Laporan Kunker K. VI DPR-RI ke Provinsi Kalimantan Timur

Laporan Kunjungan Kerja Komisi VI DPR-RI ke Kalimantan Timur 22-24 Des 2004 1

LAPORAN

HASIL KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR-RI

KE KALIMANTAN TIMUR

Masa Sidang II tahun 2004/2005, Tanggal 22-24 Desember 2004

I. Pendahuluan

A. Dasar

1. Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor: Tanggal tentang Penugasan Anggota Komisi I s/d XI DPR-RI untu melakukan Kunjungan

Kerja Berkelompok dalam Masa Reses Masa Persidangan II Tahun 2004-2005

2. Keputusan Rapat Intern Komisi VI DPR-RI tanggal mengenai Sasaran dan Obyek Kunjungan Kerja Komisi VI DPR-RI pada Masa

Persidangan II tahun Sidang 2004-2005

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang berbagai temuan hasil Kunjungan Kerja Komisi VI DPR-RI yang terkait dengan

bidang tugasnya di Propinsi Kalimantan Timur, yang secara spesifik difokuskan pada sub-sektor pupuk dan sektor-sektor yang terkait

langsung dengan produksi, distribusi dan ketersediaan pupuk bagi masyarakat petani untuk mengembangkan sektor pertanian di dalam

negeri. Laporan kunjungan kerja yang merupakan bagian dari fungsi Dewan sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPR-RI ini

diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah untuk ditindak-lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, sebagai upaya meningkatkan kinerja

dan fungsi penyelenggaraan Negara.

C. Sasaran dan Obyek Kunjungan Kerja

Sasaran kunjungan kerja titikberatkan pada aspek:

1. Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan bidang mitra kerja Komisi VI DPR-RI

2. Pengawasan terhadap kinerja lembaga-lembaga/badan yang berada di dalam lingkup mitra kerja Komisi VI DPR-RI


3. Pembahasan perkembangan daerah, khususnya yang berkaitan dengan bidang mitra kerja Komisi VI DPR-RI

4. Memonitor situasi lapangan serta menampung aspirai yang bekembang berkaitan dengan pengembangan Investasi, Industri,

Perdagangan, Koperasi dan UKM, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Obyek yang dikunjungi dan dibahas meliputi:

a. Pemda Propinsi Kalimantan Timur

b. Pemda Kota Bontang

c. PT Pupuk Kaltim Tbk

d. PT Badak NGL

e. PTPN XIII

f. PT Pelindo IV

g. UD Bahati Jaya yang memproduksi kayu ukir

h. Kelompok Pengrajin Sarung Tenun Samarinda ―Berdikari‖

i. UD Mawar Sari yang memproduksi makanan khas Samarinda

D. Waktu dan Acara Kunjungan Kerja

(Terlampir) E. Anggota Tim Kunjungan Kerja

(Terlampir)

II. Deskripsi Umum Daerah Kunjungan Kerja

A. Propinsi Kalimantan Timur

Propinsi Kalimantan Timur yang memiliki luas wilayah mencapai satu setengah kali Pulau Jawa, 211.440 km2 merupakan propinsi yang

kaya dengan hutan dan sumber daya alam. Minyak dan gas alam merupakan salah satu penyumbang PAD terbesar, selain produk dari industri

kayu dan industri kimia seperti pupuk. Laju pertumbuhan propinsi Kaltim tahun 2001 dan 2002 mencapai 5,05% dan 4,59% (dengan migas, atau


tanpa migas masing-masing mencapai 7,45% dan &,29%) sedangkan tahun 2003 menurun menjadi 2,58% (dengan migas, atau tanpa migas

4,74%). Sejak awal tahun 1970an sumber daya minyak dari Kaltim memberi kontribusi berarti pada pemerintah nasional, dan baru pada tahun

2004 pemerintah pusat memberikan bantuan dana yang cukup besar untuk infrastruktur, mencapai 10 trilyun dari 14 trilyun yang diminta. PDRB

propinsi Kalimantan Timur pada tahun 2004 mencapai Rp98,43 trilyun, diperkirakan meningkat menjadi Rp104,13 trilyun pada tahun ini dan

diharapkan tahun 2009 mencapai 150 trilyun.

Rancangan pembangunan propinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam Program Pembangunan Daerah dan Rancangan Strategis tahun

2003-2008, yang visinya adalah:

―Pembangunan yang Berkeadilan menuju Masyarakat Kalimantan Timur Sejahtera‖.

Visi ini dielaborasi dalam misi, yang meliputi, antara lain, upaya: (1) meningkatkan mutu pendidikan masyarakat, agar cerdas, terampil, memiliki

disiplin dan etos kerja tinggi; (2) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan jaringan pelayan kesehatan yang berkualitas

dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat secara proporsional; (3) menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; (4)

pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur yang berkualitas; (5) meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengaturan untuk menjamin

kemudahan berusaha dan berinvestasi sehingga terbuka kesempatan kerja yang luas, penegakan hukum, pengembangan daya saing daerah,

pemberian fasilitasi pada petani dan nelayan, pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan,

serta pengelolaan sumber daya alam yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat dengan tetap menjaga kelestarian dan

keseimbangan lingkungan; (6) mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa; (7) memberdayakan masyarakat miskin dan pemuda.

Secara khusus untuk sektor yang terkait langsung dengan penggunaan pupuk, yaitu sektor pertanian yang juga meliputi perkebunan,

pemprov Kaltim mencanangkan kebijakan pembangunan berupa pengembangan usaha tani dengan keterpaduan komoditas dan optimalisasi

pemanfaatan lahan terlantar, penggunaan tekonolgi yang tepat, pengembangan penangkar benih, peningkatan penyuluhan, serta

pengembangan alsintan bagi lahan yang terjamin pengairannya. Untuk perkebunan, arah kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

memberi dukungan untuk optimalisasi sub-sektor perkebunan, meningkatkan peran serta masyarakat dan memfasilitasi terbinanya hubungan

sinergis antara mesyarakat dengan perusahaan perkebunan. Pemprov Kaltim juga mencanangkan program yang dinilai spektakuler dalam

sektor pertanian yaitu rencana 1 juta Ha kelapa sawit.


Provinsi Kaltim yang berpenduduk 2.700.000 orang dan berkepadatan penduduk relatif rendah yaitu 483 jiwa per km2, memiliki pendapatan

perkapita yang tinggi, yaitu Kaltim mencapai Rp27,62 juta tahun 2003 dan meningkat menjadi Rp29,13 juta pada tahun 2004. Sekalipun

demikian, angka kemiskinan di provinsi yang kaya sumber daya alam ini mencapai 11,36% atau 306.779 jiwa (Sumber: Bisnis Indonesia, Selasa

11 Januari 2005; data Pemprov Kaltim menunjukkan angka yang lebih tinggi, mencapai 20%, mungkin karena asosiasi data kemiskinan

dikaitkan dengan program dan dana bantuan dari pemerintah pusat untuk pengurangan kemiskinan).

Di jalan-jalan utama ibukota propinsi Kaltim diumpai rumah dan bangunan termasuk fasilitas pendidikan yang tampak kurang memenuhi

syarat, yang menunjukkan wajah suram sebagian penduduk perkotaannya. Untuk itu, Pemprov Kaltim mengharapkan kontribusi yang memadai

dari pemerintah pusat, karena peningkatan orang miskin di Kaltim antara lain disebabkan oleh pesatnya laju pertumbuhan pertumbuhan

penduduk dari karena migrasi. Dari laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,7% para pendatang mencapai 1,4%nya sedangkan perumbuhan

alamiahnya relative lebih kecil, yaitu 1,3%. Para pedatang terutama berasal dari Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan.

Penduduk Kaltim asli yang termasuk kategori miskin umumnya berada di daerah terisolasi dan sulit dicapai oleh moda transportasi umum. Di

wilayah ini terisolasi ini biaya hidup menjadi mahal karena harga-harga barang industri, seperti gula dan minyak menjadi mahal, mencapai

Rp15.000 per kg atau per liter.

Pemprov Kaltim mengalokasikan sejumlah dana dari APBD untuk kredit bergulir dengan bunga rendah, 6% per tahun –sebagai catatan, di

provinsi ini besarnya dana tunggakan KUT pada tahun 2003 dari 4 bank yaitu Bank BRI, Bank Muamalat, Bank Bukopin dan Bank Danamon

mencapai Rp25.701.510.700.

Program kredit bergulir ini merupakan bentuk upaya pengurangan kemiskinan setelah kewenangan mengelola dana keuntungan BUMN

ditarik oleh pemerintah pusat –untuk ini Pemprov Kaltim mengingatkan kerawanan pendistribusian dana PUKK secara langsung oleh BUMN

yang bersangkutan; di tingkat Pusat pengelolaan dana ini masih menjadi perdebatan di tingkat wacana mengingat rencana Kementerian BUMN

untuk menjadikan dana ini sebagai jaminan bagi dana bergulir yang akan disalurkan oleh perbankan BUMN yaitu Bank Mandiri Rp75 miliar,

Bank BNI dan Bank BRI masing-masing 30 miliar, Bank BTN Rp15 miliar serta PT Permodalan Nasional madani (PNM) dan Perum pegadaian

yang masing-masing Rp15 miliar. Selain itu, Pemrpov Kaltim juga mencanangkan beberapa program yang ditujukan bagi orang miskin seperti

asuransi kesehatan dan beasiswa.

A. Bidang Investasi


Sebagai Negara Kesatuan yang masih baru melaksanakan program desentralisasi, yang telah dicanangkan sejak akhir abad 21 dan

dilaksanakan mulai tahun 2001, kecenderungan peran pemerintah pusat yang dominan pada era sentralisasi masih kuat dirasakan. Kerangka

hubungan pusat dan daerah masih menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan otonomi daerah yang sudah ditetapkan akan terus

dilaksanakan dan dikembangkan.

Dalam konteks investasi, peran pemerintah pusat masih dominan, sekalipun telah dilakukan reformasi. Keterbatasan kewenangan daerah

dalam bidang investasi antara lain ditunjukkan oleh kuatnya pengaruh dan dampak perubahan kebijakan nasional oleh pemerintah pusat dalam

kebijakan daerah. Untuk perkebunan, misalnya, gubernur hanya berwenang atas lahan seluas kurang dari 200 Ha serta pelayanan administrasi

penanaman modal lintas kabupaten/kota (UU no.32 tahun 2004, pasal 13), sedangkan lahan di atas 200 Ha izinnya di keluarkan oleh

pemerintah pusat –seperti juga industri yang terkait dengan ekplorasi dan pengolahan migas. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam

bidang investasi adalah dalam memberikan kepastian status lahan. Keterlibatan berbagai tingkatan pemerintahan ini diharapkan dapat saling

bersinergi. Oleh karena itu, Pemprov Kaltim berharap agar peraturan untuk meningkatkan pelayanan investasi dideregulasi, dengan titikberat

pada koordinasi dan sinkronisasi serta simplifikasi prosedur investasi.

Sejalan dengan kebijakan reformasi bidang investasi yang diinisiasi oleh BKPM, dengan penyerahan sebagian kewenangan pelayanan

perijinan investasi untuk PMA dan PMDN pada daerah, maka Pemprov Kaltim menindak-lanjuti dengan merubah paradigma pelayanan

investasi. Fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah yang merupakan Staf Pembantu Gubernur bidang Penanaman Modal dirubah

menjadi Badan Promosi dan Investasi Daerah, sebagai Penyelenggara Pemerintah Propinsi Bidang Promosi dan Investasi, dengan struktur

organisasi yang berubah. Perubahan ini didasarkan pada SK Gubernur no.4 tahun 2001. Saat ini, Pemprov Kaltim mengarahkan investasi pada

sektor-sektor prioritas, yaitu: perkebunan, pertambangan, perikanan, peternakan, industri aneka, konstruksi dan jasa-jasa lain. Untuk itu,

Pemprov Kaltim melakukan program promosi yang meliputi pengkajian karakteristik Negara atau daerah calon investor dan kecenderungan

investasinya, inventarisasi berbagai kesempatan promosi dan penyusunan rencana promosi serta partisipasi dan penyelenggaraan promosi

bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dan swasta.

Pada periode 2000-September 2004, selama 5 tahun, tiga sektor usaha yang paling diminati oleh PMDN dari 15 sektor dengan investasi

sebesar Rp19.563,7milyar adalah perkebunan, dengan nilai investasi Rp4,2 milyar (19 proyek) dan konstruksi dengan nilai investasi sebesar

Rp4,6 milyar (5 proyek), industri kimia dengan nilai investasi sebesar Rp2,1 milyar (8 proyek). Sedangkan untuk PMA, untuk periode yang sama


selama 5 tahun, tiga sektor usaha yang paling diminati dari 16 sektor dengan besar onvestasi mencapai US $1.537,2 juta, yaitu perdagangan

dengan nilai investasi sebesar US $424,5 juta (22 proyek), jasa lainnya dengan nilai investasi sebesar US $334,3 juta (30 proyek), serta

perkebunan dengan nilai investasi sebesar US $ 277,9 juta (8 proyek). Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 2 (terlampir). Negara-negara asal

investor luar negeri sangat beragam, dengan minta pada sektor-sektor yang juga bervariasi, seperti : (1) Korsel dengan 4 proyek yang memilih

sektor industri Jasa Lainnya, Perdagangan dan pengangkutan; (2) Malaysia dengan 3 proyek memilih sektor Industri Makanan, Jasa Lainnya

dan Perdagangan; (3) Singapura dengan 3 proyek memilih sektor Jasa Lainnya dan Perdagangan; (4) RRC dengan 2 proyek memilih sektor

industri Makanan dan Pengangkutan, (5) Amerika dan Australia masing-masing 1 proyek, namun Amerika memilih sektor Jasa Lainnya

sedangkan Australia memilih sektor Perdagangan.

Untuk menunjang investasi, Pemprov Kaltim telah mengembangkan Buku Profil Potensi dan Peluang Investasi, Peluang Bisnis dan

Investasi, Profil Potensi dan Peluang Usaha di Kabupaten/Kota Investasi; dan Buku 9 Keunggulan Kalimantan Timur dalam Menarik Minat

Investasi. Salin itu, Pemprov altim juga sedang melakukan Pemetaan Potensi Investasi yang meliputi Buku Peta Investasi dan Peta Potensi

Investasi menurut Sektor.

Dalam hal penyerapan tenaga kerja, tiga sektor yang paling banyak memberi sumbangan bagi Provinsi Kaltim, adalah: Perkebunan 50.663

orang, Industri Makanan 4.484 orang dan Konstruksi 5.610 orang dari kategori PMDN; sedangkan untuk PMA, tiga teratas dalam penyerapan

tenaga kerja adalah Perkebunan 21.081 orang, Industri Kayu 2.249 orang dan Jasa Lainnya 3.887 orang. Namun, pemutusan hubungan kerja

juga terjadi di Provinsi ini, pada dua perusahaan PMDN sektor industri kayu yang menutup usahanya sehingga 3.368 karyawan kehilangan

pekerjaan.

Dengan ketersediaan pupuk yang memadai, Provinsi Kaltim merupakan wilayah yang potensial untuk pengembangan sektor perkebunan,

seperti rencana program Pemprov Kaltim untuk satu juta hektar kelapa sawit. Selain itu, di Provinsi Kaltim berlokasi 6 unit kerja dari 22 unit kerja

PTPN XIII yang fokus usahanya pada kelapa sawit dan karet. PTPN XIII merupakan proyek pengembangan delapan PTP, yaitu: PTP VI, VII, XII,

XIII, XVIII, XXIV-V, XXVI dan XXIX yang semuanya berlokasi di Kalimantan. Besarnya investasi dalam pengembangan plasma setiap

menunjukkan peningkatan yang berarti namun dengan laju pertumbuhan yang berfluktuasi, yaitu hingga tahun 1999 mencapai Rp1.565 milyar,

pada tahun 2000 dan 2001, 2002, 2003 dan 2004 investasi tambahan masing-masing adalah sebesar Rp4.791 milyar, Rp5.258 milyar, Rp31986


milyar, Rp18.365 milyar dan Rp24.007 milyar. Hingga tahun 2004 besarnya investasi PTPN XIII mencapai Rp85.972 milyar dari total investasi

PTPN XIII yang mencapai Rp252.480 milyar (data terlampir).

PTPN XIII memiliki area seluas 100.742,27 Ha untuk kelapa sawit yang meliputi 46.587,90 Ha untuk inti dan 54.154,37 Ha untuk plasma;

serta area seluas 42.092,03 Ha untuk karet yang meliputi 11.066,53 Ha untuk inti dan 31.025,50 Ha untuk plasma. Di Provinsi Kaltim, luas areal

petani untuk kebun Tabara, Tajati dan Longkali terus menunjukkan peningkatan, mencapai 6.872 Ha tahun 2004 dari 2.500 Ha pada tahun

1999; begitu pula dengan jumlah petani yang berpartisipasi sebagai plasma dalam kerjasama dengan PTPN XIII yang mencapai 3.436 KK tahun

2004 dari 1.250 KK pada tahun 1999 (data terlampir). Kebun Tajati yang luas areal petani plasma mencapai 2.000 Ha hingga tahun 1999

meningkat menjadi 3.582 Ha, sedangkan Kebun Longkali yang hanya seluas 500 Ha hingga tahun 1999 meningkat menjadi 1.468 Ha pada

tahun 2004. Kebun Tabara yang dimulai tahun 2000 dengan 224 ha areal plasma hingga tahun 2004 meningkat 1.822 Ha. Hingga tahun 2004

areal plasma di Kaltim mencapai 6.872 Ha dengan jumlah petani plasma mencapai 3.346 KK dari 2.500 Ha pada tahun 1999 dengan 1.250 KK

(data terlampir).

B. Bidang Industri dan Perdagangan

Untuk sektor industri, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menekankan pada peningkatkan industri berbasis sumber

daya alam. Namun, sejalan dengan keterbatasan kewenangan Pemerintah provinsi dalam industri dengan investasi besar termasuk untuk

ekplorasi dan pengolahan produk hasil alam, seperti minyak dan gas, maka Pemprov Kaltim mengarahkan sektor perdagangan pada

pengembangan sistem perdagangan yang berbasis ekspor bukan migas, non-migas.

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kaltim masing-masing pada tahun 2001, 2002 dan 2003 adalah 44,58%, 39,97% dan 38,70%

sedangkan sektor perdagangan menyumbang 6,13%, 6,80% dan 6,86%; dimana rata-rata sektor menyumbangkan sekitar 30% dalam lapangan

kerja yang tersedia yaitu dari tahun 2001, 2002 dan 2003 untuk industri masing-masing 11,25%, 10,03% dan 10% sedangkan perdagangan

menyumbang masing-masing 1,12%, 20,05% dan 18,57%. Jenis produk industri dan perdagangan yang berkontribusi besar dalam

pertumbuhan ekonomi Kaltim adalah produk kayu dan hasil-hasilnya yaitu plywood, moulding, MDF dan pulp, perikanan termasuk udang dan

industri kimia yang meliputi urea, amoniak dan carbon aktif. Prioritas pengembangan Industri Agro adalah pada pengolahan produk ikan dan

udang beku, minyak goreng dari kelapa sawit, tepung tapioka, pakan ternak, dan makanan ringan, madu, susu dan susu olahan.


Untuk menunjang pengembangan sub-sektor agro di Kaltim, ketersediaan pupuk di Provinsi Kaltim tidak mengalami masalah. PT Pupuk

Kaltim Tbk, yang memiliki 5 pabrik merupakan pabrik pupuk dengan kapasitas terbesar di seluruh Indonesia merupakan salah satu kontributor

penting dalam pembangunan ekonomi Kaltim, khususnya bidang industri dan perdagangan. Pada tahun 2004, pabrik pupuk ini memproduksi

sebesar 2.980.000 ton dari total produksi nasional yang mencapai 6.890.000 ton. PT Pupuk Kaltim Tbk memproduksi 1.840.000 ton urea prill

dan 1.140.000 ton ure granul. Permintaan terhadap PT Pupuk Kaltim Tbk mencapai 1.550.000 ton untuk pertanian dan 283.000 ton untuk

industri. Sisa sebesar 1.147.000 ton merupakan buffer stock untuk industri dan ekspor.

PT Pupuk Kaltim Tbk berkewajiban mensupply dan menjaga ketersediaan pupuk bagi petani di 15 propinsi yaitu, untuk 26 Kabupaten/Kota

di Jawa Timur dan 13 Propinsi di wilayah Kawasan Timur Indonesia lainnya, yaitu: Bali, NTB, NTT, Kalsel, Kalteng, Sulsel, Sultra, Sulut,

Gorontalo, Sulteng, Papua, Maluku, dan Maluku Utara. Pada tahun 2004, dari total pemasaran pupuk adalah sebesar 1.485.000 ton, dimana

Jawa Timur merupakan konsumen terbesar dengan permintaan sebesar 599.000 ton, sedangkan 886.000 ton didistribusikan pada 14 propinsi di

Kawasan Timur Indonesia.

Mundurnya musim tanam menyebabkan permintaan terhadap pupuk belum melonjak hingga akhir tahun 2004, padahal Pabrik ini berupaya

tidak menghentikan mesin dengan terus produksi, antara lain untuk alasan efisiensi. Pada akhir tahun yang cenderung hujan kesulitan

pergudangan menampung cadangan pupuk yang sedianya telah didistribusikan untuk musim tanam menyebabkan produksi pupuk untuk

periode berikutnya tidak dapat disimpan di gudang. Puluhan ribu ton pupuk dialokasikan di luar gudang, di lapangan tanpa alas lantai dan tanpa

atap sehingga berpotensi menurunkan kualitas pupuk bila tidak cepat diatasi. Pada akhir tahun 2004, PT Pupuk Kaltim Tbk mengajukan izin

ekspor untuk pupuk urea granul yang pemasarannya di wilayah Indonesia relatif terbatas. Dari 140.000 ton urea granul, izin ekspor yang

diberikan pada akhir tahun, oleh departemen perdagangan dengan rekomendasi Departemen Pertanian adalah sebesar 80.000 ton. Realisasi

ekspor pupuk ini masih harus ditunda, menunggu kesediaan kapal pengangkut pada akhir tahun menjelang libur natal dan tahun baru. Pupuk

produksi pabrik ini diharapkan akan dapat diekspor pada awal tahun 2005.

Sebagai kontributor penting dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Kaltim, maka rencana pemerintah untuk menutup Pabrik PKT I karena

alasan usia pabrik diharapkan dibatalkan mengingat Pabrik PKT I menghasilkan melamin sehingga akan mengganggu industri hilir yang

tergantung pada pabrik ini. Selain kemungkinan meningkatkan pengangguran bagi masyarakat lokal yang lebih berpotensi untuk masuk ke

pasar kerja yang lebih padat karya, dibandingkan industri hulu yang cenderung padat modal.


C. Bidang Koperasi dan UKM

Pemprov Kaltim mencanangkan berbagai program untuk mengembangkan KUKM, namun prioritas ditujukan pada pengembangan promosi,

pemasaran dan sistem informasi, sumber daya manusia –yang meliputi keterampilan teknis, kewirausahaan dan keuangan—, manajemen –

yang meliputi struktur organisasi, efisiensi dan kemitraan— serta kelembagaan, teknologi –yang meliputi disain, manajemen mutu dan

stndardisasi produk, diversifikasi produk dan teknologi tepat guna. Secara khusus untuk koperasi Pemprov Kaltim berupaya melaksanakan

revitalisasi, mendorong pembentukan kelompok usaha bersama (KUB) pra koperasi serta meningkatkan peran business development service

(BDS).

Untuk membantu permodalan KUK, provinsi yang kaya sumber daya alam ini memperoleh dukungan dari berbagai BUMN yang

menyalurkan dana keuntungannya dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungann (PKBL). Dana Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi

(PUKK) di provinsi Kaltim paling besar disumbang oleh PT. Pupuk Kaltim dengan Rp14.876.500.000 , kemudian PT. Pertamina dengan

Rp11.620.000.000, PT. Bank Mandiri dengan Rp3.380.500.000, PT. Telkom dengan Rp1.644.500.000 dan PT. Pos Indonesia dengan

Rp1.644.500.000. BUMN lain memberi kontribusi kurang dari satu milyar rupiah, baik BUMN yang hanya memiliki aktivitas di provinsi ini atau

yang lingkupnya nasional, melalui PKBL, antara lain, adalah: PT. Inhutani I dan II, PTPN XIII, PT. Angakasa Pura I, Pelindo IV, PT. Jamsostek,

PT. BRI, PT. Perum Pegadaian, PT. Permodalan NM, PT. Askes.

Besarnya dana PKBL atau PUKK di Provinsi Kaltim menunjukkan fluktuasi yang tajam dari Rp34.265.129.575 pada tahun 2001 menjadi Rp

17.935.143.198 pada tahun 2002. Pada tahun 2003, dari alokasi dana PUKK sejumlah Rp51.015.800.000 realisasinya mencapai

Rp38.403.500.000; yaitu untuk masing-masing 2.298 unit usaha kecil 29 unit koperasi (KUK), termasuk dana hibah untuk KUK sebesar

Rp2.706.988.000,-

Selain itu, untuk pengembangan KUK Provinsi Kaltim memperoleh alokasi dana dari kompensasi pengurangan subsidi BBM (PKPS-BBM)

sebesar Rp7.500.000.000, pada tahun 2002-2003. Dana ini ditujukan bagi Koperasi, untuk 75 KSP/USP dan LKM. Koperasi di propinsi Kaltim

menunjukkan perkembangan yang berarti dari tahun 2000 hingga 2004 yaitu dari 2.104 menjadi 2.833 unit.

Untuk menunjang pengembangan KUK di Provinsi Kaltim, kontribusi PT Pupuk Kaltim Tbk tergolong dominan, mencapai lebih dari 25%

dana PUKK yang didistribusikan pada tahun 2003. Sumbangan PT Pupuk Kaltim Tbk pada sektor KUK di Provinsi Kaltim sejak tahun 1989

hingga Nopember 2004 mencapai Rp102.232.354.000 dari dana PUKK sebesar Rp158.584.022.000 untuk 1.084 unit usaha KUK dari 17.092


KUK. Selain di Provinsi Kaltim dana PUKK PT Pupuk Kaltim Tbk didistribusikan pula ke Provinsi Kalsel, Kalteng, Kalbar dan wilayah lain di

Indonsia.

III. Permasalahan Spesifik dan Rekomendasi

A. Pemda Propinsi Kalimantan Timur

Agar Pemerintah Pusat konsisten dalam pembangunan Kawasan Indonesia Timur yang terkait dengan revisi UU no22 tahun 1999 and UU no.25

tahun 1999. Diharapkan Pemerintah Pusat penafsiran atas revisi lebih jelas, serta agar Petunjuk teknis Pelaksanaannya tidak terlambat diberikan,

agar tidak timbul kerancuan dan salah penafsiran.

Agar kebijakan publik bidang penanaman modal mengikutsertakan aparatur pemerintah di daerah. Secara khusus, untuk meningkatkan

investasi diharapkan agar gubernur yang selama ini diberi kewenangan untuk sektor perkebunan yang luas lahannya kurang dari 200 Ha dan

pelayanan administrasi penanaman modal lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan propinsi (UU no.32 tahun 2004, pasal 13), sedangkan

lahan di atas 200 Ha izinnya di keluarkan oleh pemerintah pusat, selain itu untuk kepastian status lahan merupakan kewenangan pemerintah

kabupaten/kota; sehingga diperlukan deregulasi peraturan untuk meningkatkan pelayanan, dengan titikberat pada koordinasi dan sinkronisasi serta

simplifikasi prosedur investasi.

Pemprov Kaltim juga mengungkapkan kesulitan untuk berinteraksi dengan (masuk ke) lingkungan PT Badak NGL, yang sebetulnya berada di

wilayah yang administrasinya, sekalipun dinyatakan sebagai di bawah Gubernur Provinsi Kaltim. B. PT Pupuk Kaltim Tbk

Izin ekspor yang dikeluarkan oleh pemerintah (Departemen Perdagangan, sebelumnya Departemen Perindustrian dan Perdagangan) tidak

terpola sehingga mempengaruhi rencana penjualan. PT Pupuk Kaltim Tbk kesulitan mengelola pergudangan yang berdampak pada proses

produksi. Pada saat gudang penuh (over-stock) pabrik harus menurunkan tingkat produksi (cut rate) atau bahkan mematikan pabrik (shutdown)

sehingga untuk menghidupkn kembali mesin dibutuhkan lebih banyak energi. Kerugian yang dialami PT Pupuk Kaltim Tbk akibat kondisi tersebut

sejak tahun 2001 rat-rata 250.000 ton/tahun.


Olehkarena itu diharapkan agar pemerintah memberikan izin ekspor secara periodik, tahunanatau per semester dengan melakukan evaluasi

kebutuhan pupuk nasional secara periodik, bulanan, mingguan, atau bahkan harian pada kondisi tertentu.

Selain itu, perubahan kebijakan pemerintah dari menanggung cost plus fee dan biaya distribusi (hingga tahun 1998), menjadi bebas dan tanpa

subsidi (1998-2001), kemudian memberlakukan subsidi untuk gas dan tidak termasuk distribusi membuat PT Pupuk Kaltim mengeluarkan sekitar

Rp500 milyar untuk biaya distribusi, pada tahun 2004. Pada dasarnya Harga Eceran Tertinggi (HET) jauh di bawah harga produksi. PT Pupuk Kaltim

Tbk mengalami kerugian rat-rata sebesar Rp303.000 per ton pupuk. Saat ini subsidi diberikan hanya untuk harga gas di atas US$1 untuk kebutuhan

pertanian tanaman pangan, dan peerintah mematok Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp1.050 di lini III, tingkat pengecer. Oleh karena itu PT Pupuk

Kaltim Tbk mengharapkan agar pemerintah memberi subsidi distribusi pupuk bagi pabrik pupuk yang kawasan distribusinya luas, seperti Kawasan

Timur Indonesia, sebagai bagian dari Public Service Obligation (PSO). C. PT Badak Natural Gas Liquefaction (PT Badak NGL)

PT Badak NGL merupakan salah satu produsen gas alam cair besar dan diperhitungkan dalam lingkup gas dunia. Peran utama PT Badak NGL

adalah sebagai plant operator, namun perusahaan ini mengembangkan potensinya terus mengembangkan teknologi proses kilang LNG serta

berupaya menjadi sentra pelatihan LNG di dunia internasional dengan menawarkan fasilitas pelatihan LNG, khususnya dalam pengelolaan kilang

LNG.

Produksi PT Badak NGL merupakan bahan baku utama pupuk. Keputusan pemerintah untuk melakukan dual resources antara ladang Arun di

Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dengan Ladang Badak, Bontang, di Provinsi Kaltim untuk mengurangi besarnya jumlah gas yang akan diekspor

dari Ladang Arun, sesuai kesepakatan jangka panjang dengan pembeli dari Korea Selatan dan Jepang. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga

keberlangsungan produksi pabrik pupuk di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang meningkat, bertambah dengan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM)

II yang membutuhkan gas sebagai bahan baku, padahal pada saat yang sama PT Asean Aceh Fertilizer (AAF) mengalami kesulitan memperoleh

pasokan bahan baku gas untuk meneruskan produksinya. Pada Masa Sidang II tahun 2004-2005 Komisi VI DPR-RI menyarankan agar Pemerintah

mempertahankan keberadaan berbagai industri pupuk ini untuk menjaga ketersediaan lapangan kerja di Provinsi yang sedang dalam kondisi

Darurat Sipil dan membutuhkan kerjasama lintas sektor untuk menjaga wilayah dari tekanan separatis GAM dan menjaga keutuhan wilayah

Indonesia dengan dukungan moral dari seluruh masyarakat Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.


Keputusan dual resources tidak menjadi keputusan PT Badak NGL, mengingat perannya sebagai plant operator. PT Badak NGL menyatakan

sebagai perusahaan nir laba, tidak mengikat kontrak kerjasama untuk pengolahan atau pemasaran, kecuali melalui PT Pertamina. Penanda-

tanganan kontrak dengan pihak produsen migas yang akan mengolah produk mentah mereka sehingga menjadi produk industri atau kontrak

penjualan dengan pembeli ditangani oleh PT Pertamina. PT Badak bahkan tidak memiliki laporan rugi-laba seperti layaknya perusahaan persero,

karena PT Badak NGL hanya mengajukan biaya produksi pada produsen dan PT Pertamina untuk didiskusikan dan disepakati bersama, sebagai

bentuk kesepakatan untuk pengolahan gas mentah menjadi produk industri yang siap dipasarkan. Oleh karena itu sulit untuk melihat kenerja bisnis

dalam konteks gas dari perusahaan ini. Perusahaan ini tidak menyiapkan dana untuk investasi, karena investasi dilakukan oleh produsen gas

alam/mentah, sedangkan PT Bdak hanya mengajukan penawaran tentang investasi apa saja yang diperlukan. Peningkatan nilai tambah merupakan

persyaratan kerjasama. Sedangkan produsen menggunakan indikator kinerja yang mereka tentukan sebagai ukuran.

Untuk ini, Komisi VI DPR-RI menunjukkan keberatan atas status perusahaan yang berlabel Peusahaan Terbatas (PT) sebagai perusahaan

nirlaba –status suatu perusahaan apakah tergolong nirlaba atau tidak akan dapat dilihat dari laporan rugi laba.

PT Badak NGL sendiri mengharapkan pemerintah dapat membuat status perusahaan ini lebih jelas. Dalam beberapa kali kunjungan kerja DPR-

RI dijanjikan bahwa status nirlaba ini akan dibahas, namun hingga kini status PT Badak NGL tetap seperti sedia kala.

PT Badak NGL juga menyarankan agar dimasa mendatang Indonesia memiliki Komite Nasional Gas (National Gas Committee) untuk mengatur

penggunaan gas di Indonesia sehingga pemanfaatan gas dapat lebih optimal. Selain itu, perlu pula dibangun Indonesian Gas Incorporated yang

mengelola pemanfaatan Urea, LNG, GTL dan Pipeline sehingga dapat dibangun suatu sinergi antar berbagai produk ini dan dapat meningkatkan

efektivitas penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki. Indonesi ajuga perlu melakukan restrukturisasi energi, antara lain untuk diversifikasi

energi.

Gelombang Tsunami yang memporak-porenda sebagian wilayah di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam membuat isu penutupan PT AAF tidak

lagi menjadi focus. Namun, PT PIM I sudah mulai beroperasi kembali, sekalipun dengan kapasitas produksi di bawah kapasitas terpasang, rata-rata

80%, salah satu alasannya adalah keterbatasan gas, agar gas dapat didistribusikan ke PT PIM II, yang direncakan akan mulai berproduksi pada

bulan Maret mendatang. Kontrak kerjasama penyediaan gas sudah ditanda-tangi PT PIM dengan Exxon Mobil Oil Indonesia (EMOI) untuk periode

2005, dimulai tangal 1 Januari dengan harga US $ 2,3 per MMBTU. Pabrik di Aceh memperoleh pasokan gas sebesar 57 BBTUD, termasuk PT

PIM I dan II –yang memperoleh sekitar 115 MMSCFD (juta kaki kubik per hari atau million standard cubic feet per day) serta pabrik-pabrik lainnya.


Volume ekspor Arun dipastikan menurun hingga maskimal 9 kargo setelah kontrak ini ditanda-tangani. Mengingat jadwal pengapalan yang sudah

ditentukan untuk LNG Bontang sepanjang tahun 2005, maka 3 Kontraktor Production Sharing (KPS, yaitu Total E & P Indonesie, Vico Indonesia dan

Unocal Indonesia) sebagai operator lapangan Bontang akan kesulitan memenuhi kargo LNG di luar jadwal. Untuk komitmen Arun ini menunggu

sela. PT Pertamina selaku single seller LNG Bontang masih melakukan pendekatan untuk mengurangi pengiriman gas dengan beberapa pihak,

antara lain CPC (China Petroleum Corp) dan Kogas (Korea Gas Corp). D. PT Pelindo IV

Sebagai salah satu penunjang kelancaran distribusi pupuk, dan lalu-lintas barang dari dan ke Provinsi Kaltim pada umumnya, maka pelabuhan

berperan sangat penting. Lalu lintas barang di Pelabuhan cabang Balik Papan sudah melebihi kapasitasnya (overload), sehingga pelabuhan

semayang akan diperuntukkan bagi Pelayaran Nusantra dan Samudra, sedangkan pelabuhan Kawasan Kp. Baru diperuntukkan bagi pelayaran

rakyat/lokal. Pelabuhan akan ditambah dengan pelabuhan Kariangan yang rencananya akan dibangun pada tahun 2006 hingga 2008 dan ditujukan

untuk melayani peti kemas, cargo dan curah; selain dikembangkan sebagai kawasan industri.

Sebagai salah satu BUMN yang berlokasi di Provinsi Kaltim, maka Pelabuhan Cabang Balik Papan turut berkontribusi dalam pengembangan

KUK, yang sejak tahun 1996 hingga 2004 telah membantu 29 unit usaha dengan total dana PUKK sebesar RP300.000.000. Tingkat kolektibilitas

dana PUKK rata-rata mencapai 69,56%.

Selain itu, untuk mengembangkan kapasitas Pelabuhan Cabang Balik Papan setiap tahun dilakukan investasi yang besarnya berfluktuasi

namun menunjukkan kecenderungan yang menurun. Pada tahun 1999 realisasi investasi dari dana internal mencapai Rp 390.243.000, tahun 2000

meningkat menjadi Rp960.682.000; kemuian menurun tajam menjadi Rp 161.811.000 tahun 2001, meningkat menjadi Rp213.750.000 dan

Rp243.500.000 pada tahun 2002 dan 20033. Salah satu penyebab penurunan investasi adalah keterbatasn pengembangan lokasi pelabuhan.

Pelindo IV sudah meminta lahan dari pemerintah, tetapi lahan sulit diperoleh di wilayah perkotaan ini. Untuk meningkatkan kinerja PT Pelindo IV

cabang Balik Papan, maka diharapkan agar pemerintah tidak memberlakuan surut suatu perda serta dibebaskan dari donasi. E. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Permasalahan salah satu unit KUKM di Samarinda, UD Mawar Sari, adalah kesulitan memperoleh pinjaman modal. UD Mawar Sari belum

pernah menerima bantuan dari BUMN –salah satu BUMN bersedia membantu permodalan UD Mawar Sari, sesuai dengan kewajiban mereka hanya


dapat memberikan tambahan modal bagi KUK, maka tawaran bantuan tergolong kecil. UD Mawar Sari tergolong sebagai usaha ekonomi tingkat

menengah dan sepatutnya dikategorikan sebagai bankable, mengingat kebutuhan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya sebesar

limaratus juta rupiah hingga satu miliar. UD mawar Sari mengajukan pinjaman pada Bank Bukopin, namun mereka kecewa karena institusi yang

diharapkan membantu permodalan usaha mereka hanya bersedia membiayai kebutuhan tambahan modal yang besarnya kurang kebutuhan dana

dari yang diajukan, sekalipun UD Mawar Sari menyiapkan agunan yang nilainya diperkirakan sebesar satu milyar. Selain itu, tingkat bunga yang

ditawarkan tergolong tinggi, yaitu 18%. Pemilik UD Mawar Sari mengharapkan bunga untuk investasi tidak disamakan dengan bunga pada

umumnya, tetapi lebih kecil kira-kira 12%.

UD Mawar Sari juga mengungkapkan kesulitan menemukan Program kredit tanpa agunan seperti diiformasikan –dulu disebut Program Kredit

Usaha Mikro LayakTanpa Agunan (KUMLTA) dan kemudian namanya diubah menjadi Program Kredit Kalayakan Usaha Mikro (KKUM). Sangat

mungkin program ini tidak ditawarkan pada UD Mawar Sari karena posisinya, selain kemungkinan bahwa program ini tidak ditawarkan oleh

perbankan yang dihubungi atau di wilayah Kaltim. Sekalipun demikian, peran pemprov tidak dapat diabaikan mengingat UD Mawar Sari turut

dipromosikan sbagai salah satu usaha yang memproduksi penganan khas Samarinda, yang dapat dipromosikan pada tamu-tamu Pemrov Kaltim

yang berkunjung ke Samarinda. Pada gilirannya kerjasama ini akan saling menguntungkan, karena UD Mawar Sari berkepentingan pada promosi

bagi para pendatang untuk memperluas pasarnya; sedangkan Pemprov Kaltim diuntungkan dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja,

penggunaan bahan baku lokal yang memberi nilai tambah bagi masyarakat lokal, serta kesempatan untuk meningkatkan wajib pajak sehingga dapat

meningkatkan penerimaan daerah.

Salah satu KUKM yang dikunjungi yaitu UD Bahati Jaya yang memproduksi kayu ukir khas Kaltim sekalipun belum dibantu oleh BUMN dan

telah menjalin kerjasama dengan Pemrov Kaltim telah mampu menembus pasar ekspor dengan menawarkan produk menggunakan kandungan

lokal tinggi, sehingga kontribusinya tehadap peningkatan nilai tambah daerah akan bermakna, terlebih kompensasi yang diperoleh adalah mata

uang asing yang dibutuhkan untuk memperkuat posisi Indoensia di mata internasional. Sedangkan Kelompok Pengrajin Sarung Tenun Samarinda

―Berdikari‖ yang pernah dibantu oleh salah satu BUMN dan telah menjalin kerjasama dengan Pemrov Kaltim menunjukkan perkembangan yang

baik. Sebagai produsen produk dengan kandungan lokal yang tinggi, Kelompok Pengrajin Sarung Tenun Samarinda ―Berdikari‖ tidak hanya

membantu pemerintah menjaga kekayaan budaya Kaltim, tetapi turut menyumbang bagi peningkatan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi,

khususnya bagi perempuan Kaltim.


F. Pemda Kota Bontang

Kota Bontang dengan luas wilayah 407 km2 dan berpenduduk 113.783 jiwa berkembang dari industri pengolahan, yang kontribusinya mencapai

94,74% dari perekonomian Kota Bontang. Di Kota ini berlokasi PT Pupuk Kaltim Tbk dan PT Badak NGL, yang mengambil area cukup luas untuk

sebuah kota mandiri dengan berbagai fasilitas yang dibutuhkan penghuninya. Kedua lokasi industri besar ini dipisahkan oleh areal perkotaan yang

menjadi pusat kota masyarakat yang tinggal di Kota Bontang.

Pemerintah Kota Bontang mengharapkan agar pemerintah pusat dapat mengakomodasi harapan mereka agar ada perubahan peraturan

tentang pembagian hasil minyak; sehingga dana perimbangan didistribusikan secara proporsional antara daerah penghasil dengan daerah

pengolah. Hingga saat ini daerah pengolah memperoleh bagian 1% dari Dana Bagi Hasil Bagian Daerah dari pemerintah pusat, seperti

kabupaten/kota lain di Provinsi Kaltim, lebih kecil dari kabupaten tempat ekplorasi sumber daya alam, migas, seperti Kutai Kartanegara. Sedangkan

Pemprov memperoleh 6% dari Dana Bagi Hasil Bagian Daerah dari pemerintah pusat. Padahal sebagai tempat pengolahan migas, kota Bontang

menanggung resiko tinggi, dalm hal kerusakan lingkungan dan keselamatan mesyarakat umum yang tinggal di sekitar lokasi industri.

IV. Lain-lain: Lampiran


Lampiran 1.

Sektor Usaha yang Diminati Tahun 2000-2004

Investasi Penyerapan TK

(milyar rupiah) (org)

PMDN

1. Sektor Perkebunan, 19 proyek dengan nilai investasi 4.240,5 50.663

2. Sektor Pertambangan, 7 proyek dengan nilai investasi 1.433,0 520

3. Sektor Perikanan, 2 proyek dengan nilai investasi 32,8 129

4. Sektor Peternakan, 1 proyek dengan nilai investasi 5,0 2.059

5. Sektor Industri Makanan, 11 proyek dengan nilai investasi 465,5 4.484

6. Sektor Industri Kayu, 14 proyek dengan nilai investasi 968,2 3.517

7. Sektor Industri Kimia, 8 proyek dengan nilai investasi 2.092,3 334


8. Sektor Ind Barang Logam, 6 proyek dengan nilai investasi 319,6 784

9. Sektor Ind Min Non Logam, 1 proyek dengan nilai investasi 1.104,0 3.054

10. Sektor Konstruksi, 5 proyek dengan nilai investasi 4.643,5 5.610

11. Sektor Jasa Lainnya, 17 proyek dengan nilai investasi 1.290,7 69

12. Sektor Perhotelan, 5 proyek dengan nilai investasi 1.021,1 578

13. Sektor Pengangkutan, 1 proyek dengan nilai investasi 500,0 207

14. Sektor Perdagangan, 4 proyek dengan nilai investasi 33,9 240

15. Sektor Listrik, Gas & Air, 4 proyek dengan nilai investasi 914,6 1.868

PMA (juta US $)

1. Sektor Perkebunan, 8 proyek dengan nilai investasi 277,9 21.081

2. Sektor Pertambangan, 4 proyek dengan nilai investasi 21,9 1.141

3. Sektor Perikanan, 3 proyek dengan nilai investasi 0,4 360

4. Sektor Kehutanan, 3 proyek dengan nilai investasi 36,5 214

5. Sektor Industri Makanan, 3 proyek dengan nilai investasi 5,8 829

6. Sektor Industri Kayu, 14 proyek dengan nilai investasi 57,6 2.249

7. Sektor Industri Kimia, 5 proyek dengan nilai investasi 105,6 570

8. Sektor Ind Barang Logam, 3 proyek dengan nilai investasi 18,5 131

9. Sektor Ind Min Non Logam, 1 proyek dengan nilai investasi 163,3 801

10.Sektor Konstruksi, 6 proyek dengan nilai investasi 6,9 718

11.Sektor Jasa Lainnya, 30 proyek dengan nilai investasi 334,3 3.887

12.Sektor Perhotelan, 3 proyek dengan nilai investasi 16,6 394

13.Sektor Perumahan, 1 proyek dengan nilai investasi 0,9 n.a

14.Sektor Pengangkutan, 7 proyek dengan nilai investasi 67,1 499

15.Sektor Perdagangan, 22 proyek dengan nilai investasi 424,5 238

16. Sektor Listrik, Gas & Air, 1 proyek dengan nilai investasi 0,4 30


Lampiran 2.

Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Perkebunan di Kaltim 1999-2004

Uraian S/d 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Jumlah

Kebun Tabara:

-Investasi (Rp juta)

-Arel Petani (Ha)

-Jumlah Petani (KK)

Rp 0

0 Ha

0 KK

Rp 1.053

224 Ha

112 KK

Rp 1.287

276 Ha

138 KK

Rp 2.847

352 Ha

176 KK

Rp 4.045

534 Ha

267 KK

Rp 7.941

436 Ha

218 KK

Rp17.173

1.822 Ha

911 KK

Kebun Tajati:


-Arel Petani (Ha)

-Jumlah Petani (KK)

Rp 0

2.000 Ha

1.000 KK

Rp 1.92

500 Ha

250 KK

Rp 2.199

450 Ha

225 KK

Rp26.564

250 Ha

125 KK

Rp11.867

50 Ha

25 KK

Rp 9.620

332 Ha

166 KK

Rp52.242

3.582 Ha

1.791 KK

Kebun Longkali:


-Arel Petani (Ha)

-Jumlah Petani (KK)

Rp 1.565

500 Ha

250 KK

Rp 1.746

100 Ha

50 KK

Rp 1.772

300 Ha

150 KK

Rp 2.575*

100 Ha

50 KK

Rp 2.452

144 Ha

72 KK

Rp 6.446

324 Ha

162 KK

Rp16.556

1.468 Ha

734 KK

Jumlah


-Arel Petani (Ha)

-Jumlah Petani (KK)

Rp 1.565

2.500 Ha

1.250 KK

Rp 4.791

824 Ha

412 KK

Rp 5.258

1.026 Ha

513 KK

Rp31.986

702 Ha

351 KK

Rp18.365

728 Ha

3624 KK

Rp24.007

1.092 Ha

546 KK

Rp85.972

6.872 Ha

3.436 KK

*Termasuk biaya investasi pengalihan kebun ini ke kebun plasma seluas 2.000 Ha tahun 1999

Sumber: Materi Presentasi Pada Kunjungan kerja Komisi VI DPR-RI di PTPN XIII (Persero) Kaltim, 24 Des 2004


Lampiran 1. APBD 2004 dan RAPBD 2005 (Rp)

a. Komposisi pengeluaran anggaran

- Jumlah Pengeluaran 2004 3.000.648.000.000

1. Belanja Administrasi Umum 652.138.000.000

2. Belanja Operasional dan Pemeliharaan 1.694.397.000.000

3. Belanja Transfer 604.113.000.000

4. Belanja Tak Terduga 50.000.000.000

- Jumlah Pengeluaran 2005 (Rencana) 2.365.000.000.000

1. Belanja Administrasi Umum 604.292.000.000

2. Belanja Operasional dan Pemeliharaan 1.285.885.000.000


3. Belanja Transfer 429.823.000.000

4. Belanja Tak Terduga 45.000.000.000

b. Komposisi pendapatan ditargetkan pada tahun 2004 3.225.000.000.000

1. Pendapatan Asli Daerah 665.580.036.965

1.a. Pajak Daerah 480.000.000.000

1.b. Retribusi Daerah 109.463.250.000

1.c. Laba BUMD 39.586.500.000

1.d. Lain-lain 36.530.286.965

2. Perimbangan 1.988.393.750.000

2.a. Bagi Hasil Pajak 1.721.617.750.000

2.b. Dana Alokasi Umum 266.775. 000.000

3. Dana Alokasi Khusus 126.120. 000.000

4. Pembiayaan (Sisa lebih perhitungan) 571.027.213.035

Secara khusus untuk bidang yang terkait dengan penggunaan pupuk, pertanian termasuk perkebunan, kebijakan pembangunan yang

ditempuh adalah pengembangan usaha tani den

DPR: agar berlebih, paling tidak mencukupi. Tahun 2008 akan menjadi tuan rumah PON. Apa tidak dapat dibangun lapangan terbang yang

modern di Samarinda?


DPR: Jangan tergantung APBN, tetapi datangkan investor. Apa stimulus untuk tarik investor? Seberapa jauh keseriusan pelaksanaan

rencana 1 juta hektar kebun sawit? Agar inti diberi fasilitas, Bagaimana agar punya lahan plasma? Bila 5-10 Ha membutuhkan 1 pabrik,

bagaimana dengan 1 juta Ha? Bagaimana soal infrastrukturnya, karena di Malaysia yang membangun adalah swasta.

DPR: Seringkali tidak ada relevansi antara kekayaan alam dengan kesejahteraan masyarakat. Agar kembangkan SDM, akal budi, IPTEK

karena sumber kemajuan masyarakat. SDA bisa jadi sumber persoalan, memunculkan rezim yang korup, diktator. Kaltim tidak akan hebat kalau

hanya mengekploitasi sumber. Agar berfikir global, bertindak lokal ditambah kreatifitas. Agar membuat capaian dalam ukuran kuantitatif dan

kualitatif, lalu dibandingkan dengan luar negeri. Dari 2juta penduduk, 400.000 adalah orang miskin (20%). Bila 10 trilyun yang diperoleh untuk

infrastruktur dibagikan, atau program 1juta Ha kelapa sawit dilaksanakan, maka masyarakat tidak akan miskin. Bagaimana kebocoran PAD,

karena masih banyak kemiskinan yang terlihat dari jalan utama yang dilalui, artinya pemukiman akan lebih buruk lagi. Kaltim sangat kaya SDA,

tetapi tidak ada orang Kaltim yang professional yang ikut ambil bagian dalam pengelolaan SDA, bahkan catering saja dari Jakarta –bandingkan

dengan Petronas yang dibangun tahun 1980-an, yang mengalokasikan sejumlah tertentu dana untuk bumi putera. Bagaimana agar ahli yang

kontraknya sudah habs dapat mulai dgantikan oleh penduduk lokal, artinya yang dating harus mentransfer teknologinya pada putera daerah;

bahkan Riau mengirim putera daerahnya agar belajar ilmu-ilmu yang spesifik, bukan yang umum agar dapat menggantikan kebutuhan tenaga

asing. Bagaimana agar dalam 5 tahun tidak lagi membutuhkan expatriate?

DPR: Penebangan kayu illegal, terkait dengan MOU Mendag tentang kayu? Izin kuasa pertambangan hanya pada orang yang itu saja?

Program 100 hari sampai ke bawah?

Tidak ada daerah yang dapat membangun dengan PADnya –mungkin maksudnya ada program-program pemerintah yang perlu didukung

oleh daerah, sehingga pemerintah memberikan insentif agar daerah melaksanakannya (stick and carrot). Masalah kemiskinan di Kaltim tidak

dapat diselesaikan sendiri karena sebagian besar yang miskin merupakan pendatang, dari 2,7% perumbuhan penduduk, 1,4%nya merupakan

pendatang yang umumnya miskin. Sedangkan penduduk asli yang miskin lebih karena lokasi mereka yang terisolasi seperti di daerah yang

hanya dapat dicapai melalui pesawat udara sehingga harga bensin rp15/liter dan gula pasir rp15/kg.

Pemerintah pusat menarik hak daerah untuk mengelola dana keuntungan BUMN, dan daerah tidak dapat melakukan intervensi padahal

penggunaannya rawan penyelewengan. Untuk orang miskin pemerintah Kaltim menganggarkan sejumlah dana dari APBD untuk kredit bergulir


dengan bunga rendah, 6% per tahu; selain itu orang miskin diberi asurasni kesehatan, beasiswa, serta pemerintah membangun SMU plus yang

masuk dalam 5 besar nasional, yang lulusannya diterima di Nanyang University.

UKM: katanya ada pinjaman tanpa agunan, tetapi kenyataannya tidak ada. untuk investasi seharusnya diberi bunga lebih rendah dari yang

umum, sekitar 12%. Dari PT PKT ada pinjaman untuk UKM, tapi hanya sebesar rp 25 juta, padahal kami membutuhkan rp500 juta, dalam

evaluasi mereka misalnya kita butuh 25 juta mereka bilang butuhnya hanya 5 juta.

PT PKT: Tidak ada perempuan dalam jajaran menajemen, hanya MC yang perempuan. PT PKT menghasilkan 1.840.000 urea prill adri PKT

I – III untuk didistribusikan ke NTT, NTB, Bali, Jatim, Maluka, Sulawesi, sebagian Kalimantan (Kalsel), dan Papua (15.000, tidak ada kapal

langsung jadi melalui Surabaya dan Ambon). Yang paling besar adalah Jatim (599.000), Sulsel (308.000) kemudian, Kalsel (168.000). Selain

prill, dihasilkan juga granule dari PKT IV, yang kebutuhan di dalam negeri relative terbatas.

Kapasitas gudang prill dan granule masing-masing 70.000 ton. Dari granule yang ada di pabrik yang mencapai 140.000 pemerintah

(Depdag, dengan rekomendasi dari Deptan memberi izin ekspor granule 80.000 ton sejak akhir Desember 2004, karena produksi yang

menumpuk di pabrik, mencapai 170.000 ton sehingga kapasitas gudang tidak mencukupi, dan ditaruh di luar, padahal musim hujan.Produksi

yang menumpuk di pabrik, antara lain karena pergeseran musim tanam hingga 3 bulan yang menyebabkan permintaan belum meningkat.

G. Kota Bontang

V. Deskripsi per-Bidang

D. Bidang Industri dan Perdagangan

Pupuk merupakan komoditas penting penunjang sektor pertanian. Sekalipun kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian nasional

menunjukkan kecenderungan menurun ( % menjadi %, tahun ), namun pembangunan yang diharapkan mensejahterakan rakyat Indonesia

masih akan sangat tergantung pada pengembangan sektor pertanian, karena sebagian besar masyarakat Indonesia adalah petani.

Pengembangan industri dalam negeri, khususnya pupuk ………….

PT Pupuk Kaltim diizinkan mengekspor sebagian dari kelebihan pupuk yang mencapai 170.000 ton di pabrik pada akhir tahun 2004, karena

pergeseran musim tanam dari oktober menjadi Januari sehingga permintaan tidak melonjak, padahal mesin produksi tidak berlanjut khususnya


pupuk granule yang relatif sedikit penggunaannya di dalam negari. Namun, izin ekspor menjelang akhir tahun tidak dapat diekspor langsung karena

kesulitan pengapalan barang, yang umumnya libur hingga awal tahun.

Ketersediaan bahan baku industri pupuk, yaitu gas

Secara khusus dibahas tentang dual resources Ladang Arun dan Bontang untuk pemenuhan kebutuhan ekspor gas ke Korea Selatan dan

Jepang –untuk menjaga ketersediaan gas bagi Pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM) I dan II di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Pabrik Pupuk

ASEAN Aceh Fertilizer (AAF), sebagai upaya menjaga ketersediaan lapangan kerja di NAD yang berada dalam keadaan Darurat Sipil. Kondisi

pabrik setelah Tsunami?

Documents

Laporan Kunker K. VI DPR-RI ke Provinsi Kalimantan Timur