Kajian Ruislag Bangunan Dan Tanah Pustu Malei Kabupaten Poso - Yoppy Soleman

PEMERINTAH KABUPATEN POSODINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Pulau Irian No. 110, Telp. (0452) 21005 Poso

Kajian Tukar Guling {Ruislagf Tanah dan BangunanPuskesmas Pembantu (Pustu| Malei

Kabupaten Poso

Latar Belakang

Untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan dasar, DinasKesehatan Kabupaten Poso dalam tahun anggaran 2013 merencanakanpengembangan Puskesmas Pembantu (Pustu) Malei menjadi Puskesmas Malei.Tetapi, rencana ini terkendala dengan ketidakcukupan luas tanah PuskesmasPembantu (Pustu) Malei yang hanya seluas 630.40 meter persegi.

Dalam proses mencari jalan keluar terhadap ketidakcukupan luas arealtersebut, dalam suatu pertemuan dengan Kepala Desa (Kades) Malei, timbulgagasan untuk melakukan tukar menukar atau tukar guling (ruislag) antara tanahdan bangrunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Malei dengan luas bangunan 113.97m2 dan luas tanah 516.43 m2 ltotal luas 630.40 m21 dengan sebidang tanah kosongseluas 50.0 x 60.0 = 3000.0 m2 milik Kades Malei.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud:Sebagai bahan acuan yang mendasari usulan/pertimbangan/penetapan prosestukar guling (ruislag) antara aset Pemda Poso berupa tanah dan bangrunanPuskesmas Pembantu (Pustu) Malei Poso seluas 630.40 m2 dengan sebidangtanah kosong seluas 3OOO.0 m2 milik Kades Malei.

T\rjuan:Untuk menjamin dipenuhinya aturan (persyaratan) dalam proses tukar gulingaset tanah dan bangunan milik Pemda Poso.

rt

C. Nlasalah, Parameter dan KriteriaMasalah dalam rencana tukar guling (ruislag) tanah dan bangunan

Puskesmas Pembantu (Pustu) Malei dengian sebidang tanah milik Kades Maleiadalah bagaimana menetapkan nilai masing-masing property (aset) yang akandipertukarkan. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Poso adalah pihak yangdianggap harus menentukan parameter dan lqiteria. Masalah, parameter dankriteria yang muncul dalam masalah tukar-menukar aset diantara Pemda Poso(c.q. Dinas Kesehatan) dan Kades Malei adalah,

Masalah:

"Bagaimana menetapkan nilai masing-masing property (aset) "

Parameter:

"Nilai tanah dan bangunan Puskesmas Pembantu Malei pada tahun 2013"

Ikiteria:"apakah nilai aset Pemda Poso yang timbul sebagai akibat tukar-menukar(ruislag) sekurang-kurangnya tetap?"

Kajian Tukar-Guling (Ruislag) Tanah dan Bangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Malei" Kec.Lage, Kab. Poso

Jadi, ada dua situasi yang mungkin timbul, sbb:

Situasi Pertama: blok bangunan dinilai dari perspektif penghapusan aset.A.sumsi yang digunakan adalah,

o Bangnrnan Rrstu Malei, dikonstruksi tahun 1990, usia pakai 23 tahun, tidakada perawatan berkala;

r Bangrunan akan terkena pembongkaran (rekonstrr:ksi baru). Nilaibangunan ditentukan berdasarkan nilai sisa (salvage value) sebesar 207o

da.ri nilai konstnrksi pada tahun 1990.

Situasi kedua: blok bangunan Pustu malei dinilai dari perspektif ganti-rugiproperfy, dengan asurnsi,r Bangunan Pustu Malei, dikonstnrksi pada tatrun 1990, usia pakai 23 tahun,

rehabilitasi sedang tahun 2OO2;

o Nilai bangunan dihitrurg berdasarkan "anggiaran biaya nyata" (realestimate of cost) pada tahun 1990 dan tahun 2002 dengan depresiasiselama tl - 23 tahun.

D, Peraturan Penrndang-undangan yang Berhubungan dengran Tukar-Menukar atau Tukar Guling (Ruisfag) Aset Pemerirrtah

Terdapat 2 (dua) rujukan peraturan yang berhubungan langsung denganstandar, peraturan dan kriteria tukar gufing (nrislag), sbb:t. UUNo I Tahun2004; dan2. Permendagri No. 17 Tahun 2007.

Dalam Bab VII Pasal 45 ayat 2 - Pasal 46 ayat l, Undang-undang No. I Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan:

Pasal 45(2) Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual,

dipertukarkan, dihibahkan, atav diseriakan sebagai modal Pemerintah setelahmendapat persetuj uan DPR/DPRD.

Pasal 46 +

(1) Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan untuk :

a. pemindahtanganan tanah danl xau bangunan.b. tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak

termasuk tanahdan/atau bangunan yang :

1) sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;2) harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah

disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;3) diperuntukkan bagi pegawai negeri;4) diperuntukkan bagi kepentingan umum;5) dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap dan/ atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan,yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Dalam Bab I Pasal I poin 25-26, Pasal ST - 60, Pasal TS - 76, PermendagriNo. 17

Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang MiUkDaerah, disebutkan:

Pasal lDalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, yang dimaksud dengan :

25. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak

Tanah dan Puskesmas Pembantu Malei, Kec. Kab. Poso

sebagai modal Pemerintah Daerah'

27. Ttkarmenukar Uu*"g milik daerah/tukar guling adalah pengalihan kepemilikan barang

milik daerah yang dililark an antaraPemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat' antar

pemerintah Daerah, atau antaraPemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan

menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai

seimbang.

Pasal 57 . -,--1-^_-_^^_ L^-^-^ *;r:LBentuk-bentuk pemlndahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik

daerah, meliputi:a. Penjualan;b. Tukar menukar;c. Hibah; dan

d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah'

Pasal 58(1) Pemindahtanganan barangmilik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57,

ditetapkun d"ngur t<eputisan Kepala Daeratr setelah mendapat persetujuan Dewan

Perwakilan RakYat Daerah, untuk:

a. tanah dan/ataubanggnan; dan

b. selain tan ah danlataubangunan yang bernilai lebih dari Rp'5'000'000'000'00 (lima

miliar ruPiah);(2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana

dimaksud puau uyut (i; tliuf a, yang tidak mimerlukan persetujuan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, aPabila:

u. ,rraun tidak sezuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

b. harus dihapuskan karena anggaran untuk Langunan pengganti sudah disediakan

dalam dokumen Penganggaran;c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;

d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan

e. dikuasai negataUJrdasartanLeputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan

hukum tetip danlatau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status

kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis'

Pasal 59Fil-irrduttunganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5fayat (2), ditetapkan d"ngun Keputusan Kepala Daerah'

Pasal 60 i -_---- ?,^__ L^*:r^:Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunanlang bernilai

sampai dengan np.S.000."000.000,00 (lima miliar rupiah), dilakukan oleh pengelola setelah

mendapat persetujuan Kepala Daerah'

Pasal 73

@-* menukar barang milik daerrih dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. untuk memenuhi kebuilhan operasional penyelenggara.n pemerintahan;

b. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan

c. tidak teisedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Tukar menukar barang milili daerah dapat dilakukan dengan pihak:

a. Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

b. Antar Pemerintah Daerah;

c. Badan Usaha MilikNegaia/Daerah atau Badan Hukum milik pemerintah lainnya;

d. Swasta.

Pasal 74

Fut- menukar barang milik daerah dapat berup

a. tanah dan/ataubanfrrn* yang telah diserahkin oleh Kepala SKPD kepada Kepala

Daerah melalui Pengelola;b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas

pokokdanfungsip""nggunutetapitidalrsesuaidengantataruangwilayahataupenataan kota; dan

Kajian Tukar-Guling (Ruislag) Tanah dan Bangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Malei, Kec.Lage, Kab. Poso

(2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelolasetelah mendapat persetujuan Kepala Daerah sesuai batas kewenangannya.

Pasal 75Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pxal74 ayat (1) huruf a

dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:a. Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada Kepala

Daerah disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;b. Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah meneliti dan mengkaji

alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanahdan/atau bangunan dari aspekteknis, ekonomis dan )rrridis;

c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Kepala Daerah dapatmempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yangakan diperrukarkan;

d. Tukar menukar tanahdan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuanDewan Perwakilan Rakyat Daerah;

e. Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai bataskewenangannya setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah; dan

f. Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkandalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 76Tukar menukar barangmilik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasalT4 ayat (l) huruf cdilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:a. pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada pengelola disertai alasan dan

pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian Panitia yang ditetapkan denganKeputusan Kepala Daerah;

b. pengelola meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanahdanlataubangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;

c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola dapatmempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;

d. pengguna melaksanakan tukar menukar setelah mendapat persetujuan pengelola; dane. pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Selanjutnya dalam poin No 3 Lampiran Permendagri No. l7 Tahun 2007 tentangPedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan:

3. Peniualan dan Tukar Menukar.Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang melalui Kantorlelang Negarasetempat, atau melalui Panitia Pelelangan Terbatas untuk barang milik daerah yangbersifat khusus yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah, dan hasilpenjualan/pelelangan tersebut disetor sepenuhnya ke Kas Daerah.keanggotaan Panitia PelelanganlPenjualan barang tersebut dapat sama dengankeanggotaan Panitia Penghapusan..Penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara lelang meliputi barangbergerak dan barang tidak bergerak.Barang bergerak seperti mobil ambulance, mobil pemadam kebakaran, mikro bus,derek, alat-alatberat, pesawat, kendaraan diatas air danjenis kendaraan untukmelayani kepentingan umum serta barang inventaris lainnya.Barang yang tidak bergerak yaitu tanah dan/atat bangunan.Mengingat prinsip pokok bahwa fungsi tanah yang dalam penguasaan PemerintahDaerah harus benar-benar dipergunakan secara tertib dan harus diamankan, yaitujangan sampai menimbulkan pertentangan dalam masyarakat, maka pelepasan hakatas tanah dan/atat bangunan harus jelas luas tanah, lokasi dan nilainya.Tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah adalah tanah Negara yang telahdiserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Hak Pakai, atau HakPengelolaan, atau tanah berasal dari tanah rakyatyang telah dibebaskan olehPemerintah Daerah dengan memberikan ganti rugi ataupun tanah lain yangdikuasainya berdasarkan transaksi lain (sumbangan, hibah), sesuai denganprosedur dan persyaratan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.Tanah dengan Hak Pakai atau Hak Pengelolaan dimaksud, diberikan berdasarkan

Kajian Tukar-Guting (Ruislag) Tanah dan Bangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Malei, Kec.Lage, Kab. Poso

Negara.Berdasarkan Keputusan pemberian Hak Pakai atau Hak Pengelolaan tersebut,kepada instansi Badan Pertanahan Negara setempat perlu dimintakan sertifikat HakPakai atau Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Daerah.Pelepasan hak atas tanah dan bangunan Pemerintah Daerah dikenal 2 (dua) caru,yakni melalui pelepasan yaitu dengan cara pembayaran ganti rugi (dijual) dandengan cara tukar menukar (ruilslagh/tukar guling).Tujuannya:a. Untuk meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan pelepasan hak atas tanah

dan/atau bangunan dengan cara ganti rugi atau dengan cara tukar menukar(ruilslag/tukar guling) dalam rangka pengamanan barang milik daerah;

b. Mencegah terjadinya kerugian daerah; danc. Meningkatkandaya guna dan hasil guna barang milik daerah untuk kepentingan

daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.Subyek pelepasan (ganti rugi atau tukar menukar/ruilslag/tukar guling) adalahpelepasan hak dengan cara ganti rugi atau tukar menukar (ruilslag/tukar guling)dapat dilakukan antaraPemerintah dengan Pemerintah Daerah, antar PemerintahDaerah, antara Pemerintah Daerah dengan Swasta, BUMN/BIIMD, Koperasi,pegawai/ perorangan, atau Badan Hukum lainnya.Alasan pelepasan hak (cara ganti rugi atau cara tukar menukar/ruilslag/tukar guling)antanlain:a. Terkena planologi;b. Belum dimanfaatkan secara optimal (idle);c. Menyatukanbaranglaset yang lokasinya terpencar untuk memudahkan

koordinasi dan dalam rangka efisiensi;d. Memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Daerah sebagai akibat

pengembangan organisasi; dane. Pertimbangan khusus dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam.Pelepasan dengan alasan tersebut di atas dilaksanakan karena dana untukkeperluan memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah tidak tersedia dalam APBD.Motivasi/pertimbangan lainnya, yakni :

a. Disesuaikan dengan peruntukan tanahnya berdasarkan Rencana Umum TataRuang Kota/Wilayah ( RUTRK/W);

b. Membantu instansi Pemerintah diluar Pemerintah Daerah yang bersangkutanyang memerlukan tanah untuk lokasi kantor, perumahan dan untuk keperluanpembangunan lainnya;

c. Tanah dan bangunan Pemerintah Daerah yang sudah tidak cocok lagi denganperuntukan tanahnya, terlalu sempit dan bangunannya sudah tua sehingga tidakefektif lagi untuk kepentingan dinas dapat dilepas kepada Pihak Ketiga denganPembayaran ganti rugi atau caratukar menukar (ruilslag/tukar griling);

d. Untuk itu perlu diperhatikan:1) Dalam hal tukar menukar (ruilslag/tukar guling) maka nilai tukarpada

prinsipnya harus berimbang dan lebih menguntungkan Pemerintah Daerah;2) Apapun yang harus dibangun Pihak Ketiga di atas tanah tersebut harus seijin

Pemerintah Daerah agar sesuai dengan peruntukan tanahnya;3) Dalam hal pelepasan hak dengan pembayaran ganti rugi, diperlukan surat

pemyataan kesediaan Pihak Ketiga untuk menerima tanah dan/ataubangunan itu dengan pembayaran ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku;

4) Dalam hal pelepasan hak dengan tukar menukar (ruilslag/tukar guling),diperlukan Surat Perjanjian Tukar Menukar antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerahdengan Pihak Ketigayatgbersangkutan yang mengatur materi tukarmenukar, hak dan kewajiban masing-masing Pihak sesuai ketentuan yangberlaku.

e. Nilai Tanah dan/ataubangunan.Nilai tanah dan/atatbangunan yang akan dilepaskan dengan ganti rugi ataudengan tukar menukar (ruilslag/tukar guling) kepada Pihak Ketiga, sebagaiberikut:1) nilai ganti rugi tanah dapat ditetapkan dengan berpedoman pada harga dasar

terendah atas tanah yang berlaku setempat, untuk kavling perumahan,Pegawai Negeri, TNI. POLRI dan DPRD, sedangkan untuk Instansi


dengan berpedoman pada Nilai Jual Objek Pajak dan/atau harga pasaranumum setempat.

Nilai taksiran tanah untuk swasta harus ditetapkan dengan berpedoman padaharga umum tanah dan berdasarkan NJOP yang berlaku setempat.

2) nilai bangunan ditaksir berdasarkan nilai bangunan pada saat pelaksanaanpenaksiran dan hasilnya dikurangi dengan nilai susut bangunan yangdiperhitungkan jumlah umur bangunan dikalikan dengan:(1) 2 % untuk bangunan permanent;(2) 4 % untuk bangunan semi permanent;(3) 10 % untuk bangunan yang darurat.Dengan ketentuan maksimal susutnya sebesar 80 % dari nilai taksiran (tidakdikenakan potongan sebesar 50 % seperti pada penjualan rumah dinasdaerahgolongan 111 ).

3) Proses hak atas tanah dan bangunan.a) Pembentukan Panitia Penaksir.Kepala Daerah membentuk Panitia Penaksir yang bertugas meneliti buktipenguasiuul atas tanah danlatau bangunan:(1) meneliti kenyataan lokasi dan keadaan lingkungan tanahdan/atau

bangunan tanah tersebut, dihubungkan dengan rencana pelepasan

hak atas tanah ditinjau dari segi sosial, ekonomi, budaya dankepentingan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

(2) menaksir besarnya nilai atas tanah dan/atau bangunan tersebutdengan berpedoman padaharga dasar/umumA{JOP tanah yangberlaku setempat dan untuk bangunannya sesuai tersebut pada hurufe angka 2) di atas;

(3) meneliti bonafiditas dan loyalitas calon pihak ketiga dan memberikansaran-saran kepada Kepala Daerah; dan

(4) lain-lain keterangan yang dipandang perlu.Hasil penelitian Panitia Penaksir tersebut dituangkan dalam bentukBerita Acara.

b) Permohonan Persetujuan DPRD.Pengelola menyiapkan surat permohonan Kepala Daerah kepada DPRDuntuk mengajukan permohonan persetujuan atas rencana pelepasanhak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara ganti rugi atau caratukar menukar (ruilslag/tukar guling) dengan melampirkan Berita Acarahasil penaksiran Panitia Penaksir.

E. Perhitungan Nilai Tanah dan Bangrrnan Puskesmas fembantu(Pustu) Malei

Diketahui:F Iruas bangunan Pustu Malei I13.97 m2D Luas tanah Pustu Malei = 516.43 mz

Totat - 630.40m2

Model Perhitungan l: Nilai aset (tanah dan hangrunan) ditentukanberdasarkan Nilai Sisa 2095,

o Bangunan Pustu Malei, dikonstruksi tahun 1990, usia pakai 23 tahun, tidakada perawatan berkala;

o Bangrunan akan terkena pembongkaran (rekonstruksi baru). Nilaibangunan ditentukan berdasarkan nilai sisa (salvage value) sebesar 20oZdari nilai konstruksi pada tahun 1990.

Perhitungan nilai sisa (tanah dan bang"unan) diberikan dalam format excel

Kajian Tukar-Guling {Ruislag) Tanah dan Bangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Malei, Kec.Lage, Kab. Paso

BERITA ACARA PEMERIKSMN PENGHAFUSAN BANGUNAN PUSKESMAS PEMBANru

Nilai sisa bangunan sebesar Rp. 5.602.608'-

KEIE8AXGAN I

* ss.r k'!rA ru il4 45/nrru2m7, m# Aryke4ffi 2.5* FT*r dd illtum ilrbi 9b (s-vak)

.* &rdas*an kondisi bangunan qisng,

Model PerlritunganL: Nllai aset (tanah dan bangunan) ditentukanherdasarkan biay a nyata (Nilai ProPerty)

. Bangrunan Pustu Malei, dikonstnrksi pada tahun 1990, rehabilitasi sedangtahun 2002, usia pemakaian 23 tahun;

o Nilai bangunan dihitung berdasarkan "anggaran biaya nyata" (realestimate of cost) pada tahun 1990 dan tahun 2OOZ dengan depresiasiselarna 23 tahun.

Dasar yang digunakan unfuk menentukan nilai tanah adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

NJOP merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara

wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melaluiperbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau Nilai Jualpengganti. NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah

tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya, terutama apabila daerah

tersebut mengalami kemajuan nilai ekonomis tanah. NJOP ditentukan berdasarkan harga

rutatata dari transaksi jual beli, maka dapat saja NJOP lebih tinggi atau lebih rendah daritransaksi jual beli yang dilakukan masyarakat.

Selanjutnya Nilai Jual Obyek Pajak (I{OP) tanah di Desa Malei:

BERITA ACARA TAKSIRAN NILA MNGUNAN PUSKESMA,S PEMBANTU

Nilai Property (braya nyata) sebesar Rp. 33.f ?2.944,-

KMMNGN:* k, tM ru ilo. atRT/W2007,

'*AEb&moen 2.s* FT*on daf, Mrd6m Nrbl sb {s.v.k)*: &rdasrk n kondisi bnguffin *i$ng.


r'li.11t{i.:r

ilB.lIi{ i:i,i,tfi :lA',.,'A ll&}t 4l,AU.Ar '$''iAJl8 FAJI.K

t0-!i!,. h.t{lr iR:ril:.:f1,. iA.i.ri;

S*hag1a! ci;rsil{ futf}grr"rit;tn FEE :

NJOP Tanah di Desa Malei pada tahun 2013 sebesar Rp. 14.000 per meterz

Maka nilai sebidang tanah milik Kades Malei seluas (50 x 60) = 3000 m2 adalahsebesar Rp. 42.000.000,-

Selanjutnya perbandingan nilai tanah dan bangrun.m yang akan dipertukarkandiberikan dalam tabel dibawah.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai (aset) tanah yang akan diperolehPemda Poso dalam rencana tukar-guling ini lebih besar daripada nilai aset tanah danbangunan Pustu Malei yang akan dilepaskan kepada pihak lain (c.q. Kades Malei),dengan demikian Pemda Poso adalah pihak yang diurtungkan.

f. Ringkasan Prosedur Tukar-Menukar atau Tukar Guling (Ruislag)Aset Pemerintah

I. Dilakukan Penilaian (kondisi ril) terhadap tanah atau bangunan y.u-rg

akan dilakukan tukar guling;

R ---^-^-

nt I .it l!Jt - tsl 11 il/ illlt

Tabel Perbandinsan Nilai Aset/Propertv Tanah dan akanModelPerhitunoan

PuskesmasPembantu Malei Bidanq Tanah milik Kades MaleiBanqunan Tanah Jumlah Banqunan Tanah Jumlah

Model 1 Rp. 5.602.608,- Rp. 7.230.020,- Rp. 12.832.628,- Rp. 42.000.000,- Rp.42.000.000,'

Model 2 Rp.33.177.944,- Rp. 7.230.020,- Rp.40.407.984,- Rp. 42.000.000,. Rp. 42.000.000,-

Kajian Tukar-Guling (Ruislag) Tanah dan Bangunan Puskesmqs Pembantu (Pustu) Malei, Kec.Lage, Kab. Poso

mendapatk€ux persetujuan dilanjutkan kembali ke SKPD/Dinas. Catatan: tanah> 500jt hanrs persetujuan DPRD, < 500jt, kondisonal. jika disetujui maka"persetujuan" tsb dijadikan dasar pem"buatan MoU antara peng€Flna anggarandan investor. Adapun prinsip penilaian:(l) Tidak menrgikan negara/daerah;(2) Banguan terkena rencana penghapusan;(3) Terkena ketentuan UU Tata Ruang; dan,(4) Negara/daerah tidak mempunyai anggaran

III. Proses Pelepasan Hak menjadi tanah negara (sertifikasi tanah tugaskantor pertanahan)

G. KesimpulanBerdasarkan sudut pandang komprehensip atas perattuan penmdang-

undangan mengenai afuran, standar perhitungan dan kriteria fukar-menukaratau tukar-guling (nrislag) aset tanah dan bangrunan milik Pemda Poso makausulan tukar-guling (nrislag) tanah dan bangrunan Pustu Malei dapatdirnungkinkan.

H. RekomendasiMelatnrkan pertukaran aset tanah dan bangrman Puskesmas Pembantu

(Pustu) Malei dengan luas bangunan 113.9? m2 dan luas tanah 516.43 mz ltotolluas 630.40 *') dengan sebidang tanah kosong seluas 50.0 x 60.0 = 3000.0 ma

milik Kades lvlalei.

Poso, 18 Juli 2013

Assessor/AppraiserStaf Teknik Bangunan Gedung

Bidang Cipta Karya-Dinas PU Kabupaten Poso,

YOPPY SOLEMAN. S.T.. M.T.NIP. 19710731 200903 1 001

Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso

BERITA ACARA PEMERIKSMN PENGHAPUSAN BANGUNAN PUSKESMAS PEMBANTU

Formulir: Vl.1.

)R INDUK BANGUNAN

PROPINSI

;TRUKSI (PISP/D

{GUNAN INDUKG, PERIKSA DAN RMH. DINAS\RAMEDIK(AS

BANGUNAN

IANGUNAN

RAS

NGUNAN INDUK

Mengetahui:Kepala Dinas

Ir. Masdian R. Mentiri. M.Si.NIP. 19590819 199203 1 003

P O S O, 08 rULr 2013DINAS PEKER.'AAN UMUM KABUPATEN POSO

MALEI - KECAMATAN LAGE

Yoopy Soleman, S.T., M.T.NrP. 19710731 200903 1 001

Disetujui Oleh:Kabid. Cipta Karya

Alfret Suangga. S.T.. M.Si.NIP. 19711231 199903 1 035

Diperiksa Oleh:Kasie. Bangunan Gedung

Fibretsi Tindjabate, S.T.NtP, t9770227 200801 1 017

Assessor/Appraiser:Staf Teknik Bangunan Gedungtu

ILIK PEMERINTAH

BANGUNAN PERMANEN KELAS IITIDAK BERTINGMT

SUSUNAN DINDING BATA 1/2 BATU, MNGKA MYU PERMANEN TIPE-B KLAS II (1.00, 100o/o, 1990)

KUSEN PINTU DAN JENDELA MYU, SLOOF, KOLOM HSE PERMANEN TIPE-B KLAS II (1.00, 50o/o, 1990XTeras)

={t917O X 327OO) =KOLOM PRAKTIS, LANTAI KERAMIK, PLAFON TRIPLEKS

BGN,PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT KECAMATAN LUAS TANAH (Excl. =(19,70 X 32,OO) - 1L3197 =

2. KEMNGKA STRUKTUML Rangka Kayu Klas II

Susunan Bata 1/2 Batu + Plsteran

KETERANGAN :

* Sesuai Permen PU No.45/PRllM/2007, maka Angka

Bangunan 2.5olo per Tahun dan Minimum Nilai Sisa (S.Value),r,l Berdasarkan kondisi bangunan existing.MLAH KOMPONEN

Cipta Karya Dlnae pekarjaan tJmum Kabupaten poso Formulir: V1.1.

BERITA ACAHA TAKSIRAN NILAI BANGUNAN PUSKESMAS PEMBANTU MALEI - KECAMATAN LAGE

LAS

{GUNAN IG, PERIKSA DAN H, DI

ANGUNAN

RASNGUNAN

P O S O, 08 JULI 2013DINAS PEKER"'AAN UMUM KABUPATEN POSO

MengetahullKepalr Dlnm

Ir-MA$dtan R., MeJrilrl, M,gi.NrP, 19s90819 199203 I 003

Disetujui Oleh:Kabid, Cipta Karya

Alfret Suangqa, S.T.. M,Si.NIP. 19711231 199903 1 035

Diperiksa Oleh:Kasie. Bangunan Gedung

Fibretsi Tindjabate, S.T.NtP.19770227 200801 1 017

Assessor/Appraiser:Staf Teknik Bangunan Gedungtu

Yoppy Soleman, S.T., M.T.NIP. 19710731 200903 1 001

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEIT POSO

BIAYA PEROLEHAN TANAH

KELAS II TIDAK BERTINGMT

SUSUNAN DINDING BATA 1/2 BATU, RANGKA KAYU HSB PERMANEN TIPE-B KLAS II (1.00, I00o/o. 2000)

KUSEN PINTU DAN JENDELA KAYU. SLOOF, KOLOM HSB PERMANEN TIPE-B KLAS II (1.00, 50o/o, 2000Xrcras)

=(t9,7O X 32,OO) =LUAS TANAH (Inc.BGN.PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT KECAMATAN =(19,70 X 32,OO) - 113,97 = 516,43 m

LUAS (mz)

Susunan Bata 1/2 Batu + Plesteran

Rp. 33.177.944

KETEMNGAN:* Sesuai Permen PU No. 45/PRT/M/2007. maka Angka

Bangunan 2.5qilo perTahun dan Minimum Nilai Sisa (S.Value),r,t Berdasarkan kondisi bangunan existing.

Pemeriksaan Komponen Bangunan (checklist fl It

FORM VERIFICATION DATABASE BANGUNAN TAHUN 2OI2

Obyek: Puskesmas Pembantu (Pustu)Malei

Yoppy Soleman, S.T., M.T.r**1r-*'.5L*?5*itie_ iL"?_qHi

Malei

Pemeriksa

Tanggal

Desa/Kelurahan

Kecamatan :

Atap (0 - 5v") (6 - 34W (35 - 44 o/o) (45 - 65 %)

1. Lapis Penutup I nair fl Rusak Ringan I Rusat sedang I Rusak Berat

2. RangkaKuda-kuda n a"ir, E Rusat<Ringan l-l Rusat<sedang l-l RusakBerat

3. Balok Nok I a"ir f] Rusak Ringan n Rusat< sedang n Rusak Berat

4. Gording f] euik lll Rusak Rinsan n Rusatr sedans f] Rusak Berat

5. Plafon f] suit ll:l Rusak Ringan [-l Rusat sedans l-l Rusak Berat

6, Talang n auik [.]l Rusak Ringan l-l Rurat< sedang l-l Rusak Berat

7. Listplank I arir, l]l Rusak Ringan [-l Rurat< sedang l-l Rusak Berat

DindinE Q - 5"/A (6 - 34Y") (35 - 44 o/o) (45 ' 65 o/a)

8. PasanganDindingBata f] euik l-l RusakRingan n Rusat<Sedang l-l RusakBerat

9. PasanganDindingPartisi f] euik n RusakRingan fl RusakSedang n RusakBerat

10. PlesteranDinding f] arir, l-l RusakRinsan lll Rusat<Sedang l-l RusakBerat

11. SambunganDinding-Kusen I au* l-l RusakRingan f-ll Rurrksedang [-l RusakBerat

12, Dinding Papan ! auir l-l Rusak Ringan l'l nusat sedang [-l Rusak Berai

Kusen Q - 5Y") (6 - 34Vo) (35'44W (45 - 65'/o)

13. Kusen Pintu f] e"ik l-l Rusak Rinsan lll Rusak sedang n Rusak Berat

14. Kusen Jendela fl ariL I Rusak Ringan ll] nusar sedang l-l Rusak Berat

Beton (0-5ol") (6-34v") (35 - 44W $5 - 650/0)

15. Kolom Struktur f] auiL n Rusak Ringan f] Rrrut gedang n Rusak Berat

16. Kolom Praktis n euik I Rusak Ringan lI Rusat< Sedang n Rusak Berat

17. Balok Sloof f] erik [l] nusak Ringan n nusat sedang l-l Rusak Berat

18. Balok Ring I auir, I Rusak Ringan n Rusat< Sedang l-l Rusak Berat

19. Baloklintel/RingGunungz n auik f] RusakRinsan n Rusat<sedans l-l RusakBerat

Panel Pintu dan Jendela $-5',4 (8-34W (35 - 44W (45 - 65o/o)

20. Panel Pintu I a.ir, f] Rusak Ringan [l nusax sedang n Rusak Berat

21. DoubleTeakwood f] erik n RusakRingan ll nusat<sedang n RusakBerat

22. Papan n eut [-l RusakRingan f] Rusaksedang [-l RusakBerat

23. Daun jendela kaca n guiL fl Rusak Ringan il Rusat< sedang l-l Rusak Beral

24. Kacamati/kaca nako fl euik n Rusak Rinsan f-.ll Rusat Sedang l-l Rusak Berat

Penrrgantung dan Pengmnci (a - Eo/a) (6 - B4vA (35 - 44 o/") (45 - 65 o/A

25. Engsel Pintu f] erik fl Rusak Rinsan llll nusat sedang l*l Rusak Berat

26. Engsel Jendela f] auir l-l Rusak Ringan lT] Rusat< sedang l-l Rusak Berat

27. Grendel Pintu I auir, f] Rusak Ringan E Ru.at sedang l-l Rusak Berat

fl auik l-l Rusak Rinsan n Rusax sedang [-l Rusak Berat28, Grenileljendela

30. Handel fl e"l, l-l Rusak Rinsan ['.I nusat< Sedang n Rusak Berat

31. Kait Angin f] ern ! Rusak Ringan [I nusatSedang n RusakBerat

Lantai (0 - 5 v") (6 - 34 "/") (35 - 44Vo) (45 - 65 vo)

32. Rabat beton I auir fl Rusak Ringan n nusar sedang l-l Rusak Berat

33. TegelKeramiklantai I auir ffi RusakRingan n Rusarseoang l-l RusakBerat

34. Tegel keramik Dindine E arik ['.-...I Rusak Rinqan l-l nusan Sedans n Rusak Berat

Pondasi (0 - 5 7") (6 - 34 70) (35' 44v') (45 - 65 70)

35. Pondasi Batu KaIi f] arit l-l Rusak Ringan fl Rusan sedang n Rusak Ber,at

36. Plesteran Pondasi f] arik lll Rusak Rinsan f] Rusak Seoang l-l Rusak Berat

Pengecatan (0 - 5 vo) (6 - 34 %) (35 - 44V,) (45 - 65 vo)

37. Cat Dinding fl a"ir I Rusak Rlngan n Rusatt sedang I Rusak Berat

38. Cat Plafon fl e"* fl Rusak Ringan n nusat< sedang I-l Rusak Berat

39. CatSeng fl n* [ Rusat< Ringan l-l Rusat< sedang l-l Rusak Berat

40. Politur Kavu fl auix f-.-'l Rusak R'ngan l-l nusatr sedans l*l Rusak Berat

Posisi GeografikKoordinat Lintang (GPS)

Koordinat Bujur (GPS)

01024.976'

120053.096'

Elevasi (GPS) r 1. [-,]-3:_:l meter dpl.

2 f :l meterdpt.

DETAIL UMUM

No.Nama Ruang, Nama Blok

Ruangan, Nama Bangunan

Luas Ruang, Luas BlokRuang, Luas Bangunan

{m')

Luas Tanah

(m')Tahun

PembuatanKeterangan

1.

2.

Teras

Ruangan Periksa, RumahDinas Paramedik

2.55x13.10

1.15x13.10

19.70x32.00 1983

2002

Konsfuksi awal

Rehabilitasi sedang

Visualisasi :

Nomor DokumentasiTipe Kamera:

Nikon/CarlZeiss Keterangan

2793 - 2794 CarlZeiss BB Tampak depan dan tampak samping bangunan, detail: kusen

Bangunan dikonstruksi pertama kali pada tahun 1983 danmendapatkan rehab i I itas i sedan g pada tahun 20O2.Secara umum komponen dinding, plafon, pondasi, kolom praktis dankusen pintu jendela termasuk kategori rusak sedang (3544o/o),sedangkan komponen atap, lantai, penggantung dan pengunci, panelpintu jendela dan finishing termasuk kategori rusak ringan (6-34Yo).

SurveyorlPemeriksa;

YnnnvSoleman ST MT

Database Bangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Poso - Kecamatan Lage

(191) Hasil Surueu dan Inspeksi Teknis Pustu Malei

,'-,,.:j;i;:' ,t. .:.

;:1,'.."+i+',':

Gambar 201.a-c.Dokumentasi survey dan inspeksi teknis Pustu Malei, Desa Malei, Kecamatan Lage. Elevasi 13meter dpl. Koordinat geografis: 01024.976 LS, 120053.096 BT. Bangunan dikonstruksi pertamakali pada tahun 1983 dan mendapatkan rehabilitasi sedang pada tahun 2OO2. Secara umum,komponen dinding, plafon, pondasi, kolom praktis dan kusen pintu jendela termasuk kategorirusak sedang (35-44o/o), sedangkal komponen atap, lantai, penggantung dan pengunci, panelpintu jendela dan finishing termasuk kategori rusak ringan (6-340/o).

CT.Mf,ru GlI:f,MTllDIilEngineering Consultant

Documents

Kajian Ruislag Bangunan Dan Tanah Pustu Malei Kabupaten Poso - Yoppy Soleman