Upload
nguyenkhuong
View
235
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Kata Pengantar
Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah
dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun LAKIP ( Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012 dan ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan
Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Bantul tahun 2011 – 2015.
Penyusunan LAKIP ini sebagai implementasi dari Inpres nomer 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Publik Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
PEnetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara
substantif Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul ini merupakan media pertanggung jawaban yang
dibuat secara periodik yang berisikan informasi mengenai kinerja Instansi pemerintah untuk
mendorong Instansi Pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan
pembangunan secara baik dan benar.
Selain itu Laporan Akuntabilitas Kinerja ( LAKIP) Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2013 merupakan evaluasi terhadap
berbagai program kerja pada tahun 2013, sebagai perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi, dan
strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Demikian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kantor Kesatuan
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul tahun 2013, dengan
harapan dapat menjadi sumber/informasi pengambilan keputusan diwaktu – waktu
mendatang.
Bantul, 20 Februari 2014
Kepala Kantor
Ir. Ag. Sumasriyana, M.S.i Pembina TK I/IVb
NIP. 196012241986031011
Daftar Isi
Kata Pengantar ………………………………………....……………………………………………………….. i
Daftar Isi ……………………………………………….....………………………………………………………. ii
IKHTISAR EKSEKUTIF ………………………………………………….....………………………………….. 1
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………....…….…………………………. 8
A. GAMBARAN UMUM …..…………..…………………………....……………………………….. 8
B. STRUKTUR ORGANISASI …………………………………...…………………………………. 9
C. PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI .……………...........…………………………..10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA …….…………..............……….…………….... 15
A. RENCANA STRATEGIS …….…………………………………...………………………………. 15
1. Visi ..……………………………………………………………………….…………………. 15
2. Misi ……………………………………………………………………………………………. 16
3. Tujuan dan Sasaran ……………………………………………………......……………….. 16
4. Strategi dan Kebijakan ……………………………………………………........……………. 17
5. Sasaran dan Program …………………………………………………….......……………… 19
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN ……………………………………………........…………….. 24
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2012……………………………………….........…………….. 25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………………………..…..........………..………. 28
A. PENGUKURAN KINERJA …………………..…………………………...........……….……...…. 28
1. Metode Pengukuran Kinerja ……………………………….............…….……………….…. 28
2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran ……....................……………………..… 30
B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA ……………………………………………….........…...... 31
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN ……………………………………………………...…..........…. 36
1. Realisasi Per Kegiatan ……………………….......................…………………...............… 38
2. Realisasi Per Sasaran ………......................………………………............….…...………. 39
BAB IV PENUTUP ................................................................................................................................ .40
A. EVALUASI ………………………..………………………………………………………..……. 40
B. TINDAK LANJUT …………………………………………………………………………....….. 43
IKHTISAR EKSEKUTIF
Kantor Kesatuian Bangsa Politik dan Perliondungan Masyarakat Kabupaten
Bantul sebagai Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu
Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam bidang Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat telah menyusun Dokumen Rencana Strategis Tahun
2011-2015 dengan Visi yang hendak dicapai adalah :
" Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang demokratis, partisipatif,
harmonis, berkeadilan dan beradab yang berwawasan kebangsaan ”.
Kemudian Misinya adalah :
1. Mewujudkan partisipasi aktif masyarakat yang demokratis, harmonis, kreatif
dan kemandirian masyarakat dengan moral dan hukum.
2. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam rangka
penanggulangan bencana dan pertahanan keamanan rakyat semesta.
3. Menyelenggarakan pengkajian permasalahan strategis daerah di bidang
Kesatuan Bangsa dan interaksi masyarakat dalam rangka terwujudnya
stabilitas dengan merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pengendalian
dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat,
pelaksanaan kegiatan pembauran bangsa, fasilitasi pelaksanaan demokrasi .
Dari 3 (tiga) sasaran dalam rencana strategis, maka pada tahun 2012 telah
direncanakan dan dilaksanakan pembiayaan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran
2012 untuk pencapaian 8 (delapan) sasaran, yaitu :
1. Meningkatnya Jumlah Pelajar yang disiplin
2. Meningkatnya animo masyakat akan pentingnya Kesadaran Bela Negara .
3. Terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di setiap Kecamatan
4. Terpantuanya validasi data dan Kegiantan Orang Asing.
5. Meningkatnya fasilitasi dan terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan.
6. Terbentuknya Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat.
7. Meningkatnya Koordinasi dan eksistensi Forum Kerukunan Umat Beragama
8. Meningkatnya Koordinasi , Mediasi dan komunikasi Forum Kerukunan Umat
Beragama
Dari uraian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor
Kesatuan Bangsa. Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2013
dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2013 sasaran yang ditetapkan dapat dicapai
walaupun belum optimal. Kegiatan- kegiatan inti dalam urusan kesatuan bangsa dan
politik belum mendapatkan porsi yang cukup dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini
menyebabkan pencapaian sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi masih kurang.
Beberapa sasaran kegiatan juga tetap dapat dilaksanakan meskipun tanpa didukung
pendanaan kegiatan secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Kesbangsa
Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul tetap memiliki dedikasi untuk
menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Secara umum, dari pencapaian
sasaran di tahun 2013, dapat diketahui bahwa banyak sasaran yang dicanangkan
dalam Rencana Strategis Kantor Kesbangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 yang tidak dapat dilaksanakan karena
keterbatasan anggaran.
Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran antara lain minimnya
kompetensi dan kualifikasi staf untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi; kurangnya
sarana dan prasarana; dan arah kebijakan anggaran yang belum berpihak pada
prioritas pencapaian sasaran. untuk melakukan upaya perbaikan dan peningkatan
kinerja Kantor Kesbangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul
dalam mencapai sasaran di semua bidang, upaya-upaya yang harus dilakukan adalah :
1. Penempatan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi
dalam bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan
masyarakat;
2. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai, terutama
gedung kantor dan peralatan gedung kantor agar pelaksanaan kerja dapat
berjalan dengan baik;
3. Arah kebijakan anggaran harus difokuskan dan diprioritaskan pada pencapaian
sasaran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa,
politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat;
4. Penataan basis data dan informasi baik Ormas/LSM, Partai Politik, Satuan
Linmas dan data-data lain yang berhubungan dengan urusan bidang kesatuan
bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat untuk menunjang
pelaksanaan kerja
8
B A B I
PENDAHULUAN
Selaras perkembangan reformasi birokrasi, setiap unit institusi pemerintah
/publik harus lebih terbuka dan transparans dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
Oleh karena itu, organisasi publik diharapkan dapat membuat suatu rencana strategis
(Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan) serta Laporan
Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report) organisasi yang
mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi.
Rencana Kinerja (Performance Accountability Report) merupakan uraian lebih
lanjut secara periodik dari rencana strategis. Rencana strategis merupakan rencana
umum setiap lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana tahunan
agar program dan kegiatan dapat terfokus. Dengan adanya rencana kinerja yang telah
tersusun diharapkan kinerja organisasi dapat berjalan dengan baik.
Penyelenggaraan pembangunan suatu pemerintahan yang baik harus dapat
mewujudkan aspirasi masyarakat dan dapat mencapai tujuan serta cita-cita bangsa
sebagaimana Pembukaan Undang Undang Dasar 145. Untuk dapat mewujudkan itu
semua diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang
tepat, jelas, terukur dan legitimitas sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI Nomor :
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi
dan nepotisme dan Undang-undang No : 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, maka pada awal tahun 2013 ini Kantor Kesatuan
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul telah menyusun
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( LAKIP ) untuk tahun 2013. LAKIP ini
merupakan konsekuensi logis di dalam menjalankan kebijakan APBD yang telah
ditetapkan sebelumnya dan telah disepakati melalui nota kesepakatan antara legislatif
dan eksekutif, selain itu LAKIP dalam kaitannya juga merupakan komitmen kuat dari
penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul untuk senantiasa menjalankan
aturan-aturan yang ada.
9
Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban
administrasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan
pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana alam dan permasalahan sosial
politik lokal yang ada di wilayah Kabupaten Bantul, dengan demikian materi laporan
sedikit banyak menyangkut bidang hukum, ketentraman ketertiban, kesatuan bangsa
dan lingkungan serta kegiatan lain yang secara strategis berkaitan dengan tugas pokok
dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten
Bantul yang meliputi masalah sosial dan politik serta bencana alam.
Maksud dan tujuan pembuatan LAKIP adalah untuk mempertanggungjawabkan
dan memberikan gambaran umum atau informasi mengenai hasil-hasil kegiatan yang
telah dicapai Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten
Bantul selama tahun 2013, dan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah
disusun sesuai dengan pelaksanaannya
A. Struktur Organisasi
Stuktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran terhadap tugas pokok dan fungsinya
adalah sebagai berikut :
a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Kewaspadaan dan Pertahanan Nasional;
d. Seksi Wawasan Kebangsaan, dan Politik Dalam Negeri;
e. Kelompok Jabatan Fungsional
10
Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab Kepada Kepala Kantor kemudian masing-masing Seksi
dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Kantor.
Kantor Kesbangpollinmas merupakan Unsur pendukung Penyelenggara pemerintahan
daerah yang dipimpin oleh seorang kepala kantor yeng berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
B. Tugas Pokok dan Fungsi
Kepala Kantor mempunyai tugas :
a. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor sesuai ketentuan
perundangundangan yang berlaku
b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan;
b. Menyelenggarakan tata naskah dinas, urusan hukum, administrasi kepegawaian,
perencanaan, administrasi keuangan, sarana dan prasarana, humas dan
protokol,kearsipan, kepustakaan, surat-menyurat, serta monitoring dan
pelaporan;
c. Menghimpun, menelaah dan mendokumentasikan peraturan perundang-
undangan;
Kepala Kantor
Seksi Wawasan
Kebangsaan dan Politik
Dalam Negeri
Seksi Kewaspadaan
dan Ketahanan
Nasional
Kelompok Jabatan
Funsional
Sub Bagian
Tata Usaha
11
d. Melaksanakan administrasi dan kearsipan data pegawai;
e. Menyimpan, memelihara, mengelola, dan mendistribusikan barang kebutuhan
dinas;
f. Melaksanakan koordinasi pengadaan dan pendistribusian kebutuhan rumah
tangga;
g. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h. Melaksanakan administrasi, inventarisasi, dan laporan pertanggungjawaban
pengelolaan asset;
i. Mengusulkan penghapusan barang milik daerah memelihara kendaraan dinas;
j. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas bagi pejabat dan staf;
k. Menyiapkan perlengkapan rapat dan melayani tamu dinas;
l. Melaksanakan administrasi penerimaan, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
m. melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran dan
bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kepada pengelola keuangan; atau
n. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
o. Mengkoordinasikan penyusunan Rentra SKPD dan Renja SKPD;
p. Mengkoordinasikan penyusunan RKA dan DPA;
q. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah
atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;
dan
s. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Seksi Wawasan Kebangsaan dan Politik Dalam Negeri
mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan
b. Menyiapkan bahan kerja;
c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan tehnis wawasan kebangsaan dan
politikdalam negeri;
d. Menyelenggarakan pembinaan idiologi Negara, wawasan kebangsaan,bela
Negara, nilai sejarah kengsaan dan penghargaan kebangsaan;
e. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi kehidupan demokrasi dan politik
dalam negeri;
12
f. Menyelenggarakan pembinaan dibidang budaya dan pendidikan politik;
g. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi ketahanan seni,
budaya, agama dan kemasyarakatan;
h. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi organisasi
kemasyarakatan,budaya seni dan agama;
i. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi Partai Politik;
j. Mengumpulkan dan mengolah data penyusunan kegiatan dibidang wasbang,
pemberdayaan politik, social kemasyarakatan dan budaya;
k. Menginventarisasi, mengidentifikasid an menyiapkan bahan pemecahan
permasalahan sesuai bidangnya;
l. Mengkoordinasikan program dan kegiatan demokrasi dan perlindungan,
pengembangan, penegakan dan penghormatan HAM dengan instansi terkait
m. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah
atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
n. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan
permasalahan sesuai bidang tugasnya;
o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;
dan
p. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Seksi Kewaspadaan dan Ketahanan Nasional :
a. Menyusun rencana kegiatan
b. Menyiapkan bahan kerja
c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan tehnis kewaspadaan dan ketahanan
nasional;
d. Menyelenggarakan pembinaan kewaspadaan nasional;
e. Menyelenggarakan kerjasama intelejen keamanan, bina masyarakat perbatasan
dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan dan penaganan konflik
sosial;
f. Menyelenggarakan kewaspadaan dini;
g. Menyelenggarakan pembinaan , pengawasan orang asing dan lembaga asing;
h. Menyelenggarakan pembinaan pengawasan dan fasiliasi ketahanan ekonomi
i. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan fasiliasi organisasi
kemasyarakatan dibidang ekonomi;
j. Menyelenggarakan pembinaan kegiatan dibidang pembauran kebangsaan;
k. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan
permasalahan sesuai bidang tugasnya;
13
l. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah
atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; dan
m. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas
Kelompok Jabatan Fungsional.
Untuk yang menduduki jabatan fungsional pada tahun anggaran 2013 tidak ada.
15
B A B II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran strategi organisasi dengan dasar hokum Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor : Per/09/M.Pan/2007. Hal tentang Pedoman Umum Pedoman Penetapan
Indikator Kinerja Utama di linkungan instansi Pemerintah dan telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Nomor : 16 B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015.
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul menetapkan Idikator
Kinerja Utama (IKU) sebanyak 3 Indikator Kinerja Utama untuk menggambarkan
keberhasilan yang dicapai oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :
NO SASARAN
STRATEGIS
NO INDIKATOR
KINERJA
TARGET RUMUS
1 Terwujudnya kedisiplinan Pelajar sekolah
2 Pemantauan situasi dan kondisi Ipoleksosbudhankam
2 Terciptanya situasi
dan kondisi yang
aman dan tentram di
masyarakat
90%
3 Peningkatan kerukunan hidup Umat beragama
3 Terwujudnya
kerukunan antar umat
beragama
dimasyarakat
90%
16
2.2. RENCANA STRATEGIS
Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis
merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bantul agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan
global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik
Indonesia dengan adalah suatu proses yang terarah pada hasil yang ingin dicapai dan
diselenggarakan selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun kedepan yakni tahun
2011 – 2015. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi
pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala
yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.
2.2.1 VISI
Visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul telah disepkati dan
dirumuskan bersama adalah :
“Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Kabupaten Bantul yang Demokratis,
Partisipatif, Harmonis, Berkeadilan dan Beradab yang Berwawasan Kebangsaan.”
Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bantul ingin mewujudkan masyarakat Bantul yang berkarakter Pancasila guna
mendukung pembangunan masyrakat Indonesia Seutuhnya
2.2.2 MISI
Misi merupakan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan
tantanngan yang harus dihadapi oleh seluruh karyawan dan jajaran pimpinan pada Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul untuk mewujudkan visi yang telah
ditetapkan dapat dirumuskan misi, Misinya adalah :
1. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat menuju kehidupan yang demokratis, harmonis,
berkeadilan dan beradab dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
2. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam rangka deteksi dini
penanggulangan bencana dan pertahanan keamanan rakyat semesta.
3. Mewujudkan stabilitas masyarakat di seluruh aspek kehidupan (epoleksosbudhankam)
melalui pengkajian masalah-masalah strategis daerah di bidang kesatuan bangsa dan
politik .
17
2.2.3 TUJUAN
Tujuan adalah :
Sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun akan
menjadi arah suatu organisasi dan menjadi ukuran kinerja serta didasarkan isu dan analisa
strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan
dalam rangka merealisasikan misi.
Sasaran adalah :
Hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan
terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
1) Tujuan Misi I
Meningkatkan kualitas kehidupan sosial politik dan berkembangnya partisipasi
masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Dengan sasaran :
a. Terpeliharanya kesatuan dan persatuan bangsa;
b. Meningkatnya kerukunan dan solidaritas antar umat beragama;
c. Meningkatnya partisipasi aktif LSM/ormas dalam proses pembangunan di
Kabupaten Bantul;
d. Meningkatnya kesadaran seluruh elemen masyarakat dalam penegakan moral
dan HAM di Kabupaten Bantul.
2) Tujuan Misi II
Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam deteksi dini penanggulangan
bencana.
Dengan sasaran:
a. Meningkatnya kewaspadaan masyarakat dalam deteksi dini penanggulangan
bencana, bencana sosial.
b. Meningkatkan peran serta anggota linmas dalam mewujudkan keamanan dan
ketertiban masyarakat.
c. Meningkatnya kualitas pelayanan anggota linmas dalam menjaga keamanan
dan ketertiban masyarakat;
d. Meningkatnya profesionalisme anggota linmas.
18
3) Tujuan Misi III
Meningkatnya kapasitas antar stake holder dalam mewujudkan stabilitas
kehidupan masyarakat yang kondusif untuk mendukung proses pembangunan di
Kabupaten Bantul.
Dengan sasaran:
a. Tersedianya rumusan kebijakan teknis pelaksanaaan pengendalian di bidang
kesatuan bangsa, pembauran bangsa dan masalaha-masalah strategis
lainnya;
b. Terwujudnya stabilitas masyarakat yang kondusif di berbagai aspek
kehidupan.
2.2.4 Sasaran Srategis dan Kebijakan
Hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur
dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan secara terukur dan akan menghasilkan
secara nyata dalam waktu tertentu merupakan bagian yang integral Sasaran
memberikan focus pada penyelassaian kegiatan , maka sasaran harus menggambarkan
hal –hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan dan bersifat spesifik,
terinci, dapat diukur dan dap[at dicapai. Dengan demikain apabila seluruh sasaranyang
ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategic terkait juga telah dapat tercapai
.
Sedang strategi adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah
ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.
Program yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk
mencapai sasaran adalah sebagai berikut :
a. Peningkatan mediasi dan fasilitasi pembauran bangsa;
b. Peningkatan mediasi dan fasilitasi pemantapan wawasan kebangsaan;
c. Peningkatan mediasi dan fasilitasi pemantapan ideologi negara;
d. Peningkatan mediasi dan fasilitasi pemantapan ketahanan bangsa;
e. Peningkatan akurasi dan validasi data, mediasi dan fasilitasi hubungan antar lembaga
legislatif dan ekskutif;
f. Peningkatan akurasi dan validasi data, mediasi dan fasilitasi hubungan organisasi
kemayarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
g. Meningkatkan mediasi dan fasilitasi hubungan lembaga penyelenggara pemilu;
h. Meningkatkan Koordinasi dan Pemantauan Orang Asing
19
i. Meningkatkan akurasi dan validasi data, mediasi dan fasilitasi hubungan partai politik;
j. Peningkatan mediasi dan fasilitasi hubungan pelaksanaan pengembangan demokrasi;
k. Peningkatan mediasi dan fasilitasi penanganan maslah aspek politik, ekonomi, sosial
budaya, keamanan, ketertiban dan hak azasi manusia;
l. Peningkatan koordinasi dalam rangka pengkajian, fasilitasi dan penanganan masalah
aktual;
m. Peningkatan perumusan hasil pengkajian masalah aktual dan rencana tindak lanjutnya;
n. Peningakatan evaluasi palaporan penanganan masalah aktual dan penyampaian saran
tindak lanjut penyelesaiannya;
o. Peningkatan pelaksanaan pemberian rekomendasi ijin/riset/penelitian/PKL/KKN;
p. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi intelijen;Peningkatan pengorganisasian rakyat dan
pembentukan satu satuan Linmas/Hansip;
q. Peningkatan kewaspadaan dan kemampuan rakyat terhadap kemungkinan munculnya
ATHG;
r. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan penyakit masyarakat;
s. Peningkatan fasilitasi pendidikan bela negara;
t. Peningkatan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan
masyarakat.
Sedangkan kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan - ketantuan yang telah
disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang unutk dijadikan
pedoman atau petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat,
agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi
dan visi organisasi. Kebijakan yang diambil oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik,
untuk melaksanakan sasaran adalah sebagai berikut:
a. Memfasilitasi kerukunan antar umat beragama,
b. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan untuk memperkuat ketahanan
bangsa,
c. Memantau keberadaan orang asing,
d. Melakukan pembauran bangsa;
e. Memfasilitasi hubungan yang harmonis antara parpol dengan lembaga pemerintah dan
non pemerintah serta perguruan tinggi;
f. Mengkoordinir dinas instansi terkait dalam pembinaan pelajar dan masyarakat;
g. Memfasilitasi koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pembinaan
satuan keamanan lingkungan di masyarakat;
h. Meningkatkan pemasyarakatan mengenai Bela Negara melalui jalur formal dan informal
dalam upaya menumbuhkembangkan kesadaran bela negara sejak dini;
i. Mendorong seluruh komponen masyarakat agar selalu waspada dalam menghadapi
bencana sosial;
j. Pembinaan LSM/ormas di Kabupaten Bantul
20
1. Sasaran dan Program
2.
Dengan telah disusunnya Rencana Strategis, Kebijakan, Tujuan dan Sasaran
sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten
Bantul, maka ditetapkan program-program yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan-
kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, yaitu :
Sasaran, Program dan Kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2013
Sasaran Program Kegiatan
1 2 3
1 Terwujudnya administrasi
kepegawaian yang tertib
dan lengkap
1 Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat
2 Penyediaan jasa pemel & perizinan kend. Dinas/operasional
3 Penyediaan Jasa Adm. Keuangan
4 Penyedian Jasa Kebersihan Kantor
5 Penyedian jasa perbaikan peralatan kerja
6 Penyediaan alat tulis kantor
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8 Penyediaan bahan bacaan & perundang-undangan
9 Penyediaan makanan dan minuman
10 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dlm daerah
12 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
13 Penyedian komponen instalasi listrik dan penerangan kantor
14 Penyediaan jasa tenaga tehnis pendukung/tenaga perkantoran
2
Terjaganya kelancaran
pekerjaan
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
15 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor
16 Pengadaan perlatan dan perlengkapan Kantor
21
17 Pemeliharaan rutin/berkala/operasional kendaraan dinas
3 Terwujudnya semangat
nasioinalisme dan bela
Negara, berbangsa,
bernegara di kalangan
generasi muda/ pelajar
3 Pengembangawan
Wawasan
Kebangsaan
18 Lomba Upacara dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaaan
4 Terwujudnya rasa
solidaritas dan
Nasionalisme yang tinggi
4 Kemitraan
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
19 Forum kewaspadaan Dini Masyarakat
20 Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB )
21 Forum Pembauran Kebangsaan
22 Pemantauan Orang Asing
5 Terwujudnya keamanan
dan ketertiban
dimasyarakat
5 Pemberdayaan
Masyarakat untuk
menjaga ketertiban
dan keamanan
23 Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
24 Pemberdayaan masyarakat untuk kewaspadaan dini dan menjaga keamanan lingkungan
6 Terwujudnya hubungan
antar lembaga legislatif,
eksekutif, organisasi
kemasyarakatan, lembaga
swadaya masyarakat,
partai politik, lembaga
penyelenggaran pemilu
serta masyarakat dan
pelaksanaan
pengembangan demokrasi
6 Pendidikan Politik di
Masyarakat
25 Penyusunan data base parpol dan ormas
26 Verifikasi bantuan parpol
27 Sosialisasi UU Partai Politik dan UU Pemilu bagi pemilih pemula
1 28 Forkom Ormas,Orsos, dan LSM
29 Forkom Generasi Muda Parpol
30 Forkom IPOLEKSOSBUD dan Keamanan
31 Pendapingan pengurus parpol
32 Pendaftaran,
22
pendataan,verifikasi Ormas,Orsos, dan LSM sesuai Permendagri No. 33 Tahun 2012
33 Sosialisasi Sosialisasi pemilih pemula melalui Pemilos
A. Rencana Kinerja Tahunan
Rencana kinerja tahunan merupakan penjabaran hasil pencapaian yang diharapkan dari
sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang dilaksanakan dalam
satu tahun. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh
indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Rencana kinerja Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul pada tahun 2013 dapat dilihat dari penetapan sasaran,
indikator kinerja, program, kegiatan dan target keluarannya.
Penerapan rencana starategis tahun 2011-2015 pada tahun anggaran 2013 mencakup
pelaksanaan 6 program dalam 33 kegiatan Untuk melaksanakan kegiatan di dengan Anggaran
Belanja Langsung Rp. 1.111.101.950,- dan Belanja tidak langsung sebesar Rp
1.139.862.900,-
B. Perjanjian Kinerja
Penetapan Kinerja adalah dokumen perjanjian Kinerja antara Bupati Bantul selaku kepala
daerah dengan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Bantul melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama
(IKU) sesuai dengan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa,
Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Perjanjian kinerja
tersebut tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2013.
Penetapan kinerja (PK) merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja
yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima
amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung
jawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan
diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan
kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi
pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang
dikelolanya.1 Penetapan Kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas dengan
atasannya (Performance Agreement). Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja
Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses
anggaran (budgeting process) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Penetapan Kinerja
dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja.
23
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan
antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata
lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan
dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada
level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level
sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran
dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana
kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk
memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes
atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang
diinginkan.
1. Metode Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi
sebagai berikut:
a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan
rumus:
Realisasi Realisasi
Capaian indikator kinerja = x 100% Rencana
b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan
rumus:
Rencana – (Realisasi – Rencana)
Capaian indikator kinerja = x 100% Rencana
Atau:
(2 x Rencana) – Realisasi Capaian indikator kinerja = x 100% Rencana
Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan
evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes yang
lebih tinggi (ultimate outcomes) serta disajikan perbandingan dengan capaian
kinerja pada tahun sebelumnya. Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja,
pengukuran kinerja tahun 2012 dilakukan dengan membandingkan antara target
kinerja dan realisasi kinerja, melalui pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang
merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang
telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT),
dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja
kegiatan yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian
sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja.
2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran
Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing
indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan
dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :
Urutan Rencana capaian Kategori Capaian
I >85 Sangat Berhasil
II 70 < X ≤ 85 Berhasil
III 55 < X ≤ 70 Cukup Berhasil
IV ≤ 55 Tidak Berhasil
Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan
berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran
tersebut dijelaskan berikut ini.
Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah
indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak
berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala
ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok
sasaran tersebut.
Jumlah indikator untuk setiap kategori X Nilai mean
setiap kategori Capaian Sasaran = Jumlah indikator kinerja sasaran
Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:
Sangat Berhasil : 92,5
Berhasil : 77,5
Cukup Berhasil : 62,5
Tidak Berhasil : 27,5
Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala
pengukuran ordinal dengan katagori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil,
dan tidak berhasil.
B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi
bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang
dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian misi
agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di
masa yang akan datang.
Selain itu dalam evaluasi kinerja juga dilakukan analisis efisiensi dengan
cara membandingkan antara outputs dengan inputs baik untuk rencana maupun
realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi antara nilai inputs dengan
outputs.
Selanjutnya dalam pengukuran kinerja akan dilakukan pengukuran
terhadap capaian Indikator Kine (IKU) yang sesuai dengan janji Penetapan Kinerja
yang ada dalam Sasaran Strategis pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bantul.
I. Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).
Indikator kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu
tujuan dan sasaran organisasi . Selanjutnya realisasi terhadap capaian Indikator
Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul pada tahun
2013 dapat di uraikan :
1. Meningkatnya kedisiplinan pelajar’
Pada tahun 2013 Kegiatan Penertiban dan Konseling Pelajar Tidak Disiplin
tidak mentargetkan.
Adapun yang menyebabkan tidak mentargetkan disebabkan untuk kegiatan
Peneretiban dan Konseling Pelajar tidak Disiplin untuk Tahun 2013 tidak
dianggarkan karena Anggaran dialihkan pada kegiatan lain baru nanti pada tahun
2014 akan dilaksanakan kembali.
2. Terciptanya kedamaian dan Ketrentraman di masyarakat
Kegiatan ini menargetkan sebesar 90 % terealisir 100% maka nilai capaian
indicator ini sebesar 111% dengan katagori sangat berhasil yang ditandai dengan
terlaksananya FGD (Focus Group Discusion) dengan peserta Jajaran Ormas,Orsos
serta Anggota LSM maupun dari unsure-unsur Tokoh-tokoh Masyarakat di Bantul
Sebanyak 2x, kegiatan pertama dengan Narasumber dari Ketua FKDM DIY dan
Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dan yang kedua sebagai
narasumbernya adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa , Politik dan Perlindungan
Masyarakat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekretatis Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. .
Adapun yang mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan
tersebut disebabkan oleh yaitu :
a. Pemahaman yang baik dari unsure-unsur anggota Ormas, Orsos dan
Anggota LSM maupu tokoh-tokoh masyarakat mengenai arti
pentingnya Kewaspadaan dini Masyarakat terhadap kerawanan
bencana alam , kerawanan social maupun kerawanan konflik sara;
b. Intensitas Koordinasi yang baik di tingkat Tingkat Kecamatan , Desa
maupun untuk menggali potensi kerawanan bencana alam ,
kerawanan social maupun kerawanan konflik sara;
3. Capaian Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama
Pada tahun 2013 kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama mentargetkan
90% dan terrelisir 84% dengan nilai capaian indicator sebesar 93%dengan Katagori
sangat berhasil.
Keberhasilan Pembentukan Forum ini adalah dikarenakan yaitu ;
a. Efektivitas sosialisasi ketokoh lintas agama;
b. Kesadaran terbentuknya Forum yang menjembatani kepentingan lintas agama.
c. Intesitas Koordinasi antara Tokoh Lintas agama dengan SKPD yang
mengampu;
d. Banyak belajar pada daerah-daerah lain di Indonesia dalam penanganan konflik
antar Suku,Ras maupun Agama.
II. Evaluasi capaian Penetapan Kinerja.
Capaian penetapan kinerja adalah suatu pengukuran kinerja sesuai dengan
indicator-indikator sasasran yang tertuang dalam Sasaran-Sasaran Strategis dalam
Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun
2011-2015 khususnya pada realisasi sesuai perencanaan di tahun 2012.
Adapun Evaluasi per Sasaran-Sasaran Strategis sebagai berikut :
Sasaran tersebut ditetapkan untuk mencapai misi 1, yaitu
“Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran” dan tujuan misi 1, yaitu
“Mewujudkan administrasi Perkantoran yang tertib dan lengkap”
INDIKATOR
KINERJA
REALISA
SI 2011
REALISA
SI 2012
Targe
t
2013
REALISA
SI 2013
Capaia
n (%)
Katagori
Sasaran 1: Terwujudnya administrasi Perkantoran yang tertib dan lengkap
1
Terwujudnya
tertib
administrasi
ketata
usahaan,persur
atan,kearsipan
dan keuangan
serta urusan
kerumah tangga
dan
telemonukasi
100%
100%
100%
100%
100
Sangat
Berhasil
2 Terwujudnya
pelayanan umum
guna kelancaran
penyelenggaraan
pemerintahan
100%
100%
100%
100%
100
Sangat
Berhasil
Capaian Sasaran (Katagori Sangat berhasil) = (2 X 92,5) / 2 = 92,50
Total Capaian Sasaran untuk sasaran Strategis 1 (satu) sebesar = 92,50
Sasaran tersebut terdiri dari 2 indikator sasaran berdasarkan hasil
pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,50 dengan
katagori Sangat Berhasil . Nilai capaian indicator pada sasaran 1(satu) sesuai hasil
pengukuran kinerja untuk mencapai misi 1, yaitu “Menyelenggarakan administrasi
,ketata usahaan, persuratan, kearsipan, keuangan dan urusan kerumah tanggaan
serta telekomunikasi, dan tujuan 1, yaitu “Mewujudkan administrasi ,ketata
usahaan, persuratan,kearsipan, keuangan dan urusan kerumah tanggaan serta
telekomunikasi yang tertib dan lengkap”
Sasaran ini ditujukan untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaaan
ketatausahaan, persuratan,kearsipan, keuangan dan urusan kerumah tanggaan
serta telekomunikasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Dalam mewujudkan
sasaran tersebut diharapkan dicapai melalui 2 (dua) program yaitu :
1.Pelayanaan Administrasi Perkantoran;
2.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Alokasi anggaran dari Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) tahun
anggaran 2013 untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah sebesar Rp
259.618.250’- dan terealisir sebesar Rp atau tercapai % .Sedangkan Sumber daya
manusia yang melaksanakan sebanyak 7 orang.
Dilihat dari capaian indicator sasaran yang terdiri dari 2 indikator diperoleh
nilai … atau dengan katagori Sangat berhasil.Pencapaian indicator sasaran 1 (satu)
dijelaskan sebagai berikut :
1. Tertib administrasi ketata usahaan,persuratan,kearsipan dan keuangan serta
urusan kerumah tangga dan telemonukasi dari target 100% terealisir %
adapun kegiatan ini meliputi :
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
b. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air, Listrik;
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaaan dan Perizinan Kendaraan Dinas
/Operasional;
d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
f. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan;
h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BAngunan Kantor;
i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang-Undangan;
j. Penyediaan Makanan dan Minuman;
k. Rapat-Rapat Koordonasi dan Konsultasi Keluar Daerah;
l. Rapat-Rapat Koordonasi dan Konsultasi Dalam Daerah;
m. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung /Tehnis Perkantoran;
2. Tersedianya dan tertibnya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dari
target 100% terealisir 100 % adapun kegiatan ini meliputi :
a. Pemeliharan Rutin/Berkala Gedung Kantor ;
b. Pemeliharan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
c. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ke 2(dua) Tahun 2013 sebagai
berikut :
INDIKATOR KINERJA REALISASI
2011
REALISASI
2012
Target
2013
REALISASI
2013
Capaian
(%)
Katagori
1 Terselenggaranya
Lomba Upacara
dikalangan pelajar
agar tumbuh rasa
nasionalisme
852 sek
852 sek
100%
Sangat
berhasil
2 Terwujudnya rasa
nasionalime bagi
pemeluk agama
melalui
pemberdayaan Forum
Kerukunan Umat
Beragama
6 dialog
6 dialog
100%
Sangat
berhasil
3 Terciptanya
kewaspadaan dini
masyarakat terhadap
kemungkinan
muculnya bahaya
yang merongrong
keutuhan Negara
maupun bencana
alam
300 peseta
271
peserta
100%
Sangat
berhasil
4 Terciptanya
kerukunan antar
warga suku ras
50 orang 45 orang 100 Sangat
berhasil
5 Terdatanya
keberadaan orang
asing
17
Kecamatan
12
Kecamatan
71 Berhasil
Capaian sasaran indicator ( Katagori sangat berhasil ) = (4x92.5) / 5 = 74.00
Capaian sasaran indicator ( Katagori sangat berhasil ) = (1x77.5) / 5 = 15.50
Sasaran 2: Terwujudnya Rasa Nasionalisme ,cinta tanah air dikalangan generasi muda dan masyarakat
Total capaian Sasaran untuk sasaran strategis 2 (dua) sebesar = 89.50
Sasaran ini ditujukan untuk Meningkatkan rasa nasionalisme dan rasa cinta
tanah air. Dalam mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dicapai melalui 2 (dua)
program yaitu :
1.Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;
2.Wawasan Kebangsaan.
Alokasi anggaran dari Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) tahun
anggaran 2013 untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah sebesar Rp
392.574.000- dan terealisir sebesar Rp 254.150.000 atau tercapai 77% .Dengan
katagori Berhasil.
Dilihat dari capaian indicator sasaran yang terdiri dari 2 indikator diperoleh
nilai 100 atau dengan katagori berhasil. Pencapaian indicator sasaran 2 (dua)
dijelaskan sebagai berikut :
1.Terselenggaranya Lomba Upacara dikalangan pelajar agar tumbuh rasa
nasionalisme dari target 852 sekolahan terealisir 852 sekolah atau tercapai 100
%’
Untuk Mewujudkan sekolah memiliki situasi yang dinamis di segala aspek
kehidupan sehingga sekolah mempunyai daya ketangguhan dan kemampuan
terhadap gangguan-gangguan negative baik dari dalam maupun dari luar
sekolah maka perlu adanya kegiatan lomba upacara yang diatur menurut
Pancasila, UUD 45 (tentang Sistim Pendidikan Nasional Indonesia) dan Inpres
nomor 14 tahun 1981 tentang Tata urutan Upacara Bendera. Realisasi
Kejuaraan Sebagai berikut :
Tingkat SD
JUARA SEKOLAH HADIAH
1 SD Muh Jogodayoh Rp 2.500.000
2 SD Negeri Jejeran Rp 2.000.000
3 SD Negeri Kebonagung Rp 1.500.000
4 SD Negeri Jigudan Rp 750.000
5 SD Negeri Guwo RP 500.000
Tingakat SMP
JUARA SEKOLAH HADIAH
1 SMP Negeri II Bambanglipuro Rp 2.500.000
2 SMP Negeri I Srandakan Rp 2.000.000
3 SMP Negeri I Pandak Rp 1.500.000
4 SMP Negeri II Pajangan Rp 750.000
5 SMP Negeri V Banguntapan RP 500.000
Tingkat SLTA
JUARA SEKOLAH HADIAH
1 SMA Negeri I Pundong Rp 2.500.000
2 SMA Negeri Pajangan Rp 2.000.000
3 SMA Negeri I Srandakan Rp 1.500.000
4 SMA Negeri I Sanden Rp 750.000
5 MAN Wonokromo RP 500.000
2.Terfasilitasinya dialog antar umat beragama agar tercipta kehidupan beragama,
bermasyarakat dan bernegara dengan damai dari target pelksanaan dialog sebanyak 6 x
terealisir sebanyak 6x dialog atau tercapai 100% adapun materi dialog yang di ikuti oleh 5
tokoh agama yaitu :
a. Melakukan dialog dengan tokoh/pemuka 5 agama;
b.Menyalurkan kebijakan pemeritah daerah kepada masyarakat;
c.Menampung aspirasi mereka;
d.Menyalurkan aspirasi mereka kepada Pemerintah daerah;
e.Memberikan rekomendasi tertulis atas pendirian rumah ibadat.
3. Terlaksananya Forum Grup Diskusi agar terciptanya situasi aman dan kondusif.
Adapun dialog pertama diselenggarakan pada tanggal 14 November 2013,materi
Diaolog narasumber KH. Abdul Muhaimin Ketua FKDM DIY, AKPB Supardi Kasat
Intelpam Polres Bantul, Ka,Kan Kesbangpol Bantul yang di undang sebanyak 150 orang
dan dihadiri sebanyak 134 orang atau tercapai 89 % terdiri dari : Karang Taruna Desa
se Kab, Kasi Trantib Kecamatan,Ormas,Orsos dan Tokoh masyarakat dialog kedua
diselenggarakan pada tangggal 23 April 2013 dengan Narasumber Ir. Wijaya Tunggali,
MT selaku Tokoh Masyarakat dan KH. Abdul Muhaimin Ketua FKDM DIY dengan Materi
yang diundang sebanyak 150 peserta dan hadir sebanyak 137 peserta atau tercapai
90% terdiri dari : Karang Taruna Desa se Kab, Kasi Trantib Kecamatan,Ormas,Orsos
dan Tokoh masyarakat.
4. Terlaksananya Forum Grup Diskusi agar tercipta kondisi damai dan Harmoni.
Adapun dialog diselengarakan pada tanggal 23 Nopeber 2014 dengan target peserta 50
orang yang hadir 50 orang tercapai 100% dengan narasunber Agus Budi selaku
Sekretaris FPK Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan materi Pembauran
Kebangsaan.
5. Terlaksananya Pendataan Orang Asing agar tersaji data keberadaan orang asing di
Bantul.
Kunjungan lapangan dengan Target tahun 2013 sebesar 100% terealisir, nilai capaian
indicator sasaran ini sebesr 71% dengan katagori Cukup berhasil.Dimana jumlah
kunjungan yang semula direncanakan sejumlah 17 kecamatan terealisir sebanyak 12
kecamatan . 9 Partai Politik terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bandahara sejumlah 27
Pengurus tervasilitasi semuanya. Keberhasilan indicator ini didukung oleh Tim yang
terdiri Kantor Kesbangpol, Adapun kelancaran kegiatan ini didukung dengan adanya
koordinasi dengan steakholder yang mengampu masalah orang asing seperti misalnya :
Kantor Imigrasi Klas II, Dispenduk, Disnaker dan Kecamatan maupun Desa.
Sasaran tersebut ditetapkan untuk mencapai Misi 3 yaitu: “Mengupayakan
terciptanya situasi yang rukun dan damai dilingkungan masyarakat ‘. Target
pengukuran capaian kinerja dari sasaran ke-3 adalah sebagai berikut :
Pencapaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2013
INDIKATOR KINERJA REALISASI
2011
REALISASI
2012
Target
2013
REALISASI
2013
Capaian
(%)
Katagori
Terdatanya dan
informasi yang akurat
guna mengantisipasi
dan mengurangi dari
berbagai macam
gangguan keamanan
dan ketertiban untuk
menjaga keamanan
lingkungan
12
Koordinasi
20
Koordinasi
167 Sangat
berhasil
Terselenggaranya
work shop pembinaan
satuan keamanan
70 orang
65 orang
93
Sangat
berhasil
Sasaran 3: Meningkatnya Kewaspadaan Dini Masyarakat
lingkungan di
masyarakat agar
dapat memberikan
pemahaman kepada
masyarakat untuk
deteksi dini dan cegah
terhadap potensi
gangguan keamanan
di wilayah
Capaian sasaran indicator ( Katagori sangat berhasil ) = (2x92.5) / 2 = 92.5
Total capaian Sasaran untuk sasaran strategis 3 (tiga) sebesar = 92.5
Sasaran 3 (tiga) terdiri dari 2(dua) indicator sasaran berdasarkan hasil
pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan
katagori sangat berhasil . nilai capaian Indikator sasaran pada sasaran 3 (tiga)
sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagi berikut ;
1. Terdatanya dan informasi yang akurat guna mengantisipasi dan mengurangi dari
berbagai macam gangguan keamanan dan ketertiban untuk menjaga keamanan
lingkungan. dengan kegiatan rakor target sasaran sebanyak 12 kali terealisir 20
kali dengan katagori sangat berhasil. Adapun factor yang mendukung
keberhasilan indicator sasaran ini di karenakan Efektifitas Rakor dari Tim
Kominda yang terdiri dari Kaposda, BIN Kab. Bantul, Pasi intel Kejari Bantul,
Pasi Intek Kodim 0279,Kasi Intelkam Polres Bantul, Unsur Lanal, Kasi Kerjama
Sat Pol PP, Unsur Kantor Kesbangpol. Membahas permasalahan wilayah
Negara pada umumnya dan daerah pada khususnya agar terjadi potensi konflik
untuk dilaporkan pada Bupati agar segera dapat ditindak lanjuti.
2.Terdatanya dan informasi yang akurat guna mengantisipasi setiap
ancaman,tantangan, hambatan dan gangguan dalam bidang politik ,social,
pertahan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat mengancam
stabilitas Negara dan daerah. Target tahun 2013 per Triwulan laporan data dan
informasi dari 75 desa terealisir 68 desa dengan katagori sangat berhasil.
Adapun factor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah dalam
1 tahun diselanggarakan Rapat koordinasi sebanyak 4x dengan TIM
Pemberdayaan Masyarakat untuk Kewaspadaan Dini dan Menjaga Keamanan
Lingkungan yang terdiri dari Kepala Bagian Pemerintahan di Desa, Kepala Seksi
Pemerintahan di Kecamatan, Camat Unsur Kodim dan Polres dan
terselenggaranya FGD (Focus Grup Discusion) dengan jumlah peserta 110
orang dengan narasumber Sunarto, SH , dengan materi penjelasan SK Bupati
nomor 121 tahun 2013 perihal Situasi Wilayah Bantul dan AKP Muryanto Kasat
Binmas Polres Bantul dengan Materi Peta Kerawanan Keamanan dan Ketertiban
Wilayah Bantul kemudian ditambah kegiatan kunjungan kerja ke Kota Bogor
Jawa Barat pada tanggal 24 Desember 2013 , guna melihat sejauh mana
pelaksanaan deteksi dini berkaitan dengan ketertiban ,keamanan lingkungan di
kota Bogor.
Pencapaian Kinerja Sasaran 4 Tahun 2013
INDIKATOR KINERJA REALISASI
2011
REALISASI
2012
Target
2013
REALISAS
I 2013
Capai
an (%)
Katagori
1 Terdatanya Data Base
Partai Politik dan Ormas
24 Parpol 9 Parpol 37 Cukup
berhasil
2 Jumlah Proposal yang
ter-Verikasi
9
Proposal
9
Proposal
100
Sangat
berhasil
3 Terselenggaranya
Sosialisasi UU Parpol
dan UU Pemilu bagi
Pemilih Pemula
200 orang
182 orang
100
Sangat
berhasil
4 Terselenggaranya FGD
bagi Forkom
Ormas,Orsos,dan LSM
100 orang
91 orang
100
Sangat
berhasil
5 Terselenggaranya FGD
bagi Forkom Generasi
Muda Parpol
100 orang
86 orang
86
Sangat
berhasil
6 Terselenggaranya FGD
bagi Forkom
IPOLEKSOSBUD dan
Keamanan
60 orang
60 orang
100
Sangat
berhasil
7 Jumlah Pengurus Parpol
yang tervasilitasi dalam
rangka penyusunan
pertanggung jawaban
bantuan keuangan
Parpol
27
pengurus
27
pengurus
100
Sangat
berhasil
Sasaran 4 : Meningkatnya partisipasi dan pembelajaran berdemokrasi di masyarakat
8 Terdatanya
Pendataan,Pendaftaran,
Verivikasi Ormas,Orsos
dan LSM
192
Organisa
si
53
Organisasi
27,5
Cukup
Berhasil
9 Terselenggaranya
Sosialisasi Pemilih
Pemula melalui Pemilos
90
Sekolah
65
Sekolah
100
Berhasil
Capaian sasaran indicator ( Katagori sangat berhasil ) = (6x92.5) / 9 = 61,66
Capaian sasaran indicator ( Katagori sangat berhasil ) = (1x77.5) / 9 = 8,61
Capaian sasaran indicator ( Katagori sangat berhasil ) = (2x62,5) / 9 = 13,88
Total capaian Sasaran untuk sasaran strategis 4 (empat) sebesar = 84,15
Untuk sasaran 4 (empat) terdiri dari 9 indikator sasaran berdasarkan hasil
pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 84.15 dengan
katagori Sangat Berhasil,Selanjutnya nilai capaian indikataor sasaran pada sasaran
4 (empat) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut :
1. Terdatanya Data Base Partai Politik dan Ormas agar tercipta tertib administrasi,
target tahun 2013 sebesar 100% terealisir 37%, nilai capaian indicator sasaran
ini sebesar 62,5 dengan katagori cukup berhasil.Dimana Pendataan pengurus
cabang dan anak cabang sebanyak 24 Partai Politik terealisir 9 Partai Politik
dengan tenaga tehnis sebanyak 9 orang dari unsur Karyawan Kantor
Kesbangpol.
2.Jumlah Pengurus Parpol yang tervasilitasi dalam rangka Penyusunan pelaporan
pengajuan pertanggung jawaban bantuan keuangan Parpol.Target tahun 2013
sebesar 100% terealisir, nilai capaian indicator sasaran ini sebesr 100% dengan
katagori sangat berhasil.Dimana jumlah Pengurus 9 Partai Politik terdiri dari
Ketua, Sekretaris, Bandahara sejumlah 27 Pengurus tervasilitasi semuanya.
Keberhasilan indicator ini didukung oleh Tim yang terdiri Kantor Kesbangpol,
DPPKAD, Inspektorat Kabupaten , Bagian Hukum Kabupaten, KPU Bantul
2. Jumlah Pengajuan Proposal Bantuan Keuangan bagi Partai Politik yang telah di
Verivikasi sebagai persayaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul berdasarkan pada hasil perolehan suara
Pemilihan Umum Tahun 2009, target tahun 2013 sebesar 100% terealisir 100%,
nilai capaian indicator sasaran ini sebesar 100% dengan katagori sangat
berhasil.Dimana 9 Partai Politik dengan 9 Proposal semua telah di verivikasi dan
memenuhi untuk mendapatkan bantuan keuangan. Keberhasilan indicator ini
didukung oleh Tim yang terdiri Kantor Kesbangpol, DPPKAD, Inspektorat
Kabupaten , Bagian Hukum Kabupaten, KPU Bantul.
3. Terselenggaranya Sosialisasi UU Parpol dan UU Pemilu bagi Pemilih Pemula,
target tahun 2013 sebesar 100% terealisir 91%, nilai capaian indicator sasaran
ini sebesar 92,5 dengan katagori sangat berhasil.Dimana Sosialisasi ini dihadiri
182 orang penyelenggara Pemilu terdiri dari unsure Camat, Perangkat
Kecamatan , Lurah Desa serta Perangkat Desa Dengan Narasumber Drs.
Suranto, SU dari Dosen UMY serta Didik selaku Komisioner KPU.
4. Terselenggaranya FGD bagi Forkom Ormas,Orsos,dan LSM, target tahun 2013
sebesar 100% terealisir 91%, nilai capaian indicator sasaran ini sebesar 100%
dengan katagori sangat berhasil. Dimana Sosialisasi ini dihadiri 91 orang dengan
target 100 orang, anggota perwakilan Ormas, Orsos dan LSM Sebagai
pembicara/narasunber yaitu : Kepala Kantor Kesbangpol Kabupten Bantul
Ir.Ag.Sumasriyana, M.Si dengan materi Kebijakan Pemerintah Daerah yang
berkaitan dengan Ormas, Orsos dan LSM, Drs.Rusdiyanto Bakesbanglimas DIY
dengan materi Rancangan UU Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
Drs. Husni Amri Sekretaris FKDM DIY dengan materi Peranan Ormas, Orsos,
dan LSM.
5. Terselenggaranya FGD bagi Forkom Generasi Muda Parpol agar tercipta Pemilu
damai menyonsong Pilpres dan Pileg tahun 2014 target tahun 2013 sebesar
100% terealisir 86 % nilai capaian indicator sasaran ini sebesar 92,5 dengan
katagori Sangat Berhasil. Dimana Sosialisasi ini dihadiri 86 peserta dari unsure
generasi muda Satgas dan Pengurus Parpol dengan target undangan 100
peserta sebagai pembicara yaitu Kepala Kantor Kesbangpol Kabuipaten Bantul
Ir.Ag. Sumasriyana ,M.Si dengan Materi Kebijakan Pemda Menyongsong Pemilu
tahun 2014 dan Kasat Intelkam Polres Bantul AKP Supardi dengan materi peran
generasi muda menyongsong Pemilu 2014
6. Terselenggaranya FGD bagi Forkom IPOLEKSOSBUD dan Keamanan agar
tercipta ketahanan Idologi,Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dalam kerangka
Negara NKRI bagi Aparat Daerah , Tokoh Masyarakat, Tokoh
Ormas,Orsos,LSM, untuk target tahun 2013 sebesar 100% terealisir 100% nilai
capaian indicator sasaran ini sebesar 92,5 dengan katagori Sangat berhasil.
Dimana target Sosialisasi di undang 60 orang yang hadir 60 orang terdiri dari:
Aparat Daerah , Tokoh Masyarakat, Tokoh Ormas,Orsos,LSM dengan
Narasumber Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaen Bantul dengan Materi
Kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan Dengan Kesatuan Bangsa,
Bambang Wahyu Nugroho,S.IP Dosen UMY dengan materi Ketehanan Idiologi
Sosial dan Budaya dalam bingkai Negara NKRI, Dra. Nur Nur Widiastuti M.Si
dosen STIE Widya Wiwaha dengan materi Ketehanan Politik dan Ekonomi dalam
bingkai NKRI.
8. Terdatanya Pendataan,Pendaftaran,Verivikasi Ormas,Orsos dan LSM agar
tercipta tertib administrasi, dengan target 100% terealisir 28% nilai capaian
indicator sebesar 27,5 dengan katagori cukup berhasil Berhasil. Dimana
Penyelenggaraan Pendataan,Pendaftaran,Verivikasi Ormas,Orsos dan LSM ini
ditargetkan untuk tahun 2013 sebesar 192 Organisasi Kegiatan ini terealisir 53
Organisasi.
9.Terselenggaranya Sosialisasi Pemilih Pemula melalui Pemilos agar partisipasi
generasi muda terhadap Pemilu meningkat, dengan target 100% sekolahan
terealisir 72 sekolahan, nilai capaian indicator sebesar 77,5 dengan katagori
Berhasil. Dimana Penyelenggaraan Sosialisasi Pemilos ini ditargetkan untuk
tahun 2013 sebesar 90 sekolahan namun terealisir 65 sekolahan, keluran
Sosialisasi Pemilos Tahun 2013 sebagai berikut ;
No Sasaran Kegiatan Narasumber
1 182 Guru/Murid Sosialisai - Komisioner KPU
- KaKan Kesbang
2 273 Guru/Murid TOT - Drs Masharun,MSi
- Nurdin Latif SS
Komisioner KPU
3 455 Guru/Murid Bintek - Yazulianto SE
Komisioner KPU
- Nurdin Latif SS
Komisioner KPU
4 64 Guru/Murid Pelaksanaan
Pemilos
- TIM : Kemenag, Dik
Menof, Kesbang,
KPU
5 20 Guru/Murid Monitoring
Evaluasi
- TIM : Kemenag,
Dikmenof, Kesbang,
KPU
Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja sasaran beserta simpulan
rata-rata sesuai dengan Metode rata-rata dalam Kelompok maka hasil penyimpulan
sasaran untuk capaian masing-masing sasaran dapat dijelaskan sasaran sebagai
berikut.
Rekapitulasi Capaian Sasaran Tahun 2013
No
Sasaran
Capaian
Kinerja
Skala Pengukuran Ordina
Sangat
Berhasil
Berhasil
Cukup
Berhasil
Tidak
Berhasil
1 Terwujudnya
administrasi
Perkantoran yang tertib
dan lengkap
92,5
2 Terwujudnya Rasa
Nasionalisme ,cinta
tanah air dikalangan
generasi muda dan
masyarakat
89.50
3 Meningkatnya Kewaspadaan Dini Masyarakat
92,5
4 Meningkatnya partisipasi dan pembelajaran berdemokrasi di masyarakat
84,15
Rata-rata capaian sasaran 89.65
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi
selama tahun anggaran 2013, untuk melaksanakan 8 program 32 kegiatan pada
berdasasarkan DPA nomor : 914/26/DPPKAD/2013 mendapat alokasi anggaran
sebesar Rp 1.111.101.950,00,- yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan
yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bantul. Dari jumlah anggaran tersebut
sampai dengan akhir Desember 2013 terealisasi sebesar Rp 910.977.738,00,-
sedangkan saldo kas Rp 31.610.490,00 atau terserap sebesar (81.9%). Meskipun
realisasi fisik nya 100%, namun realisasi keuangan tidak mencapai 100%
disebabkan oleh karena adanya beberapa efisiensi penggunaannya seperti di
perjalanan dinas, makan minum rapat/kegiatan, dsb. Adapun rincian dana tersebut
sebagai berikut :
REALISASI KEUANGAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
KANTOR KESBANGPOLLINMAS KABUPATEN BANTUL TAHUN 2012
NO KEGIATAN ANGGARAN
%
Alokasi (RP) Realisasi (Rp)
1 2 3 4 5
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 999.000 100
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, Telepon
5.040.000
2.771.685 54
3 Penyediaan Jasa Jaminan Pemel. Perizinan Kendaraan
2.450.000
881.000 35
4 Penyediaan Jasa Adminsitrasi Keuangan
14.540.000 13.940..000 95
5 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor
1.500.000
1.500.000 100
6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5.000.000 3.754.000 75
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.302.000 10.101.350 99
8 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan
9.037.000 9.037.000
100
9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan
2.000.000 2.000.000
100
10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
29.102.500 28.300.000 95
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.500.000 2.500.000 100
12 Penyediaan Makanan dan Minuman 7.297.500 4.855.000 67
13 Rapat-rapat Koordiansi dan Konsultasi Dalam Daerah
10.480.000. 3.925.000
31
14 Rapat-rapat Koordiansi dan Konsultasi Luar Daerah
53.875.000 53.603.900 100
15 Penyediaan Jasa Tenaga Tehnis Pendukung/Tenaga Perkantoran
13.992.000 11.448.000 82
16 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas
45.100.000 38.386.023 84
17 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
5.000.000 4.973.500 99
18 Lomba Upacara
121.179.000 95.400.000 79
19 Pendaftaraan ,Pendataan,Verivikasi Ormas,Orsos dan LSM
9.744.000 7.505.000 77
20 Pemberdayaan Masyarakat untuk Kewaapadaan Dini dan Menjaga
200.100.000
139.867.500 70
Keamanan Lingkungan
21 Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
147.810.000 138.327.500 94
22 Pemantauan Orang Asing 11.850.000 6.027.500 51
23
Forum Kewapadaan Dini Masyarakat (FKDM)
139.867.500 136.395.000 99
24 Pemantauan Orang Asing 10.035.000 9.835.000 98
25 Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan 12.247.500 9.395.000 75
26 Pembinaan satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat 28.859.000 28.021.525 97
27 Sosialisasi UU Partai Politik & UU Pemilu Bagi Pemilih Pemula 16.930.000 15.780.000 94
28 Forkom Generasi Muda Partai Politik 12.312.500 9.970.000 80
29 Penyusunan dan Pemutahkiran data Base Parpol
10.885.000
5.230.000 48
30 Forkom Ipoloksosbud 21.067.500 20.232.500 95
31 Verifikasi Bantuan Parpol 10.257.500 2.176.100 21
32 Pendampingan Pengurus Parpol 10.380.000 3.045.000 30
33 Sosialisasi Pemilih Pemula melalui PEMILOS (Pemilihan OSIS)
180.301.200 113.889.025 63
1.111.101.950
910.977.739 82
BAB. IV
P E N U T U P
Kesimpulan
Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dan
dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas
yang memadai. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib
mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para
pemangku peran, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP). Laporan ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas
kinerja, dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Dalam perspektif yang
lebih luas, maka LAKIP ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada
publik.
Dari uraian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor
Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2013 dapat disimpulkan bahwa
dalam tahun 2013 sasaran yang ditetapkan dapat dicapai walaupun belum optimal.
Kegiatan-kegiatan inti dalam urusan kesatuan bangsa dan politik belum mendapatkan
porsi yang cukup dalam pelaksanaan kegiatan.
Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Bantul tetap memiliki dedikasi
untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Secara umum, dari
pencapaian sasaran di tahun 2013, dapat diketahui bahwa banyak sasaran yang
dicanangkan dalam Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyartakat Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 yang tidak dapat
dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.
Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran antara lain minimnya kompetensi
dan kualifikasi staf untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi; kurangnya sarana dan
prasarana; dan arah kebijakan anggaran yang belum berpihak pada prioritas pencapaian
sasaran. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut antara lain mengoptimalkan sumber
daya yang ada, meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan lembaga
terkait, termasuk pelibatan pemangku peran dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
Tindak lanjut
Untuk melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor Kesatuan
Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul dalam mencapai sasaran
di semua bidang, upaya-upaya yang harus dilakukan adalah:
1. Menempatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi dalam
bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat. Hal ini
berhubungan dengan kebijakan kepegawaian secara umum sehingga diperlukan
koordinasi dan pemahaman yang sama dengan instansi terkait di Pemerintah
Kabupaten Bantul;
2. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai, terutama gedung
kantor dan peralatan gedung kantor agar pelaksanaan kerja dapat berjalan dengan
baik.
3. Arah kebijakan anggaran harus difokuskan dan diprioritaskan pada pencapaian
sasaran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa, politik
dalam negeri dan perlindungan masyarakat.
4. Penataan basis data dan informasi baik Ormas/LSM, Partai Politik, Satuan Linmas dan
data-data lain yang berhubungan dengan urusan bidang kesatuan bangsa, politik
dalam negeri dan perlindungan masyarakat untuk menunjang pelaksanaan kerja.
Upaya-upaya perbaikan tersebut diharapkan dapat mendukung perwujudan visi dan
misi pembangunan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan
perlindungan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra)
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyatakat Kabupaten Bantul Tahun
2011-2015. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini
disusun dengan harapan dapat menjadi informasi yang berguna semua pihak.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesatuan
Bangsa, dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2013. Walupun masih sangat sederhana,
kami berharap LAKIP ini dapat memberikan gambaran tentang perencanaan dan
pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul selama tahun 2013.
Selanjutnya kritik dan saran kami harapkan untuk perbaikan kualitas penyusunan
LAKIP di masa yang akan datang.
Bantul, 20 Pebruari 2014
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten. Bantul
Ir. Ag. SUMASRIYANA, M.S.i Pembina TK I/IVb
NIP. 196012241986031011