Laporan Hasil Kunker KOMISI VI DPR-RI Ke Provinsi Papua Barat

  • View
    218

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

  • 1

    LAPORAN

    HASIL KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE PROPINSI PAPUA BARAT

    RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2011-2012

    TANGGAL 15 S.D. 17 JULI 2012

    I. .PENDAHULUAN

    A. Dasar

    1. Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 65/PIMP/IV/2011-2012

    Tanggal 13 Juli 2012 tentang Penugasan Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI untuk melakukan Kunjungan Kerja Kelompok pada Reses Masa Persidangan IV Tahun 2011-2012

    2. Keputusan Rapat Komisi VI DPR RI tanggal 22 Mei 2012 mengenai Sasaran dan Obyek Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI pada Reses Masa Persidangan IV tahun Sidang 2011-2012

    B. Maksud dan Tujuan

    Laporan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang berbagai temuan hasil Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI yang terkait dengan bidang tugasnya di Propinsi Papua Barat dalam rangka memenuhi salah satu fungsi Dewan sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dengan tujuan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

    C. Sasaran dan Obyek Kunjungan Kerja Sasaran kunjungan kerja titikberatkan pada aspek: 1. Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

    dan Pengawasan terhadap kinerja lembaga-lembaga/badan yang berada di dalam lingkup mitra kerja Komisi VI DPR RI;

    2. Pembahasan perkembangan daerah, khususnya yang berkaitan dengan bidang mitra kerja Komisi VI DPR RI;

    3. Memonitor situasi lapangan serta menampung aspirasi yang berkembang berkaitan dengan pengembangan Investasi, Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

  • 2

    Obyek yang dikunjungi dan dibahas meliputi:

    a. Pemerintah Provinsi Papua Barat b. BUMN Pangan : PT. Sang Hyang Seri, PT. Pertani, PTPN II,

    PT.Pupuk Kaltim dan Perum Bulog. c. BUMN Energi : PT. PLN, dan PT. Pertamina. d. BUMN Transportasi : PT. Pelindo II, PT. Pelni, dan PT. ASDP,

    PT. Angkasa Pura I, PT. Garuda Indonesia, dan PT. MNA. e. BUMN Perbankan : Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, dan

    Bank BRI. f. Koperasi Wanita Arfak Manokwari.

    D. Waktu dan Acara Kunjungan Kerja

    (Terlampir) E. Anggota Tim Kunjungan Kerja

    (Terlampir)

    II. DESKRIPSI UMUM PROVINSI PAPUA BARAT A. Sejarah

    Provinsi Papua Barat pada awalnya bernama Provinsi Irian Jaya Barat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Berdirinya Provinsi Papua Barat juga mendapat dukungan dari Surat Keputusan DPRD Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 1999 tentang pemekaran Provinsi Papua menjadi tiga provinsi.

    Setelah dipromulgasikan pada tanggal 1 Oktober 1999 oleh Presiden B.J. Habibie, rencana pemekaran Provinsi Papua menjadi tiga provinsi ditolak warga Papua di Jayapura dengan mengadakan demonstrasi akbar pada tanggal 14 Oktober 1999. Sejak saat itu pemekaran provinsi ditangguhkan, sementara pemekaran kabupaten tetap dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999.

    Pada tahun 2002, atas permintaan masyarakat Irian Jaya Barat yang diwakili Tim 315, pemekaran Irian Jaya Barat kembali diaktifkan berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 27 Januari 2003. Sejak saat itu, Provinsi Irian Jaya Barat perlahan membentuk dirinya menjadi sebuah provinsi yang definitif. Dalam perjalanannya, Provinsi Irian Jaya Barat mendapat tekanan keras dari induknya Provinsi Papua hingga ke Mahkamah Konstitusi melalui uji materiil. Mahkamah Konstitusi akhirnya membatalkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 yang menjadi payung hukum Provinsi Irian Jaya Barat. Namun Provinsi Irian Jaya Barat tetap diakui keberadaannya.

  • 3

    Provinsi Irian Jaya Barat terus membenahi diri dengan terus melengkapi sistem pemerintahannya, walaupun di sisi lain dasar hukum pembentukan provinsi ini telah dibatalkan. Setelah memiliki wilayah yang jelas, penduduk, aparatur pemerintahan, anggaran, anggota DPRD, akhirnya Provinsi Irian Jaya Barat menjadi penuh ketika memiliki gubernur dan wakil gubernur definitif Abraham Octavianus Atururi (Brigjen Marinir Purn.) dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed yang dilantik pada tanggal 26 Juli 2006. Sejak saat itu, pertentangan selama lebih dari 6 tahun sejak Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 dikumandangkan dan pertentangan sengit selama 3 tahun sejak Inpres Nomor 1 Tahun 2003 dikeluarkan berakhir dan Provinsi Irian Jaya Barat mulai membangun dirinya secara sah. Sejak tanggal 6 Februari 2007 Provinsi Irian Jaya Barat berubah nama menjadi Provinsi Papua Barat. Pada awal terbentuk, Provinsi Papua Barat terdiri dari tiga kabupaten induk, lima kabupaten pemekaran dan satu kotamadya, yakni : 1. Kabupaten Fakfak dengan luas 14.320 Km2. 2. Kabupaten Kaimana dengan luas 18.500 Km2. 3. Kabupaten Teluk Wondama dengan luas 4.996 Km2. 4. Kabupaten Teluk Bintuni dengan luas 18.658 Km2. 5. Kabupaten Manokwari dengan luas 14.448,5 Km2. 6. Kabupaten Sorong Selatan dengan luas 29.811 Km2. 7. Kabupaten Sorong dengan luas 18.170 Km2. 8. Kabupaten Raja Ampat dengan luas 6.084,5 Km2. 9. Kotamadya Sorong dengan luas 1.105 Km2. B. Kondisi Geografis

    Provinsi Papua Barat merupakan provinsi kedua di Tanah Papua yang terletak pada titik koordinat antara 0 - 4 derajat Lintang Selatan dan 124-132 derajat Garis Bujur Timur, berada tepat dibawah garis Khatulistiwa dengan ketinggian antara 0 - 100 meter diatas permukaan laut. Luas wilayah Provinsi Papua Barat sebesar 126.093,00 Km2 dimana kabupaten Sorong Selatan merupakan kabupaten terluas dengan luas wilayah sebesar 29.811,00 Km2 atau menempati 23,64 persen dari total luas wilayah Provinsi Papua Barat.

    Secara Geografis, Provinsi Papua Barat berbatasan dengan :

    Sebelah Utara : Samudera Pasifik, Sebelah Selatan : Laut Banda dan Provinsi Maluku, Sebelah Barat : Laut Seram dan Provinsi Maluku, Sebelah Timur : Provinsi Papua.

    C. Topografi

    Wilayah Provinsi Papua Barat sebagian besar terdiri dari daerah pesisir dan pegunungan serta dataran rendah yang umumnya terdapat di lembah dan sepanjang pantai. Adapun pembagian wilayah berdasarkan ketinggian dari permukaan laut dapat dirinci sebagai berikut :

    Dataran rendah dengan ketinggian 0-100 meter dari permukaan laut sebesar 47,89 persen.

  • 4

    Wilayah dengan ketinggian 100-500 meter dari permukaan laut sebesar 26,78 persen.

    Wilayah dengan ketinggian >500-1000 meter dari permukaan laut sebesar 9,78 persen

    Dataran tinggi dengan ketingian >1000 meter dari permukaan laut sebesar 15,55 persen.

    Demikian juga dengan pembagian wilayah berdasarkan kelas lereng (kemiringan) dapat dirinci sebagai berikut :

    Kemiringan 0 - 15 % sebesar 45,44%., Kemiringan 15 - 40 % sebesar 4,24 %. Kemiringan > 40 % sebesar 50,31 %

    D. Potensi Daerah

    Provinsi Papua Barat secara geografis terletak pada garis meridian yaitu 0 - 4 Lintang Selatan dan 124 - 132Garis Bujur Timur, dengan luas wilayah 126.093 Km2 dan jumlah penduduk hingga tahun 2007 berjumlah 702.202 jiwa atau 169.609 KK dengan laju pertumbuhan 4,01% yang tersebar di 8 Kabupaten, 1 kota dan 104 Distrik serta 47 kelurahan dan 1153 kampung.

    Potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Laut, serta potensi mineral gas bumi, pertambangan dan keragaman budaya yang dimiliki daerah ini merupakan keunggulan komperatif dan kompetitif untuk akselerasi pembangunan Papua Barat ke depan.

    Walaupun memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, namum perlu disadari bahwa kondisi fisik dasar wilayah yang ditandai dengan geografis dan topografis yang variatif, dimana 15% adalah wilayah kepulauan, 65% adalah wilayah dataran yang bergelombang dan 20% adalah wilayah yang datar dan sungai. Di sisi lain kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang rendah merupakan issue strategis daerah yang menjadi tuntutan bagi kebutuhan pembangunan di wilayah Papua Barat.

    E. Perekonomian Rakyat

    Capaian kinerja bidang peningkatan ekonomi rakyat di Papua Barat hingga tahun 2007 cukup menggembirakan yang diindikasikan dengan gambaran struktur ekonomi Papua Barat yang bertumpu pada sektor pertanian sebagai sektor basis yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB sebesar 27,16 % dimana sumbangan ini diperoleh dari sub sektor kehutanan dan perkebunan, sub sektor perikanan, sub sektor tanaman pangan dan holtikultura.

    Sejalan dengan itu maka dalam pembentukan nilai tambah andil sub sektor sub sektor Kehutan dan Perkebunan lebih terfokus pada upaya peningkatan komoditas perkebunan berupa komoditi Kelapa (10.942 Ha/5.965 ton) Kelapa Sawit (16.540 Ha/17.326 ton), Kopi (708 Ha/218 ton), Cengkeh (750 Ha/60 ton), Coklat (8.463 Ha/2.992 ton), Pala (5,911 Ha/1.749 ton), dan jambu mete (305 Ha/2 ton) sehingga luas total perkebunan rakyat 43.619 Ha dengan total produksi sebesar 28,312 ton dan Produksi Hasil Hutan Kayu Bulat, Kayu Gergajian, Kayu Hitam, Rotan, Damar, Kayu Bakar, Kamiri dan Kayu Manis. Dimana

  • 5

    pemanfaatan hasil hutan tersebut masih sangat terbatas oleh masyarakat dalam skala kecil, selebihnya dimanfaatkan dan dinikmati oleh para pengusaha hutan dan industri kayu yang notabene bukan orang asli Papua.

    Upaya untuk meningkatkan daya saing investasi lokal dalam pembentukan nilai tambah dalam PDRB maka diperlukan penguatan kapasitas institusi lembaga ekonomi mikro yang meliputi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang telah dilaksanakan melalui pembentukan Usaha Koperasi pada skala kecil maupun menengah dengan serapan dana kredit usaha sebesar Rp 3.000.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) sebagai stimulan dari APBD Provinsi Papua Barat Tahun 2008.

    III. DESKRIPSI PER BI