Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Papua 2011

ii

KATA PENGANTAR

Kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua tahun 2011

dilakukan oleh tim independen Universitas Cenderawasih (UNCEN), dimana kegiatan ini

telah dilakukan sejak tahun 2007. Pelaksanaan kegiatan EKPD telah memasuki tahun

kelima, dimana kegiatan ini melibatkan Bappenas serta 33 Perguruan Tinggi Negeri

termasuk UNCEN.

UNCEN berupaya untuk memberikan penilaian kritis dan konstruktif terhadap hasil

evaluasi EKPD 2011. Terdapat dua manfaat dari pelaksanaan EKPD 2011; 1)

Bappenas akan menggunakan hasil evaluasi tersebut sebagai salah satu acuan dalam

memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan pembangunan nasional. 2) terciptanya

suatu proses pembelajaran antara Bappenas dan UNCEN sehingga EKPD 2011 nantinya

akan menghasilkan pemikiran yang komperhensif.

EKPD 2011 akan membahas dua aspek utama meliputi 1) evaluasi terhadap pelaksanaan

RPJMN 2004-2010 di daerah, dan 2) menganalisis relevansi antara RPJMN 2010–2014

dan RPJMD di propinsi. Maksud evaluasi ini adalah untuk mengetahui dan menilai

relevansi antara pelaksanaan agenda pembangunan nasional dan daerah. Sehingga

pelaksanaan tujuan pembangunan nasional sejalan dengan tujuan pembangunan

daerah.

Universitas Cenderawasih selaku mitra Bappenas dalam melaksanakan kegiatan EKPD

2011 mengucapkan terima kasih kepada Bappenas atas kepercayaan yang diberikan

dalam rangka membuat Lapora EKPD 2011. Semoga Laporan EKPD 2011 berguna bagi

pembangunan di Provinsi Papua.

Jayapura, 06 Juni 2011

Rektor Universitas Cenderawasih

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Papua 2011

iii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ...................................................................................................... i

Daftar Isi................................................................................................................. II

Bab I PENDAHULUAN ............................................................................... 1

A. Latar Belakang Evalusi .................................................................. 1

B. Tujuan dan Keluaran Evaluasi ....................................................... 2

C. Anggota Tim EKPD Provinsi Papua............................................... 3

Bab II

RENCANA KERJA TIM EVALUASI....................................................

4

A. Rencana Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2004 - 2009 di Daerah................................................................................................

4

B. Relevansi Isu Strategi, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan dalm RPJMN 2010-2014 ........................................

6

Bab III

PENUTUP......................................................................................,,,

9

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Papua 2011 1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Evaluasi Menurut Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN), kegiatan evaluasi merupakan salah satu dari empat

tahapan perencanaan pembangunan yang meliputi penyusunan, penetapan,

pengendalian perencanaan serta evaluasi pelaksanaan perencanaan. Sebagai suatu

tahapan perencanaan pembangunan, evaluasi harus dilakukan secara sistematis dengan

mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi untuk menilai sejauh mana

pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan tersebut dilaksanakan.

Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 telah selesai dilaksanakan. Sesuai

dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pemerintah (Bappenas)

berkewajiban untuk melakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana pelaksanaan RPJMN

tersebut.

Saat ini telah ditetapkan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Siklus

pembangunan jangka menengah lima tahun secara nasional tidak selalu sama dengan

siklus pembangunan 5 tahun di daerah. Sehingga penetapan RPJMN 2010-2014 ini tidak

bersamaan waktunya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi. Hal ini menyebabkan prioritas-prioritas dalam RPJMD tidak selalu

mengacu pada prioritas-prioritas RPJMN 2010-2014. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi

relevansi prioritas/program antara RPJMN dengan RPJMD Provinsi.

Di dalam pelaksanaan evaluasi ini, dilakukan dua bentuk evaluasi yang berkaitan

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Yang pertama

adalah evaluasi atas pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dan yang kedua penilaian

keterkaitan antara RPJMD dengan RPJMN 2010-2014.

Metode yang digunakan dalam evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009 adalah evaluasi

ex-post untuk melihat efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran) dengan mengacu


pada tiga agenda RPJMN 2004-2009 yaitu agenda Aman dan Damai; Adil dan

Demokratis; serta Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.

Untuk mengukur kinerja yang telah dicapai pemerintah berkaitan dengan pelaksanaan

ketiga agenda tersebut, diperlukan identifikasi dan analisis indikator pencapaian.

Sedangkan metode yang digunakan dalam evaluasi relevansi RPJMD Provinsi dengan

RPJMN 2010-2014 adalah membandingkan keterkaitan 11 prioritas nasional dan 3

prioritas lainnya dengan prioritas daerah. Selain itu juga mengidentifikasi potensi lokal

dan prioritas daerah yang tidak ada dalam RPJMN 2010-2014. Adapun prioritas nasional

dalam RPJMN 2010-2014 adalah 1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, 2) Pendidikan,

3) Kesehatan, 4) Penanggulangan Kemiskinan, 5) Ketahanan Pangan, 6) Infrastruktur,

7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha, 8) Energi, 9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan

Bencana, 10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik, 11) Kebudayaan,

Kreativitas dan Inovasi Teknologi dan 3 prioritas lainnya yaitu 1) Kesejahteraan Rakyat

lainnya, 2) Politik, Hukum, dan Keamanan lainnya, 3) Perekonomian lainnya.

Hasil dari EKPD 2011 diharapkan dapat memberikan masukan dan memperbaiki kualitas

perencanaan pembangunan di daerah. Selain itu, hasil evaluasi tersebut nantinya dapat

digunakan bahan acuan pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan daerah.

Pelaksanaan EKPD dilakukan secara eksternal untuk memperoleh masukan yang lebih

independen terhadap pelaksanaan RPJMN di daerah. Berdasarkan hal tersebut,

Bappenas cq. Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan melaksanakan kegiatan Evaluasi

Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) bekerja sama dengan 33 Perguruan Tinggi

selaku evaluator eksternal dan dibantu oleh stakeholders daerah. Pelaksanaan EKPD

2011 akan dilaksanakan dengan mengacu pada panduan yang terdiri dari Pendahuluan,

Kerangka Kerja Evaluasi, Pelaksanaan Evaluasi, Organisasi dan Rencana Kerja EKPD

2011, Administrasi dan Keuangan serta Penutup.

B. Tujuan dan Keluaran Evaluasi Tujuan kegiatan ini adalah :

1. Untuk melihat sejauh mana pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dapat memberikan

kontribusi pada pembangunan di daerah;


2. Untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan prioritas/program (outcome) dalam

RPJMN 2010-2014 dengan prioritas/program yang ada dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi.

Keluaran dari kegiatan evaluasi meliputi:

1. Tersedianya dokumen evaluasi pencapaian pelaksanaan RPJMN 2004-2009 untuk

setiap provinsi;

2. Tersedianya dokumen evaluasi yang berkesinambungan antara RPJMD Provinsi

dengan RPJMN 2010-2014.

C. Anggota Tim EKPD Provinsi Papua Adapun nama-nama Tim Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Papua tahun 2011

adalah sebagai berikut :

1. Julius Ary Mollet, SE, MBA, MTDev, PhD.

2. Prof. Dr. Berth Kambuaya, MBA.

3. Drs. Beatus Tambaip, MA.

4. Bill Pangayou SE,M.Si, AK.

5. Halomoan, SE, M.Si.

6. Tince Rumalutur, SE, MM.

7. Abner Bajari, S,Sos, M.Si.

8. Maria Kbarek, SE.


BAB II

RENCANA KERJA TIM EVALUASI PROPINSI

Rencana kerja tim dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

Propinsi Papua tahun 2011 diklasifikasikan ke dalam dua kerangka kerja, yaitu ;

substansial dan tehnis pelaksanaan. Substansi Materi kegiatan meliputi : Rencana

Evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di daerah dan Rencana Identifikasi relevansi

RPJMN dengan RPJMD. Sedangkan kerangka kerja tehnis meliputi : langkah-langkah

operasional dalam pelaksanaan EKPD 2011 yakni ; sosialisasi kegiatan EKPD, rapat tim,

administrasi EKPD, draft awal laporan EKPD, surat ijin pengumpulan data dan informasi,

pengumpulan data, penulisan draft EKPD dan laporan final EKPD 2011.

A. Rencana Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 20010 dan 2011 Beberapa tahapan kegiatan yang akan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi

tentang hasil RPJMN selama lima tahun pelaksanaan pembangunan di Propinsi Papua.

Dalam hal ini terdapat dua langkah dalam mengidentifikasikan agenda RPJMN meliputi :

2.1 Penghayaan dan Review Materi RPJMN

Mengingat Tim EKPD 2011 jumlahnya bertambah dari tahun-tahun sebelumnya dengan

konsekuensi keikusertaan anggota tim baru. Pengayaan dan review terhadap materi

RPJMN perlu dilakukan bagi para anggota tim. Tujuannya agar setiap anggota tim benar-

benar memahami tugas dan tanggungjawabnya melaksanakan kegiatan EKPD ini.

Secara umum, prioritas pembangunan RPJMN 2010-2014 diformulasi-kan ke dalam tiga

agenda utama pembangunan yaitu : 1). Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai,

2). Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis , dan 3). Meningkatkan

kesejahteraan rakyat. Selanjutnya dalam rangka memformulasikan prioritas RPJMN

2010-2014, dapat dijabarkan kedalam indikator pembangunan sebagai berikut; agenda mewujudkan Indonesia yang aman dan damai tercermin melalui indikator-indikator

diantaranya ; index kriminalitas, penyelesaian kasus kejahatan conventional dan

kejahatan transnasional. Agenda mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis

tercermin melalui dua indikator yaitu pelayanan publik dan demokrasi. Pelayanan publik

diindikasikan diantaranya; jumlah kasus-kasus korupsi yang tertangani dibandingkan

dengan yang dilaporkan, jumlah kabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah

pelayanan satu atap dan jumlah instansi (SKPD) propinsi yang memiliki pelaporan wajar


tanpa pengecualian. Sedangkan indicator demokrasi ditandai antara lain; Gender

Development Index (GDI), dan Gender Empowerment Measurement (GEM). Agenda

berikutnya yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, diindikasikan dengan index

Pembangunan Manusia, Pendidikan, Kesehatan, Keluarga Berencana Ekonomi Makro,

Investasi, Infrastruktur, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Kesejahteraan Sosial.

Sektor Pendidikan indikatornya meliputi : Angka Partisipasi Murni Tingkat SD, Angka

Partisipasi Kasar Tingkat SD, Rata-rata Nilai Akhir Tingkat SMP, Rata-rata Nilai Akhir

Tingkat Sekolah Menengah, Angka Putus Sekolah Tingkat SD, Angka Putus Sekolah

Tingkat SMP, Angka Melek Huruf, Persentase Guru layak Mengajar Terhadap Guru

seluruhnya Tingkat SMP, Persentase Guru Layak mengajar terhadap guru seluruhnya

Tingkat Sekolah Menengah. Selanjutnya sektor kesehatan indikator outcome meliputi :

Umur harapan hidup , angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup), gizi buruk, gizi

Kurang, persentase tenaga kesehatan per penduduk. Keluarga Berencana sebagai

bagian dari aspek kesehatan tercermin melalui; contraceptive prevalence rate,

pertumbuhan penduduk dan total fertility rate.

Sektor ekonomi terdiri dari ; ekonomi makro dan investasi. Ekonomi Makro indikator

meliputi ; Laju Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Ekspor terhadap PDRB, Persentase

Output Manufaktur terhadap PDRB, pendapatan Perkapita dan Laju inflasi. Sedangkan

bidang investasi di daerah diindikasikan dengan ; nilai realisasi investasi PMDN, nilai

persetujuan rencana investasi PMDN, nilai realisasi investasi PMA, nilai persetujuan

rencana investasi PMA dan realisasi penyerapan tenaga kerja PMA. Bidang Infrastruktur

diindikasikan perkembangan kondisi jalan nasional dan propinsi. Sektor pertanian,

kehutanan, dan kelautan masing-masing indikator ; rata-rata nilai tukar petani per tahun

dan PDRB sector pertanian atas dasar harga berlaku, serta luas lahan rehabilitasi dalam

hutan terhadap lahan kritis. Sektor kelautan indikatornya antara lain ; jumlah tindak pidana

perikanan dan luas kawasan konservasi laut. Sektor kesejahteraan social ditandai dengan

: jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka. Substantif materi dari setiap

agenda pembangunan yang dijabarkan melalui indikator output dan outcomes perlu

dipahami secara baik oleh setiap anggota Tim.

2.2 Mengkonfirmasi dan Melengkapi Data

Indikator output dan outcome dari setiap agenda pembangunan yang diuraikan diatas

telah tersusun di dalam matrix data. Data-data tersebut perlu dikonfirmasi dengan data

dan informasi yang mungkin masih tersedia di masing-masing Satuan Kerja Perangkat


Daerah di Propinsi. Selanjutnya Data-data yang masih kosong atau belum terisi dapat

dilengkapi oleh tim bekerjasama dengan SKPD terkait di lingkungan pemerintahan

propinsi Papua. Tim juga mengkonfimasi dan melengkapi data-data dan informasi

melalui sumber data yang dianggap valid dan lengkap yang tersedia di Balai Pusat

Statistik Propinsi dan Papua dalam angka yang diperoleh di Bappeda Propinsi.

Mengingat data-data yang dikumpulkan tersebar di berbagai instansi secara terpilah-pilah

sesuai indikator. Data-data tersebut menjadi tanggungjawab setiap anggota tim yang

ditugaskan untuk mengumpulkannya. Data-data yang telah dikumpulkan ditabulasikan ke

dalam grafik dengan menggunakan formulasi perhitungan oleh Bappenas untuk

mendapatkan gambaran tentang trend perkembangan setiap agenda pembangunan

nasional yang dilaksanakan di daerah.

Setiap anggota tim melaksanakan tugasnya menghimpun data dan memformulasikan ke

dalam grafik serta melakukan analisis terhadap informasi tabel untuk mengetahui trend

kecenderungan dan menjawab pertanyaan how and why terhadap trend perkembangan

grafik dari setiap agenda pembangunan nasional. Selanjutnya hasil analisis

dikompilasikan untuk disusun dalam bentuk draft laporan mengikuti pedoman EKPD 2011

yang ada.

B. Relevansi Isu Strategi, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan

dalm RPJMN 2010-2014 Terdapat beberapa tahapan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman

tentang keterkaitan antara RPJMN dengan RPJMD. Tahapan-tahapan kegiatan tersebut,

yakni :

Tahapan Pertama yaitu mengumpulkan dan memahami dokumen RPJMN 2010-2014 dan

RPJMD Propinsi Papua. Isi dokumen RPJMN 2010-2014 yang perlu dipahami adalah 11

prioritas pembangunan nasional dan tiga prioritas lainnya. Sedangkan agenda RPJMND

propinsi Papua disesuaikan dengan kondisi obyektif yang saat ini efektif berlaku.

Sebagaimana diketahui bahwa RPJMD propinsi Papua efektivitasnya mengikuti masa

kepemimpinan Kepala daerah periode 2006-2009. Agenda pembangunan Daerah yang

saat ini dilaksanakan pada hakekatnya masih mengacu kepada agenda RPJMN 2004-

2009. Agenda pembangunan daerah yang dituangkan ke dalam RPJMD propinsi Papua

meliputi : Menata kembali pemerintahan daerah, Membangun Tanah Papua yang damai


dan sejahtera, Membangun Tanah Papua yang Aman dan Damai, dan agenda keempat

yaitu Meningkatkan dan mempercepat pembangunan prasarana dasar (infrastruktur).

Tahap kedua yaitu menyandingkan prioritas /program daerah (yang ada dalam RPJMD)

yang terkait dengan 11 prioritas pembangunan nasional dan 3 prioritas lainnya dalam

RPJMN 2010-2014.

Tahap ketiga yaitu menganalisis prioritas/program dalam RPJMD yang mendukung

pencapaian target prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2010-2014. Analisis

yang dilakukan bersifat kualitatif yang diarahkan pada tiga pilihan, sebagai berikut : 1)

tidak ada program yang mendukung prioritas/program nasional, 2) ada program daerah

yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional, 3) prioritas daerah yang tidak

ada di prioritas nasional.

Analisis kualitif deskriptif dilakukan terhadap judgment analisis dari hasil temuan

sandingan antara RPJMN 2010-2014 dan RPJMD Propinsi Papua. Analisis tersebut

menjadi alasan utama terhadap rekomendasi-rekomendasi perbaikan berkenaan dengan

kebijakan pembangunan di tingkat nasional dalam mengawal RPJMN 2010-2014 dan

secara spesifik untuk memperbaiki dan menyempurnakan RPJMD berjalan maupun yang

akan disusun kemudian menyeleraskan agenda periodisasi RPJMN. Selanjutnya

rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis merupakan tahapan keempat

dari seluruh rangkaian penulurusan, pengkajian dan hasil analisis tenang relevansi

RPJMN dan RPJMD.

Kegiatan EKPD pelaksanaannya dilakukan melalui beberapa tahap tehnis operasional

meliputi :

1. Rapat Tim

Kelanjutan dari kegiatan konsolidasi tim yaitu rapat tim. Tujuan dari rapat tim tersebut

menyangkut beberapa hal yakni ; penyamaan persepsi diantara tim, sosialiasi materi

penulisan dan subtansi penulisan, langkah-langkah yang harus dikerjakan dengan

memperhatikan financial dan time constraint. Secara umum, pembagian tugas juga

dilakukan kepada setiap anggota tim sehingga semua mempunyai tanggung dan beban

yang harus dikerjakan.


2. Administrasi EKPD

Kegiatan Administrasi EKPD terkait dengan tanda tangan rapat konsinyering yang

termasuk laporan cover draft awal EKPD, nara sumber, rapat-rapat dan konsumsi rapat

serta anggota Tim. Jumlah anggota tim yang bertambah dari tahun sebelumnya hanya

empat orang menjadi delapan orang memerlukan waktu untuk bisa menyelesaikan proses

administrasi tersebut.

3. Draft Awal laporan EKPD

Draft awal laporan EKPD sesuai jadwal akan pada tanggal 21 Juni dan selanjutnya

disusul dengan pengiriman dokumen administrasi EKPD yang relatif memerlukan waktu

fleksibel.

4. Surat Ijin dan kegiatan Pengumpulan data dan Informasi

Pengalaman beberapa tahun sebelumnya terkait waktu pengumpulan data dan informasi,

maka tahun ini surat ijin dari Rektor sengaja didahulukan untuk disampaikan kepada

pemerintah propinsi Papua melalui instansi tehnis terkait dan lembaga pemerintahan

untuk mendapat data sesuai kebutuhan. Kegiatan pengumpulan data sendiri sesuai

jadwal dari bulan Juni hingga September dan diharapkan awal kegiatan yang sudah

disiapkan dapat mencapai hasil maksimal dan efektif.

5. Penulisan Draft EKPD

Data yang terkumpul perlu di sortir dan diklasifikasikan, selanjutnya ditulis menggunakan

format yang ada. Setiap anggota akan melakukan tugas dan tanggungjawabnya hingga

penulisan dan selanjutnya dikompilasikan dan diselaraskan sesuai logframe yang sesuai

format laporan. Laporan Draft secara kasar akan dikoreksi oleh tiap-tiap anggota tim

untuk mereview hasil penulisan , termasuk tambahan-tambahan data yang dianggap

kurang. Dengan demikian medio September diharapkan draft laporan EKPD secara

keseluruhan dapat dirampungkan dan selanjutnya dikirim ke tim EKPD nasional untuk

dipelajari dan diberi bobot sebagai feedback terhadap laporan draft tersebut.

6. Laporan Final EKPD

Laporan final EKPD diselesaikan setelah kegiatan seminar akhir hasil EKPD dilaksanakan

pada bulan November. Masukan perbaikan dari hasil seminar akhir baik format penulisan,

logika dan tehnis penulisan hingga muatan materi yang tersaji dalam laporan EKPD

disempurnakan sehingga akan menghasilkan laporan final EKPD 2010.


BAB III PENUTUP

Tim EKPD Propinsi Papua hingga saat ini telah melalukan dua kegiatan yaitu konsolidasi,

sosialisasi, review substansi EKPD dan proses penulisan draft awal laporan EKPD

sambil menyelesaikan administrasi EKPD. Surat ijin pengumpulan data dan informasi dari

Rektor telah keluar dan disiapkan disampaikan kepada pemerintah popinsi papua

melalui instansi tehnis terkait sesuai kebutuhan.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan terkait perkembangan kerja tim EKPD

2011 dan rencana selanjutnya selama beberapa bulan ke depan.

Education

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua