Mansurta Fix Tugas Pt Cv Firma

Manajemen Survey dan Pemetaan Page 1

PT (Perseroan Terbatas)

Perseroan terbatas (PT) (bahasa Belanda: Naamloze Vennootschap) adalah suatu badan

hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang

pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari

saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat

dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum

dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik

perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Pemilik saham mempunyai tanggung

jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Selain berasal dari saham, modal

PT dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah

mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan

terbatas tersebut.

Syarat Pendirian

Syarat umum pendirian perseroan terbatas:

Fotokopi KTP para pemegang saham dan pengurus, minimal 2 orang.

Fotokopi KK penanggung jawab / direktur.

Nomor NPWP penanggung jawab.

Pas foto penanggung jawab ukuran 3X4 (2 lembar berwarna).

Fotokopi PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan.

Fotokopi surat kontrak/sewa kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha.

Surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika berdomisili di gedung perkantoran.

Surat keterangan RT/RW (jika dibutuhkan, untuk perusahaan yang berdomisili di

lingkungan perumahan) khusus luar Jakarta.

Kantor berada di wilayah perkantoran/plaza, atau ruko, atau tidak berada di wilayah

pemukiman.


Siap disurvei.

Syarat pendirian PT secara formal berdasarkan UU No. 40/2007 adalah sebagai berikut:

Pendiri minimal 2 orang atau lebih (pasal 7 ayat 1).

Akta Notaris yang berbahasa Indonesia.

Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan

(pasal 7 ayat 2 dan ayat 3).

Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri kehakiman dan diumumkan dalam BNRI (ps.

7 ayat 4).

Modal dasar minimal Rp. 50 juta dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar (pasal

32 dan pasal 33).

Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris (pasal 92 ayat 3 & pasal 108 ayat 3).

Pemegang saham harus WNI atau badan hukum yang didirikan menurut hukum

Indonesia, kecuali PT PMA.

Mekanisme Pendirian

Untuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta resmi (akta yang dibuat oleh

notaris) yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang

usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman). Untuk mendapat izin

dari menteri kehakiman, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang.

Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari modal dasar. (sesuai

dengan UU No. 1 Tahun 1995 & UU No. 40 Tahun 2007, keduanya tentang perseroan

terbatas).


Modal dasar perseroan adalah jumlah modal yang dicantumkan dalam akta pendirian

sampai jumlah maksimal bila seluruh saham dikeluarkan. Selain modal dasar, dalam

perseroan terbatas juga terdapat modal yang ditempatkan, modal yang disetorkan dan

modal bayar. Modal yang ditempatkan merupakan jumlah yang disanggupi untuk

dimasukkan, yang pada waktu pendiriannya merupakan jumlah yang disertakan oleh para

persero pendiri. Modal yang disetor merupakan modal yang dimasukkan dalam perusahaan.

Modal bayar merupakan modal yang diwujudkan dalam jumlah uang.

Prosedur Pendirian

Bilamana seseorang akan mendirikan perseroan terbatas, maka para pendiri, yang biasanya

terdiri dari 2 orang atau lebih, melakukan perbuatan hukum sebagai yang tersebut di bawah

ini:

Pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas.

Para pendiri datang di kantor notaris untuk diminta dibuatkan akta pendirian Perseroan

Terbatas. Yang disebut akta pendirian itu termasuk di dalamnya anggaran dasar dari

Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Anggaran dasar ini sendiri dibuat oleh para

pendiri, sebagai hasil musyawarah mereka. Kalau para pendiri merasa tidak sanggup

untuk membuat anggaran dasar tersebut, maka hal itu dapat diserahkan

pelaksanaannya kepada notaris yang bersangkutan.

Mendapatkan Surat Keterangan Domisili Usaha.

Ini Anda dapatkan dari kantor kelurahan atau kantor kepala desa di mana perusahaan

Anda berdomisili. Berdasarkan surat ini, Camat mengeluarkan surat keterangan yang

sama.

Untuk mendapatkan surat keterangan domisili, Anda memerlukan salinan akte

perusahaan Anda. Selain itu, petugas kelurahan kadang atau sering juga menanya

apakah tempat usaha disewa atau milik sendiri. Bila disewa, mereka menanya copy


perjanjian sewa menyewa. Bila milik sendiri, mereka meminta copy sertifikat tanah dan

IMB. Kadang, ada juga yang minta copy bukti bayar PBB- apakah sudah lunas atau tidak.

Mengurus NPWP perusahaan.

Untuk mendirikan aperusahaan, NPWP perusahaan adalah mutlak. Untuk mendapatkan

NPWP, Anda memerlukan salinan akte perusahaan dan surat keterangan domisili.

Ada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah tertentu meminta copy SK Menteri

tentang Pengesahan Akte Pendirian Perusahaan. Ada juga yang hanya meminta akte

dan sk domisili.

Mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan Akte Pendirian Perusahaan dari

Departemen Hukum dan HAM.

Untuk mendapatkan ini, diperlukan salinan akte perusahaan dan Surat Keterangan

Domisili.

Mengurus SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).

SIUP merupakan bagian dari proses mendirikan PT agar perusahaan Anda bisa

beroperasi.

Mengurus Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

TDP merupakan bagian dari proses pendirian perusahaan. Biasanya ini diurus setelah

Anda mendapatkan SIUP. Pada pemda tertentu, Anda dapat mengurus SIUP dn TDP

sekaligus. Persyaratannya relatif sama untuk berbagai daerah.


Dasar Hukum

Dasar Hukum pembentukan PT, masing-masing sebagai berikut:

PT Tertutup (PT Biasa) :

berdasarkan UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas

PT. Terbuka (PT go public):

berdasarkan UU No. 40/2007 dan UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal

PT. PMDN :

berdasarkan UU No. 6/1968 juncto UU No. 12/1970

PT. PMA :

berdasarkan UU No. 1/1967 juncto UU No. 11/1970 tentang PMA

PT. PERSERO

berdasarkan UU No. 9/1968 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara

juncto PP No. 12/1998 tentang Perusahaan Perseroan


CV (Comanditataire Venootschap)

Dasar hukumnya:

CV atau Comanditaire Venootschap adalah bentuk usaha yang merupakan salah satu

alternatif yang dapat dipilih oleh para pengusaha yang ingin melakukan kegiatan usaha

dengan modal yang terbatas. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, CV diatur dalam

Pasal 16 s.d. 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan pada prakteknya di

Indonesia telah menjadi suatu kebiasaan bahwa setiap orang yang hendak mendirikan CV,

dibuat dalam Akta Notaris (Otentik), dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

(PN) yang berwenang, serta kemudian diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I

Syarat mendirikan:

1. Minimal 2 (dua) orang sebagai Pendiri Perseroan yang juga sekaligus bertindak

sebagai pemilik perseroan yang terdiri dari Pesero Aktif dan Pesero Pasif.

(minimal 2 artinya bisa lebih dari 2 orang)

2. Akta Notaris yang berbahasa Indonesia

3. Para pendiri CV haruslah Warga Negara Indonesia (WNI).

4. Kepemilikan perseroan 100% dimiliki oleh pengusaha lokal artinya tidak

diperbolehkan adanya keikutsertaan Warga Negara Asing (WNA).

Tahapan Pendirian CV :

1. Mempersiapkan ihtisar isi resmi dari Akta Pendirian CV, yang meliputi :

Nama lengkap, pekerjaan & tempat tinggal para pendiri;

Penetapan nama CV;

Keterangan mengenai CV itu bersifat umum atau terbatas untuk menjalankan

sebuah perusahaan cabang secara khusus (maksud dan tujuan);


Nama sekutu yang tidak berkuasa untuk menandatangani perjanjian atas nama

persekutuan;

Saat mulai dan berlakunya CV;

Klausula-klausula penting lain yang berkaitan dengan pihak ketiga terhadap sekutu

pendiri;

Pendaftaran akta pendirian ke PN harus diberi tanggal;

Pembentukan kas (uang) dari CV yang khusus disediakan bagi penagih dari pihak

ketiga, yang jika sudah kosong berlakulah tanggung jawab sekutu secara pribadi

untuk keseluruhan;

Pengeluaran satu atau beberapa sekutu dari wewenangnya untuk bertindak atas

nama persekutuan.

2. Mendaftarkan akta pendiriannya kepada Panitera PN yang berwenang (Pasal 23 KUHD),

dan yang didaftarkan hanyalah akta pendirian firma (atau CV) atau ihtisar resminya saja

(Pasal 24 KUHD);

Dalam hal ini, CV tersebut didaftarakan pada tempat kedudukan/wilayah hukum CV, dengan

membawa kelengkapan berupa Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dan Nomor

Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama CV yang bersangkutan.

3. Para pendiri CV diwajibkan untuk mengumumkan ihtisar resmi akta pendiriannya

dalamTambahan Berita Negara R.I. (Pasal 28 KUHD).

Tahap Tambahan untuk bisa mengikuti pengadaan/ tender oleh instansi pemerintahan atau

instansi lainnya, maka harus dilengkapi dengan dokumen legalitas lainnya, yaitu berupa :

1. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

2. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

3. Tanda Daftar Perseroan (khusus CV)

4. Keanggotaan pada Asosiasi dan Sertifikat Badan Usaha, serta Surat Ijin Usaha Jasa

Konstruksi (jika diperlukan).


FIRMA

Dasar hukumnya:

Firma tidak diatur secara khusus dalam Peraturan atau Undang-Undang tentang Firma, kecuali yang

diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan

pasal-pasal lainnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang terkait Karena

persekutuan Firma merupakan bagian dari persekutuan perdata, maka dasar hukum persekutuan

firma terdapat pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

dan pasal-pasal lainnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang terkait.

Dalam Pasal 22 KUHD disebutkan bahwa persekutuan firma harus didirikan dengan akta otentik

tanpa adanya kemungkinan untuk disangkalkan kepada pihak ketiga bila akta itu tidak ada. Pasal 23

KUHD dan Pasal 28 KUHD menyebutkan setelah akta pendirian dibuat, maka harus didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana firma tersebut berkedudukan dan kemudian akta pendirian

tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Syarat mendirikan:

1. Jumlah pendiri perusahaan minimal 2 orang atau lebih.

2. Memiliki nama yang bakal dipakai oleh firma tersebut.

3. Memiliki pengurus yang diangkat dan ditetapkan oleh para pendiri. Siapa yang akan

bertindak selaku Persero aktif, dan siapa yang akan bertindak selaku persero diam.

4. Memiliki maksud dan tujuan yang spesifik (walaupun tentu saja dapat mencantumkan

maksud dan tujuan yang seluas luasnya) serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan

dengan peraturan dan Undang Undang yang berlaku di Indonesia.

5. Memiliki tempat usaha sebagai kantor pusat perusahaan yang berlokasi di lingkungan

komersial seperti Gedung Perkantoran, Pertokoan, ruko/ rukan atau tempat usaha lainnya

yang diperuntukkan sebagai tempat usaha.

Proses Pendirian:

1. Pembuatan Akta Pendirian

Akta pendirian Firma dibuat dan ditandatangani oleh Notaris yang berwenang dan dibuat

dalam bahasa Indonesia.


2. Permohonan Surat Keterangan Domisili Perusahaan:

Permohonan surat keterangan domisili perusahaan diajukan kepada Kepala Kantor

Kelurahan setempat sesuai dengan alamat kantor, perusahaan berada, sebagai bukti

keterangan/ keberadaan alamat perusahaan.

3. Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak

Permohonan pendaftaran wajib pajak badan usaha diajukan kepada Kepala Kantor

Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili perusahan untuk mendapatkan:

a. Kartu NPWP

b. Surat keterangan terdaftar sebagai wajib pajak

4. Permohonan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP-PKP)

Permohonan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak diajukan kepada

Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan NPWP yang telah diterbitkan.

5. Pendaftaran ke Pengadilan Negeri

Permohonan ini diajukan kepada Kantor Pengadilan Negeri setempat sesuai tempat

dan kedudukan perusahaan berada.

6. Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pemohon mengajukan permohonan kepada bupati melalui Kantor Pelayanan

Perijinan Terpadu atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG)

setempat.

7. Permohonan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)



setempat.

8. Permohonan Surat Ijin Gangguan (HO)



setempat.


9. Permohonan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Permohonan SIUP diajukan kepada bupati melalui Kantor Pelayanan Perijinan

Terpadu atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) setempat. untuk

golongan SIUP menengah dan kecil, atau Dinas Perdagangan Propinsi untuk SIUP

besar sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan berada.

10. Permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Permohonan pendaftaran diajukan kepada bupati melalui Kantor Pelayanan


setempat.

Bagi perusahaan yang telah terdaftar akan diberikan sertifikat Tanda Daftar

Perusahaan sebagai bukti bahwa Perusahaan/Badan Usaha telah melakukan Wajib

Daftar Perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik

Indonesia No.37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran

Perusahaan

Tahap Tambahan untuk bisa ikut pengadaan/ tender bidang jasa Kontruksi Setelah

Dinyatakan Legal:

1. Sertifikat Keahlian (SKA) atau Sertifikat Keterampilan (SKT) untuk tenaga ahli

2. Kartu Tanda Anggota asosiasi perusahaan jasa konstruksi yang terakreditasi LPJK

seperti AKAINDO, AKLINDO, APNATEL, GAPANSI, GAPEKSINDO untuk kontraktor atau

INKINDO/PERKINDO untuk konsultan

3. Sertifikat Badan Usaha yang terakreditasi LPJK

4. IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi)

Documents

Mansurta Fix Tugas Pt Cv Firma