Kajian Disain Jabatan ASN

8/16/2019 Kajian Disain Jabatan ASN

1/26

MENUJU

DASAR HUKUM

KAJIAN DISAIN

FORMAT JABATAN

UNDANG-UNDANG

APARATUR

SIPILNEGARA

OlehS u n a r s o


2/26

UNDANG-UNDANG KEPEGAWAIAN NOMOR 8 TAHUN 1974 jo.NOMOR 43 TAHUN 1999 mengatur:

PERATURAN PELAKSANAAN

PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu

Jabatan karier PNSstruktural danfungsional

Pengangkatan PNS sesuai dengan kompetensi

Jabatan strukturalsubstansi diatur dengan PP 100/2000 jo PP13/2002

Jabatan fungsional tertentudefinisi dan aturan umum diaturdengan PP 16/1994 jo PP 40/2010sedangkansubstansi diaturdengan Keppres 87/1999

Jabatan fungsional umum diatur dengan PP 63/2009hanyadefinisi

HUKUM YANG BERLAKU SAAT INI


3/26

UNDANG-UNDANG KEPEGAWAIAN NOMOR 8 TAHUN 1974 jo.NOMOR 43 TAHUN 1999 mengatur:

PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu

Jabatan karier PNS struktural dan fungsional

Pengangkatan PNS sesuai dengan kompetensi

TINJAUAN HUKUM YANG BERLAKU

MANAJERIAL NON MANAJERIAL

STRUKTURAL FUNGSIONAL TERTENTU

(angka kredit)

FUNGSIONALUMUM

(non angkakredit)


4/26

JABATAN STRUKTURAL Pengangkatan pegawai diusulkan melalui baperjakat

Terdiri atas Eselon I, II, III, IV

Setiap eselon diatur golongan kepangkatan, yaitu:

Eselon Ia = IV/d – IV/e

Eselon Ib = IV/c – IV/e

Eselon IIa = IV/c – IV/d

Eselon IIb = IV/b – IV/c

Eselon IIIa = IV/a – IV/b

Eselon IIIb = III/d – IV/a

Eselon IVa = III/c – III/d

Eselon IVb = III/b – III/c

STRATA

JABATAN DAN GOLONGAN

SEBAGAI

STRUKTUR KARIER

PELAKSANAAN MANAJEMEN TERHADAP HUKUM YANG BERLAKU SAAT INI


5/26

JABATAN FUNGSIONAL Jabatan fungsional dibagi 2 (dua) yaitufungsionaltertentu (angka kredit) danfungsional umum (non

angka kredit) Jabatan fungsional tertentusubstansi diatur denganPeranturan Pemerintah dan Keppres

Jabatan fungsional umum hanya definisi dicantumkandalam Peraturan Pemerintahsedangsubstansi tidakada peraturan perundangan yang mengatur



6/26

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU Aturan umum dalam Peraturan Pemerintah dansubstansi dalam Keppres

Diberlakukan umum (pusat dan daerah) denganpembina instansi pusat

Terdiri atas jenjang-jenjang dan setiap jenjang berkorelasi dengan golongan kepangkatan

Pegawai harus naik sampai jenjang tertinggitoleransi waktu 4 - 5 tahun, bila tidak bisa non job

Ukuran karier = angka kredit (volume kerja) bukankompetensi yang dinilai oleh Tim Penilai Angka Kredit



7/26

JABATAN FUNGSIONAL UMUM Tidak ada PP yang mengatur substansi, ada PP yanghanya mencantumkan definisi yaitu PP 63/2009

Karier diatur secara reguler, naik golongan pangkatotomatis 4 tahunan

Tidak ada korelasi antara golongan pangkat dengan jabatan

Semua jabatan non struktural selain fungsionaltertentu disebut fungsional umum (non angka kredit)



8/26

Jabatan struktural substansi diatur dengan PP 100/2000 jo PP

13/2002 Jabatan fungsional tertentu definisi dan aturan umum diatur denganPP 16/1994 jo PP 40/2010 sedangkan substansi diatur dengan Keppres87/1999

Jabatan fungsional umum dimuat dalam PP 63/2009 hanya definisi

GAMBARAN PERATURAN PELAKSANAANHUKUM YANG BERLAKU

STRUKTURAL

• Dibagi eselonisasi

• Setiap eselon diaturgolongan kepangkatan

• Naik karier naik eselonnaik golongan

• Tidak naik karier tidaknaik eselon dangolongan

FUNGSIONAL TERTENTU

• Dibagi jenjang

• Setiap jenjang diaturgolongan kepangkatan

• Naik karier naik jenjangdan golongan

• ega!ai "arus naiksa#pai jenjangtertinggi

• Tidak naik jenjang $

non job

FUNGSIONAL U%U%

• Tidak ada landasan"uku# &or#al

• Karier siste# reguler 'ta"unan

• Tidak ada korelasigolongan dengan jabatan

• ega!ai padau#u#n(a naik oto#atissa#pai golongan

tertinggi

MANAJERIAL NON MANAJERIAL


9/26

1. Pegawai diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu

2. Jabatan terdiri atas ADMINISTRASI, FUNGSIONALDANEKSEKUTIF SENIOR

3. Disusun pola karier terintegrasi secara nasional

4. Setiap instansi menyusun pola karier aparaturnya sesuai polakarier nasional

5. PNS dinaikkan jabatannya secara kompetitif berdasarkankualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja

6. Kompetensi meliputi teknis, manajerial, dan sosial kultural

7. Promosi berdasarkan hasil penilaian Tim Penilaian Kinerja8. Penilaian kinerja didelegasikan berjenjang kepada atasan

langsungdanhasilnyadisampaikan kepada Tim PenilaiKinerja

TINJAUANRANCANGAN UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA


10/26

1. JABATAN PELAKSANA

2. JABATAN PENGAWAS

3. JABATAN ADMINISTRATOR

TINJAUAN JABATAN DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG

APARATUR SIPIL NEGARA

JABATAN ADMINISTRASI TERDIRI:


11/26

JABATAN PELAKSANA MELAKSANAKAN PELAYANANPUBLIK, ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DANPEMBANGUNAN

JABATAN PENGAWAS MENGAWASI KEGIATAN PEJABATPELAKSANA

JABATAN ADMINISTRATOR MEMIMPIN PELAKSANAANPELAYANAN PUBLIK, ADMINISTRASI PEMERINTAHANDAN PEMBANGUNAN

JABATAN ADMINISTRASI




12/26

JABATANFUNGSIONAL:

MERUPAKAN JABATAN YANG TUGASNYA SECARA TEKNIS MENYIAPKAN BAHAN PENYUSUNAN,PENGAWASAN, DAN PENGEVALUASIAN

KEBIJAKAN

JABATAN FUNGSIONALBERADA DI UNIT LINI




13/26

SEKELOMPOK JABATAN PIMPINAN KELOMPOK I (UTAMA):pimpinan tertinggi instansiseperti Kepala LPNK, Gubernur Lemhanas, Sekjen,Dirjen/Deputi

KELOMPOK II (MADYA):pimpinan setingkat Direktur, Asisten Deputi, Sekda Provinsi

KELOMPOK III (PRATAMA):pimpinan setingkat SekdaKab/kota

JABATANEKSEKUTIF SENIOR




14/26

JABATAN STRUKTURALESELON III DAN IV

Jabatan eselon III dan IV yang beradadi lini

dihapus, sedangdi staf atau administrasi danUPTD tetap berlaku

Jabatan eselon III dan IV yang masih

terutama di sekretariat dan UPTD


15/26

Jabatan eksekutif sebagai jabatan strukturalmenjadi ramping untuk unit lini, untuk unitadministratif masih ada eselon III dan IV

Jabatan non eksekutif (fungsional danadministrasi)dibedakan menurut fungsi unitkerja

Jabatan fungsional berada di unit yang

memproduk kebijakan (unit lini)

Jabatan administrasi berada di unit pelayananadministrasi, baik administrasi publikmaupun administrasi pendukung organisasi


16/26

Dasar penataan pegawai adalah peta danuraian jabatan hasil analisis jabatan

Peta dan uraian jabatan sudah harus

diformat membentuk pola karier Perubahan terminologi dan kerangka jabatan dalam UU ASN mengharuskandilakukannya analisis jabatan baru

Analisis jabatan menyusun format jabatan baru dengan strata yangmembentuk pola karier


17/26

PRINSIP PENATAAN

PEGAWAI DIANGKAT DIBERI PEKERJAAN –DUDUKDALAM JABATAN DAN DIBERI PANGKAT BERPRESTASIPROMOSI TIDAK BERPRESTASI TIDAK PROMOSI

JABATANKARIER 1

JABATANKARIER 2

JABATANKARIER 3

PENATAAN PEGAWAI

MENGIKUTI FORMAT JABATAN YANGBERSTRATA SEBAGAIFORMAT KARIERHASIL ANALISIS JABATAN


18/26

DISAIN JABATANMENGGUNAKAN PEMBEDAAN FUNGSI UNIT ORGANISASI

UNIT PENUNJANG ADMINISTRASI

UNIT TEKNIS ADMINISTRASI

UNIT TEKNISOPERASIONAL

FUNGSI

PEMBUATAN DANPENGAWASAN

KEBIJAKAN

FUNGSI

LAYANAN ADMINISTRASI

PUBLIK(MASYARAKAT)

FUNGSI

LAYANAN ADMINISTRASI

ORGANISASI(INTERNAL)

INVENTARISASI – IDENTIFIKASI – DISAIN

MENURUT BIDANG/BAGIAN/SUB DIREKTORAT/SUKU DINAS


19/26

POLA PIKIR DISAIN JABATAN FUNGSIONAL

STATUSKON)ERSI

GOLONGAN

%ASA

KER*A

FOR%AT

*A+ATAN

,ASIL KER*A

NS KARIER-. I)/a 0 I)/b 12 0 .' T, Analis Senior Kajian3 te#uan da#pakdan reko#endasi

NS KARIER-1 III/4 0 III/d 5 0 12 T, AnalisTelaa"an data dananalisis sebab akibat

NS E%ULA III/a 0 III/b 6 0 5 T, Asisten AnalisKu#pulan data danuraian ko#ponen data

7NS - %aks . T, 7alon Analis Ku#pulan data

89 +ASI7 S1KON)ERSI

GOLONGAN

ANGKAT

FOR%AT KARIER

:ANG DISIAKAN

UNTUK

DITERAKAN

DALA% SISTE%

%ERIT

FOR%AT OUTUT

UNTUK RU%USAN

*EN*ANG

KO%ETENSI DAN

INSTRU%EN U*I

KO%ETENSI

Keterangan;

Analis Senior

$ Eselon III

Analis $

Eselon I)

7onto" &or#at


20/26

ASISTEN ANALISOUTUT;

KU%ULAN DATA DANURAIAN KO%ONEN DATA

ANALISOUTUT;

TELAA,AN DATA DAN

ANALISIS SE+A+ AKI+AT

ANALIS SENIOROUTUT;

KA*IAN KE+I*AKAN3 TE%UAN

DA%AK DAN REKO%ENDASI

*A+ATAN

+ER*EN*ANGSE,INGGA FOR%AT

TUGAS SETIA

*A+ATAN *UGA

+ER*EN*ANG

SE%AKIN TINGGI

*EN*ANG *A+ATAN

SE%AKIN TINGGI

TUNTUTAN

KO%ETENSIN:A

FOR%AT TUGAS

SETIA *A+ATAN

DALA% *EN*ANGN:A

SESUAI OUTUT

KARIER 1

KARIER .

KARIER <

F O R % A T + E R * E N * A N

G S E + A G A I F

O R % A T

K A R I E R


21/26

UNIT TEKNISOPERASIONAL

FUNGSIPEMBUATAN DANPENGAWASANKEBIJAKAN

OUTPUT

KEBIJAKAN

BENTUK PEKERJAAN POKOK ANALISIS KAJIAN TELAAHAN PEMANTAUAN KOMPILASI DATA PEMUTAKHIRAN DATABASE PENGOLAHAN DATA PENGUMPULAN DATA PENDOKUMENTASIAN DATA PENCATATAN DATA

DISAIN JABATAN ADALAH

ANALIS SENIOR

ANALIS ASISTEN ANALIS

MENURUT SUBSTANSINYA


22/26

UNIT TEKNIS ADMINISTRASI

OUTPUT

PERIJINAN

BENTUK PEKERJAAN POKOK

TELAAHAN PENGAWASAN VERIFIKASI DATAKOMPILASI DATA PENGOLAHAN DATA

PEMUTAKHIRAN DATABASE PENGUMPULAN DATA (BERKAS) PENCATATAN DATA

FUNGSILAYANAN ADMINISTRASIPUBLIK(MASYARAKAT)


PENGADMINISTRASI

PELAKSANAPENGAWAS ADMINISTRATOR



23/26

UNITPENUNJANG

ADMINISTRASI

OUTPUT

LAYANANKELEMBAGAANKEPEGAWAIANKEUANGANSARANA

PRASARANABENTUK PEKERJAAN POKOK

TELAAHAN PENGAWASAN VERIFIKASI DATAKOMPILASI DATA PENGOLAHAN DATA

PEMUTAKHIRAN DATABASE PENGUMPULAN DATA PENCATATAN DATA

FUNGSILAYANAN ADMINISTRASIORGANISASI(INTERNAL)


PENGADMINISTRASI

PELAKSANAPENGAWAS ADMINISTRATOR



24/26

KELE%+AGAAN KEEGA=AIAN KEUANGAN ,UKU% ERLENGKAAN

ANALIS

ORGANISASI

>>>

ANALIS

KEEGA=AIAN

>>>

+ENDA,ARA

)ERIFIKATOR

ENGAD%INIS-

TRASI

KEUANGAN

>>>

ANALIS ,UKU%

ERAN7ANG

ERUNDANG-

UNDANGAN

>>>

ENGAD%INIS-

TRASI GUDANG

EREN7ANA

ERLENGKAA

N

>>>

1. PELAKSANA (Fungsional umum)

2. PENGAWAS (eselon IV)

3. ADMINISTRATOR (eselon III)

UNIT ADMINISTRASI ORGANISASI


25/26

SISTEM BARU DIPERGUNAKAN UNTUK PENATAANPEGAWAI YANG HARUS DIDAHULUI DENGAN ANALISIS

JABATAN UNTUK MEMPEROLEH FORMAT JABATANBARU SESUAI RUU ASN

PERLU MENDAPATKAN KEPUTUSAN APAKAH SISTEM ANGKA KREDIT DAN SISTEM REGULER MASIHDIBERLAKUKAN?

PENATAAN PEGAWAI DAN PENATAAN ORGANISASISEBAGAI SALAH SATU SASARAN REFORMASIBIROKRASI MENUJU PENEMPATAN YANG TEPAT (theright job in the right place) DENGAN ORGANISASIEFISIEN (rightsizing) SEHARUSNYA SEARAH DENGAN

UU ASN REFORMASI BIROKRASI DI BIDANG SDM DANKELEMBAGAAN MEMERLUKAN SISTEM POLA KARIERSEARAH DENGAN FORMAT JABATAN MENURUT UU ASN

BAGAIMANA SISTEM BARU DIBERLAKUKAN??


26/26

Semogabermanfaat

T e r i m

a

i h

Documents

Kajian Disain Jabatan ASN