38

Ringkasan Materi Pelajaran Salah satu hasil Konferensi Meja Bundar ( KMB ) adalah bahwa Kedudukan Irian Barat akan ditentukan selambat-

lambatnya satu tahun setelah pengakuan kedaulatan. Namun dalam kenyataannya Belanda tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pihak RI. Berbagai upaya telah ditempuh oleh pemerintah RI dalam penyelesaian masalah Irian Barat diantaranya adalah : A. Perjuangan Melalui Jalur Diplomasi

Sejak masa demokrasi liberal, setiap cabinet mencantumkan program kerjanya mengenai pembebasan Irian Barat mulai dari kabinet Natsir hingga kabinet Djuanda. Beberapa jalur diplomasi yang ditempuh oleh pemerintah RI dalam memperjuangan pengembalian Irian Barat diantaranya adalah : 1. Konferensi Tingkat Menteri dalam rangka Uni Indonesia – Belanda

Konferensi ini diadakan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 1950 dengan keputusan membentuk sebuah komisi yang anggota-anggotanya terdiri atas wakil-wakil pemerintah Indonesia dan Belanda guna menyelidiki masalah Irian Barat Hasil kerja komisi dilaporkan kepada Konferensi Tingkat Menteri kedua di Den Haag pada bulan Desember 1950. Namun upaya ini belum membuahkan hasil yang berarti dalam peyelesaian Irian Barat.

2. Konferensi Asia – Afrika di Bandung KAA diadakan di Bandung pada tanggal 18 – 24 April 1955, dihadiri oleh 29 negara dari Asia dan Afrika. Pada kesempatan itu Indonesia memanfaatkan moment KAA sebagai wahana untuk mencari dukungan dalam rangka membebaskan Irian Barat.

3. Pembatalan Perundingan KMB Pada tanggal 3 Mei 1956, Indonesia secara sepihak membatalkan hubungan dengan Belanda berdasarkan perundingan KMB dengan UU No. 13 Tahun 1956. Dalam Undang-Undang itu ditetapkan bahwa hubungan antara Indonesia dan Belanda adalah hubungan yang lazim antara Negara yang berdaulat penuh berdasarkan hokum Internasional. Dengan Undang-Undang itu bisa ditafsirkan bahwa Indonesia membubarkan Uni Indonesia – Belanda secara sepihak.

4. Diplomasi melalui PBB Pres. Soekarno, Pembatalan KMB

Untuk pertama kalinya Indonesia mengajukan masalah Irian Barat dalam siding Umum PBB pada tahun 1954. Usulan itu berisi agar PBB sebagai badan internasional yang menggalang persatuan bangsa-bangsa di dunia dapat

Standar Kompetensi : 6. Memahami usaha mempertahankan Republik Indonesia

Kompetensi Dasar 6.1 Mendeskripsikan perjuangan bangsa Indonesia merebut Irian

Barat Indikator

1. Menguraikan latar belakang terjadinya perjuangan mengembalikan Irian Barat

2. Mengidentifikasi perjuangan diplomasi dalam upaya mengembalikan Irian Barat

3. Mengidentifikasi perjuangan dengan konfrontasi politik dan ekonomi dalam upaya mengembalikan Irian Barat

4. Mengeidentifikasi pelaksanaan Trikora untuk merebut Irian Barat

5. Mengidentifikasi persetujuan New York dan pengaruhnya dalam penyelesaian Masalah Irian Barat

6. Menjelaskan arti penting penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)

39

membantu menyelesaikan masalah Indonesia – Belanda tentang Irian Barat. Namun usulan dari Indonesia tidak mendapatkan dukungan yang berarti dari Negara-negara lain anggota PBB. Akhirnya bangsa Indonesia berkesimpulan PBB tidak mampu membantu menyelesaikan masalah Irian Barat dan memutuskan untuk mencari jalan lain yaitu lewat jalur konfrontasi.

B. Perjuangan Melalui Konfrontasi Akibat upaya penyelesaian damai masalah Irian Barat tidak berhasil, maka pemerintah Indonesia dan rakyat

Indonesia menempuh jalan konfrontasi dengan Belanda dalam upaya penyelesaian Irian Barat baik melalui kekuatan militer maupun ekonomi. Bentuk-bentuk konfrontasi itu diantaranya adalah : 1. Aksi mogok para buruh

Pemogokan total oleh para yang bekerja pada perusahaan Belanda terjadi pada tanggal 2 Desember 1957. Pemogokan buruh diikuti dengan munculnya pelarangan pemerintah RI tentang peredaran semua terbitan dan cetakan yang menggunakan bahasa Belanda serta larangan penerbangan KLM untuk mendarat dan terbang di wilayah Indonesia.

2. Pemutusan hubungan konsulat Pada tanggal 5 Desember 1957 semua kegiatan perwakilan konsuler

Belanda di Indonesia diminta oleh pemerintah untuk dihentikan. 3. Nasionalisasi perusahaan milik Belanda di Indonesia

Aksi pengambilalihan perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia dilakukan secara spontan oleh rakyat Indonesia dan para buruh Indonesia yang bekerja pada perusahaan milik Belanda sejalan dengan semakin buruknya hubungan Belanda – Indonesia. Untuk menjaga ketertiban pengambilalihan perusahaan Belanda di Indonesia, pemerintah RI mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958. Adapun perusahaan yang dinasionalisasi antara lain : a. Nederlandsche Handel Maatschappij N.V. yang diganti menjadi Bank

Dagang Negara pada tahun 1957 b. Bank Escompto milik Belanda di Jakarta pada tanggal 9 Desember 1957 c. Perusahaan Philips dan KLM yang dilakukan di Jakarta pada bulan

Desember 1957. Nasionalisasi Bank NHM 4. Pembentukan pemerintahan sementara Irian Barat

Pembentukan pemerintahan sementara Irian Barat di Sao Siu pada tanggal 17 Agustus 1956 merupakan program kerja cabinet Ali Sastroamijoyo II. Sebagai gubernur pertama ditunjuk Sultan Tidore yaitu Zaenal Abidin Syah, yang pelantikannya dilakukan pada tanggal 23 September 1956. Pertimbangan pengangkatan Sultan Zaenal Abidin Syah sebagai gubernur Irian Barat adalah bahwa sampai dengan akhir abad ke-19 Irian Barat berada dibawah kekuasaan Sultan Tidore. Propinsi Irian Barat meliputi wilayah Irian Barat yang masih diduduki Belanda ditambah dengan daerah Tidore, Oba, Weda, Patani, dan Wasile di Maluku Utara.

5. Pemutusan hubungan diplomatik Dalam pidatonya yang berjudul “ Jalannya Revolusi Kita Bagaikan Malaikat Turun Dari Langit ( Jarek ) “

pada peringatan hari kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1960, Presiden Soekarno mengumumkan pemutusan hubungan diplomatic dengan Belanda sebagai tanggapan atas sikap Belanda yang dianggap tidak menghendaki penyelesaian damai masalah Irian Barat. Reaksi Belanda dengan tindakan dari pemerintah RI diantaranya adalah : a. Membentuk Dewan Papua yang bertugas menyelenggarakan “ Penentuan Nasib Sendiri “ bagi rakyat Irian

Barat. b. Menyampaikan usulan dalam Sidang Umum PBB tahun 1961, yang intinya Belanda bersedia menyerahkan

Irian Barat kepada PBB yang selanjutnya dalam tempo 16 tahun Belanda diminta PBB untuk memerdekaan Negara Papua.

c. Belanda tanpa persetujuan PBB membentuk “ Negara Boneka Papua “. 6. Perjuangan melalui TRIKORA

Lahirnya TRIKORA atau Tri Komando Rakyat adalah melalui proses Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional tanggal 11 Desember 1961 yang dalam sidangnya pada tanggal 14 Desember 1961 merumuskan TRIKORA. Selanjutnya pada rapat raksasa di Yogyakarta tanggal 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengeluarkan komando yang dikenal dengan nama Tri komando Rakyat ( Trikora ). Pertimbangan dipilihnya kota Yogya dan tanggal 19 Desember sebagai tempat dan waktu penyampaian Trikora adalah usulan Moh. Yamin

40

dengan pertimbangan bahwa pada tanggal 19 Desember 1948 di kota Yogyakarta terjadi Aksi Militer Belanda II di samping mengenang usaha pengusiran Belanda dari Jakarta oleh Sultan Agung tahun 1628 dan 1629. Dengan pertimbangan tersebut diharapkan dapat menjiwai perjuangan pembebasan Irian Barat. a. Isi Trikora

Isi Trikora adalah sebagai berikut : 1) Gagalkan pembentukan Negara boneka Papua

buatan Belanda Kolonial 2) Kibarkanlah Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah

Air Indonesia 3) Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan

kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. b. Sambutan Atas Trikora

1) Sambutan dari luar negeri Dunia internasional menyerukan agar Trikora dihentikan, karena dunia merasa cemas apabila Belanda dan Indonesia terlibat perang. Presiden Soekarno, mengumumkan Trikora

2) Sambutan dari dalam negeri Dalam rapat raksasa di alun-alun Yogyakarta Rakyat Indonesia merasa puas atas perumusan Trikora.

c. Langkah Pelaksanaan Trikora Untuk melaksanakan Trikora telah diambil langkah-langkah antara lain dengan membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada tanggal 2 Januari 1962 dengan Panglima Komando adalah Mayor Jenderal Soeharto. Tugas adalah sebagai berikut : 1) Merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi-operasi militer dengan tujuan

mengembalikan wilayah propinsi Irian Barat ke dalam kekuasaan wilayah RI 2) Mengembalikan situasi militer di wilayah propinsi Irian Barat sesuai dengan taraf-taraf perjuangan di

bidang diplomasi. Berusaha supaya dalam waktu sesingkat-singkatnya di wilayah propinsi Irian Barat dapat secara de facto diciptakan daerah-daerah yang bebas atau diduduki unsure-unsur kekuasaan / pemerintahan RI.

Komando mandala merencanakan operasi-operasi pembebasan Irian Barat dalam tiga fase yaitu : 1) Fase Infiltrasi ( sampai akhir 1962 ), memasukkan 10 kiompi ke sekitar sasaran tertentu untuk

menciptakan daerah bebas de facto. 2) Fase Eksploitasi ( mulai awal 1963 ), mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan dan

menduduki semua pos pertahanan musuh yang penting. 3) Fase Konsolidasin ( awal 1964 ), menegakkan kekuasaan RI secara mutlak di seluruh Irian Barat. Dalam rangka pembebasan Irian Barat, disusun suatu rencana serangan terbuka sebagai suatu operasi penentuan yang diberi nama Operasi Jayawijaya. Pada tanggal 12 Januari 1962, tiga buiah motor torpedo boat ( MTB ) yang tergabung dalam kesatuan patroli cepat, yaitu KRI Macan Tutul, KRI Harimau, dan KRI Macan Kumbang mengadakan patroli rutin di sekitar laut Arafura. Pada tanggal 15 Januari 1962, kapal-kapal MTB yang sedang mengadakan patroli di laut Aru mendapat serangan dari laut maupun udara. Dalam serangan tersebut KRI Macan Tutul tenggelam bersama Komodor Yos Sudarso dan Kapten Wiratno. Namun tenggelamnya KRI Macan Tutul tidak menyurutkan semangat para prajurit, malah menambah semangat untuk membalasnya. Komodor Yos Sudarso Kapten (L) Wiratno

d. Tanggapan Masyarakat Atas Perjuangan Pengembalian Irian Barat Kesungguhan perjuangan bangsa Indonesia dalam pengembalian mendapat simpati dari diplomat Amerika Serikat yang bernama Ellworth Bunker, beliau mengajukan usul yang terkenal dengan nama Rencana Bunker yang isinya adalah sebagai berikut : 1) Pemerintah Irian Barat harus diserahkan kepada RI, 2) Sesudah sekian tahun dibawah pemerintahan RI, rakyat Irian Barat diberi kesempatan untuk menentukan

pendapatnya untuk tetap dalam RI atau memisahkan diri, 3) Pelaksanaan penyerahan Irian Barat akan selesai dalam waktu dua tahun,

41

4) Untuk menghindari terjadinya bentrokan antara kekuatan Indonesia dan Belanda, diadakan masa peralihan di bawah pemerintahan PBB selama satu tahun.

Rencana Bunker tersebut disambut baik oleh pemerintah RI sebaliknya Belanda terang-terangan menolak rencana tersebut. Sehingga pemerintah RI menyiapkan operasi besar-besaran yang dikenal dengan operasi Jayawijaya. Situasi yang semakin memanas membuat Presiden Amerika Serikat yaitu John F. Kennedy turun tangan membujuk Belanda agar mau menerima rencana Bunker dengan pertimbangan kuatir RI akan mendekat pada Rusia. Sebagai gantinya Amerika Serikat akan memberi bantuan ekonomi pada Belanda. Seruan Presiden Amerika Serikat membuahkan hasil dengan ditandatanganinya perundingan New York pada tanggal 15 Agustus 1962 dengan Menteri Luar Negeri Subandrio mewakili pemerintah RI dan Van Royen dan Schuurman mewakili Belanda serta disaksikan oleh Sekjen PBB U Thant dan Bunker. Isi perundingan New York antara lain : 1) Selambat-lambatnya pada tanggal 1 Oktokber 1962, pemerintah sementara PBB yaitu UNTEA ( United

Nations Temporary Executive Authority ) akan tiba di Irian Barat, 2) Pemerintah sementara PBB akan memakai tenaga-tenaga Indonesia baik sipil maupun alat-alat

keamanan, 3) Pasukan-pasukan Indonesia yang sudah tiba di Irian Barat tetap tiba di Irian Barat, tetapi berstatus

dibawah kekuasaan pemerintah sementara PBB, 4) Angkatan Perang Belanda berangsur-angsur akan dikembalikan, 5) Antara Irian Barat dan daerah Indonesia lainnya berlaku lalu lintas bebas, 6) Pada tanggal 31 Desember 1962 bendera Indonesia mulai berkibar disamping bendera PBB, 7) Pemulangan anggota sipil dan militer Belanda sudah harus selesai pada tanggal 1 Mei 1963.

Berdasarkan perundingan New York, Indonesia berkewajiban melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat sebelum akhir tahun 1969. Untuk menjaga keamanan di Irian Barat PBB membentuk pasukan keamanan yang bernama United Nations Security Force ( UNSF ) dibawah pimpinan Brigjen Said Uddin Khan dari Pakistan. Sementara UNTEA dibawah pimpinan Jalal Abdoh dari Iran.

Tepat tanggal 1 Mei 1963 terjadi penyerahan Irian Barat kepada Pemerintah RI dan sebagai gubernur Irian Barat pertama ditunjuk E.J. Bonay penduduk asli Irian Barat. Dengan kembalinya Irian Barat kedalam pangkuan ibu pertiwi, maka bersamaan dengan peristiwa tersebut dibubarkan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat.

e. Penentuan Pendapat Rakyat ( Pepera ) di Irian Barat. Sebagai wujud pelaksanaan persetujuan New York, sebelum akhir tahun 1969 diselenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Pelaksanaan Pepera ditempuh melalui tiga tahap yaitu : 1) Tahap pertama, dimulai pada tanggal 24 Maret 1969, berupa

konsultasi dengan dewan kabupaten di Jayapura mengeanai tata cara penyelenggaraan Pepera,

2) Tahap kedua, yaitu pemilihan anggota Dewan Musyawarah Pepera yang berakhir pada bulan Juni 1969,

3) Tahap ketiga, adalah pelaksanaan Pepera yang dilakukan di kabupaten-kabupaten mulai tanggal 14 Juli dan berakhir pada tanggal 4 Agustus 1969. Suasana Sidang Pepera di Kab. Peg. Jayawijaya

Dalam setiap tahapan pelaksanaan Pepera selalu disaksikan oleh utusan Sekjen PBB yaitu Ortis Sanz. Dewan Musyawarah Pepera dengan suara bulat memutuskan bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dari Republik Indonesia. Hasil Pepera kemudian di bawa oleh utusan PBB yaitu Ortis Sanz untuk dilaporkan dalam Sidang Umum PBB ke-24. Pada tanggal 19 November 1969 Sidang Umum PBB menyetujui Resolusi Belanda, Malaysia, Muangthai, Belgia, Luxemburg dan Indonesia agar menerima hasil-hasil Pepera yang telah dilaksanakan sesuai dengan jiwa dan isi Persetujuan New York.

Keterangan Gambar :

A. Penyerahan Irian Barat dari UNTEA ke Indonesia

B. Suasana Sidang Peentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Irian Barat C. Tugu Pembebasan Irian Barat, di Jakarta

A B C

42

1. Masalah Irian Barat dibawa pemerintah Indonesia ke dalam sidang Majelis Umum PBB pada tahun .................................. . 2. Indonesia pernah memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda karena masalah Irian Barat pada tanggal .............. . 3. Pidato Presiden Soekarno yang berjudul “Membangun Dunia Kembali” diucapkan di depan sidang ................................... . 4. Kedatangan A.H. Nasution ke Moskow tahun 1960 dalam rangka ....................................................................................... . 5. Panglima Mandala dalam pembebasan Irian Barat adalah ................................................................................................... . 6. Negara yang termasuk anggota UNTEA adalah .………................, .............................……., dan ... ….................................. 7. Deputi KSAL Yos Sudarso gugur dalam pertempuran di perairan Laut ............................................................................... . 8. Operasi dalam fase eksploitasi adalah .................................................................................................................................. . 9. Komando Mandala merencanakan operasi pembebasan Irian Barat dalam tiga fase, yaitu ................................................... 10. Irian Barat secara resmi kembali ke wilayah negara Indonesia pada ... ................................................................................ 11. Penggagas perundingan awal antara Indonesia – Belanda adalah diplomat Amerika Serikat bernama ….......................…. 12. Tri Komando Rakyat dicetuskan di kota …….......................................................................................................................... 13. Fase Konsolidasi dalam pelaksanaan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat bertujuan untuk …............................... 14. Pemimpin Pemerintahan sementara PBB di Irian Barat ( UNTEA ) adalah …....................................................................... 15. Gubernur Irian barat Pertama setelah resmi bergabung dengan RI adalah …....................................................................... 16. Pepera dilaksanakan pada tanggal ….................................................................................................................................... 17. Hasil Pepera adalah …........................................................................................................................................................... 18. Yang menyerahkan hasil Pepera dalam Sidang Umum PBB di New York adalah ……………………………………………… 19. Jumlah anggota Dewan Musyawarah Pepera adalah ……………………………….. Wakil..................................................... 20. Tugu Peringatan perjuangan pembebasan Irian barat di bangun di lapangan ………...........................................................

1. Masalah Irian Barat dibawa pemerintah ke sidang

Majelis Umum PBB pada tahun … . a. 1953 c. 1955 b. 1954 d. 1956

2. Salah satu hasil kesepakatan KMB mengenai Irian Barat adalah ... . a. diduduki Belanda sampai terbentuk negara Papua b. ditentukan satu tahun setelah pengakuan

kedaulatan c. ditentukan melalui pepera d. diserahkan kepada RI dua tahun setelah pengakuan

kedaulatan

3. Presiden Soekarno membacakan pidato berjudul “Membangun Dunia Kembali” dalam forum ... a. Sidang Umum PBB c. Konferensi Asia Afrika

b. MPRS d. Konferensi Meja Bundar

4. Pembatalan isi perundingan KMB secara sepihak oleh RI diatur oleh UU nomor ... . a. 13 Tahun 1956 c. 13 Tahun 1957 b. 14 Tahun 1956 d. 14 Tahun 1957

5. Panglima Mandala dalam pembebasan Irian Barat adalah ... . a. Ahmad Yani c. Soeharto b. A.H Nasution d. Soekarno

6. Negara yang tidak termasuk dalam pemerintahan

sementara PBB di Irian Barat adalah ... . a. Amerika Serikat c. Inggris b. Belgia d. Australia

Latihan Uji Kompetensi 4

A. Isilah titik-titik dibawah ini dengan tepat !

B. Pilihlah a, b, c, atau d sebagai jawaban yang tepat !

43

7. Deputi KSAL Yos Sudarso gugur dalam pertempuran di perairan Laut… . a. Sawu c. Jawa b. Aru d. Timor

8. Operasi dalam fase eksploitasi adalah … . a. memasukkan militer atau tentara ke daerah bebas

de facto b. mengadakan kekuasaan RI secara mutlak di seluruh

Irian Barat c. mengadakan perundingan dengan pihak pasukan

lawan d. mengadakan serangan terbuka terhadap induk

pasukan lawan

9. Irian Barat secara resmi kembali ke wilayah negara Indonesia pada tanggal... a. 1 Mei 1963 c. 3 Mei 1963 b. 2 Mei 1963 d. 4 Mei 1963

10. Brigadir Jenderal yang dilantik menjadi Panglima Mandala yang dilantik pada tanggal 13 Januari 1962 adalah ... a. Soepomo c. Soeharto b. Achmad Wiranatakusumah d. I Dewanto

11. Di bawah ini yang merupakan salah satu isi Trikora adalah ... . a. hentikan neokolonialisme di Malaysia b. turunkan harga c. kibarkan bendera Merah Putih di Irian Barat d. Siapkan Panglima Mandala

12. Kekuasaan Belanda atas Irian Barat berakhir pada tanggal ... . a. 23 September 1962 c. 23 Oktokber 1962 b. 1 Oktober 1962 d. 1 November 1962

13. Ketika pertama kali dibentuk, propinsi Irian barat beribukota di ….. a. Ternate c. Makasar b. Soa Siu d. Ambon

14. Indonesia menempuh jalan konfrontasi dengan terhadap Belanda untuk mengembalikan Irian barat karena ……. a. Ameriks Serikat memberi tekanan terhadap

Belanda b. Amerika Serikat memberi dukungan kepada

Belanda c. Belanda tidak memiliki iktikad baik untuk

menyelesaikan Irian barat d. Mendapat dukungan internasional

15. Presiden Amerika serikat yang mempunyai inisiatif menyelesaikan sengketa Indonesia – Belanda dalam masalah Irian Barat adalah ….. a. Eisenhower c. John F. Kennedy b. Jimmy Carter d. Truman

16. Pemerintah sementara PBB di Irian Barat diberi nama ……. a. UNHCR c. Uni Indonesia - Belanda b. UNTEA d. UNCI

17. Berdasarkan rencana Bunker, setelah sekian tahun Irian Barat di bawah pemerintahan Indonesia, maka a. akan dibentuk pemerintahan peralihan di bawah

PBB b. akan dilaksanakan Pepera c. PBB akan menilai sejauhmana kemajuan yang

dicapai Irian Barat dibawah RI d. Rakyat Irian barat akan diberi otonomi luas

18. Karena Belanda menolak rencana Bunker, maka RI menyiapkan operasi militer yang diberi nama …. a. Banteng c. Jatayu b. Garuda d. Jayawijaya

19. Indonesiaa mencari dukungan dari bangsa-bangsa Asia-Afrika sehubungan dengan masalah Irian Barat lewat ….. a. Konferensi Asia Afrika b. Konferensi Tingkat menteri Indonesia – Belanda c. Kolombo Plan d. Sidang Dewan Keamanan PBB

20. Peresmian pembentukan Propinsi Irian barat

dilakukan tanggal …. a. 17 Agustus 1955 c. 17 Agustus 1957 b. 17 Agustus 1956 d. 17 Agustus 1958

21. Pembentukan propinsi Irian Barat merupakan program kerja kabinet ….. a. Ali Sastroamidjoyo c. Natsir b. Burhannudin Harahap d. Sukiman

22. Trikora dikomandokan oleh Presiden Soekarno di kota ….. a. Surabaya c. Jogjakarta b. Semarang d. Jakarta

23. Fase eksploitasi dalam operasi Manadala pembebasan Irian Barat bertujuan untuk …. a. menciptakan daerah bebas de facto b. menduduki semua pertahanan musuh yang

penting c. membentuk pemerintahan sementara di Irian

barat

44

d. menegakkan kekuasaan RI secara mutlak di Irian barat

24. Komodor Yos Sudarso dan Kapten Wiratno gugur

bersama dengan tenggelamnya …. a. KRI Harimau c. KRI Macan Kumbang b. KRI Macan Tutul d. KRI Jaya Wijaya

25. Salah satu kegiatan dalam fase infiltrasi adalah operasi Naga yang dilakukan di ….. a. Fakfak c. Sorong b. Merauke d. Kaimana

26. Utusan PBB yang membawa hasil Pepera dalam SU PBB adalah ….. a. Clark Kem c. Ortis Sanz b. Ellsworh Bunker d. Richard Kirby

27. Ellsworth Bunker sebagai penggagas persetujuan Indonesia dan Belanda adalah diplomat dari negara a. Australia c. India b. Amerika Serikat d. Perancis

28. Kegiatan yang dilakukan dalam Pepera tahap

pertama adalah ….. a. konsultasi dengan dewan kabupaten b. pemilihan anggota dewan musyawarah Pepera c. penentuan jumlah anggota dewan musyawarah

pepera d. pelaksanaan Pepera

29. Hasil Keputusan Pepera adalah …. a. membentuk negara Papua b. menjadi bagian RI dengan otonomi khusus c. menjadi salah satu propinsi Belanda d. tetap bergabung dengan NKRI

30. Tugu peringatan perjuangan pengembalian Irian barat di bangun di .... a. Soa Siu c. Merauke b. Lapangan Banteng Jakarta d. Makassar

1. Upaya diplomasi yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mengembalikan Irian Barat sudah dimulai sejak kabinet……………………………………………………………………………………………………..

2. Pemerintah Indonesia membentuk provinsi Irian Barat pada tanggal 17 Agustus 1956 dengan Ibu Kota di……………………………………………………………………………………………………………..

3. Pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda dilakukan pada tanggal………………………………. 4. Pembubaran Uni Indonesia Belanda diatur dengan undang-undang no……………tahun……………….. 5. Pada tanggal 19 Desember presiden Sukarno mengumumkan keluarnya………………………………... 6. Sebagai tindak lanjut dari Trikora dibentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang

bermarkas di……………………………………………………………………………………………………… 7. Mengadakan serangan terbuka dan menduduki pos-pos penting dilaksanakan pada tahap…………… 8. Komodor Yos Sudarso gugur dalam pertempuran yang terjadi di laut…………………………………….. 9. Rencana Bunker merupakan upaya penyelesaian masalah Irian barat secara damai yang

disampaikan oleh… 10.Selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963 UNTEA menyerahkan Irian barat kepada

……………………………………………………………………………………………………………………..

C. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar !

45

6. Apa yang kamu ketahui tentang UNTEA? Jawab : .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. 7. Jelaskan tentang tiga fase operasi pembebasan Irian Barat! Jawab : .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. 8. Faktor apa yang mendorong Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy mendesak Belanda agar mau berunding

dengan Indonesia dalam penyelesaian Irian barat ? Jawab : .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. 9. Jelaskan tentang penyerahan kekuasaan di Irian Barat dari PBB kepada pemerintah Indonesia ! Jawab : .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. 10. Apa yang dimaksud dengan Pepera ! Jawab : .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................

Hari/Tgl Nilai Paraf Guru Paraf Ortu

46

Ringkasan Materi Pelajaran A. Dampak Persoalan Hubungan Pusat Daerah terhadap Kehidupan Politik Nasional dan Daerah Sampai Awal

Tahun 1960-an Semenjak diakuinya kedaulatan RI tanggal 27 Desember 1949 sampai tahun 1960 Indonesia mengalami

berbagai situasi sebagai dampak dari keadaan politik nasional. Beberapa hal yang menjadi persoalan di antaranya adalah hubungan pusatdaerah, persaingan ideologi, dan pergolakan sosial politik. 1. Hubungan Pusat-Daerah

Terbentuknya Kabinet Ali Sastroamijoyo II pada tanggal 24 Maret tahun 1956 berdasarkan perimbangan partai- partai dalam Parlemen tidak berumur panjang karena mendapat oposisi dari daerah- daerah di luar Jawa dengan alasan bahwa pemerintah mengabaikan pembangunan daerah. Oposisi dari daerah terhadap pemerintah pusat ini didukung oleh para panglima daerah kemudian dilanjutkan dengan gerakan-gerakan yang berusaha memisahkan diri (separatis) dari pemerintah pusat sehingga hubungan antara pusat dengan daerah kurang harmonis. Pada akhir tahun 1956 beberapa panglima militer di berbagai daerah membentuk dewan-dewan yang ingin memisahkan diri dari pemerintah pusat, yakni sebagai berikut:

(1) Pada tanggal 20 November 1956 di Padang, Sumatera Barat berdiri Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Achmad Husein.

(2) Di Medan, Sumatera Utara berdiri Dewan Gajah yang dipimpin oleh Kolonel Simbolon. (3) Di Sumatera Selatan berdiri Dewan Garuda yang dipimpin oleh Kolonel Barlian. (4) Di Manado, Sulawesi Utara berdiri Dewan Manguni yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual. Terbentuknya beberapa dewan di atas merupakan oposisi dari daerah yang guna melakukan protes terhadap

kebijakan pemerintah pusat. Pangkal permasalahan dari pertentangan antara Pemerintah Pusat dan beberapa Daerah ini adalah masalah otonomi serta perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Hal ini menjadikan hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah kurang harmonis.

2. Persaingan Golongan Agama dan Nasionalis Persaingan antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis/sosialis/non Islam mulai terasa sejak tahun 1950.

Partai-partai politik terpecah-pecah dalam berbagai ideologi yang sukar dipertemukan dan hanya mementingkan golongannya sendiri.

3. Pergolakan Sosial Politik

Standar Kompetensi : 6. Memahami usaha mempertahankan Republik Indonesia

Kompetensi Dasar 6.1 Mendeskripsikan strategi nasional peristiwa Madiun, PKI,

DI/TII, G 30 S/PKI dan konflik internal lainnya Indikator

1. Menjelaskan dampak persoalan hub. Pusat dan daerah persaingan ideologis, dan pergolakan sosial politik lainnya

2. Mendeskripsikan terjadinya peristiwa Madiun/PKI dan cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangannya

3. Mendeskripsikan terjadinya peristiwa DI/TII dan cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangannya

4. Mengidentifkasi keadaan politik, sosial, ekonomi dan budaya sebelum terjadinya peristiwa G 30 S/PKI

5. Mendeskripsikan terjadinya peristiwa G 30 S/PKI dan cara penumpasannya

47

B. Pemberontakan Yang Terjadi Di Daerah 1. Pemberontakan PKI Madiun a. Latar belakang

Setelah penandatanganan Persetujuan Renville,timbul pro dan kontra terhadap persetujuan tersebut. Pada waktu itu, Partai Masyumi dan PNImenarik diri dari kabinet. Masyumi dan PNI adalah dua partai besar pendukung kabinet yang dipimpin Amir Syarifuddin. Akibatnya, Kabinet Amir Syarifuddin jatuh. Kabinet baru pun dibentuk dengan Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Akan tetapi, partai-partai yang berhaluan sosialis-komunis tidak ikut dalam kabinet yang baru tersebut. Akibatnya, terjadilah pertentangan yang makin tajam antara kelompok sosialis-komunis dan pendukung KabinetHatta. Amir Syarifuddin menentang politik pemerintah. Ia mendirikan Front Demokrasi Rakyat (FDR). Front Demokrasi Rakyat ini terdiri dari organisasi-organisasi ekstrem kiri. Mereka melancarkan propaganda antipemerintah, melakukan pemogokan, dan pengacauan.

b. Terjadinya pemberontakan PKI Madiun Golongan anti-pemerintah semakin kuat setelah Muso kembali dari

Rusia. Mereka berpendapat bahwa pimpinan nasional harus dikendalikan PKI. Gerakan anti-pemerintah memuncak dengan pecahnya pemberontakan PKI di Madiun. Melalui pemberontakan PKI di Madiun, PKI sebenarnya berusaha merebut kekuasaan dan menjadikan Republik Indonesia sebagai negara komunis. Rencana perebutan kekuasaan diawali dengan demonstrasi, penculikan, dan pembunuhan tokoh-tokoh yang dianggap musuh di kota Solo. Selain itu, kesatuan-kesatuan TNI saling diadu. Pada tanggal 11 September 1948, terjadi bentrokan antara pasukan pro pemerintah RI (Divisi Siliwangi) dengan pasukan pro PKI (Divisi IV). MUSO, Pemimpin PKI Madiun

Pada tanggal 18 September 1948, PKI dapat menguasai daerah Madiun dan sekitarnya. Untuk mencapai tujuan politiknya, PKI tidak segan-segan menggunakan kekerasan dan kekejaman. Kekejaman yang dilakukan PKI bahkan di luar batas kemanusiaan. Semua lapisan masyarakat menjadi korban keganasan mereka. Setelah PKI menguasai Madiun, Presiden Soekarno mengambil tindakan tegas terhadap para pemberontak. Para perwira yang terlibat dalam pemberontakan PKI di Madiun dipecat.

Operasi penumpasan pemberontakan PKI Madiun berakhir pada awal bulan Desember 1948. Operasi itu dilaksanakan oleh pasukan gabungan yang dipimpin Kolonel Gatot Subroto dari Jawa Tengah, Kolonel Sungkono dari Jawa Timur, dan Pasukan Divisi III Siliwangi dari Jawa Barat. Muso tertembak dalam pengejaran di Ponorogo. Sedangkan Amir Syarifuddin tertangkap dan dihukum mati. Operasi Penumpasan PKI oleh TNI dan Rakyat

2. Pemberontakan DI/TII

Rongrongan terhadap keamanan dalam negeri juga dilakukan DI/TII. Pemberontakan DI/TII merupakan suatu usaha untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Pemberontakan DI/TII terjadi di beberapa daerah di Indonesia, antara lain di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Aceh, dan di Sulawesi Selatan. a. Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat

Gerakan DI/TII di Jawa Barat muncul dibawah pimpinan Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo. Semula Kartosuwirjo ikut bergerilya di daerah Jawa Barat. Ia ingin mendirikan negara Islam lepas dari Republik Indonesia. Untuk itu ia menghimpun orang-orang yang setia kepadanya dalam tentara Darul Islam. Pada tanggal 4 Agustus 1949 Kartosuwirjo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII). Tindakan Kartosuwiryo itu membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Rakyat pun sangat dirugikan karena Kartosuwiryo dan anggotanya melakukan teror, pembunuhan, pengrusakan, dan pengambilan harta kekayaan penduduk. Penumpasan Gerakan DI/TII di Jawa Barat memakan waktu lama. Baru pada tahun 1960-an, Divisi Siliwangi mulai melancarkan operasi secara sistematis dan besar-besaran. Dengan dibantu rakyat dalam operasi “Pagar Betis”, pada tahun 1962 gerombolan DI/TII akhirnya dapat dihancurkan. Kartosuwiryo dapat ditangkap di Gunung Geber. Ia kemudian dihukum mati. SM Kartosuwirjo

48

b. Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah Seperti di Jawa Barat, unsur-unsur pemberontakan DI/TII di

Jawa Tengah sudah mulai ada sejak masa Perang Kemerdekaan. Di Jawa Tengah, pemberontakan DI/TII terjadi di berbagai daerah. Pada mulanya pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah dipimpin Amir Fatah. Gerakan Amir Fatah yang menamakan diri Majelis Islam bergerak di daerah Brebes, Tegal, dan Pekalongan. Setelah bergabung dengan Kartosuwirjo, Amir Fatah diangkat sebagai Komandan Pertempuran Jawa Tengah.

Amir Fatah (Paling Kanan) Pemimpin DI/TII

Sementara itu, di daerah Kebumen terjadi pemberontakan yang digerakkan Angkatan Umat Islam yang dipimpin Moh. Mahfudz Abdul Rachman (Kyai Somolangu). Pemberontakan ini dapat ditumpas dalam waktu tiga bulan. Sisa-sisa laskar yang lolos bergabung dengan DI/TII Kartosuwirjo. Pada mulanya gerakan DI/TII di Jawa Tengah sudah mulai terdesak oleh TNI. Akan tetapi, pada bulan Desember 1951 mereka menjadi kuat kembali karena mendapat bantuan dari Batalyon 426. Batalyon 426 di daerah Kudus dan Magelang memberontak dan menggabungkan diri dengan DI/TII. Kekuatan batalyon pemberontak ini dapat dihancurkan. Sisa-sisanya lari ke Jawa Barat bergabung dengan DI/TII Kartosuwirjo.

c. Pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan

Pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan dikobarkan Ibnu Hadjar, seorang bekas Letnan Dua TNI. Ia memberontak dan menyatakan gerakannya sebagai bagian dari DI/TII Kartosuwiryo. Dengan pasukan yang dinamakannya Kesatuan Rakyat yang Tertindas, Ibnu Hadjar menyerang pos-pos kesatuan tentara di Kalimantan Selatan dan melakukan tindakan pengacauan pada bulan Oktober 1950. Pemerintah memberi kesempatan kepada Ibnu Hadjar untuk menghentikan pemberontakannya secara baik-baik. Ia pernah menyerahkan diri dengan pasukannya. Ia diterima kembali ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia. Namun ia melarikan diri dan melanjutkan pemberontakan. Pemerintah RI akhirnya mengambil tindakan tegas. Pada akhir tahun 1959, pasukan gerombolan Ibnu Hadjar dapat dimusnahkan. Ibnu Hadjar sendiri dapat ditangkap. Ibnu Hajar, tertangkap

d. Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Kahar Muzakar adalah

seorang pejuang kemerdekaanyang selama Perang Kemerdekaan ikut berjuang di Pulau Jawa. Setelah Proklamasi kemerdekaan Kahar Muzakar kembali ke Sulawesi Selatan. Ia berhasil menghimpun dan memimpin laskar-laskar gerilya di Sulawesi Selatan. Laskar-laskar itu bergabung dalam Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS). Pada tanggal 30 April 1950, Kahar Muzakar mengirim surat kepada pemerintah dan pimpinan APRIS. Ia meminta agar semua anggota KGSS dimasukkan dalam APRIS dengan nama Brigade Hasanuddin. Permintaan itu ditolak karena hanya mereka yang lulus dalam penyaringan saja yang dapat diterima dalam APRIS. Pemerintah mengambil kebijaksanaan untuk menyalurkan bekas gerilyawan ke dalam Korps Cadangan Nasional. Kahar Muzakar sendiri diberi pangkat Letnan Kolonel.

Kahar Muzakar

Pendekatan-pendekatan yang dilakukan pemerintah tampaknya akan membawa hasil. Akan tetapi, pada saat akan dilantik, Kahar Muzakar bersama anak buahnya melarikan diri ke hutan dengan membawa berbagai peralatan yang diberikan. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1951. Pada bulan Januari 1952, Kahar Muzakar menyatakan daerah Sulawesi Selatan sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Kartosuwirjo. Pemerintah memutuskan untuk mengambil tindakan tegas dan mulai melancarkan operasi militer. Operasi penumpasan pemberontakan Kahar Muzakar memakan waktu yang lama. Pada bulan Februari 1965, Kahar Muzakar tewas dalam suatu penyerbuan. Bulan Juli 1965, Gerungan (orang kedua setelah Kahar Muzakar) dapat ditangkap. Dengan demikian, berakhirlah pemberontakan DI/TII.

49

e. Pemberontakan DI/TII di Aceh Pemberontakan DI/TII di Aceh dipimpin oleh Tengku Daud Beureueh. Pemberontakan meletus

karena kekhawatiran akan kehilangan kedudukan dan perasaan kecewa diturunkannya kedudukan Aceh dari daerah istimewa menjadi karesidenan di bawah provinsi Sumatera Utara. Semula Tengku Daud Beureueh adalah Gubernur Militer Daerah Istimewa Aceh. Ketika pada tahun 1950 kedudukan Aceh diturunkan dari provinsi menjadi karesidenan, Daud Beureueh tidak puas karena jabatannya diturunkan. Pada tanggal 20 September 1953, Daud Beureueh mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa Aceh merupakan negara bagian dari NII di bawah Kartosuwiryo. Setelah itu, Tengku Daud Beureueh mengadakan gerakan dan mempengaruhi rakyat melalui propaganda bernada negatif terhadap pemerintah RI. Bendera DI/TII Aceh

Untuk menghadapi gerakan itu, pemerintah mengirim pasukan yang dilengkapi persenjataan lengkap. Setelah beberapa tahun dikepung, baru pada tanggal 21 Desember 1962 tercapailah Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh. Banyak dari gerombolan itu yang kembali ke pangkuan RI. Dengan demikian, pemberontakan DI/TII di Aceh dapat diselesaikan dengan cara damai. Pemimpin dari gerakan ini pun setuju untuk kembali ke pangkuan RI. Prakarsa penyelesaian di Aceh tersebut dipimpin oleh Kolonel M. Jasin, Panglima Kodam I Iskandar Muda.

3. Gerakan 30 September 1965/PKI

Di masa demokrasi terpimpin, PKI memperoleh kesempatan yang besar untuk meraih cita-citanya. PKI bercita-cita mengubah negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila dengan negara yang berideologi komunis. D.N. Aidit sebagai pimpinan PKI mendukung konsep demokrasi terpimpin yang berporoskan Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom). a. Tahap Persiapan

PKI melakukan berbagai kegiatan untuk memperoleh simpati dan dukungan luas dari pemerintah dan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut. : 1) Mengirim sukarelawan dalam konfrontasi dengan Malaysia. 2) Melakukan “aksi sepihak” tahun 1963, terutama di Jawa, Bali dan Sumatera Utara dengan 3) Melakukan “aksi sepihak” tahun 1963, terutama di Jawa, Bali dan Sumatera Utara dengan membagikan

tanah kepada petani. 4) Melakukan demonstrasi, menuntut kenaikan upah di pabrik-pabrik, perusahaan, dan perkebunan. 5) Memberikan latihan politik dan militer kepada anggota pemuda rakyat dan gerwani. PKI akhirnya menuntut

pemerintah agar membentuk angkatan ke-5 yang terdiri dari buruh, petani, dan nelayan yang dipersenjatai. 6) Menghancurkan lawan politiknya dengan jalan mendukung pemerintah untuk membubarkan Masyumi,

Murba, Manikebu (Manifesto Kebudayaan). 7) Menyebarkan isu tentang adanya Dewan Jenderal dalam Angkatan Darat yang akan mengambil alih

kekuasaan secara paksa dengan bantuan Amerika Serikat. Tuduhan ini dibantah oleh Angkatan Darat. Sebaliknya, Angkatan Darat menuduh PKI yang akan melakukan kudeta.

b. Tahap Pelaksanaan Berita tentang semakin memburuknya kesehatan Presiden Soekarno menimbulkan ketegangan di kalangan

pemimpin politik nasional. Ketegangan ini mencapai puncaknya pada pemberontakan tanggal 30 September 1965. Pada dini hari di penghujung bulan September 1965 terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap para perwira Angkatan Darat yang dipimpin langsung oleh Letkol Untung (Komandan Batalyon I Cakrabirawa). Operasi itu dibantu oleh satu batalyon dari Divisi Diponegoro, satu batalyon dari Divisi Brawijaya, dan orang sipil dari pemuda rakyat. Para perwira tinggi yang diculik dan dibunuh adalah: 1 Letnan Jenderal Ahmad Yani

(Menteri/Panglima) Angkatan Darat.) 2. Kolonel Katamso Dharmokusumo 3. Lektol Sugiyono 4. Mayjen R. Soeprapto 5. Mayjen Harjono Mas Tirtodarmo 6. Mayjen Suwondo Parman 7. Brigjen Donald Izacus Pandjaitan 1 2 3 4

50

8. Brigjen Soetojo Siswomiharjo 9. Lettu Pierre Andreas Tendean 10. Brigadir Polisi Karel Satsuit Tubun

5 6 7 8

Jenderal A.H. Nasution yang menjadi sasaran utama penculikan berhasil meloloskan diri. Akan tetapi, Ade Irma Suryani (putrinya) tewas tertembak para penculik. Sementara itu, Letnan Satu Piere A. Tendean (ajudan Jenderal Nasution) menjadi sasaran penculikan. Aksi penculikan juga menewaskan Brigadir Polisi Karel Satsuit Tubun (pengawal rumah Wakil Perdana Menteri II Dr. J. Leimena). Rumah J. Leimena berdampingan dengan rumah A.H. Nasution.

PKI sudah menguasai studio RRI Pusat dan gedung telekomunikasi. Melalui RRI, pada tanggal 1 Oktober 1965, Letkol Untung menyiarkan pengumuman tentang Gerakan 30 September yang ditujukan kepada jenderal-jenderal anggota Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta (perebutan kekuasaan). Presiden Soekarno berangkat menuju Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Soekarno segera mengeluarkan perintah agar seluruh rakyat Indonesia tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa.

Sementara itu di Yogyakarta, pemberontak G 30 S/PKI yang dipimpin Mayor Mulyono menculik Kolonel Katamso (Komandan Korem 072) dan Letkol Sugiyono (Kepala Staf). Kedua perwira itu dibunuh di asrama Batalyon L di Desa Kentungan (di luar kota Yogyakarta).

c. Menumpas Gerakan 30 September 1965/PKI

Operasi penumpasan G 30 S/PKI dilancarkan pada tanggal 1 Oktober 1965. Mayor Jenderal Soeharto yang menjabat Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) mengambil alih komando Angkatan Darat karena Menteri Panglima Angkatan Darat (Letjend Ahmad Yani) belum diketahui nasibnya.

Panglima Kostrad memimpin operasi penumpasan terhadap G 30 S/PKI dengan menghimpun pasukan lain, termasuk Divisi Siliwangi, Kavaleri, dan RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat) di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edhi Wibowo. Studio RRI pusat, gedung besar telekomunikasi dapat direbut kembali. Operasi diarahkan ke Halim Perdana Kusuma. Halim Perdana Kusuma dapat dikuasai pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edhi Wibowo pada tanggal 2 Oktober 1965. Karena tidak ada dukungan dari masyarakat dan anggota angkatan bersenjata lainnya, para pemimpin dan tokoh pendukung G 30 S/PKI termasuk pemimpin PKI D.N. Aidit melarikan diri. Atas petunjuk Sukitman (seorang polisi), diketahui bahwa perwira-perwira Angkatan Darat yang diculik dan dibunuh telah dikuburkan/ditanam di Lubang Buaya. Kol. Sarwo Edi Wibowo

Pada tanggal 3 Oktober 1965, ditemukan tempat kuburan para jenderal itu. Pengambilan jenazah dilakukan pada tanggal 4 Oktober 1965 oleh RPKAD dan Marinir. Seluruh jenderal korban G 30 S/PKI dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto untuk dibersihkan dan disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat. Keesokan harinya bertepatan dengan hari ulang tahun ABRI, 5 Oktober 1965 para jenasah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Mereka diberi gelar Pahlawan Revolusi. Untuk mengikis habis sisa-sisa G 30 S/PKI dilakukan operasi-operasi penumpasan, yakni sebagai berikut. Pemakaman tujuh jendral Korban G 30 s/PKI

1) Operasi Merapi di Jawa Tengah dilakukan RPKAD dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edhi Wibowo. 2) Operasi Trisula di Blitar Selatan dilakukan Kodam VIII/Brawijaya yang dipimpin Mayjen M.Yasin dan Kolonel

Witarmin. 3) Operasi Kikis di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan adanya operasi-operasi di atas, para pemimpin/tokoh-tokoh PKI dapat ditangkap sekaligus ditembak mati. Operasi penumpasan itu mengakibatkan kekuatan PKI dapat dilumpuhkan.

51

1. Pada tanggal 20 November 1956 di Sumetera Barat berdiri Dewan Banteng yang dipimpin oleh ….......................... 2. Akar permasalahan permusuhan antara pemerintah pusat dan daerah adalah …….................................................. 3. Setelah Amir Syarifudin mundur dari Perdana Menteri, ia emendirikan organisasi yang bernama ………………….. 4. Di Madiun PKI memproklamasikan berdirinya ………................................................................................................. 5. Pemimpin pemberontakan PKI Madiun adalah …….................................................................................................... 6. Pemimpin operasi penumpasan PKI Madiun dari Jawa Tengah adalah ….................................................................. 7. Tokoh Gerakan DI / TII di Jawa Barat adalah ……………………………………………………………………………….. 8. Pusat Gerakan DI / TII di Jawa Barat adalah ………………………………………………………………………………… 9. Tokoh yang memimpin Gerakan Banteng Negara adalah …....................................................................................... 10. Pemimpin DI / TII di Kalimantan Selatan adalah …...................................................................................................... 11. Kahar Muzakar seorang pemimpin DI / TII di Sulawesi Selatan membentuk laskar gerilya di Sulawesi Selatan

dengan nama ……........................................................................................................................................................ 12. Pemimpin pemberontakan DI / TII di Aceh adalah seorang mantan Gubernur Militer Aceh yaitu …………………….. 13. G 30 S / PKI adalah gerakan yang direncanakan dan dilakukan oleh …. .................................................................... 14. Pemimpin penculikan perwira Angkatan Darat dalam peristiwa G 30 S / PKI adalah …….......................................... 15. PKI emenyebarkan desas desus bahwa perwira militer angkatan darat akan melakukan kudeta terhadap presiden

Soekarnodengan membentuk dewan …….................................................................................................................... 16. Pada tanggal 1 Oktokber 1965, PKI melakukan penculikan terhadap para jenderal angkatan darat yang dipimpin

oleh …........................................................................................................................................................................... 17. Para jenderal yang gugur akibat keganasan G 30 S / PKI disebut ……....................................................................... 18. PKI yang melakukan pemberontakan paada tanggal 30 September 1965 mendapat pengaruh kuat dari negara ….. 19. Pemberontaakan G 30 S / PKI dapat ditumpas berkat kerjasama antara ABRI dan rakyat di bawah pimpinan …..... 20. Pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat ( RPKAD ) yang dikirim ke Jawa Tengah untuk menumpas G 30

S / PKI dipimpin oleh …….............................................................................................................................................

1. Organisasi yang dibentuk Amir Syarifuddin untuk

menggerakkan aksi PKI di Madiun adalah …. a. Pemuda Rakyat b. Front Demokrasi Rakyat c. Front Pembela Rakyat d. Kesatuan Rakyat Tertindas

2. Tujuan pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 adalah untuk …. a. mengganti pemerintahan dengan paham komunis b. menegakkan negara militer di Jawa Timur c. membentuk pemerintahan yang demokratis d. membela kepentingan rakyat yang menderita

3. Salah satu faktor yang menyebabkan kesulitan menumpas pemberontakan DI /TII di Jawa Barat adalah .... a. persenjataan pasukan DI/ TII lebih unggul b. pasukan Siliwangi mudah menyerah c. medannya berupa pegununganpegunungan d. rakyat tidak mau bekerjasama dengan TNI

4. Penyebab timbulnya pemberontakan DI /TII di Aceh adalah …. a. tuntutan agar pasukannya dimasukkan dalam

kesatuan APRIS

Latihan Uji Kompetensi 5

A. Isilah titik-titik dibawah ini dengan tepat !

B. Pilihlah a, b, c, atau d sebagai jawaban yang tepat !

52

b. menentang masuknya pasukan APRIS ke wilayah Aceh

c. kekecewaan atas pembagian keuangan pusat kepada daerah

d. kekecewaan Daud Beureuh atas status Aceh menjadi Karesidenan

5. Strategi pemerintah untuk menghadapi pemberontakan

DI/TII di Kalimantan Selatan diawali dengan cara .... a. pemberian pangkat satu tingkat kepada Ibnu Hajar b. penarikan senjata yang dimiliki anggota DI /TII c. pendekatan dengan diterima menjadi anggota TNI d. pembumihangusan kamp-kamp persembunyian DI

/TII

6. Kondisi ekonomi yang sulit sebelum terjadinya peris-tiwa G 30 S/ PKI menguntungkan PKI untuk melakukan beberapa propaganda di antaranya adalah .... a. akan menaikkan upah buruh b. akan mengganti mata uang c. menurunkan harga barang- barang d. mengganti menteri keuangan

7. Dalam rangka penumpasan terhadap G 30 S /PKI, pasukan RPKAD di bawah pimpinan ... a. Kolonel Gatot Subroto b. Mayor Jenderal Soeharto c. Kolonel Soengkono d. Kolonel Sarwo Edi Wibowo

8. Dua sarana komunikasi vital di Jakarta yang dapat direbut kembali dari tangan G 30/ PKI oleh ABRI dan rakyat adalah .... a. Lapangan Terbang Halim Perdana Kusuma dan

Studio RRI Pusat b. Kantor Telekomunikasi dan Lapangan Terbang

Halim Perdana Kusuma c. Studio RRI Pusat dan Kantor Pusat Telekomunikasi d. Lapangan Terbang Halim Perdana Kusuma dan

Lubang Buaya

9. Dua unsur kekuatan yang berhasil menumpas pemberontakan G 30 S /PKI dengan sukses adalah .... a. Mayjen Soeharto dan rakyat b. RPKAD dan rakyat c. Sarwo Edi Wibowo dan rakyat d. ABRI dan rakyat

10. Pemimpin pemberontakan PKI di Madiun adalah ... . a. Tan Malaka c. Muso b. Sutan Syahrir d. D.N. Aidit

11. PKI mengumumkan pembentukan pemerintahan baru di Madiun pada tanggal ... .

a. 11 September 1948 c. 17 September 1948

b. 15 September 1948 d. 20 September 1948

12. Front Demokrasi Rakyat dipimpin oleh ... . a. Sutan Syahrir c. Muso b. Amir Syarifuddin d. D. N Aidit

13. Pemberontakan DI/TII di Aceh pada tahun 1953 dipimpin oleh... . a. Amir Fatah c. Daud Beureuh b. Tengku Hasan Tiro d. Kahar Muzakar

14. DI/TII di bawah Kartosuwiryo berhasil ditumpas pada tahun ... . a. 1956 c. 1965 b. 1962 d. 1967

15. PKI mendukung demokrasi terpimpin yang berporos kan ... . a. Nasakom c. Pancasila b. Islam d. Tentara

16. Salah satu penyebab terjadinya pemberontakan DI/TII di Aceh adalah ... . a. ingin menjalin hubungan dagang dengan Belanda b. diturunkannya Aceh dari daerah istimewa menjadi

karesidenan c. mendukung poros nasionalisme, agama dan

komunisme d. khawatir pengaruh PKI akan meluas hingga ke

Aceh

17. Ibnu Hadjar adalah pemberontak di Kalimantan yang membuat pasukan bernama ... . a. Kesatuan Rakyat yang Tertindas b. Angkatan Umat Islam c. Pasukan Tuntutan Rakyat d. Angkatan Umat Tertindas

18. Penculikan dan pembunuhan perwira angkatan darat pada September 1965 dipimpin oleh ... . a. Letjen Ahmad Yani c. Letkol Untung b. D.N. Aidit d. Teuku Daud Beureueh

19. Di bawah ini perwira tinggi yang berhasil selamat dari peristiwa G 30 S/PKI adalah ... . a. Letjen Ahmad Yani c. Jenderal A.H. Nasution b. Mayjen M.T Haryono d. Mayjen S. Parman

20. Front yang terbentuk tanggal 26 Oktober 1965 yang bertujuan untuk membubarkan PKI adalah Front... a. Merdeka c. Pancasila b. Indonesia d. Nasional

21. Yang termasuk dalam tuntutan Tritura adalah ... . a. hilangkan nekolim dari nusantara

53

b. bubarkan PKI c. ganyang Malaysia d. Kembalikan Irian Barat

22. Andi Azis melakukan pemberontakan di Sulawesi Selatan dengan menggerakkan …. a. Tokoh-tokoh politik b. Rakyat dan kaum buruh c. Pemuda-pemuda pejuang d. Kesatuan bekas KNIL

23. Letnan Kolonel Slamet Riyadi gugur dalam tugas dalam menumpas gerakan …… a. RMS c. Andi Azis b. Permesta d. APRA

24. Puncak pemberontakan PRRI terjadi tanggal 15 Februari 1958 dengan …. a. bergabungnya Dewan Gajah dan Dewan

Manguni b. dibentuknya Dewan banteng di Sumatera Barat c. diproklamirkannya PRRI di Sumatera d. terbentuknya Dewan Garuda di Sumatera Selatan

25. Salah satu nama operasi militer untuk mengatasi gerakan PRRI adalah …. a. 17 Agustus c. Pagar Betis b. Baratayudha d. Saptamarga

26. Pemimpin pemberontakan Permesta adalah …. a. LetKol Barlian c. Kol. M. Simbolon b. Kol. H.N. Ventje Sumual d. Kol. Alex Kawilarang

27. Operasi Merdeka untuk menumpas gerakan Permesta dipimpin oleh a. Letkol Rukminto Hendaningrat b. Kolonel Alex Kawilarang c. Letkol Ahmad Yani d. Kolonel A.H. Nasution

28. Langkah awal yang ditempuh pemerintah dalam menghadapi pemberontakan di daerah adalah …. a. Melakukan pedekatan persuasive melalui perun

dingan b. menekankan pendekatan militer dengan menum

pas c. menerapkan status darurat militer d. bekerjasama dengan rakyat setempat

29. Perwira yang lolos dari keganasan G 30 S / PKI adalah …. a. Jend.l A.H. Nasution c. Jend. Urip Sumoharjo b. Jend. Sutoyo d. Jend. Sudirman

30. Sasaran pertama penumpasan G 30 S / PKI di kota Jakarta adalah …. a. melindugi Istana Jakarta b. merebut lapangan Halim Perdana Kusuma c. mengamankan tokoh-tokoh G 30 S / PKI d. merebut gedung RRI pusat dan kantor

Telekomunikasi

1. Jelaskan secara singkat aksi penumpasan terhadap PKI di Madiun! Jawab : .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................

2. Sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan usaha untuk menumpas pemberontakan DI/TII di Jawa Barat memerlukan

waktu yang lama! Jawab : .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. 3. Sebutkan operasi-operasi yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi DI /TII di Jawa Barat ! Jawab : .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................

C. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar !

54

4. Jelaskan secara singkat kondisi politik, ekonomi maupun sosial budaya menjelang terjadinyapemberontakan G 30 S / PKI!

Jawab : .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. 5. Sebutkan cara-cara PKI agar memperoleh simpati masyarakat sebelum melakukan pemberontakan pada tanggal 1

Oktober 1965 ! Jawab : .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. 6. Apa yang menyebabkan terjadinya persaingan antara pemerintah pusat dan daerah menjelang tahun 1960 ! Jawab : .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. 7. Sebutkan jenderal angkatan darat yang diculik oleh PKI dalam peristiwa G 30 S / PKI ! Jawab : .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. 8. Mengapa Halim Perdana Kusuma dan Lubang Buaya dijadikan sasaran penumpasan G 30 S / PKI! Jawab : .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. 9. Jelaskan persiapan PKI daalam bidang militer untuk mempersaiapkan pengkhianatan G 30 S / PKI ! Jawab : .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. 10. Mengapa Partai Komunis Indonesia emembenci paara perwira Angkatan darat ! Jawab : .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................

Hari/Tgl Nilai Paraf Guru Paraf Ortu

55

Ringkasan Materi Pelajaran

A Peristiwa-Peristiwa Politik Penting Pada Masa Orde Baru

1. Tritura (Tri Tuntutan Rakyat) Ketika gelombang demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI semakin

keras pemerintah tidak segera mengambil tindakan. Oleh karena itu pada tanggal 10 Januari 1966 KAMI dan KAPPI memelopori kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR- GR menuntut Tiga Tuntutan Hati Nurani Rakyat yang terkenal dengan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Adapun Tri Tuntutan Rakyat itu adalah sebagai berikut:

a. Pembubaran PKI. b. Pembersihan kabinet dari unsurunsur G 30 S / PKI. c. Penurunan harga/perbaikan ekonomi. Demostrasi Tritura, Januari 1966

Ketiga tuntutan di atas menginginkan perubahan di bidang politik, yakni pembubaran PKI beserta ormas –ormasnya dan pembersihan kabinet dari unsur G30 S /PKI. Selain itu juga keinginan adanya perubahan ekonomi yakni penurunan harga.

2. Surat Perintah Sebelas Maret Aksi untuk menentang terhadap G 30 S /PKI semakin meluas menyebabkan pemerintah merasa tertekan. Oleh

karena itu setelah melakukan pembicaraan dengan beberapa anggota kabinet dan perwira ABRI di istana Bogor pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Sukarno akhirnya menyetujui memberikan perintah kepada Letnan Jenderal Suharto sebagai Panglima Angkatan Darat dan Pangkopkamtib untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah. Surat mandat ini terkenal dengan nama Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar).

3. Sidang Umum MPRS Sidang Umum IV MPRS yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juni 1966 telah menghasilkan beberapa

ketetapan yang dapat memperkokoh tegaknya Orde Baru antara lain sebagai berikut: 1) Tap. MPRS No. IX tentang Pengukuhan Surat Perintah Sebelas Maret. 2) Tap. MPRS No. XXV tentang Pembubaran PKI dan ormas ormasnya serta larangan penyebaran ajaran Marxisme-

Komunisme di Indonesia. 3) Tap. MPRS No. XXIII tentang Pembaruan Landasan Kebijakan Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan. 4) Tap. MPRS No. XIII tentang Pembentukan Kabinet Ampera yang ditugaskan kepada Pengemban Tap MPRS No. IX.

4. Pelaksanaan Politik Luar Negeri Sebagai wujud dari pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif pada masa Orde Baru melakukan langkah-

langkah sebagai berikut:

Standar Kompetensi : 7. Memahami perubahan pemerintahan dan kerjasama

Internasional Kompetensi Dasar

7.1 Menjelaskan berakhirnya masa orde baru dan lahirnya reformasi

Indikator 1. Menyusun kronologis peristiwa-peristiwa politik penting pada

masa orde baru 2. Menggunakan data statistik untuk menguraikan proses

perkembangan ekonomi pada masa orde baru

3. Mendeskripsikan berakhirnya orde baru dan lahirnya reformasi

56

(1) Menghentikan politik konfrontasi dengan Malaysia setelah ditandatanganinya persetujuan untuk menormalisasi hubungan bilateral Indonesia-Malaysia pada tanggal 11 Agustus 1966. Selanjutnya sejak 31 Agustus 1967 kedua pemerintah telah membuka hubungan diplomatik pada tingkat Kedutaan Besar.

(2) Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 28 September 1966 setelah meniggalkan PBB sejak 1 Januari 1965. Sebab selama menjadi anggota badan dunia, yakni sejak 1950-1964, Indonesia telah menarik banyak manfaatnya.

(3) Indonesia ikut memprakarsai terbentuknya sebuah organisasi kerja sama regional di kawasan Asia Tenggara yang disebut Association of South East Asian Nations (ASEAN) pada tanggal 8 Agustus 1967.

5. Melaksanakan Pemilihan Umum Pemilihan Umum pada masa Orde Baru pertama kali dilaksanakan pada

tanggal 3 Juli 1971. Pemilu pada waktu itu berbeda dengan pemilu tahun 1955 karena telah menggunakan sistem distrik bukan sistem proporsional. Dalam sistim distrik ini partai-partai harus memperebutkan perwakilan yang disediakan untuk sesuatu daerah. Suara yang terkumpul di suatu daerah tidak dapat dijumlahkan dengan suatu partai itu yang terkumpul di daerah lain.

Pemilu tahun 1977 diikuti oleh 10 kontestan, yakni PKRI, NU, Parmusi, Parkindo, Murba, PNI, Perti, IPKI, dan Golkar. Dalam pemilu kali ini dimenangkan oleh Golkar. Pemilu berikutnya dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1977 yang kali ini diikuti oleh 3 organisasi peserta pemilu, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Selanjutnya pemilu-pemilu di Indonesia selama Orde Baru selalu dimenangkan oleh Golongan Karya.

6. Sidang MPR Tahun 1973 Dengan Pemilu I 1971, maka untuk pertama kali RI mempunyai MPR tetap, yakni bukan MPRS. Pimpinan MPR

dan DPR hasil Pemilu I adalah Idham Chalid. Selanjutnya MPR ini mengadakan sidang pada bulan Maret 1973 yang menghasilkan beberapa keputusan di antaranya sebagai berikut. 1) Tap IV /MPR /73 tentang Garis- garid Besar Haluan Negara sebagai pengganti Manipol. 2) Tap IX /MPR /73 tentang pemilihan Jenderal Soeharto sebagai Presiden RI. 3) Tap XI /MPR /73 tentang pemilihan Sri Sultan Hamengkubuwana IX sebagai Wakil Presiden RI. Dengan demikian RI

telah memiliki Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan amanat UUD 1945.

B. Kebijakan Ekonomi pada Masa Orde Baru Pada masa Orde Baru, Indonesia melaksanakan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuannya

adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan pembangunan bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yang isinya meliputi hal-hal berikut: 1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Nasional disusun Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang yang meliputi kurun waktu 25-30 tahun. Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 25 tahun pertama dimulai tahun 1969 – 1994. Sasaran utama PJP I adalah terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dan tercapainya struktur ekonomi yang seimbang antara industri dan pertanian. Selain jangka panjang juga berjangka pendek. Setiap tahap berjangka waktu lima tahun. Tujuan pembangunan dalam setiap pelita adalah pertanian, yaitu meningkatnya penghasilan produsen pertanian sehingga mereka akan terangsang untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari yang dihasilkan oleh sektor industri.

Adapun pelaksanaan tiap pelita dan prioritas pembangunan masa orde baru adalah sebagai berikut: 1. Pelita I (1 April 1969 - 31 Maret 1974), bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia

dengan meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya. Diprioritaskan pada sektor pertanian dan industri yang menunjang sektor pertanian.

2. Pelita II ( 1 April 1974 – 31 Maret 1979), diprioritaskan pada pembangunan ekonomi dengan titik berat pembangunan sektor pertanian dan peningkatan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.

3. Pelita III ( 1 April 1979 – 31 Maret 1984), tujuannya meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin merata dan adil, dan meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan selanjutnya. Diprioritaskan pada pembangunan ekonomi dengan titik berat pembangunan sektor pertanian menuju swasembada

57

pangan dengan meningkatkan sektor industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku dan barang jadi dalam rangka menyeimbangkan struktur ekonomi Indonesia.

4. Pelita IV ( 1 April 1984 – 31 Maret 1989), diprioritaskan pada pembangunan bidang ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan industri yang menghasilkan mesin-mesin untuk industri berat dan ringan.

5. Pelita V ( 1 April 1989 – 31 Maret 1994), diprioritaskan pada bidang ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian serta sektor industri, khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, banyak menyerap tenaga kerja, pengolahan hasil pertanian, dan yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri.

6. Pelita VI ( 1 April 1994 - 31 Maret 1999). Sektor pertanian selalu menjadi prioritas dalam setiap Pelita, sebab sektor pertanian memberikan sumbangan devisa terbesar dan mayoritas rakyat Indonesia hidup dari sektor pertanian.

Dalam membiayai pelaksanaan pembangunan, tentu dibutuhkan dana yang besar. Di samping mengandalkan devisa dari ekspor nonmigas, pemerintah juga mencari bantuan kredit luar negeri. Dalam hal ini, badan keuangan internasional IMF berperan penting. Dengan adanya pembangunan tersebut, perekonomian Indonesia mencapai kemajuan. Meskipun demikian, laju pertumbuhan ekonomi yang cukup besar hanya dinikmati para pengusaha besar yang dekat dengan penguasa.

Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan pemerataan dan landasan ekonomi yang mantap sehingga ketika terjadi krisis ekonomi dunia sekitar tahun 1997, Indonesia tidak mampu bertahan sebab ekonomi Indonesia dibangun dalam fondasi yang rapuh. Bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi dan krisis moneter yang cukup berat. Bantuan IMF ternyata tidak mampu membangkitkan perekonomian nasional. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998.

C. Runtuhnya Orde Baru dan Lahirnya Reformasi

1. Runtuhnya Orde Baru Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997

kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total.

Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu me-ninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. Empat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, Hendriawan, dan Hafidhin Royan. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai “Pahlawan Reformasi”.

Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi. Presiden Suharto mengundurkan diri

2. Lahirnya Orde Reformasi

Zaman Reformasi dipakai untuk menyebut masa kepemimpinan para presiden pasca lengsernya Soeharto, yakni B. J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Entah sampai kapan kita memakai istilah reformasi ini untuk menyebut atau mendeskripsikan sebuah rezim kekuasaan.

Ketika Habibie mengganti Soeharto sebagai presiden tanggal 21 Mei 1998, ada lima isu terbesar yang harus dihadapinya, yaitu: a. masa depan Reformasi; b. masa depan ABRI; c. masa depan daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia;

58

d. masa depan Soeharto, keluarganya, kekayaannya dan kroni-kroninya; serta e. masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Berikut ini beberapa kebijakan yang berhasil dikeluarkan B.J. Habibie dalam rangka menanggapi tuntutan reformasi dari masyarakat. a. Kebijakan dalam bidang politik

Reformasi dalam bidang politik berhasil mengganti lima paket undang-undang masa Orde Baru dengan tiga undang-undang politik yang lebih demokratis. Berikut ini tiga undang-undang tersebut. 1) UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. 2) UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. 3) UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR.

b. Kebijakan dalam bidang ekonomi Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbank kan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

c. Kebebasan menyampaikan pendapat dan pers, Kebebasan menyampaikan pendapat dalam masyarakat mulai terangkat kembali. Hal ini terlihat dari munculnya partai-partai politik dari berbagai golongan dan ideologi. Masyarakat bisa menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah

d. Pelaksanaan Pemilu, berhasil diselenggarakan pemilu multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis. Pemilu tersebut diikuti oleh 48 partai politik.

Keberhasilan lain masa pemerintahan Habibie adalah penyelesaian masalah Timor Timur. Usaha Fretilin yang memisahkan diri dari Indonesia mendapat respon. Pemerintah Habibie mengambil kebijakan untuk melakukan jajak pendapat di Timor Timur. Referendum tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan UNAMET. Hasil jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Timor Timur lepas dari Indonesia. Sejak saat itu Timor Timur lepas dari Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 2002 Timor Timur mendapat kemerdekaan penuh dengan nama Republik Demokratik Timor Leste dengan presidennya yang pertama Xanana Gusmao dari Partai Fretilin.

1. Latar belakang lahirnya kesatuan-kesatuan aksi pada

masa Demokrasi Terpimpin adalah ... . a. presiden belum menyempurnakan Kabinet Dwikora b. presiden tidak segera membubarkan PKI yang telah

nyata memberontak c. pasukan Cakrabirawa masih tetap bebas melakukan

penembakan d. hubungan diplomasi dengan Cina tidak segera

diputuskan

2. Tindakan yang dilakukan mahasiswa/pelajar untuk memperkokoh kesatuan aksi pada tahun 1966 antara lain .... .

a. membentuk Barisan Soekarno b. meminta bantuan dan dukungan ABRI

c. membentuk Front Pancasila d. melakukan blokade terhadap Istana Negara

3. Para demonstran menolak Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan sebab ... .

a. keanggotaan dalam kabinet terlalu banyak b. menteri-menteri yang duduk dalam kabinet

banyak yang terlibat dalam G 30 S/PKI c. para menteri tidak cakap dalam mengatasi

permasalahan ekonomi d. membahayakan kedudukan Presiden Soekarno

4. Secara hukum, posisi dan kedudukan Supersemar semakin kuat setelah ... .

a. Letjen Soeharto membubarkan PKI

A. Pilihlah a, b, c atau d sebagai jawaban yang paling tepat !

Latihan Uji Kompetensi 6

59

b. mendapat dukungan dari seluruh rakyat c. terbentuk Kabinet Ampera d. dilegalkan melalui ketetapan MPRS

5. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang ditempuh Letjen Soeharto sebagai pengemban Supersemar, kecuali … .

a. membubarkan PKI b. membersihkan lembaga negara dari unsur PKI c. menahan 15 orang menteri yang diduga terlibat G

30 S/PKI d. mengambil alih kekuasaan Presiden Soekarno

6. Ketetapan MPRS No XII/MPRS/1966 berisi tentang ... . a. kebijakan politik luar negeri b. pengukuhan pengemban Supersemar c. pelaksanaan pemilihan umum d. pembaruan kebijakan dan landasan ekonomi

7. Berikut ini yang tidak termasuk penyebab kemerosotan ekonomi pada masa awal Orde Baru adalah ... .

a. kebijakan ekonomi tidak mendapat pengawasan dari DPR

b. kepentingan ekonomi dikalahkan kepentingan politik

c. terbatasnya sumber daya manusia d. pemecahan masalah ekonomi cenderung

menggunakan pemikiran irrasional

8. Alasan MPRS menolak pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno yaitu … .

a. pidato tersebut hanya mengulas masalah ekonomi

b. MPRS sengaja menolaknya agar dapat menurunkan Presiden Soekarno

c. pidato tersebut tidak dibuat oleh Presiden Soekarno sendiri

d. pidato tersebut tidak memuat masalah G 30 S/PKI

9. Pada bulan Maret 1967, MPRS mencabut kekuasaan dari tangan Presiden Soekarno dengan berlandaskan pada … .

a. Ketetapan MPRS No XXXIII/MPRS/1967 b. Ketetapan MPRS No XXXIV/MPRS/1967 c. Ketetapan MPRS No XXXV/MPRS/1967 d. Ketetapan MPRS No XXXVI/MPRS/1967

10. Permasalahan awal yang muncul dengan keluarnya Supersemar adalah adanya dualisme kepemimpinan nasional, sebab … . a. terjadi persaingan berebut pengaruh antara

Presiden Soekarno dan Letjen Soeharto b. kekuatan PKI masih ada, tetapi pengemban

Supersemar telah membubarkannya

c. terjadi perebutan kekuasaan antara Letjen Soeharto dengan D.N. Aidit

d. secara de jure Soekarno masih menjabat presiden, sedang secara de facto kekuatan politik dipegang Letjen Soeharto

11. Pembentukan Kabinet Ampera pada dasarnya

merupakan upaya mewujudkan Tritura pada aspek … . a. pemberantasan korupsi c. retooling kabinet b. pembubaran PKI d. perbaikan ekonomi

12. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif pada masa Orde Baru, sesuai dengan tujuan nasional Indonesia yang terkandung dalam ... . a. pembukaan UUD 1945 alenia pertama b. pembukaan UUD 1945 alenia kedua c. pembukaan UUD 1945 alenia ketiga d. pembukaan UUD 1945 alenia keempat

13. Untuk mewujudkan stabilitas politik, pemerintah Orde Baru melakukan kebijakan-kebijakan berikut, kecuali ... . a. melaksanakan pembangunan ekonomi dalam

setiap pelita b. mewajibkan masyarakat melaksanakan doktrin P4 c. melakukan fusi partai politik d. menyelenggarakan pemilihan umum

14. Pada masa Orde Baru, dalam setiap pemilu Golkar selalu mengalami kemenangan karena beberapa faktor berikut, kecuali ... . a. mendapat dukungan dari kaum cendekiawan dan

ABRI b. adanya monoloyalitas pegawai negeri pada

pemerintah c. adanya larangan pegawai negeri ikut dalam

orsospol tanpa seizin pemerintah d. ditetapkannya Golongan Karya sebagai partai

tunggal dalam pemerintahan

15. Tiga motor penggerak kekuatan Orde Baru adalah ... a. Golkar, militer, Presiden Soeharto b. militer, Golkar, kaum cendekiawan c. kaum cendekiawan, militer, PKI d. kaum agama, Golkar, Presiden Soeharto

16. Salah satu kebijakan politik luar negeri masa Orde Baru adalah membekukan hubungan diplomatik dengan RRC. Alasan pemerintah melakukan hal tersebut adalah ... . a. Indonesia dan RRC merupakan saingan/rival

dalam pembangunan ekonomi b. RRC membantu PKI dalam melancarkan kudeta

G 30 S/PKI

60

c. RRC tidak bersedia mengimpor barang-barang industri ke Indonesia

d. adanya semangat anti-Cina dalam masyarakat

17. Dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I tahun 1969 lebih ditekankan pada sektor pertanian karena ... . a. tidak membutuhkan modal yang besar b. tersedianya lahan yang cukup luas c. mayoritas rakyat Indonesia hidup dari pertanian d. rakyat Indonesia mayoritas hidup di bawah garis

kemiskinan

18. Pernyataan berikut yang menggambarkan kondisi bangsa Indonesia menjelang runtuhnya Orde Baru, kecuali ... . a. terjadinya krisis moneter tahun 1997 b. ketidakpercayaan masyarakat terhadap

pemerintah c. terjadinya krisis kepemimpinan Presiden Soeharto d. meningkatnya tuntutan internasional untuk

memerdekakan Timor Timur

19. Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah ... . a. kepemimpinan Presiden Soeharto yang otoriter b. adanya krisis moneter tahun 1997 c. campur tangan Amerika Serikat dalam politik

dalam negeri Indonesia d. persaingan politik antara militer dan kaum

cendekiawan

20. Salah satu permasalahan sparatisme yang berhasil diselesaikan pada masa pemerintahan Presiden Habibie adalah ... . a. Gerakan Aceh Merdeka c. Timor Timur b. Organisasi Papua Merdeka d. R M S

21. Inti dari Tritura adalah menginginkan perubahan di bidang …. a. politik dan ekonomi b. politik dan budaya c. ekonomi dan budaya d. hukum dan budaya

22. Surat mandat yang diberikan Presiden Sukarno kepada Letnan Soeharto guna memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah sering disebut …. a. Dekrit Presiden c. Supersemar b. Surat Sakti d. Nawaksara

23. Ketetapan MPRS No. XXV berisi tentang .... a. pembentukan Kabinet Ampera

b. pengukuhan Supersemar c. pembubaran PKI dan ormas- ormasnya d. pengangkatan Soeharto sebagai Presiden

24. Sebagai pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif maka Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB pada tanggal …. a. 11 Agustus 1966 b. 28 September 1966 c. 8 Agustus 1967 d. 31 Agustus 1967

25. Pemilihan Umum pada masa Orde Baru pertamakali (tahun 1971) diikuti oleh …. a. 10 partai politik dan 1 Golongan Karya b. 9 partai politik dan 1 Golongan Karya c. 2 partai politik dan 1 Golongan Karya d. 48 partai politik termasuk Partai Golongan Karya

26. Krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997 sebagai pengaruh krisis ekonomi di Asia Tenggara yang ditandai dengan …. a. nilai mata uang rupiah masih stabil b. kepercayaan terhadap bank meningkat c. bertambahnya jumlah pengangguran d. kegiatan ekspor perusahaan meningkat

27. Gelombang aksi demonstrasi yang menuntut

perubahan di berbagai bidang kehidupan terhadap Orde Baru disebut gerakan …. a. reformasi c. radikalisasi b. revolusi d. Anarkhis

28. Sebagai bukti adanya reformasi di bidang politik pada awal reformasi di bawah Presiden Habibie adalah …. a. pemilihan presiden secara langsung b. partai politik harus berasaskan Pancasila c. PNS boleh menjadi pengurus partai d. munculnya banyak partai politik

29. Pembangunan berkelanjutan sebagai pelaksanaan

program pembangunan jangka menengah pada masa orde baru adalah ..... a. Trilogi Pembangunan b. Pelita c. Prioritas Pembangunan d. PJP

30. Presiden Pertama dalam sejarah Indonesia yang dipilih secara langsung oleh rakyat adalah ... . a. Ir. Soekarno b. Soeharto c. BJ. Habibie d. DR. Susilo Bambang

Yudhoyono

61

1. Jelaskan secara singkat latar belakang munculnya kesatuan- kesatuan aksi yang menuntut Tritura!

Jawab : .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................

2. Jelaskan latar belakang lahirnya Tritura! Jawab : .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................

3. Sebutkan isi Tritura !

Jawab : .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................

4. Apa yang dimaksud dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif?

Jawab : .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................

5. Berilah 3 (tiga) contoh langkah-langkah politik luar negeri yang bebas aktif pada masa Orde Baru!

Jawab : .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................

5. Apakah pengaruh positif dan negatif dari penggabungan/fusi partai politik masa Orde Baru?

Jawab : .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................

6. Mengapa pada masa Orde Baru Indonesia memutuskan kembali menjadi anggota PBB?

Jawab : .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................

7. Jelaskan secara singkat berbagai faktor yang menyebabkan runtuhnya Orde Baru!

Jawab : .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................

8. Bagaimanakah kondisi politik Indonesia pada awal pemerintahan Habibie?

Jawab : .................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................

B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar !

62

.................................................................................................................................................................................. 9. Bandingkanlah kehidupan politik dan ekonomi antara masa Orde Baru dengan masa sekarang!

Jawab : .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................

10. Jelaskan secara singkat beberapa perubahan yang terjadi setelah bangsa Indonesia memasuki era Reformasi sampai

tahun 2006! Jawab : .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................

Hari/Tgl Nilai Paraf Guru Paraf Ortu

63

Ringkasan Materi Pelajaran

1. KONFERENSI ASIA – AFRIKA

1. Dasar – dasar Latar Belakang Diselenggarakannya Konfrensi Asia – Afrika a. Memiliki persamaan nasib dan sejarah, yaitu pada

umumnya pernah menderita akibat penindasan imperialisme barat

b. Makin meningkatnya kesadaran bangsa – bangsa Asia – Afrika yang terjajah untuk memperoleh kemerdekaannya

c. Situasi internasional pada masa itu diliputi oleh kecemasan adanya perlombaan senjata antara Blok Barat dan Blok Timur

d. Kecemasan akan timbulnya perang atom e. Di antara negara – Negara Asia yang telah merdeka,

bersengketa saling memperebutkan suatu daerah. Pembukaan KAA, Pres. Sukarno. 18 April 1955

f. PBB seringkali tidak mampu mengatasi sengketa antarnegara, dan g. Negara – negara Asia – Afrika yang telah merdeka berusaha menggalang persatuan dan solidaritas, serta

menjalin kerjasama untuk mengatasi masalah – masalah pembangunan, ekonomi, sosial, pendidikan, dan kebudayaan.

2. Tujuan Konferensi Asia – Afrika

Konferensi Asia – Afrika memiliki tujuan sebagai berikut : (1) Memajukan kerjasama antara bangsa – bangasa Asia – Afrika di lapangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan (2) Memberantas rasdiskriminasi dan kolonialisme (3) Memperbesar peranan Asia – Afrika di dunia dan ikut serta mengusahakan perdamaian dunia (4) Menggalang persatuan dan rasa solidaritas bangsa – bangsa Asia – Afrika.

3. Arti Penting Konferensi Asia – Afrika Konferensi Asia – Afrika memiliki arti penting sebagai berikut : 1. Merupakan wujud nyata rasa setia kawan dan bangkit bangsa – bangsa Asia – Afrika untuk menggalang

persatuan 2. Sebagai penengah antara Blok Barat dan Blok Timur 3. Merupakan pendorong bagi perjuangan kemerdekaan bangsa – bangsa di dunia umumnya dan Asia – Afrika

khususnya

Standar Kompetensi : 7. Memahami perubahan pemerintahan dan kerjasama

Internasional Kompetensi Dasar

7.2 Menguraikan perkembangan lembaga internasional da peran Indonesia dalam kerjasama internasional

Indikator 1. Menguraikan secara kronologis Konferensi Asia Afrika dan

mendiskripsikan peran Indonesia 2. Mendeskripsikan perkembangan ASEAN dan peran Indonesia 3. Mendeskripsikan perkembangan keanggotaan dan aktifitas

Perserikatan Bangsa- Bangsa dan peran Indonesia

64

4. Bagi Indonesia merupakan wahana untuk mencari dukungan masalah Irian Barat dan menunjukkan kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia ikut memelihara perdamaian dunia.

5. Mengilhami berdirinya Gerakan Nonblok

4. Konferensi – Konferensi Pendahuluan Sebelum pelaksanaan Konferensi Asia – Afrika, diadakan Konferensi Pendahuluan yang dihadiri oleh lima Negara pemrakarsa, yaitu : Indonesia, India, Pakistan, Sri Langka, dan Burma ( sekarang Sri Myanmar ). Lima negarawan pemrakarasa tersebut ialah : 1). Perdana Menteri Indonesia : Mr. Ali Sastroamidjojo, 2). Perdana Menteri India : Shri Pandit Jawaharlal Nehru, 3). Perdana Menteri Pakistan : Mohammad Ali, 4). Perdana Menteri Sri Langka : Sir John Kotelawa, 5). Perdana Menteri Burma : U Nu. Konferensi ini dihadiri oleh perdana menteri dari lima Negara, yang disebut juga “ Konferensi Pancanegara “. Konferensi tersebut berlangsung dua kali, yaitu sebagai berikut : PM Indonesia.Ali Sastroamidjojo

a. Konferensi Kolombo atau Pancanegara I Konferensi ini diadakan di Kolombo ( Ibukota Sri Langka ) tanggal 28 April – 2 Mei 1954.

b. Konferensi Kolombo atau Pancanegara II Konferensi ini diadakan di Bogor ( Jawa Barat ) tanggal 28 – 29 Desember 1954 dan disebut juga Konferensi Bogor.

5. Penyelenggaraan Konferensi Asia – Afrika Pelaksanaan Konferensi Asia – Afrika sesuai dengan rencana yang diputuskan dalam Pancanegara II, yaitu tanggal 18 – 24 April 1955 di Gedung Merdeka Bandung. Dihadiri 29 negara dari 30 negara yang diundang, terdiri 20 dari Asia dan 9 dari Afrika. Ada Negara yang diundang tetapi tidak hadir yaitu Federasi Afrika Tengah ( Rhodesia dan Nyasa ). Di negara tersebut sedang terjadi pergolakan polotik antara orang – orang kulit hitam ( negro ) menentang orang kulit putih, masalah rasdiskriminasi

6. Keputusan – keputusan Konferensi Asia – Afrika Keputusan Konferensi Asia – Afrika adalah prinsip – prinsip hubungan internasional dalam rangka memelihara dan memajukan perdamaian dunia. Prinsip – prinsip tersebut di kenal dengan “ Dasa Sila Bandung “ ( Sepuluh Prinsip ), atau Bandung Spirit “ ( Semangat Bandung ), atau dinamakan juga “ Bandung Declaration “ ( Deklarasi Bandung ). Adapun isi Deklarasi Bandung adalah : 1. Menghormati hak–hak dasar manusia dan tujuan–tujuan serta azas–azas yang tercantum dalam piagam PBB 2. Menghormati kedaulatan dan integritas territorial semua bangsa 3. Mengakui persamaan semua ras dan persamaan semua bangsa, baik bangsa besar maupun bangsa kecil. 4. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan persoalan dalam negeri negara lain 5. Menghormati hak tiap–tiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara sendirian atau kolektif, sesuai

dengan Piagam PBB 6. Tidak menggunakan peraturan – peraturan pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khususnya

salah satu negara besar dan tidak melakukan tekanan terhadap negara lain 7. Tidak melakukan tindakan – tindakan atau ancaman agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap

integritas territorial atau kemerdekaan politik suatu negara 8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai seperti perundingan, persetujuan,

artitrase atau penyelesaian hokum, atau cara damai yang lain lagi menurut pilihan masing – masing pihak yang bersangkutan, sesuai dengan piagam PBB

9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama 10. Menghormati hokum dan kewajiban – kewajiban internasional

7. Akibat dan Pengaruh Konferensi Asia – Afrika a. Ketegangan dunia semakin berkurang b. Perjuangan bangsa – bangsa Asia – Afrika demi kemerdekaan semakin meningkat c. Australia dan Amerika Serikat mulai berusaha mulai berusaha menghapus rasdiskriminasi di negarannya

65

d. Politik Bebas Aktif yang dijalankan oleh Indonesia, India, Burma, dan Sri Langka mulai diikuti oleh negara – negara lain yang tidak termasuk Blok Barat maupun Blok Timur

e. Belanda kesulitan dalam menghadapi negara – negara Asia – Afrika di PBB, sebab dalam Sidang Umum PBB negara Asia Afrika mendukung tuntutan Indonesia atas Irian Barat dan

f. Diselenggarakan konferensi – konferensi berbagai golongan masyarakat Asia – Afrika g. Menghilhami berdirinya Gerakan Non Blok.

KONFERENSI ASIA – AFRIKA II Bertujuan untuk memperingati 50 tahun konferensi Asia – Afrika yang pertama tahun 1955. KAA II diadakan pada tanggal 19 – 24 April 2005 di Jakarta dan Bandungh yang dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. KAA II diikuti oleh 89 Kepala Negara dan Utusan Khusus dari Asia – Afrika Hasil KAA II : 1. Kerjasama strategis Asia – Afrika yang baru berlandaskan NAWASILA 2. Pernyataan bersama menteri tentang renca baru tersebut 3. Pernyataan bersama para pemimpin Asia – Afrika tentang Tsunami, gempa bumu, dan bencana alam lainnya.

2. PEMBENTUKAN ASEAN

1. Latar Belakang Adanya beberapa persamaan bangsa bangsa Asia Tenggara, diantarannya : a. Persamaan letak geografis b. Persamaan nasib dan sejarah c. Persamaan dasar kebudayaan d. Persamaan kepentingan e. Persamaan sosial

2. Kelahiran Asean ASEAN lahir atas prakarsa Adam Malik (Menlu Indonesia), Tun Abdul Razak, (Wakil PM Malaysia), S. Rajaratnam (Menlu Singapura), Narsisco Ramos (Menlu Philipina ) dan Thanath Koman (Menlu Thailand). Hasil pertemuan kelima negarawan tersebut menghasilkan Deklarasi Bangkok dan ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967. Deklarasi Bangkok tersebut melahirkan pembentukan ASEAN.

3. Keanggotaan ASEAN Pada waktu berdirinya, jumlah anggota ASEAN sebanyak lima negara, yaitu lima negara pemrakarsa (Indonesia, Malaysia, Singapura, Philipina, dan Thailand ). Pada tanggal 7 Januari 1984 Brunei Darussalam masuk menjadi anggota ASEAN yang ke 6. Vietnam diterima menjadi anggota pada tanggal 28 Juli 1995. Sejak tanggal 31 Juli 1997 ( Kamboja, Laos, dan Myanmar ) diterima juga menjadi anggota ASEAN yang baru. Penandatanganan Deklarasi Bangkok, Agustus 1967

4. Tujuan ASEAN ( termuat dalam Deklarasi Bangkok ), antara lain : a) Mempercepat kemajuan ekonom, sosial, dan kebudayaan di kawasan Asia

Tenggara. b) Memelihara perdamaian dan stabilitas regional Asia Tenggara c) Memperbaiki kerjasama dan saling membantu yang aktif dalam menyelesaikan

masalah ekonomi, sosial, budaya, teknik pengetahuan dan administrasi. d) Memberi bantuan bagi masing – masing anggota untuk administrasi dalam

bentuk penelitian dan latihan e) Memajukan studi tentang Asia Tenggara dan lain – lain

5. Struktur Orgnisasi Asean Setelah KTT ASEAN I di Denpasar Bali bulan Februari 1976, struktur organisasi ASEAN dilengkapi dan disempurnakan sebagai berikut : Adam Malik, Indonesia

a) KTT ASEAN / Sumit Meeting - Dihadiri oleh kepala – kepala pemerintahan negara ASEAN, sebagai pemegang kekuasaaan tertinggi

ASEAN

66

1) KTT ASEAN I, di Denpasar Bali ( 1976 ) 2) KTT ASEAN II, di Kuala Lumpur Malaysia ( 1977 ) 3) KTT ASEAN III, di Manila Philipina ( 1987 ) 4) KTT ASEAN IV, di Singapura ( 1992 ) 5) KTT ASEAN V, di Bangkok Thailand ( 1995 ) 6) KTT ASEAN VI, di Hanoi Vietnam ( 1998 ) 7) KTT ASEAN VII, di Singapura ( 2000 ) 8) KTT ASEAN VIII, di Banda Seri Begawan Brunaei

Darussalam ( 2001 ) KTT Asean, Kualalumpur, Nop 1977

b) Sidang tahunan para menteri Luar Negeri ASEAN - Untuk membahas koordinasi kegiatan ASEAN dan kebijaksanaan ASEAN

c) Sidang para Menteri Ekonomi ASEAN - Diselenggarakan 2x dalam 1 setahun, untuk - Merumuskan kebijaksanaan kerjasama ASEAN di bidang ekonomi dan menilai hasil yang dicapai oleh

komite – komite ekonomi d) Sidang para menteri Non Ekonomi ASEAN

- Bersidang bila dianggap perlu, untuk membahas kerjasama di bidangnya masing – masing ( selain ekonomi )

e) Komite – komite ASEAN / Standing Comtee, terdiri : a) Komite tetap ekonomi, ada lima : COFAF, COTAC, COFAB, COTT, COIM b) Komite tetap Non – Ekonomi, ada empat : COST, COCI, COSD, COB c) Komite khusus ( Komite Ad Hoc )

f) Sekertariat ASEAN a) Sekertariat tetap ASEAN dipimpin seorang sekertaris Jenderal ASEAN, berpusat di Jakarta b) Sekertaris nasional ASEAN, terdapat di setiap negara anggota ASEAN

g) Panitia Tetap Badan ini bertugas terutama membuat keputusan dan menjalankan keputusan hasil sidang para menteri luar negeri

6. Kerjasama ASEAN Kerjasama ASEAN terutama di bidang ekonomi, Sosial dan Budaya

7. Peranan Indonesia dalam organisasi ASEAN a) Sebagai pemrakarsa / pencetus ide terbentuknya ASEAN b) Penyelenggara sidang pertama Panitia Tetap ASEAN di Jakarta (16 September 1967) c) Tempat penyelenggara KTT ASEAN pertama di Denpasar Bali d) Aktif menyelesaikan masalah Kamboja e) Menyediakan kepulauan Riau sebagai pusat sebagai karantina hewan dan tanaman bagi ASEAN f) Membantu memperlancar komunikasi antara negara ASEAN lewat satelit palapa

8. Lambang ASEAN Arti Lambang ASEAN secara umum 1) Melambangkan solidaritas, kespakatan, dan ketertiban kerjasama bagi

kemakmuran rakyat di negara ASEAN 2) Melambangkan kesetiaan ASEAN pada perdamaian dan stabilitas kawasan

dan dunia pada umumnya Arti bagian – bagian lambang 1) Batang padi tegak berjumlah 10 melambangkan jumlah anggota ASEAN 2) Batang padi berwarna coklat melambangan kekuatan dan stabilitas ASEAN 3) Lingkaran dan tulisan ASEAN berwarna biru melambangkan persahabatan 4) Warna dasar kuning melambangkan kemakmuran

3. GERAKAN NON BLOK

a. Latar belakang lahirnya Gerakan Non – Blok 1) Perang dingin antara blok Barat dengan blok Timur 2) Konferensi Asia Afrika di Bandung 3) Dokumen Brioni yang dicetusan Yosep Broz Tito (Presiden Yugoslavia) dan Gamal Abdul Naser (Mesir)

67

4) Kolonialisme dan Imperalisme yang masih merajalela 5) Adanya perlombaan senjata nuklir antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet 6) Terjadinya kemelut di beberapa negara seperti Kuba, Berlin

b. Pemrakarsa Gerakan Non – Blok, antara lain 1. Presiden Soekarno ( Indonesia ) 2. Presiden Yoseph Broz Tito ( Yugoslavia ) 3. Presiden Gamal Abdul Naser ( Mesir ) 4. Presiden Kwame Nkrumah ( Ghana ) 5. Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru ( India )

c. Tujuan Gerakan Non – Blok Organisasi GNB lair untuk meredakan ketegangan dunia sebagai akibat pertentangan antara dua negara Adikuasa yaitu Uni Soviet dengan Amerika Serikat Pidato Pres. Soekarno, Beograd Yugoslavia

Adapun tujuan GNB antara lain 1. Menciptakan perdamaian dan keamanan Dunia 2. Menghapus segala bentuk penjajahan di muka bumi 3. Mewujudkan tata ekonomi dunia baru 4. Menggalang kerjasama di berbagai bidang sesama anggota

d. Kegiatan organisasi Gerakan Non – Blok ( GNB ) Gerakan Non Blok tidak mempunyai struktur organisasi / pengurus, satu – satunya pengurus dalam GNB adalah seorang ketua. Ketua GNB dijabat oleh kepala pemerintahan yang menjadi tuan rumah KTT Non Blok. Kegiatan GNB, antara lain : 1) Bidang Politik dan Perdamaian Dunia

Mengusahakan tercapainya perdamaian dunia dan penyelesaian perselisihan antar negara dengan cara – cara damai

2) Bidang Ekonomi Mengusahakan terciptanya ” Tata Ekonomi Baru ” melalui berbagai langkah dalam forum PBB, misalnya a) Dialog Utara Selatan

Kerjasama saling menguntungkan antar negara maju ( negara di utara ) dengan negara berkembang ( negara selatan )

b) Kerjasama Selatan – Selatan Kerjasama antar negara berkembang guna mengurangi ketergantungan terhadap negara maju

c) Negosiasi Kerjasama antara 7 negara maju dengan 7 negara berkembang bidang ekonomi yang saling menguntungkan

d) KTT ( Konferensi Tingkat Tinggi ) GNB Sejak berdir ( 1961 ) sampai sekarang, GNB telah menyelenggarakan KTT sebagai berikut

KTT Non Blok I di Beograd Yugoslavia ( 1 – 6 September 1961 )

KTT Non Blok XIII, di Kuala Lumpur Malaysia ( 21 – 23 Februari 2003 )

e. Wujud Keikutsertaan Indonesia dalam Gerakan Non Blok a. Sebagai negara pencetus dan penyelenggara Konferensi Asia Afrika pada tanggal 18 – 25 April 1955 di

Bandung. KAA di Bandung merupakan inspirasi dari lahirnya Gerakan Non Blok. Pada konferensi itulah Dasasila Bandung lahir dan merupakan salah satu dari prinsip pembentukan dari Gerakan Non Blok

b. Indonesia merupakan salah satu dari lima negara yang termasuk perintis Gerakan Non Blok

c. Keikutsertaan Indonesia secara aktif dalam konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non Blok. Indonesia menjadi tuan rumah KTT Gerakan Non Blok ke X pada 1- 6 September 1992. KTT ke X yang berlangsung di Indonesia lebih tepatnya di Jakarta melahirkan sebuah deklarasi bernama Jakarta Massage ( Pesan Jakarta ). Indonesia pada KTT tersebut diangkat sebagai Ketua Gerakan Non Blok selama tiga tahun. Pres. Suharto, memimpin KTT X GNB

Di Jakarta, septenber 1992

68

4. Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai Organisasi Internasional Setiap negara mempunyai kekayaan alam yang berbeda. Kemampuan manusia menguasai teknologi dan mengolah sumber daya alam yang berbeda, menyebabkan lahirnya pembagian negara kaya, negara berkembang, dan negara miskin. Kemajuan negara dipengaruhi banyak faktor misalnya hubungan bilateral, dan internasional, seperti OPEC, CCI, IMF dan World Bank. a. Organisasi Of Petroleum Exporting Countries ( OPEC )

OPEC didirikan di Bagdad pada 14 September 1960 oleh negara – negara penghasil minyak, organisasi ini bermarkas di Wina ( Austria ) Tujuan pembentukan OPEC 1) Menyatukan kebijaksanaan dalam bidang perminyakan internasional 2) Menentukan harga minyak dunia untuk melindungi kepentingan negara anggotannya Indoensia sampai saat ini masih tercatat sebagai salah satu anggota OPEC Dalam organisasi negara – negara pengekspor minyak ini, Indonesia penah menempatkan dua tokoh yang berhasil menjadi Presiden OPEC, yaitu Dr. Soebroto ( 1985 – 1987 ) dan Ida Bagus Sudjana pada tahun 1997. Negara anggota OPEC terdiri atas Venezuela, Saudi Arabia, Iran, Irak Indonesia, Libya, Uni Emirat Arab, Nigeria, Qatar, dan Al – Jazair.

b. Consultative Group for Indonesia ( CGI ) CGI merupakan penyempurnaan dari organisasi sebelumnya yang bernama Internasional Governmental Group on Indonesia ( IGGI ). IGGI dibentuk pada tahun 1967 dan berpusat di Den Haag ( Belanda ) Tujuan IGGI memberi bantuan kredit jangka panjang dengan bunga ringan kepada Indonesia dalam membiayai pembangunannya. Sejak tahun 1992 IGGI bubar sebab Indonesia menolak bantuan Belanda yang dianggap terlalu banyak mengkaitkan pinjaman luar negeri dengan masalah politik di Indonesia. Sebagai gantinya Indonesia meminta bank dunia membentuk CGI. Anggota CGI terdiri negara – negara bekas anggota IGGI kecuali Belanda dan lembaga – lembaga Internasional yaitu Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Inggris, Swiss, Belgia, Denmark, Austria, Kanada, India, Spanyol, Firlandia, Swedia, Norwegia, Australia, Selandia Baru, World Bank, PDB, UNDP, WFP, WHO, FAO, UNIDO, ILO, UNESCO, UNHCR, IAEA, NIB, UNICEF, IFAD, IBD, Kuwait Fund dan Saudi Arabia.

c. Asia Pasific Economic Cooperation ( APEC ) APEC didirikan tahun 1989 atas prakarsa Australia, Bob Hawke. Pendirian APEC dilatar belakangi sebagai berikut 1) Munculnya berbagai kelompok kerjasama perdagangan regional seperti North Atlantic Trade Area ( NAFTA )

dan Free Trade Area Of Amerika ( FTAA ) 2) Adanya perubahan di bidang politik dan ekonomi yang terjadi di Uni Soviet dan Eropa Timur 3) Kekhawatiran terhadap perundingan Putaran Eropa 4) Munculnya globalisasi yang membuat setiap negara saling bergantung Pada awal pembentukan Anggota APEC terdiri 12 negara, kini negara tergabung dalam APEC yakni Indonesia, Amerika Serikat, Selandia Baru, Kanada, Malaysia, Hongkong, Jepang, RRC, Australia, Filiphina, Brunei Darussalam, Chili, Korea Selatan, Mexico, Papua Nugini, Singapura, Taiwan, Thailand, Peru, Rusia, dan Vietnam.

d. Internasional Monetary Fund ( IMF ) World Bank IMF atau World Bank berdiri tahun 1945 Tujuan didirkan IMF adalah 1. Memajukan kerjasama internasional dibidang moneter ( keuangan ) 2. Mengembangkan perdagangan internasional 3. Memberi kredit kepada negara anggota untuk memperbaiki neraca pembayaran yang tidak seimbang Worl Bank atau Internasional Bank of Recontruction and Development ( IBRD ) didirkan tahun 1945 bermarkas di Wosington DC., Amerika Serikat Tujuan Worl Bank adalah 1. Memberikan bantuan ekonomi bagi negara sedang membangun atau dilanda krisis moneter 2. Memajukan investasi swasta dari luar negeri 3. Memajukan perdagangan Internasional 4. Mengadakan koordinasi dengan badan – badan inetrnasional lain terhadap pinjaman – pinjaman yang

diberikan.

69

5. Perserikatan Bangsa – Bangsa dan Peran Indonesia a. Asas PBB

Asas Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut: 1) Persamaan derajat dan kedaulatan semua negara anggota. 2) Persamaan hak dan kewajiban semua negara anggota. 3) Penyelesaian sengketa dengan cara damai. 4) Setiap anggota akan memberikan bantuan kepada PBB sesuai ketentuan Piagam PBB. 5) PBB tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara anggota.

b. Tujuan PBB Lambang PBB

Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut. 1) Memelihara perdamaian dan keamanan dunia. 2) Mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa berdasarkan asas-asas persamaan derajat, hak

menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. 3) Mengembangkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, dan

kemanusiaan. Menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan mencegah timbulnya peperangan. 4) Memajukan dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan atau kemerdekaan fundamental tanpa

membedakan warna, kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama. 5) Menjadikan pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerja sama yang harmonis untuk mencapai tujuan

PBB. c. Keanggotaan PBB

Keanggotaan PBB terdiri dari 2 macam, yaitu: a. Anggota asli (orginal members) yang terdiri dari 50 negara yang menandatangani Piagam San Fransisco 26 Juni

1945. Pada tanggal 15 Oktober 1945 Polandia menyusul sehingga menjadi 51 negara. b. Anggota tambahan, yakni negara-negara anggota PBB yang masuk kemudian berdasar syarat-syarat disetujui

Majelis Umum PBB. Syarat-syaratnya menjadi anggota PBB adalah sebagai berikut. 1) Negara merdeka. 2) Negara yang cinta damai. 3) Sanggup mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Piagam PBB. 4) Diusulkan oleh Dewan Keamanan dan disahkan oleh Majelis Umum PBB.

d. Susunan Keanggotaan dan Tugas Badan-Badan PBB PBB yang terdiri atas 6 (enam) badan utama dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagai berikut. a. Majelis Umum (General Assembly)

Keanggotaan, semua negara anggota PBB adalah anggota Majelis Umum. Sidang Majelis umum terdiri dari seluruh anggota dan setiap anggota memiliki satu suara. Majelis Umum bersidang sekali setahun. Sidang luar biasa dilakukan apabila diminta oleh Dewan Keamanan atau sebagian besar anggota.

b. Dewan Keamanan (Security Council) Dewan Keamanan mempunyai anggota 15 negara. 1) Lima negara anggota tetap (the Big Five) yakni Inggris, Perancis, RRC, Amerika Serikat, dan Uni Sovyet (Rusia).

Kelima negara itu mempunyai hak veto yaitu hak untuk menolak atau membatalkan suatu keputusan dalam Dewan Keamanan. Hak veto tidak berlaku apabila masalah yang disidangkan DK menyangkut kepentingan negara anggota DK.

2) Sepuluh negara anggota tidak tetap (dipilih secara bergiliran untuk masa tugas dua tahun). Indonesia pernah dipilih menjadi anggota tidak tetap DK antara tahun 1973 – 1974.

c. Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council) Pada mulanya keanggotaan Dewan Ekonomi dan Sosial sebanyak 18 anggota yang dipilih setiap tahun oleh Majelis Umum untuk masa jabatan tiga tahun. Sekarang anggotanya berjumlah 27. Setiap tahun 9 anggota Dewan Ekonomi dan Sosial diganti. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Ekonomi-Sosial ini dibantu oleh organisasi-organisasi khusus (Specialized Agencies) antara lain: 1. UNESCO (United Nations Educational Scientific And Cultural Organization) 2. UNICEF (United Nations International Childrens Emergency Fund) adalah Organisasi Dana Perkembangan

anak-anak Internasional PBB. 3. WHO (World Health Organization) adalah Organisasi Kesehatan Sedunia. Organisasi ini vdidirikan pada tanggal

7 April 1948 yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Tugasnya meningkatkan kesehatan bagi semua orang. 4. FAO (Food and Agricultural Organization) adalah Organisasi Bahan Makanan dan Pertanian. berdiri pada

tanggal 16 Oktober 1945 yang berkedudukan di Roma, Italia.

70

5. ILO (International Labour Organization) adalah Organisasi Perburuhan Internasional didirikan pada tanggal 11 April 1919 yang berkedudukan di Jenewa, Swiss.

6. IBRD (International Bank for Reconstruction And Development) adalah Bank Dunia untuk Pembangunan dan Perkembangan. Organisasi ini berdiri pada tanggal 27 Desember 1945 yang berkedudukan di Washington, Amerika Serikat.

7. IMF (International Monetary Fund) adalah Dana Moneter Internasional. Organisasi ini berdiri pada tanggal 27 Desember 1945 yang berkedudukan di Washington DC Amerika Serikat

h. ITU (International Telecommunication Union) merupakan Persatuan Telekomunikasi Internasional.

Kofi Annan, Sekjen-7 PBB Ban Ki-Moon, Sekjen-8 PBB Markas PBB, New York AS

e. Peran Indonesia dalam PBB a. Indoensia masuk anggota PBB tanggal 28 September 1950 pernah keluar 7 Januari 1965 dan masuk kembali

tanggal 28 September 1966 b. PBB membantu perjuangan diplomasi dalam menghadapi Belanda dengan mengirimkan KTN dan UNCI c. PBB membantu penyelesaian masalah Irian Barat dengan UNTEA d. Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian GARUDA sesuai permintaan PBB e. Adam Malik pernha menjabat Ketua Sidang Umum PBB

1. Tokoh pemrakarsa KAA I yang berasal dari Pakistan ialah ............................................................................................... 2. Negara yang diundang KAA I tapi tidak bisa hadir adalah ................................................................................................. 3. Hasil KAA I di kenal dengan sebutan ................................................................................................................................ 4. ASEAN pertama kali berdiri di kota ................................................................................................................................... 5. Sampai sekarang negara anggota ASEAN berjumlah ........................................................................................................ 6. Secara kronologis anggota ASEAN yang ke – 6 yaitu Negara ........................................................................................... 7. Latar belakang berdirinya Gerakan Non Blok adalah adanya perang ................................................................................ 8. Indonesia pernah menjadi tuan rumah KTTNon Blok pada tahun ...................................................................................... 9. Indonesia masuk menjadi anggota UNO sejak tanggal ...................................................................................................... 10. Tokoh pendiri ASEAN yang berasal dari Indonesia adalah ................................................................................................ 11. Setelah Perang Dunia II, LBB diganti namanya menjadi .................................................................................................... 12. Dimanakah markas Besar PBB ........................................................................................................................................... 13. Disebut apakah 5 negara yang menjadi Anggota Dewan Keamanan Tetap PBB ............................................................... 14. Hak yang dimiliki oleh dewan keamanan tetap disebut ....................................................................................................... 15. Indonesia pernah menjadi anggota dewan keamanan tidak tetap tahun ...........................................................................

A. Isilah titik-titik dibawah ini dengan tepat !

Latihan Uji Kompetensi 7

71

16. Majelis Umum PBB mengadang sidang umum setiap .....................................................................................tahun sekali 17. FAO adalah badan PBB yang menanganni ......................................................................................................................... 18. organisasi Kesehatan dunia berkedudukan di negara ......................................................................................................... 19. Yang menangani tentang dana perkembangan anak-anak Internasonal adalah ................................................................ 20. Sekretaris jendral PBB sekarang adalah .............................................................................................................................

1. KAA yang pertama diadakan di kota …

a. Jakarta c. Surabaya b. Bandung d. Semarang

2. Sir John Kotelawala adalah tokoh pemrakarsa KA I yang berasal dari Negara … a. Srilangka c. Birma

b. Pakistan d. India

3. Jumlah negara yang menghadiri KAA I ada a. 26 c. 28 b. 27 d. 29

4. Secara khusus KAA I mengilhami berdirinya organisasi ...

a. OPEC c. GNB b. OKI d. PBB

5. KAA ke – 2 diadakan dalam rangka memperingati ulang tahun KAA ke – I yang ke a. 47 c. 49 b. 48 d. 50

6. Deklarasi Bangkook ditanda tangani pada tanggal ... a. 08 Juli 1967 c. 06 Agustus 1967 b. 28 Juli 1967 d. 08 Agustus 1967

7. Yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam ASEAN adalah ... a. Konferensi Tingkat Tinggi c. Komite tetap ASEAN b. Sekretariat ASEAN d. Panitia tetap

8. Dibawah ini yangmerupakan wakil Thailand dalam menandatangani deklarasi Bangkok adalah a. Tun Abdul Razak c S. Rajaratnan b. Narsisco Ramos d. Thanat Khoman

9. Pada saat ini jumlah anggota yaitu .... negara a. 8 c. 10 b. 9 d. 11

10. Pada tahun 19575. Indonesia pernah menjadi tuan rumah KTT ASEAN, yang bertempat di ... a. Bandung c. Bali

b. Surabaya d. Jakarta

11. Yang mendorong terselenggarannya KTT Non Blok I adalah krisis … a. Vietnam c. Cuba b. Terusan Zues d. Iran

12. Ketua Gerakan Non Blok dijabat kepala pemerintahan … a. Yang ditentukan oleh konferensi b. Yang dianggap cakap sebagai ketua c. Yang menjadi tuan rumah KTT d. Semua betul

13. KTT Non Blok dengan Deklarasi Beograd berhasil

meredakan ketegangan Amerika Serikat dan Uni Soviet, yaitu pada KTT Non Blok yang ke ... a.I c. IV b. III d. VI

14. Pembentukan ” Tata Ekonomi Dunia Baru ” yangadil dan merata tercetus pada KTT … a. I c. III b. II d. IV

15. Dalam KTT Non Blok X tanggal 1 – 6 September 1992 yang menjabat sebagai ketua adalah ... a. Nelson Mandela c. Soeharto b. Robert Mugabe d. Indira Gandhi

16. Organisasi PBB muncul pada … a. 24 Oktober 1945 c. 26 Oktober 1945 b. 25 Oktober 1945 d. 27 Oktober 1945

17. Pasukan perdamaian dunia yang dikirim Indonesia ke luar negeri disebut pasukan ... a. Pancasila c. Garuda b. Merdeka d. Bhineka

18. Markas Besar Organisasi OPEC berda di ... a. London c. Wina b. Kuwait d. Jakarta

19. Indonesia pernah keluar dari anggota PBB pada ...

B. Pilihlah a, b, c, atau d sebagai jawaban yang benar !

72

a. 27 Desember 1950 c. 7 Januari 1965 b. 28 Agustus 1950 d. 8 Januari 1965

20. Tokoh dari Indonesia yang pernah menjadi sebagai ketua OPEC adalah ...

a. H.R Dharsono c. Ali Sastroamijoyo b. Adam Malik d. Soebroto

1. Sebutkan 2 persengketaan yang terjadi di Asia sebagai salah satu faktor diadakannya KAA !

Jawab : 1. .......................................................................................................................................................................................... 2. ..........................................................................................................................................................................................

2. Sebutkan 2konferensi pendahuluan sebelum diadakannya KAA ! Jawab : 1. .......................................................................................................................................................................................... 2. ..........................................................................................................................................................................................

3. Sebutkan 4 faktor latar belakang berdirinnya ASEAN ! Jawab : 1. .......................................................................................................................................................................................... 2. ......................................................................................................................................................................................... 3. ......................................................................................................................................................................................... 4. .........................................................................................................................................................................................

4. Jelaskan tujuan berdirinnya Gerakan Non Blok ! Jawab ................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................

5. Sebutkan 2 badan yang di bentuk PBB dalam membantu Indonesia saat perjuangan mempertahankan kemerdekaan ! Jawab : 1. ......................................................................................................................................................................................... 2. .........................................................................................................................................................................................

Hari/Tgl Nilai Paraf Guru Paraf Ortu

C. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar !

73

KUNCI JAWABAN

I. Perjuangan Bangsa Indonesia Merebut Irian barat

A. Pilihan Ganda 1. B 11. C 21. A 2. B 12. B 22. C 3. A 13. B 23. B 4. A 14. C 24. B 5. C 15. C 25. B 6. C 16. B 26. C 7. B 17. B 27. B 8. D 18. D 28. A 9. A 19. A 29. D 10. C 20. B 30. B

B. Isian Singkat 1. Tahun 1954 2. 17 Agustus 1960 3. Sidang Umum PBB 4. Membeli Persenjataan Militer 5. Mayor Jenderal Soeharto 6. Belgia, Australia, India, Belanda dan Indonesia 7. Laut Aru 8. Operasi Jayawijaya 9. Fase Infiltrasi, Fase Eksploitasi, dan Fase Konsolidasi 10. 1 Mei 1963 11. Ellworth Bunker 12. Yogyakarta 13. Menegakkan kekuasaan RI secara mutlak 14. Jalal Abdoh dari Iran 15. E.J. Bonay 16. 14 Juli s/d 4 Agustus 1969 17. Irian Barat tetap merupakan bagian dari RI 18. Ortis Sanz 19. 1.026 wakil 20. Lapangan Banteng Jakarta

C. Essay / Uraian

1. Karena Belanda tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan sengketa masalah Irian Barat dengan RI 2. Jalur diplomasi diantaranya adalah :

a. Konferensi Tingkat mnteri Uni Indonesia – Belanda b. Konferensi Asia – Afrika c. Diplomasi lewat forum PBB

3. Diplomat Amerika Serikat 4. Karena Belanda ingkar janji terhadap isi kesepakatan dalam KMB 5. Isi Trikora :

a. Gagalkan pembentukan Negara boneka Papua buatan Belanda Kolonial b. Kibarkanlah Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia

c. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

6. UNTEA adalah pemerintahan sementara PBB di Irian Barat, UNTEA kepanjangan dari United Nations Temporary Executive Authority

7. Fase- fase dalam Komando Mandala Pembebasan Irian barat : a. Fase Infiltrasi : memasukkan 10 kompi ke sekitar sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de

facto

74

b. Fase Eksploitasi : mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan dan menduduki semua pos pertahanan musuh yang penting.

c. Fase Konsolidasi : menegakkan kekuasaan RI secara mutlak di seluruh Irian Barat. 8. Kuatir kalau Indonesia akan bersekutu dengan Rusia 9. Penyerahan Irian Barat dilaksanakan tanggal 1 mei 1963 dengan mengangkat Gubernur Pertama Irian

Barat yaitu E.J. Bonay 10. Pepera yaitu penentuan pendapat rakyat Irian Barat yang hasil akhirnya adalah bahwa rakyat Irian Barat

tetap dalam pangkuan negara RI. II. Peristiwa Tragedi Nasional

A. Pilihan Ganda 1. B 11. A 21. B 2. A 12. B 22. D 3. C 13. C 23. A 4. D 14. B 24. C 5. C 15. A 25. A 6. A 16. B 26. B 7. D 17. A 27. A 8. C 18. C 28. A 9. D 19. C 29. A 10. C 20. C 30. D

B. Isian Singkat 1. Letnan Kolonel Ahmad Husein 2. Pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah 3. Fron Demokrasi Rakyat 4. Negara Soviet RI 5. Muso 6. Kolonel Gatot Subroto 7. Kartosuwirjo 8. Tasikmalaya 9. Letkol Sarbini 10. Ibnu Hajar 11. Komando Gerilya Sulawesi Selatan ( KGSS ) 12. Tengku Daud Beureueh 13. PKI 14. Letkol Untung 15. Dewan Jenderal 16. Letkol Untung 17. Pahlawan Revolusi 18. Cina 19. Jenderal Soeharto 20. Kolonel Sarwo Edhi Wibowo

75

C. Essay / Uraian

1. Pemberontakan PKI Madiun dapat ditumpas oleh pasukan gabungan antara Divisi IV Diponegoro dari Jawa Tengah, Divisi III Siliwangi dari Jawa Barat dan Divisi V Brawijaya dari Jawa Timur

2. Medan yang sulit karena daerahnya bergunung-gunung 3. Operasi Pagar Betis 4. Situasi politik saat menjelang G 30 S / PKI sangat menegangkan mengingat adanya Konsep Nasakom yang

tidak mendapat dukungan dari berbagai kalangan, sedangkan dalam bidang ekonomi sangat terpuruk serta banyak kemiskinan dan kemelaratan akibat politik Mercusuar yang diterapkan pada masa Demokrasi Terpimpin.

5. Taktik yang diterapkan PKI untuk menarik simpati masyarakat adalah : a. Mengirim sukarelawan dalam konfrontasi dengan Malaysia. b. Melakukan “aksi sepihak” tahun 1963, terutama di Jawa, Bali dan Sumatera Utara dengan c. Melakukan “aksi sepihak” tahun 1963, terutama di Jawa, Bali dan Sumatera Utara dengan membagikan tanah kepada petani. d. Melakukan demonstrasi, menuntut kenaikan upah di pabrik-pabrik, perusahaan, dan perkebunan. e. Memberikan latihan politik dan militer kepada anggota pemuda rakyat dan gerwani. PKI akhirnya menuntut pemerintah agar membentuk angkatan ke-5 yang terdiri dari buruh, petani, dan nelayan yang dipersenjatai. f. Menghancurkan lawan politiknya dengan jalan mendukung pemerintah untuk membubarkan Masyumi, Murba, Manikebu (Manifesto Kebudayaan). g. Menyebarkan isu tentang adanya Dewan Jenderal dalam Angkatan Darat yang akan mengambil alih kekuasaan secara paksa dengan bantuan Amerika Serikat. Tuduhan ini dibantah oleh Angkatan Darat. Sebaliknya, Angkatan Darat menuduh PKI yang akan melakukan kudeta.

6. Pembagian keuangan yang tidak adil antara pusat dan daerah 7. Jenderal Angkatan darat korban keganasan PKI adalah :

a. Letnan Jenderal Ahmad Yani ( Menteri/Panglima Angkatan Darat.) b. Mayor Jenderal R. Suprapto (Deputi II Pangad). c. Mayor Jenderal M.T. Haryono (Deputi III Pangad). d. Mayor Jenderal S. Parman (Asisten I Pangad). e. Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan (Asisten IV Pangad). f. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal Angkatan

Darat). 8. Pusat kegiatan PKI 9. Melakukan latihan militer baik terhadap pasukan khusus maupun Gerwani 10. Karena para Jenderal Angkatan darat sangat menentang konsep Nasakom dan tidak setuju keberadaan

PKI.