Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara · 2019. 7. 18. · Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara i Laporan Kinerja Tahun 2018 KATA PENGANTAR . Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara

i

Laporan Kinerja Tahun 2018

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita telah dapat melalui tahun

2018 yang merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Strategis

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara 2015-2019 dimana Tahun 2018

merupakan periode yang krusial agar dapat mencapai target yang ditetapkan

dalam RPJMN maupun Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara.

Dengan segala keterbatasannya laporan kinerja Tahun 2018 dapat

tersusun dengan baik sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Didalamnya termuat perjanjian kinerja beserta

capaian dari perjanjian kinerja yang telah ditetapkan tahun 2018.

Capaian kinerja Tahun 2018 sangat memuaskan, dimana dari 18 IKU yang

ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 14 IKU realisasinya melebihi target,

2 IKU realisasinya sama dengan target dan hanya 2 IKU saja yang capaiannya

masih dibawah target. Saya memberikan penghargaan dan apresiasi yang

setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran staf yang telah mendedikasikan waktu,

tenaga dan pikirannya bagi tercapainya kinerja tahun 2018. Begitupun kita jangan

cepat berpuas diri karena tantangan yang dihadapi di tahun 2019 semakin berat.

Untuk itu kita harus tetap menggelorakan semangat dan bersikap optimis untuk

dapat mencapai target RPJMN maupun Renstra Perwakilan BPKP Provinsi

Sumatera Utara 2015-2019

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai yang

telah berkontribusi bagi tersusunnya laporan kinerja tahun 2018 ini. Semoga

Tuhan Yang Maha Kuasa membalas segala upaya yang telah kita laksanakan.

Medan, 14 Januari 2019

Kepala Perwakilan,

Yono Andi Atmoko NIP.19611125 198203 1 001

KINERJA SASARAN PROGRAM

PERWAKILAN BPKP

PROVINSI SUM

ATERA UTARA

Perb

aikan

Pen

gelolaan

Prog

ram

Prioritas N

asional d

an P

eng

elolaan

Keu

ang

an N

egara/K

orporasi

1. P

ers

enta

se T

indak L

anju

t R

ekom

endasi H

asil P

engaw

asan

01

Ind

ika

tor

Kin

er

ja P

ro

gra

m

Ind

ika

tor

Kin

er

ja P

ro

gra

m

TARGET 60%

REALISA

SI 46,07%

CAPAIAN76,78%

2. P

ers

enta

se B

UM

N/A

nak

Peru

sahaan D

engan S

kor G

CG

B

aik

*)

3. P

ers

enta

se B

UM

D ya

ng

Kin

erja

nya

Min

imal B

erp

redik

at

Baik

dari B

UM

D ya

ng D

ibin

a

CAPAIAN142,86%

REA

LISASI 1

00

%TARGET 70%

TARGET 55%

RE

AL

ISA

SI 8

0%

CAPAIAN145,45%

4. P

resenta

se B

LU

D y

ang

Kin

erja

nya M

inim

al C

ukup B

aik

dari B

LU

D y

ang D

ievalu

asi

TARGET 55%R

EALIS

AS

I 10

0%CAPAIAN181,82%

Meningkatnya Efektifitas Hasil

Pengawasan Keinvestigasian

1. Persentase Hasil Pengaw

asan Keinvestigasian yang D

imanfaatkan

di Persidangan 02TARGET 50%

REALISA

SI 61,22%CAPAIAN122,45%

2. Persentase Hasil

Pengawasan Keinvestigasian yang

Dim

anfaatkan oleh APHTA

RGET 72%REA

LISASI 80%

CAPAIAN111,11%

3. Persentase Hasil

Pengawasan Keinvestigasian yang D

imanfaatkan

oleh K/L/P/K

5. Persentase H

asil Pengawasan

Keinvestigasian yang D

imanfaatkan oleh K/L/P/K

4. Persentase H

asil Audit Penyesuaian Harga yang

Dim

anfaatkan oleh K/L/P/KTARGET 75%R

EALIS

AS

I 10

0%

CAPAIAN133,33%

TARGET 65%R

EALIS

AS

I 10

0%

CAPAIAN153,85%

Ind

ika

tor

Kin

er

ja P

ro

gra

m

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pem

da

1. Persentase Pemerintah Provinsi

dengan Maturitas SPIP Level 2

05

CAPAIAN122,45%

TA

RG

ET

10

0%

RE

AL

ISA

SI 1

00

%2. Persentase Pem

erintah Kabupaten/Kota dengan M

aturitas SPIP Level 3TA

RG

ET 52

%R

EALISA

SI 42

%CAPAIAN81,59%

3. Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota


TARGET 48%

RE

AL

ISA

SI 5

1,5

2%

CAPAIAN107,32%

Ind

ika

tor

Kin

er

ja P

ro

gra

m

Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pem

erintah Pemda

1. Persentase APIP Pemerintah

Provinsi dengan Kapabilitas Level 3

06TA

RG

ET

10

0%

REA

LISASI 1

00

%

CAPAIAN100%

2. Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota

dengan Kapabilitas Level 3CAPAIAN

100%TA

RG

ET

52

%R

EALISA

SI 52

%

3. Persentase APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2

CAPAIAN153,85%

TAR

GE

T 4

8%

REA

LISASI 4

8%

TARGET 75%R

EALISA

SI 100%CAPAIAN133,33%

TARGET 52%R

EALISA

SI 100%

CAPAIAN192,31%

Indikator Kinerja Program

Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah dan korporasi dalam Pencegahan Korupsi

1. P

ersentase K/L/P

/K Yan

g M

engimplem

entasikan FCP

(termasu

k FRA)

03

TARGET 8R

EALISA

SI 7,8

CAPAIAN97,5%


Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan

Sekretariat Utama

1. Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utam

a (skala likert 1-10)

skala

07

TARGET 65%REA

LISASI 100%

CAPAIAN153,85%


Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan M

asyarakat terhadap Korupsi

1. Persentase K/L/P/K Anggota Kom

unitas Pembelajar

Anti Korupsi (KPAK) Yang M

engimplem

entasikan Sistem

Pengaduan Masyarakat

04

Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan 260

PSN di Perwakilan

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan

Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Siskeudes di Perwakilan

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan

Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Penerapan SIMDA di Perwakilan

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan

Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan 10 Prioritas Nasional

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan

Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan

Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan

Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan

117136

116.24%Target

RealisasiCapaian

131209

159.54%Target

RealisasiCapaian

4386

200.00%Target

RealisasiCapaian

5785

149.12%Target

RealisasiCapaian

35

166.67%Target

RealisasiCapaian

TargetRealisasi

Capaian15

26173.33%

Target3,195,275,000

2,964,694,908

92.78%Capaian

Realisasi

Dana (Rp000)

Target300,929,000

159,880,199

53.13%Capaian

Realisasi

Dana (Rp000)

Target82,071,000

66,566,783

81.11%Capaian

Realisasi

Dana (Rp000)

Target1,055,372,000

882,328,213

83.60%Capaian

Realisasi

Dana (Rp000)

Target763,895,000

716,416,664

93.78%Capaian

Realisasi

Dana (Rp000)

Target913,311,000

855,707,745

93.69%Capaian

Realisasi

Dana (Rp000)

CAPAIAN KINERJA KEGIATAN DAN EFISIENSI PENGGUNAAN DANA/OH (SDM) PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN 2018


ii


Daftar Isi

Kata Pengantar ...................................... i

Daftar Isi ............................................... ii

Ringkasan Eksekutif ............................ iii

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Organisasi ...................................... 2

B. Aspek Strategis Organisasi ............ 5

C. Kegiatan dan Produk

Organisasi ...................................... 7

D. Struktur Organisasi ...................... 10

E. Sistematika Penyajian .................. 14

A. Rencana Strategis 2015–2019 ..... 17

1. Visi ......................................... 18

2. Misi ......................................... 20

3. Tujuan dan Sasaran ............... 24

4. Indikator Kinerja Utama .......... 25

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ..... 27

A. Capaian Kinerja Organisasi .......... 30

1. Sasaran Program ................... 34

2. Sasaran Kegiatan ................... 68

B. Realisasi Keuangan ..................... 77

1. Capaian Kinerja Outcome

2. Perbandingan kinerja outcome

3. Capaian kinerja output dan

efisiensi

4. Perbandingan Kinerja Output

5. Maturitas SPIP

6. Kapabilitas APIP

7. Skor GCG BUMN/anak

perusahaan yang dievaluasi

8. Predikat Kinerja BUMD yang

dievaluasi

9. Predikat Kinerja BLUD yang

dievaluasi

79 –84

Penutup

i – vii

Ikhtisar Kinerja

1 – 15

Pendahuluan

16 – 29

Perencanaan Kinerja

Lampiran

30 - 78

Akuntabilitas Kinerja


iii


RINGKASAN EKSEKUTIF

erwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara telah menyusun Rencana

Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan,

sasaran, dan kegiatan, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang

akan dicapai, serta rencana pendanaan dalam tahun 2015-2019, yang selanjutnya

menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Pengawasan (Jakwas) dan

Perjanjian Kinerja (Perkin) setiap tahun.

Visi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara adalah menjadi Auditor

Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Sumatera Utara.

Sebagai Auditor Internal Pemerintah RI, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera

Utara berperan membantu pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas

keuangan negara, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta

membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana

diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019.

Untuk mewujudkan visinya, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara

memiliki tiga misi, yaitu (1) Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna

Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di

Wilayah Sumatera Utara; (2) Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah yang Efektif di Wilayah Sumatera Utara; serta (3)

Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional

dan Kompeten di Wilayah Sumatera Utara.

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera

Utara menetapkan tiga tujuan strategis yang akan dicapai dalam tahun 2015-

2019, yaitu (1) Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif di Wilayah Sumatera Utara; (2)

Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

P


iv


di Wilayah Sumatera Utara; dan (3) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern

Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Sumatera Utara.

Untuk mencapai tujuan di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara

telah merumuskan tujuh sasaran program sebagai dasar pengukuran kinerja

BPKP yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 ini

merupakan salah satu media yang menunjukkan kesiapan Perwakilan BPKP

Provinsi Sumatera Utara untuk mampu menjawab pertanyaan atas pencapaian

kinerja tahun 2018. LKj juga dimanfaatkan sebagai alat kendali dan alat

pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan

negara yang berkualitas.

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja tahun 2018 menunjukkan sebagian

besar sasaran program dan kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara

telah tercapai. Sasaran Progran dan Kegiatan, berikut capainnya pada tahun 2018

dapat dilihat pada Tabel RE.1.

Tabel RE.1

Capaian Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2018

No. Sasaran Program dan Kegiatan/

Indikator Program dan Kegiatan Satuan Target Realisasi

Capaian

(%)

A Sasaran Program

Sasaran Program 1 : Perbaikan pengelolaan

program prioritas nasional dan pengelolaan

keuangan negara/korporasi

1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi

Hasil Pengawasan

% 60,00 46,07 76,78

2 Persentase BUMN/anak perusahaan

dengan skor GCG baik

% 70,00 100,00 142,85

3 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal

berpredikat baik dari BUMD yang dibina

% 55,00 80,00 145,45

4 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal

baik dari BLUD yang dibina

% 55,00 100,00 181,81

Sasaran Program 2 : Meningkatnya Efektifitas

Hasil Pengawasan Keinvestigasian

5 Persentase Hasil Pengawasan

Keinvestigasian yang dimanfaatkan di

Persidangan

% 50,00 61,22 122,44


v




Capaian

(%)


Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh

APH

% 72,00 80,00 111,11



K/L/P/K

% 65,00 100,00 153,84

8 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga

yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 75,00 100,00 133,33

9 Pesentase Hasil Audit Klaim Yang

dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 75,00 100,00 133,33

Sasaran Program 3 : Meningkatnya Kualitas

Tatakelola Pemerintah dan Korporasi dalam

Pencegahan Korupsi

10 Persentase K/L/P/K Yang

Mengimplementasikan FCP (termasuk

FRA)

% 52,00 100,00 192,30

Sasaran Program 4 : Meningkatnya Kepedulian

K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi

11 Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas

Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) Yang

Mengimplementasikan Sistem Pengaduan

Masyarakat

% 65,00 100,00 153,84

Sasaran Program 5 : Meningkatnya kualitas

penerapan SPIP Pemda

12 Persentase Pemerintah Provinsi dengan

Maturitas SPIP Level 2

% 100,00 100,00 100,00

13 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota


% 52,00 42,42 81,59



% 48,00 51,52 107,32

Sasaran Program 7 : Meningkatnya kapabilitas

pengawasan intern Pemda

15 Persentase APIP Pemerintah Provinsi

dengan Kapabilitas Level 3

% 100,00 100,00 100,00

16 Persentase APIP Pemerintah


% 52,00 52,00 100,00



% 48,00 48,00 100,00

Sasaran Program 8 : Tersedianya dukungan

teknis kepuasan atas pelayanan sekretariat

utama


vi




Capaian

(%)

18 Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat

Utama (skala likert 1-10)

Skala 8 7,8 97,50

B Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan 1 : Tersedianya informasi

hasil pengawasan 260 PSN di perwakilan

1 Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP

Perwakilan

Laporan 117 136 116,24


hasil pengawasan siskeudes di perwakilan

2 Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes

BPKP Perwakilan

Laporan 15 26 173,33


hasil pengawasan penerapan SIMDA di

perwakilan

3 Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP

Perwakilan

Laporan 3 5 166,67


hasil pengawasan 10 prioritas nasional

4 Laporan Hasil Pengawasan BPKP

Perwakilan

Laporan 131 209 159,54


hasil pembinaan SPIP perwakilan

5 Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP

Perwakilan

Laporan 43 86 200,00


hasil pembinaan kapabilitas APIP perwakilan

6 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan

Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan

Laporan 57 85 149,12

Sasaran Kegiatan 7 : Tersedianya dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya dalam mencapai kepuasan layanan

7 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen

Perwakilan BPKP

Laporan 68 68 100,00

Sasaran Kegiatan 8 : Termanfaatkannya Aset

secara optimal

8 Tersedianya perangkat pengolahan data

dan komunikasi BPKP Perwakilan

Unit 14 14 100,00

9 Tersedianya peralatan fasilitas perkantoran Unit 15 15 100,00


vii


Keberhasilan capaian sasaran program dan kegiatan diukur dengan

persentase pencapaian outcome dan jumlah output yang telah ditetapkan dalam

perjanjian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.

Capaian sasaran program dan kegiatan tersebut dibiayai dari DIPA Perwakilan

BPKP Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 dengan anggaran sebesar

Rp37.960.484.000,00 dengan penyerapan per 31 Desember 2018 adalah sebesar

Rp36.520.935.409,00.

Kepala Perwakilan,

Yono Andi Atmoko

NIP.19611125 198203 1 001


1

Pen

dah

ulu

an


I. PENDAHULUAN

adan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dibentuk

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang diubah dengan

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Tugas, Fungsi,

Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Departemen, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun

2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah.

BPKP merupakan aparat pengawas intern pemerintah yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Presiden dengan tugas utama membantu Presiden

mengawasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara serta

pembangunan agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

sekaligus memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan yang terkait. Untuk

menyelenggarakan tugas dan fungsi di daerah, BPKP membentuk Kantor

Perwakilan BPKP disetiap Provinsi.

Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara merupakan instansi vertikal

BPKP yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Organisasi dan Tata

Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi

Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera

B


2

Pen

dah

ulu

an


Utara, Sumatera Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat,

Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk memberikan arah bagi pelaksanaan tugas, fungsi dan peran yang

diamanahkan, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan visi,

misi, rencana strategis, tujuan, sasaran, program serta rencana kerja yang terukur

dan selaras dengan organisasi BPKP. Selanjutnya, sesuai amanat Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara

menyusun dan menyajikan laporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Perwakilan BPKP

Provinsi Sumatera Utara. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi

kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan

seharusnya dicapai sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan kinerja pada

masa yang akan datang.

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

Sesuai Pasal 3 Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 Tahun 2016 Perwakilan BPKP

mempunyai tugas:

a. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara

dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;

b. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara

berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum

Negara;

c. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau

atas permintaan Kepala Daerah;

d. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah pada wilayah kerjanya; dan


3

Pen

dah

ulu

an


e. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang

pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perwakilan

BPKP menyelenggarakan fungsi:

a. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan

laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah;

b. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, Badan

Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan kinerja Instansi

Pemerintah Pusat/Daerah/Badan Usahan Milik Negara/Badan Usaha Milik

Daerah;

c. Pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang

didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah

atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan

kontrak kerja sama, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima

pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola dan laporan akuntabilitas kinerja

pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat

kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan

pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

e. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan

lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban

akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran

keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain

yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran

negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya

yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas

pembiayaan keuangan negara/daerah;


4

Pen

dah

ulu

an


f. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan

aset negara/daerah;

g. Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern,

dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan

program/kebijakan pemerintah yang strategis;

h. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau

kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas

penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus

penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negarah/daerah, audit

perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli,

dan upaya pencegahan korupsi;

i. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap

akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-

sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;

j. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan

sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah

daerah, dan badan-badan yang di didalamnya terdapat kepentingan

keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah

Daerah;

k. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah

Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;

l. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah;

m. Pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan

akuntabilitas keuangan negara Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

dan

n. Pelaksanaan dan pelayanan administrasi Perwakilan BPKP.

Selain itu, sesuai dengan amanat Pasal 49 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),

BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara

atas kegiatan tertentu yang meliputi:


5

Pen

dah

ulu

an


1. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral;

2. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan

3. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;

B. Aspek Strategis Organisasi

Sebagai auditor intern pemerintah, BPKP melaksanakan tugas dan fungsinya di

bidang pengawasan untuk mendukung keberhasilan pembangunan sebagaimana

telah diamanatkan dalam RPJMN 2015 – 2019. Arah kebijakan dan strategi

pengawasan BPKP menjadi salah satu pendukung terwujudnya sasaran

pembangunan nasional, yaitu pembangunan tata kelola pemerintahan yang

bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Hakekat pengawasan intern adalah

hasil pengawasannya berperan penting dalam meningkatkan tata kelola,

memperbaiki pengelolaan risiko dan menguatkan system pengendalian intern.

Dengan demikian, pembangunan tata kelola pemerintahan dan aparatur tidak

dapat lepas dari pengawasan intern yang akan diperankan oleh BPKP dalam

lingkup nasional.

1. Arah Kebijakan Pengawasan BPKP

Kerangka kebijakan pengawasan BPKP diarahkan untuk mencapai sasaran

terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan

terpercaya; mencapai terwujudnya penguatan kebijakan sistem pengawasan

intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan

nasional; kebijakan dalam penerapan pengawasan intern yang independen,

profesional dan sinergis serta kebijakan penerapan sistem manajemen kinerja

pembangunan nasional yang efisien dan efektif.

Arah kebijakan pengawasan BPKP secara rinci sebagai berikut:

a. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern melalui peningkatan IA-CM

(Internal Audit Capability Model) APIP yang mampu mendorong

pemantapan penerapan sistem pengendalian intern kementerian,

lembaga, pemerintah daerah dan korporasi (KLPK) dan mampu bersinergi


6

Pen

dah

ulu

an


dengan APIP lain dalam membangun tata kelola pemerintah yang baik

(good governance) dan dalam melakukan pengawasan keuangan

negara/daerah dan pembangunan nasional;

b. Penguatan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengawasan sinergis

bersama-sama dengan APIP kementerian, lembaga, pemerintah daerah

dan korporasi untuk mengawal pencapaian sasaran program

pembangunan yang bersifat lintas bidang di RPJMN 2015-2019;

c. Peningkatan ruang fiskal negara melalui pengawasan untuk meningkatkan

penerimaan negara/daerah; pengawasan untuk efisiensi pengeluaran

negara/daerah; pengawasan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset

negara/daerah; pengawasan pembiayaan keuangan negara/daerah; dan

pengawasan terhadap alokasi keuangan daerah (dana transfer);

d. Pengamanan keuangan negara/daerah yang efektif melalui

debottlenecking dan clearing house; pengawasan represif untuk preventif

serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Strategi Pengawasan BPKP

Strategi pengawasan BPKP terdiri atas strategi eksekutif maupun strategi

operasional. Strategi eksekutif diharapkan menjadi acuan terutama bagi

pimpinan BPKP di pusat maupun daerah untuk membangun kemitraan dan

jejaring pengawasan dan perencanaan pembangunan nasional. Strategi

operasional mengindikasikan kegiatan dan langkah-langkah dalam program

teknis pengawasan BPKP yaitu Program Pengawasan Intern Akuntabilitas

Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah.

Strategi pengawasan BPKP dalam kurun waktu 2015-2019 memfokuskan

pada peningkatan kualitas hasil pengawasan terhadap isu-isu strategis

melalui penguatan SPIP, penguatan kapasitas APIP, dan penguatan

kapasitas sumber daya manusia BPKP. Secara lebih spesifik strategi sebagai

program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi tertuang dalam

empat butir strategi (fokus dan sinergis), yaitu:


7

Pen

dah

ulu

an


a. Peningkatan kapasitas pengawasan intern yang mendukung sinergi

pengawasan program pemerintah dan mendukung penguatan

penyelenggaraan SPIP;

b. Pemfokusan pengawasan intern pada isu strategis atau program

pembangunan nasional bersifat lintas bidang dalam RPJMN 2015 - 2019,

termasuk di dalamnya menguatkan sistem pengendalian intern program

lintas;

c. Pengawasan terhadap optimalisasi penerimaan negara/daerah;

d. Pengamanan keuangan/aset negara/daerah termasuk pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana korupsi.

C. Kegiatan dan Produk Organisasi

Kegiatan pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara disesuaikan

dengan nomenklatur yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon II

yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja

yang terukur. Kegiatan pengawasan akan menghasilkan rekomendasi sebagai

indikator kinerja pengawasannya. Rekomendasi dihasilkan melalui pelaksanaan

komponen kegiatan teknis pengawasan dengan menggunakan berbagai alat

(tools) pengawasan seperti audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan. Selain itu,

terdapat pelaksanaan dukungan pengawasan meliputi penyiapan kultur

organisasi, penyiapan profesionalisme SDM, penyiapan SOP pelaksanaan

kegiatan, penyiapan sarana dan prasarana dan lain-lain yang mendukung secara

tidak langsung kegiatan teknis pengawasan.

BPKP telah menghasilkan beberapa produk unggulan yang bermanfaat bagi

pembenahan manajemen pemerintahan. Selain produk untuk pembinaan

penyelenggaraan SPIP menurut PP 60 Tahun 2008, BPKP juga menghasilkan

produk unggulan antara lain:

1. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi atas Program Pembangunan

yang bersifat stratejik dan lintas sektoral;

2. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA);


8

Pen

dah

ulu

an


3. Standar Pelayanan Minimal di Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah;

4. Program Peningkatan Kinerja Sektor Korporat (Performance Enhancement

Program);

5. Sistem Informasi Akuntansi PDAM;

6. Program Pengembangan Manajemen Risiko Sektor Korporat dan Sektor

Publik;

7. Program Pengembangan GCG BUMN/BUMD;

8. Program Pengembangan Internal Control BUMN/BUMD berbasis COSO;

9. Program Anti Korupsi (PAK);

10. Fraud Control Plan (FCP);

11. Management Assessment Center (MAC);

12. Peningkatan Maturitas SPIP;

13. Peningkatan Kapabilitas APIP.

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara juga telah menghasilkan layanan

produk yang bermanfaat bagi pembenahan manajemen pemerintahan dan

mendukung peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, antara lain:

1. Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP

2. Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP (Nawacita)

3. Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah (Nawacita)

4. Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP

5. Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

Kegiatan dan produk yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera

Utara, antara lain:

1. Assurance

Kegiatan assurance dilakukan atas:

Proyek Strategis Nasional (PSN).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Laporan Keuangan dan Kinerja BUMN/BUMD/BLUD/BUMDES/Badan

Usaha Lainnya.


9

Pen

dah

ulu

an


Pemanfaatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri.

Peningkatan Penerimaan Negara, termasuk Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP).

Tindak Lanjut atas Temuan-Temuan Pemeriksaan.

Indikasi praktik Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan penyimpangan lain

sepanjang hal itu membutuhkan keahlian di bidangnya dalam bentuk Audit

Khusus (Audit Investigasi).

Kegiatan assurance lainnya yang menurut pemerintah bersifat perlu dan

urgent untuk segera dilakukan.

2. Konsultasi

Di bidang konsultasi, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara berperan

sebagai konsultan bagi para stakeholders di daerah Sumatera Utara menuju

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang mencakup:

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Good Corporate Governance

(GCG)/MR dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Badan Usaha Milik

Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

3. Pemberantasan Korupsi

Di bidang perbantuan pemberantasan korupsi, BPKP membantu pemerintah

memerangi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan membentuk gugus

tugas anti korupsi dengan keahlian audit forensik. Dalam rangka penegakan

hukum dan pemberantasan KKN, BPKP telah mengikat kerjasama dengan

Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI yang dituangkan dalam bentuk Surat

Keputusan Bersama. BPKP juga mengikat kerjasama dengan Komisi

Pemberantasan Korupsi.

4. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan

Di bidang pendidikan dan pelatihan pengawasan, BPKP menjadi instansi

pembina untuk mengembangkan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di

lingkungan instansi pemerintah. Dalam hal ini Perwakilan BPKP Provinsi

Sumatera Utara menjadi Kantor Pengelola Diklat untuk menyelenggarakan

pendidikan dan pelatihan yang dilakukan di Medan.


10

Pen

dah

ulu

an


D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera

Utara adalah instansi vertikal BPKP yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala BPKP.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPKP di daerah, Perwakilan BPKP

Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh Kepala Perwakilan (Pejabat Struktural

Eselon IIa, Sihar Panjaitan) sampai dengan 31 Oktober 2018 karena memasuki

masa purnabakti, dan sesuai dengan SK Kepala BPKP Nomor Kep-

288/K/SU/2018 tanggal 22 November 2018 ditetapkan Yono Andi Atmoko, Ak

sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara

dibantu oleh:

Kepala Bagian Tata Usaha, yang membawahi;

Kepala Subbagian Keuangan;

Kepala Subbagian Kepegawaian;

Kepala Subbagian Umum;

Kelompok Jabatan Fungsional;

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang

Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat 1;


Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat 2;


Akuntabilitas Pemerintah Daerah 1;


Akuntabilitas Pemerintah Daerah 2;


11

Pen

dah

ulu

an



Akuntan Negara 1;


Akuntan Negara 2;


Investigasi 1;


Investigasi 2;


Program dan Pelaporan serta Pembinaan Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah.

Struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara disajikan pada

Gambar 1.1.

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara


12

Pen

dah

ulu

an


Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara didukung dengan tenaga SDM yang cukup

andal. Posisi pegawai per 31 Desember 2018 berjumlah 175 orang, dengan rincian

sebagaimana disajikan pada Tabel 1.1 sampai dengan Tabel 1.5.

Tabel 1.1.

Komposisi SDM Menurut Jabatan

Jabatan Jumlah

(orang)

Persentase

(%)

Pejabat Struktural 5 2.86

Pejabat Fungsional Auditor 138 78.86

Fungsional Arsiparis 5 2.86

Jabatan Jumlah

(orang)

Persentase

(%)

Fungsional Pranata Komputer 3 1.71

Fungsional Umum 24 13.71

Jumlah 175 100,00

Tabel 1.2.

Komposisi SDM Menurut Jabatan dan Gender (Jenis Kelamin)

Jabatan Jumlah Gender

(orang) Pria %-tase Wanita %-tase

Pejabat Struktural 5 4 80.00 1 20.00

Pejabat Fungsional Auditor

138 94 68.12 44 31.88

Fungsional Arsiparis 5 4 80.00 1 20.00

Fungsional Pranata Komputer

3 3 100.00 0 0.00

Fungsional Umum 24 15 62.50 9 37.50

Jumlah 175 120 68.57 55 31.43


13

Pen

dah

ulu

an


Tabel 1.3.

Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan Jumlah

%-tase (orang)

Sarjana S2/Magister

8 4.57

Sarjana S1/DIV 105 60.00

Sarjana Muda/Diploma III

39 22.29

SMA/SMK 23 13.14

SD 0.00

Jumlah 175 100,00

Tabel 1.4.

Komposisi SDM Berdasarkan Usia

Usia Jumlah

%-tase (orang)

> 59 2 1.14

51 s.d 58

67 38.29

41 s.d 50

42 24.00

31 s.d 40

20 11.43

< 30 44 25.14

Jumlah 175 100,00

Tabel 1.5.

Komposisi SDM Golongan

Golongan Jumlah

(orang) %-tase

IV 31 17.71

III 126 72.00

II 18 10.29

Jumlah 175 100,00

Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) per 31 Desember 2018 disajikan dalam

bentuk grafik, tampak sebagai berikut:


14

Pen

dah

ulu

an


Grafik 1.1.

Komposisi SDM Berdasarkan

Jabatan dan Gender

Grafik 1.2.

Komposisi SDM Berdasarkan

Pendidikan

Grafik 1.3.

Komposisi SDM Berdasarkan Usia

Pegawai

Grafik 1.4.

Komposisi SDM Berdasarkan Golongan

E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 melaporkan

capaian kinerja selama tahun 2018. Capaian kinerja tahun 2018 diukur dan dinilai

berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran

Renstra Tahun 2015-2019.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2018 memungkinkan

dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai

masukan bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

4

94

4 315

1

44

1 09

0

20

40

60

80

100

Struk JFA Arsiparis Prakom JFU

Pria Wanita

8

105

39 230

0

50

100

150

Jenjang Pendidikan

2

67

42

20

44

0

20

40

60

80

≥ 59 51 s.d 58 41 s.d 50 31 s.d 40 ≤ 30

Usia

31

126

18

0

50

100

150

IV III III

Golongan


15

Pen

dah

ulu

an


Sistematika penyajian Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas tugas, fungsi dan wewenang

organisasi, aspek strategis organisasi, kegiatan dan produk organisasi, struktur

organisasi, serta sistematika penyajian.

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas tentang rencana strategis

2015 – 2019 dan perjanjian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun

2018.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran program dan indikator kinerja program, serta menguraikan

realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai

dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV – Penutup, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan

kinerja.

Alur pikir penyajian Laporan Kinerja Tahun 2018 Perwakilan BPKP Provinsi

Sumatera Utara dapat diilustrasikan sebagaimana tampak pada Gambar 1.2

berikut ini.


16

Pen

dah

ulu

an


Gambar 1.2.

Alur Pikir Penyajian Laporan Kinerja Tahun 2018


Referensi Bab

PENDAHULUAN Bab I

Bab IV PENUTUP

RencanaStrategis

2015-2019

Perjanjian Kinerja 2018 Bab II

PERENCANAAN KINERJA

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA


16

Pe

ren

can

aan

Kin

erja


II. PERENCANAAN KINERJA

ebagai auditor intern pemerintah, BPKP melaksanakan tugas dan fungsinya

di bidang pengawasan intern untuk mendukung keberhasilan pembangunan

sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJMN 2015–2019. Oleh karena itu,

arah kebijakan strategi, kerangka regulasi serta kerangka kelembagaan BPKP

difokuskan untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam mencapai

keberhasilan sasaran pembangunan yang dicita-citakan selama lima tahun ke

depan. Untuk itu, BPKP merancang strategi pengawasan ke dalam empat fokus

atau dimensi sebagai respon terhadap kompleksitas isu pembangunan nasional

sebagai berikut:

1. Pengawalan Pembangunan Nasional

Pengawalan Pembangunan Nasional diarahkan untuk memastikan

diterapkannya tata kelola yang baik dalam pencapaian target-target

pembangunan nasional, memberikan early warning dan solusi terhadap

permasalahan yang mungkin menghambat jalannya pembangunaan, serta

menyediakan informasi yang mutakhir dan akurat bagi pengambilan

keputusan Presiden.

2. Peningkatan Ruang Fiskal

Pengawasan intern diarahkan antara lain untuk memastikan efektivitas

kegiatan peningkatan ruang fiskal dari sektor penerimaan negara/daerah.

Kegiatan pengawasan difokuskan pada kegiatan dalam rangka optimalisasi

penerimaan negara/daerah yang berasal dari sektor perpajakan, kepabeanan,

dan PNBP.

s


17

Pe

ren

can

aan

Kin

erja


3. Pengamanan Aset Negara/Daerah

Pengawasan atas pengamanan aset negara/daerah diarahkan untuk

memastikan efektivitas pengamanan terhadap aset-aset negara. Kegiatan

pengawasan difokuskan pada kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi

merugikan keuangan negara/daerah, perhitungan kerugian keuangan

negara/daerah, pemberian keterangan ahli, upaya pencegahan korupsi

melalui peningkatan kualitas manajemen aset negara/daerah, permasalahan

terkait aset sebagaimana hasil audit BPK-RI.

4. Peningkatan Governance System

Pengawasan atas peningkatan governance system diarahkan untuk

memastikan efektivitas SPIP dalam rangka mewujudkan akuntabilitas

keuangan negara/daerah/desa/BUMN/D. Kegiatan pengawasan diarahkan

pada peningkatan kualitas laporan keuangan pada Kementerian, Lembaga,

dan Pemerintah Daerah yang memperoleh opini disclaimer dari BPK-RI, dan

peningkatan tata kelola yang baik pada BUMN/BUMD/BL.

Sebagai alat untuk mengelola sumber daya yang terbatas dalam rangka

mengekseskusi strategi pengawasan tersebut, maka BPKP menyusun rencana

jangka menengah berupa Rencana Strategis (Renstra) periode 2015-2019

dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2014

tentang Pedoman Penyusunan Renstra K/L.

A. Rencana Strategis 2015-2019

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), BPKP wajib menyusun Renstra

yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan pengawasan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Perwakilan BPKP

Provinsi Sumatera Utara sebagai bagian dari organisasi BPKP telah menyusun

Renstra yang sinkron dan mengacu Renstra BPKP Tahun 2015-2019

sebagaimana Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara

Nomor KEP-537/PW02/1/2015 tentang Rencana Strategis Perwakilan BPKP


18

Pe

ren

can

aan

Kin

erja


Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2019. Penyusunan Renstra dimaksudkan

untuk mendukung pencapaian program pembangunan bidang hukum dan

aparatur di daerah Sumatera Utara dengan fokus prioritas peningkatan

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan

nepotisme.

1. Pernyataan Visi

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan suatu

komitmen untuk mewujudkan visi BPKP ke depan yang tercantum dalam Rencana

Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2019, yaitu:

Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi BPKP ini telah konsisten

dengan visi Presiden yang telah berwujud menjadi visi pembangunan nasional.

Komitmen yang terkandung dalam pernyataaan visi tersebut adalah:

a. Auditor Internal Pemerintah RI

Visi BPKP sebagai Auditor Internal Pemerintah RI merupakan visi yang

strategis dalam rangka meningkatkan prinsip independensi, baik in fact

maupun in appearance terhadap semua instansi di bawah Presiden yaitu

kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dan korporasi. Dengan

demikian, informasi yang dihasilkan dari proses/kegiatan pengawasan oleh

BPKP diharapkan bersifat obyektif, tidak bias, dan tidak diintervensi oleh

pihak-pihak lain yang menciderai penegakan prinsip independensi.

Terdapat dua hal penting dalam frase auditor internal pemerintah RI yaitu

audit intern dan auditor pemerintah RI.

“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di

Wilayah Sumatera Utara”

VISI


19

Pe

ren

can

aan

Kin

erja


1) Audit Intern

Peran BPKP dalam melaksanakan pengawasan intern memiliki dua sifat

aktivitas yaitu sebagai pemberi jasa assurance, dan pemberi jasa

consultancy yang diperoleh dengan pendekatan yang sistematis dan

metodologis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas

pengelolaan risiko, pengendalian dan proses governance.

2) Auditor Pemerintah RI

Sebagai auditor pemerintah RI, BPKP merupakan mata dan telinga

Presiden yang difungsikan untuk melihat dan mendengar secara langsung

fakta lapangan dan memberikan respon berupa informasi assurance

melalui suatu sistem pengawasan. BPKP mengemban amanah dan

tanggung jawab yang besar karena dituntut mampu mendeteksi berbagai

potensi kelemahan maupun penyimpangan di bidang keuangan negara.

b. Auditor Berkelas Dunia

Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas BPKP sebagai auditor

internal berkelas dunia, yaitu aspek SDM, aspek organisasi dan aspek produk.

1) Profesionalisme Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) BPKP wajib menerapkan due professional

care dalam setiap pelaksanaan penugasan pengawasan dan wajib

memenuhi persyaratan minimal.

2) Kewenangan dan Kapabilitas Organisasi

Setiap auditor BPKP memiliki keahlian dan kapasitas yang memadai

dalam melakukan koordinasi dan kerjasama tim, paham atas budaya

organisasi serta sistem dan proses yang berlaku di BPKP. Disamping itu,

BPKP selalu mengusahakan peningkatan kompetensi dalam berbagai

bidang terkait sehingga meningkatkan kemampuan dalam

mengidentifikasi masalah dan solusinya serta perubahan peraturan terkait

dan standar baru di bidang pengawasan.


20

Pe

ren

can

aan

Kin

erja


3) Leverage Rekomendasi Hasil Pengawasan

Dari sudut perannya, hasil pengawasan internal BPKP dapat berupa

informasi assurance dan/atau consultancy. Informasi assurance

memberikan jaminan kepada Presiden dan pembantunya bahwa tata

kelola pemerintahan atas seluruh program-program prioritas

pembangunan telah dijalankan sesuai dengan standar, aturan, kebijakan

atau instrumen operasional manajemen risiko dan governance lainnya.

Informasi consultancy berwujud rekomendasi tentang perbaikan

manajemen risiko, aktivitas pengendalian dan proses governance dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan. Kualitas

informasi assurance dan rekomendasi tersebut harus sedemikian rupa

sehingga mempunyai daya ungkit (leverage) yang cukup signifikan dalam

meningkatkan kinerja pemerintahan dan program pembangunan.

c. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

Terdapat dua ruang lingkup utama terkait dengan akuntabilitas pengelolaan

keuangan dan pembangunan. Pertama, terkait dengan fungsi manajemen

lingkup pengawasan intern yang meliputi perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kedua, terkait dengan

lingkup APBN, pengawasan intern akan meliputi fungsi penerimaan, program

prioritas nasional dan kebijakan fiskal. Pengawasan BPKP dilakukan untuk

merespon permasalahan yang mengemuka pada pembangunan nasional

yang menjadi perhatian Presiden atau masyarakat luas.

2. Pernyataan Misi

Misi BPKP merupakan perwujudan tugas dan fungsi, yaitu sebagai pelaksana

fungsi pengawasan intern sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden

Nomor 192 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014, serta Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Wilayah tugas dan kewenangan BPKP juga

dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang Undang

Nomor 20 Tahun 1997. Rumusan misi BPKP adalah:


21

Pe

ren

can

aan

Kin

erja


Penjelasan masing-masing misi adalah sebagai berikut:

Misi ini menggambarkan dua hal yaitu tugas dan fungsi BPKP serta manfaat

BPKP. Tugas dimaksud adalah “Pengawasan intern terhadap akuntabilitas

pengelolaan keuangan dan pembangunan” dan manfaatnya yaitu “mendukung

tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif.

Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

dalam misi ini akan bermuara pada pemberian informasi assurance dan

rekomendasi atas penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan

negara/daerah dan pembangunan nasional. Untuk kesiapan ini, dan berdasarkan

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, serta peraturan perundang-

undangan lainnya tentang fungsi pengawasan, BPKP menjadi mitra kerja Menteri

dan Kepala KLPK melalui jasa assurance dan jasa consultancy. Jasa assurance

mencakup pemberian informasi kepada Presiden tentang capaian pelaksanaan

tugas dari para mitra kerja BPKP tersebut. Sedangkan jasa consultancy berwujud

rekomendasi yang mempunyai daya ungkit dalam peningkatan kinerja KLPK

sebagai mitra kerja BPKP. Perwujudan peran pengawasan intern tersebut

sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai melalui

informasi assurance atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas

pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan

a. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola

Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Sumatera Utara;

b. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di

Wilayah Sumatera Utara; dan

c. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan

Kompeten di Wilayah Sumatera Utara.

MISI

MISI PERTAMA

“Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata

Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah

Sumatera Utara”


22

Pe

ren

can

aan

Kin

erja


sasaran pembangunan nasional. BPKP harus berperan aktif dalam memberikan

peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan,

inefektivitas manajemen risiko, dan kurang memadainya kualitas proses tata

kelola penyelenggaraan pemerintahan dan risiko tidak tercapainya Sasaran

Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015 2019. Pengawasan intern

terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan diselenggarakan

untuk mendukung tata kelola pemerintah yang bersih dan efektif, termasuk tata

kelola korporasi. Pengawasan intern BPKP diarahkan untuk memastikan bahwa

governance process dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

telah berjalan secara partisipatif, akuntabel, transparan dan efektif. Di samping

itu, terdapat struktur organisasi dan mekanisme yang melibatkan stakeholder

kunci dalam menetapkan dan mengawasi tujuan pemerintah dan pembangunan

termasuk korporasi.

Misi dua ini terkait erat dengan misi satu. Untuk menjamin pelaksanaan seluruh

program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk

organisasi pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan suatu sistem

pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan

berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang handal,

penanganan aset yang aman dan taat terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP. Sesuai

dengan PP tersebut, BPKP diberikan mandat untuk melakukan pembinaan

penyelenggaraan SPIP mendukung penyelenggaraan SPIP KLPK yang menjadi

tanggung jawab masing-masing KLPK.

Seluruh insan pengawasan di BPKP diarahkan untuk meningkatkan kualitas

pembinaan menjadi pengawal implementasi seluruh elemen SPIP di seluruh

MISI KEDUA

“Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang

Efektif di Wilayah Sumatera Utara”


23

Pe

ren

can

aan

Kin

erja


kegiatan utama dan tindakan manajemen KLPK. Hal tersebut dilakukan dengan

membudayakan pengenalan dan pengendalian risiko oleh semua personel dan

pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan utamanya yang dituangkan dalam

kebijakan dan prosedur pelaksanaan kegiatan (SOP). Pengkomunikasian dan

evaluasi reguler terhadap konsistensi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sesuai

SOP diharapkan menyadarkan personel dan pimpinan akan pencapaian tujuan

pemerintahan dan pembangunan, yang pada akhirnya akan meningkatkan

kematangan implementasi SPIP secara keseluruhan di KLPK.

Dengan demikian, misi pembinaan penyelenggaraan SPIP ini terkait langsung

dengan misi pertama yaitu pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan

keuangan dan pembangunan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan dan

korporasi yang bersih dan efektif. Akan tetapi, terdapat perbedaan karakteristik

antara keduanya. Misi 1 menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan

untuk penyelenggaraan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan

(pengawasan fungsional), sedangkan misi 2 menyangkut penggunaan sumber

daya pengawasan untuk membangun sistem pengawasan itu sendiri, dalam hal

ini Sistem Pengendalian Intern.

Misi ini juga terkait dengan misi pertama dan misi kedua. Salah satu unsur SPIP,

yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah

untuk membentuk dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan

perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan budaya pengendalian di

lingkungan organisasinya. Upaya pembentukan budaya kendali ini antara lain

diselenggarakan melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah

(APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran APIP sebagai aparat pengawasan

intern diperlukan kapabilitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Melanjutkan pembinaan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, tugas

dan fungsi pengembangan kapabilitas pengawasan intern tersebut, sesuai

MISI KETIGA

“Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang

Profesional dan Kompeten di Wilayah Sumatera Utara”


24

Pe

ren

can

aan

Kin

erja


dengan PP 60 Tahun 2008, difokuskan pada peningkatan kapabilitas APIP

dengan mengarah pada peningkatan kapasitas organisasi APIP maupun

peningkatan kompetensi auditornya. Peningkatan kapabilitas APIP dilakukan

melalui peningkatan enam elemen kapabilitas APIP yaitu (a) peran APIP dalam

organisasi; (b) pola pengembangan auditor APIP; (c) praktek profesionalisme

pengawasan intern; (d) eksistensi manajemen kinerja dan akuntabilitas; (e)

kualitas hubungan Inspektur dengan pimpinan/atasan dan pimpinan satuan kerja

lainnya; dan (f) struktur tata kelola APIP termasuk kualitas independensi APIP.

3. Tujuan dan Sasaran Program

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, yang ingin dicapai atau

dihasilkan pada kurun waktu tertentu, yaitu satu sampai dengan lima tahun

kedepan dalam tahun 2015-2019, serta menggambarkan arah strategik

organisasi, perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan

fungsi, serta meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan. Tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera

Utara adalah sebagai berikut:

Sasaran program merupakan hasil yang akan dicapai dari program dalam rangka

pencapaian sasaran strategis. Sasaran program mencerminkan berfungsinya

output yang telah direncanakan pelaksanaannya selama tahun 2018. Sasaran

program yang ingin dicapai oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara

adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif di Wilayah Sumatera

Utara;

b. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di Wilayah Sumatera Utara; dan,

c. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang

Profesional dan Kompeten di Wilayah Sumatera Utara.

TUJUAN


25

Pe

ren

can

aan

Kin

erja


a. Perbaikan pengelolaan program Prioritas Nasional dan Pengelolaan

Keuangan Negara/Korporasi.

b. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian.

c. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional.

d. Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintah dan Korporasi dalam

pencegahan korupsi.

e. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi.

f. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemerintah Daerah/Korporasi.

g. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemerintah Daerah.

h. Tersedianya dukungan teknis kepuasan atas pelayanan sekretariat utama.

4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara

merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi

stakeholders yang menunjukkan peran utama Perwakilan BPKP Provinsi

Sumatera Utara dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan

pembinaan penyelenggaraan SPIP.

IKU Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara merupakan ukuran keberhasilan

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. IKU terbagi menjadi

dua perspektif, yang pertama bersifat outward looking yaitu perspektif manfaat

langsung bagi stakeholders eksternal yang menunjukkan peran utama BPKP

dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan

penyelenggaraan SPIP. Perspektif kedua bersifat inward looking yang

menunjukkan manfaat bagi stakeholders internal BPKP. Penetapan indikator

dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan, sasaran strategis, serta kegiatan-

kegiatan yang mendukung tujuan. Indikator ini digunakan untuk mengukur

keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan

menggunakan indikator keluaran (output). IKU Perwakilan BPKP Provinsi

Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel 2.1.


26

Pe

ren

can

aan

Kin

erja


Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama

Sasaran Program IKU

1 Perbaikan pengelolaan program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi

1. Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Resiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara

2. Persentase tindak lanjut rekomendasi perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan Korporasi

2 Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian

3. Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di Persidangan

4. Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH

5. Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

6. Persentase Hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

7. Persentase Hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

3 Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional

8. Persentase penyelesaian kasus hambatan kelancaran pembangunan

4 Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi dalam pencegahan korupsi

9. Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan Fraud Control Plan (FCP) termasuk Fraud Risk Assessment

(FRA)

5 Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi

10. Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat

6 Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemerintah Daerah/Korporasi

11. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)

12. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)





17. Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik

18. Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik)

19. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina

20. Persentase BLUD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BLUD yang dibina

7 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah

21. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)

22. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)





8 Tersedianya dukungan teknis kepuasan atas pelayanan sekretariat utama

27. Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)


27

Pe

ren

can

aan

Kin

erja


B. Perjanjian Kinerja 2018

Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara berisi indikator

kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders dan berfungsinya

output Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara.

Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2018 merupakan bentuk perjanjian dari Kepala

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara kepada Kepala BPKP pada tanggal 19

Januari 2018. Perkin merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah. Perkin Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara

tahun 2018 disajikan pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

No Sasaran

Program/Kegiatan Indikator Kinerja

Target

Satuan Jumlah

A Sasaran Program Indikator Kinerja Program

1 Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi

1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

% 60

1.2 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik

% 70

1.3 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina

% 55

1.4 Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina

% 55

Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian

2.1 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di Persidangan

% 50

2.2 Persentase Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan oleh APH

% 72

2.3 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 65


28

Pe

ren

can

aan

Kin

erja


No Sasaran

Program/Kegiatan Indikator Kinerja

Target

Satuan Jumlah

2.4 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 75

2.5 Persentase Hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 75

3 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi

3.1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan Fraud Control Plan(FCP) termasuk Fraud Risk Assessment (FRA)

% 52

4 Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi

4.1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat

% 65

5 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemerintah Daerah

5.1 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2

% 100

5.2 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3

% 52

5.3 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2

% 48

6 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah

6.1 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3

% 100

6.2 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3

% 52

6.3 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2

% 48

8 Tersedianya dukungan teknis kepuasan atas pelayanan sekretariat utama

7 Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)

Skala 8


29

Pe

ren

can

aan

Kin

erja


B Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan 1 : Tersedianya informasi hasil pengawasan 260 PSN di Perwakilan

1.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan

Laporan 117

Sasaran Kegiatan 2 : Tersedianya informasi hasil pengawasan siskeudes di Perwakilan

2.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan

Laporan 15

Sasaran Kegiatan 3 : Tersedianya informasi hasil pengawasan penerapan SIMDA di Perwakilan

3.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan

Laporan 3

Sasaran Kegiatan 4 : Tersedianya informasi hasil pengawasan 10 Prioritas Nasional

4.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan

Laporan 131

Sasaran Kegiatan 5 : Tersedianya informasi hasil Pembinaan SPIP Perwakilan

5.1 Jumlah laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan

Laporan 43

Sasaran Kegiatan 5 : Tersedianya informasi hasil Pembinaan SPIP Perwakilan

6.1 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan

Laporan 57


30

Aku

nta

bili

tas

Kin

erja


III. AKUNTABILITAS

KINERJA

kuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan

Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku

kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan

sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun

secara periodik. Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja diwajibkan menyusun dan

menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan

Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka penyusunan laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera

Utara tahun 2018 dilakukan pengumpulan data kinerja yang melibatkan seluruh

Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Perwakilan BPKP

Provinsi Sumatera Utara. Data kinerja yang dikumpulkan berupa target dan

realisasi kinerja Perwakilan, target dan realisasi keuangan serta informasi lain

yang terkait dengan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara tahun

2018. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk memperoleh data kinerja yang

akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan

keputusan dalam rangka perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip

keseimbangan manfaat dan biaya serta efisiensi dan efektivitas. Pengukuran

kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang

A


31

Aku

nta

bili

tas

Kin

erja


diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja BPKP Tahun 2018. Capaian

kinerja diukur melalui cara sebagai berikut:

Semakin tinggi realisasi, capaian kinerjanya semakin baik

Capaian = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑥 100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator

kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala

pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang

menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan

pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Dalam evaluasi

kinerja juga dilakukan pembandingan-pembandingan antara realisasi kinerja

dengan target tahun berjalan dan realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi

tahun lalu.

Ikhtisar Capaian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

disajikan pda tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1

Ikhtisar Capaian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018



Capaian

(%)

A Sasaran Program

Sasaran Program 1 : Perbaikan pengelolaan

program prioritas nasional dan pengelolaan

keuangan negara/korporasi

1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi

Hasil Pengawasan

% 60,00 46,07 76,78

2 Persentase BUMN/anak perusahaan

dengan skor GCG baik

% 70,00 100,00 142,85

3 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal

berpredikat baik dari BUMD yang dibina

% 55,00 80,00 145,45

4 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal

baik dari BLUD yang dibina

% 55,00 100,00 181,81

Sasaran Program 2 : Meningkatnya Efektifitas

Hasil Pengawasan Keinvestigasian


32

Aku

nta

bili

tas

Kin

erja




Capaian

(%)


Keinvestigasian yang dimanfaatkan di

Persidangan

% 50,00 61,22 122,44



APH

% 72,00 80,00 111,11



K/L/P/K

% 65,00 100,00 153,84

8 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga

yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 75,00 100,00 133,33

9 Pesentase Hasil Audit Klaim Yang

dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 75,00 100,00 133,33

Sasaran Program 3 : Meningkatnya Kualitas

Tatakelola Pemerintah dan Korporasi dalam

Pencegahan Korupsi

10 Persentase K/L/P/K Yang

Mengimplementasikan FCP (termasuk

FRA)

% 52,00 100,00 192,30

Sasaran Program 4 : Meningkatnya Kepedulian

K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi

11 Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas

Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) Yang

Mengimplementasikan Sistem Pengaduan

Masyarakat

% 65,00 100,00 153,84

Sasaran Program 5 : Meningkatnya kualitas

penerapan SPIP Pemda

12 Persentase Pemerintah Provinsi dengan

Maturitas SPIP Level 2

% 100,00 100,00 100,00



% 52,00 42,42 81,59



% 48,00 51,52 107,32

Sasaran Program 7 : Meningkatnya kapabilitas

pengawasan intern Pemda

15 Persentase APIP Pemerintah Provinsi

dengan Kapabilitas Level 3

% 100,00 100,00 100,00



% 52,00 52,00 100,00


33

Aku

nta

bili

tas

Kin

erja




Capaian

(%)



% 48,00 48,00 100,00

Sasaran Program 8 : Tersedianya dukungan

teknis kepuasan atas pelayanan sekretariat

utama

18 Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat

Utama (skala likert 1-10)

Skala 8 7,8 97,50

B Sasaran Kegiatan


hasil pengawasan 260 PSN di perwakilan

1 Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP

Perwakilan

Laporan 117 136 116,24


hasil pengawasan siskeudes di perwakilan

2 Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes

BPKP Perwakilan

Laporan 15 26 173,33


hasil pengawasan penerapan SIMDA di

perwakilan

3 Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP

Perwakilan

Laporan 3 5 166,67


hasil pengawasan 10 prioritas nasional

4 Laporan Hasil Pengawasan BPKP

Perwakilan

Laporan 131 209 159,54


hasil pembinaan SPIP perwakilan

5 Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP

Perwakilan

Laporan 43 86 200,00


hasil pembinaan kapabilitas APIP perwakilan

6 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan

Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan

Laporan 57 85 149,12

Sasaran Kegiatan 7 : Tersedianya dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya dalam mencapai kepuasan layanan

7 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen

Perwakilan BPKP

Laporan 68 68 100,00


34

Aku

nta

bili

tas

Kin

erja




Capaian

(%)

Sasaran Kegiatan 8 : Termanfaatkannya Aset

secara optimal

8 Tersedianya perangkat pengolahan data

dan komunikasi BPKP Perwakilan

Unit 14 14 100,00

9 Tersedianya peralatan fasilitas perkantoran

Unit 15 15 100,00

Uraian lebih lengkap tentang pencapaian kinerja sasaran program berserta

realisasi anggarannya sebagaimana disajikan dalam Lampiran 1

1. Sasaran Program

Sasaran Program merupakan hasil yang akan dicapai dari program dalam

rangka pencapaian sasaran strategis. Sasaran Program mencerminkan

berfungsinya output yang telah direncanakan pelaksanaannya selama tahun

2018. Sasaran Program yang ingin dicapai oleh Perwakilan BPKP Provinsi

Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan pengelolaan program Prioritas Nasional dan Pengelolaan

Keuangan Negara/Korporasi.

2. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian.

3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam

pencegahan korupsi.

4. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi.

5. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemerintah Daerah/Korporasi

6. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.

7. Tersedianya dukungan teknis kepuasan atas pelayanan kesekretriatan

utama


35

Aku

nta

bili

tas

Kin

erja


Pencapaian sasaran program “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional

dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi” diukur menggunakan empat IKU

yang terkait langsung dengan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan

pembangunan program prioritas nasional, yaitu “Persentase Tindak Lanjut

Rekomendasi Hasil Pengawasan”, “Persentase BUMN/anak perusahaan dengan

skor GCG baik”, “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari

BUMD yang dibina” dan “Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari

BLUD yang dibina” dengan ringkasan target, realisasi dan capaian sebagaimana

disajikan pada Tabel 3.1.

IKU “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan” diukur dengan

menghitung persentase jumlah tindak lanjut atas rekomendasi kegiatan assurance

yang dilaksanakan pada tahun 2018 dibandingkan dengan jumlah rekomendasi

yang disampaikan.

Realisasi IKU Persentase Tindak

Lanjut Rekomendasi Hasil

Pengawasan

=

TL Rekomendasi 2018 X 100%

Rekomendasi 2018

Realisasi IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan” tahun

2018 adalah sebesar 46,07% atau tercapai 76,78% dari target sebesar 60%,

dengan perhitungan sebanyak 41 rekomendasi telah ditindaklanjuti dari

89 rekomendasi yang disampaikan pada tahun 2018.

Sasaran Program 1

Perbaikan pengelolaan program Prioritas Nasional dan

Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi

IKU 1 Sasaran Program 1

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan


36

Aku

nta

bili

tas

Kin

erja


Capaian kinerja atas tindaklanjut temuan tahun berjalan masih belum mencapai

target tahun 2018 karena baru dapat ditindaklanjuti pada tahun anggaran

berikutnya.

Tetapi untuk tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi yang bernilai keuangan

mencapai 74,16% tahun 2018. Dari jumlah temuan sebesar Rp2.959.045.212,00

tahun 2018, sebesar Rp2.194.563.248,00 sudah ditindaklanjuti tahun berjalan.

Upaya yang sudah dilakukan adalah dengan mengirimkan SP3 (surat penegasan

ketiga) dan melakukan monitoring tindaklanjut atas temuan yang belum

ditindaklanjuti.

Realisasi IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan” tahun

2018 sebesar 46,07% meningkat 6,94% dibandingkan dengan realisasi tahun

2017 sebesar 39,13%. Demikian pula dengan capaian IKU tahun 2018 sebesar

76,78% meningkat 5,63% dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar

71,15 %.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada Tahun 2019 sebesar

70%, maka realisasi IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil

pengawasan” tahun 2018 sebesar 46,07% menunjukkan bahwa optimalisasi

pelaksanaan tindak lanjut tahun 2019 harus ditingkatkan dengan cara

peningkatan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil temuan.

Gambar 3.1 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

6046.07

46.0739.13

71.15

76.78

Perbandingan Target 2018 danRealisasi Tahun 2018

Perbandingan Realisasi IKU Tahun2017 dan 2018

Perbandingan Capaian IKU Tahun2017 dan 2018

0

20

40

60

80

100

Per

sen

tase

(%

)

Target IKU 2018 Realisasi IKU 2018 Realisasi IKU Tahun 2017 Capaian IKU 2017 Capaian IKU 2018

Documents

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara · 2019. 7. 18. · Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara i Laporan Kinerja Tahun 2018 KATA PENGANTAR . Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha