12
: A A 4 A Laporan Kinerja Instansi 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Papua BAB III A KINERJA __ A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA Datam rangka penyusunan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tahun 2016 ditakukan pengumpulan data kinerja dengan melibatkan seluruh bagian di lingkungan Perwakitan BPKP Provinsi Papua. Pengumpulan data kinerja ditakukan dengan tujuan memperoteh data kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam upaya perbaikan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua. Pengukuran data kinerja ditakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan daLam dokumen perjanjian kinerja Perwakitan BPKP Provinsi Papua Tahun 2016. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas: 1. Rumus bagi IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja Lebih tinggi dari nitai target yang ditetapkan. Persentase Pencapaian Kinerja = Realisasi Rencana X 100% 2. IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja Lebih kecil dari nitai target yang ditetapkan, yaitu IKU kapabilitas APIP Kabupaten/Kota level 1 ditakukan dengan menggunakan rumus: Persentase Pencapatan Kinerja = Rencana-(Realisasi-Rencana) X 100% Rencana Khusus untuk pengukuran pencapaian indikator kinerja dan IKU APIP Kabupaten/Kota level 2, apabila realisasi kurang dari rencana digunakan 31

Perwakilan BPKP Provinsi Papua BAB IIIbpkp.go.id/public/upload/unit/papua/files/BAB IIIa.pdf · Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja

  • Upload
    vubao

  • View
    245

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

: A A

4 A

Laporan Kinerja Instansi 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Papua

BAB III A

KINERJA __

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Datam rangka penyusunan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua

Tahun 2016 ditakukan pengumpulan data kinerja dengan melibatkan seluruh

bagian di lingkungan Perwakitan BPKP Provinsi Papua. Pengumpulan data

kinerja ditakukan dengan tujuan memperoteh data kinerja yang akurat,

lengkap, dan konsisten dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam

upaya perbaikan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua.

Pengukuran data kinerja ditakukan dengan membandingkan realisasi dengan

target kinerja yang diperjanjikan daLam dokumen perjanjian kinerja

Perwakitan BPKP Provinsi Papua Tahun 2016. Rumus yang digunakan untuk

menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas:

1. Rumus bagi IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator

kinerja Lebih tinggi dari nitai target yang ditetapkan.

Persentase Pencapaian Kinerja = Realisasi Rencana

X 100%

2. IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja

Lebih kecil dari nitai target yang ditetapkan, yaitu IKU kapabilitas APIP

Kabupaten/Kota level 1 ditakukan dengan menggunakan rumus:

Persentase Pencapatan Kinerja = Rencana-(Realisasi-Rencana)

X 100% Rencana

Khusus untuk pengukuran pencapaian indikator kinerja dan IKU APIP

Kabupaten/Kota level 2, apabila realisasi kurang dari rencana digunakan

31

Laporan Kinerja Instansi 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Papua

rumus nomor 1. Namun, apabila realisasi Lebih dari rencana digunakan

rumus nomor 2.

Berdasarkan hasiL pengukuran kinerja, ditakukan evatuasi capaian setiap

indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung

keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung

keberhasitan dan kendata yang menghambat pencapaian target kinerja

dicermati dan dipetajari guna perbaikan petaksanaan program /kegiatan di

masa yang akan datang.

Datam evaluasi kinerja juga ditakukan pembandingan-pembandingan antara

realisasi kinerja dengan target tahun berjatan, reatisasi kinerja tahun

berjalan dengan realisasi tahun Lalu dan pembandingan Lain yang dipertukan.

Selain itu, dalam evaluasi kinerja ditakukan puta analisis efisiensi dengan

cara membandingkan proporsi capaian kinerja dengan proporsi penggunaan

sumber daya terkait dana dan sumber daya manusia, yang dalam hat mi direpresentasikan dengan Orang/Hari (OH). Efisiensi sumber daya terjadi

manakata capaian kinerja Lebih tinggi daripada capaian penggunaan sumber

daya, baik dana maupun OH. Anatisis efisiensi ditakukan terpisah antara

sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

B. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabititas kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua dimaksudkan untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan /kegagalan petaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan program yang tetah ditetapkan

metatul Renstra dan Rencana Kinerja/Penetapan Kinerja.

AnaLisis akuntabititas kinerja metiputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja

kegiatan dengan program dalam rangka mewujudkan program, tujuan, dan

misi serta vlsi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis.

Berdasarkan Peraturan Menteni Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 ditakukan Petaporan Kinerja yang

di datamnya tertuang pengukuran capaian kinerja. Capaian sasaran program

32

Laporan Kinerja Instansi 2016 Penvakilan BPKP Provinsi Papua

diindikasikan dengan capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu indikator

yang secara signifikan mempengaruhi capaian sasaran program.

Pengukuran capaian kinerja sasaran program metiputi identifikasi atas

reatisasi IKU dan membandingkan dengan targetnya. Anatisis lebih mendaLam

dilakukan terhadap perkembangan capaian IKU dan efisiensi penggunaan

sumber dana datam mencapai kinerja IKU. Capaian sasaran strategis dan

sasaran program Perwakitan BPKP Provinsi Papua, sebagai berikut:

Tabel3.1 I khtisar Capaian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kualitas Akuntabititas Pengelotaan Keuangan

dan Pembangunan Program Pnontas dalam Nawacita

Sasaran Program 1. Perbaikan Pengelolaan Prioritas Nasional dan Pengelo(aan Keuangan

Negara/Korporasi

1 Persentase Perbaikan % 45,00 45,00 23,17 51,49 Tata Kelota Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern PengeLolaan Program Nasionat

2 Persentase tindak tanjut % 100,00 1 100,00 72,70 72,70

rekomendasi tata ketota, manajemen risiko dan pengendatian intern pengetotaan korporasi

3 Periyerahan Hasit % 60,00 60,00 91,43 152,38 Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum

Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Matuntas SPIP

Sasaran Program 2.1 Meningkatnya Kuahtas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi

Persentase Maturitas SPIP 5,00 5,00 0,00 0,00 Pemerintah

I Kabupaten/Kota_(LeveL 3)

33

A LA A A

Laporan Kinerja Instansi 2016 Perivakilan BPKP Provinsi Papua

* 4

5 Persentase BUMD yang 30,00 30,00 15,00 50,00 kinerjanya minimal berpredikat balk dan BUMD yang dibina

6 Presentase BLUD yang % 30,00 30,00 0,00 0,00 kinerjanya minimal balk dari BLUD yang dibina

Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemenntah

Sasaran Program 3.1 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemcfa

7 Persentase Kapabilitas % 100,00 100,00 0,00 0,00 APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)

8 Persentase Kapabilitas % 12,00 10,00 10,00 100,00 APIP Pemerintah Ka bu paten/ Kota(Level 2)

9 Persentase Kapabilitas % 80,00 90,00 90,00 100,00 APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)

Sasaran Program 3.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis Pengawasan

10 Persepsi kepuasan Skala 7,00 7,00 7,57 108,14 Layanan kesesmaan (skata Likert likert 1-10)

1-10

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja pada Perwakilan BPKP sebagai Unit EseLon II

diLakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis yang tercermin dalam

capaian sasaran program. Datam menyimpulkan keberhasilan atau

ketidakberhasilan sasaran program dilakukan dengan mengukur indikator

sasaran program yang terkait langsung dengan pencapalan sasaran strategis.

AnaLisis capaian sasaran program difokuskan pada IKU yang merupakan

indikator kinerja yang terkait langsung terhadap pencapaian sasaran

34

i-I. • Ie A

Laporan KinerjaInstansi 2016 Penvakilan BPKP Provinsi Papua

program dan sasaran strategis. Analisis juga dilakukan terhadap IKU yang

tidak secara langsung mendukung capaian kinerja sasaran namun

berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program.

Analisis terhadap capaian sasaran strategis satu yang ditetapkan oleh

Perwakitan BPKP Provinsi Papua sebagai sasaran program di awal tahun

Renstra, disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2

Sasaran Program 1. 1/KU 1.1.1

Sasaran Program 1.1 : Perbaikan Pengelolaan Program Priontas Nasional dan Pengelolaan Keuanga n Negara / Korporasi

IKU1.1.1 : Persentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendatian Intern Pengelolaan Program Nasional

Target Sebelum Revisi : 45%

Target Setelah Revisi : 45%

Realisasi : 23,17%

%Capaian : 51,49%

IKU "Persentase Perbaikan Tata Kelola Manajemen Risiko dan Pengendalian

Intern Pengelolaan Program Nasional" dengan target outcome Tahun 2016

sebesar 45%. Realisasi outcome sebesar 23,17% sehingga capaian outcome

menjadi sebesar 51,49%. Hal mi menunjukkan belum berhasilnya perbaikan

tata kelola manajemen risiko dan pengendatian intern pengelolaan program

nasional tahun 2016. Ketidakberhasi(an mi disebabkan betum seluruh

rekomendasi Perwakilan BPKP ditindaklanjuti pada tahun 2016.

Dari total 82 rekomendasi perbaikan tata kelola manajemen risiko dan

pengendatian intern pengetolaan program nasional hanya 19 tindak lanjut

yang dilaksanakan atau 51,49%. Hal mi menunjukkan masih rendahnya

35

Laporan Kinerja Instansi 2016 Penvakilan BPKP Provinsi Papua

komitmen mitra kerja untuk menindakianjuti rekomendasi yang tetah

diberikan Perwakitan BPKP Provinsi Papua.

IKU "Persentase Perbaikan Tata KeloLa Manajemen Risiko dan Pengendatian

Intern PengetoLaan Program NasionaL" didukung oLeh 3 Indikator Kinerja

KegiatanlOutput seperti yang tercantum pada tabel 3.3.

Tabel 3.3

Indikator Kinerja KeiatanIOutput 1

Target Target Indikator Kinerja Output Satuan Sebelum Setelah Realisasi %

Revisi Revisi

1) Rekomendasi Pengawasan Rekomendasi 50 47 47 100 Perwakitan BPKP

2) Rekomendasi Pengawasan Rekomendasi 32 31 31 100 Perwakilan BPKP Nawacita

3) Rekomendasi Pengawasan Rekomendasi 11 4 4 100 Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita

1) Capaian indikator output rekomendasi Pengawasan Perwakitan BPKP

sebesar 47 rekomendasi atau 100% dari target setetah adanya revisi

sebesar 47 rekomendasi. Keberhasitan ml diperoLeh metaLui rekomendasi

dari kegiatan pengawasan berupa:

V Monitoring dan EvaLuasi Lintas Sektorat atas APBD Provinsi;

V Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada Kementerian/

Lembaga dan Instansi Pemerintah;

V Asistensi dan Bimbingan Teknis Reviu RKA APBD;

V Audit atas Laporan Keuangan Proyek PHLN;

V Bimbingan Teknis Akuntabititas Petaporan Keuangan dan Kinerja pada

Instansi Pemerintah;

V Audit atas Dana Siap Pakai dan RehabiLitasi Rekonstruksi;

V Monitoring dan Evatuasi Program Prioritas NasionaL Pemantauan

Kantor Staf Presiden pada Kementerian/Lembaga dan Instansi

Pemenmntah;

36

Laporan Kinerja Instansi 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Papua

V Kegiatan EvaLuasi Penyerapan Anggaran Tahun 2016 pada

Kementerian /Lembaga dan Instansi Pemerintah.

2) Capaian indikator output rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP

Nawacita sebesar 31 rekomendasi atau 100% dari target setetah adanya

revisi sebesar 31 rekomendasi. KeberhasiLan mi diperoLeh melatui

rekomendasi yang disampaikan dalam fokus Pengawasan Pembangunan

NasionaL berupa:

V Audit Tunjangan Profesi Guru PNS dan Non PNS;

V Audit AksesabiLitas Pendidikan dan Aksesibititas Masyarakat

Berpenghasi[an Rendah;

V Audit atas Program Jaminan Kesehatan Nasionat

V Audit Program Ketahanan Energi dan Ketahanan Pangan

V Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kemaritiman,

Kesehatan, Pendidikan

3) Capaian indikator output rekomendasi Pengawasan RegionaL Bidang

Otonomi Daerah Nawacita sebesar 4 rekomendasi atau 100% dari target

seteLah adanya revisi sebesar 4 rekomendasi. KeberhasiLan ml diperoteh

metatul rekomendasi yang disampaikan dalam fokus Pengawasan

Pembangunan NasionaL berupa:

V Monitoring dan Evatuasi Optimatisasi Pendapatan Daerah dengan

potensi peningkatan Pendapatan Asti Daerah (PAD) sebesar

Rp28,41 mitiar.

V Audit atas ALokasi Dana Otonomi Khusus dengan hasiL temuan

sebanyak 55 kejadian dengan nhLai sebesar Rpl .52 miLiar.

V SosiaLisasi PengeloLaan Keuangan Desa diLakukan pada 4 kabupaten

dan Bimbingan Teknis Pengetotaan Keuangan Desa diLakukan di

8 kabupaten.

IKU mi menggunakan Dana DIPA sebesar Rp3.463.739.851,00 atau 93,60%

dari Anggaran DIPA Tahun 2016 sebesar Rp3.700.614.000,00 dan Dana Mitra

37

Laporan Kinerja Instansi 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Papua

Kerja sebesar Rp598.336.816,00 dengan menggunakan SDM sebanyak

5.433 OH/HP atau 73,06% dari rencana sebanyak 7.436 OH/HP.

Tabel 3.4 Sasaran Program 1. 1/KU 1.1.2

Sasaran Program 1.1 :Perbaikan Pengelo1aangram Pnioritas Nasionat dan Pengetotaan Keuangan Negara / Korporasi

IKU1.1.2 : Persentase Perbaikan Tata KeloLa, Manajemen Risiko dan Pengendatian Intern PengeLotaan Korporasi

Target Sebetum Revisi : 100%

Target Setetah Revisi : 100%

Realisasi 72,7%

% Capaian : 72,7%

IKU "Persentase Perbaikan Tata Ketota Manajemen Risiko dan Pengendatian

Intern PengeloLaan Korporasi" dengan target outcome Tahun 2016 sebesar

100%. Reatisasi outcome sebesar 72,7% sehingga capaian outcome menjadi

sebesar 0%. Hat mi menunjukkan belum berhasilnya perbaikan tata kelola

manajemen nsiko dan pengendalian intern pengelotaan program strategis

tahun 2016. Ketidakberhasitan mi disebabkan betum adanya tindak tanjut

yang ditakukan dari korporasi terhadap setiap rekomendasi yang diberikan

pada tahun 2016.

Dari total 11 rekomendasi perbaikan tata ketola manajemen risiko dan

pengendatian intern pengelotaan korporasi hanya 8 tindak lanjut yang

ditaksanakan atau 72,7%. Hal mi menunjukkan masih rendahnya komitmen

mitra kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi yang tetah diberikan

Perwakilan BPKP Provinsi Papua.

IKU "Persentase Perbaikan Tata Kelola Manajemen Risiko dan Pengendalian

Intern Pengelolaan Korporasi" didukung oleh 2 Indikator Kinenja

Kegiatan/Output sebagaimana tercantum pada tabel 3.5.

MV

'•, -

Laporan Kinerja Instansi 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Papua

Tabel 3.5

Indikator Kinerja Keiatan/Output 2

Target Target

Indikator Kinerja Output Satuan Sebelum Setelah Realisasi % Revisi Revisi

1) Rekomendasi Pengawasan Rekomendasi 8 8 8 100 Perwakilan BPKP

2) Rekomendasi Pengawasan Rekomendasi 3 3 3 100 Perwakilan BPKP Nawacita

1) Capalan indikator output rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP

sebanyak 8 rekomendasi atau 100% dari target setelah adanya revisi

sebanyak 8 rekomendasi. Pencapaian target output ml diperoLeh meLatui

rekomendasi melatui kegiatan pengawasan berupa:

V Evatuasi Kinerja PD. Irian Bhakti

V Reviu atas Laporan Verifikasi Pelaksanaan Hibah Air Minum

V Reviu atas Peningkatan Produksi dan Distribusi Benih PT. Pupuk

Indonesia (Persero)

V Evatuasi Kinerja PT. Papua Lintas Nusantara

V Evaluasi Kinerja PT. Irian Bhakti Mandiri

V Assessment GCG Perusahaan Daerah Air Minum

V Evatuasi Internal Control Berbasis COSO Perusahaan Daerah

V Bimbingan Teknis SPI Perusahaan Daerah

2) Capalan indikator output rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP

Nawacita sebanyak 3 rekomendasi atau 100% dari target sete[ah adanya

revisi sebanyak 3 rekomendasi. KeberhasiLan mi diperoLeh metatul

rekomendasi yang disampaikan dalam fokus Pengawasan Pembangunan

Nasionat berupa:

V Evatuasi Kinerja pada 3 RSUD yang ada di Provinsi Papua yaitu RSUD

Kabupaten Biak Numfor, RSUD Kabupaten Nabire, RSUD Kabupaten

Mimi ka

IKU mi menggunakan Dana DIPA sebesar Rp510.685.872,00 atau 80,73% dan

Anggaran DIPA Tahun 2016 sebesar Rp632.557.000,00 dan Dana Mitra Kerja

39

A 1 Jr - -

Laporan Kinerja Instansi 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Papua

sebesar RpO,00 dengan menggunakan 5DM sebanyak 9870H/HP atau 87,04%

dari rencana sebanyak 1.134 OH /HP.

Tabel 3.6

Sasaran Program 1. 1/KU 1. 1.3

Sasaran Program 1.1 : Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional.

dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi

IKU1 .1.2 Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum

Target Sebelum Revisi : 60%

Target Setetah Revisi : 60%

Realisasi : 91,43%

% Capaian 152,38%

IKU "Penyerahan Hasit Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak

Hukum" dengan target outcome tahun 2016 sebesar 60%. Realisasi outcome

sebesar 91,43% sehingga capaian outcome menjadi sebesar 152,38%. Hal mi

menunjukkan keberhasiLan pencapaian IKU penyerahan hasiL pengawasan

keinvestigasian kepada aparat penegak hukum tahun 2016.

IKU "Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak

Hukum" didukung oleh 2 Indikator Kinerja Kegiatan/Output seperti yang

tercantum pada tabel 3.7.

Tabel 3.7

Indikator Kinerja Kegia tan/ Output 3

Target Target

Indikator Kinerja Output Satuan Sebelum Setelah Reatisasi %

Revisi Revisi

1) Rekomendasi Pengawasan Rekomendasi 34 34 31 91,18

PerwakiLan BPKP

2) Rekomendasi Pengawasan Rekomendasi 1 1 1 100 Perwakitan BPKP

Nawacita

1) Capaian indikator output rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP

sebanyak 31 rekomendasi atau 91,18% dan target seteLah adanya revisi

EEO

A A A

Laporan Kinerja Instansi 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Papua

sebanyak 34 rekomendasi. Keberhasilan mi diperoteh metatui

rekomendasi yang disampaikan datam fokus Pengawatan Akuntabihas

Aset dan Pengawalan AkuntabiLitas Prioritas Pembangunan berupa:

V Audit Investigatif atas permintaan APH sebanyak 3 kasus dengan ni(ai

kerugian keuangan negara sebesar Rp 18.415.669.340,00 dan audit

investigatif atas permintaan non APH (PD. Irian Bhakti) sebanyak 1

kasus dengan nitai kerugian keuangan negara sebesar

Rp2.602.073.000,00;

V Audit daLam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas

kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) sebanyak 22 kasus dengan

niLai kerugian keuangan negara sebesar Rpl 39.445.328.475,13;

V PKA pada persidangan atas kasus dugaan TPK;

V Bimbingan Teknis FCP pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran

Kabupaten Merauke dan SosiaLisasi Fraud Control Plan pada Dinas

Tanaman Pangan dan HoLtikuLtura Kapubaten Merauke;

V EvaLuasi Hambatan Ketancaran Pembangunan pada Pemerintah

Kabupaten Merauke, Kabupaten Biak dan kabuapten Supiori;

V Evatuasi Hambatan KeLancaran Pembangunan pada PT. PeLayaran

Musamus dan Perum BULOG Divre Biak;

V SosiaUsasi Program Anti Korupsi (SOSPAK) pada Universitas Musamus

Merauke dan SMAN 2 Jayapura.

Dari hasil audit investigatif sebanyak 4 kasus dengan jumtah kerugian

negara sebesar Rp21 ,01 miLiar dan audit PKKN sebanyak 22 kasus dengan

jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp 139,44 miLiar menghasiLkan

outcome penyelamatan keuangan negara.

2) Capaian indikator output rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP

Nawacita sebanyak 1 rekomendasi atau 100% dari target seteLah adanya

revisi sebanyak 1 rekomendasi. KeberhasiLan mi diperoLeh meLaLui

kegiatan pengawasan sebagai berikut:

V EvaLuasi Dana Bantuan Sosiat pada Pemerintah Daerah.

41

Laporan Kinerja Instansi 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Papua

Faktor IKU ml menggunakan Dana DIPA sebesar Rpl .694. 342.529, 00 atau

99,59% dari Anggaran DIPA Tahun 2016 sebesar Rpl.701.31.000,00 dan

tidak menggunakan Dana Mitra Kerja serta menggunakan SDM sebanyak

1.796 OH/HP atau 81,82% dari rencana sebanyak 2.195 OH/HP.

Analisis terhadap capalan sasaran strategis dua yang ditetapkan oleh

Perwakilan BPKP Provinsi Papua sebagai sasaran program di awat tahun

Renstra, disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.8 Sasaran Program 2.1 IKU 1.2. 1

Sasaran Program 2.1 : Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda /Korporasi

IKU 1.2.1 : Persentase Matunitas SPIP Pemenntah Kabupaten/Kota (Level 3)

L Target- Sebelum Revisi 5%

Target Setetah Revisi : 5%

Realisasi : 0%

% Capaian : 0%

IKU "Persentase Maturftas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)"

dengan target outcome tahun 2016 sebesar 5%. Realisasi outcome sebesar

0% sehingga capalan menjadi outcome sebesar 0%. Hal mi menunjukkan

ketidakberhasilan dalam pencapaian outcome yang disebabkan oleh betum

adanya Pemenintah Kabupaten/Kota yang memiliki matunitas SPIP dengan

level 3. IKU "Persentase Matunitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level

3)" didukung oleh 1 Indikator Kinenja Kegiatan/Output seperti yang

tercantum pada tabel 3.9.

42