dan pendidikan sekolah dasar umur 7 – 12 tahun.

2. Pendidikan menengah yang meliputi pendidikan menengah pertama usia 13 – 15

tahun baik umum maupun kejuruan dan menengah lanjutan 16 –18 tahun baik

umum maupun kejuruan.

3. Pendidikan tinggi yang meliputi universitas, institut, sekolah tinggi maupun akademi

dengan usia 19 – 24 tahun.

Penyajian indikator pendidikan pada publikasi ini bersifat umum, sesuai dengan yang

tercakup pada tabel hasil pengolahan yang bersumber dari Susenas, terutama data KOR.

Data yang disajikan meliputi partisipasi sekolah, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah,

pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan serta fasilitas sekolah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan jenis data dan ruang lingkup data pendidikan yang tersedia, maka

analisis sederhana dikelompokkan menurut urutan proses dan dampak program pendidikan

yang dilaksanakan oleh pemerintah.


Bab I menjelaskan tentang latar belakang disusunnya publikasi ini dan tujuan yang

diharapkan. Sedangkan Bab II memberikan penjelasan tentang metodologi dari

pengumpulan data serta konsep yang dipergunakan. Setelah secara umum diketahui

maksud dan tujuan publikasi ini, maka besaran angkanya dianalisis secara sederhana dan

tertuang di dalam Bab III. Bab ini membahas tentang situasi pendidikan masyarakat di

Provinsi Papua yang berkaitan dengan Program Pendidikan Untuk Semua (PUS). Akhirnya

Bab IV menyajikan kesimpulan dari pembahasan dan saran yang diharapkan.


2.1 Sumber Data

umber data utama dari penulisan Indikator Pendidikan Provinsi Papua ini, adalah

hasil pengolahan data KOR Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2013. Dari

beberapa kegiatan pengumpulan data yang dilaksanakan BPS, Susenas merupakan

survei yang memiliki beberapa kelebihan. Pertama, bila dibandingkan dengan survei lain,

Susenas memiliki cakupan data sosial paling luas di mana salah satu diantaranya adalah data

pendidikan. Kedua, Susenas dapat memenuhi sebagian kesenjangan kebutuhan data yang

paling mendesak. Hal ini dimungkinkan karena mulai tahun 2011 pelaksanaan Susenas

dilakukan secara triwulanan, sehingga kondisi sosial ekonomi penduduk dapat diketahui

perkembangannya setiap triwulan. Selain itu, untuk lebih mempertajam analisis mengenai

kondisi pendidikan di Provinsi Papua, publikasi ini juga dilengkapi dengan data-data terkait

yang bersumber dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan olah raga Provinsi Papua, website

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk data realisasi

APBD di sektor pendidikan, serta data-data pendukung lainnya.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data Susenas dilakukan dengan mendatangi langsung rumah tangga

terpilih dan melakukan wawancara secara langsung antara petugas pencacah dengan

responden. Untuk pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang ditujukan kepada individu,

maka yang menjadi responden untuk mendapatkan keterangan ini adalah individu yang

bersangkutan. Sementara untuk keterangan mengenai rumah tangga, dapat dikumpulkan

melalui wawancara dengan kepala rumah tangga, suami/istri kepala rumah tangga, atau

anggota rumah tangga lain yang mengetehui tentang karakteristik rumah tangga yang

ditanyakan.

2.3 Cakupan Sampel

Sebaran sampel Susenas 2013 yang sebagian besar jatuh di wilayah sulit dan susah

dijangkau menjadikan tidak semua sampel BS dapat dikunjungi. Dari target 1.228 sampel BS,

dalam pelaksanaannya petugas lapangan hanya mampu mengunjungi sebanyak 1.153 (93,89

persen). Namun dalam kompilasi data di BPS RI tidak semuanya masuk sebagai raw data

final. Terdapat data-data rumah tangga yang tidak diikutsertakan dalam penghitungan

karena dianggap outlier maupun karena data sudah melampai batas waktu pengolahan,

S


sehingga raw data final Susenas 2012 berjumlah 1.119 BS (response rate BS = 91,1 persen).

BS yang tidak dapat dikunjungi sebagian besar berada di wilayah pegunungan, dan hanya

bisa dijangkau dengan transportasi udara ataupun berjalan kaki.

Dari BS yang berhasil dikunjungi petugas, dalam pelaksanaanya tidak semua rumah

tangga sampel dapat diwawancarai. Alasan responden tidak dapat diwawancarai

diantaranya karena responden menolak untuk diwawancarai ataupun tidak berhasil ditemui

sampai dengan berakhirnya waktu pencacahan. Hal ini mengakibatkan jumlah sampel

rumah tangga setiap BS tidak selalu lengkap (10 responden). Karena alasan tersebut,

response rate sampel rumah tangga hanya sebesar 84,92 persen dan lebih kecil dari

response rate BS. Response rate sampel rumah tangga tersebut berbeda-beda

antarkabupaten/kota dan dapat digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu:

a. Kabupaten dengan response rate baik (lebih dari 90 persen) sebanyak 10

kabupaten/kota.

b. Kabupaten dengan response rate cukup (75 persen s.d. 89 persen) sebanyak 15

kabupaten.

c. Kabupaten dengan response rate rendah (kurang dari 75 persen) ada sebanyak 4

kabupaten.

Tingkat response rate BS dan rumah tangga Susenas 2013 selengkapnya dapat dilihat pada

Tabel 2.1 berikut ini.


Tabel 2.1 Persentase Response rate BS dan Rumah Tangga Susenas 2013

dirinci per Kabupaten/Kota

KABUPATEN/KOTA Target

BS

BS Berhasil di Data

BS Raw Data Final Target

Ruta

Ruta data Final

%

Jml % Jml %

[01] Merauke 52 51 98,1 51 98,1 520 453 87,1

[02] Jayawijaya 52 51 98,1 43 82,7 520 423 81,3

[03] Jayapura 44 39 88,6 39 88,6 440 330 75,0

[04] Nabire 48 48 100,0 48 100,0 480 440 91,7

[08] Kep. Yapen 44 44 100,0 44 100,0 440 382 86,8

[09] Biak Numfor 48 48 100,0 48 100,0 480 426 88,8

[10] Paniai 48 47 97,9 47 97,9 480 389 81,0

[11] Puncak Jaya 44 43 97,7 42 95,5 440 420 95,5

[12] Mimika 52 49 94,2 46 88,5 520 406 78,1

[13] BovenDigoel 40 39 97,5 39 97,5 400 357 89,3

[14] Mappi 44 44 100,0 44 100,0 440 429 97,5

[15] Asmat 44 31 70,5 31 70,5 440 290 65,9

[16] Yahukimo 52 32 61,5 29 55,8 520 262 50,4

[17] PegununganBintang 44 44 100,0 44 100,0 440 433 98,4

[18] Tolikara 48 46 95,8 46 95,8 480 451 94,0

[19] Sarmi 28 28 100,0 28 100,0 280 272 97,1

[20] Keerom 40 37 92,5 37 92,5 400 349 87,3

[26] Waropen 24 20 83,3 20 83,3 240 197 82,1

[27] Supiori 24 22 91,7 22 91,7 240 207 86,3

[28] Mamberamo Raya 24 24 100,0 24 100,0 240 240 100,0

[29] Nduga 44 44 100,0 44 100,0 440 439 99,8

[30] Lanny Jaya 52 49 94,2 44 84,6 520 436 83,8

[31] Mamberamo Tengah 32 30 93,8 26 81,3 320 259 80,9

[32] Yalimo 40 40 100,0 31 77,5 400 273 68,3

[33] Puncak 44 44 100,0 43 97,7 440 430 97,7

[34] Dogiyai 44 44 100,0 44 100,0 440 440 100,0

[35] Intan Jaya 32 22 68,8 22 68,8 320 181 56,6

[36] Deiyai 40 37 92,5 37 92,5 400 325 81,3

[71] Jayapura 56 56 100,0 56 100,0 560 487 87,0

JUMLAH 1.228 1.153 93,9 1.119 91,1 12.280 10.426 84,9

Besar kecilnya response rate sampel rumah tangga sangat berkaitan dengan estimasi

statistik yang dihasilkan. Syarat paling utama untuk mendapatkan statistik yang valid

adalah ketepatannya dalam menggambarkan atau mewakili (merepresentasikan)


informasinya. Artinya untuk menghasilkan statistik yang baik dibutuhkan kecukupan sampel

yang dapat mewakili populasinya. Jika jumlah sampel yang dikumpulkan tidak mencukupi

(sedikit) maka estimasi statistik yang dihasilkan akan bias dan menjauhi nilai parameternya.

Terkait hal tersebut, dalam membaca statistik (indikator) yang dihasilkan dalam Susenas

2012 khususnya estimasi level kabupaten/kota, perlu kehati-hatian dalam menganalisisnya,

terutama untuk kabupaten yang response rate-nya rendah.

Selain itu, keakuratan setiap indikator bergantung pada kecukupan sampel yang

dapat mewakili populasinya. Kebutuhan sampel untuk estimasi setiap indikator berbeda-

beda. Indikator yang peluang terjadinya jarang (rare cases) membutuhkan jumlah sampel

yang lebih besar. Prof. Manar Abdel Rahman seorang expert yang sering terlibat dalam

survei berbasis rumah tangga seperti Demographic and Health Surveys (DHS) dan Multiple

Indicator Cluster Surveys (MICS) mengatakan bahwa untuk menghasilkan indikator dalam

bentuk proporsi atau persentase yang baik dihasilkan dari sejumlah sampel dengan

denominator (tanpa pembobot) sebesar 50. Jika denominator indikator tersebut antara 25

– 50 maka indikator tersebut masih dapat digunakan namun perlu kehati-hatian dalam

membacanya. Sedangkan jika denominatornya kurang dari 25 maka indikator lebih baik

tidak digunakan. Oleh karena Susenas 2013 juga merupakan survei yang berbasis rumah

tangga maka dalam penyajian data sebaiknya mengacu pada kaidah tersebut.

2.4 Metode Analisis Data yang dibahas dalam publikasi Indikator Pendidikan Provinsi Papua ini meliputi

datapendidikan yang bersifat umum dan berkaitan langsung dengan perkembangan

pendidikan masyarakat. Analisis yang dilakukan mencoba memberikan gambaran umum

tentang keadaan pendidikan penduduk di Provinsi Papua pada tahun 2012. Analisis bersifat

sederhana dan deskriptif terhadap tabel-tabel yang tersedia dan disajikan dalam publikasi

ini.

2.5 Konsep dan Definisi

Dalam membunyikan suatu data kita harus berpegang teguh pada konsep dan

definisi yang digunakan. Hal ini penting guna menghindari mispersepsi yang ditimbulkan,

sehingga berujung pada kesalahan dalam menangkap maksud dari suatu data. Oleh karena

itu, untuk membantu dalam memahami data yang disajikan telah disepakati konsep dan


definisi yang digunakan. Konsep dan definsi tersebut meliputi angka partisipasi sekolah,

jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki, ijazah/STTB tertinggi yang

dimiliki, dan persentase penduduk yang buta huruf. Seseorang dikatakan bersekolah apabila

ia terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal, baik yang

di bawah pengawasan Kemendiknas maupun instansi lain.

2.1.1 Partisipasi sekolah

Partisipasi sekolah yaitu menunjukkan keadaan status pendidikan seseorang saat ini.

Partisipasi sekolah terbagi menjadi tiga yaitu:

Tidak/belum pernah bersekolah adalah tidak pernah atau belum pernah terdaftar dan

tidak/belum pernah aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal,

termasuk juga yang tamat/belum tamat taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke

sekolah dasar;

Masih bersekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu

jenjang pendidikan formal;

Catatan:

1. Bagi mahasiswa yang sedang cuti dinyatakan masih bersekolah.

2. Bagi yang sudah diterima namun belum mulai sekolah dinyatakan masih bersekolah.

Tidak bersekolah lagiadalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu

jenjang pendidikan formal, tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak aktif.

Catatan:

1. Mereka yang sedang mengikuti program paket A setara dan pernah mengikuti

pendidikan di SD dimasukkan sebagai tidak bersekolah lagi.

2. Mereka yang sedang mengikuti program paket B setara dan pernah mengikuti

pendidikan di SMP dimasukkan sebagai tidak bersekolah lagi.

3. Mereka yang sedang mengikuti program paket C setara dan pernah mengikuti

pendidikan di SMA dimasukkan sebagai tidak bersekolah lagi.

4. Program Diploma I hanya program diploma pada pendidikan formal yang dikelola oleh

suatu perguruan tinggi.


2.4.2 Jenjang pendidikan formal terdiri dari:

1. Jenjang pendidikan dasar meliputi Sekolah Dasar (SD) termasuk SD kecil/pamong

(pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, dan guru), Sekolah Luar Biasa (SLB)

tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

umum/kejuruan (termasuk SMP terbuka, SMEP, ST, SKKP) Madrasah Tsanawiyah

(MTs).

2. Jenjang pendidikan menengah meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah

Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (a.l. SMEA, STM, SMIP, SPG, SGA, termasuk

sekolah kejuruan yang dikelola oleh departemen selain Depdiknas).

3. Jenjang pendidikan tinggi meliputi:

a. Program gelar adalah program yang memberikan tekanan pada

pembentukan keahlian akademik, yaitu keahlian yang berkaitan dengan

penelitian dan pengembangan, peningkatan/penerapan konsep, dan metode

operasional dalam suatu bidang ilmu, teknologi, atau seni yang dikelola oleh

suatu perguruan tinggi, mencakup pendidikan sarjana muda, pendidikan

sarjana/strata I (S1), pendidikan pasca sarjana/strata II (S2), dan pendidikan

doktor/strata III (S3).

b. Program non-gelar adalah program yang memberikan tekanan pada

pembentukan keahlian profesional, seperti keahlian yang menekankan pada

keterampilan dan penerapan suatu bidang ilmu pengetahuan, teknologi atau

seni dalam pekerjaan. Program ini mencakup pendidikan diploma I (D.I),

pendidikan diploma II (D.II), pendidikan diploma III (D.III), pendidikan diploma

IV (D.IV), pendidikan spesialis 1 (Sp 1), pendidikan spesialis 2 (Sp 2).

2.4.3 Jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki:

Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang didudukiadalah jenjang pendidikan

tertinggi yang pernah diduduki oleh seseorang yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang

sedang diduduki oleh seseorang yang masih bersekolah.

Sekolah Dasar(SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah Sekolah Dasar 5/6/7 tahun atau yang

sederajat (sekolah luar biasa tingkat dasar, sekolah dasar kecil, sekolah dasar pamong);

Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/ sederajat/kejuruan

adalah Sekolah Menengah Pertama baik umum maupun kejuruan, Madrasah Tsanawiyah

atau yang sederajat {MULO, HBS 3 tahun,Sekolah Luar Biasa Menengah Pertama, Sekolah


Kepandaian Putri (SKP), Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), Sekolah Teknik (ST),

Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP), Sekolah Keterampilan Kejuruan, Sekolah

Usaha Tani, Sekolah Pertanian Menengah Pertama, Sekolah Guru Bantu (SGB), Pendidikan

Guru Agama (PGA), Kursus Pegawai Administrasi (KPA), Pendidikan Pegawai Urusan

Peradilan Agama};

Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/sederajatadalah Sekolah

Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah atau yang sederajat (HBS 5 tahun, AMS, dan Kursus

Pegawai Administrasi Atas (KPAA));

Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) adalah sekolah kejuruan setingkat SMA misalnya

Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah

Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI), Sekolah Menengah

Musik, Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan, Sekolah Menengah Ekonomi Atas

(SMEA), Sekolah Teknologi Menengah, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah

Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah

Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Guru Olahraga (SGO), Sekolah Guru Pendidikan Luar

Biasa (SGPLB), Pendidikan Guru Agama 6 tahun, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, Kursus

Pendidikan Guru (KPG), Sekolah Menengah Analis Kimia, Sekolah Asisten Apoteker (SAA),

Sekolah Bidan, Sekolah Pengatur Rontgen;

Program D.I/II adalah program D.I/D.II pada suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan

program diploma I/II pada pendidikan formal;

Program D.III adalah program D.III atau mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu

akademi/perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma/mengeluarkan gelar

sarjana muda;

Contoh:

a. Akademi Seni Musik Indonesia

b. Akademi Seni Tari Indonesia

c. Akademi Bahasa Asing

d. Akademi Pimpinan Perusahaan

e. Akademi Kimia Analis

f. Akademi Meteorologi dan Geofisika


Program D.IV/S1 adalah program pendidikan diploma IV, sarjana pada suatu perguruan

tinggi;

S2/S3 adalah program pendidikan pasca sarjana (master atau doktor), spesialis 1 atau 2

pada suatu perguruan tinggi.

Catatan:

1. Bagi mereka yang bersekolah di dua sekolah (atau lebih) dicatat pada salah satu saja.

Contoh:

Anak yang bersekolah di SD Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah akan dicatat di SD atau

Madrasah Ibtidaiyah, tergantung jawaban responden.

2. Pendidikan spesialis 1 disetarakan dengan S2 dan spesialis 2 disetarakan dengan S3.

2.4.4 Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki

Tidak punya ijazah SD dan sederajat adalah mereka yang tidak memiliki ijazah

SD/MI/sederajat. Mereka pernah bersekolah di Sekolah Dasar 5/6/7 tahun atau yang

sederajat (antara lain Sekolah Luar Biasa tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar

Pamong, Sekolah Dasar Kecil, paket A1-A100, Paket A Setara) tetapi tidak/belum tamat.

Termasuk juga mereka yang tamat sekolah dasar 3 tahun atau yang sederajat;

SD adalah tamat Sekolah Dasar 5/6/7 tahun atau yang sederajat (Sekolah Luar Biasa tingkat

dasar, Sekolah Dasar Kecil, Sekolah Dasar Pamong, atau paket A1-A100);

Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah tamat Madrasah Ibtidaiyah yang sederajat dengan

Sekolah Dasar;

SMP Umum/Kejuruan adalah tamat Sekolah Menengah Pertama baik umum maupun

kejuruan, atau yang sederajat, MULO, HBS 3 tahun, Sekolah Luar Biasa Menengah Pertama,

Sekolah Kepandaian Putri, Sekolah Menengah Ekonomi Pertama, Sekolah Teknik, Sekolah

Kesejahteraan Keluarga Pertama, Sekolah Keterampilan Kejuruan 4 tahun, Sekolah Usaha

Tani, Sekolah Pertanian Menengah Pertama, Sekolah Guru Bantu, Pendidikan Guru Agama 4

tahun, Kursus Pegawai Administrasi, dan Pendidikan Pegawai Urusan Peradilan Agama;

Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah tamat Madrasah Tsanawiyah yang sederajat dengan

Sekolah Menengah Pertama;


SMA/sederajat adalah tamat Sekolah Menengah Atas, atau yang sederajat (HBS 5 tahun,

AMS, dan Kursus Pegawai Administrasi Atas);

Madrasah Aliyah (MA) adalah tamat Madrasah Aliyah yang sederajat dengan Sekolah

Menengah Atas;

SMK adalah tamat sekolah kejuruan setingkat SMA misalnya Sekolah Menengah Pekerjaan

Sosial, Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah

Menengah Karawitan Indonesia, Sekolah Menengah Musik, Sekolah Teknologi Menengah

Pembangunan, Sekolah Menengah Ekonomi Atas, Sekolah Teknologi Menengah, Sekolah

Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah

Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Guru

Olahraga, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Guru Agama 6 tahun, Sekolah

Guru Taman Kanak-Kanak, Kursus Pendidikan Guru, Sekolah Menengah Analis Kimia,

Sekolah Asisten Apoteker, Sekolah Bidan, Sekolah Pengatur Rontgen, HBS 5 tahun;

Diploma I/II adalah tamat program DI/DII pada suatu lembaga pendidikan formal yang

khusus diberikan untuk program diploma;

Diploma III/Sarjana Muda, adalah yang telah mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu

perguruan tinggi;

Diploma IV/S1 adalah tamat program pendidikan diploma IV, sarjana pada suatu

universitas/institut/sekolah tinggi;

S2/S3 adalah tamat program pendidikan pasca sarjana, doktor, spesialis 1 dan 2 pada suatu

universitas/institut/sekolah tinggi.

2.4.5 Dapat membaca dan menulis

Huruf latin, bila responden dapat membaca dan menulis huruf latin, misalnya kalimat “Anda

harus berlaku adil”;

Huruf lainnya, bila responden hanya dapat membaca dan menulis selain huruf latin,

misalnya huruf arab, cina dan sebagainya;

Huruf latin dan huruf lainnya, bila responden dapat membaca dan menulis huruf latin dan

huruf lainnya;


Tidak dapat, bila responden tidak dapat membaca dan menulis, baik huruf latin maupun

huruf lainnya.

Dapat membaca dan menulis artinya dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat

sederhana dalam aksara tertentu.

Catatan:

1. Orang buta yang dapat membaca dan menulis huruf braille digolongkan dapat membaca

dan menulis huruf latin.

2. Orang cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis, kemudian karena cacatnya

tidak dapat membaca dan menulis digolongkan dapat membaca dan menulis.

3. Orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis atau sebaliknya,

dianggap tidak dapat membaca dan menulis.

Angka Melek Huruf, proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan

menulis dalam huruf latin atau lainnya.

Angka Partisipasi Sekolah, proporsi dari keseluruhan penduduk dari berbagai kelompok

usia tertentu (7-12, 13-15, 16-18 dan 19-24) yang masih duduk di bangku sekolah.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS), menggambarkan lamanya pendidikan yang ditempuh, dapat

disetarakan dengan jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS), adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui

besarnya penduduk usia sekolah (PUS) yang bersekolah dibandingkan dengan penduduk

usia sekolah pada jenjang tertentu.

Angka Partisipasi Murni (APM), adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui

besarnya penduduk usia sekolah (PUS) yang bersekolah tepat waktu.


Sumber daya manusia bukan lagi menjadi anak tiri bagi proses suatu pembangunan.

Pada masa orde baru, pembangunan difokuskan pada bagaimana mencapai pertumbuhan

ekonomi yang tinggi. Kini, teori tersebut seakan terbantahkan. Hakikat suatu pembangunan

adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya dan membangun masyarakat Indonesia

seluruhnya. Oleh karena itu, pembangunan yang dilaksanakan harus berorientasi pada

sumber daya manusia, menginat perannya dalam pembangunan menjadi sangat strategis

dibandingkan dengan keberadaan kekayaan alam sekalipun.

Pembangunan sumber daya manusia meliputi upaya-upaya peningkatan kualitas

sumber daya manusia baik melalui pendidikan formal dan nonformal. Titik berat pendidikan

formal adalah peningkatan mutu pendidikan dan perluasan pendidikan dasar. Selain itu,

ditingkatkan pula kesempatan belajar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan

pendidikan non formal dimaksudkan untuk memberikan keterampilan hidup (life skill)

kepada masyarakat. Pendidikan non formal juga dapat membekali sikap kemandirian yang

mendorong tercapainya kesempatan untuk berwirausaha, yang pada akhirnya diharapkan

mampu membawa peningkatan taraf kehidupan bagi individu maupun masyarakat dalam

berbagai aspek.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh

pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Seperti, program wajib belajar 9 tahun yang

dicanangkan pada tahun 1994. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah pada tahun 2000,

di mana pemerintah mencanangkan program Pendidikan Untuk Semua (PUS), sebagai upaya

dalam perluasan kesempatan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. PUS memiliki

enam target utama yang harus dicapai hingga tahun 2015, yaitu pendidikan anak usia dini,

wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan

keaksaraan dan berkelanjutan, pendidikan berkeadilan gender dan peningkatan mutu

pendidikan.

3.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Sesuai dengan Permendiknas No 58 Tahun 2009 yang dimaksud dengan pendidikan

anak usia dini atau yang biasa disingkat dengan PAUD merupakan salah satu bentuk

penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah

pertumbuhan dan perkembangan, yang meliputi perkembangan moral dan agama,

perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan/kognitif (daya pikir,


daya cipta), sosio emosional (sikap dan emosi) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan

keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia

dini.

Munculnya program PAUD didukung oleh penelitian-penelitian mengenai

perkembangan kecerdasan otak. THE GOLDEN AGE – masa keemasan, pada beberapa

catatan penelitian para ahli ditentukan dalam empat

tahun pertama. Seperti pada catatan Gordon

Dryden dan Jeannette Vos dalam bukunya yang

berjudul Learning Revolution (1999), menyatakan

bahwa 50 persen kemampuan belajar anak ditentukan

dalam empat tahun pertamanya, dan 30 persen

sebelum mencapai usia delapan tahun.

Selanjutnya, Dr. dr. Ahmad Suryawan, Sp.A(K) Ketua Divisi Tumbuh Kembang Anak

dan Remaja, Depertemen Ilmu Kesehatan Anak RSUD Dr. Soetomo/ Fakultas Kedokteran

Universitas Airlangga Surabaya, juga mengungkapkan pentingnya masa emas anak1.

Pertumbuhan otak ketika anak lahir baru mencapai 25 persen otak orang dewasa. Hanya

dalam waktu dua tahun, pertumbuhan otak telah meningkat pesat hingga 80 persen.

Selanjutnya pada usia enam tahun sudah mencapai 95 persen. Praktis, masa enam tahun

pertama, terutama dua tahun pertama, menjadi masa keemasan bagi pertumbuhan otak

anak. Pada masa inilah diperlukan nutrisi yang lengkap untuk mendukung pertumbuhan

otak dan juga rangsangan untuk terus menstimulasi otak agar terus berkembang.

Mengingat pentingnya pendidikan anak pada usia dini, secara khusus pemerintah

telah mengeluarkan beberapa peraturan dan Undang-Undang, diantaranya adalah UU No.

23 tahun 2002 tentang Perlindugan Anak, UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional, PP No. 27/1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah, dan PP No. 39/1992 mengenai

Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional. Untuk menegaskan komitmen

pemerintah, Pada tanggal 23 Juli 2003 Presiden Republik Indonesia ke-5, Megawati

Soekarnoputri mencanangkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia.

Pencanangan tersebut bertepatan dengan puncak acara peringatan Hari Anak Nasional

1 http://nutricia.co.id/early-life-nutrition-sangat-penting-dalam-sistem-kekebalan-tubuh-perkembangan-otak-

dan-pertumbuhan-fisik-di-masa-keemasan-anak/

Sumber: http://usiaemas2-4tahun.blogspot.com/


tanggal 23 Juli 2003. Secara khusus, pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan

Kebudayaan membentuk Direktorat Jenderal PAUD sebagai bentuk dari kepedulian dari

pendidikan anak pada usia dini dan untuk mengoptimalkan partisipasi PAUD di Indonesia.

Secara umum tujuan program pendidikan anak usia dini adalah agar semua anak usia

dini, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan tumbuh kembang secara

optimal guna melejitkan kecerdasan yang dimilikinya. PAUD juga merupakan modal

pendidikan dalam rangka persiapan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Secara

lebih spesifik program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan

pendidikan melalui : (1) PAUD nonformal seperti kelompok bermain, Taman Penitipan Anak

(TPA) atau bentuk lain yang sederajat, dan (2) PAUD formal seperti Taman Kanak-Kanak (TK),

Raudhotul Atfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat. Melalui PAUD diberikan pendidikan,

perawatan dan pengembangan anak secara terpadu, sehingga diharapkan masa keemasan

(the golden age) tersebut dapat secara optimal dikembangkan.

Melalui program PUS, pemerintah telah menargetkan pada tahun 2015 partisipasi

PAUD di Indonesia mencapai 75 persen. Namun, nampaknya kondisi di Provinsi Papua masih

sangat jauh dari yang diharapkan. Selama selang waktu 2008 – 2013 partisipasi PAUD di

Papua hanya pada kisaran 11,15 persen. Meskipun dibanding dengan tahun 2008 terdapat

kenaikan partisipasi sebesar 3,62 poin, akan tetapi capaian ini sangat rendah di bawah nilai

target yang ditetapkan. Rendahnya capaian PAUD di Papua ditengarai karena belum

optimalnya upaya pengembangan PAUD itu sendiri. Beberapa permasalahan yang menjadi

kendala bagi pengembangan PAUD di Papua diantaranya adalah masih rendahnya

kesadaran masyarakat akan pentingnya PAUD, luasnya jangkauan wilayah dan kesulitan

akses sebagian besar wilayah, serta minimnya tenaga pendidik PAUD.


Jika melihat partisipasi penduduk yang berumur 3 – 6 tahun, hanya sekitar 12,26

persen yang terlayani PAUD, yang terdiri dari 4,64 persen “pernah” dan 7,62 persen yang

“sedang” mengikuti pendidikan PAUD. Sebaliknya, sebanyak 87,74 persen anak-anak dengan

umur 3 – 6 tahun tidak mengikuti pendidikan PAUD. Sungguh sangat disayangkan,

mengingat pendidikan pada usia tersebut adalah pondasi bagi pembentukan karakter dan

kecerdasan anak. Jika dirinci menurut kabupaten, ada beberapa kabupaten di mana

partisipasi anak 3 – 6 tahun terhadap pendidikan pra sekolah adalah nol persen, diantaranya

adalah Kabupaten Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, Mamberamo Tengah, dan Nduga.

Dilihat dari jenis pendidikan pra sekolah, Taman Kanak-Kanak (TK) merupakan jenis

pendidikan yang paling banyak menampung pendidikan PAUD. Pada tahun 2013, sebanyak

68,91 persen dari anak yang mengikuti pendidikan pra sekolah bersekolah di TK.

Nampaknya, TK adalah jenis pendidikan pra sekolah yang umum diikuti oleh anak-anak

sebelum memasuki pendidikan dasar. Namun, TK hanya bisa diikuti oleh anak-anak ketika

mereka telah memasuki usia 4 – 6 tahun. Padahal, usia sebelumnya juga tak kalah penting

dalam membentuk kecerdasan anak. Pendidikan semacam itu bisa diperoleh melalui pos

PAUD dan sejenisnya. Pada tahun yang sama, persentase anak yang terlayani pos PAUD

hanya sebesar 12,04 persen dan 16,94 persen pada satuan PAUD sejenis. Sementara pada

taman penitipan anak (TPA) hanya sekitar 0,68 persen. Khusus untuk TPA, biasanya hanya

tersedia di kota-kota besar seperti Kota Jayapura, sedangkan di kabupaten lain fasilitas TPA

0 50 100

Tidak

Sedang

Pernah

87.74

7.62

4.64

Gambar 3.2 Persentase Penduduk Umur 3 – 6

Tahun menurut Partisipasi Pendidikan Pra Sekolah di Provinsi

Papua, Tahun 2013

2008 2010 2011 2012 2013 TargetPUS2015

8.42 12.11 11.92 11.27 12.04

75.00

Gambar 3.1 Perkembangan PAUD (3-6 Tahun)

Provinsi Papua, 2008-2013

Sumber : Susenas 2013 Sumber : Susenas 2013


jarang ditemukan bahkan tidak ada, sehingga

partisipasi anak di TPA hanya ada di Kota Jayapura

(Tabel 2 Lampiran).

Walaupun selama empat tahun terakhir

jumlah sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) dan

sarana PAUD lainya bertambah, namun

sebarannya tidak merata. Fasilitas PAUD sebagian

besar berada di daerah perkotaan, padahal

hampir tiga perempat (74,04 persen) penduduk

Papua tinggal di daerah perdesaan. Akibatnya

banyak masyarakat yang tinggal di perdesaan

tidak dapat terlayani PAUD. Ditambah lagi, pada

kabupaten-kabupaten di daerah pegunungan

tengah Papua, TK hanya terdapat di ibukota

kabupaten dan jumlahnya pun terbatas.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Pemuda

dan Olah raga Provinsi Papua, Kabupaten

Mamberamo Tengah, Puncak, dan Yalimo hanya

memiliki 2 TK. Sementara di Kabupaten

Mamberamo Raya hanya memiliki 1 TK.

Keterbatasan jumlah sarana pendidikan pra

sekolah tersebut turut menyumbang rendahnya

partisipasi pendidikan pra sekolah anak.

Memasuki tahun 2013, nampaknya ada

angin segar bagi pengembangan pendidikan pra sekolah di Papua. Jika sebelumnya secara

rata-rata satu orang guru mendidik 25 murid, memasuki tahun 2013 satu guru mendidik 14

murid. Kondisi ini adalah kondisi ideal, mengingat semakin sedikit murid yang ditangani oleh

guru maka semakin optimal proses pendidikan dan pembentukan karakter anak.

458

478

55

573

TK/RA/BA

KB

TPA

PosPAUD/SPS/KB

Gambar 3.4 Jumlah Lembaga PAUD, 2013

68.91

1.43

0.68

12.04

16.94

TK/RA/BA

KB

TPA

Pos PAUD

SPS

Gambar 3.3 Persentase Anak Usia 3-6 Tahun yang Terlayani PAUD dirinci menurut Jenis

Pendidikan Pra Sekolah, 2013

Sumber : Susenas 2013



Tabel 3.1

Perkembangan Jumlah Sekolah, Murid dan Guru TK, 2008-2013

Tahun Jumlah TK Murid Guru Rasio Murid-Guru

1 2 3 4 5

2008/2009 364 22.021 639 34,46

2009/2010 392 24.218 748 32,38

2010/2011 411 26.096 1.115 23,40

2011/2012 442 26.123 1.040 25,12

2012/2013 458 27.823 1.916 14,52

Rendahnya tingkat partisipasi anak mengikuti pendidikan usia dini (pra sekolah)

berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia Papua. Hal ini tercermin salah

satunya dari capaian nilai IPM pada tahun 2013 yaitu sebesar 66,25. Capaian ini tetap

menempatkan Provinsi Papua di peringkat paling bawah secara nasional. Oleh karena itu,

perlu dilakukan upaya peningkatan partisipasi pendidikan PAUD di Provinsi Papua ke depan

dengan membangun fasilitas pendidikan TK/RA/BA, Pos PAUD, atau lainnya terutama di

perdesaan, juga dengan lebih memperhatikan tenaga pengajar PAUD. Selain itu, perlu

digalakkan sosialisasi mengenai pentingnya PAUD kepada masyarakat. Karena tanpa

partisipasi aktif dari masyarakat, program ini tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang

ditargetkan. Dengan demikian masa keemasan anak (the golden age) dapat

ditumbuhkembangkan secara baik dan menjadi kader-kader penerus pembangunan di

Provinsi Papua yang berkualitas di masa mendatang.

3.2 Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Dalam suatu proses pembangunan dibutuhkan input berupa sumber daya manusia

yang memadai, sehingga pembangunan dapat berjalan secara optimal. Salah satu upaya

yang ditempuh pemerintah dalam mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas adalah

melalui jalur pendidikan. Program pendidikan dasar 9 tahun menjadi perwujudan komitmen

pemerintah untuk membekali anak didik dengan keterampilan dan pendidikan dasar. Selain

itu, pendidikan dasar juga penting sebagai batu loncatan awal menuju jenjang pendidikan

yang lebih tinggi, sebagai bekal dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, dan menyiapkan

manusia yang siap dalam menghadapi tantangan di masa depan. Pemerataan dan perluasan

pelayanan pendidikan dasar dilakukan melalui jalur formal dan nonformal, yaitu mulai dari



jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, serta kejar Paket A, B, dan C. Dengan begitu diharapkan

seluruh anak usia 7 – 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh

pendidikan setidaknya sampai sekolah menengah pertama atau sederajat.

Gaung upaya mewujudkan pendidikan dasar bagi semua bukan hanya ada di

Indonesia, melainkan telah menjadi komitmen dari negara-negara di seluruh dunia. Hal ini

tertuang dalam Millenium Development Goals (MDGs) goal ke-2, di mana menargetkan

bahwa pada tahun 2015, semua anak, di mana pun, laki-laki dan perempuan, dapat

menyelesaikan pendidikan dasar. Tujuan tersebut juga sejalan dengan target Program Wajib

Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, yaitu meningkatkan partisipasi pendidikan dasar.

Indikator tingkat pencapaian tujuan ini dapat dilihat dari pencapaian nilai Angka Partisipasi

Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan juga Angka Partisipasi Kasar (APK).

3.1.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah dapat

menggambarkan berapa banyak penduduk usia

pendidikan yang sedang bersekolah, sehingga

terkait dengan pengentasan program wajib

belajar indikator inilah yang digunakan sebagai

petunjuk berhasil tidaknya program tersebut.

Sebagai standar program wajib belajar dikatakan

berhasil jika nilai APS SD (umur 7-12) dan APS

SMP (umur 13-15 tahun) sebesar 100 persen.

BPS mencatat pada tahun 2013, APS

penduduk usia 7 – 12 tahun mencapai 75,51

persen, sementara usia 13 – 15 tahun mencapai

73,27 persen. Ini berarti bahwa masih terdapat 24,49 persen penduduk usia 7 – 12 tahun

yang tidak bersekolah, dan sebanyak 26,73 persen penduduk usia 13 – 15 tahun yang belum

sekolah atau tidak sekolah lagi. Dari gambaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk

mencapai target pendidikan dasar untuk semua sangat sulit dilakukan, sehingga dapat

dikatakan penerapan program wajib belajar 9 tahun di Provinsi Papua belum sepenuhnya

berhasil, baik pada jenjang pendidikan SD/sederajatataupun SMP/sederajat.

Usia 7-12 Usia 13-15

75.51 73.27

100 100

Gambar 3.5 Perbandingan Target dan Realisasi APS

di Provinsi Papua Tahun 2013

Realisasi Target

24,49 26,73



Jika dilihat dari perkembangan nilai APS dari tahun 2009 - 2013, secara umum

terlihat bahwa APS penduduk usia 7 – 12 dan 16 – 18 memiliki trend yang positif. Meskipun

perkembangannya lambat, namun partisipasi anak sekolah pada kelompok usia tersebut

sudah menuju ke arah yang diharapkan. Sejalan dengan hal itu, APS penduduk usia 13 -15

tahun juga mengalami peningkatan sebesar 4,28 poin pada tahun 2013. Peningkatan ini

merupakan capaian yang membahagiakan, mengingat pada tahun sebelumnya, APS

penduduk usia 13 -15 tahun turun sampai level 68,99 persen.

Sementara itu, ditinjau dari jenis kelaminnya, hampir tidak terlihat perbedaan

partisipasi sekolah antara laki-laki dan perempuan pada ketiga kelompok usia tersebut.

Namun, pada kelompok umur 16 – 18 tahun tampak bahwa partisipasi laki-laki sedikit lebih

tinggi dibanding perempuan. Hal ini ditengarai karena perempuan Papua pada kelompok

usia tersebut putus sekolah dengan berbagai alasan, diantaranya adalah menikah, mencari

nafkah, dan masih kurangnya kesadaran akan pendidikan.

76.09 76.22 73.36 75.34 75.51

73.69 74.35 71.29 68.99

73.27

47.51 48.28 50.55 50.66 53.28

2009 2010 2011 2012 2013

Gambar 3.6 Perkembangan APS

Provinsi Papua Tahun 2010 -2013

Usia 7-12 Usia 13-15 Usia 16-18

Usia 7-12 Usia 13-15 Usia 16-18

75.75 72.52

53.73

75.22 74.18

52.71

Gambar 3.7 APS menurut Jenis Kelamin Provinsi Papua Tahun 2013

Laki-laki Perempuan



3.1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK)

merupakan suatu indikator yang

mengukur proporsi anak sekolah pada

suatu jenjang pendidikan tertentu dalam

kelompok umur yang sesuai dengan

jenjang pendidikan tersebut. Secara

sederhana, APK memberikan gambaran

secara umum tentang banyaknya anak

yang sedang menerima pendidikan dasar,

menengah dan keatas. APK juga

merupakan indikator yang paling

sederhana untuk mengukur daya serap

penduduk usia sekolah di masing-masing

jenjang pendidikan.

Data Susenas menggambarkan capaian APK pada jenjang sekolah dasar di Provinsi

Papua pada tahun 2013 adalah sebesar 86,39 persen, meningkat 2,23 poin dibanding

capaian pada tahun 2012. Nilai ini mencerminkan bahwa jumlah murid yang sedang

bersekolah di jenjang SD/sederajat lebih kecil daripada jumlah penduduk berumur 7 – 12

tahun. Sama halnya dengan APK SD, APK SMP maupun SMP mempunyai nilai di bawah 100.

Artinya hanya sebagian dari anak-anak usia 13 – 15 tahun dan 16 – 18 tahun yang sedang

bersekolah pada jenjang SMP dan SMA, sedangkan sisanya sedang bersekolah di jenjang

pendidikan di bawahnya/di atasnya atau bahkan ada yang tidak sekolah lagi.

Dari Gambar 3.8 di atas juga dapat dilihat bahwa secara umum tidak ada perbedaan

partisipasi antara laki-laki dan perempuan. Jika pada tahun sebelumnya, partisipasi laki-laki

lebih tinggi dibanding perempuan pada jenjang pendidikan SMP dan SMA, pada tahun 2013

berlaku sebaliknya. Partisipasi perempuan pada jenjang pendidikan SMA sedikit berada di

atas laki-laki. Untuk lebih memperjelas tentang APK diperlukan indikator berikutnya, yaitu

Angka Partisipasi Murni (APM).

SD SMP SMA

86.73

65.92

52.79

85.98 63.78

54.32

86.39

64.95

53.47

Gambar 3.8 Angka Partisipasi Kasar menurut

Jenis Kelamin Provinsi Papua Tahun 2013

Laki-Laki Perempuan Total



3.1.3 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) dapat menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu

kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok

umurnya. Menurut definisi, besarnya APM akan selalu lebih kecil daripada APK. Nilai APM

yang lebih kecil daripada nilai APK-nya dapat menunjukkan komposisi umur penduduk yang

sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan.

APK pada jenjang SD/sederajat pada tahun 2013 adalah 86,39 persen sedangkan

APM SD/sederajat hanya sebesar 72,90 persen. Hal ini mengandung pengertian bahwa

murid SD /sederajat yang berusia 7 – 12 tahun adalah sebesar 72,90 persen. Selanjutnya

selisih nilai antara APK dan APM tersebut (13,49 persen) mencerminkan banyaknya murid

SD yang memiliki usia di luar rentang 7 – 12 tahun.

Berikutnya, untuk tingkat partisipasi pada jenjang SMP/sederajat, ada sebanyak

45,88 persen murid SMP/sederajat yang berada pada usia yang seharusnya, yaitu 13 – 15

tahun. Selebihnya, sebanyak 19,07 persen adalah murid yang berumur di bawah 13 tahun

atau di atas 15 tahun. Demikian halnya dengan tingkat partisipasi pada jenjang pendidikan

SMA/sederajat, ada sebanyak 36,53 persen murid SMA/sederajat yang berusia 16 – 18

tahun, dan 16,94 persen yang usianya berada di luar rentang usia normal murid SMA.

Tabel 3.2

Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin

Provinsi Papua Tahun 2013

No Kota / Desa Jenis Kelamin Angka Partipasi Murni (APM)

SD SMP SMA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Perkotaan Lk 89,01 65,11 57,54

Pr 87,35 59,55 57,05

Total 88,23 62,31 57,33

2 Pedesaan Lk 69,04 41,51 29,03

Pr 68,14 41,34 28,41

Total 68,64 41,43 28,75

3 Perkotaan + Pedesaan Lk 73,26 46,08 36,92

Pr 72,47 45,64 36,05

PAPUA Total 72,90 45,88 36,53



Dari sisi kesetaraan gender, umumnya tidak ada perbedaan partisipasi antara laki-

laki dan perempuan. Keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam

pendidikan. Namun, yang terlihat mencolok adalah APM pada jenjang sekolah menengah

pertama di daerah perkotaan. Dari Tabel 3.2 dapat diketahui bahwa APM laki-laki lebih

tinggi dibandingkan perempuan. Artinya pada jenjang ini perempuan cenderung memiliki

kesempatan yang lebih kecil daripada laki-laki. Begitu pula pada jenjang sekolah dasar di

daerah perkotaan, APM laki-laki tercatat lebih tinggi dibanding perempuan. Kondisi ini

berbeda dengan yang terjadi di daerah pedesaan yang cenderung tingkat partisipasinya

sama antara laki-laki dan perempuan. Walaupun demikian, tetap saja APM di daerah

perkotaan jauh lebih tinggi dibanding daerah pedesaan. Hal ini mengindikasikan bahwa

masih minimnya fasilitas pendidikan di daerah pedesaan, yang ditambah dengan akses

penduduk untuk menjangkau fasilitas tersebut terbilang tidak mudah.

Gambar 3.9 Plot Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan SMP Kabupaten/Kota

di Provinsi Papua, 2013

Gambar 3.9 di atas menunjukkan sebaran capaian tingkat partisipasi murni antara

jenjang pendidikan SD dan SMP kabupaten-kabupaten di Provinsi Papua. Dari gambar



tersebut menggambarkan masih adanya disparitas APM yang tajam antarkabupaten –

kabupaten di Provinsi Papua. Ada tujuh kabupaten dengan capaian APM baik SD maupun

SMP berada di bawah angka provinsi, yaitu Kabupaten Nduga, Puncak, Yahukimo, Puncak

Jaya, Asmat, Pegunungan Bintang, dan Intan Jaya. Bahkan yang terjadi di Kabupaten

Pegununan Bintang, nilai APM SMP (5,04) merupakan APM terendah diantara kabupaten

lainnya. Ketujuh kabupaten inilah yang seharusnya mendapat perhatian lebih dari

pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3.3 Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills)

Istilah Kecakapan Hidup (life skills) diartikan sebagai kecakapan yang dimiliki

seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan penghidupan secara

wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta

menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya (Dirjen PLSP, Direktorat Tenaga

Teknis, 2003). Penyelenggaraan pendidikan selama ini lebih berorientasi kognitif (akademik)

dan telah melahirkan lulusan lembaga pendidikan yang memiliki pengetahuan tetapi kurang

atau tidak memiliki keterampilan vokasional yang justru lebih diperlukan, baik untuk

bekerja maupun berusaha mandiri.

Dengan adanya Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) diharapkan mampu memberikan

pendidikan yang lebih memberikan keterampilan (vocational skill) kepada penduduk usia 15

tahun ke atas, khususnya siswa putus sekolah atau yang tidak melanjutkan, lulusan

perguruan tinggi yang tidak bekerja dan penduduk usia produktif baik laki-laki maupun

perempuan yang masih belum memiliki pekerjaan. Pendidikan ini diselenggarakan melalui

jalur pendidikan nonformal, seperti pelatihan berbagai keterampilan kerja dan sebagainya.

Dengan demikian program PKH ini dapat juga dijadikan sebagai salah satu strategi bagi

pemerintah Provinsi Papua untuk mengurangi kemiskinan dan penanggulangan

pengangguran.

3.4 Pendidikan Keaksaraan dan Pendidikan Berkelanjutan

Program pendidikan keaksaraan merupakan program yang ditujukan untuk melayani

warga masyarakat yang tidak dapat membaca dan menulis yang dikarenakan mereka tidak

dapat mengikuti atau menyelesaikan pendidikan di sekolah formal. Program pendidikan


keaksaraan merupakan bentuk layanan Pendidikan nonformal untuk membelajarkan warga

masyarakat yang buta aksara agar memiliki kemampuan CALISTUNG (membaca, menulis,

dan berhitung) dan kemampuan fungsional untuk meningkatkan mutu dan taraf hidupnya

(Sujarwo, 2008). Singkatnya program ini dilakukan untuk memberantas warga masyarakat

yang buta aksara agar menjadi melek huruf. Pendidikan keaksaraan ini diperuntukkan bagi

penduduk usia produktif (15 – 64 tahun).

Adapun indikator-indikator yang dijadikan sebagai ukuran keberhasilan program

pendidikan keaksaraan diantaranya angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan

pendidikan yang ditamatkan.

3.4.1 Angka Melek Huruf (AMH)

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan pendidikan adalah angka melek

huruf yang mengindikasikan kemampuan penduduk untuk dapat membaca dan menulis.

Kemampuan ini dipandang sebagai kemampuan dasar minimal yang harus dimiliki bagi

penduduk usia dewasa yakni penduduk usia 15 tahun ke atas. Hal ini penting bagi mereka

agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan baik secara makro maupun mikro. Tinggi

rendahnya angka melek huruf suatu penduduk mencerminkan kualitas penduduk tersebut.

Penduduk usia muda merupakan salah satu kelompok penduduk yang produktif.

Penduduk yang tergolong pada usia ini yakni umur 15-24 tahun. Pada masa inilah

seharusnya kemampuan dasar membaca dan menulis dimiliki untuk menunjang masa depan

yang lebih baik. Berdasarkan hasil Susenas tahun

2013, sekitar 82,27 persen penduduk usia muda

di Provinsi Papua telah bebas buta huruf, dengan

kata lain masih ada sekitar 17,73 persen

penduduk usia muda belum bisa membaca dan

menulis.

Secara umum perkembangan persentase

angka melek huruf penduduk usia muda di

Provinsi Papua mengalami kenaikan sebesar 5,32

persen dari tahun 2012 ke tahun 2013. Kenaikan

76.95 82.27

23.05 17.73

2012 2013

Gambar 3.10 Persentase Angka Melek Huruf dan Buta Huruf Penduduk Usia Muda,

Provinsi Papua 2012-2013

Buta Huruf Melek Huruf



tersebut memberikan arti bahwa penduduk usia muda yang memiliki kemampuan membaca

dan menulis di tahun 2013 bertambah sekitar 5,32 persen. Adanya kenaikan angka tersebut

mengindikasikan bahwa pemerintah bersama pelaku pendidikan lain berupaya keras

memberantas buta aksara melalui berbagai program keaksaraannya baik melalui pendidikan

formal maupun pendidikan nonformal.

Ditinjau dari status daerah yang terlihat pada Gambar 3.11, persentase penduduk

usia muda yang telah bebas buta huruf di perkotaan sebesar 99,12 persen, sedangkan yang

tinggal di perdesaan hanya sebesar 74,95 persen. Artinya penduduk usia muda yang telah

bebas buta huruf lebih banyak tinggal di perkotaan dibanding perdesaan. Dengan kata lain

sekitar 25,05 persen penduduk usia muda di perdesaan masih banyak yang belum bisa

membaca dan menulis huruf latin atau buta huruf. Kondisi ini merupakan hal yang wajar

karena sarana dan prasarana pendidikan di perkotaan lebih menunjang dibanding di

perdesaan.

Sementara jika melihat dari sisi jenis kelamin (Gambar 3.12), persentase angka melek

huruf penduduk laki-laki usia muda (85,73 %) lebih tinggi dibandingkan penduduk

perempuan usia muda (78,25 %). Artinya penduduk laki-laki usia muda yang memiliki

kemampuan membaca dan menulis lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan usia

muda. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa masih banyak penduduk perempuan usia

muda yang belum mendapatkan kesempatan mengenyam dunia pendidikan, baik

pendidikan formal maupun nonformal. Padahal setiap warga negara berhak mendapatkan

pendidikan yang layak tanpa melihat jenis kelamin untuk menunjang pembangunan di

negeri ini. Hal ini tertuang dalam UU pasal 33 yang mengatur hak-hak pendidikan bagi warga

negara Indonesia.


Berdasarkan data Susenas 2013, kesenjangan persentase angka melek huruf

penduduk usia muda antar-kabupaten/kota juga terlihat. Misalkan, kita bagi seluruh

kabupaten/kota menjadi tiga bagian wilayah yakni wilayah pesisir mudah, wilayah pesisir

sulit dan wilayah pegunungan sulit. Secara umum persentase angka melek huruf penduduk

usia muda di wilayah pesisir mudah paling tinggi dibandingkan dua wilayah lainnya. Hal ini

terlihat dari persentase angka melek huruf penduduk usia muda beberapa kabupaten/kota

di wilayah pesisir mudah berada dalam interval 95,60 persen – 100 persen. Artinya hampir

seluruh penduduk usia muda di kabupaten/kota wilayah pesisir mudah telah bebas dari buta

aksara bahkan ada kabupaten yang seluruh penduduknya telah bebas dari buta aksara

(Kabupaten Jayapura = 100 persen).

Berbeda dengan kabupaten/kota wilayah pesisir mudah untuk kabupaten/kota

wilayah pesisir sulit, persentase angka melek huruf penduduk usia muda cukup beragam,

berada dalam interval 68,08 persen – 100 persen. Artinya lebih dari separuh penduduk usia

muda telah bebas dari buta aksara dan ada juga kabupaten yang seluruh penduduknya telah

bebas dari buta aksara (Kabupaten Waropen = 100 persen). Sedangkan untuk

kabupaten/kota wilayah pegunungan sulit, persentase angka melek huruf penduduk usia

muda berada dalam interval 36,37 persen – 74,80 persen. Persentase angka melek huruf di

wilayah ini sangat beragam karena ada kabupaten yang angka melek hurufnya cukup tinggi

dan ada sebagian kabupaten yang angka melek hurufnya sangat kecil. Kabupaten yang

99.12

74.95

0.88

25.05

Kota Desa

Gambar 3.11 Persentase Angka Melek Huruf dan Buta

Huruf Penduduk Usia Muda menurut Status daerah

Provinsi Papua, 2013

Buta Huruf Melek HurufLaki-laki Perempuan Laki-laki +

Perempuan

85.73

78.25

82.27

Gambar 3.12 Persentase Angka Melek Huruf

Penduduk Usia Muda menurut Jenis Kelamin




persentase angka melek hurufnya terkecil di wilayah ini yakni Kabupaten Nduga (36,37

persen) sekaligus terkecil dari 29 kabupaten/kota Se-Papua.Persentase angka melek huruf

terbesar di wilayah ini yakni Kabupaten Jayawijaya (74,80 persen).

Penduduk usia dewasa merupakan penduduk yang tergolong dalam kelompok umur

25 tahun ke atas. Pada usia inilah seseorang akan merasakan matang dalam segala hal baik

materi maupun nonmateri. Secara umum perjuangan hidup dalam mencari nafkah akan

dimulai juga dari usia ini. Oleh karena itu, seharusnya penduduk usia ini memiliki

kemampuan dasar membaca dan menulis baik yang diperoleh melalui pendidikan formal

atau nonformal.

Secara umum perkembangan persentase angka melek huruf penduduk usia dewasa

di Provinsi Papua mengalami kenaikan sebesar 1,09 persen dari tahun 2012 ke tahun 2013.

Kenaikan tersebut memberikan arti bahwa

penduduk usia dewasa yang memiliki kemampuan

membaca dan menulis di tahun 2013 bertambah

sekitar 1,09 persen. Meskipun mengalami kenaikan

tetapi persentase penduduk usia dewasa yang

masih buta aksara di tahun 2013 cukup tinggi

yakni sekitar 37,16 persen. Angka ini lebih tinggi

dibandingkan persentase buta aksara pada

penduduk usia muda yang hanya mencapai 17,73

persen.

Sementara ditinjau dari status daerah yang terlihat pada gambar 3.14, persentase

penduduk usia dewasa yang telah bebas buta huruf di perkotaan sebesar 97,90 persen,

sedangkan yang tinggal di perdesaan hanya sebesar 50,46 persen. Artinya penduduk usia

dewasa yang telah bebas buta huruf lebih banyak tinggal di perkotaan dibanding perdesaan.

Hal ini dikarenakan fasilitas pendidikan di perkotaan lebih lengkap dan terjangkau dibanding

wilayah perdesaan.

61.75 62.84

38.25 37.16

2012 2013

Gambar 3.13 Persentase Angka Melek Huruf dan Buta Huruf Penduduk Usia Dewasa

Provinsi Papua, 2012-2013

Buta Huruf Melek Huruf



Gambar 3.15 menunjukkan gambaran persentase angka melek huruf penduduk usia

dewasa menurut jenis kelamin. Persentase angka melek huruf penduduk usia dewasa

menurut jenis kelamin memperlihatkan adanya kesenjangan antara keduanya. Persentase

angka melek huruf penduduk laki-laki usia dewasa (70,09 persen) lebih tinggi dibandingkan

penduduk perempuan usia dewasa (54,81 persen). Artinya penduduk laki-laki usia dewasa

yang memiliki kemampuan membaca dan menulis lebih banyak dibandingkan penduduk

perempuan usia dewasa. Fenomena ini menguatkan sebuah pernyataan bahwa masih

banyak penduduk perempuan usia dewasa yang belum mendapatkan kesempatan

mengenyam dunia pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal.

Tingginya angka buta huruf pada usia ini dibanding usia muda diduga karena tinggal

sisa kelompok tersulit (hardrock) dalam masyarakat untuk diberikan pelayanan pendidikan

keaksaraan. Kelompok tersulit tersebut antara lain adalah penduduk usia tua (45 tahun ke

atas), penduduk yang tinggal di daerah terpencil, komunitas-komunitas khusus, dan

penyandang cacat. Kelompok penduduk ini sulit untuk dijangkau pelayanan pendidikan

disebabkan baik oleh faktor internal seperti kemampuan dan keinginan belajar yang sudah

menurun dan faktor eksternal seperti inefisiensi pada pendidikan persekolahan dan luar

sekolah serta ketersediaan pelayanan pendidikan keaksaraan bagi mereka. Selain itu,

ketidaktersediaan fasilitas pendidikan di wilayah perdesaan juga menjadi kendala dalam

pemberantasan buta aksara di Papua.

97.90

50.46

2.1

49.54

Kota Desa

Gambar 3.14 Persentase Angka Melek Huruf dan Buta Huruf Penduduk Usia Dewasa menurut

Status daerah Provinsi Papua, 2013

Buta Huruf Melek HurufLaki-laki Perempuan Laki-laki +

Perempuan

70.09

54.81 62.84

Gambar 3.15 Persentase Angka Melek Huruf Penduduk

Usia Dewasa menurut Jenis Kelamin Provinsi Papua, 2013



Adanya kesenjangan persentase angka melek huruf penduduk usia dewasa antar-

kabupaten/kota juga terlihat. Secara umum persentase angka melek huruf penduduk usia

dewasa di wilayah pesisir mudah paling tinggi dibandingkan dua wilayah lainnya. Hal ini

terlihat dari persentase angka melek huruf penduduk usia dewasa beberapa

kabupaten/kota di wilayah pesisir mudah berada dalam interval 79,36 persen – 98,75

persen. Artinya hampir seluruh penduduk usia dewasa di kabupaten/kota wilayah pesisir

mudah telah bebas dari buta aksara. Persentase angka melek huruf penduduk usia dewasa

tertinggi di wilayah ini dan sekaligus tertinggi dari 29 Kabupaten/Kota se-Papua yakni

Kabupaten Biak Numfor (98,75 persen).

Sementara, persentase angka melek huruf penduduk usia dewasa sangat beragam,

berada dalam interval 43,30 persen - 97,91 persen. Artinya lebih dari separuh penduduk

usia dewasa telah bebas dari buta aksara dan ada juga kabupaten yang hampir seluruh

penduduknya telah bebas dari buta aksara (Kabupaten Waropen = 97,91 persen).

Sedangkan untuk kabupaten/kota wilayah pegunungan sulit, persentase angka melek huruf

penduduk usia dewasa berada dalam interval 11,15 persen – 65,95 persen. Persentase

angka melek huruf di wilayah ini cukup beragam karena ada kabupaten yang angka melek

hurufnya cukup tinggi dan ada sebagian kabupaten yang angka melek hurufnya sangat

rendah. Kabupaten yang persentase angka melek hurufnya terkecil di wilayah ini yakni

Kabupaten Nduga (11,15 persen) sekaligus terkecil dari 29 kabupaten/kota Se-Papua.

3.4.2 Pendidikan yang Ditamatkan

Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan memberikan

gambaran terhadap kualitas sumber daya manusia. Semakin banyak penduduk yang

berpendidikan tinggi menunjukkan keadaan kualitas penduduk yang semakin baik. Kualitas

penduduk yang baik akan mempengaruhi kualitas pembangunan di segala bidang.

Secara keseluruhan proporsi penduduk yang belum memiliki pendidikan dasar cukup

tinggi terlihat dari tabel 3.16 di bawah. Pada tahun 2013 terdapat hampir separuh penduduk

di Provinsi Papua yang belum punya ijazah (47,72 persen). Ditinjau dari sisi jenis kelamin,

nampak bahwa kaum perempuan (54,39 persen) lebih banyak yang belum/tidak memiliki

ijazah dibanding kaum laki-laki (41,84 persen).


Tabel 3.3 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas menurut Pendidikan Tertinggi

yang Ditamatkan di Provinsi Papua, 2013

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Jenis Kelamin

Total

Laki-laki Perempuan

(1) (2) (3) (4)

Tdk Punya Ijazah 41,84 54,39 47,72

SD 19,92 18,50 19,25

SMP 13,64 10,40 12,12

SMA / SMK 19,97 13,09 16,75

Diploma ++ 4,62 3,62 4,15

Total 100 100 100

Begitu juga dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan dari SD hingga universitas,

ditinjau dari jenis kelamin terlihat bahwa proporsi perempuan yang telah berhasil

memperoleh ijazah untuk setiap jenjang pendidikan tersebut lebih sedikit dibandingkan laki-

laki. Hal ini menguatkan pernyataan bahwa kaum laki-laki memiliki kesempatan mengenyam

dunia pendidikan lebih besar dibanding kaum perempuan.

Perbandingan antar-kabupaten/kota tentang proporsi penduduk yang telah

menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang pendidikan SMP ke atas atau telah

menyelesaikan program wajar (wajib belajar 9 tahun, SD-SMP) terlihat dari Lampiran Tabel

4c. Dari 29 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua, kabupaten dengan proporsi

penduduk berijasah SD dan SMP tertinggi yakni kabupaten Merauke (50,62 persen)

sedangkan kabupaten dengan capaian proporsi penduduk berijasah SD dan SMP terendah

yakni Kabupaten Nduga (7,20 persen). Secara kasar kita mendapat gambaran bahwa masih

banyak penduduk di kabupaten yang belum bisa merasakan pendidikan wajib belajar 9

tahun. Sedangkan untuk persentase penduduk berijasah SLTP ke atas (> SLTP) yang kurang

dari 10 persen cukup banyak, ada sekitar 14 kabupaten yang dominannya secara geografis

berada di wilayah pegunungan. Adapun kabupaten-kabupaten tersebut yaitu Kabupaten

Asmat, Kabupaten Mappi, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten

Tolikara, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Nduga,



Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Yalimo, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Lanny Jaya,

Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Mamberamo Tengah.

3.5 Pendidikan Berkeadilan Gender

Dalam rangka menyejajarkan peranan kaum perempuan dan laki-laki pemerintah

telah menetapkan kebijakan pendidikan berwawasan gender (Program Pendidikan

Berwawasan Gender). Program-program pendidikan yang diselenggarakan diharapkan

mampu mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan keadilan yang

dimaksud bukan untuk mencari persamaan kedudukan melainkan adanya kesetaraan peran

atau fungsi, partisipasi dan layanan pendidikan yang adil bagi perempuan dan laki-laki.

Perbedaan capaian indikator pendidikan antara laki-laki dan perempuan akan

menimbulkan kesenjangan. Berikut adalah beberapa indikator pendidikan yang

menunjukkan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Pertama, persentase

angka melek huruf penduduk laki-laki usia muda lebih tinggi dibandingkan penduduk

perempuan usia muda. Kedua, persentase angka melek huruf penduduk laki-laki usia

dewasa juga lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan usia dewasa. Ketiga, proporsi

kaum perempuan yang belum memiliki ijazah masih tinggi dibanding laki-laki. Keempat,

proporsi perempuan yang telah berhasil memperoleh ijazah SD hingga universitas lebih

sedikit dibandingkan laki-laki.

Oleh karena itu peranan pemerintah terutama dinas terkait perlu secara

berkesinambungan mengadakan sosialisasi, diseminasi serta terus mengadakan pendidikan

yang berwawasan gender. Perhatian ini harus dilakukan merata ke seluruh pelosok daerah

kabupaten/kota terutama daerah perdesaan yang sulit dijangkau sehingga diharapkan

kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak laki-laki dan perempuan terus

meningkat.

3.6 Peningkatan Mutu Pendidikan

Kebijakan mutu pendidikan diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan yang

semakin meningkat yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP meliputi

berbagai komponen yang terkait dengan mutu pendidikan mencakup standar isi, standar

proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidik dan sarana prasarana, standar

pengelolaan dan standar pembiayaan.


3.6.1 Fasilitas Pendidikan

Salah satu standar yang penting dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah

standar pendidik dan sarana prasarana. Standar ini dapat dipantau dengan melihat jumlah

sarana pendidikan yang tersedia beserta rasio tenaga pendidik dengan murid.

Tabel 3.4 Jumlah Sekolah, Murid serta Jumlah Guru di Provinsi Papua, 2011-2013

JENJANG PENDIDIKAN

Sekolah Murid Guru

2011 2013 2011 2013 2011 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

SD 2.179 2.289 393.795 399.444 12.424 12.348

SMP/MTs 495 540 99.529 106.482 4.517 5.060

SMA/SMK/MA 268 290* 72.287 41.872* 4.241 3.855*

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Papua Kantor Depag Provinsi Papua Ket: * tanpa data dari MA (Madrasah Aliyah)

Secara umum perkembangan jumlah sekolah, murid dan guru dari tahun 2011

hingga tahun 2013 terus mengalami peningkatan. Jumlah sarana pendidikan di Provinsi

Papua pada tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 3.4. Jumlah sekolah SD sebanyak 2.289

sekolah, SLTP sebanyak 540 sekolah dan jumlah sekolah SLTA sebanyak 290 sekolah. Jumlah

sarana pendidikan tersebut termasuk sarana pendidikan yang dikelola oleh pemerintah

(negeri), swasta, ataupun oleh kementrian agama (MTs/MA). Sedangkan jumlah murid yang

tercacat di sekolah SD sampai dengan SLTA berturut-turut sebesar 399.444, 106.482, dan

41.872 (tanpa data dari sekolah MA) orang, dengan tenaga pengajar masing-masing seperti

yang tercantum pada tabel 3.4.

3.6.2 Pembiayaan Sektor Pendidikan

Pembiayaan sektor pendidikan merupakan salah satu indikator dalam menentukan

mutu pendidikan. Pendidikan yang berkualitas dan bermutu di Provinsi Papua dapat tercapai

jika ditunjang dengan anggaran yang cukup. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) harus lebih memprioritaskan kepada sektor pendidikan, yang secara Undang-Undang

harus dialokasikan sebesar 20 persen.


Berdasarkan data laporan Perda

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Pemda se-Indonesia yang dihimpun

Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah

Departemen Keuangan, alokasi anggaran sektor

pendidikan Provinsi kian meningkat. Jika pada

tahun 2008, sektor pendidikan hanya

mendapatkan anggaran sebesar 2,9 persen dari

total APBD, pada tahun 2010 meningkat menjadi

4,71 persen. Peningkatan alokasi anggaran sektor pendidikan berlanjut pada tahun

berikutnya. Dari 5,16 triliun APBD Provinsi Papua pada tahun 2011, sebesar 5,09 persennya

dialokasikan untuk pendidikan. Akan tetapi pada tahun 2013 alokasi pendidikan menurun

cukup drastis yakni sekitar 2,79 persen. Penurunan alokasi pendidikan semakin jauh dari

target yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Minimnya alokasi anggaran bidang

pendidikan merupakan pemicu utama mengapa pembangunan pendidikan di Papua

terkesan lambat.

168,715

77,143

13,438

12,820

3,989

3,964

280,069

A. Perumahan dan Fasilitas RumahTangga

B. Aneka Barang dan Jasa

C. Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala

D. Barang Tahan Lama

E. Pajak, Pungutan, dan Asuransi

F. Keperluan Pesta dan Upacara/Kenduri

Total Bukan Makanan

Gambar 3.17 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Perbulan Bukan Makanan

di Provinsi Papua, 2013 (Rp)

2.9

4.71 5.09

2.79

2008 2010 2011 2013

Gambar 3.16 Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan di Provinsi Papua,

2008 - 2013

Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id



Selain anggaran pendidikan dari pemerintah, anggaran yang dikeluarkan oleh rumah

tangga untuk keperluan pendidikan anaknya juga dapat mempengaruhi kualitas pendidikan.

Tersedianya alat tulis, buku-buku pelajar serta peralatan sekolah lainnya dapat memotivasi

siswa untuk terus belajar. Berdasarkan data Susenas Tahun 2013, rata-rata pengeluaran per

kapita perbulan penduduk di Provinsi Papua untuk keperluan bukan makanan sebesar Rp

280.069,-. Pengeluaran bahan bukan makanan terbesar digunakan untuk keperluan

perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar Rp. 168.715,-. Sedangkan pengeluaran untuk

aneka barang dan jasa yang di dalamnya termasuk pengeluaran untuk sektor pendidikan

relatif kecil, yakni Rp 77.143,-. Sejumlah uang tersebut sebagian dibelanjakan untuk

keperluan pendidikan seperti sumbangan pembangunan sekolah (uang pangkal), uang SPP,

iuran sekolah lainnya, buku pelajaran dan alat-alat tulis, serta biaya kursus-kursus.


4.1 Kesimpulan

Dari berbagai uraian tentang Indikator Pendidikan Provinsi Papua, dapat disimpulkan

beberapa hal sebagai berikut :

1. Pendidikan anak usia dini (PAUD) dimaksudkan untuk mengoptimalkan

perkembangan masa keemasan anak (the golden age). Oleh karena itu, demi

mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa mendatang, PAUD

harus diupayakan dapat menyentuh seluruh anak yang berada pada usia keemasan

tersebut. Berdasarkan data Susenas, capaian partisipasi PAUD di Provinsi Papua pada

tahun 2013 mencapai 12,04 persen. Angka ini masih jauh dari target yang ditetapkan

dalam program Pendidikan Untuk Semua (PUS) atau Education For All (EFA) yaitu 75

persen pada tahun 2015. Beberapa permasalahan yang ditengarai menjadi penyebab

rendahnya partisipasi PAUD di Papua adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat

akan pentingnya PAUD, luasnya jangkauan wilayah dan kesulitan akses sebagian

besar wilayah, serta minimnya tenaga pendidik PAUD.

2. Program wajib belajar 9 tahun di Provinsi Papua belum tercapai. Hal ini disebabkan

nilai APS kelompok umur 7-12 tahun baru mencapai 75,51 persen dan APS kelompok

umur 13-15 tahun juga baru mencapai 73,27 persen. Nilai ini masih di bawah target

yang ditetapkan pemerintah, yaitu 100 persen. Sama halnya apabila dilihat dari

angka rata-rata lama sekolah yang baru mencapai 6,87 tahun. Dengan kata lain

penduduk di Provinsi Papua baru bisa menikmati pendidikan rata-rata sampai kelas 1

SMP.

3. Sekitar 82,27 persen penduduk usia muda di Provinsi Papua telah bebas buta huruf,

dengan kata lain terdapat 17,73 persen penduduk usia muda yang masih belum bisa

membaca dan menulis huruf latin atau buta huruf. Penduduk usia muda merupakan

masa-masa produktif untuk mengembangkan diri, tapi jika tanpa potensi justru akan

menjadi beban dalam proses pembangunan manusia itu sendiri.

4. Pada usia dewasa, sekitar 62,84 persen penduduk di Provinsi Papua telah bebas buta

huruf, dengan kata lain terdapat 37,16 persen penduduk usia dewasa yang masih


belum bisa membaca dan menulis huruf latin atau buta huruf. Angka melek huruf

penduduk pada usia ini lebih kecil dari angka melek huruf penduduk pada usia muda.

5. Ditinjau dari ijazah tertinggi yang dimiliki, lebih dari separuh penduduk Papua

berpendidikan rendah. Hasil Susenas 2013 menggambarkan bahwa terdapat sekitar

66,97 persen penduduk 10 tahun ke atas di Provinsi Papua berpendidikan SD ke

bawah, diantaranya yang tidak tamat SD ada sebanyak 47,72 persen dan tamat SD

19,25 persen. Sementara itu penduduk yang berhasil menamatkan pada jenjang SLTP

ke atas sebanyak 33,03 persen.

6. Dilihat dari sudut pandang gender, secara umum masih terjadi kesenjangan antara

perempuan dan laki-laki dalam hal pendidikan. Partisipasi perempuan dalam

pendidikan relatif lebih rendah daripada laki-laki. Hal ini dapat terlihat dari indikator

ijazah tertinggi yang ditamatkan dan angka melek huruf.

Walaupun data Indikator Pendidikan ini adalah hasil survei yang tentunya masih

mengandung sampling error namun setidaknya, dapat digunakan sebagai indikator untuk

menggambarkan keadaan pendidikan di Provinsi Papua.

4.2 Saran

Pemerintah selayaknya terus mengembangkan sistem pelayanan umum, terutama di

bidang pendidikan, sehingga benar-benar menyentuh masyarakat yang paling bawah,

karena yang tak terlayani itu umumnya adalah kalangan dari mereka yang tergolong berada

di wilayah pedalaman yang notabene belum memiliki fasilitas pendidikan yang memadai.

Juga diperlukan political will secara serius guna memperhatikan pemerataan pembangunan

pendidikan.

Di samping itu selain jalur pendidikan formal, perlu dimaksimalkan program

pendidikan informal seperti pemberantasan buta aksara, PAUD dan lainnya guna

menyukseskan program Pendidikan Untuk Semua (PUS) yang dicanangkan pemerintah dan

mencapai target capaian pembangunan milenium yang tercermin dalam MDG’s.


Tabel 1a Persentase Penduduk Usia 3-6 Tahun Dirinci Menurut Partisipasi Pra Sekolah dan Jenis Kelamin,

Provinsi Papua, 2013 Laki-laki

No Kabupaten

Apakah pernah mengikuti pendidikan pra sekolah Sampel Penduduk Usia

3-6 th

Ya Pernah Ya Sedang Tidak

Pernah

1 2 3 4 5 6

1 Merauke 14,87 14,61 70,52 90

2 Jayawijaya 4,04 0,46 95,50 56

3 Jayapura 9,21 39,03 51,77 67

4 Nabire 11,21 8,37 80,42 93

5 Kep. Yapen 10,58 7,73 81,69 73

6 Biak Numfor 16,79 10,68 72,54 102

7 Paniai 3,89 0,44 95,67 118

8 Puncak jaya 0,33 1,29 98,38 113

9 Mimika 11,01 8,69 80,30 86

10 Boven Digoel 7,48 6,49 86,03 66

11 Mappi 2,24 1,65 96,10 127

12 Asmat - 1,94 98,06 77

13 Yahukimo [-] [-] [100,00] 36

14 Pegunungan Bintang

- 0,55 99,45 128

15 Tolikara - - 100,00 74

16 Sarmi 5,68 8,48 85,84 66

17 Keerom 5,34 5,06 89,60 85

18 Waropen [5,18] [2,91] [91,91] 36

19 Supiori 13,97 8,80 77,23 62

20 Memberamo Raya - - 100,00 83

21 Nduga - - 100,00 121

22 Lanny Jaya 0,77 21,53 77,70 92

23 Mamberamo Tengah

[-] [-] [100,00] 49

24 Yalimo [3,34] [-] [96,66] 40

25 Puncak - - 100,00 85

26 Dogiyai - - 100,00 100

27 Intan Jaya [-] [-] [100,00] 30

28 Deiyai - 4,43 95,57 87

29 Kota Jayapura 5,67 17,03 77,30 88

Papua 2013 4,93 7,20 87,87 2.330

2012 4,58 5,48 89,94 2.164

2011 3,37 6,12 90,51 --

2010 4,12 7,68 88,21 --

Sumber : Susenas 2013 (Gabungan Triwulan I-IV)


Tabel 1b Persentase Penduduk Usia 3-6 Tahun Dirinci Menurut Partisipasi Pra Sekolah dan Jenis Kelamin, Provinsi

Papua, 2013

Perempuan

No Kabupaten Apakah pernah mengikuti pendidikan pra sekolah) Sampel

Penduduk Usia 3-6 th Ya Pernah Ya Sedang Tidak Pernah

1 2 3 4 5 6

1 Merauke 9,17 26,76 64,07 79

2 Jayawijaya 5,98 2,83 91,20 60

3 Jayapura 11,03 11,53 77,44 53

4 Nabire 7,30 16,19 76,51 69

5 Kep. Yapen 9,45 20,44 70,11 75

6 Biak Numfor 9,12 14,64 76,24 88

7 Paniai - 1,16 98,84 89

8 Puncak jaya - - 100,00 73

9 Mimika 6,29 6,05 87,66 76

10 Boven Digoel 3,41 2,96 93,63 81

11 Mappi 0,89 2,90 96,21 104

12 Asmat - 1,34 98,66 74

13 Yahukimo [-] [-] [100,00] 36

14 Pegunungan Bintang - 0,22 99,78 86

15 Tolikara - 3,45 96,55 65

16 Sarmi 2,50 6,41 91,08 54

17 Keerom 5,08 9,95 84,98 67

18 Waropen [3,10] [11,56] [85,34] 39

19 Supiori 5,83 15,70 78,47 52


21 Nduga - - 100,00 86

22 Lanny Jaya 1,52 14,40 84,09 71

23 Mamberamo Tengah [-] [-] [100,00] 48

24 Yalimo [3,09] [-] [96,91] 42

25 Puncak - - 100,00 74

26 Dogiyai - - 100,00 93

27 Intan Jaya [-] [-] [100,00] 28

28 Deiyai [-] [3,42] [96,58] 46

29 Kota Jayapura 16,32 24,14 59,54 79

Papua 2013 4,33 8,08 87,59 1.951

2012 4,80 7,06 88,14 1.900

2011 5,37 7,72 86,91 --

2010 5,16 7,30 87,54 --

Sumber : Susenas 2013 (Gabungan Triwulan I-IV) . * Keterangan : […] jumlah sampel kurang dari 50


Tabel 1c Persentase Penduduk Usia 3-6 Tahun Dirinci Menurut Partisipasi Pra Sekolah dan Jenis Kelamin, Provinsi

Papua, 2013

Laki-laki + Perempuan

No Kabupaten

Apakah pernah mengikuti pendidikan pra sekolah Sampel Penduduk Usia 3-6

th Ya Pernah Ya Sedang Tidak Pernah

1 2 3 4 5 6

1 Merauke 12,06 20,60 67,34 169

2 Jayawijaya 5,00 1,63 93,37 116

3 Jayapura 10,05 26,29 63,66 120

4 Nabire 9,40 11,98 78,61 162

5 Kep. Yapen 10,04 13,82 76,14 148

6 Biak Numfor 13,06 12,60 74,34 190

7 Paniai 2,04 0,78 97,18 207

8 Puncak jaya 0,18 0,70 99,12 186

9 Mimika 8,78 7,44 83,78 162

10 Boven Digoel 5,35 4,65 90,01 147

11 Mappi 1,62 2,23 96,15 231

12 Asmat - 1,64 98,36 151

13 Yahukimo - - 100,00 72

14 Pegunungan Bintang - 0,40 99,60 214

15 Tolikara - 1,74 98,26 139

16 Sarmi 4,23 7,54 88,23 120

17 Keerom 5,21 7,50 87,29 152

18 Waropen 4,25 6,78 88,97 75

19 Supiori 9,65 12,46 77,89 114


21 Nduga - - 100,00 207

22 Lanny Jaya 1,11 18,30 80,59 163

23 Mamberamo Tengah - - 100,00 97

24 Yalimo 3,21 - 96,79 82

25 Puncak - - 100,00 159

26 Dogiyai - - 100,00 193

27 Intan Jaya - - 100,00 58

28 Deiyai - 4,07 95,93 133

29 Kota Jayapura 10,91 20,53 68,55 167

Papua 2013 4,64 7,62 87,74 4.281

2012 4,68 6,22 89,09 4.064

2011 4,31 6,87 88,82 --

2010 4,61 7,50 87,89 --



Tabel 2 Persentase Anak Usia 3-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah Dirinci Menurut

Jenisnya, Provinsi Papua, 2013

No Kabupaten/Kota

Jenis Pendidikan Pra Sekolah Sampel Usia 3-6 Th yang

Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah

TK/RA/ BA

Kelompok Bermain

Tempat Penitipan

Anak

Pos PAUD

Satuan PAUD sejenis

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Merauke 73,09 1,72 - 9,13 16,07 57

2 Jayawijaya n.a n.a n.a n.a n.a 11

3 Jayapura [27,30] [5,34] [1,78] [40,66] [24,91] 46

4 Nabire [86,14] [2,27] [-] [11,59] [-] 38

5 Kep. Yapen [32,03] [-] [1,50] [8,51] [57,97] 36

6 Biak Numfor 58,39 - - 18,97 22,64 55

7 Paniai n.a n.a n.a n.a n.a 6

8 Puncak jaya n.a n.a n.a n.a n.a 2

9 Mimika [85,58] [1,42] [-] [-] [13,00] 33

10 Boven Digoel n.a n.a n.a n.a n.a 11

11 Mappi n.a n.a n.a n.a n.a 11

12 Asmat n.a n.a n.a n.a n.a 2

13 Yahukimo - - - - - -

14 Pegunungan Bintang n.a n.a n.a n.a n.a 3

15 Tolikara n.a n.a n.a n.a n.a 3

16 Sarmi n.a n.a n.a n.a n.a 20

17 Keerom [100,0] [-] [-] [-] ]-] 25

18 Waropen n.a n.a n.a n.a n.a 9

19 Supiori n.a n.a n.a n.a n.a 14

20 Memberamo Raya - - - - - -

21 Nduga - - - - - -

22 Lanny Jaya [100,0] [-] [-] [-] [-] 28

23 Mamberamo Tengah - - - - - -

24 Yalimo n.a n.a n.a n.a n.a 2

25 Puncak - - - - - -

26 Dogiyai - - - - - -

27 Intan Jaya - - - - - -

28 Deiyai n.a n.a n.a n.a n.a 3

29 Kota Jayapura 72,31 - 2,02 9,59 16,08 51

Papua 2013 68,91 1,43 0,68 12,04 16,94 466

2012 77,63 1,46 0,41 11,27 9,23 418

2011 74,95 2,01 1,23 11,92 9,90 446

Sumber : Susenas 2013 (Gabungan Triwulan I-IV) * Keterangan : […] jumlah sampel antara 25 s/d 50 * n.a : data tidak dapat ditampilkan (jumlah sampel kurang dari 25)


Tabel 3a Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan di


Laki-Laki

No Kabupaten Tidak/Belum

Pernah Sekolah Masih Sekolah

Tidak Bersekolah

lagi

Sampel Usia 10 Tahun Ke Atas

1 2 3 4 5 6

1 Merauke 1,64 23,97 74,39 727

2 Jayawijaya 30,83 23,94 45,23 563

3 Jayapura 1,76 28,81 69,43 557

4 Nabire 5,79 21,39 72,81 735

5 Kep. Yapen 5,00 30,58 64,42 681

6 Biak Numfor 0,97 28,50 70,52 754

7 Paniai 37,66 24,06 38,28 584

8 Puncak jaya 62,86 12,11 25,03 640

9 Mimika 3,16 17,88 78,96 608

10 Boven Digoel 7,46 17,86 74,67 515

11 Mappi 11,27 26,95 61,78 680

12 Asmat 26,17 16,52 57,31 417

13 Yahukimo 61,29 9,62 29,09 375

14 Pegunungan Bintang 58,16 11,01 30,83 665

15 Tolikara 40,10 21,58 38,32 691

16 Sarmi 5,52 17,00 77,49 422

17 Keerom 12,85 22,33 64,82 537

18 Waropen 1,48 25,33 73,20 335

19 Supiori 0,94 28,67 70,39 385

20 Memberamo Raya 15,72 30,12 54,16 347

21 Nduga 77,06 9,98 12,96 671

22 Lanny Jaya 49,12 20,79 30,08 594

23 Mamberamo Tengah 42,57 21,98 35,45 332

24 Yalimo 41,94 24,42 33,64 511

25 Puncak 70,13 9,67 20,20 583

26 Dogiyai 20,53 26,49 52,98 610

27 Intan Jaya 63,03 19,46 17,50 255

28 Deiyai 45,38 19,80 34,82 394

29 Kota Jayapura 0,67 25,21 74,12 787

Papua 2013 26,08 21,06 52,86 15.955

2012 25,76 19,69 54,56 7.927

2011 27,85 20,74 51,41 --

2010 27,88 21,49 50,63 --



Tabel 3b Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan Di


Perempuan


Pernah Sekolah

Masih Sekolah Tidak

Bersekolah lagi Sampel Usia 10 Tahun Ke Atas

1 2 3 4 5 6

1 Merauke 4,32 24,57 71,11 656

2 Jayawijaya 56,07 16,32 27,61 539

3 Jayapura 3,61 27,74 68,65 532

4 Nabire 10,22 22,46 67,32 673

5 Kep. Yapen 9,98 30,01 60,01 639

6 Biak Numfor 1,25 26,73 72,02 714

7 Paniai 52,28 20,70 27,03 508

8 Puncak jaya 76,52 9,38 14,10 513

9 Mimika 6,72 18,10 75,18 519

10 Boven Digoel 12,70 21,38 65,93 469

11 Mappi 16,85 25,86 57,29 656

12 Asmat 33,96 14,64 51,40 352

13 Yahukimo 81,67 8,27 10,07 313

14 Peg. Bintang 72,45 11,68 15,88 634

15 Tolikara 70,89 15,63 13,48 559

16 Sarmi 14,79 19,08 66,13 360

17 Keerom 22,66 23,70 53,64 515

18 Waropen 4,04 23,57 72,38 284

19 Supiori 0,98 31,20 67,82 344

20 Memberamo Raya 33,23 26,75 40,02 342

21 Nduga 87,29 4,98 7,73 580

22 Lanny Jaya 72,65 16,75 10,60 555

23 Mamberamo Tengah

75,02 16,68 8,30 302

24 Yalimo 52,13 21,79 26,08 461

25 Puncak 85,22 8,65 6,13 521

26 Dogiyai 27,64 24,47 47,89 568

27 Intan Jaya 84,72 9,50 5,78 194

28 Deiyai 69,00 15,12 15,88 390

29 Kota Jayapura 2,39 24,89 72,72 765

Papua 2013 37,85 19,19 42,95 14.457

2012 36,90 18,83 44,27 6.215

2011 39,74 18,26 42,00 --

2010 37,20 18,76 44,04 --



Tabel 3c Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan Di




Pernah Sekolah

Masih Sekolah Tidak

Bersekolah lagi

Sampel Usia 10 Tahun Ke

Atas

1 2 3 4 5 6

1 Merauke 2,90 24,25 72,85 1.383

2 Jayawijaya 42,92 20,29 36,79 1.102

3 Jayapura 2,63 28,31 69,07 1.089

4 Nabire 7,83 21,88 70,28 1.408

5 Kep. Yapen 7,41 30,30 62,29 1.320

6 Biak Numfor 1,11 27,65 71,25 1.468

7 Paniai 44,65 22,45 32,90 1.092

8 Puncak jaya 69,19 10,84 19,96 1.153

9 Mimika 4,63 17,97 77,40 1.127

10 Boven Digoel 9,84 19,46 70,71 984

11 Mappi 13,98 26,42 59,60 1.336

12 Asmat 29,88 15,63 54,49 769

13 Yahukimo 70,89 8,98 20,13 688

14 Peg. Bintang 64,77 11,32 23,91 1.299

15 Tolikara 54,29 18,84 26,87 1.250

16 Sarmi 9,72 17,94 72,34 782

17 Keerom 17,23 22,94 59,82 1.052

18 Waropen 2,68 24,51 72,82 619

19 Supiori 0,96 29,86 69,18 729

20 Memberamo Raya 23,91 28,54 47,55 689

21 Nduga 81,77 7,68 10,55 1.251

22 Lanny Jaya 60,46 18,85 20,69 1.149

23 Mamberamo Tengah 57,71 19,51 22,78 634

24 Yalimo 46,70 23,19 30,11 972

25 Puncak 77,33 9,19 13,49 1.104

26 Dogiyai 24,09 25,48 50,43 1.178

27 Intan Jaya 73,17 14,81 12,02 449

28 Deiyai 56,91 17,52 25,57 784

29 Kota Jayapura 1,47 25,06 73,46 1.552

Papua 2013 31,59 20,18 48,22 30.412

2012 30,99 19,28 49,72 14.142

2011 33,47 19,57 46,96 --

2010 32,33 20,19 47,48 --



Tabel 4a Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah/STTB Tertinggi yang

Dimiliki, Provinsi Papua Tahun2013

Laki-laki

No Kabupaten Tidak

mempunyai ijazah

SD/MI/Paket A

SLTP/ MTs/

Paket B

SMU/ SMK/MA/Paket C

Diploma I-III

Universitas DIV/S1-S3

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Merauke 22,48 30,56 19,51 21,93 1,07 4,44

2 Jayawijaya 48,02 16,08 13,52 15,81 1,26 5,31

3 Jayapura 15,17 24,95 15,00 37,85 1,19 5,83

4 Nabire 18,94 20,42 20,09 32,86 0,87 6,81

5 Kep. Yapen 23,26 23,85 15,81 27,91 2,72 6,45

6 Biak Numfor 18,97 22,56 17,05 32,56 2,15 6,71

7 Paniai 55,10 12,98 15,75 12,66 0,39 3,12

8 Puncak jaya 74,88 13,00 6,77 3,61 0,46 1,28

9 Mimika 14,23 23,66 17,35 42,25 0,45 2,06

10 Boven Digoel 25,15 32,81 16,79 22,92 0,31 2,03

11 Mappi 44,45 33,56 13,22 7,18 0,65 0,95

12 Asmat 66,05 16,16 8,72 5,61 0,79 2,67

13 Yahukimo 75,16 17,44 3,47 2,64 1,04 0,24

14 Pegunungan Bintang 73,91 13,21 6,17 5,76 0,91 0,05

15 Tolikara 53,46 17,90 11,76 14,61 0,20 2,06

16 Sarmi 25,54 27,24 21,44 22,67 0,55 2,57

17 Keerom 31,78 20,10 18,39 27,25 0,55 1,94

18 Waropen 23,49 31,09 13,98 23,46 0,94 7,05

19 Supiori 30,74 29,96 13,66 19,72 2,34 3,58

20 Memberamo Raya 50,05 28,18 6,27 12,82 1,46 1,23

21 Nduga 88,40 7,52 2,91 1,17 - -

22 Lanny Jaya 63,19 14,98 10,04 10,38 - 1,39

23 Mamb.Tengah 60,25 20,32 11,45 7,88 - 0,11

24 Yalimo 56,61 24,09 10,86 6,35 0,04 2,06

25 Puncak 75,51 11,81 7,12 4,34 1,06 0,16

26 Dogiyai 38,96 42,13 8,98 8,21 0,90 0,83

27 Intan Jaya 75,26 9,35 9,05 5,37 0,09 0,87

28 Deiyai 54,90 13,04 14,29 16,61 0,45 0,71

29 Kota Jayapura 10,30 14,25 20,43 41,48 1,77 11,77

Papua 2013 41,84 19,92 13,64 19,97 0,90 3,72

2012 41,30 19,63 13,86 19,79 1,20 4,22

2011 43,84 18,73 13,56 18,52 1,60 3,75

2010 41,39 18,04 15,75 18,93 1,57 4,32



Tabel 4b Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah/STTB Tertinggi yang


Perempuan

No Kabupaten Tidak

mempunyai ijazah

SD/MI/Paket

A

SLTP/MTs/Paket B

SMU/ SMK/MA/Paket C

Diploma I-III


1 2 3 4 5 6 7 8

1 Merauke 26,85 31,11 20,12 16,58 1,60 3,75

2 Jayawijaya 70,68 9,01 9,65 7,62 0,44 2,60

3 Jayapura 21,99 25,86 15,88 29,13 2,35 4,79

4 Nabire 25,68 25,05 19,04 23,83 2,14 4,25

5 Kep. Yapen 34,15 23,27 12,13 24,66 2,03 3,75

6 Biak Numfor 24,66 25,81 16,17 26,51 1,80 5,06

7 Paniai 64,86 19,84 9,28 5,36 0,34 0,33

8 Puncak jaya 88,19 7,18 3,19 0,90 0,54 -

9 Mimika 23,96 24,81 17,00 30,25 2,37 1,60

10 Boven Digoel 41,52 26,54 15,77 12,44 1,51 2,22

11 Mappi 55,21 33,11 5,89 5,11 0,39 0,28

12 Asmat 70,74 15,11 5,62 8,54 - -

13 Yahukimo 88,61 9,10 1,73 - 0,49 0,07

14 Pegunungan Bintang 88,77 9,31 1,11 0,65 0,16 -

15 Tolikara 81,82 10,81 5,20 1,77 0,21 0,18

16 Sarmi 41,77 25,12 12,14 16,27 1,95 2,74

17 Keerom 42,26 26,86 14,80 13,97 0,56 1,56

18 Waropen 22,60 36,38 17,70 16,96 0,77 5,59

19 Supiori 37,02 24,90 18,46 14,66 2,49 2,47

20 Memberamo Raya 69,86 23,80 2,91 2,45 0,98 -

21 Nduga 96,07 2,61 0,81 0,50 - -

22 Lanny Jaya 87,46 8,41 3,29 0,85 - -

23 Mamberamo Tengah 85,51 8,94 4,05 1,50 - -

24 Yalimo 67,19 19,43 9,38 2,23 1,52 0,25

25 Puncak 91,32 5,67 1,71 0,92 0,38 -

26 Dogiyai 47,99 39,69 7,54 3,99 0,30 0,48

27 Intan Jaya 94,13 3,33 2,06 0,48 - -

28 Deiyai 77,09 9,80 8,28 4,83 - -

29 Kota Jayapura 13,62 19,70 16,81 36,16 3,56 10,14

Papua 2013 54,39 18,50 10,40 13,09 1,18 2,44

2012 53,25 19,04 10,62 13,33 1,25 2,51

2011 55,48 17,46 10,79 12,07 1,49 2,71

2010 50,10 18,03 14,00 13,68 1,79 2,41



Tabel 4c Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah/STTB Tertinggi yang


Laki-Laki + Perempuan

No Kabupaten Tidak

mempunyai ijazah

SD/MI/Paket A

SLTP/MTs/Paket B

SMU/ SMK/MA/

Paket C

Diploma I-III


1 2 3 4 5 6 7 8

1 Merauke 24,54 30,82 19,80 19,41 1,32 4,12

2 Jayawijaya 58,87 12,69 11,67 11,89 0,87 4,01

3 Jayapura 18,36 25,38 15,41 33,78 1,73 5,35

4 Nabire 22,05 22,56 19,61 28,70 1,46 5,63

5 Kep. Yapen 28,52 23,57 14,03 26,34 2,39 5,15

6 Biak Numfor 21,72 24,13 16,62 29,63 1,98 5,91

7 Paniai 59,76 16,26 12,66 9,17 0,37 1,79

8 Puncak jaya 81,05 10,30 5,11 2,36 0,49 0,69

9 Mimika 18,25 24,13 17,21 37,30 1,24 1,87

10 Boven Digoel 32,57 29,96 16,33 18,17 0,86 2,12

11 Mappi 49,67 33,34 9,66 6,17 0,52 0,62

12 Asmat 68,28 15,66 7,24 7,01 0,41 1,40

13 Yahukimo 81,50 13,51 2,65 1,40 0,78 0,16

14 Pegunungan Bintang 80,79 11,40 3,82 3,39 0,56 0,03

15 Tolikara 66,53 14,63 8,74 8,69 0,21 1,20

16 Sarmi 32,89 26,28 17,23 19,77 1,18 2,64

17 Keerom 36,46 23,12 16,78 21,31 0,55 1,77

18 Waropen 23,07 33,56 15,72 20,42 0,86 6,37

19 Supiori 33,72 27,56 15,93 17,32 2,41 3,05

20 Memberamo Raya 59,32 26,13 4,70 7,97 1,23 0,65

21 Nduga 91,93 5,26 1,94 0,86 - -

22 Lanny Jaya 74,89 11,81 6,79 5,79 - 0,72

23 Mamberamo Tengah 72,03 15,01 8,00 4,90 - 0,06

24 Yalimo 61,55 21,91 10,17 4,42 0,73 1,21

25 Puncak 83,06 8,88 4,54 2,71 0,74 0,08

26 Dogiyai 43,47 40,91 8,26 6,10 0,60 0,65

27 Intan Jaya 84,09 6,53 5,78 3,09 0,05 0,46

28 Deiyai 65,73 11,46 11,35 10,86 0,23 0,36

29 Kota Jayapura 11,85 16,79 18,74 38,99 2,61 11,01

Papua 2013 47,72 19,25 12,12 16,75 1,03 3,12

2012 46,91 19,35 12,34 16,76 1,22 3,41

2011 49,34 18,13 12,25 15,47 1,55 3,26

2010 45,55 18,03 14,19 16,42 1,67 3,41



Tabel 5a Persentase Penduduk Usia Pemuda (15-24 Tahun)

Dirinci Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis per Jenis Kelamin Di Provinsi Papua, 2013

Laki-laki

No Kabupaten Buta Huruf Melek Huruf Sampel

Usia 15-24

1 2 3 4 5

1 Merauke 1,02 98,98 152

2 Jayawijaya 12,47 87,53 107

3 Jayapura - 100,00 119

4 Nabire 3,18 96,82 148

5 Kep. Yapen 1,47 98,53 164

6 Biak Numfor - 100,00 165

7 Paniai 29,78 70,22 118

8 Puncak jaya 28,45 71,55 79

9 Mimika 0,77 99,23 117

10 Boven Digoel - 100,00 101

11 Mappi 4,67 95,33 178

12 Asmat 21,46 78,54 96

13 Yahukimo 45,49 54,51 55

14 Pegunungan Bintang 50,37 49,63 137

15 Tolikara 22,55 77,45 144

16 Sarmi - 100,00 75

17 Keerom 9,38 90,62 110

18 Waropen - 100,00 64

19 Supiori - 100,00 75

20 Memberamo Raya 5,21 94,79 59

21 Nduga 58,82 41,18 104

22 Lanny Jaya 32,33 67,67 82

23 Mamberamo Tengah [37,91] [62,09] 44

24 Yalimo 37,28 62,72 132

25 Puncak 51,90 48,10 91

26 Dogiyai 2,20 97,80 107

27 Intan Jaya 38,96 61,04 58

28 Deiyai 20,33 79,67 61

29 Kota Jayapura 0,19 99,81 190

Papua 2013 14,27 85,73 3.132

2012 18,78 81,22 3.016



Tabel 5b Persentase Penduduk Usia Pemuda (15-24 Tahun)


Perempuan


Usia 15-24

1 2 3 4 5

1 Merauke - 100,00 141

2 Jayawijaya 37,54 62,46 108

3 Jayapura - 100,00 125

4 Nabire 5,67 94,33 142

5 Kep. Yapen 0,02 99,98 132

6 Biak Numfor 0,60 99,40 149

7 Paniai 34,22 65,78 73

8 Puncak jaya 30,28 69,72 51

9 Mimika - 100,00 89

10 Boven Digoel 0,79 99,21 102

11 Mappi 5,36 94,64 167

12 Asmat 25,70 74,30 88

13 Yahukimo [55,43] [44,57] 38


15 Tolikara 49,65 50,35 111

16 Sarmi 5,03 94,97 63

17 Keerom 12,29 87,71 103

18 Waropen - 100,00 50

19 Supiori 0,47 99,53 87

20 Memberamo Raya 19,33 80,67 67

21 Nduga 70,73 29,27 77

22 Lanny Jaya 52,29 47,71 76

23 Mamberamo Tengah 66,25 33,75 54

24 Yalimo 27,35 72,65 118

25 Puncak 69,37 30,63 73

26 Dogiyai 23,70 76,30 101

27 Intan Jaya [64,87] [35,13] 39

28 Deiyai 41,51 58,49 56

29 Kota Jayapura 0,43 99,57 186

Papua 2013 21,75 78,25 2.795

2012 27,76 72,24 2.809



Tabel 5c Persentase Penduduk Usia Pemuda (15-24 Tahun)




Usia 15-24

1 2 3 4 5

1 Merauke 0,53 99,47 293

2 Jayawijaya 25,20 74,80 215

3 Jayapura - 100,00 244

4 Nabire 4,40 95,60 290

5 Kep. Yapen 0,79 99,21 296

6 Biak Numfor 0,29 99,71 314

7 Paniai 31,92 68,08 191

8 Puncak jaya 29,26 70,74 130

9 Mimika 0,50 99,50 206

10 Boven Digoel 0,36 99,64 203

11 Mappi 5,02 94,98 345

12 Asmat 23,62 76,38 184

13 Yahukimo 49,88 50,12 93


15 Tolikara 35,15 64,85 255

16 Sarmi 2,24 97,76 138

17 Keerom 10,63 89,37 213

18 Waropen - 100,00 114

19 Supiori 0,25 99,75 162

20 Memberamo Raya 11,94 88,06 126

21 Nduga 63,63 36,37 181

22 Lanny Jaya 41,75 58,25 158


24 Yalimo 32,92 67,08 250

25 Puncak 60,41 39,59 164

26 Dogiyai 13,20 86,80 208

27 Intan Jaya 51,54 48,46 97

28 Deiyai 29,35 70,65 117

29 Kota Jayapura 0,29 99,71 376

Papua 2013 17,73 82,27 5.927

2012 23,05 76,95 5.825



Tabel 6a Persentase Penduduk Usia Dewasa (25 Tahun Ke atas) Dirinci Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis

Di Provinsi Papua, 2013

Laki-laki


Usia 25 Tahun >

1 2 3 4 5

1 Merauke 2,01 97,99 473

2 Jayawijaya 39,83 60,17 371

3 Jayapura 2,50 97,50 337

4 Nabire 5,67 94,33 467

5 Kep. Yapen 1,80 98,20 406

6 Biak Numfor 0,97 99,03 466

7 Paniai 46,95 53,05 352

8 Puncak jaya 66,74 33,26 407

9 Mimika 0,44 99,56 404

10 Boven Digoel 7,23 92,77 346

11 Mappi 16,62 83,38 367

12 Asmat 29,44 70,56 239

13 Yahukimo 62,05 37,95 251


15 Tolikara 46,15 53,85 421

16 Sarmi 7,27 92,73 287

17 Keerom 14,12 85,88 346

18 Waropen 1,29 98,71 214

19 Supiori 3,58 96,42 231

20 Memberamo Raya 26,02 73,98 215

21 Nduga 85,15 14,85 418

22 Lanny Jaya 59,45 40,55 391


24 Yalimo 56,22 43,78 265

25 Puncak 72,02 27,98 403

26 Dogiyai 31,17 68,83 377

27 Intan Jaya 80,92 19,08 160

28 Deiyai 50,66 49,34 277

29 Kota Jayapura 0,87 99,13 492

Papua 2013 29,91 70,09 10.002

2012 31,54 68,46 9.090



Tabel 6b Persentase Penduduk Usia Dewasa (25 Tahun Ke atas) Dirinci Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis


Perempuan


Usia 25 Tahun >

1 2 3 4 5

1 Merauke 6,55 93,45 431

2 Jayawijaya 67,60 32,40 365

3 Jayapura 5,67 94,33 319

4 Nabire 12,13 87,87 428

5 Kep. Yapen 6,90 93,10 395

6 Biak Numfor 1,55 98,45 449

7 Paniai 67,01 32,99 356

8 Puncak jaya 82,48 17,52 394

9 Mimika 5,38 94,62 365

10 Boven Digoel 11,53 88,47 293

11 Mappi 26,54 73,46 366

12 Asmat 37,56 62,44 213

13 Yahukimo 87,70 12,30 223


15 Tolikara 83,60 16,40 385

16 Sarmi 17,74 82,26 246

17 Keerom 28,97 71,03 323

18 Waropen 3,04 96,96 183

19 Supiori 2,73 97,27 205

20 Memberamo Raya 49,67 50,33 213

21 Nduga 93,01 6,99 382

22 Lanny Jaya 90,99 9,01 383


24 Yalimo 73,41 26,59 258

25 Puncak 91,08 8,92 376

26 Dogiyai 36,88 63,12 361

27 Intan Jaya 98,13 1,87 136

28 Deiyai 75,35 24,65 295

29 Kota Jayapura 3,29 96,71 477

Papua 2013 45,19 54,81 9.414

2012 45,88 54,12 8.387



Tabel 6c Persentase Penduduk Usia Dewasa (25 Tahun Ke atas) Dirinci Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis




Usia 25 Tahun >

1 2 3 4 5

1 Merauke 4,15 95,85 904

2 Jayawijaya 53,44 46,56 736

3 Jayapura 3,98 96,02 656

4 Nabire 8,61 91,39 895

5 Kep. Yapen 4,27 95,73 801

6 Biak Numfor 1,25 98,75 915

7 Paniai 56,70 43,30 708

8 Puncak jaya 74,51 25,49 801

9 Mimika 2,57 97,43 769

10 Boven Digoel 9,12 90,88 639

11 Mappi 21,37 78,63 733

12 Asmat 33,29 66,71 452

13 Yahukimo 74,20 25,80 474


15 Tolikara 64,03 35,97 806

16 Sarmi 11,85 88,15 533

17 Keerom 20,64 79,36 669

18 Waropen 2,09 97,91 397

19 Supiori 3,18 96,82 436

20 Memberamo Raya 37,38 62,62 428

21 Nduga 88,85 11,15 800

22 Lanny Jaya 74,90 25,10 774


24 Yalimo 64,63 35,37 523

25 Puncak 81,28 18,72 779

26 Dogiyai 34,05 65,95 738

27 Intan Jaya 89,18 10,82 296

28 Deiyai 63,36 36,64 572

29 Kota Jayapura 2,02 97,98 969

Papua 2013 37,16 62,84 19.416

2012 38,25 61,75 17.477



Tabel 7a Persentase Penduduk Usia Muda(15-24 Tahun)

Dirinci Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis Di Provinsi Papua, 2013

Perkotaan


Usia 15-24

1 2 3 4 5

1 Merauke 1,13 98,87 157

2 Jayawijaya 9,57 90,43 69

3 Jayapura - 100,00 118

4 Nabire - 100,00 148

5 Kep. Yapen - 100,00 135

6 Biak Numfor 0,62 99,38 147

7 Paniai - - -

8 Puncak jaya - - -

9 Mimika 0,71 99,29 165

10 Boven Digoel - 100,00 59

11 Mappi n.a n.a 22

12 Asmat n.a n.a 5

13 Yahukimo - - -

14 Pegunungan Bintang - - -

15 Tolikara - - -

16 Sarmi n.a n.a 19

17 Keerom - - -

18 Waropen - - -

19 Supiori - - -

20 Memberamo Raya - - -

21 Nduga - - -

22 Lanny Jaya - - -

23 Mamberamo Tengah - - -

24 Yalimo - - -

25 Puncak - - -

26 Dogiyai - - -

27 Intan Jaya - - -

28 Deiyai - - -

29 Kota Jayapura 0,32 99,68 363

Papua 2013 0,88 99,12 1.407

2012 2,06 97,94 1.379



Tabel 7b Persentase Penduduk Usia Muda(15-24 Tahun)


Perdesaan


Usia 15-24

1 2 3 4 5

1 Merauke - 100,00 136

2 Jayawijaya 29,92 70,08 146

3 Jayapura - 100,00 126

4 Nabire 7,98 92,02 142

5 Kep. Yapen 1,44 98,56 161

6 Biak Numfor - 100,00 167

7 Paniai 31,92 68,08 191

8 Puncak jaya 29,26 70,74 130

9 Mimika [-] [100,00] 41

10 Boven Digoel 0,49 99,51 144

11 Mappi 5,40 94,60 323

12 Asmat 27,28 72,72 179

13 Yahukimo 49,88 50,12 93


15 Tolikara 35,15 64,85 255

16 Sarmi 2,83 97,17 119

17 Keerom 10,63 89,37 213

18 Waropen - 100,00 114

19 Supiori 0,25 99,75 162

20 Memberamo Raya 11,94 88,06 126

21 Nduga 63,63 36,37 181

22 Lanny Jaya 41,75 58,25 158


24 Yalimo 32,92 67,08 250

25 Puncak 60,41 39,59 164

26 Dogiyai 13,20 86,80 208

27 Intan Jaya 51,54 48,46 97

28 Deiyai 29,35 70,65 117

29 Kota Jayapura [-] [100,00] 13

Papua 2013 25,05 74,95 4.520

2012 31,21 68,79 4.446



Tabel 7c Persentase Penduduk Usia Muda(15-24 Tahun)


Perkotaan + Perdesaan


Usia 15-24

1 2 3 4 5

1 Merauke 0,53 99,47 293

2 Jayawijaya 25,20 74,80 215

3 Jayapura - 100,00 244

4 Nabire 4,40 95,60 290

5 Kep. Yapen 0,79 99,21 296

6 Biak Numfor 0,29 99,71 314

7 Paniai 31,92 68,08 191

8 Puncak jaya 29,26 70,74 130

9 Mimika 0,50 99,50 206

10 Boven Digoel 0,36 99,64 203

11 Mappi 5,02 94,98 345

12 Asmat 23,62 76,38 184

13 Yahukimo 49,88 50,12 93


15 Tolikara 35,15 64,85 255

16 Sarmi 2,24 97,76 138

17 Keerom 10,63 89,37 213

18 Waropen - 100,00 114

19 Supiori 0,25 99,75 162

20 Memberamo Raya 11,94 88,06 126

21 Nduga 63,63 36,37 181

22 Lanny Jaya 41,75 58,25 158


24 Yalimo 32,92 67,08 250

25 Puncak 60,41 39,59 164

26 Dogiyai 13,20 86,80 208

27 Intan Jaya 51,54 48,46 97

28 Deiyai 29,35 70,65 117

29 Kota Jayapura 0,29 99,71 376

Papua 2013 17,73 82,27 5.927

2012 23,05 76,95 5.825



Tabel 8a Persentase Penduduk Usia Dewasa (25 Tahun Ke atas) Dirinci Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis


Perkotaan


Usia 25 Tahun >

1 2 3 4 5

1 Merauke 2,71 97,29 427

2 Jayawijaya 10,85 89,15 195

3 Jayapura 2,75 97,25 313

4 Nabire 1,45 98,55 477

5 Kep. Yapen 2,21 97,79 372

6 Biak Numfor 1,13 98,87 445

7 Paniai - - -

8 Puncak jaya - - -

9 Mimika 0,30 99,70 588

10 Boven Digoel 0,67 99,33 141

11 Mappi 0,76 99,24 82

12 Asmat n.a n.a 19

13 Yahukimo n.a n.a 22

14 Pegunungan Bintang - - -

15 Tolikara - - -

16 Sarmi - 100,00 78

17 Keerom - - -

18 Waropen - - -

19 Supiori - - -

20 Memberamo Raya - - -

21 Nduga - - -

22 Lanny Jaya - - -

23 Mamberamo Tengah - - -

24 Yalimo - - -

25 Puncak - - -

26 Dogiyai - - -

27 Intan Jaya - - -

28 Deiyai - - -

29 Kota Jayapura 2,08 97,92 894

Papua 2013 2,10 97,90 4.053

2012 3,36 96,64 3.969



Tabel 8b Persentase Penduduk Usia Dewasa (25 Tahun Ke atas) Dirinci Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis


Perdesaan


Usia 25 Tahun >

1 2 3 4 5

1 Merauke 5,29 94,71 477

2 Jayawijaya 63,60 36,40 541

3 Jayapura 4,90 95,10 343

4 Nabire 15,24 84,76 418

5 Kep. Yapen 6,03 93,97 429

6 Biak Numfor 1,35 98,65 470

7 Paniai 56,70 43,30 708

8 Puncak jaya 74,51 25,49 801

9 Mimika 7,03 92,97 181

10 Boven Digoel 11,45 88,55 498

11 Mappi 24,44 75,56 651

12 Asmat 40,66 59,34 433

13 Yahukimo 76,31 23,69 452


15 Tolikara 64,03 35,97 806

16 Sarmi 15,13 84,87 455

17 Keerom 20,64 79,36 669

18 Waropen 2,09 97,91 397

19 Supiori 3,18 96,82 436

20 Memberamo Raya 37,38 62,62 428

21 Nduga 88,85 11,15 800

22 Lanny Jaya 74,90 25,10 774


24 Yalimo 64,63 35,37 523

25 Puncak 81,28 18,72 779

26 Dogiyai 34,05 65,95 738

27 Intan Jaya 89,18 10,82 296

28 Deiyai 63,36 36,64 572

29 Kota Jayapura 1,57 98,43 75

Papua 2013 49,54 50,46 15.363

2012 50,94 49,06 13.508



Tabel 8c Persentase Penduduk Usia Muda(25 Tahun Ke atas) Dirinci Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis


Perkotaan+Perdesaan


Usia 25 Tahun >

1 2 3 4 5

1 Merauke 4,15 95,85 904

2 Jayawijaya 53,44 46,56 736

3 Jayapura 3,98 96,02 656

4 Nabire 8,61 91,39 895

5 Kep. Yapen 4,27 95,73 801

6 Biak Numfor 1,25 98,75 915

7 Paniai 56,70 43,30 708

8 Puncak jaya 74,51 25,49 801

9 Mimika 2,57 97,43 769

10 Boven Digoel 9,12 90,88 639

11 Mappi 21,37 78,63 733

12 Asmat 33,29 66,71 452

13 Yahukimo 74,20 25,80 474


15 Tolikara 64,03 35,97 806

16 Sarmi 11,85 88,15 533

17 Keerom 20,64 79,36 669

18 Waropen 2,09 97,91 397

19 Supiori 3,18 96,82 436

20 Memberamo Raya 37,38 62,62 428

21 Nduga 88,85 11,15 800

22 Lanny Jaya 74,90 25,10 774


24 Yalimo 64,63 35,37 523

25 Puncak 81,28 18,72 779

26 Dogiyai 34,05 65,95 738

27 Intan Jaya 89,18 10,82 296

28 Deiyai 63,36 36,64 572

29 Kota Jayapura 2,02 97,98 969

Papua 2013 37,16 62,84 19.416

2012 38,25 61,75 17.477



Tabel 9 Angka Partisipasi Sekolah Dirinci Menurut Tingkat Pendidikan dan Kabupaten/Kota


No Kabupaten Angka Partipasi Sekolah (APS) Sampel

7-12 13-15 16-18 7-12 13-15 16-18

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Merauke 91,76 89,95 66,45 243 99 87

2 Jayawijaya 89,74 75,02 57,63 193 81 80

3 Jayapura 96,67 93,63 78,36 239 103 73

4 Nabire 86,10 81,61 65,56 278 119 98

5 Kep. Yapen 90,70 91,37 73,32 282 125 109

6 Biak Numfor 99,41 97,09 81,86 301 121 127

7 Paniai 77,10 84,32 40,67 308 97 80

8 Puncak jaya 43,71 45,28 [28,08] 326 83 53

9 Mimika 97,14 89,50 66,61 229 81 58

10 Boven Digoel 84,74 82,69 70,05 189 80 58

11 Mappi 89,61 86,82 37,53 344 131 106

12 Asmat 58,09 72,63 17,14 206 68 59

13 Yahukimo 32,79 38,39 [21,31] 162 63 38

14 Pegunungan Bintang 43,58 44,10 8,62 345 143 101

15 Tolikara 70,67 66,54 49,69 263 118 87

16 Sarmi 86,04 84,34 [63,26] 141 64 42

17 Keerom 84,56 88,22 83,60 210 101 72

18 Waropen 88,69 90,60 [89,66] 141 62 33

19 Supiori 99,00 97,53 70,45 170 72 56

20 Memberamo Raya 95,10 98,43 [60,83] 213 64 31

21 Nduga 24,29 25,00 12,55 360 142 74

22 Lanny Jaya 71,12 64,41 35,13 303 117 57

23 Mamberamo Tengah 85,77 [72,30] [45,23] 161 49 36

24 Yalimo 93,60 72,21 44,38 185 137 107

25 Puncak 31,58 34,80 27,07 200 88 52

26 Dogiyai 89,21 86,57 65,89 295 125 64

27 Intan Jaya 60,05 [53,98] [39,09] 87 31 29

28 Deiyai 90,58 68,72 61,15 138 70 53

29 Kota Jayapura 98,63 92,65 68,03 276 112 127

Papua 2013 75,51 73,27 53,28 6.788 2.746 2.047

2012 75,34 68,99 50,66 6.362 2.508 1.956



Tabel 10 Angka Partisipasi Kasar Dirinci Menurut Tingkat Pendidikan dan Kabupaten/Kota


No Kabupaten Angka Partipasi Kasar (APK) Sampel

SD SMP SMA 7-12 13-15 16-18

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Merauke 109,21 69,31 80,35 243 99 87

2 Jayawijaya 102,02 68,77 54,07 193 81 80

3 Jayapura 101,52 105,21 89,16 239 103 73

4 Nabire 94,91 72,21 75,05 278 119 98

5 Kep. Yapen 102,21 99,58 66,61 282 125 109

6 Biak Numfor 114,05 103,01 85,29 301 121 127

7 Paniai 94,74 74,29 28,51 308 97 80

8 Puncak jaya 50,86 31,28 38,06 326 83 53

9 Mimika 112,77 70,76 85,63 229 81 58

10 Boven Digoel 103,41 84,82 56,47 189 80 58

11 Mappi 115,17 46,29 37,92 344 131 106

12 Asmat 75,78 33,50 14,40 206 68 59

13 Yahukimo 40,51 29,13 [8,87] 162 63 38


15 Tolikara 76,90 66,93 54,11 263 118 87

16 Sarmi 100,16 89,13 [54,71] 141 64 42

17 Keerom 103,99 73,89 95,44 210 101 72

18 Waropen 94,22 94,71 [78,46] 141 62 33

19 Supiori 119,91 82,00 99,26 170 72 56

20 Memberamo Raya 124,44 64,30 [1,85] 213 64 31

21 Nduga 28,49 20,06 0,79 360 142 74

22 Lanny Jaya 74,26 61,43 28,59 303 117 57


24 Yalimo 105,61 75,14 31,72 185 137 107

25 Puncak 37,03 32,53 21,46 200 88 52

26 Dogiyai 103,37 73,31 54,76 295 125 64

27 Intan Jaya 67,30 [56,01] [23,89] 87 31 29

28 Deiyai 110,52 64,91 69,74 138 70 53

29 Kota Jayapura 96,97 95,53 77,22 276 112 127

Papua 2013 86,39 64,95 53,47 6.788 2.746 2.047

2012 84,16 70,99 44,48 6.362 2.508 1.956

2011 84,59 68,69 47,69 -- -- --

2010 93,27 60,05 48,20 -- -- --



Tabel 11 Angka Partisipasi Murni Dirinci Menurut Tingkat Pendidikan dan Kabupaten/Kota


No Kabupaten Angka Partipasi Murni (APM) Sampel

SD SMP SMA 7-12 13-15 16-18

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Merauke 87,91 49,15 50,16 243 99 87

2 Jayawijaya 88,48 50,75 41,38 193 81 80

3 Jayapura 89,98 67,47 51,10 239 103 73

4 Nabire 81,30 57,39 59,58 278 119 98

5 Kep. Yapen 86,97 59,76 44,82 282 125 109

6 Biak Numfor 92,02 64,05 63,27 301 121 127

7 Paniai 77,09 50,71 21,21 308 97 80

8 Puncak jaya 43,46 25,05 19,47 326 83 53

9 Mimika 92,21 50,40 54,22 229 81 58

10 Boven Digoel 82,18 43,79 29,28 189 80 58

11 Mappi 88,22 31,23 22,73 344 131 106

12 Asmat 57,10 21,68 7,20 206 68 59

13 Yahukimo 32,79 19,97 [8,87] 162 63 38


15 Tolikara 68,96 55,02 36,79 263 118 87

16 Sarmi 84,88 63,04 [36,36] 141 64 42

17 Keerom 82,21 58,55 68,33 210 101 72

18 Waropen 84,23 67,63 [55,40] 141 62 33

19 Supiori 93,29 54,93 50,21 170 72 56

20 Memberamo Raya 93,70 24,76 [0,00] 213 64 31

21 Nduga 24,29 13,59 0,79 360 142 74

22 Lanny Jaya 70,72 54,65 22,80 303 117 57


24 Yalimo 92,12 59,99 28,08 185 137 107

25 Puncak 30,08 21,41 16,60 200 88 52

26 Dogiyai 88,75 53,68 34,57 295 125 64

27 Intan Jaya 59,56 37,67 21,85 87 31 29

28 Deiyai 90,58 49,73 40,53 138 70 53

29 Kota Jayapura 88,08 58,31 50,58 276 112 127

Papua 2013 72,90 45,88 36,53 6.788 2.746 2.047

2012 70,79 43,38 30,05 6.362 2.508 1.956

2011 70,13 46,03 32,45 -- -- --

2010 76,22 49,62 36,06 -- -- --



Tabel 12 APSDirinci Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi Papua,2010 - 2013

KELOMPOK UMUR JENIS KELAMIN 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6

7-12

Laki-Laki 76,40 73,75 74,96 75,75

Perempuan 76,00 72,93 75,78 75,22

Total 76,22 73,36 75,34 75,51

13-15

Laki-Laki 75,61 71,25 68,24 72,52

Perempuan 72,91 71,35 69,88 74,18

Total 74,35 71,29 68,99 73,27

16-18

Laki-Laki 52,34 51,29 52,58 53,73

Perempuan 43,55 49,56 48,23 52,71

Total 48,28 50,55 50,66 53,28



Tabel 13 APKDirinci Menurut Jenis Kelamin Provinsi Papua, 2010 - 2013

JENJANG PENDIDIKAN

JENIS KELAMIN 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 5

SD

Laki-Laki 92,41 85,28 83,33 86,73

Perempuan 94,30 83,79 85,13 85,98

Total 93,27 84,59 84,16 86,39

SMP

Laki-Laki 65,01 68,91 73,19 65,92

Perempuan 54,39 68,42 68,42 63,78

Total 60,05 68,69 70,99 64,95

SMA

Laki-Laki 49,38 48,98 46,28 52,79

Perempuan 46,82 45,95 42,20 54,32

Total 48,20 47,69 44,48 53,47



Tabel 14 APM Dirinci Menurut Jenis Kelamin Provinsi Papua, 2010 - 2013

JENJANG PENDIDIKAN

JENIS KELAMIN 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 5

SD

Laki-Laki 76,40 70,56 69,97 73,26

Perempuan 76,00 69,63 71,74 72,47

Total 76,22 70,13 70,79 72,90

SMP

Laki-Laki 52,04 45,34 43,78 46,08

Perempuan 46,88 46,85 42,91 45,64

Total 49,62 46,03 43,38 45,88

SMA

Laki-Laki 38,08 32,54 32,25 36,92

Perempuan 33.69 32,34 27,29 36,05

Total 36,06 32,45 30,05 36,53


Documents

Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013