DAFTAR ISI

BAB 1. Pendahuluan

1.1 Kata pengantar

BAB 2. Isi

1. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan

1.1 Tujuan Umum Mata Kuliah PKn 4

1.2 Tujuan Khusus Mata Kuliah PKn 4

1.3 Kompetensi Mata Kuliah PKn 5

1.4 Pengertian Warga Negara 6

1.5 Hak dan Kewajiban Warga Negara 7

1.6 Hak Asasi Manusia 8

1.7 Pengertian Negara 9

1.8 Pengertian Bangsa 10

2. Pengertian Wawasan Nusantara 11

3. Ketahanan Nasional 11

4. Politik Strategi Ketahanan Nasional

1.1 Pengertian 151.2 Dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional 16

4.3 Stratifikasi politik nasional 16

4.4 Impletansi polstranas di setiap bidang 16

BAB 3. Penutup

3.1 Daftar Pustaka 18

1

Kata Pengantar

Puji dan syukur senantiasa saya ucapkan kepada Allah S.W.T. Karena berkat

rahmat dan karunia-Nya, saya bisa menyelesaikan makalah Pendidikan Kewarganegaraan

ini.

Makalah ini saya ajukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan

Kewarganegaraan. Makalah ini bertujuan memberi informasi tentang materi mata kuliah

PKn.

Saya menyadari bahwa Makalah Pendidikan Kewarganegaraan ini masih jauh dari

sempurna, mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan kemampuan yang ada sehingga kritik

dan saran yang bersifat membangun sangat saya harapkan dari dosen pembimbing mata

kuliah PKn, yaitu Bapak Drs.Rusmin AR,M.Pd.

Inderalaya, 23 MEI

2013

Siti Gibreallah

2

1. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan

Nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia dalam perjuangan fisik merebut,

pertahankan dan mengisi kemerdekan dalam mengalami pasang surut sesuai

dengan dinamika kehidupn bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semangat

perjuangan bangsa telah mengalami penurunan pada titik yang kritis. Hal ini di

sebabkan antar lain pengaruh goblisasi.

Globalisasi ditandai oleh kuatnya pengaruh lembaga-lembaga

kemasyarakatan internasional, Negara-negara maju yang ikut mengatur percaturan

kepolitikan ,perekonomian, social budaya, serta pertahanan dan keamanan global.

Kondisi ini akan menumbuhkan berbagai konflik kepentingan, baik antara Negara

maju dan Negara berkembang, antara Negara berkembang dan lembaga

internasional, maupun antar Negara berkembang. Disamping itu, isu global yang

meliputi demokratisasi hak asasi manusia, dan lingkungan hidup, turut pula

mempengaruhi keadaan nasional.

1. Tujuan Umum Mata Kuliah PKn

a. Membentuk warga negara yang baik dan cerdas yang mampu mendukung

pembangunan dan juga kelangsungan bangsa dan negara. Konsep good

citizenship tentunya amat tergantung dari pandangan hidup dan sistem

politik negara yang bersangkutan.

b. Memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa

mengenai hubungan antara warga negara dengan negara serta Pendidikan

Pendahuluan Bela Negara agar menjadi warga negara yang dapat

diandalkan oleh bangsa dan negara.

2. Tujuan Khusus Mata Kuliah PKn

a. Agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban

secara santun, jujur, demokratis, serta ikhlas sebagai warga negara

Indonesia terdidik dan bertanggung jawab.

b. Agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dapat

mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang

berlandasakan Pancasila, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

c. Agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai nilai

kejuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa.

3

d. Agar mahasiswa mampu mengatasi permasalahan yang ada dihadapannya

dan bukan memunculkan permasalahan.

3. Kompetensi Mata Kuliah PKn

a. Hakikat Pendidikan

Masyarakat dan pemerintah suatu negara berupaya untuk menjamin

kelangsungan hidup serta kehidupan generasi penerusnya secar berguna dan

bermakna. Generasi penerus tersebut diharapkan akan mampu mengantisipasi

hari depan mereka yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks

dinamika budaya, bangsa, negara dan hubungan internasional. Karena itu,

pedidikan kewarganegaraan dimaksudkan agar kita memiliki wawasan

kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap,

perilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air yang berdasarkan pada

Pancasila.

b. Kemampuan Warga Negara

Berkaitan dengan pemupukan nilai, sikap, dan kepribadian, pembekalan

kepada peserta didik di Indonesia dilakukan melalui pendidikan pancasila,

pendidikn agama, pendidikan kewarganegaraan, termasuk pendidikan

pendahuluan belanegar, pendidikan ilmu social daar, ilmu budaya daar, dan

ilmu alamiah dasar sebagai latar aplikasi nilai dalam kehidupan.

Untuk hidup berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi

perkembangan, perubahan masa depan, suatu negara sangat memerlukan ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) yang berladaskan nilai nilai

Pancasila, nilai nilai keagamaan dan nilai nilai perjuangan bangsa. Tujuan

utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan

kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan

kebudayaan bangsa, Wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri

para mahasiswa calon sarjana. Menumbuhkan Wawasan Negara

Setiap warga negara Republik Indonesia harus menguasai ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni untuk menumbuhkan wawasan warga negara

dalam segala aspek. Kualitas warga negara tergantung terutama pada

keyakinan dan pegangan hidup mereka dalam bemasyarakat, berbangsa dan

bernegara disamping pada tingkat mutu serta mutu penguasaannya atas

IPTEKS.

4

c. Dasar Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia

Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap tuhan yang

maha esa, berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerds,

kreatif, terampil, disiplin, beretos kerja professional, bertanggung jawab dan

produktif, serta sehat jasmani dan rohani, pendidikan nasional harus

menumbuhkan jiwa patriotic mempertebal rasa cinta tanah air, meningatkan

semangat kebangsaan, kesetiakawanan social, kesadaran pada sejarah bangsa,

dan sikap menghargai jasa para pahawan, dan berorientasi kemasa depan.

Jiwa patriotik, rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, kesetiakawanan

sosial, kesadaran pada sejarah bangsa, dan sikap menghargai jasa pahlawan

dikalangan mahasiswa hendak di pupuk melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

Kehidupan kampus pendidikan tinggi dikembangkan sebagai lingkungan

ilmiah yang dinamis, berwawasan budaya bangsa,bermoral keagamaan dan

berkepribadian Indonesia. Materi instruksional Pendidikan Kewarganegaraan

di Perguruan Tinggi harus terus menerus ditingkatkan.

4. Pengertian Warga Negara

Warga mengandung arti peserta, anggota, atau warga dari suatu organisasi

perkumpulan. Warga Negara artinya warga atau anggota dari suatu Negara. Kita

juga sering mendengar kata-kata seperti warga desa, warga kota, warga masyarakat,

warga bangsa dan warga dunia. Warga di artikan sebgai anggota atau peserta, jadi ,

warga Negara secara sederhana di artikan sebagai anggota dari suatu Negara.

a. Menurut Kaelan

Warga Negara : Rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu

dalam hubungannya dengan negara.

b. Menurut Kelompok Kerja Lemhannas

Warga Negara : orang orang bangsa Indonesia asli dan orang orang bangsa

lain misalnya peranakan tionghoa yang bertempat tinggal di Indonesia,

mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia kepada NKRI dan

di sahkan oleh UU sebagai warga negara.

5

c. Menurut UUD ’45 Pasal 26 Ayat (1)

Warga Negara : orang orang bangsa Indonesia asli dan orang orang bangsa

lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara.

5. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya

diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain

manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

Kewajiban adalah  sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa

tanggung jawab. Dari kewajiban inilah kita bisa mendapatkan hak kita karena hak

dan kewajiban memiliki hubungan timbal balik.

Hak dan kewajiban ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, karena

bagaimanapun dari kewajiban itulah mucul hak-hak dan sebaliknya.

Hak dan kewajiban ini di atur dalam UUD ’45 Pasal 27- 34.

Pasal 27 :

Ayat (1) : segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada

kecualinya.

Ayat (2) : tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan

yang layak bagi kemanusiaan.

Ayat (3) : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya

pembelaan negara.

Pasal 28 : kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan

lisan maupun tulisan dan sebagainya di tetapkan dengan Undang undang.

Pasal 29 Ayat (2) : negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk

memeluk agamanya dan beribadah menurut agam dan kepercayaan itu.

Pasal 30 Ayat (1) : tiap tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha

pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 31 Ayat (1) : setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Pasal 32 Ayat (2) : negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai

kekayaan budaya nasional.

6

Pasal 33 Ayat (3) : bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dikuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran

rakyat.

Pasal 34 ayat (1) : fakir miskin dan anak anak terlantar di pelihara oleh negara.

Secara garis besar, hak dan kewajiban warga Negara yang tertuang dalam UUD

1945 mencakup berbagai bidang. Bidang-bidang ini mencakup antara lain : bidang

politik dan pemerintahan, social keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan pertahan.

6. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah seperangkat harkat dan martabat yang dimiliki

oleh manusia sejak lahir yang merupakan hak dasar baginya. Karna harkat dan

martabat itu merupakan anugrah Allah S.W.T. kepadanya. Oleh sebab itu, harkat

dan martabat yang dimiliki seseorang perlu di jaya, di ayomi, di hormati ,

disayangi, di hargai, dll oleh keluarga (ibu, ayah, saudara, kakek dan nenek) serta

masyarakat lingkungan ( tetangga kiri, kanan, belakang) RT, RW, bangsa dan

negara.

HAM di dunia di sahkan oleh SUPBB No.217/III/1948 pada tanggal 10

desember 1048. Berisi 7 pertimbangan terhadap Hak Asasi Manusia, yaitu :

a. Menimbang bahwa pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak

yang sama dan tidak terasingkan dari semua anggota

keluarga ,kemanusiaan, keadilan dan perdamaian dunia.

b. Menimbang bahwa mengabaikan dan memandang rendah pada hak-hak

asasi manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang

menimbulkan rasa kemarahan dalam hati nurani umat manusia dan bahwa

terbentuknya suatu dunia dimana manusia akan mengecap kenikmatan

kebebsan berbicara dan agama serta kebebasan dari rasa takut dan

kekurangan telah di nyatakan sebgai aspirasi tinggi dari rakyat jelata.

c. Menimbang bahwa hak hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum

supaya orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha

yang terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan.

d. Menimbang bahwa persahabatan antara negara negara perlu di anjurkan.

7

e. Menimbang bahwa bangsa bangsa dari anggota Perserikatan Bangsa Bangsa

dalam piagam telah menyatakan sekali lagi kepercayaan mereka atas hak

hak dasar dari manusia, dan hak hak yang sama bagi laki laki maupun

perempuan dan telah memutuskan akan meningkatkan kemajuan sosial dan

tingkat penghidupan yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas.

f. Menimbang bahwa negara negara anggota telah berjanji akan mencapai

perbaikan penghargaan umum terhadap pelaksanaan hak hak manusia dan

kebebasan kebebasan asas dalam kerja sama dengan PBB.

g. Menimbang bahwa pengertian umum terhadap hak hak dan kebebasan

kebebasan ini adalah penting sekali untuk pelaksanaan janji ini secara

benar.

HAM di Indonesia di atur dalam UU No.39/tahun 1999 tentang

HAM di Indonesia.

Hak untuk hidup

Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan

Hak untuk pengembangan diri

Hak untuk memperoleh keadilan

Hak untuk kebebasan pribadi

Hak untuk mempunyai rasa aman

Hak untuk kesejahteraan

Hak untuk turut serta dalam pemerintahan

Hak wanita

Hak anak

7. Pengertian Negara

a. Negara : suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia

yang bersama sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya

satu pemerintahan yang mengatur tata tertib serta keselamatan sekelompok

atau beberapa kelompok manusia tersebut.

b. Negara : satu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui

hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa untuk

ketertiban sosial. Masyarakat ini berada dalam suatu wilayah tertentu yang

membedakannya dari kondisi masyarakat lain di luarnya.

8

c. Teori terbentuknya negara ada 3, yaitu :

1. Teori hukum alam (Plato dan Aristoteles) :

Kondisi alam – tumbuhnya manusia – berkembangnya Negara.

2. Teori Ketuhanan (Islam+Kristen) :

Segala sesuatu adalah ciptaan tuhan.

3. Teori Perjanjian (Thomas Hobbes) :

Manusia menghadapi kondisi alam dan timbulah kekerasan ,manusia

akan musnah bila ia tidak mengubah cara-caranya ,manusia pun bersatu

untuk mengatasi tantangan dan menggunakan persatuan dalam gerak

tunggal untuk kebutuhan bersama.

d. Unsur Negara :

Bersifat konstitutif :

Ini berarti bahwa dalam Negara tersebut terdapat wilayah yang

meliputi udara, darat, dan perairan, (dalam hal ini unsure perairan

tidak mutlak) rakyat atau masyarakat dan pemerintah yang

berdaulat.

Bersifat deklaratif , sifat ini ditunjukan oleh adanya tujuan Negara ,

UUD, pengakuan dari Negara lain baik secara ; ‘de jure’, maupun

‘de facto’. Dan masuk nya Negara dalam perhimpunan bangsa-

bangsa, missal nya PBB.

8. Pengertian Bangsa

Bangsa dapat diartikan sebagai sekumpulan manusia yang memiliki

kesamaan sejarah, kesamaan bahasa, kesamaan dalam budaya, kesamaan berbagai

suku bangsa, kesamaan dalam agama. Faktor faktor tersebut mendorong

terbentuknya persatuan nasional dan identitas nasional yang kuat. Pada

kenyataannya perlu di catat bahwa faktor faktor tersebut di atas tidak cukup untuk

menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, sedangkan di pihak lain perbedaan

perbedaan dalam faktor tersebut tidak menutup kemungkinan untuk

berkembangnya rasa persatuan yang kokoh.

Unsur unsur terbentuknya bangsa:

9

Memiliki persamaan nasib atau sejarah

Memiliki persamaan karakter

Memiliki ikatan persatuan yang kuat

Memiliki tanah air yang sama

Memiliki persamaan cita cita dan tujuan

2. Pengertian Wawasan Nusantara

1) Menurut asal kata

Wawasan : berasal dari kata wawas ( melihat/memandang/meninjau)

Nusantara : berasal dari kata Nusa ( pulau ) dan Antara ( pengapit/di apit)

Jadi, wawasan nusantara adalah cara melihat/memandang/meninjau keberadaan

pulau pulau yang di apit oleh 2 benua dan 2 lautan.

Indonesia terdiri atas 17508 pulau besar dan kecil. Diapit oleh 2 benua yaitu

Benua Asia dan Benua Australia serta di apit oleh 2 lautan yaitu Samnudera Pasifik

dan Samudera Hindia.

2) Menurut TAP MPR 1988 GBHN

Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri

dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta

wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.

3) Menurut Prof.Wan Usman

Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri

dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang

beragam.

Menurut paham barat, laut berperan sebagai pemisah pulau, sedangkan menurut

paham Indonesia, laut adalah penghubung sehingga wilayah negara menjadi satu

kesatuan yang utuh sebagai Tanah Air dan di sebut Negara Kepulauan.

4) Menurut kelompok kerja Lemhannas tahun 1999

Wawasan Nusantara adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara

tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung( melalui

10

interaksi dan interrelasi) dan dalam pembangunannya di lingkungan nasional,

regional, serta global.

Wawasan nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Visi adalah keadaan atau

rumusan umum mengenai keadaaan tertentu yang diinginkan.wawasan nasional

merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju konsep masa depan.

3. Ketahanan Nasional

Sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 agustus 1945, bangsa dan negara

Indonesia tidak luput dari berbagai gejolak dan ancaman dari dalam negeri maupun luar

negeri yang nyaris membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Republik Indonesia bukanlah negara kekuasaan yang penyelenggaraannya

didasarkan atas kekuasaan semata sehingga menciptakan sistem dan pola kehidupan politik

yang totaliter, melainkan negara hukum. Di dalam negara hukum, penyelenggaraan

kekuasaan dibenarkan dan si atur menurut hukum yang berlaku.

Republik Indonesia adalah negara yang memiliki UUD 1945 sebagai konstitusinya.

Dalam semangat konstitusi tersebut, kekuasaan indonesia tidak bersifat absolut atau tidak

tak terbatas. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat, sedangkan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan di

tuangkan lebih lanjut ke dalam kelembagaan tinggi negara dan tata kelembagaan negara.

Bangsa Indonesia memerlukan keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan

kekuatan nasional yang di sebut KETAHANAN NASIONAL, yang didasarkan pada pokok

pokok pemikiran berikut :

a. Manusia Berbudaya

Manusia yang berbudaya akan selalu mengadakan hubungan dengan:

i. Tuhan, di sebut Agama

ii. Cita cita, di sebut Ideologi

iii. Kekuatan/kekuasaan, di sebut Politik

iv. Pemenuhan kebutuhan, di sebut Ekonomi

v. Manusia, di sebut Sosial

vi. Rasa keindahan, di sebut Seni

vii. Pemanfaatan alam, di sebut Pengetahuan dan Teknologi

viii. Rasa aman, di sebut Pertahanan dan Keamanan

11

b. Tujuan Nasional, Falsafah Bangsa, dan Ideologi Negara

Tujuan nasional menjadi pokok pikiran dalam Ketahanan Nasional karena

suatu organisasi, apa pun bentuknya, akan selalu berhadapan dengan

masalah masalah internal dan eksternal dalam proses mencapai tujuan yang

telah di tetapkannya.

Falsafah dan ideologi juga menjadi pokok pikiran. Hal ini tampak dari

makna falsafah dalam pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas 4 alinea.

Ketahanan Nasional Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang

meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Ketahanan nasional adalah

kondisi kehidupan nasional yang harus di wujudkan.

Ketahanan Nasional dalam aspek Politik

Ketahanan pada aspek politik diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan politik

bangsa yang berisi keuletan, ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi

tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan yang datang dari luar maupun dari

dalam secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan

hidup politik bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan

UUD 1945.

Mencakup :

o Ketahanan pada aspek Politik Dalam Negeri

o Ketahanan pada aspek Politik Luar Negeri

Ketahanan Nasional dalam aspek Ekonomi

Ketahanan ekonomi diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan perekonomiaan

bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam

menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan

yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung

untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan negara Republik

Indonesia berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa berlandaskan

Pancasila yang mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis

serta menciptakan kemandirian perekonomian nasional dengan daya saing yang

tinggi.

Ketahanan nasional dalam aspek Sosial Budaya

12

Sosial : pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang mengandung nilai

niali kebersamaan, senasi, sepenanggungan dan solidaritas yang merupakan unsur

pemersatu.

Budaya : sistem nilai yang merupakan hasil cipta, rasa dan karsa manusia yang

menumbuhkan gagasan gagasan utama dan menjadi kekuatan pendukung dalam

mengerakkan kehidupan.

Ketahanan di bidang sosial-budaya diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan

budaya bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional

dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan

gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak

langsung untuk membahayakan kelangsungan kehidupan sosial budaya bangsa dan

negara Republik Indonesia.

Ketahanan nasional pada aspek Ideologi

Ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa

Indonesia. Perwujudan ketahanan ideologi tersebut memerlukan kondisi mental

bangsa yang berlandaskan keyakinan dan kebenaran ideologi Pancasila sebagai

ideologi bangsa dan negara serta berlandaskan pengamalan Pancasila secara

konsisten dan berlanjut.

Ketahanan pada aspek pertahanan dan keamanan

a. Pertahanan dan keamanan harus dapat mewujudkan kesiapsiagaan upaya

bela negara, yang berisi ketangguhan, kemampuan dan kekuatan melalui

penyelenggaraan Siskamnas(Siskahamrata) untuk menjamin

kesinambungan Pembangunan Nasional dan kelangsungan hidup bangsa

dan negara.

b. Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan dan

kedaulatan. Mempertahankan kemerdekaan bangda dan mengamankan

kedaulatan negara merupakan suatu kehormatan demi martabat bangsa dan

negara. Karena itu, Pertahanan dan Keamanan harus diselenggrarakan

dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri.

c. Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan

dimanfaatkan untuk menjamin perdamaian dan stabilitas keamanan dem

kesinambungan pembangunan dan kelansungan hidup bangsa dan negara.

13

d. Potensi nasional dan hasil hasil pembangunan yang telah di capai harus

dilindungi dari segala ancaman dan gangguan agar dapat dimanfaatkan

untuk meningkatkan kesejahteraan lahir bathin segenap lapisan masyarakat

Indonesia.

e. Perlengkapan dan peralatan untuk mendukung pembangunan kekuatan dan

kemampuan pertahanan dan keamanan sedapat mungkin dihasilkan oleh

industri dalam negeri.

f. Pembangunan dan penggunaan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan

kemanan harus diselenggarakan oleh manusia manusia yang berbudi luhur,

arif, bijaksana, menghormati HAM, dan menghayati makna nilai dan

hakikat perang dan damai.

g. Sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional, TNI

berpedoman pada Sapta Marga yang merupakan penjabaran Pancasila.

h. Sebagai kekuatan inti Kamtibmas, Polri berpedoman pada Tri Brata dan

Catur Prasetya dan di kembangkan sebagai kekuatan yang mampu

melaksanakan penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban

masyarakat.

i. Kesadaran dan ketaatan masyarakat kepada hukum perlu terus menerus di

tingkatkan.

4. Politik dan Strategi Ketahanan Nasional ( Polstranas )

Pengertian :

1.3 Pengertian Politik

Politik politea polis : kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu

negara dan teia : urusan.

Politik : suatu rangkaian asas, prinsip, keadaaan jalan, cara dan alat yang

digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki.

Politics dan Policy mempunyai hubungan yang erat dan timbal balik.

Politics memberikan asas, jalan, arah, dan medannya sedangkan polocy

memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan dan arah tersebut

dan sebaliknya.

1.4 Pengertian Strategi

Strategi strategia (yunani) “the art of the general” seni seorang

panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan.

14

Menurut Karl von Clausewitz (1780-1831) ;

Strategi : pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk

memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan

kelanjutan dari politik.

1.5 Politik dan Strategi Nasional

Politik Nasional : kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk

mencapai suatu cita cita dan tujuan nasional. Politik Nasional adalah asas,

haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan serta

penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

2. Dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional

Perlu mamahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam system

managemen nasional yang berlandaskan ideology pancasila, UUD 1945,

wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

3. Stratifikasi politik nasional

3.1 Tingkat penentu kebijakan puncak

3.2 Tingkat kebijakan umum

3.3 Tingkat penentu kebijakan umum

3.4 Tingkat penentu kebijakan teknis

4. Makna pembangunan nasional

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia

dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan

tantangan perkembangan global.

5. Impletansi polstranas di setiap bidang

5.1 Bidang hukum :

Mengembangkan budaya hokum

Menata system hokum nasional

Menegakkan hokum secara konsisten

Melanjutkan rativikasi konvensi internasional

15

Meningkatkan integritas moral

5.2 Bidang ekonomi

Mengembangkan system ekonomi kerakyatan

Mengembangkan persaingan yang sehat

Mengoptimalkan peran pemerintah

Mengupayakan kehidupan yang layak

Mengembangkan perekonomian pemerintah

5.3 Di bidang politik

Memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara

Menyempurnakan UUD 1945

Meningkatkan peran MPR

Mengembangkan system politik nasional

Mengembangkan kemandirian partai politik

5.4 Di bidang social dan budaya

Kesehatan dan kesejahteraan nasional

Kebudayaan, kesenian, pariwisata

Kedudukan dan peran wanita

Pemuda dan olahraga

Pembangunan daerah

Sumber daya alam dan lingkungan hidup

5.5 di bidang pertahan dan keamanan

Menata kembali TNI

Meningkatkan keamanan system pertahanan nasional

Meningkatkan profesionalisme TNI

16

DAFTAR PUSTAKA

Adnan Buyung Nasution. 1995. Aspirasi pemerintah konstitusional

di Indonesia. Jakarta: graffiti.

Budiarjo, Miriam , dasar-dasar ilmu politik, penerbit Gramedia Pustaka Utama,

Jakarta, 1991.

Collins, John M., Grand Strategy, Principles and practices, US Naval

Institute Annapolis,1973.

Dasaputro, ST. Munadjat, wawasan nusantara, (dalam azaz dan Filsafat

serta Metodologi), Buku VI, Alumni Bandung, 1983.

Effendi, N.K., polstranas(suatu pengantar pengkajian mendukung implementasi

wawasan-Tannas), Lemhanas, 1991.

Lemhanas, Tolak ukur kondisi ketahan Nasional, Lemhanas, 1989.

Lemhanas, Himpunan Hasil Seminar Kursus Reguler Angkatan (KRA) XXX,

XXXI dan XXXII, Jakarta, 2000.

Lopa, Baharuddin, pola implementasi Wawasan Nusantara, intisari Ujung Pandang, 1985.

Marghentau-suseno, Frans, Etika politik : prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan

Modern, Penerbit PT Gramedia, Jakarta 1986.

Person, Gordon J., strategic Thinking, prentice Hall, London, 1990.

Pamudji S.1994. Perbandingan Pemerintahan. Jakarta : Bumi Aksara.

Ramlan Surbakti. 1999. Memahami ilmu politik. Jakarta : Grasindo.

Rusli Karim. 1991. Pemilu demokratis kompetitif. Yogyakarta: Tiarawacana.

Samuel Huntington. 2001. Gelombang demokratisasi ketiga. Terj. Asril

Marjohan. Jakarta: pustaka utama graffiti.

Tempo. Merawat Indonesia. Edisi khusus 60 tahun kemerdekaan, 15-21 agustus 2005.

Winarno. 2002. Integrasi Nasional. Buku pegangan kuliah. Surakarta: UNS Press.

17