Upload
others
View
15
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN KINERJA
2017
PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA BARAT
LAPORAN KINERJA 2017
Nomor : LKIN-06/PW27/6/2018 Tanggal : 5 JANUARI 2018
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017
ii
Kata Pengantar………………………………………….. i
Daftar Isi……………………………………………..……... ii
Daftar Tabel……………………………………………….. iii
Daftar Gambar…………………………………………... iv
Daftar Lampiran…………………………………………. v
Ringkasan Eksekutif…………………………………... vi
A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang
Organisasi..……………………………………. 1
B. Aspek Strategis
Organisasi…………………………..…………. 3
C. Kegiatan dan Produk
Organisasi………………………………………. 4
D. Struktur Organisasi………………………… 7
E. Sistematika Penyajian……………………. 10
A. Rencana Strategis 2015-
2019……………………………………………….. 12
1. Pernyataan Visi…………………………. 12
2. Pernyataan Misi………………………… 13
3. Tujuan dan Sasaran
Program…………......……………………. 14
4. Indikator Kinerja
Program......……………………………… 16
5. Program dan Kegiatan ................ 16
B. Perjanjian Kinerja Tahun
2017……………………………………..……….. 18
A. Capaian Kinerja Organisasi.……………. 21
B. Realisasi Keuangan Tahun
2017……………………………………………….. 45
Daftar Isi
BAB I. Pendahuluan
BAB II. Perencanaan Kinerja
BAB III. Akuntabilitas Kinerja
Lampiran
BAB IV. Penutup 47
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017
iii
BAB III
BAB II
BAB IV
2.1 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Utama 16
2.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan 18
2.3 Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017 19
3.1 Capaian Sasaran Program Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017 21
3.2 Indikator Kinerja Kegiatan/Output 15 45
3.3 Realisasi penyerapan anggaran per 31 Desember 2017 46
4.1 Capaian Sasaran Program 48
Daftar Tabel
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017
iv
BAB I
BAB III
1.1 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Posisi Per 31 Desember 2017 9
1.2 Komposisi Pegawai Menurut Golongan Per 31 Desember 2017 10
1.3 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja BPKP Tahun 2017 11
3.1 Terlaksananya monitoring evaluasi atas Program Prioritas yang dilaksanakan di daerah 24
3.2 Perbandingan Realisasi IKU 1 dengan Target Tahun 2019 25
3.3 Perbandingan Realisasi IKU 2 dengan Target Tahun 2019 25
3.4 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan pada Perwakilan BPKP 27
3.5 Perbandingan Realisasi IKU 3 dengan Target Tahun 2019 28
3.6 Perbandingan Realisasi IKU 4 dengan Target Tahun 2019 28
3.7 Perbandingan Realisasi IKU 5 dengan Target Tahun 2019 28
3.8 Perbandingan Realisasi IKU 6 dengan Target Tahun 2019 30
3.9 Perbandingan Realisasi IKU 7 dengan Target Tahun 2019 31
3.10 Perbandingan Realisasi IKU 8 dengan Target Tahun 2019 33
3.11 Perbandingan Realisasi IKU 9 dengan Target Tahun 2019 35
3.12 Perbandingan Realisasi IKU 10 dengan Target Tahun 2019 37
3.13 Perbandingan Realisasi IKU 11 dengan Target Tahun 2019 38
3.14 Perbandingan Realisasi IKU 12 dengan Target Tahun 2019 40
3.15 Perbandingan Realisasi IKU 13 dengan Target Tahun 2019 42
3.16 Perbandingan Realisasi IKU 15 dengan Target Tahun 2019 44
Daftar Gambar
LAPORAN KINERJA PABAR TAHUN 2017
v
Lampiran 1 Capaian Kinerja Outcome Tahun 2017 Pewakilan BKPK Provinsi Papua Barat
Lampiran 2 Capaian Kinerja Output Tahun 2017 Pewakilan BKPK Provinsi Papua Barat
Lampiran 3 Anggaran dan Realisasi Program Kegiatan Tahun 2017
Lampiran 4 Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah se-Provinsi Papua Barat Tahun 2017
Lampiran 5 Kapabilitas APIP di Provinsi Papua Barat Tahun 2017
Lampiran 6 Hasil Survey Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2017
Lampiran 7 Daftar Judul Berita yang Dimuat di Halaman Utama Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
Daftar Lampiran
vi LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017
Ringkasan Eksekutif
erwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Provinsi Papua Barat telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun
2015-2019 yang tertuang dalam Keputusan Kepala Perwakilan BPKP
Provinsi Papua Barat Nomor LSTRA 65.1/PW27/6/2015 tanggal 8 Mei
2015 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran program dan kegiatan. Dilengkapi
dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta rencana pendanaan
dalam tahun 2015-2019 yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan
Perjanjian Kinerja (Perkin) dan Rencana Kinerja di tahun 2017.
Visi Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat adalah “Auditor Internal Pemerintah
RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Nasional di Wilayah Provinsi Papua Barat”. Sebagai Auditor
Pemerintah RI, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat berperan membantu
Pemerintah Pusat dan juga Daerah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan
negara/daerah, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta membantu
upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam
RPJMN 2015-2019.
Untuk mewujudkan visinya, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat memiliki tiga
misi, yaitu (1) Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola
Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Provinsi Papua
Barat. (2) Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
yang Efektif di Wilayah Provinsi Papua Barat dan (3) Mengembangkan Kapabilitas
Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah
Provinsi Papua Barat.
Dalam mencapai visi dan misi tersebut, BPKP menetapkan 3 (tiga) tujuan strategis
yang akan dicapai dalam tahun 2015-2019, yaitu (1) Peningkatan Kualitas
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih
dan Efektif di Wilayah Provinsi Papua Barat (2) Peningkatan Efektivitas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Wilayah Provinsi
P
vii LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017
Papua Barat dan (3) Mendorong Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern
Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Provinsi Papua Barat.
Untuk mencapai tujuan strategis di atas, dalam tahun 2017 Perwakilan BPKP
Provinsi Papua Barat telah merumuskan delapan sasaran program. Perumusan
Sasaran Program diikuti dengan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
berupa outcome dan output yang akan dicapai serta penetapan IKU sebagai dasar
pengukuran capaian sasaran program.
Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat merupakan media
yang menunjukkan realisasi kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat
dengan disandingkan terhadap perencanaan kinerja pada tahun 2017. LKj ini juga
merupakan alat kendali dan alat pengukuran kinerja, baik secara kualitatif dan
kuantitatif.
Tahun 2017 adalah tahun ketiga Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat
Tahun 2015-2019. Untuk itu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 29 Tahun 2010, mulai dilakukan pengukuran pencapaian sasaran program.
Pengukuran sasaran program tersebut didasarkan capaian indikator kinerja
utama.
Hasil penilaian atas Pelaksanaan Kinerja Tahun 2017 menunjukkan dari lima
belas (15) IKU sasaran program, sebanyak 11 target IKU dapat tercapai dan 4
target IKU belum tercapai dengan ringkasan sebagaimana dapat dilihat pada
Tabel RE.1.
Tabel RE.1. Capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Utama
No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi % Capaian
Sasaran Program 1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi
1 Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional
% 55 77,27 140,50
2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern korporasi
% 55 77,78 141,42
viii LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017
Sasaran Program 2. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian
3 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan
% 40 52,38 130,95
4 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH
% 70 100 142,86
5 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
% 60 100 166,67
Sasaran Program 3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional
6 Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan
% 70 100 142,86
Sasaran Program 4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi
7 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)
% 50 100 200,00
8
Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat
% 60 100 166,67
Sasaran Program 6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi
9 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)
% 100 0 0,00
10
Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)
% 38,46 23,08 60,01
11
Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina
% 33,33 33,33 100,00
12
Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina
% 66,67 50 75,00
Sasaran Program 7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
13 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
% 100 0 0,00
14
Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3)
% 15,38 23,08 150,05
Sasaran Program 8. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama
15 Persepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)
Skala 1-10
7 7,51 107,29
ix LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017
Keberhasilan capaian sasaran program diukur dengan IKU yang menggambarkan
bagaimana pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat memberikan nilai
tambah bagi stakeholders. Pengukuran capaian kinerja 8 (delapan) Sasaran
Program dan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang paling
mempengaruhi capaian Sasaran Program. Pengukuran kemudian dilanjutkan
dengan analisis, khususnya terhadap IKU yang menyimpang dari targetnya.
Capaian Sasaran Program dan IKU tersebut di atas, sebagai berikut:
1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan
keuangan negara/korporasi
Capaian sasaran program 1 ditunjukkan oleh dua IKU dengan ringkasan
sebagai berikut:
a. Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern
pengelolaan program nasional , tercapai 140,50% yaitu dari target 55%
terealisasi 77,27%;
b. Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan
pengendalian intern korporasi , tercapai 141,42% yaitu dari target 55%
terealisasi 77,78%;
2. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian
Capaian sasaran program 2 ditunjukkan oleh tiga IKU dengan ringkasan
sebagai berikut:
a. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di
persidangan , tercapai 130,95% yaitu dari target 40% terealisasi 52,38%;
b. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh
APH, tercapai 142,86% yaitu dari target 70% terealisasi 100%;
c. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh
K/L/P/K, tercapai 166,67% yaitu dari target 60% terealisasi 100%;
3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan
nasional
Capaian sasaran program 3 ditunjukkan oleh satu IKU dengan realisasi
Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan, tercapai
142,86% yaitu dari target 70% terealisasi 100%;
4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam
pencegahan korupsi
x LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017
Capaian sasaran program 4 ditunjukkan oleh satu IKU dengan realisasi
Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA), tercapai
200% dari target 50% terealisasi 100%.
5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi
Capaian sasaran program 5 ditunjukkan oleh satu IKU dengan realisasi
Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang
mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat, tercapai 166,67% yaitu
dari target 60% terealisasi 100%;
6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi
Capaian sasaran program 6 ditunjukkan oleh empat IKU dengan ringkasan
sebagai berikut:
a. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3), tercapai 0% yaitu dari target
100% terealisasi 0%;
b. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3), tercapai 60,01% yaitu
dari target 38,46% terealisasi 23,08%;
c. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD
yang dibina, tercapai 100% yaitu dari target 33,33% terealisasi 33,33%;
d. Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina,
tercapai 75% yaitu dari target 66,67% terealisasi 50%;
7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
Capaian sasaran program 7 ditunjukkan oleh dua IKU dengan ringkasan
sebagai berikut:
a. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3), tercapai 0% yaitu dari
target 100% terealisasi 0%;
b. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3), tercapai 150% yaitu
dari target 15,38% terealisasi 23,08%;
8. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat
Utama
Capaian sasaran program 8 ditunjukkan oleh satu IKU dengan realisasi
Persepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10), tercapai
107,29% yaitu dari target 7 terealisasi 7,51.
Keseluruhan program yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat
pada Tahun 2017 menggunakan dana DIPA sebesar Rp14.284.898.605,00 atau
xi LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017
98,68% dari anggaran sebesar Rp14.476.290.000,00 dan Dana Bantuan
Kedinasan dari Mitra Kerja sebesar Rp3.746.436.730,00. SDM yang digunakan
sebanyak 13.980 OH/HP atau 90,75% dari rencana sebanyak 15.405 Orang Hari
(OH).
Rencana aksi yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dalam
upaya memperbaiki kinerja sebagai berikut:
1. Melakukan penyempurnaan penyajian seluruh produk layanan bimbingan
teknis/asistensi dalam peningkatan Opini WTP untuk seluruh Pemda di Provinsi
Papua Barat (khususnya untuk Pemda yang memiliki potensi peningkatan
kualitas akuntabilitas atas laporan kinerja di tahun 2017), peningkatan
penggunaan aplikasi Siskeudes;
2. Dalam rangka pencapaian maturitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada
seluruh Pemda se-Provinsi Papua Barat akan dilakukan:
a) Meningkatkan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta workshop
penyelenggaraan SPIP bagi Pimpinan dan pegawai Pemerintah Daerah di
Provinsi Papua Barat;
b) Meningkatkan intensitas asistensi penyelenggaraan SPIP dan mendorong
penyelenggaraan SPIP secara integral mulai dari perencanaan,
pelaksanaan (penilaian risiko, pembangunan infrastruktur dan internalisasi)
dan pengembangan berkelanjutan;
c) Melakukan pemantauan (monitoring) perkembangan peningkatan Maturitas
SPIP Pemerintah Daerah.
3. Lebih berperan dalam mendorong Direksi BUMD untuk memperbaiki kinerja
BUMD tersebut yang belum sehat pada tahun 2017 sebagai berikut:
a. Melakukan kegiatan Evaluasi Kinerja BUMD, Assessment GCG BUMD,
Bimtek SIA dan Billing Sistem PDAM, Bimtek Peningkatan Kapasitas SPI
BUMD;
b. Memberikan atensi kepada Kepala Daerah agar BUMD yang dibina
memperoleh kinerja berpredikat baik.
4. Dalam rangka peningkatan Kapabilitas APIP ke Level 3 sesuai RPJMN 2015-
2019 dan target jumlah Inspektorat mencapai kapabilitas Level 3 pada tahun
2018 direncanakan:
BAB I
PENDAHULUAN
PENDAHULUAN
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 1 1
PENDAHULUAN
aporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017,
disusun dalam rangka mewujudkan dukungan terhadap sistem administrasi
di bidang pengawasan yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan
pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efektif serta tanggap
terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.
Komitmen menyelenggarakan akuntabilitas kinerja yang baik diawali dengan
tersedianya perencanaan kinerja sebagai tahapan penting dalam melaksanakan
rencana strategis, yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi
dalam mencapai kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja Perwakilan BPKP
Provinsi Papua Barat Tahun 2017 disusun dengan memperhatikan penugasan dari
BPKP Pusat (KF1) dan perencanaan penugasan usulan perwakilan berdasarkan
kondisi lingkungan strategis Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat (KF3) yang
dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.
A. TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG ORGANISASI
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan
negara/daerah dan pembangunan nasional. Sebelum itu, Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas
Sistem Pengendalian Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat
mengamanahkan BPKP untuk melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan
tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara, dan
pembinaan penyelenggaraan SPIP.
Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dibentuk berdasarkan Surat Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1832/M.PAN-
RB/8/2011 tanggal 5 Agustus 2011 tentang Pembentukan 8 (delapan) Perwakilan
BPKP Baru dan Perka BPKP Nomor PER-955/K/SU/2011 tanggal 15 Agustus 2011
Perubahan Ke-empat atas Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-
L
PENDAHULUAN
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 2 2
286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP.
Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat merupakan Perwakilan Tipe B, yang sesuai
dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tanggal 23 September 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan
Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku Utara dan
Provinsi Papua Barat, mempunyai tugas dan fungsi:
1) Penyiapan rencana dan program kerja
pengawasan;
2) Pengawasan terhadap pengelolaan
anggaran pendapatan dan belanja negara
dan pengurusan barang milik/kekayaan
negara;
3) Pengawasan terhadap pengelolaan
anggaran pendapatan dan belanja daerah
dan pengurusan barang milik/kekayaan
pemerintah daerah atas permintaan
daerah;
4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan
tugas pemerintahan yang bersifat
strategis dan/atau lintas
departemen/lembaga/wilayah;
5) Memberikan sosialisasi dan asistensi
pada Pemerintah Daerah dalam rangka
pelaksanaan good governance;
6) Evaluasi atas laporan akuntabilitas
kinerja intansi pemerintah pusat dan
pemerintah daerah;
7) Pelaksanaan analisis dan penyusunan
laporan hasil pengawasan serta
pengendalian mutu pengawasan;
8) Memberikan sosialisasi dan asistensi
pada instansi pemerintah pusat dan
pemerintah daerah dalam rangka
penyelenggaraan SPIP;
9) Memberikan sosialisasi dan asistensi
pada instansi pemerintah pusat/
pemerintah daerah, BUMD dan BUMN
dalam rangka penyusunan laporan
keuangan;
10) Memberikan sosialisasi dan asistensi
penerapan Badan Layanan Umum
(BLU);
11) Pelaksanaan administrasi Perwakilan
BPKP
TUGAS
FUNGSI
TUGAS DAN FUNGSI
Selaku instansi vertikal, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat berperan
melaksanakan tugas dan fungsi BPKP di daerah.
Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan
negara/daerah dan pembangunan nasional
PENDAHULUAN
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 3 3
Pada akhir tahun 2017 Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dijabat oleh
Buyung Wiromo Samudro, S.E., M.B.A. / NIP 19690309 198903 1 001 dan sesuai
Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Perwakilan BPKP Provinsi
Papua Barat telah menjadi Perwakilan Mandiri Tipe B dengan wilayah kerja:
1. Provinsi Papua Barat 8. Kabupaten Teluk Wondama
2. Kota Sorong 9. Kabupaten Teluk Bintuni
3. Kabupaten Manokwari 10. Kabupaten Kaimana
4. Kabupaten Sorong 11. Kabupaten Fakfak
5. Kabupaten Sorong Selatan 12. Kabupaten Tambrauw
6. Kabupaten Raja Ampat 13. Kabupaten Manokwari Selatan
7. Kabupaten Maybrat 14. Kabupaten Pegunungan Arfak
B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
Sebagai Instansi Pengawasan Intern Pemerintah Pusat di daerah, Perwakilan BPKP
Provinsi Papua Barat diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
pengembangan manajemen pemerintahan dan pengelolaan keuangan di daerah,
khususnya dalam mengawal pemerintah daerah menuju sistem otonomi daerah
yang transparan, bertanggung jawab dan akuntabel.
Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat diharapkan mampu memberikan kontribusi
bagi terciptanya kebijakan pemerintah pusat yang berpihak kepada kepentingan
masyarakat banyak melalui evaluasi tingkat keberhasilan program-program yang
ada di daerah. Untuk memenuhi harapan tersebut di atas, diperlukan
pengembangan organisasi yang mengarah kepada profesionalisme.
Untuk itu, pada tahun 2017 Perwakilan BPKP telah mempertimbangkan sebagai
faktor strategis dalam pengembangan organisasi yang profesional dengan
melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
Menyusun Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat yang
mengacu kepada Renstra BPKP tahun 2015 - 2019 dalam mengarahkan seluruh
potensi dan sumber daya yang dimiliki secara terarah;
PENDAHULUAN
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 4 4
Membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mendukung produk layanan yang akan
diberikan oleh Perwakilan BPKP kepada Penerima Layanan BPKP dan
pemangku kepentingan (Pemda dan Instansi Vertikal di daerah).
C. KEGIATAN DAN PRODUK ORGANISASI
Kegiatan utama yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat bila di
lihat dari sifatnya terbagi dalam 3 jenis kegiatan yaitu Preventif, Edukatif dan
Represif dengan rincian, sebagai berikut:
Berdasarkan Peraturan Presiden 192 Tahun 2014 tentang BPKP dan Instruksi
Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian
Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka
Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, kegiatan pengawasan Perwakilan BPKP
Provinsi Papua Barat diarahkan untuk mengawasi akuntabilitas program strategis
pemerintah yang dikelompokkan ke dalam 4 (empat) fokus pengawasan, sebagai
berikut:
PENDAHULUAN
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 5 5
LAYANAN
“Dalam upaya mendorong tata kelola pemerintah
yang baik, meningkatnya pelayanan publik, dan
terwujudnya iklim yang mencegah KKN, Perwakilan
BPKP Provinsi Papua Barat mengimplementasikan
kegiatan pengawasannya berupa audit, evaluasi,
sosialisasi, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya
dengan pola kemitraan” Layanan atau Produk yang diberikan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat di tahun 2017 berupa kegiatan assurance dan consulting yang diberikan kepada pihak eksternal, serta layanan intern dari fungsi pendukung kepada bidang teknis di dalam Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat.
Kegiatan Assurance meliputi:
Audit :
1) Audit atas Laporan Keuangan PNPM;
2) Audit atas Laporan Keuangan PAMSIMAS
3) Audit Kinerja JKN;
4) Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (AKPPD) Bidang Pendidikan dan
Kesehatan;
5) Audit untuk Tujuan Tertentu atas Ketepatan Sasaran Penerimaan Program
Keluarga Harapan (PKH) dan Komplementarisnya;
6) Audit Operasional Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Pendidikan Agama;
7) Audit Operasional Sarpras Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
Kementerian Agama;
8) Audit Investigatif;
9) Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
10) Joint Audit
11) Pemberian Keterangan Ahli;
12) Fraud Control Plan (FCP);
13) Fraud Risk Assessment (FRA).
PENDAHULUAN
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 6 6
Evaluasi:
1) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Daerah (EKPPD);;
2) Evaluasi Dana Otonomi Khusus Papua Barat;
3) Evaluasi atas Penerimaan Negara/Daerah;
4) Evaluasi Kebijakan Fiskal/Dana Transfer;
5) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Daerah (EKPPD);
6) Evaluasi Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah atas
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;
7) Evaluasi SAKIP;
8) Evaluasi Kinerja BUMD;
9) Evaluasi Kinerja PDAM;
10) Evaluasi Tata Kelola RSD-BLUD;
11) Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan;
Reviu: 1) Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional;
2) Reviu Tatakelola atas Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) Sorong;
3) Reviu Penyerapan Anggaran/Pengadaan Barang dan Jasa/Dana Desa;
4) Reviu atas Hasil Inventarisasi Aset BPJS Ketenagakerjaan;
5) Analisis Kinerja Keuangan Pemda
6) Quality Assurance Probity Audit pada Inspektorat Pemda
Monitoring:
1) Monitoring Kegiatan Prioritas KSP;
2) Monitoring Ketepatan Sasaran Penerima Program Indonesia
Pintar (PIP);
3) Monitoring Program Prioritas Pembangunan Nasional pada
K/L Mitra Bidang Kesra, Kedaulatan Energi, Kemaritiman
dan Kelautan, dan Kedaulatan Pangan;
4) Monitoring Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
5) Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
Kegiatan Consulting, meliputi
(1) Asistensi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan;
(2) Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa;
(3) Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah/BUMD;
(4) Asistensi Reviu LKPD Berbasis Akrual;
(5) Asistensi Reviu RKA Pemda;
(6) Asistensi Penilaian dan Peningkatan Maturitas SPIP;
(7) Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Satuan Pengendali Intern (SPI) pada
PDAM;
(8) Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Satuan Pengawas Internal RSUD,
Bimbingan Teknis Penyusunan RBA Tahun 2018 dan Reviu atas Penyusunan
Laporan Keuangan Pokok (Laporan Operasional) Tahun 2016;
(9) Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi SIA PDAM ;
(10) Bimbingan Teknis Penerapan SIA BLUD;
PENDAHULUAN
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 7 7
(11) Peningkatan Kapabilitas APIP Pemerintah Daerah;
(12) Pembinaan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) pada Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Kepegawaian Daerah;
(13) Sosialisasi Program Anti Korupsi (SosPak);
(14) Kajian Risiko Kecurangan;
(15) Kajian atas Peraturan Perundang-undangan.
Layanan Intern berupa:
a) Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja
(Tapkin);
b) Penyusunan Laporan Bulanan melalui
Laporan Bulanan IPMS/RKT, Laporan
Hasil Pengawasan dan Laporan Realisasi
Output dalam rangka TEPRA;
c) Penyusunan Laporan Triwulanan melalui
Penyusunan Laporan PP 39/2006 dan
Penyusunan Laporan Program Pelatihan
Mandiri (PPM);
d) Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan
Gubernur dan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKj);
e) Penyusunan dokumen Rencana Anggaran
(RKA-KL);
f) Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
bulanan dan Laporan Keuangan;
g) Pembayaran gaji dan tunjangan;
h) Penyusunan Renstra, Renja, RKT dan
PKP2T;
i) Penyusunan Dokumen Perencanaan
Kebutuhan Sarana dan Prasarana;
j) Penyusunan Dokumen Perencanaan
Kebutuhan SDM;
k) Penyusunan dan Penilaian Sasaran
Kinerja Pegawai Tahun 2017;
l) Penyusunan Laporan GDN;
m) Laporan Mutasi, Promosi dan
Kenaikan Pangkat Terpadu Pegawai;
n) Penyusunan Laporan BMN;
o) Penyusunan Laporan Budaya Kerja;
p) Penyusunan Laporan Kearsipan;
q) Penyusunan Laporan Kehumasan;
r) Penyusunan Laporan Konservasi
Energi/Penghematan Energi.
D. STRUKTUR ORGANISASI
Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan dalam Peraturan
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2014, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dipimpin oleh Kepala
Perwakilan yang membawahi Bagian, SubBagian dan Kelompok Jabatan Fungsional
dengan gambaran sebagai berikut:
PENDAHULUAN
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 8 8
BAGAN ORGANISASI PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2017 (TIPE B)
Pada Tanggal 13 Juli 2017 terdapat pergantian manajemen sesuai Surat Kepala
BPKP Nomor S-1303/SU/02/2017 Tanggal 13 Juli 2017, dimana Kepala Perwakilan
BPKP Papua Barat Adi Gemawan digantikan oleh Buyung Wiromo Samudro.
Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat
memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 65 orang pegawai per 31 Desember 2017
berkurang dari sebelumnya 73 orang pegawai per 31 Desember 2016.
Disamping itu, untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, telah dipekerjakan
10 (sepuluh) orang Tenaga Harian Lepas yang bertugas di Subbagian Umum dan
Kepegawaian pada Bagian Tata Usaha.
Keseluruhan pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dapat diklasifikasikan
berdasarkan jabatan dan golongan kepangkatan, sebagai berikut:
Kepala Pewakilan
BPKP
Kelompok Jabatan Fungsional
IPP APD AN Investigasi
P3A
Kepala Bagian Tata Usaha
Kepala Subbagian Keuangan
Kepala Subbagian Umum dan
Kepegawaian
PENDAHULUAN
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 9 9
1. Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Posisi Per 31 Desember 2016 dan 2017
No. Jenjang Jabatan
Posisi per Mutasi 2017
Posisi per
31/12/2016 31/12/2017
(Orang) Tambah Kurang (Orang)
I. Struktural 4 - - 4
1. Eselon II 1 1 1 1
2. Eselon III 1 1 1 1
3. Eselon IV 2 1 1 2
II. Fungsional 64 6 13 57
A. Fungsional Auditor 61 6 11 56
1. Korwas 5 5 5 5
2. Auditor Madya 8 - 1 7
3. Auditor Muda 5 1 - 6
4. Auditor Pertama 36 - 1 35
5. Auditor Penyelia 2 - 1 1
6. Auditor Pelaksana 3 - 1 2
7. Auditor Pelak. Lanjutan 2 - 2 -
8. Calon Auditor Pertama - - - -
9. Calon Auditor Pelaksana - - - -
B. Fungsional Tertentu Lainnya 3 - 2 1
1. Analis Kepegawaian Terampil - - - -
2. Arsiparis Penyelia 1 - 1 -
3. Pranata Komputer Terampil - - - -
a. Pengelola BMN dan BP - - - -
b. Bendahara Pengeluaran 1 - 1 -
c. Verifikator Keuangan 1 - - 1
III. Fungsional Umum 5 - 1 4
1. Fungsional Umum 5 - 1 4
Jumlah 73 6 15 65
Gambaran komposisi pegawai berdasarkan jabatan secara grafis dapat dilihat pada
Gambar 1.1 berikut ini:
Gambar 1.1 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Posisi Per 31 Desember 2017
4
56
1 4 0
10
20
30
40
50
60
Stru
ktu
ral
PFA
Fun
gsio
nal
Tert
en
tuLa
inn
ya PFU
PENDAHULUAN
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 10 10
2. Komposisi Pegawai Menurut Golongan Posisi Per 31 Desember 2016 dan 2017
No. Uraian
Posisi per Mutasi selama 2016
Posisi per
31/12/2016 31/12/2017
(Orang) Tambah Kurang (Orang)
1. Golongan IV 16 - 2 14
2. Golongan III 50 - 1 49
3. Golongan II 7 - 5 2
4. Golongan I - - - -
Jumlah 73 - 8 65
Secara grafis, golongan pegawai per 31 Desember 2017 nampak seperti Gambar
1.2 berikut:
Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Menurut Golongan Per 31 Desember 2017
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017 ini melaporkan
capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat selama tahun 2017. Capaian
kinerja 2017 diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebagai
tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Perjanjian Kinerja merupakan
penjabaran Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2015-
2019.
Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2017 memungkinkan
dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai
masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini,
sistematika penyajian Laporan Kinerja BPKP Tahun 2017 dapat diilustrasikan dalam
Gambar 1.3.
2
49
14
Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV
PENDAHULUAN
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 11 11
Gambar 1.3. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja BPKP Tahun 2017
PENDAHULUAN PERENCANAAN
DAN PERJANJIAN
KINERJA
AKUNTABILITAS
KINERJA
PENUTUP
Menjelaskan
secara ringkas
mengenai
Perwakilan BPKP
Provinsi Papua
Barat.
Menjelaskan
Muatan
Perencanaan
Kinerja
Perwakilan BPKP
Provinsi Papua
Barat Tahun
2017.
Menjelaskan
analisis
pencapaian
kinerja Perwakilan
BPKP Provinsi
Papua Barat
Tahun 2017 dari
sudut
akuntabilitas
kinerja dan
akuntabilitas
keuangan.
Menjelaskan
simpulan
menyeluruh dari
Laporan Kinerja
(LKj) Perwakilan
BPKP Provinsi
Papua Barat
Tahun 2017 dan
strategi
peningkatan
kinerja di masa
datang.
BAB I BAB II BAB III BAB IV
BAB II
PERENCANAAN
KINERJA
PERENCANAAN KINERJA
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 12
PERENCANAAN KINERJA
ugas dan fungsi Perwakilan BPKP sesuai Peraturan Kepala BPKP
Nomor 13 Tahun 2014 menuntut Perwakilan BPKP Provinsi Papua
Barat menjadi suatu institusi yang proaktif dan terpercaya dalam
membangun good governance, yaitu suatu institusi yang mendorong pembaruan
bagi perbaikan manajemen pemerintah mengingat pada masa kini tuntutan yang
timbul dari masyarakat untuk memberdayakan pengawasan sedemikian besar.
Dengan demikian, diharapkan dapat dikembangkan pengawasan yang lebih
berorientasi pada kebutuhan/tuntutan masyarakat serta memberikan saran dan
asistensi bagi perbaikan manajemen supaya dapat beroperasi secara lebih
efisien, efektif, ekonomis dan memiliki daya akuntabilitas. Untuk dapat
melaksanakan tugas dan fungsi Perwakilan yang efisien dan efektif serta sesuai
kebijakan yang telah ditetapkan BPKP Pusat maka Perwakilan BPKP Provinsi
Papua Barat menyusun Perencanaan Strategis 2015-2019.
A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019
Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BPKP Tahun 2015-2019
Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat telah menyusun Renstra Perwakilan
BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2015-2019 sesuai Nomor LSTRA- 65-
1/PW27/6/2015 tanggal 8 Mei 2015. Lebih lanjut Renstra Perwakilan BPKP
Provinsi Papua Barat dapat diuraikan, sebagai berikut:
1. Pernyataan Visi
Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, dengan terbitnya PP Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan
Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP, menuntut BPKP
melaksanakan tugas yang lebih bersifat makro dan strategis berupa pembinaan
penyelenggaraan SPIP, penyediaan laporan pengawasan yang berskala nasional
ke Presiden, dan pembinaan APIP termasuk penyelenggaraan JFA.
Konsekuensinya, BPKP dituntut untuk dapat memberikan informasi yang
memadai dan bernilai strategis bagi Presiden dan mampu memberikan solusi
T
PERENCANAAN KINERJA
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 13
atas permasalahan yang dihadapi pemerintah. Kontribusi BPKP tersebut
dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik. Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas
merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai yang merepresentasikan manfaat
yang dapat diberikan BPKP kepada Stakeholdersnya. Komitmen tersebut
selanjutnya dituangkan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dalam
pernyataan Visi sebagai berikut:
“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di
Wilayah Provinsi Papua Barat”
2. Pernyataan Misi
Misi merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan berisi pernyataan
tentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi.
Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, telah ditetapkan 3 (tiga) misi BPKP
yang menggambarkan hal-hal yang seharusnya terlaksana sehingga hal-hal
yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata terlihat. Pada Perwakilan
BPKP Provinsi Papua Barat Misi BPKP diadaptasi menjadi sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan
Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan
Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Provinsi
Papua Barat;
2. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah Efektif di Wilayah Provinsi Papua Barat; dan
3. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang
Profesional dan Kompeten di Wilayah Provinsi Papua Barat.
PERENCANAAN KINERJA
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 14
3. Tujuan dan Sasaran Program
Tujuan merupakan penjabaran visi dan misi yang telah ditetapkan dan
berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan
penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Dalam
penetapan tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, BPKP mengadopsi
konsep Balanced Scorecard (BSC) dengan beberapa modifikasi disesuaikan
dengan karakteristik organisasi publik. Berbeda dengan konsep BSC di sektor
privat/bisnis yang berorientasi profit, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat
memodifikasi Perspektif Keuangan menjadi Perspektif Manfaat bagi Stakeholder
dan Perspektif Pelanggan menjadi Perspektif Manfaat bagi Auditan/Pengguna
Jasa.
Dengan menggunakan pendekatan strategi yang berimbang tersebut maka
tujuan-tujuan utama dari perspektif manfaat bagi pihak Stakeholder utama dan
manfaat kepada auditan/pengguna jasa diseimbangkan dengan tujuan-tujuan
pendukung yang berada pada perspektif proses internal dan perspektif
pembelajaran dan pertumbuhan yang berorientasi ke dalam. Tujuan
Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat tercermin sebagai berikut:
1. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Pembangunan Nasional yang
Bersih dan Efektif di Wilayah Provinsi Papua
Barat;
2. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Wilayah Provinsi
Papua Barat; dan
3. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang
Profesional dan Kompeten di Wilayah Provinsi Papua Barat.
PERENCANAAN KINERJA
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 15
Untuk mencapai tujuan tersebut, pada tahun 2017 Perwakilan BPKP Provinsi
Papua Barat telah menetapkan 8 (delapan) sasaran program dengan 5 (lima)
sasaran kegiatan, yaitu:
SASARAN PROGRAM SASARAN KEGIATAN
Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat sebagai organisasi pendukung BPKP di
daerah melaksanakan sasaran program tersebut di tingkat kegiatan (activities)
dan penugasan (task). Kegiatan dan penugasan tersebut kemudian dituangkan
dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Nomor LKIN-10/PW27/6/2017 tanggal 16
Januari 2017 dan Rencana Kinerja Tahun 2017 Nomor KEP-61/PW27/6/2017
tanggal 20 Februari 2017.
1. Perbaikan Pengelolaan Program
Prioritas Nasional dan Pengelolaan
Keuangan Negara/Korporasi;
2. Meningkatnya Efektivitas Hasil
Pengawasan Keinvestigasian;
3. Meningkatnya Penyelesaian Hambatan
Pelaksanaan Pembangunan Nasional;
4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola
Pemerintah dan Korporasi dalam
Pencegahan Korupsi;
5. Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan
Masyarakat terhadap Korupsi;
6. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP
Pemda/Korporasi;
7. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan
Intern Pemda;
8. Tersedianya Dukungan Teknis
Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat
Utama.
1. Tersedianya Informasi Hasil
Pengawasan pada Perwakilan BPKP;
2. Terlaksananya Monitoring Evaluasi
atas Program Prioritas yang
dilaksanakan Daerah;
3. Terlaksananya Asistensi dan Penilaian
untuk Meningkatkan Level Maturitas
Penyelenggaraan SPIP di
Provinsi/Kota/Kab;
4. Tersedianya Bimtek dan Penilaian
Kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kab;
5. Tersedianya dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam
mencapai kepuasan layanan;
PERENCANAAN KINERJA
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 16
4. Indikator Kinerja Program
Indikator kinerja program BPKP merupakan ukuran keberhasilan yang berfokus
pada perspektif manfaat bagi Stakeholders dalam Pengawasan Akuntabilitas
Keuangan Negara/Daerah dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP serta
Peningkatan Kapabilitas APIP di daerah.
Sesuai Surat Edaran Sekretariat Utama BPKP Nomor SE-
2146/SU/01/2/2017 tanggal 21 November 2017 tentang Pokok-pokok Pelaporan
Kinerja di Lingkungan BPKP Tahun 2017 dinyatakan bahwa pengukuran
Akuntabilitas Kinerja bagi Eselon II dilakukan terhadap capaian Sasaran
Program yang diukur dengan pencapaian IKU.
5. Program dan Kegiatan
Tahun 2017 Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat telah menetapkan 15 IKU
dalam mengukur keberhasilan Sasaran Program tersebut. Sasaran Program
serta IKU dapat dilihat dalam tahel 2.1.
Tabel 2.1. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Utama
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
1 Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi
1.1
Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional
1.2
Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern korporasi
2 Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian
2.1 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan
2.2 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH
2.3 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
2.4 Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
2.5 Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
3 Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional
3.1 Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan
4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam
4.1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk
PERENCANAAN KINERJA
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 17
pencegahan korupsi FRA)
5 Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi
5.1
Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat
6 Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi
6.1 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)
6.2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)
6.3 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 2)
6.4 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)
6.5 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 1)
6.6 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 1)
6.7 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina
6.8 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina
7 Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
7.2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3)
7.3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)
7.4 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)
7.5 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)
7.6 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)
8 Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama
8.1 Persepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)
Dalam mendukung sasaran Program tersebut pada Perwakilan BPKP Provinsi
Papua Barat telah ditetapkan 5 Sasaran Kegiatan yang diukur dengan 13
Indikator Kinerja Output atau Kegiatan (IKK). Sasaran Kegiatan beserta IKK
dapat dilihat pada Tabel 2.2.
PERENCANAAN KINERJA
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 18
Tabel 2.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan pada Perwakilan BPKP
1.1 Jumlah Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
1.2 Jumlah Laporan Pemberian Keterangan Ahli
1.3 Jumlah Laporan Hasil Audit Investigatif
1.4 Jumlah Laporan FCP
1.5 Jumlah Laporan Hasil Audit Penyesuaian Harga
1.6 Jumlah Laporan Hasil Audit Klaim
1.7 Jumlah Laporan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan
1.8 Jumlah Laporan Kajian Pengawasan
1.9 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi
1.10 Jumlah laporan hasil pengawasan dalam rangka pemberian rekomendasi strategis
2 Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah
2.1 Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan
3
Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kab
3.1 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan
3.2
Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kab/Kota
4 Tersedianya Bimtek dan Penilaian Kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kab
4.1 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan
4.2
Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan peningkatan kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota
5 Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan
5.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Untuk menilai keberhasilan program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan
dalam Renstra dilakukan pengukuran Indikator Kinerja Utama dan Indikator
Kinerja Kegiatan. Pada tahun 2017 untuk menilai Program dan Kegiatan telah
disusun Perjanjian Kinerja, sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan
kinerja/perjanjian kinerja antara Kepala BPKP dan Kepala Perwakilan BPKP
Provinsi Papua Barat. Target kinerja tersebut menunjukkan komitmen dari
PERENCANAAN KINERJA
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 19
pimpinan dan seluruh anggota organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Papua
Barat untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran Program maupun
Kegiatan dengan menetapkan target Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja.
Pada Tahun 2017 Perjanjian Kinerja dan Perencanaan Kinerja Perwakilan
BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017 memuat 8 Sasaran Program, 5
Sasaran Kegiatan yang digunakan untuk mengukur tercapainya Tujuan
Organisasi, lihat pada Tabel 2.3.
Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
Satuan Jumlah
1 2 3 4
A. Sasaran Program Indikator Kinerja Utama
1.
Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi
1 Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional
% 55
2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern korporasi
% 55
2. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian
3 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan
% 40
4 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH
% 70
5 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
% 60
3.
Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional
6 Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan
% 70
4.
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi
7 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)
% 50
5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi
8
Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat
% 60
6.
Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi
9 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)
% 100
10 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)
% 38,46
11
Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina
% 33,33
12 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina
% 66,67
PERENCANAAN KINERJA
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 20
7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
13 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
% 100
14 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3)
% 15,38
8.
Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama
15
Persepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)
skala 7
B Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
1. Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan pada Perwakilan BPKP
1 Jumlah Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
Laporan 4
2 Jumlah Laporan Pemberian Keterangan Ahli
Laporan 5
3 Jumlah Laporan Hasil Audit Investigatif
Laporan 1
4 Jumlah Laporan FCP Laporan 2
5 Jumlah Laporan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan
Laporan 1
6 Jumlah Laporan Kajian Pengawasan
Laporan 2
7 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Laporan 2
2.
Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah
8 Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan
Laporan 57
3.
Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kab
9 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan
Laporan 18
10
Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kab/Kota
Surat 14
4. Tersedianya Bimtek dan Penilaian Kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kab
11 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan
Laporan 11
12
Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan peningkatan kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota
Surat 14
5.
Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan
13 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
laporan 80
BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA
AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 21
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017 merupakan
akuntabilitas kinerja tahun ketiga dalam periode Renstra 2015-2019. Dalam
Renstra periode 2015-2019, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat menetapkan
3 (tiga) Tujuan, yang kemudian dijabarkan dalam Sasaran Program.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi pencapaian Sasaran Program
Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017, sebagai berikut:
Tabel 3.1 Capaian Sasaran Program Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
No Sasaran
Program IKU Sat. Target Real
Capaian
(%)
1
Perbaikan
pengelolaan
program prioritas
nasional dan
pengelolaan
keuangan
negara/korporasi
1
Perbaikan tatakelola,
manajemen risiko, dan
pengendalian intern
pengelolaan program
nasional
% 55 77,27 140,50
2
Persentase tindak lanjut
rekomendasi tata kelola,
manajemen risiko dan
pengendalian intern
korporasi
% 55 77,87 141,42
2
Meningkatnya
efektivitas hasil
pengawasan
keinvestigasian
3
Persentase hasil
pengawasan keinvestigasian
yang dimanfaatkan di
persidangan
% 40 52,38 130,95
4
Persentase hasil
pengawasan keinvestigasian
yang dimanfaatkan oleh APH
% 70 100 142,86
5
Persentase hasil
pengawasan keinvestigasian
yang dimanfaatkan oleh
K/L/P/K
% 60 100 166,67
3
Meningkatnya
penyelesaian
hambatan
pelaksanaan
pembangunan
nasional
6
Persentase penyelesaian
hambatan kelancaran
pembangunan
% 70 100 142,86
AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 22
No Sasaran
Program IKU Sat. Target Real
Capaian
(%)
4
Meningkatnya
kualitas tata kelola
pemerintah dan
korporasi dalam
pencegahan
korupsi
7
Persentase K/L/P/K yang
mengimplementasikan FCP
(termasuk FRA)
% 50 100 200
5
Meningkatnya
kepedulian
K/L/P/K dan
masyarakat
terhadap korupsi
8
Persentase Komunitas
Pembelajar Anti Korupsi
(KPAK) yang
mengimplementasikan
sistem pengaduan
masyarakat
% 60 100 166,67
6
Meningkatnya
kualitas
penerapan SPIP
Pemda/korporasi
9 Maturitas SPIP Pemerintah
Provinsi (level 3) % 100 0 0,00
10 Maturitas SPIP Pemerintah
Kabupaten/kota (level 3) % 38,46 23,08 60,01
11
Persentase BUMD yang
kinerjanya minimal
berpredikat baik dari BUMD
yang dibina
% 33,33 33,33 100,00
12
Presentase BLUD yang
kinerjanya minimal baik dari
BLUD yang dibina
% 66,67 50 75,00
7
Meningkatnya
kapabilitas
pengawasan
intern Pemda
13
Kapabilitas APIP
Pemerintah Provinsi (Level
3)
% 100 0 0,00
14
Kapabilitas APIP
Pemerintah
Kabupaten/Kota(Level 3)
% 15,38 23,08 150,05
8
Tersedianya
Dukungan Teknis
Kepuasan atas
Pelayanan
Sekretariat Utama
15
Tersedianya Dukungan
Teknis Kepuasan atas
Pelayanan Sekretariat
Utama
Skala
1-10 7 7,51 107,29
Analisis capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat sebagai Unit
Eselon II dilakukan terhadap capaian kinerja Sasaran Program yang didukung
dengan capaian sasaran kegiatan. Analisis dilakukan untuk mendapatkan
simpulan tentang keberhasilan atau ketidakberhasilan capaian sasaran program
melalui pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama berikut Indikator Kinerja
Output yang mendukung.
AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 23
Analisis terhadap 8 (delapan) sasaran program yang ditetapkan oleh BPKP
Provinsi Papua Barat sebagai sasaran program di tahun ketiga tahun Renstra,
disajikan sebagai berikut:
Sasaran Program 1
Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan
keuangan negara
Pencapaian sasaran program “Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional
dan pengelolaan keuangan negara” terdiri dari dua IKU yang diukur berdasarkan
tindak lanjut Tahun 2017 terhadap rekomendasi yang diberikan di Tahun 2017.
IKU 1. Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko
dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program
Nasional
Target 55,00%
Realisasi 77,27%
Capaian 140,50%
IKU 2. Persentase tindak lanjut rekomendasi tata
kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern
korporasi
Target 55,00%
Realisasi 77,78%
Capaian 141,42%
Untuk IKU pertama dinilai dari kegiatan assurance pada 3 bidang, sedangkan
IKU kedua terhadap kegiatan assurance pada korporasi dengan rincian sebagai
berikut:
Bidang Rekomendasi Tindak Lanjut Capaian (%)
IKU 1. Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan
Program Nasional
Perekonomian dan Kemaritiman 3 3 100
Polhukam dan PMK 4 1 25
Keuangan Daerah 15 13 86,67
Jumlah 22 17 77,27
IKU 2. Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan
pengendalian intern korporasi
Korporasi 9 7 77,78
AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 24
Capaian atas IKU 1 dan IKU 2 ini diperoleh melalui monitoring
tindak lanjut yang dilakukan secara berkala serta pembuatan Surat
Peringatan tahap 2 dan 3 oleh Perwakilan BPKP Provinsi Papua
Barat kepada Mitra Kerja.
Pencapaian IKU di dukung dengan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan atas
Sasaran Kegiatan Terlaksananya monitoring evaluasi atas Program Prioritas
yang Dilaksanakan di Daerah berupa Laporan Hasil Pengawasan BPKP
Perwakilan yang bersifat assurance seperti yang digambarkan pada Gambar 3.1.
Gambar 3.1 Terlaksananya monitoring evaluasi atas Program Prioritas yang
dilaksanakan di daerah
Anggaran yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan untuk
mencapai Sasaran Program berasal dari dana APBN dan Dana
Bantuan Kedinasan dengan rincian sebagai berikut:
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) Keterangan
Dana APBN
664.665.486,00 785.854.398,00 118,23
Dana Bantuan Kedinasan Rp224.824.298,00
Dalam melaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini
penggunaan SDM sebanyak 7.705 OH/HP atau 93,80% dari rencana sebanyak
7.227 OH/HP. Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP
periode 2015-2019 disajikan dalam Gambar 3.2 dan 3.3.
11 13 16
8
29
36
21
9
0
10
20
30
40
Perekonomian danKemaritiman
Polhukam danPMK
Keuangan Daerah Korporasi
Target
Realisasi
AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 25
45 45 55
60 70
45
60,79
77,27
0
20
40
60
80
100
2015 2016 2017 2018 2019
Target
Realisasi
Gambar 3.2
Perbandingan Realisasi IKU 1 dengan Target Tahun 2019
Gambar 3.3 Perbandingan Realisasi IKU 2 dengan Target Tahun 2019
Sebagaimana terlihat pada gambar di atas, terjadi peningkatan persentase tindak
lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan pada Tahun 2017 dengan rincian
sebagai berikut:
1. IKU 1 naik sebesar 11,11%;
2. IKU 2 naik sebesar 34,55%.
45 45 55 60 70 Target (%)
45 60,79 77,27 - - Realisasi (%)
100 135,09 140,50 - - Capaian (%)
40 45 55 80 100 Target (%)
40 45,45 77,78 - - Realisasi (%)
100 101 141,41 - - Capaian (%)
40 4555
80
100
40 45.45
77.78
0
20
40
60
80
100
120
2015 2016 2017 2018 2019
Target
Realisasi
AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 26
Sasaran Program 2
Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian
Pencapaian sasaran program “Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan
keinvestigasian” terdiri dari 3 IKU yang diukur dengan menghitung persentase
Laporan Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan,
oleh APH maupun oleh K/L/P/K.
Untuk IKU ketiga dinilai dari jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keinvestigasian
yang dimanfaatkan di Persidangan, IKU keempat dinilai dari jumlah Laporan
Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH, sedangkan
IKU kelima dinilai dari jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K dengan rincian sebagai berikut:
LHAI LHAI yang
Dimanfaatkan
Capaian (%)
IKU 3. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di
persidangan
21 11 52,38
IKU 4. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH
1 1 100
IKU 5. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh
K/L/P/K
2 2 100
IKU 3. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan
di persidangan
Target 40%
Realisasi 52,38%
Capaian 130,95%
IKU 4. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH
Target 70%
Realisasi 100%
Capaian 142,86%
IKU 5. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
Target 60%
Realisasi 100%
Capaian 166,67%
AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 27
Capaian atas IKU ini diperoleh melalui:
2 kegiatan Audit investigatif;
6 kegiatan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
11 kegiatan Pemberian Keterangan Ahli.
Pencapaian IKU di dukung dengan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan atas
Sasaran Kegiatan Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan pada Perwakilan
BPKP seperti yang digambarkan dalam Gambar 3.4.
Gambar 3.4
Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan pada Perwakilan BPKP
Anggaran yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan untuk
mencapai Sasaran Program berasal dari dana APBN dengan
rincian sebagai berikut:
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) Keterangan
Dana APBN
142.140.000,00 75.342.232,00 53
Dalam melaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini
menggunakan SDM sebanyak 290 OH/HP atau 63,74% dari rencana sebanyak
455 OH/HP.
4 5
1
6
11
2
0
2
4
6
8
10
12
Laporan Hasil Audit dalamrangka Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara
Laporan Pemberian KeteranganAhli
Laporan Hasil Audit Investigatif
Target dan Realisasi Hasil Pengawasan Keinvestigasian
Target Realisasi
AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 28
40
50
60 52,38
0
10
20
30
40
50
60
70
2015 2016 2017 2018 2019
Target
Realisasi
50 60
70 75 80
50
84 100
0
20
40
60
80
100
120
2015 2016 2017 2018 2019
Target
Realisasi
6070
80100
0
20
40
60
80
100
120
2015 2016 2017 2018 2019
Target
Realisasi
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-
2019 disajikan dalam gambar berikut:
Gambar 3.5 Perbandingan Realisasi IKU 3 dengan Target Tahun 2019
Gambar 3.6 Perbandingan Realisasi IKU 4 dengan Target Tahun 2019
Gambar 3.7 Perbandingan Realisasi IKU 5 dengan Target Tahun 2019
Untuk IKU 3 dan 5 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena
target baru ditetapkan pada peride tahun ketiga Renstra 2015-2019 sedangkan
40 50 60 Target (%)
52,38 - - Realisasi (%)
130,95 - - Capaian (%)
50 60 70 75 80 Target (%)
50 84 100 - - Realisasi (%)
100 140 142,86 - - Capaian (%)
60 70 80 Target (%)
100 - - Realisasi (%)
166,67 - - Capaian (%)
AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 29
untuk IKU 4 terjadi peningakatan persentase Laporan LHAI yang dimanfaatkan
oleh APH sebesar 16%.
Sasaran Program 3
Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan
nasional
Pencapaian sasaran program “Meningkatnya penyelesaian hambatan
pelaksanaan pembangunan nasional” diukur dengan menggunakan satu
Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:
Indikator Kinerja Utama 6
Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan
IKU keenam adalah “Persentase penyelesaian hambatan kelancaran
pembangunan” dengan target outcome tahun 2017 sebesar 70%. Kinerja diukur
dengan menghitung persentase Laporan Evaluasi Hambatan Kelancaran
Pembangunan yang ditindaklanjuti.
Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan
Sesuai Perkin Tahun 2017, target Persentase penyelesaian hambatan
kelancaran pembangunan sebesar 70%
Target IKU 70%
Realisasi IKU 100%
Capaian 142,86%
Dari 1 Laporan Evaluasi
Hambatan Kelancaran
Pembangunan yang ditindak
lanjuti sebanyak 1 laporan
Capaian atas IKU ini diperoleh melalui
1 kegiatan Evaluasi Hambatan
Kelancaran
Pencapaian IKU di dukung dengan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan
dengan rincian sebagai berikut:
Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Target Realisasi %
1 Laporan Evaluasi Hambatan Kelancaran
Laporan 1 1 100
Anggaran yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan
untuk mencapai Sasaran Program berasal dari dana
APBN dengan rincian sebagai berikut:
- Anggaran DIPA Rp22.494.844,00
- Realisasi DIPA Rp10.098.600,00
Menggunakan
SDM sebanyak
58 OH/HP atau
50,43% dari
AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 30
0 0
70 75 80
0 0
100
0
20
40
60
80
100
120
2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9
Target (%)
Realisasi (%)
- Capaian 44,89% rencana sebanyak
115 OH/HP
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-
2019 disajikan dalam Gambar 3.8.
Gambar 3.8 Perbandingan Realisasi IKU 6 dengan Target Tahun 2019
Sebagaimana terlihat pada gambar 3.8, untuk IKU 6 tidak dapat dibandingkan
dengan tahun sebelumnya. Masih perlu upaya keras untuk mencapai Target
Renstra Tahun 2019.
Sasaran Program 4
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam
pencegahan korupsi
Pencapaian sasaran program “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan
korporasi dalam pencegahan korupsi” diukur dengan menggunakan satu
Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:
Indikator Kinerja Utama 7
Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)
IKU ketujuh adalah “Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP
(termasuk FRA)” dengan target outcome tahun 2017 sebesar 50%. Kinerja
diukur dengan menghitung persentase jumlah K/L/P/K yang
mengimplementasikan FCP/FRA.
0 0 70 75 80 Target (%)
0 0 100 - - Realisasi (%)
0 0 142,86 - - Capaian (%)
AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 31
0 0 50 60 70
0 0
100
0
20
40
60
80
100
120
2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9
Target (%)
Realisasi (%)
Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)
Sesuai Perkin Tahun 2017, target Persentase
K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP
(termasuk FRA) sebesar 50%
Target IKU 50%
Realisasi IKU 100%
Capaian 200%
Terdapat 2 K/L/P/K yang
mengimplementasikan FCP/FRA
Capaian atas IKU ini diperoleh melalui kegiatan
Diagnostik FCP dan Evaluasi atas Implementasi FCP
Pencapaian IKU di dukung dengan pencapaian Indikator Kinerja
Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Target Realisasi %
1 Laporan FCP Laporan 2 2 100
Anggaran yang digunakan dalam
melaksanakan kegiatan untuk
mencapai Sasaran Program berasal
dari dana APBN dengan rincian
sebagai berikut:
Anggaran DIPA Rp50.720.000,00
Realisasi DIPA Rp17.680.000,00
Capaian 34,86%
Menggunakan SDM sebanyak 100
OH/HP atau 66,67% dari rencana
sebanyak 150 OH/HP
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-
2019 disajikan dalam Gambar 3.9.
Gambar 3.9 Perbandingan Realisasi IKU 7 dengan Target Tahun 2019
Sebagaimana terlihat pada gambar 3.9, untuk IKU 7 tidak dapat dibandingkan
dengan tahun sebelumnya. Masih perlu upaya keras untuk mencapai Target
Renstra Tahun 2019.
0 0 50 60 70 Target (%)
0 0 100 - - Realisasi (%)
0 0 200 - - Capaian (%)
AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 32
Sasaran Program 5
Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi
Pencapaian sasaran program “Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan
masyarakat terhadap korupsi” diukur dengan menggunakan satu Indikator
Kinerja Utama (IKU), yaitu:
Indikator Kinerja Utama 8
Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang
mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat
IKU kesepuluh adalah “Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK)
yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat” dengan target
outcome tahun 2017 sebesar 60%. Kinerja diukur dengan menghitung
persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang
mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat.
Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang
mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat
Sesuai Perkin Tahun 2017, target Persentase
Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang
mengimplementasikan sistem pengaduan
masyarakat sebesar 60%
Target IKU 60%
Realisasi IKU 100%
Capaian 166,67%
Terdapat 1 KPAK yang telah
mengimplementasikan sistem
pengaduan masyarakat dari 1 KPAK
yang ada di Provinsi Papua Barat
Capaian atas IKU ini diperoleh melalui
3 kegiatan Kajian Pengawasan dan 3
kegiatan Hasil Sosialisasi
Pencapaian IKU di dukung dengan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan
dengan rincian sebagai berikut:
Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Target Realisasi %
1 Laporan Kajian Pengawasan
Laporan 2 3 100
2 Laporan Hasil Sosialisasi
Laporan 2 3 100
AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 33
0 0
60 65 70
0 0
100
0
50
100
150
200
2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9
Realisasi (%)
Target (%)
Anggaran yang digunakan dalam
melaksanakan kegiatan untuk
mencapai Sasaran Program berasal
dari dana APBN dengan rincian
sebagai berikut:
Anggaran DIPA Rp60.180.000,00
Realisasi DIPA Rp74.108.300,00
Capaian 123,14%
Menggunakan SDM sebanyak 41
OH/HP atau 34,17% dari rencana
sebanyak 120 OH/HP
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-
2019 disajikan dalam Gambar 3.10.
Gambar 3.10 Perbandingan Realisasi IKU 8 dengan Target Tahun 2019
Sebagaimana terlihat pada gambar di atas, untuk IKU 8 tidak dapat dibandingkan
dengan tahun sebelumnya. Masih perlu upaya keras untuk mencapai Target
Renstra Tahun 2019.
Sasaran Program 6
Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi
Pencapaian sasaran program “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP
Pemda/korporasi” diukur dengan menggunakan empat Indikator Kinerja Utama
(IKU), yaitu:
Indikator Kinerja Utama 9
Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)
IKU kesembilan adalah “Persentase Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level
3)” dengan target outcome tahun 2017 sebesar 100,00%. Kinerja diukur dengan
0 0 60 65 70 Target (%)
0 0 100 - - Realisasi (%)
0 0 166,67 - - Capaian (%)
AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 34
persentase jumlah Pemerintah Provinsi yang mencapai Maturitas SPIP Level 3
terhadap jumlah Pemerintah Provinsi yang ada.
Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)
Sesuai Target Perkin Tahun 2017 Persentase
Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3) 100%
Target IKU 100% Realisasi IKU 0%
Capaian 0%
IKU ini belum tercapai disebabkan
karena kurangnya komitmen dari OPD di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua
Barat untuk mencapai Level 3
Capaian atas IKU ini diperoleh melalui: 1. Asistensi Peningkatan Maturitas SPIP pada Pemerintah
Provinsi Papua Barat Tahun 2017; 2. Kegiatan SPIP PAD atas Kinerja Pengendalian dan Evaluasi
di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat; 3. Penilaian Maturitas SPIP pada Pemerintah Provinsi Tahun
2017.
Pencapaian IKU di dukung dengan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan dengan
rincian sebagai berikut:
Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Target Realisasi %
1 Laporan Hasil Pengawasan
Pembinaan SPIP kepada
Pemerintah Provinsi oleh
Perwakilan BPKP
Laporan 3 3 100
2 Surat Kepala Perwakilan BPKP
kepada Pemda, menyampaikan
rekomendasi hasil asistensi dan
penilaian maturitas
penyelenggaraan SPIP di Provinsi
Surat 1 3 300
Anggaran yang digunakan dalam melaksanakan
kegiatan untuk mencapai Sasaran Program
berasal dari dana APBN dengan rincian
sebagai berikut:
Anggaran DIPA Rp39.760.000,00
Realisasi DIPA Rp13.600.000,00
Capaian 34,21%
Menggunakan SDM
sebanyak 217 OH/HP
atau 100,93% dari
rencana sebanyak 215
OH/HP
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-
2019 disajikan dalam Gambar 3.11.
AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 35
0 0
100 100 100
0 0
0
0
20
40
60
80
100
120
2 0 1 5 ( L E V E L 1 ) 2 0 1 6 ( L E V E L 2 ) 2 0 1 7 ( L E V E L 3 ) 2 0 1 8 ( L E V E L 3 ) 2 0 1 9 ( L E V E L 3 )
Realisasi (%)
Target (%)
Gambar 3.11 Perbandingan Realisasi IKU 9 dengan Target Tahun 2019
Dibandingkan tahun 2016, sebagaimana terlihat pada gambar 3.11 di atas, tidak
terjadi peningkatan capaian tahun 2017 dimana pada tahun 2017 level Maturitas
SPIP Pemerintah Provinsi masih berada pada level 2 belum meningkat ke Level
3 (0,00%). Masih memerlukan upaya keras dan terukur guna mencapai target
IKU Persentase Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3).
Indikator Kinerja Utama 10
Persentase Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)
IKU kesepuluh adalah “Persentase Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota
(Level 3)” dengan target outcome tahun 2017 sebesar 38,46%. Kinerja diukur
dengan persentase jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota yang mencapai Maturitas
SPIP Level 3 terhadap jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada.
Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) Sesuai Target Perkin Tahun 2017 Persentase
Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)
38,46%
Target IKU 38,46%
Realisasi IKU 23,08%
Capaian 60%
Capaian IKU kurang dari 100% disebabkan karena kurangnya
komitmen dari OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat untuk mencapai Level 3
3 Pemerintah Daerah yang
telah berhasil mencapai
level 3 maturitas SPIP
tahun 2017 yaitu:
Kabupaten Sorong,
Kabupaten Teluk Bintuni
dan Kabupaten Sorong
Selatan
0 0 100 100 100 Target (%)
0 0 0 - - Realisasi (%)
100 100 0 - - Capaian (%)
AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 36
Capaian atas IKU ini diperoleh melalui 17 Kegiatan:
2 kegiatan Penilaian Maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten;
2 kegiatan Bimtek Peningkatan Maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten;
2 kegiatan Peninilaian Maturitas SPIP;
9 kegiatan Asistensi Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Kabupaten;
1 kegiatan Bimtek Penyusunan RTP SPIP;
Menjadi Instruktur Diklat SPIP di Lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Papua Barat.
Pencapaian IKU di dukung dengan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan
dengan rincian sebagai berikut:
Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Target Realisasi %
1
Laporan Hasil Pengawasan
Pembinaan SPIP
Kabupaten/Kota oleh
Perwakilan BPKP
Laporan 15 17 100
2
Surat Kepala Perwakilan
BPKP kepada Pemda,
menyampaikan
rekomendasi hasil
asistensi dan penilaian
maturitas penyelenggaraan
SPIP di Provinsi
Surat 13 26 100
Anggaran yang digunakan dalam
melaksanakan kegiatan untuk mencapai
Sasaran Program berasal dari dana APBN
dengan rincian sebagai berikut:
Anggaran DIPA Rp176.682.000,00
Realisasi DIPA Rp201.042.000,00
Capaian 113,79%
Menggunakan SDM sebanyak
1779 OH/HP atau 84,27%
dari rencana sebanyak 2111
OH/HP
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-
2019 disajikan dalam Gambar 3.12.
AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 37
5 10
38,46
50
100
23,08 23,08
0
20
40
60
80
100
120
2 0 1 5 ( L E V E L 3 ) 2 0 1 6 ( L E V E L 3 ) 2 0 1 7 ( L E V E L 3 ) 2 0 1 8 ( L E V E L 3 ) 2 0 1 9 ( L E V E L 3 )
Target (%)
Realisasi (%)
Gambar 3.12 Perbandingan Realisasi IKU 10 dengan Target Tahun 2017
Dibandingkan tahun 2016, sebagaimana terlihat pada gambar 3.12 di atas, tidak
terjadi peningkatan capaian tahun 2017 dimana pada tahun 2017 terdapat 3
Kabupaten/Kota yang level maturitas SPIP berada pada Level 3 sama dengan
tahun 2016 yaitu 3 Kabupaten/Kota yang mencapai Level 3.
Hal ini menunjukkan tidak terjadi peningkatan capaian (performance) di tahun
2017. Capaian terwujud dengan penggunaan baik Dana DIPA maupun Dana
Mitra sehingga terdapat 17 laporan kegiatan/output dan 26 surat atensi Kepala
Perwakilan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.
Indikator Kinerja Utama 11
Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD
yang dibina
IKU kesebelas adalah “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat
baik dari BUMD yang dibina” dengan target outcome tahun 2017 sebesar
33,33%. Kinerja diukur dengan menghitung persentase jumlah BUMD yang
minimal berpredikat baik terhadap jumlah BUMD yang dibina.
Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD
yang dibina Sesuai Perkin Tahun 2017, target
Persentase BUMD yang kinerjanya minimal
berpredikat baik dari BUMD yang dibina (level
3) sebesar 33,33%
5 10 38,46 50 100 Target (%)
0 23,08 23,08 - - Realisasi (%)
0 200 60 - - Capaian (%)
AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 38
20
33,33 33,33 40
56
20 0
33,33
0
10
20
30
40
50
60
2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9
Target (%)
Realisasi (%)
Target IKU 33,33%
Realisasi IKU 33,33%
Capaian 100%
Terdapat 1 BUMD dari 3
BUMD yang dibina yang
berpredikat baik yaitu
PDAM Manokwari
Capaian atas IKU ini diperoleh melalui kegiatan evaluasi
kinerja atas 2 PDAM dan 1 kompilasi laporan PDAM, 1
evaluasi kinerja BUMD, serta 2 kegiatan asistensi pada
PDAM dan 1 Kegaiatan Asistensi BUMD
Pencapaian IKU di dukung dengan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan
dengan rincian sebagai berikut:
Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Target Realisasi %
1
Laporan Hasil Pengawasan Pembinaan SPIP kepada Pemerintah Provinsi oleh Perwakilan BPKP
Laporan 7 7 100
Anggaran yang digunakan dalam
melaksanakan kegiatan untuk mencapai
Sasaran Program berasal dari dana APBN
dengan rincian sebagai berikut:
Anggaran DIPA Rp113.455.890,00
Realisasi DIPA Rp86.146.743,00
Capaian 75,93%
Menggunakan SDM sebanyak
419 OH/HP atau 88,03%
dari rencana sebanyak 476
OH/HP
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-
2019 disajikan dalam Gambar 3.13.
Gambar 3.13 Perbandingan Realisasi IKU 11 dengan Target Tahun 2019
20 33,33 33,33 40 56 Target (%)
20 0 33,33 - - Realisasi (%)
100 0 100 - - Capaian (%)
AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 39
Dibandingkan capaian tahun 2016, sebagaimana terlihat pada tabel di atas,
terjadi peningkatan capaian tahun 2017 dimana persentase BUMD yang
kinerjanya minimal berpredikat baik tercapai 1 BUMD dari 3 BUMD yang dibina
atau sebesar 33,33% dari BUMD yang dibina dengan tingkat capaian sebesar
100%.
Indikator Kinerja Utama 12
Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina
IKU kedua belas adalah “Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari
BLUD yang dibina” dengan target outcome tahun 2017 sebesar 66,67%. Kinerja
diukur dengan persentase jumlah Rumah Sakit Umum Daerah yang telah
menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD pada Pemerintah
Kabupaten/Kota yang kinerjanya minimal baik terhadap jumlah RSUD yang
telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD pada pemerintah
kabupaten kota yang dibina.
Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina Sesuai Perkin Tahun 2017, target
Presentase BLUD yang kinerjanya
minimal baik dari BLUD yang dibina
sebesar 66,67%
Target IKU 66,67%
Realisasi IKU 50%
Capaian 75%
sebanyak 1 BLUD yaitu RSUD Sele
Be Solu Kota Sorong evaluasi tata
kelola kategori baik dengan capaian
skor mencapai 75 sedangkan 1 BLUD
yang lain yaitu RSUD Kabupaten
Sorong termasuk dalam katagori
cukup baik dengan capain skor 60,5
Capaian atas IKU ini diperoleh melalui kegiatan evaluasi kinerja atas 2
BLUD dan serta 4 kegiatan asistensi pada RSUD Sele Be Solu kota
Sorong
Pencapaian IKU di dukung dengan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan
dengan rincian sebagai berikut:
Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Target Realisasi %
1 Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP
Laporan 3 6 200
AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 40
Anggaran yang digunakan dalam melaksanakan
kegiatan untuk mencapai Sasaran Program berasal
dari dana APBN dengan rincian sebagai berikut:
Anggaran DIPA Rp48.623.780,00
Realisasi DIPA Rp41.215.200,00
Capaian 84,76%
Menggunakan SDM
sebanyak 190
OH/HP atau
93,14% dari
rencana sebanyak
204 OH/HP
Perbandingan realisasi IKU 12 dengan target akhir Renstra BPKP periode 2016-
2019 disajikan dalam Gambar 3.14.
Gambar 3.14 Perbandingan Realisasi IKU 12 dengan Target Tahun 2019
Dibandingkan capaian tahun 2016, terjadi penurunan capaian di tahun 2017 dimana
persentase BLUD yang tata kelolanya berpredikat baik tercapai 1 BLUD dari 2
BLUD yang dibina atau sebesar 50% dari BLUD yang dibina dengan tingkat capaian
sebesar 75,75%. Hal ini disebabkan diantaranya adalah terjadi perubahan penilaian
dari evaluasi kinerja menjadi evaluasi tata kelola.
Perlu diinformasikan bahwa untuk BLUD pada RSUD kabupaten manokwari pada
tahun 2017 mengalami kendala dalam pembinaan karena adanya permasalahan
intern RSUD Kabupaten Manokwari yang belum dapat diselesesaikan.
15 33,33 66,67 60 62 Target (%)
15 33,33 50 - - Realisasi (%)
100 100 75 - - Capaian (%)
AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 41
Sasaran Program 7
Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah
Pencapaian sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern
Pemerintah Daerah” diukur dengan menggunakan enam Indikator Kinerja Utama
(IKU), yaitu:
Indikator Kinerja Utama 13
Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
IKU ketiga belas adalah “Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi
(Level 3)” dengan target outcome tahun 2017 sebesar 100%. Kinerja diukur
dengan menghitung persentase jumlah APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
terhadap jumlah APIP Pemerintah Provinsi.
Kapabilitas APIP
Pemerintah Provinsi (Level 3) Sesuai Perkin Tahun 2017, target
Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah
Provinsi Level 3 sebesar 100%
Target IKU 100%
Realisasi IKU 0%
Capaian 0%
IKU ini belum tercapai
disebabkan karena kurangnya
komitmen dari Inspektur
Provinsi Papua Barat
Capaian atas IKU ini diukur melalui 1 kegiatan: Asistensi Peningkatan
Kapabilitas Inspektorat Provinsi Papua Barat Menuju Level 3
Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Target Realisasi %
1 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan
Laporan 1 1 100
2
Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan peningkatan kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota
Surat 1 2 100
Anggaran yang digunakan dalam
melaksanakan kegiatan untuk
mencapai Sasaran Program berasal
AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 42
0 0
100 100 100
0 0
0
0
20
40
60
80
100
120
2 0 1 5 ( L E V E L 3 ) 2 0 1 6 ( L E V E L 3 ) 2 0 1 7 ( L E V E L 3 ) 2 0 1 8 ( L E V E L 3 ) 2 0 1 9 ( L E V E L 3 )
Realisasi (%)
Target (%)
dari dana APBN dengan rincian
sebagai berikut:
Anggaran DIPA Rp6.800.000,00
Realisasi DIPA Rp4.080.000,00
Capaian 60%
Menggunakan SDM sebanyak 30
OH/HP atau 44,12% dari rencana
sebanyak 68 OH/HP
Perbandingan realisasi IKU 13 dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-
2019 disajikan dalam Gambar 3.15.
Gambar 3.15 Perbandingan Realisasi IKU 13 dengan Target Tahun 2019
- - 100 100 100 Target (%)
- - - - - Realisasi (%)
- - - - - Capaian (%)
Dibandingkan capaian tahun 2016, sebagaimana terlihat pada gambar 3.15 di
atas, tidak terjadi peningkatan capaian tahun 2017 dimana Kapabilitas APIP
Pemerintah Provinsi masih berada pada Level 2.
Indikator Kinerja Utama 14
Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)
IKU keempat belas adalah “Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 3)” dengan target outcome tahun 2017 sebesar 15,38%.
Kinerja diukur dengan persentase jumlah APIP Pemerintah Kabupaten/Kota
(Level 3) terhadap jumlah APIP Pemerintah Kabupaten/Kota.
AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 43
Kapabilitas APIP
Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)
Sesuai Perkin Tahun 2017, target
Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 3) sebesar 15,38%
Target IKU 15,38%
Realisasi IKU 23,08%
Capaian 150,05%
3 inspektorat telah berada pada
Level 3 yakni:
Inspektorat Kabupaten Sorong,
Inspektorat Kabupaten Fakfak,
Inspektorat Kabupaten Teluk
Bintuni.
Capaian atas IKU ini diukur melalui kegiatan:
10 kegiatan Asistensi Peningkatan Kapabilitas
Inspektorat Kabupaten/Kota
1 kegiatan Asistensi Self Assessment Peningkatan
Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Fakfak;
1 kegiatan Validasi atas Penilaian Mandiri
Inspektorat Kabupaten Fakfak menuju Level 2.
Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Target Realisasi %
1 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan
Laporan 10 12 100
2
Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan peningkatan kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota
Surat 13 26 100
Anggaran yang digunakan dalam
melaksanakan kegiatan untuk mencapai
Sasaran Program berasal dari dana
APBN dengan rincian sebagai berikut:
Anggaran DIPA Rp161.234.000 ,00
Realisasi DIPA Rp161.282.164,00
Capaian 100,03%
Kegiatan dalam rangka pengawasan ini juga menggunakan
dana bantuan kedinasan sebesar Rp96.240.335,00
Menggunakan SDM sebanyak 798
OH/HP atau 84,71% dari rencana
sebanyak 942 OH/HP
Perbandingan realisasi IKU 14 dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-
2019 disajikan dalam Gambar 3.16.
AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 44
0 7,69
15,38
71
100
0 7,69
23,08
0
20
40
60
80
100
120
2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9
Target (%)
Realisasi (%)
Gambar 3.16 Perbandingan Realisasi IKU 14 dengan Target Tahun 2019
- 7,69 15,38 71 100 Target (%)
- 7,69 23,08 - - Realisasi (%)
- 100 150,05 - - Capaian (%)
Sasaran Program 8
Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat
Utama
Pencapaian sasaran program “Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas
Pelayanan Sekretariat Utama” diukur dengan menggunakan satu Indikator
Kinerja Utama (IKU), yaitu:
Indikator Kinerja Utama ke 15
Persepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama
IKU lima belas adalah “Persepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama” dengan
target outcome tahun 2017 sebesar 7 (skala Likert 1-10). Realisasi outcome
sebesar 7,51 (skala Likert 1-10) dengan capaian outcome sebesar 107,29%.
Capaian Persepsi Layanan Kesesmaan tersebut merupakan hasil rata-rata
capaian 3 (tiga) layanan di Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat yaitu,
Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan terhadap Layanan Kepegawaian,
Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Anggaran yang diajukan
sesuai Prosedur dan Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan terhadap Layanan
Sarana dan Prasarana. Hal ini menunjukkan keberhasilan Bagian Umum dalam
memberi dukungan kepada pelaksanaan teknis pengawasan.
AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 45
Realisasi dan capaian outcome adalah sebagai berikut:
Kepuasan Pengguna
Layanan
Target Skala
Likert
% Capaian
Fungsi Kepegawaian 7 7,46 106,57
Fungsi Keuangan 7 8,39 119,85
Fungsi Umum 7 6,67 95,29
Rata-rata 7 7,51 107,29
IKU “Persepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama” didukung oleh 1 (satu)
Indikator Kinerja Kegiatan/Output paling dominan yaitu Laporan Dukungan
Manajemen Perwakilan BPKP sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2.
Tabel 3.2 Indikator Kinerja Kegiatan/Output 15
No Indikator Kinerja
(Output)
Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
1 Laporan dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Laporan 80 80 100,00
Capaian indikator output rekomendasi Laporan dukungan Manajemen
Perwakilan BPKP sebanyak 80 Laporan atau 100,00% dari target sebanyak 80
Laporan. Keberhasilan ini diperoleh melalui tersajinya Laporan Dukungan
manajemen seperti Laporan Keuangan, Laporan Kinerja (IPMS), Laporan GDN,
RKT/RKA, Renja, dan Renstra.
Indikator Kinerja (Output) ini menggunakan Dana DIPA sebesar
Rp12.814.446.968,00 atau 98,65% dari Anggaran DIPA Tahun 2017 sebesar
Rp12.989.534.000,00.
B. REALISASI KEUANGAN TAHUN 2017
Anggaran kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat menurut Penetapan
Kinerja Tahun 2017 sebesar Rp14.334.149.000,00 dengan rincian: Program
Kegiatan 01.3670 sebesar Rp12.043.749.000,00; Program Kegiatan 01.3676
sebesar Rp620.983.000,00 dan Program Kegiatan 06.3701 sebesar
Rp1.669.417.000,00.
Anggaran tersebut dilakukan revisi tahun 2017 menjadi sebesar
Rp14.476.290.000,00 dengan rincian: Program Kegiatan 01.3670 sebesar
Rp12.338.301.000,00; Program Kegiatan 01.3676 sebesar Rp620.983.000,00;
AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 46
Program Kegiatan 01.3678 sebesar Rp30.250.000,00 dan Program Kegiatan
06.3701 sebesar Rp1.486.756.000,00. Realisasi penyerapan anggaran per 31
Desember 2017 Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat sebesar Rp
14.284.898.605,00 atau 98,68% dari anggaran tahun 2017 sebesar
Rp14.476.290.000,00 dengan rincian,sebagai berikut:
Tabel 3.3 Realisasi penyerapan anggaran per 31 Desember 2017
No PROGRAM KEUANGAN JENIS
BELANJA ANGGARAN
DIPA (Rp)
REALISASI
DIPA (Rp)
%
1 Pelaksanaan
Pengawasan Intern
Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP
1.486.756.000 1.470.451.637 98,90 Kode Program
06.3701
2 Pembinaan
Administrasi dan
Pengelolaan
Perlengkapan serta
Pembayaran
Gaji/Tunjangan BPKP
12.338.301.000 12.181.795.849 98,73
Kode Program
01.3670
3 Fasilitas Dukungan
Manajemen Perwakilan
BPKP
620.983.000 602.401.119 97,01 Kode Program
01.3676
4 Pengadaan dan
Penyaluran Sarana dan
Prasarana
30.250.000 30.250.000 100 Kode Program
01.3678
14.476.290.000 14.284.898.605 98,68
BAB IV
PENUTUP
PENUTUP
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 47
PENUTUP ebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun
2014, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Instruksi Presiden Nomor 9
Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dalam
Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat mengamanahkan BPKP untuk
melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi
Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan
penyelenggaraan SPIP. Fungsi pengawasan intern dilakukan melalui kegiatan audit,
reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan intern
terutama diarahkan untuk membantu Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur dan
Bupati/Walikota dalam rangka memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan intern dan pembinaan SPIP
disampaikan dalam Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat
Provinsi Papua Barat. Dalam pelaporan kinerja ini disajikan informasi kinerja yang
telah diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis yang memadai sehingga dapat
dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ke depan.
Tahun 2017 adalah tahun ketiga Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat,
untuk itu sesuai Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja (LKj) ini
disusun untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran program.
Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas dokumen Renstra,
Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja (Perkin) dan Indikator Kinerja Utama
(IKU). Perbaikan dalam pengukuran kinerja berupa perbaikan mekanisme
pengumpulan data kinerja dengan menggunakan teknologi informasi dan melakukan
pengukuran kinerja melalui pembandingan dengan target tahun berjalan. Upaya
perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai kemajuan
S
BAB
IV
PENUTUP
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 48
pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal maupun eksternal dan
melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi.
Pencapaian sasaran program sebagian besar telah memenuhi target dibandingkan
target yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja
tahun 2017.
Realisasi kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017 tercermin dari
pencapaian sasaran program sebagai berikut:
Tabel 4.1 Capaian Sasaran Program
No Sasaran Program Capaian IKU
1 Sasaran Program 1 IKU 1 tercapai 140,50%
IKU 2 tercapai 141,42%
2 Sasaran Program 2 IKU 3 tercapai 130,95%
IKU 4 tercapai 142,86%
IKU 5 tercapai 166,67%
3 Sasaran Program 3 IKU 6 tercapai 142,86%
4 Sasaran Program 4 IKU 7 tercapai 200,00%
5 Sasaran Program 5 IKU 8 tercapai 166,67%
6 Sasaran Program 6 IKU 9 belum tercapai
IKU 10 tercapai 60,01%
IKU 11 tercapai 100%
IKU 12 tercapai 75,00%
7 Sasaran Program 7 IKU 13 belum tercapai
IKU 14 tercapai 150,00%
8 Sasaran Program 8 IKU 15 tercapai 107,29%
Uraian ringkas hasil pengukuran dari 15 (lima belas) IKU tersebut adalah sebagai
berikut:
1. Sasaran Program 1 “Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan
pengelolaan keuangan negara/korporasi” diukur berdasarkan dua IKU sebagai
berikut:
a. Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern
pengelolaan program nasional, tercapai 140,50%;
b. Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan
pengendalian intern korporasi, tercapai 141,42%;
PENUTUP
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 49
2. Sasaran Program 2 “Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan
keinvestigasian” diukur berdasarkan tiga IKU sebagai berikut:
a. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di
persidangan, tercapai 130,95%;
b. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH,
tercapai 142,86%;
c. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh
K/L/P/K,tercapai 166,67%;
3. Sasaran Program 3 “Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan
pembangunan nasional” diukur berdasarkan satu IKU yaitu Persentase
penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan, tercapai 142,86%;
4. Sasaran Program 4 “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan
korporasi dalam pencegahan korupsi.” diukur berdasarkan satu IKU, yaitu
Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA), tercapai
200%.
5. Sasaran Program 5 “Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat
terhadap korupsi.” diukur berdasarkan satu IKU, yaitu Persentase Komunitas
Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem
pengaduan masyarakat, tercapai 166,67%.
6. Sasaran Program 6 “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi”
diukur berdasarkan empat IKU sebagai berikut:
a. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3), belum tercapai belum tercapai
disebabkan belum memadainya komitmen dari OPDdi Lingkungan
Pemerintah Provinsi Papua Barat;
b. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3), tercapai 60,01%
disebabkan belum memadainya komitmen dari OPD di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat;
c. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD
yang dibina, tercapai 100%;
d. Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina,
tercapai 75%.
PENUTUP
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 50
7. Sasaran Program 7 “Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda.”
diukur berdasarkan dua IKU sebagai berikut:
a. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3), belum tercapai disebabkan
masih perlu ditingkatkannya komitmen dan upaya perbaikan dari Inspektorat
Provinsi Papua Barat.
b. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3), tercapai 150%;
8. Sasaran Program 8 “Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan
Sekretariat Utama.” diukur berdasarkan satu IKU, yaitu Persepsi kepuasan
layanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10), tercapai 107,29%.
Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Papua
Barat dalam upaya memperbaiki kinerja sebagai Rencana Aksi Tahun 2018, antara
lain:
1. Upaya terus menerus melakukan penyempurnaan penyajian seluruh produk
layanan bimbingan teknis/asistensi dalam peningkatan Opini WTP untuk
seluruh Pemda di Provinsi Papua Barat (khususnya untuk Pemda yang
memiliki potensi peningkatan kualitas akuntabilitas atas laporan kinerja di tahun
2017) dengan pengawasan dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan, antara lain melakukan
sosialisasi dan asistensi implementasi aplikasi e-Planning yaitu Simda
Perencanaan, asistensi Reviu RKA Pemda, asistensi pengelolaan keuangan
dan aset daerah.
2. Mengawal pengelolaan keuangan desa/kampung melalui kegiatan asistensi
penyusunan APBDesa, penatausahaan dan pelaporan keuangan
desa/kampung dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES.
3. Upaya dalam rangka pencapaian maturitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)
pada seluruh Pemda se-Provinsi Papua Barat Level 3 pada tahun 2019
sebagai berikut:
a) Meningkatkan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta workshop
penyelenggaraan SPIP bagi pimpinan dan pegawai Pemerintah Daerah di
Provinsi Papua Barat;
b) Meningkatkan intensitas asistensi penyelenggaraan SPIP dan mendorong
penyelenggaraan SPIP secara integral mulai dari perencanaan,
PENUTUP
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 51
penganggran, pelaksanaan melalui langkah-langkah penilaian risiko,
pembangunan infrastruktur dan internalisasi) dan pengembangan
berkelanjutan;
c) Melakukan pemantauan (monitoring) perkembangan peningkatan Maturitas
SPIP Pemerintah Daerah.
4. Lebih berperan dalam mendorong Direksi BUMD untuk memperbaiki kinerja
BUMD yang dibina yang belum sehat pada tahun 2016 sebagai berikut:
a) Melakukan kegiatan Evaluasi Kinerja BUMD, Assessment GCG BUMD,
Bimtek SIA dan Billing Sistem PDAM, Bimtek Peningkatan Kapasitas SPI
BUMD;
b) Memberikan atensi kepada Kepala Daerah agar BUMD yang dibina
memperoleh kinerja berpredikat baik.
5. Dalam rangka pencapaian target peningkatan Kapabilitas APIP pada Level 3
sesuai RPJMN 2015-2019 dan target 3 Inspektorat Level 3 pada tahun 2017
akan dilakukan:
a) Melakukan monitoring APIP dan menyampaikan Atensi perkembangan
peningkatan kapabilitas kepada Kepala Daerah;
b) Melakukan bimbingan teknis pada 4 Inspektorat yang masih Level 1 dan 9
Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota yang masih Level 2 dalam
meningkatkan kapabilitas ke Level 3;
c) Melakukan pendidikan dan pelatihan substansi, pembentukan dan
perjenjangan auditor dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme
auditor;
d) Melakukan telaah sejawat dalam wadah AAIPI.
6. Dalam rangka pencapaian target peningkatan Kapabilitas APIP pada Level 3
sesuai RPJMN 2015-2019 perlu dilakukan:
a) Meningkatkan frekuensi dan kualitas bimbingan teknis/asistensi yang
diberikan mengingat kondisi APIP Pemda yang memerlukan perbaikan
pada seluruh elemen peningkatan kapabilitas APIP.
b) Melakukan monitoring melalui perangkat monitoring yang dibangun dalam
rangka memantau perkembangan tindak lanjut hasil bimbingan
PENUTUP
LAPORAN KINERJA BPKP PABAR TAHUN 2017 52
teknis/asistensi dalam rangka perbaikan mandiri (self improvement) untuk
perbaikan kapabilitas APIP.
7. Meningkatkan Layanan Umum dan Kepuasan dalam rangka dalam menunjang
pelaksanaan pengawasan di Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat.
Akhirnya dengan disusun Laporan Kinerja (LKj) ini, diharapkan dapat memberikan
informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas
fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Provinsi Papua Barat, sehingga
dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun
mendatang. Secara internal Laporan Kinerja (LKj) ini telah menjadi motivator untuk
lebih meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi terhadap perkembangan
tuntutan stakeholders sehingga kontribusi Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat
Provinsi Papua Barat dalam pembangunan di wilayah Provinsi Papua Barat dapat
lebih dirasakan.
LAMPIRAN
Lampiran 1/ 1 - 1
DIPA Mitra Jumlah DIPA Mitra Jumlah DIPA Mitra Jumlah
1 3 4 5 6=5/4*100 7 8 9=7+8 10 11 12=10+11 13 14 15=12/9*
10016 17 18=17/16*100
A. Sasaran Program
1.
Perbaikan pengelolaan
program prioritas nasional dan
pengelolaan keuangan
negara/korporasi
1 % 55 77,28 140,50 664.665.486 664.665.486 785.854.398 224.824.298 1.010.678.696 118,23 0,00 152,06 7.705 7.227 93,80
2 % 55 77,87 141,52 - 0 - 0 0 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00
2.Meningkatnya efektivitas hasil
pengawasan keinvestigasian3 % 40 52,38 130,95 18.440.000 18.440.000 13.770.000 13.770.000 74,67462 74,67462 50 72 144,00
4 % 70 100 142,86 58.820.000 58.820.000 57.152.232 57.152.232 97,16462 97,16462 235 156 66,38
5 % 60 100 166,67 64.880.000 64.880.000 4.420.000 4.420.000 6,812577 6,812577 170 62 36,47
3.
Meningkatnya penyelesaian
hambatan pelaksanaan
pembangunan nasional
6 % 70 100 142,86 22.494.844 22.494.844 10.098.600 10.098.600 44,89295 44,89295 115 58 50,43
4.
Meningkatnya kualitas tata
kelola pemerintah dan
korporasi dalam pencegahan
korupsi
7 % 50 100 200,00 50.720.000 50.720.000 17.680.000 17.680.000 34,85804 34,85804 150 100 66,67
5.
Meningkatnya kepedulian
K/L/P/K dan masyarakat
terhadap korupsi
8 % 60 100 166,67 60.180.000 60.180.000 74.108.300 74.108.300 123,1444 123,1444 120 41 34,17
6.
Meningkatnya kualitas
penerapan SPIP
Pemda/korporasi
9 % 100 0 0,00 39.760.000 39.760.000 13.600.000 13.600.000 34,21 0,00 34,21 215 217 100,93
10 % 38,46 23,08 60,01 176.682.000 176.682.000 201.042.000 201.042.000 113,79 0,00 113,79 2.111 1.779 84,27
11 % 33,33 33,33 100,00 113.455.890 86.148.743 9.712.700 95.861.443 75,93 0,00 #DIV/0! 476 419 88,03
12 % 66,67 50 75,00 48.623.780 41.215.200 49.372.061 90.587.261 84,76 0,00 #DIV/0! 204 190 93,14
7.Meningkatnya kapabilitas
pengawasan intern Pemda13 % 100 0 0,00 6.800.000 0 6.800.000 4.080.000 0 4.080.000 60 0 60 68 30 44,12
14 % 15,38 23,08 150,00 161.234.000 0 161.234.000 161.282.164 96.240.335 257.522.499 100,0299 #DIV/0! 159,7197 942 798 84,71
B. Sasaran Program
1.
Tersedianya Dukungan Teknis
Kepuasan atas Pelayanan
Sekretariat Utama
15 skala 7 7,51 107,29 12.989.534.000 0 12.989.534.000 12.814.446.968 0 12.814.446.968 98,65209 0 98,65209 2.844 2.831 99,54
14.476.290.000 - 14.314.210.330 14.284.898.605 380.149.394 14.665.047.999 15.405 13.980 90,75
SASARAN
PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR KINERJA
Satuan Jumlah% Capaian
Target
CAPAIAN KINERJA OUTCOME
TAHUN 2017
PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA BARAT
Indikator Kinerja Program
Persepsi kepuasan layanan Sekretariat
Utama (skala likert 1-10)
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi
(Level 3)
Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota(Level 3)
Rencana
Persentase BUMD yang kinerjanya
Presentase BLUD yang kinerjanya
Persentase penyelesaian hambatan
kelancaran pembangunan
Persentase K/L/P/K yang
mengimplementasikan FCP (termasuk
FRA)
Persentase Komunitas Pembelajar Anti
Korupsi (KPAK) yang
mengimplementasikan sistem pengaduan
Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level
3)
Maturitas SPIP Pemerintah
Kabupaten/kota (level 3)
Perbaikan tatakelola, manajemen risiko,
dan pengendalian intern pengelolaan
program nasional
Persentase tindak lanjut rekomendasi tata
kelola, manajemen risiko dan
pengendalian intern korporasi
Persentase hasil pengawasan
keinvestigasian yang dimanfaatkan di
persidanganPersentase hasil pengawasan
keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh
APHPersentase hasil pengawasan
keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh
K/L/P/K
Keuangan (Rp)
Anggaran Realisasi %
Indikator Kinerja Program
2
Realisasi
SDM (OH)
Realisasi %
Lampiran 2/ 1 - 1
PKPT Generik Jumlah DIPA Mitra Jumlah DIPA Mitra Jumlah DIPA Mitra Jumlah
1.
Tersedianya Informasi
Hasil Pengawasan pada
Perwakilan BPKP
1.1 Laporan 4 4 2 6 58.820.000 58.820.000 57.152.232 57.152.232 97,16 97,16 235 156 66,38
1.2 Laporan 5 5 6 11 18.440.000 18.440.000 13.770.000 13.770.000 74,67 74,67 50 72 144,00
1.3 Laporan 1 1 1 2 64.880.000 64.880.000 4.420.000 4.420.000 6,81 6,81 170 62 36,47
1.4 Laporan 2 2 0 2 50.720.000 50.720.000 17.680.000 17.680.000 34,86 34,86 150 100 66,67
1.5 Laporan 1 1 1 2 22.494.844 22.494.844 10.098.600 10.098.600 44,89 44,89 115 58 50,43
1.6 Laporan 2 2 1 3 33.680.000 33.680.000 34.492.000 34.492.000 102,41 102,41 150 145 96,67
1.7 Laporan 2 2 1 3 26.500.000 26.500.000 39.616.300 39.616.300 149,50 149,50 120 41 34,17
2.
Terlaksananya
monitoring evaluasi atas
program prioritas yang
dilaksanakan di daerah
2.1 Laporan 57 57 9 66 826.745.156 826.745.156 913.218.341 913.218.341 110,46 110,46 8.235 7.691 93,39
3.
Terlaksananya asistensi
dan penilaian untuk
meningkatkan level
maturitas
penyelenggaraan SPIP
di Provinsi/Kota/Kab
3.1 Laporan 18 18 2 20 216.442.000 216.442.000 214.642.000 214.642.000 99,17 99,17 2.290 1.960 85,59
3.2 Surat 14 14 15 29 36 36 100,00
4.
Tersedianya Bimtek dan
Penilaian Kapabilitas
APIP di
Provinsi/Kota/Kab
4.1 Laporan 11 11 2 13 168.034.000 168.034.000 165.362.164 96.240.335 261.602.499 98,41 155,68 974 792 81,31
4.2 Surat 14 14 14 28 36 36 100,00
Sasaran Kegiatan
1.
Tersedianya dukungan
manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis
lainnya dalam mencapai
1.1 laporan 80 80 80 12.989.534.000 12.989.534.000 12.814.446.968 12.814.446.968 98,65 98,65 2.844 2.831 99,54
211 211 54 265 14.476.290.000 - 14.476.290.000 14.284.898.605 96.240.335 14381138940 98,68 #DIV/0! 99,34 15.405 13.980 90,75
Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi
Jumlah Laporan FCPJumlah Laporan Hasil Audit Investigatif
TargetRealisasiSasaran Kegiatan
Jumlah
Target
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen
Perwakilan BPKP
LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan
Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda,
LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP
Perwakilan
Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda,
menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan
peningkatan kapabilitas APIP di
Provinsi/Kab/Kota
Indikator Kinerja Kegiatan
Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan
Jumlah Laporan Hasil Audit dalam rangka
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
Jumlah Laporan Evaluasi Hambatan Kelancaran Jumlah Laporan Kajian Pengawasan
Jumlah Laporan Pemberian Keterangan Ahli
CAPAIAN KINERJA OUTPUTPERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2017
Indikator Kinerja Kegiatan Satuan
Dana (Rp) SDM (OH)
Realisasi %
RealisasiAnggaran %
Lampiran 3/ 1 - 1
ANGGARAN REALISASI
DIPA (Rp) DIPA (Rp)
1 Pelaksanaan Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan Penyelenggaraan
SPIP
1.486.756.000 1.470.451.637 98,90 Kode
Program
06.3701
2 Pembinaan Administrasi dan
Pengelolaan Perlengkapan
serta Pembayaran
Gaji/Tunjangan BPKP
12.338.301.000 12.181.795.849 98,73 Kode
Program
01.3670
-
3 Fasilitas Dukungan
Manajemen Perwakilan
BPKP
620.983.000 602.401.119 97,01 Kode
Program
01.3676
4 Pengadaan dan Penyaluran
Sarana dan Prasarana
30.250.000 30.250.000 100,00 Kode
Program
01.3678
14.476.290.000 14.284.898.605 98,68
%PROGRAM
KEUANGAN
ANGGARAN DAN REALISASI
PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2017
NOJENIS
BELANJA
Lampiran 4/ 1 - 1
No Nama Pemda Level
1 Prov. Papua Barat 2
2 Kota Sorong 3
3 Kab. Sorong 3
4 Kab. Sorong Selatan 2
5 Kab. Raja Ampat 2
6 Kab. Fakfak 2
7 Kab. Kaimana 2
8 Kab. Manokwari 2
9 Kab. Teluk Wondama 2
10 Kab. Teluk Bintuni 3
11 Kab. Tambrauw 2
12 Kab. Maybrat 2
13 Kab. Manokwari Selatan 2
14 Kab. Pegunungan Arfak 2
LEVEL MATURITAS SPIP
PEMERINTAH DAERAH SE-PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2017
Lampiran 5/ 1 - 1
No Inspektorat Level APIP
1 Prov. Papua Barat 2
2 Kota Sorong 2 Perbaikan
3 Kab. Sorong 3 Perbaikan
4 Kab. Sorong Selatan 2
5 Kab. Raja Ampat 2
6 Kab. Fakfak 3 Perbaikan
7 Kab. Kaimana 2
8 Kab. Manokwari 2
9 Kab. Teluk Wondama 2
10 Kab. Teluk Bintuni 2
11 Kab. Tambrauw 2
12 Kab. Maybrat 1
13 Kab. Manokwari Selatan 2 Perbaikan
14 Kab. Pegunungan Arfak 1
KAPABILITAS APIP DI PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2017
Lampiran 6
HASIL SURVEY KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN TRIWULAN IV TAHUN 2017
FUNGSI KEPEGAWAIAN
No. Pernyataan / Pertanyaan Nilai
1. Ketepatan waktu proses pengusulan kenaikan pangkat /jabatan 8,12
2. Transparansi dalam proses pengusulan peserta diklat sertifikasi dan teknis substansi
7,12
3. Ketepatan waktu pengusulan untuk mengikuti diklat sertifikasi JFA 8,71
4. Kesempatan mengikuti diklat teknis substansi 6,76
5. Layanan dalam proses pendataan, penetapan, dan pelaksanaan USJFA/UD/UPI
7,18
6. Layanan pengajuan cuti 8,18
7. Konsistensi kebijakan penerapan jam kantor 8.18
8. Konsistensi penerapan aturan-aturan kepe-gawaian, seperti PP 30/PP 53 dan PP 10
7,53
9. Ketepatan waktu pemrosesan penerbitan keputusan kenaikan gaji berkala 7,59
10. Ketepatan waktu pengusulan dan penerimaan penghargaan Satyalencana Karya Satya
7,76
11. Ketepatan waktu penerbitan PAK Gol. II, III, dan IV/a 7,88
12. 5 Ketepatan penerapan aturan dalam penilaian DUPAK Gol. II, III, dan IV/a 7,65
13. 5,75
Kinerja Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) yang menilai DUPAK Saudara
7,59
14. Kinerja Sekretariat TPAK mulai penerimaan DUPAK sampai dengan penerbitan PAK
6,94
15. Pengelolaan berkas kepegawaian 7,00
16. Layanan pembuatan Karpeg, Kartu Isteri/Suami, DP3, KP4, dan Kartu Askes 7,24
17. Jika anda mempunyai masalah kepegawaian, bagaimana pendapat Saudara terhadap kemudahan cara penyampaiannya?
6,94
18. Jika anda mempunyai masalah kepegawaian, bagaimana pendapat Saudara atas jawaban/solusi yang diberikan oleh Sub Bagian Kepegawaian?
6,82
19. Kinerja layanan Sub Bagian Kepegawaian secara keseluruhan 6,65
Rata-rata 7,46
Lampiran 6
HASIL SURVEY KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN TRIWULAN IV TAHUN 2017
FUNGSI KEUANGAN
No. Pernyataan / Pertanyaan Nilai
1. Ketepatan waktu pembayaran Gaji/TKPKN 8,71
2. Ketepatan jumlah pembayaran Gaji/TKPKN 8,65
3. Ketepatan jumlah pembayaran Uang Makan 8,53
4. Apabila Saudara mengajukan permintaan Uang Muka dalam waktu minimal 5 hari kerja sebelum keberangkatan, bagaimana pendapat Saudara tentang ketepatan waktu dan kecukupan pembayaran Uang Muka?
8,00
5. Ketepatan waktu dan kemudahan penerbitan visum SPPD dibandingkan tanggal dimulainya pelaksanaan perjalanan dinas
8,12
6. Jika Anda telah menyampaikan bukti-bukti perjalanan dinas tepat waktu, bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan/ kemudahan SPJ/pertanggungjawaban uang perjalanan dinas?
10,41
7. Kecepatan penerimaan uang sisa perjalanan dinas sejak waktu penyampaian SPJ
8,00
8. Ketersediaan informasi dalam pemrosesan visum SPPD dan pembayaran sisa uang perjalanan dinas
7,88
9. Media informasi dan sosialisasi ketentuan atau kebijakan terkait dengan keuangan
7,82
10. Jika anda mempunyai keluhan, bagaimana pendapat Saudara terhadap kemudahan cara penyampaiannya?
8,12
11. Jika anda mempunyai keluhan, bagaimana pendapat Saudara atas jawaban/solusi yang diberikan oleh Sub Bagian Keuangan?
8,12
12. Kinerja layanan Sub Bagian Keuangan secara keseluruhan 8,35
Rata-rata 8,39
Lampiran 6
HASIL SURVEY KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN TRIWULAN IV TAHUN 2017
FUNGSI UMUM
No. Pernyataan / Pertanyaan Nilai
1. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja 5.94
2. Kesesuaian pengadaan perlengkapan dengan kebutuhan sarana dan prasarana kerja
5,88
3. Kemudahan dalam memperoleh dan menggunakan sarana dan prasarana kerja
6.18
4. Kondisi umum sarana dan prasarana kerja yang digunakan 5,94
5. Kecepatan dan ketepatan waktu perbaikan sarana dan prasarana kerja 5,94
6. Ketersediaan koran/media cetak lainnya sebagai sarana mendapatkan informasi
7,59
7. Mutu barang untuk pelaksanaan tupoksi/ keperluan sehari-hari perkantoran 6,94
8. Terkait permintaan barang ke Subbag Umum, bagaimana pendapat Saudara tentang ketersediaan barang persediaan di gudang?
6,94
9. Pengelolaan dan layanan kearsipan 6,88
10. Kecepatan dan ketepatan waktu penyediaan dokumen yang dibutuhkan dari unit kearsipan
7,06
11. Kecepatan dan ketepatan waktu pengganda-an dan penjilidan laporan/ dokumen lainnya
7,18
12. Ketepatan waktu pengiriman laporan/ dokumen lainnya 6,82
13. Kenyamanan dan kemanan lingkungan kerja 6,65
14. Layanan cleaning service terhadap kebersihan kantor dan lingkungan termasuk kamar mandi dan WC
6,29
15. Layanan/kinerja Sekper dan Sekr. Bidang/ Bagian 8,24
16. Penyediaan kendaraan operasional untuk kepentingan penugasan/dinas 6,35
17. Media informasi dan sosialisasi ketentuan atau kebijakan terkait dengan pengelolaan sarana dan prasarana
6,71
18. Jika anda mempunyai keluhan, bagaimana pendapat Saudara terhadap kemudahan cara penyampaiannya?
6,82
19. Jika anda mempunyai keluhan, bagaimana pendapat Saudara atas jawaban/solusi yang diberikan oleh Sub Bagian Umum?
6,48
20. Kinerja layanan Sub Bagian Umum secara keseluruhan 6,48
Rata-rata 6,67
Lampiran 7/ 1 - 3
Daily NewWeb BPKP
PabarTriwulan I
1 Pelatihan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) Berbasis Komputerisasi dan
Workshop Akuntansi Berbasis Akrual bagi Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan
1
2 Pelatihan Workshop Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas (SIMA) Versi 4.0 1
3 Sosialisasi Program Anti Korupsi (SosPak) pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH)
Manokwari, Provinsi Papua Barat1
4 Sosialisasi dan Internalisasi Perka BPKP Nomor 7 Tahun 2016 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi BPKP Tahun 2015 - 20161
5 Sosialisasi Efektivitas Pembinaan BPKP dalam Peningkatan Kapabilitas APIP pada
Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat di Manokwari1
6 Kanwil Kemenkumham Papua Barat Gelar Deklarasi Janji Kinerja 2017 1
7 Rp44 Miliar Anggaran Papua Barat Belum Dipertanggungjawabkan 1
8 Aset Milik Pemda Manokwari Ditaksir Mencapai Rp2,4 Triliun 1
9 Meski APBD 2017 Belum Diketok, Belanja Rutin Sudah Berjalan 1
10 DPA 2017 Papua Barat Senilai Rp7 Triliun 1
11 Sisa UP Pemda Manokwari Sentuh Rp6 Miliar 1
12 Dugaan Korupsi Disdik Wondama, Lima Oknum PNS Segera Diserahkan ke
Kejaksanaan1
13 Kejaksaan Dalami Kerugian Negara, Sejumlah Pejabat Mansel Kembali Diperiksa 1
14 Kasus TV Parlemen, Kejaksaan Segera Panggil Anggota DPRPB 1
15 Berkas Dugaan Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Tambrauw Segera
Dilimpahkan1
16 Wabup Soroti SKPD yang Belum Stor LKPJ 2016 1
17 Tahun 2017 Target Pajak Kendaraan Rp4 M 1
18 Polisi Tetapkan JO Tersangka Dana Bandara 1
19 Kejari Tunggu Tahap 2 Dugaan Korupsi Biaya Wisuda Unima 1
20 Bulan Depan BPK Audit Pemprov Papua 1
21 Tim Satgas Saber Pungli Tangkap Tiga Orang di Kabupaten Sorsel 1
22 Kerugian Keuangan Negara Pengadaan Kapal Kargo di Sorsel Rp1,2 Miliar Lebih 1
23 Dua Tahun Mandek, KPK Supervisi Kasus Alkes dan Pusling Sorsel 1
24 Biro Pemerintahan akan Undang Dirjen Kemendagri dan BPKP 1
25 BPK Harapkan Tindak Lanjut dan Komitmen Kepala Daerah 1
26 Bidang Kesehatan Dapat Tambahan Dana Otsus 5 Persen 1
27 Kejaksaan Telusuri Dugaan Penyelewengan Dana Festival Arfak 2016 1
28 Polisi Dalami Kasus Pungli Dispenda Manokwari 1
29 Pemerintah Siapkan Rp2,3 Triliun untuk Infrastruktur Papua 1
30 Jokowi Inginkan Seni dan Budaya Jadi Sumber Perekonomian RI 1
31 Simson Manupapami Jalani Sidang Dugaan Korupsi Ujian Kesetaraan 1
32 Kejaksaan Segera Inventaris Peralatan TV Parlemen dan Laptop di DPRPB 1
33 Bupati: Silahkan Penegak Hukum Tindaklanjuti Pengembalian UP 1
34 50 Persen Dana Otsus untuk Pendidikan dan Kesehatan 1
35 2017, Targetkan PAD Teluk Bintuni Rp50 Milyar 1
36 Bupati akan Sidak Dana Desa dan Padat Karya 1
37 BPK Audit Laporan Keuangan Pemkab Mansel 1
38 Bangun Sistem Aplikasi Elektronik Perencanaan dan Penganggaran 1
39 Alokasi Anggaran Satuan Kerja di PB Rp6,547 T 1
40 Dispenda Target PAD Tahun 2017 50 Milyar 1
41 Penggunaan Dana Kampung dan Program Padat Karya akan Diperiksa Inspektorat1
42 Plt. Sekda Pantau Respon SKPD Terkait Pemeriksaan BPK 1
43 Keterangan Saksi di Dalam BAP Dinilai Menyusahkan Terdakwa 1
DAFTAR JUDUL BERITA YANG DIMUAT DI HALAMAN UTAMA
PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2017
Berita per Triwulan
Lampiran 7/ 2 - 3
Daily NewWeb BPKP
PabarBerita per Triwulan
44 Kejari Fakfak Terus Berupaya Bongkar Dugaan Korupsi STKIP Nuuwar Fakfak 1
45 Tahun 2017, Dana Desa Bertambah Jadi Rp127 Milyar 1
46 Februari 2017, Papua Barat Deflasi -0,04 Persen 1
47 Wabup Buka Sosialisasi Penyampaian Laporan Keuangan Daerah 1
48 KPK Berharap Seluruh Provinsi Terapkan "e-government" pada 2018 1
49 Diperiksa Jaksa, Kadisdik Sebut Kadisporda Tanggung Jawab Dana Paskibra 2009 1
50 Dugaan Penyelewengan Dana Paskibra 2009 Lanjut ke Penyidikan 1
51 Penyidik Sebut Empat Orang Diduga Kuat Terlibat di Kasus TV Parlemen 1
52 KPK: Lebih Baik Kembalikan Uang Ketimbang Membantah 1
53 Dana Pilkada Rp506 Miliar, KPU akan "Kembalikan" Rp100 Milyar 1
54 Dugaan Korupsi Pengadaan Rumpon Dilimpahkan 1
55 5 Tersangka Tipikor di Teluk Wondama Dilimpahkan ke Kejaksaan Manokwari 1
56 Pembangunan Papua Barat TA 2018 Prioritaskan 6 Program 1
57 Pengelolaan Keuangan Pemprov Papua Barat akan Berbasis IT 1
58 Sistem Penatausahaan Aset Masih Buruk, 86 Pegawai Diberikan Pelatihan 1
59 Dana Otsus Senilai Rp42 Milyar Dihibahkan untuk FK Unipa 1
60 Kasus Korupsi TV Parlemen dan Laptop, Hasil Audit BPKP akan Memperkuat Bukti1
61 SPPH 3 SKPD Dilimpahkan ke Kejaksaan Manokwari 1
56 5
Triwulan II
1 BPKP Pabar Internalisasikan Road Map Reformasi Birokrasi BPKP Tahun 2015 - 20161
2 Efektivitas Pembinaan BPKP dalam Peningkatan Kapabilitas APIP 1
3 BPKP Kawal Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Kaimana 1
4 Mendes Minta Masyarakat Aktif Awasi Pemanfaatan Dana Desa 1
5 Tunggakan Rp32 Miliar Suku Sebyar, Bintuni Koordinasi ke Provinsi 1
6 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Papua Barat Peringkat 32 1
7 Rawan di Korupsi, Perlu Adanya Aturan untuk Kelola Dana Pendidikan 1
8 Bupati Telah Serahkan LKPD 2016 ke BPK RI 1
9 BPK Berikan Catatan Khusus untuk Sejumlah SKPD Pemprov 1
10 Kejari Pastikan Audit Kasus TV Parlemen dan Laptop Tuntas Mei 1
11 Laporan Dana Desa 2016 Manokwari Selatan Tuntas 1
12 Bidik Dugaan Korupsi Miliaran di Mansel, Kejaksaan Panggil Kontraktor 1
13 Kejari Sebut Penggunaan Anggaran Tak Sesuai Fakta Lapangan 1
14 SKPD di Mansel Diperiksa BPK-RI 1
15 Pemerintah Kampung Harus Tertib Membuat Laporan Keuangan 1
16 Bendahara Barang Dapat Pelatihan 3 Hari 1
17 Hasil Pemeriksaan BPK Ada Temuan di 11 SKPD 1
18 Kembangkan Produk Unggulan, Setiap Kampung Diharapkan Membentuk BUMDes1
19 Dinas PKP Tindaklanjuti Temuan Inspektorat 1
20 DPRD Mansel akan Mulai Pembahasan Raperda OPD 1
21 LHP BPK 2016 Enam Kabupaten WTP, Empat WDP Disita 1
22 BPKAD Warning Penggunaan Dana DAK 1
23 Bupati Serahkan Temuan BPK ke SKPD 1
24 Tantangan Meningkatkan Kinerja Aparatur 1
25 Target PAD Manokwari Sesuai Harapan 1
26 DPRD akan Pastikan LKPj Bupati ke Lapangan 1
27 Dandes 2017, Setiap Kampung Dapat Rp900 Juta Lebih 1
24 3
Triwulan III
1 Kepala Perwakilan Lantik Empat Pejabat Baru di Lingkungan Perwakilan BPKP Papua
Barat1
Sub Total
Lampiran 7/ 3 - 3
Daily NewWeb BPKP
PabarBerita per Triwulan
2 Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat: Melepas dengan Senyum, Menyambut
dengan Semangat Baru1
3 Kabupaten Maybrat Bertekad Wujudkan Akuntabilitas Keuangan Daerah 1
4 BPKP Pabar Koordinasikan Pengawasan ke Polda Pabar 1
5 Tambrauw Belum Pertanggungjawab-kan Dana Bansos Rp60 Miliar 1
6 Sisa Belanja DPRD Rp1,4 Miliar Harus Dikembalikan 1
7 2018, Realisasi Pembagian Dana Otsus 90:10 1
8 DPU Gelar Bintek Perda Pembangunan Gedung 1
9 DPRD Bertemu OPD Bahas Serapan Anggaran 2017 1
10 BPSDMD Papua Barat Gelar Pelatihan Keuangan Daerah 1
11 DPRD Manokwari Berikan 27 Rekomendasi atas LKPj Bupati 1
12 Dinas Kesehatan Evaluasi Bidang Pelayanan Kesehatan 1
13 PAD Manokwari Ditargetkan 36 Miliar, Realisasi per Juli 2017 Lebih Tinggi dari PAD
20161
14 Jokowi Kucurkan Rp7,6 T untuk Pembangunan di Papua Tahun Ini 1
15 Kades Diminta Kelola Dana Desa untuk Empat Hal Ini 1
16 Bintuni Siapkan Laporan Penggunaan DAK Fisik Tahap Pertama 1
17 Mendes: Dana Desa Berpotensi Dikorupsi di Ketiga Daerah Ini 1
18 Kerugian Negara Pengadaan TV Parlemen Rp395 Juta Dikembalikan ke Kas Negara1
19 Kejari Sorong Sosialisasikan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan TP4D 1
20 Sampaikan LPj APBD 2016, Pemda Diminta Hati-Hati Kelola Keuangan 1
21 Sugiyono Akui Daya Serap Anggaran Pemprov Papua Barat Sangat Kecil 1
22 Inspektorat Tidak Lagi Menangani Inventaris Aset Daerah 1
23 Rekomendasi BPK Tak Diselesaikan, Bupati: akan Dibawa ke MP-TPTGR 1
19 4
Triwulan IV
1 BPKP Pabar Raih Penghargaan Pengelolaan Anggaran Terbaik Tahun 2017 1
2 Perbaiki Penganggaran Pemda Melalui Workshop SIMD 1
3 Percepatan Implementasi Aplikasi Siskeudes di Wilayah Provinsi Papua Barat 1
4 Tingkatkan Kinerja Auditor Melalui Pengembangan Kompetensi 1
5 Tingkatkan Peran APIP untuk Memaksimalkan Pencegahan Korupsi 1
6 FGD Fraud Risk Assessment atas PSN Pelabuhan Seget Sorong 1
7 Bersinergi Ciptakan Pencegahan Korupsi Berintegrasi 1
8 Gubernur Provinsi Papua Barat Lantik Kepala Perwakilan BPKP Papua Barat 1
9 BPKP Pabar Koordinasi Pengawasan ke Polda Pabar 1
0 9
99 21Total
Sub Total
Sub Total
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA BARAT
Jalan Angkasa Mulyono, Amban – Manokwari Telepon (0986) 2217087, Faksimile (0986) 2217088
Web: http://www.bpkp.go.id, email:[email protected]