Upload
vubao
View
245
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
: A A
4 A
Laporan Kinerja Instansi 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Papua
BAB III A
KINERJA __
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA
Datam rangka penyusunan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua
Tahun 2016 ditakukan pengumpulan data kinerja dengan melibatkan seluruh
bagian di lingkungan Perwakitan BPKP Provinsi Papua. Pengumpulan data
kinerja ditakukan dengan tujuan memperoteh data kinerja yang akurat,
lengkap, dan konsisten dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam
upaya perbaikan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua.
Pengukuran data kinerja ditakukan dengan membandingkan realisasi dengan
target kinerja yang diperjanjikan daLam dokumen perjanjian kinerja
Perwakitan BPKP Provinsi Papua Tahun 2016. Rumus yang digunakan untuk
menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas:
1. Rumus bagi IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator
kinerja Lebih tinggi dari nitai target yang ditetapkan.
Persentase Pencapaian Kinerja = Realisasi Rencana
X 100%
2. IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja
Lebih kecil dari nitai target yang ditetapkan, yaitu IKU kapabilitas APIP
Kabupaten/Kota level 1 ditakukan dengan menggunakan rumus:
Persentase Pencapatan Kinerja = Rencana-(Realisasi-Rencana)
X 100% Rencana
Khusus untuk pengukuran pencapaian indikator kinerja dan IKU APIP
Kabupaten/Kota level 2, apabila realisasi kurang dari rencana digunakan
31
Laporan Kinerja Instansi 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Papua
rumus nomor 1. Namun, apabila realisasi Lebih dari rencana digunakan
rumus nomor 2.
Berdasarkan hasiL pengukuran kinerja, ditakukan evatuasi capaian setiap
indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung
keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung
keberhasitan dan kendata yang menghambat pencapaian target kinerja
dicermati dan dipetajari guna perbaikan petaksanaan program /kegiatan di
masa yang akan datang.
Datam evaluasi kinerja juga ditakukan pembandingan-pembandingan antara
realisasi kinerja dengan target tahun berjatan, reatisasi kinerja tahun
berjalan dengan realisasi tahun Lalu dan pembandingan Lain yang dipertukan.
Selain itu, dalam evaluasi kinerja ditakukan puta analisis efisiensi dengan
cara membandingkan proporsi capaian kinerja dengan proporsi penggunaan
sumber daya terkait dana dan sumber daya manusia, yang dalam hat mi direpresentasikan dengan Orang/Hari (OH). Efisiensi sumber daya terjadi
manakata capaian kinerja Lebih tinggi daripada capaian penggunaan sumber
daya, baik dana maupun OH. Anatisis efisiensi ditakukan terpisah antara
sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.
B. AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabititas kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua dimaksudkan untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan /kegagalan petaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan program yang tetah ditetapkan
metatul Renstra dan Rencana Kinerja/Penetapan Kinerja.
AnaLisis akuntabititas kinerja metiputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja
kegiatan dengan program dalam rangka mewujudkan program, tujuan, dan
misi serta vlsi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis.
Berdasarkan Peraturan Menteni Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 ditakukan Petaporan Kinerja yang
di datamnya tertuang pengukuran capaian kinerja. Capaian sasaran program
32
Laporan Kinerja Instansi 2016 Penvakilan BPKP Provinsi Papua
diindikasikan dengan capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu indikator
yang secara signifikan mempengaruhi capaian sasaran program.
Pengukuran capaian kinerja sasaran program metiputi identifikasi atas
reatisasi IKU dan membandingkan dengan targetnya. Anatisis lebih mendaLam
dilakukan terhadap perkembangan capaian IKU dan efisiensi penggunaan
sumber dana datam mencapai kinerja IKU. Capaian sasaran strategis dan
sasaran program Perwakitan BPKP Provinsi Papua, sebagai berikut:
Tabel3.1 I khtisar Capaian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua
Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kualitas Akuntabititas Pengelotaan Keuangan
dan Pembangunan Program Pnontas dalam Nawacita
Sasaran Program 1. Perbaikan Pengelolaan Prioritas Nasional dan Pengelo(aan Keuangan
Negara/Korporasi
1 Persentase Perbaikan % 45,00 45,00 23,17 51,49 Tata Kelota Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern PengeLolaan Program Nasionat
2 Persentase tindak tanjut % 100,00 1 100,00 72,70 72,70
rekomendasi tata ketota, manajemen risiko dan pengendatian intern pengetotaan korporasi
3 Periyerahan Hasit % 60,00 60,00 91,43 152,38 Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum
Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Matuntas SPIP
Sasaran Program 2.1 Meningkatnya Kuahtas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi
Persentase Maturitas SPIP 5,00 5,00 0,00 0,00 Pemerintah
I Kabupaten/Kota_(LeveL 3)
33
A LA A A
Laporan Kinerja Instansi 2016 Perivakilan BPKP Provinsi Papua
* 4
5 Persentase BUMD yang 30,00 30,00 15,00 50,00 kinerjanya minimal berpredikat balk dan BUMD yang dibina
6 Presentase BLUD yang % 30,00 30,00 0,00 0,00 kinerjanya minimal balk dari BLUD yang dibina
Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemenntah
Sasaran Program 3.1 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemcfa
7 Persentase Kapabilitas % 100,00 100,00 0,00 0,00 APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)
8 Persentase Kapabilitas % 12,00 10,00 10,00 100,00 APIP Pemerintah Ka bu paten/ Kota(Level 2)
9 Persentase Kapabilitas % 80,00 90,00 90,00 100,00 APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)
Sasaran Program 3.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis Pengawasan
10 Persepsi kepuasan Skala 7,00 7,00 7,57 108,14 Layanan kesesmaan (skata Likert likert 1-10)
1-10
C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Analisis capaian kinerja pada Perwakilan BPKP sebagai Unit EseLon II
diLakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis yang tercermin dalam
capaian sasaran program. Datam menyimpulkan keberhasilan atau
ketidakberhasilan sasaran program dilakukan dengan mengukur indikator
sasaran program yang terkait langsung dengan pencapalan sasaran strategis.
AnaLisis capaian sasaran program difokuskan pada IKU yang merupakan
indikator kinerja yang terkait langsung terhadap pencapaian sasaran
34
i-I. • Ie A
Laporan KinerjaInstansi 2016 Penvakilan BPKP Provinsi Papua
program dan sasaran strategis. Analisis juga dilakukan terhadap IKU yang
tidak secara langsung mendukung capaian kinerja sasaran namun
berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program.
Analisis terhadap capaian sasaran strategis satu yang ditetapkan oleh
Perwakitan BPKP Provinsi Papua sebagai sasaran program di awal tahun
Renstra, disajikan sebagai berikut:
Tabel 3.2
Sasaran Program 1. 1/KU 1.1.1
Sasaran Program 1.1 : Perbaikan Pengelolaan Program Priontas Nasional dan Pengelolaan Keuanga n Negara / Korporasi
IKU1.1.1 : Persentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendatian Intern Pengelolaan Program Nasional
Target Sebelum Revisi : 45%
Target Setelah Revisi : 45%
Realisasi : 23,17%
%Capaian : 51,49%
IKU "Persentase Perbaikan Tata Kelola Manajemen Risiko dan Pengendalian
Intern Pengelolaan Program Nasional" dengan target outcome Tahun 2016
sebesar 45%. Realisasi outcome sebesar 23,17% sehingga capaian outcome
menjadi sebesar 51,49%. Hal mi menunjukkan belum berhasilnya perbaikan
tata kelola manajemen risiko dan pengendatian intern pengelolaan program
nasional tahun 2016. Ketidakberhasi(an mi disebabkan betum seluruh
rekomendasi Perwakilan BPKP ditindaklanjuti pada tahun 2016.
Dari total 82 rekomendasi perbaikan tata kelola manajemen risiko dan
pengendatian intern pengetolaan program nasional hanya 19 tindak lanjut
yang dilaksanakan atau 51,49%. Hal mi menunjukkan masih rendahnya
35
Laporan Kinerja Instansi 2016 Penvakilan BPKP Provinsi Papua
komitmen mitra kerja untuk menindakianjuti rekomendasi yang tetah
diberikan Perwakitan BPKP Provinsi Papua.
IKU "Persentase Perbaikan Tata KeloLa Manajemen Risiko dan Pengendatian
Intern PengetoLaan Program NasionaL" didukung oLeh 3 Indikator Kinerja
KegiatanlOutput seperti yang tercantum pada tabel 3.3.
Tabel 3.3
Indikator Kinerja KeiatanIOutput 1
Target Target Indikator Kinerja Output Satuan Sebelum Setelah Realisasi %
Revisi Revisi
1) Rekomendasi Pengawasan Rekomendasi 50 47 47 100 Perwakitan BPKP
2) Rekomendasi Pengawasan Rekomendasi 32 31 31 100 Perwakilan BPKP Nawacita
3) Rekomendasi Pengawasan Rekomendasi 11 4 4 100 Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita
1) Capaian indikator output rekomendasi Pengawasan Perwakitan BPKP
sebesar 47 rekomendasi atau 100% dari target setetah adanya revisi
sebesar 47 rekomendasi. Keberhasitan ml diperoLeh metaLui rekomendasi
dari kegiatan pengawasan berupa:
V Monitoring dan EvaLuasi Lintas Sektorat atas APBD Provinsi;
V Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada Kementerian/
Lembaga dan Instansi Pemerintah;
V Asistensi dan Bimbingan Teknis Reviu RKA APBD;
V Audit atas Laporan Keuangan Proyek PHLN;
V Bimbingan Teknis Akuntabititas Petaporan Keuangan dan Kinerja pada
Instansi Pemerintah;
V Audit atas Dana Siap Pakai dan RehabiLitasi Rekonstruksi;
V Monitoring dan Evatuasi Program Prioritas NasionaL Pemantauan
Kantor Staf Presiden pada Kementerian/Lembaga dan Instansi
Pemenmntah;
36
Laporan Kinerja Instansi 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Papua
V Kegiatan EvaLuasi Penyerapan Anggaran Tahun 2016 pada
Kementerian /Lembaga dan Instansi Pemerintah.
2) Capaian indikator output rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP
Nawacita sebesar 31 rekomendasi atau 100% dari target setetah adanya
revisi sebesar 31 rekomendasi. KeberhasiLan mi diperoLeh melatui
rekomendasi yang disampaikan dalam fokus Pengawasan Pembangunan
NasionaL berupa:
V Audit Tunjangan Profesi Guru PNS dan Non PNS;
V Audit AksesabiLitas Pendidikan dan Aksesibititas Masyarakat
Berpenghasi[an Rendah;
V Audit atas Program Jaminan Kesehatan Nasionat
V Audit Program Ketahanan Energi dan Ketahanan Pangan
V Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kemaritiman,
Kesehatan, Pendidikan
3) Capaian indikator output rekomendasi Pengawasan RegionaL Bidang
Otonomi Daerah Nawacita sebesar 4 rekomendasi atau 100% dari target
seteLah adanya revisi sebesar 4 rekomendasi. KeberhasiLan ml diperoteh
metatul rekomendasi yang disampaikan dalam fokus Pengawasan
Pembangunan NasionaL berupa:
V Monitoring dan Evatuasi Optimatisasi Pendapatan Daerah dengan
potensi peningkatan Pendapatan Asti Daerah (PAD) sebesar
Rp28,41 mitiar.
V Audit atas ALokasi Dana Otonomi Khusus dengan hasiL temuan
sebanyak 55 kejadian dengan nhLai sebesar Rpl .52 miLiar.
V SosiaLisasi PengeloLaan Keuangan Desa diLakukan pada 4 kabupaten
dan Bimbingan Teknis Pengetotaan Keuangan Desa diLakukan di
8 kabupaten.
IKU mi menggunakan Dana DIPA sebesar Rp3.463.739.851,00 atau 93,60%
dari Anggaran DIPA Tahun 2016 sebesar Rp3.700.614.000,00 dan Dana Mitra
37
Laporan Kinerja Instansi 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Papua
Kerja sebesar Rp598.336.816,00 dengan menggunakan SDM sebanyak
5.433 OH/HP atau 73,06% dari rencana sebanyak 7.436 OH/HP.
Tabel 3.4 Sasaran Program 1. 1/KU 1.1.2
Sasaran Program 1.1 :Perbaikan Pengelo1aangram Pnioritas Nasionat dan Pengetotaan Keuangan Negara / Korporasi
IKU1.1.2 : Persentase Perbaikan Tata KeloLa, Manajemen Risiko dan Pengendatian Intern PengeLotaan Korporasi
Target Sebetum Revisi : 100%
Target Setetah Revisi : 100%
Realisasi 72,7%
% Capaian : 72,7%
IKU "Persentase Perbaikan Tata Ketota Manajemen Risiko dan Pengendatian
Intern PengeloLaan Korporasi" dengan target outcome Tahun 2016 sebesar
100%. Reatisasi outcome sebesar 72,7% sehingga capaian outcome menjadi
sebesar 0%. Hat mi menunjukkan belum berhasilnya perbaikan tata kelola
manajemen nsiko dan pengendalian intern pengelotaan program strategis
tahun 2016. Ketidakberhasitan mi disebabkan betum adanya tindak tanjut
yang ditakukan dari korporasi terhadap setiap rekomendasi yang diberikan
pada tahun 2016.
Dari total 11 rekomendasi perbaikan tata ketola manajemen risiko dan
pengendatian intern pengelotaan korporasi hanya 8 tindak lanjut yang
ditaksanakan atau 72,7%. Hal mi menunjukkan masih rendahnya komitmen
mitra kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi yang tetah diberikan
Perwakilan BPKP Provinsi Papua.
IKU "Persentase Perbaikan Tata Kelola Manajemen Risiko dan Pengendalian
Intern Pengelolaan Korporasi" didukung oleh 2 Indikator Kinenja
Kegiatan/Output sebagaimana tercantum pada tabel 3.5.
MV
'•, -
Laporan Kinerja Instansi 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Papua
Tabel 3.5
Indikator Kinerja Keiatan/Output 2
Target Target
Indikator Kinerja Output Satuan Sebelum Setelah Realisasi % Revisi Revisi
1) Rekomendasi Pengawasan Rekomendasi 8 8 8 100 Perwakilan BPKP
2) Rekomendasi Pengawasan Rekomendasi 3 3 3 100 Perwakilan BPKP Nawacita
1) Capalan indikator output rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP
sebanyak 8 rekomendasi atau 100% dari target setelah adanya revisi
sebanyak 8 rekomendasi. Pencapaian target output ml diperoLeh meLatui
rekomendasi melatui kegiatan pengawasan berupa:
V Evatuasi Kinerja PD. Irian Bhakti
V Reviu atas Laporan Verifikasi Pelaksanaan Hibah Air Minum
V Reviu atas Peningkatan Produksi dan Distribusi Benih PT. Pupuk
Indonesia (Persero)
V Evatuasi Kinerja PT. Papua Lintas Nusantara
V Evaluasi Kinerja PT. Irian Bhakti Mandiri
V Assessment GCG Perusahaan Daerah Air Minum
V Evatuasi Internal Control Berbasis COSO Perusahaan Daerah
V Bimbingan Teknis SPI Perusahaan Daerah
2) Capalan indikator output rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP
Nawacita sebanyak 3 rekomendasi atau 100% dari target sete[ah adanya
revisi sebanyak 3 rekomendasi. KeberhasiLan mi diperoLeh metatul
rekomendasi yang disampaikan dalam fokus Pengawasan Pembangunan
Nasionat berupa:
V Evatuasi Kinerja pada 3 RSUD yang ada di Provinsi Papua yaitu RSUD
Kabupaten Biak Numfor, RSUD Kabupaten Nabire, RSUD Kabupaten
Mimi ka
IKU mi menggunakan Dana DIPA sebesar Rp510.685.872,00 atau 80,73% dan
Anggaran DIPA Tahun 2016 sebesar Rp632.557.000,00 dan Dana Mitra Kerja
39
A 1 Jr - -
Laporan Kinerja Instansi 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Papua
sebesar RpO,00 dengan menggunakan 5DM sebanyak 9870H/HP atau 87,04%
dari rencana sebanyak 1.134 OH /HP.
Tabel 3.6
Sasaran Program 1. 1/KU 1. 1.3
Sasaran Program 1.1 : Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional.
dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi
IKU1 .1.2 Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum
Target Sebelum Revisi : 60%
Target Setetah Revisi : 60%
Realisasi : 91,43%
% Capaian 152,38%
IKU "Penyerahan Hasit Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak
Hukum" dengan target outcome tahun 2016 sebesar 60%. Realisasi outcome
sebesar 91,43% sehingga capaian outcome menjadi sebesar 152,38%. Hal mi
menunjukkan keberhasiLan pencapaian IKU penyerahan hasiL pengawasan
keinvestigasian kepada aparat penegak hukum tahun 2016.
IKU "Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak
Hukum" didukung oleh 2 Indikator Kinerja Kegiatan/Output seperti yang
tercantum pada tabel 3.7.
Tabel 3.7
Indikator Kinerja Kegia tan/ Output 3
Target Target
Indikator Kinerja Output Satuan Sebelum Setelah Reatisasi %
Revisi Revisi
1) Rekomendasi Pengawasan Rekomendasi 34 34 31 91,18
PerwakiLan BPKP
2) Rekomendasi Pengawasan Rekomendasi 1 1 1 100 Perwakitan BPKP
Nawacita
1) Capaian indikator output rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP
sebanyak 31 rekomendasi atau 91,18% dan target seteLah adanya revisi
EEO
A A A
Laporan Kinerja Instansi 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Papua
sebanyak 34 rekomendasi. Keberhasilan mi diperoteh metatui
rekomendasi yang disampaikan datam fokus Pengawatan Akuntabihas
Aset dan Pengawalan AkuntabiLitas Prioritas Pembangunan berupa:
V Audit Investigatif atas permintaan APH sebanyak 3 kasus dengan ni(ai
kerugian keuangan negara sebesar Rp 18.415.669.340,00 dan audit
investigatif atas permintaan non APH (PD. Irian Bhakti) sebanyak 1
kasus dengan nitai kerugian keuangan negara sebesar
Rp2.602.073.000,00;
V Audit daLam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas
kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) sebanyak 22 kasus dengan
niLai kerugian keuangan negara sebesar Rpl 39.445.328.475,13;
V PKA pada persidangan atas kasus dugaan TPK;
V Bimbingan Teknis FCP pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Merauke dan SosiaLisasi Fraud Control Plan pada Dinas
Tanaman Pangan dan HoLtikuLtura Kapubaten Merauke;
V EvaLuasi Hambatan Ketancaran Pembangunan pada Pemerintah
Kabupaten Merauke, Kabupaten Biak dan kabuapten Supiori;
V Evatuasi Hambatan KeLancaran Pembangunan pada PT. PeLayaran
Musamus dan Perum BULOG Divre Biak;
V SosiaUsasi Program Anti Korupsi (SOSPAK) pada Universitas Musamus
Merauke dan SMAN 2 Jayapura.
Dari hasil audit investigatif sebanyak 4 kasus dengan jumtah kerugian
negara sebesar Rp21 ,01 miLiar dan audit PKKN sebanyak 22 kasus dengan
jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp 139,44 miLiar menghasiLkan
outcome penyelamatan keuangan negara.
2) Capaian indikator output rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP
Nawacita sebanyak 1 rekomendasi atau 100% dari target seteLah adanya
revisi sebanyak 1 rekomendasi. KeberhasiLan mi diperoLeh meLaLui
kegiatan pengawasan sebagai berikut:
V EvaLuasi Dana Bantuan Sosiat pada Pemerintah Daerah.
41
Laporan Kinerja Instansi 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Papua
Faktor IKU ml menggunakan Dana DIPA sebesar Rpl .694. 342.529, 00 atau
99,59% dari Anggaran DIPA Tahun 2016 sebesar Rpl.701.31.000,00 dan
tidak menggunakan Dana Mitra Kerja serta menggunakan SDM sebanyak
1.796 OH/HP atau 81,82% dari rencana sebanyak 2.195 OH/HP.
Analisis terhadap capalan sasaran strategis dua yang ditetapkan oleh
Perwakilan BPKP Provinsi Papua sebagai sasaran program di awat tahun
Renstra, disajikan sebagai berikut:
Tabel 3.8 Sasaran Program 2.1 IKU 1.2. 1
Sasaran Program 2.1 : Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda /Korporasi
IKU 1.2.1 : Persentase Matunitas SPIP Pemenntah Kabupaten/Kota (Level 3)
L Target- Sebelum Revisi 5%
Target Setetah Revisi : 5%
Realisasi : 0%
% Capaian : 0%
IKU "Persentase Maturftas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)"
dengan target outcome tahun 2016 sebesar 5%. Realisasi outcome sebesar
0% sehingga capalan menjadi outcome sebesar 0%. Hal mi menunjukkan
ketidakberhasilan dalam pencapaian outcome yang disebabkan oleh betum
adanya Pemenintah Kabupaten/Kota yang memiliki matunitas SPIP dengan
level 3. IKU "Persentase Matunitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level
3)" didukung oleh 1 Indikator Kinenja Kegiatan/Output seperti yang
tercantum pada tabel 3.9.
42