BAB IPENDAHULUAN

A. Latar BelakangKas adalah salah satu komponen dari aktiva yang sangat vital bagi kelangsungan hidup organisasi, baik organisasi permerintah maupun perusahaan swasta. Kas merupakan elemen kunci dalam perencanaan atas seluruh aspek operasional perusahaan. Tanpa adanya manajemen kas yang baik, suatu organisasi mungkin dapat kehilangan reputasinya dan sulit untuk bertransaksi dengan pihak lain karena organisasi tersebut tidak dapat membayar tagihannya yang sudah jatuh tempo. Oleh karena itu manajemen kas merupakan suatu keharusan bagi seluruh organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta. Secara umum, organisasi yang dapat memperbaiki metode dalam menerima dan mengeluarkan kas akan menjadi lebih sukses. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa kekurangan uang dalam organisasi dapat menimbulkan biaya yang seharusnya dapat dihindari manakala terdapat manajemen kas yang baik. Kekurangan kas akan menyebabkan suatu organisasi harus mencari pinjaman dana dalam rangka menutupi kekurangan kas untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya. Namun, pinjaman yang didapatkan dapat menimbulkan resiko berupa biaya baru seperti biaya bunga dan denda atas keterlambatan pembayaran. Di sisi lain, dengan adanya manajemen kas yang baik suatu organisasi dapat menyediakan berbagai sumber daya lainnya tepat pada waktunya ketika dibutuhkan, belum lagi kemungkinan memanfaaatkan diskon yang diberikan oleh para pemasok pada saat pembelian barang karena membayar tepat pada waktunya. Manajemen kas pemerintah seringkali kurang diperhatikan bila dibandingkan dengan manajemen utang pemerintah, baik oleh lembaga-lembaga internasional, pemerintah itu sendiri, maupun oleh konsultan-konsultan dan akademisi-akademisi. Mungkin juga memang harus demikian karena potensi biaya dari keputusan utang yang salah akan membebani anggaran pada periode yang panjang di masa depan dan dapat menyebabkan beban ekonomi yang cukup besar ketika terjadi tekanantekanan dalam perekonomian sedangkan manajemen kas yang buruk bersifat jangka pendek dan dapat diperbaiki segera. Akan tetapi, praktik manajemen kas yang buruk tidak saja menimbulkan pemborosan, tetapi juga dapat menghambat pertumbuhan pasar keuangan suatu negara dan dapat mengurangi efektivitas dari kebijakankebijakan moneter yang dilaksanakan. Manajemen kas juga menghadapi ketidaan konsensus tentang apa-apa saja yang termasuk didalamnya. Dari perspektif manajemen atau kebijakan anggaran, manajemen kas hanyalah fungsi internal pemerintah yang memastikan bahwa kas tersedia ketika digunakan dan tidak ada kas yang menganggur atau tidak digunakan. Akan tetapi, bagi pengelola utang pemerintah dan bank sentral, manajemen kas pemerintah mempunyai pengaru terhadap sektor keuangan suatu negara. Kedua hal inilah yang menjadi fokus utama manajemen kas pemerintah.

BAB IIPEMBAHASAN

A. Definisi dan Tujuan Manajemen KasManajemen kas adalah pengelolaan atas sumber daya kas suatu organisasi. Manajemen kas memberikan kepada manajemen alat untuk berfungsinya suatu organisasi dengan menggunakan kas atau sumber daya likuid yang dimilikinya dengan cara yang tepat. Mike Williams (2004) mendefinisikan manajemen kas pemerintah sebagai strategi dan proses-prosesnya untuk mengelola secara efektif dan efisien arus kas jangka pendek dan saldo-saldo kas yang ada dalam pemerintahan maupun antara pemerintah dengan sektor-sektor lain. Dari definisi ini ada beberapa hal yang ditekankan:

1. Definisi ini mencakup persoalan kebijakan dan rancangan proses-proses yang lebih seragam.2. Manajemen arus kas dan saldo kas memunculkan berbagai tantangan yang berbeda-beda yang harus dihadapi secara bersama-sama.3. Definisi ini mencakup manajemen kas pada sektor pemerintahan dan interaksi antara pemerintah dengan sektor-sektor lain, terutama sector keuangan.

Sementara itu, Storkey (2001) mendefinisikan manajemen kas sebagai memiliki uang yang cukup pada tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat untuk membayar kewajiban-kewajiban pemerintah dalam cara yang efektif dan efisien.

Dari definisi di atas, terdapat beberapa tujuan dari manajemen kas. Tujuan utamanya adalah dengan manajemen kas yang baik, suatu pemerintahan dapat mendanai pengeluaran-pengeluarannya tepat pada waktunya dan memenuhi setiap kewajibannya ketika jatuh tempo. Tujuan-tujuan tambahannya adalah efektivitas biaya, pengurangan risiko dan efisiensi. Secara khusus, Williams (2004) menyatakan tujuan-tujuan dari manajemen kas pemerintah yang efisien adalah:

1. Menyimpan seminimal mungkin saldo menganggur dalam sistem perbankan dan menekan seminimal mungkin biaya-biaya yang terkait dengan penyimpanan saldo tersebut pada sistem perbankan.2. Mengurangi risiko operasional, risiko kredit dan risiko pasar yang terkait dengan kegiatan pemerintah dan pendanaan kegiatan pemerintah.3. Menambah fleksibilitas dalam cara pemerintah menentukan kapan penerimaan kas pemerintah ditandingkan dengan pengeluaran kas pemerintah.4. Mendukung kebijakan-kebijakan keuangan lainnya.

Hal yang senada juga dinyatakan oleh Financial Management Service dari U.S. Department of Treasury (2002). Manajemen kas pada sistem perbendaharaan pemerintah Amerika Serikat memiliki tiga fungsi yaitu:

1) Mengeliminasi saldo kas menganggur. Setiap uang yang disimpan dan tidak digunakan untuk meningkatkan pendapatan atau mengurangi biaya merupakan kerugian (lost opportunity). Dana-dana yang tidak dipakai untuk membayar transaksi-transaksi yang akan terjadi dapat digunakan untuk melunasi utang yang ada (dan pengurangan arus kas keluar dari Perbendaharaan untuk pembayaran bunga) atau dapat diinvestasikan untuk menghasilkan arus kas masuk ke rekening Perbendahraan. Minimalisasi atas saldo kas menganggur memerlukan informasi yang akurat atas perkiraan pendapatan dan kemungkinan pengeluaran.2) Mendepositokan penerimaan tepat pada waktunya. Memiliki uang di tangan lebih baik daripada memiliki piutang (tagihan kepada pihak lain). Kas mudah dikonversi dengan segera menjadi sesuatu yang berharga atau barang. Piutang, suatu pos yang akan dikonversi di masa depan, seringkali mengalami keterlambatan penyelesaian transaksi (menunggak) atau mengalami penurunan nilai. Segera setelah penerimaan (piutang) jatuh tempo kepada Pemerintah, penerimaan tersebut harus segera direalisasikan dalam bentuk kas dan segera disetorkan ke rekening Perbendaharaan.3) Membayar tepat pada waktunya. Beberapa pembayaran harus dilakukan pada tanggal tertentu, seperti gaji pegawai ataupun bantuan langsung tunai. Untuk pembayaran-pembayaran seperti ini, tidak diperlukan keputusan manajemen kas. Untuk pembayaran-pembayaran lain, seperti pembayaran kepada rekanan, keputusan kapan membayar mungkin dilakukan. Rekanan pemerintah juga menghadapi kebutuhan manajemen kas yang sama dengan pemerintah. Mereka ingin mempercepat penerimaan kas. Salah satu caranya adalah memberikan potongan pembayaran apabila pembayaran atas barang yang dijual dilakukan tepat pada waktunya.Untuk mencapai tujuan ini terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi antara lain:1. Ramalan arus kas dan saldo kas yang akurat dan tepat pada waktunya untuk mengeliminasi kebutuhan (atau untuk meminimalisasi biaya) akan pinjaman jangka pendek.2. Proses penagihan piutang yang efisien dari titik penerimaan sampai ketempat di mana dana yang diperoleh dapat digunakan atau diinvestasikan.3. Perencanaan pengeluaran yang akurat untuk memastikan bahwa semua kewajiban dibayar tepat waktu, tetapi bukan berarti sebelum jatuh tempo.4. Efisiensi dan responsivitas yang lebih tinggi dalam proses manajemen kas dan penyediaan kas untuk menunjang layanan pemerintah.5. Manajemen posisi-posisi risiko yang terkonsolidasi6. Integrasi manajemen kas dengan manajemen hutang

B. Elemen Elemen Manajemen KasBerkaitan dengan pengelolaan keuangan negara di Indonesia, tujuan-tujuan manajemen kas dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian berikut:

1. Manajemen likuiditasManajemen likuiditas penting untuk memastikan negara memiliki kas yang cukup untuk menyelesaikan semua kewajiban yang jatuh tempo. Untuk itu pemerintah perlu mengetahui berapa besar penerimaan dan pengeluaran yang akan dilakukan.a. Monitoring penerimaan dan pengeluaran kas negara Pemerintah perlu mengetahui berapa besar pengeluaran kas yang akan dilakukan. Beberapa pengeluaran pemerintah mungkin saja dapat ditunda atau dipercepat, pemerintah harus mampu melihat saat pengeluaran kas yang menguntungkan pemerintah. Penerimaan kas negara seluruhnya harus segera disetor (Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 16). Penerimaan negara yang tidak segera disetor akan menguntungkan penyetor atas biaya pemerintah.b. Antisipasi atas kemungkinan kekurangan/kelebihan kas Kekurangan/kelebihan kas akan membebani keuangan pemerintah karena adanya time value of money.2. Minimalisasi kas yang menganggur (idle cash)a. Pemanfaatan kas secara maksimal untuk memperoleh keuntungan (yield)Sesuai dengan UU. No.1 Tahun 2004 tetang Perbendaharaan Negara pada pasal 24 dinyatakan bahwa pemerintah berhak untuk mendapatkan bunga/jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum maupun bank sentral, bunga/jasa giro yang diperoleh didasarkan pada tingkat suku bunga yang berlaku. Pemerintah juga dapat melakukan investasi jangka panjang untuknmemperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut dapat berupa saham, surat utang dan investasi langsung (pasal 41, UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara) Pembelian kembali (Buy back) Surat Utang Negara (SUN). Pembelian kembali SUN akan memberikan dampak positif terhadap pengurangan beban bunga yang harus dibayar oleh pemerintah.b. Mengurangi cost of financingJika negara mempunyai manajemen kas yang baik negara dapat melakukan penundaan penerbitan SUN dengan membiayai pengeluaran-pengeluaran dari kas yang berasal dari pendapatan yang ada atau melakukan buy back SUN untuk mengurangi pembayaran beban bunga.3. Mengurangi biaya transaksi keuangan pemerintaha. Mengurangi jumlah bank accounts pemerintah Banyaknya rekening pemerintah yang tersebar di berbagai bank menimbulkan biaya tinggi untuk memelihara rekening tersebut. Selain itu tersebarnya rekening mengkibatkan semakin banyaknya idle cashb. Mengurangi biaya revenue collection dan expenditure processing (administration of payment process) Manajemen kas akan merestrukturisasi cara-cara pengumpulan pendapatan pemerintah sebagai contoh banking arragement mengenai saat penyetoran oleh bank persepsi dan renumerasi yang diberikan atau yang harus dibayarkan oleh pemerintah kepada bank persepsi. Restrukturisasi tersebut perlu agar penerimaan negara dapat masuk ke rekening kas umum negara sesegera mungkin dengan biaya seminimal mungkin. Demikian pula dengan pemrosesan pengeluaran. Pemrosesan pengeluaran perlu dilakukan dengan se-efisien dan secepat mungkin, misalnya dengan menggunakan fasilitas perbankan. Jika hal tersebut dapat berjalan dengan baik maka manfaat lain yang didapatkan adalah minimalisasi terjadinya penyelewengan keuangan negara.Manajemen kas sektor publik meliputi empat elemen-elemen antara lain: perencanaan (forecasting), mobilisasi dan manajemen arus kas (mobilizing and managing the cash flow), pemeliharaan hubungan dengan perbankan (maintaining banking relations), dan investasi kelebihan kas (investing surplus cash). Setiap elemen harus dikelola secara aktif untuk mencapai efektifitas manajemen kas.

A. Perencanaan (forecasting)1. PengertianPerencanaan pada dasarnya adalah proses memperkirakan kemungkinan dampak terbesar yang akan terjadi pada masa yang akan datang berdasarkan pengetahuan tentang kondisi sekarang yang akan mempengaruhi kejadian dimasa mendatang tersebut. Dalam konteks manajemen kas, tujuan utama dari perencanaan adalah untuk memberikan pedoman yang cukup dan tepat waktu dalam rangka menentukan tindakan untuk mencapai pengendalian yang baik atas arus kas organisasi.2. Peran Perencanaan dalam Proses AnggaranPerencanaan harus menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses anggaran organisasi secara keseluruhan. Tanpa adanya anggaran kas, seorang manajer tidak dapat memperoleh sebuah gambaran jangka panjang atas pola arus kas sehingga tidak dapat merencanakan secara efektif kebutuhan kas dan investasi yang optimal.3. Tindakan yang Menyebabkan Pergerakan KasArus kas timbul sebagai akibat dari tindakan manajemen yang berhubungan dengan piutang dan pengeluaran. Keputusan manajemen yang menimbulkan aliran arus kas dapat diringkas sebagai berikut:a. Keputusan Operasional (operating decisions)Keputusan ini terkait dengan kebijakan organisasi seperti pembentukan atau eliminasi sebuah unit jasa atau departemen, perubahan gaji dan tunjangan karyawan dan lain-lain. Implementasi dari kebijakan-kebijakantersebut akan mengakibatkan penyesuaian dalam arus kas keluar dan arus kas masuk.b. Keputusan Belanja Modal (capital expenditure decisions)Keputusan ini akan berakibat pada infrastruktur organisasi serta meningkatkan arus kas keluar. Holland mendefinisikan infrastruktur dalam organisasi pemerintah sebagai all government capital investment including social investment such as education and health care (semua belanja modal termasuk investasi sosial seperti pendidikan dan perawatan kesehatan).

c. Keputusan Kredit (credit decisions)Keputusan ini meliputi jangka waktu sebuah organisasi memutuskan untuk melakukan pembayaran kepada pemasok barang dan jasa seperti halnya waktu yang dibutuhkan oleh pelanggan untuk melakukan pembayaran tanpa tenkena sangsi/denda (penalty).d. Keputusan Pembiayaan (financing decisions)Keputusan ini meliputi pencarian dana dengan jalan menjual obligasi, meminjam, atau meningkatkan penerimaan (misalnya dengan menaikkan pajak atau harga). Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa kas tidak mengalir dengan sendirinya. Aliran kas dipercepat oleh banyaknya keputusan yang diambil oleh organisasi. Para manajer bertangung jawab untuk menentukan aliran kas dan harus mampu memonitor dan mengendalikan arah aliran tersebut untuk memastikan bahwa organisasi tidak mengalami masalah arus kas.4. Dasar Pemikiran Perencanaan KasPerencanaan kas dapat memenuhi beberapa tujuan antara lain:a. Mencegah kebangkrutan.b. Mencegah kesalahan yang menimbulkan biaya yang besar.c. Membantu dalam mengendalikan biaya pendanaan.d. Meningkatkan kepercayaan pihak yang memberikan pinjaman kepada organisasi.e. Meningkatkan penggunaan dana.5. Tipe PerencanaanTerdapat 2 tipe dalam perencanaan yang masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda yaitu:a. Perencanaan jangka pendek (short-term forecasts)Tipe perencanaan ini umumnya meliputi periode kurang dari satu tahun. Jika dirancang dengan benar dan di revisi secara berkelanjutan, perncanaan jangka pendek dapat membantu dalam operasi harian organisasi karena disusun berdasarkan laporan detail dari semua perkiraan (accounts) baik yang menghasilkan kas maupun yang menyerap kas.b. Perencanaan jangka panjang (long-term forecasts)Tipe perencanaan ini mengevaluasi posisi keuangan organisasi selamasatu periode panjang (dua, tiga, bahkan lima tahun yang akan datang). Berbeda dengan perencanaan jangka pendek yang rinci, perencanaan jangka panjang menyajikan hanya bagan kasar dari kebutuhan pembiayaan jangka panjang. Sektor swasta menggunakan tipe perencanaan ini untuk mengukur dampak suatu penawaran akuisisi, merger, atau pengembangan produk baru terhadap posisi arus kas untuk beberapa tahun kedepan. Tipe perencanaan ini juga membantu dalam penilaian atas penawaran belanja modal.B. Mobilisasi Kas (Cash mobilization)Mobilisasi kas meliputi dari dua area fungsi yaitu: percepatan piutang (acceleration of receivables) dan pengendalian pengeluaran (control of disbursement). Secara umum, suatu perusahaan disarankan untuk memberikan penekanan pada empat tujuan dalam transaksi keuangan harian, yaitu:1. Mempercepat penagihan,2. Mengendalikan hutang, dan3. Mengendalikan saldo bank4. Investasi kelebihan kas1. Mempercepat PenagihanMempercepat penagihan akan memberikan keuntungan bagi organisasi antara lain mengurangi biaya pinjaman dan meningkatkan kemampuan organsiasi untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Sejak tahun 1950-an, ketika prinsip ini diterima secara luas, bank dan perusahaan swasta lain dengan teliti mengembangkan teknik untuk memabantu perusahaan dalam menagih dan memproses piutang serta membuat dana tersebut dapat secepatnya tersedia. Teknik yang digunakan untuk mempercepat penagihan antara lain lockbox services, preauthorized checks, dan concentration banking.a. Lockbox servicesTeknik ini meliputi penggunaan kotak pos khusus untuk mempercepat pembayaran dan deposito hasil pembayaran. Bank diberikan kewenangan untuk mengambil dokumen secara langsung dari kotak tersebut. Pelayanan yang diberikan dalam sebuah lockbox system antara lain:Kotak pos dikosongkan minimal sekali dalam sehariDokumen yang ada dibuka, kemudian bukti tagihan asli dicocokkan dengan jumlah pembayaranHasil dari pembayaran tersebut kemudian didepositokan pada hari yang samaSemua bukti tagihan atau dokumen lain diserahkan kepada pemerintah setempat sebagai bukti bahwa pembayaran telah terjadiApabila terdapat cek yang tidak didukung dokumen yang cukup terkait dengan informasi mengenai apa yang dibayar dan oleh siapa akan dikembalikan kepada pemerintah setempat.Beberapa manfaat yang dapat diperoleh antara lain:Dokumen yang dibutuhkan untuk akuntansi yang diperoleh dari bank cukuplengkap untuk mendukung pembayaran.Dana yang diterima telah diinvestasikan dengan penundaan yang minimalMengurangi staf yang dibutuhkan oleh pemerintah setempat untuk proses penagihan.Mengurangi secara signifikan staf yang dibutuhkan oleh pemerintah setempat untuk memproses piutang.Perlu diingat bahwa seluruh manfaat di atas harus dibandingkan terlebih dahulu dengan biaya yang dibebankan oleh bank terkait dengan pelayanan yang diberikan.b. Preauthorized Checks (PAC)Preauthorized checks adalah instrumen permintaan tanpa tandatangan yang digunakan untuk mempercepat penagihan pembayaran atas hutang yang jumlahnya tetap. Dengan menggunakan teknik ini pelanggan menandatangani kesepakatanmpemberian wewenang untuk mencairkan cek yang akan mengurangi rekeningnyandengan jumlah tertentu dalam interval yang telah disepakati. Perusahaan umumnya menandatangani dan mengirimkan kesepakatan tersebut kepada bank di mana rekening pelanggan berada untuk memberitahukan bahwa cek tanpa tanda tangan yang dikeluarkan akan membebani rekening pelanggan. Setelah proses tersebut selesai, perusahaan atau bank yang memberikan pelayanan akan membuat preauthorized checks untuk pembayaran pada tanggaltanggal tertentu.Manfaat preauthorized checks antara lain:Meningkatkan prediksi arus kas karena jumlah uang yang diperoleh setiap hari dapat diketahui sebelumnya sehingga mempermudah perencanaan arus kas harian.Menghilangkan biaya penagihan karena pemberitahuan kembali oleh pelanggan sudah tidak diperlukan lagi sehingga menghemat biaya post, klerikal, dan beban produksi faktur.Mengurangi collection float karena cek dibuat dan didepositokan oleh bank sehingga tidak ada biaya untuk memperoleh penerimaan yang timbul.Menghilangkan masalah penagihan terkait dengan keterlambatan pembayaran atau lupa mengirimkan karena PAC mejamin pembayaran selama dana yang ada dalam rekening pelanggan mencukupi.c. Concentration BankingTujuan utama teknik ini adalah untuk memobilisasi dana dari berbagai lokasi penerimaan yang terdesentraslisasi menjadi satu pusat pengumpulan kas. Manager kas hanya perlu memonitor beberapa pusat kas sehingga mebantu dalam mengontrol kas.Dengan menggunakan sistem ini di sektor pemrintahan, sejumlah bank local dapat berperan sebagai penerima deposito untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan atau penerimaan rutin lainnya. Dari bank ini, hasil penerimaan kemudian dapat dipindahkan dengan cepat ke sebuah deposito yang merupakan pusat pengumpulan penerimaan.Lockbox services, preauthorized checks, dan concentration banking bertujuan sama yaitu untuk mempercepat penerimaan dan mengurangi waktu pengiriman. Jumlah hari yang dapat dihemat adalah hari di mana dana yang diperoleh dapat diinvestasikan ke dalah surat berharga yang menghasilkan pendapatan bunga.

2. Mengendalikan PengeluaranPraktik manajemen kas yang baik pada umumnya mengharuskan pengeluaran dilakukan hanya pada saat jatuh tempo suatu tagihan. Keputusan mengenai waktu terjadinya pengeluaran merupakan keputusan yang sangat penting bagi organisasi karena akan mempengaruhi posisi likuiditas organisasi. Pada organisasi yang besar, potensi perubahan dalam betuk dan kualitas dari keputusan mengenai pengeluaran sering menjadi suatu tantangan besar bagi manajer kas. Terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu:a. Sentralisasi atas hutang organisasi terutama yang melibatkan jumlah uang yang besar.Tujuan ini dapat dicapai melalui sentralisasi rekening deposito (cnetralized depository accounts). Dengan adanya konsolidasi atas rekening-rekening memungkinkan manajemen untuk mengontrol dan menjadwalkan proses pengeluaran.b. Membuat batasan administratif atas jumlah pengeluaran atas unit organisasi tertentu untuk melakukan pengeluaran dalam periode yang ditentukan.Tujuan ini dapat dicapai melalui penggunaan teknik zero balance accounts yang efektif. Teknik ini diharapkan dapat menghilangkan kebutuhan untuk mempertahankan saldo lebih pada rekening pengeluaran. Sentralisasi rekening deposito yang dikelola dengan saldo nol (zero balance) pada setiap akhir hari kerja akan membantu usaha untuk menggunakan peluang memaksimalkan penghasilan dari float. Bahasan mengenai float secara lebih rinci akan dijelaskan pada bahasan selanjutnya. Secara garis besar float adalah perbedaan waktu antara penulisan cek dan proses kliring pada bank. Sebagai contoh, misalkan sebuah organisasi menulis cek pada hari Jumat, cek mungkin baru akan di kliring pada pertengahan minggu berikutnya. Jika bendaharawan memindahkan uang ke rekening pengeluaran dari rekening investasi pada har Jumat, maka organisasi akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan bunga dari investasi karena uang tersebut baru akan di kliring pertengahan minggu berikutnya. Manajer kas diberikan kebebasan untuk memperkirakan kapan cek akan dikeluarkan untuk pembayaran dan kapan harus mentransfer uang dari satu akun ke akun yang lain.3. Mengendalikan Saldo BankMemberikan pengendalian yang ketat pad saldo bank menjadi sangat popular sebagai salah satu prinsip dalam manajemen kas. Organisasi menyadari bahwa uang yang tidak dibutuhkan untuk membiayai biaya operasional atau untuk saldo kompensasi (compensating balance) harus diinvestasikan kedalam surat berharga yang menghasilkan pendapatan bunga. Konsekuensinya adalah organisasi tersebut harus berusaha untuk menghidari akumulasi kas yang tidak aktif pada rekening mereka dengan menggunakan laporan kas harian atau membuat pembayaran dengan menggunakan draft.4. Investasi Kelebihan KasKas ditangan (cash on hand) untuk memenuhi keubutuhan pembiayaan kewajiban harus diinvestasikan ke dalam surat berharga jangka pendek. Sebagai organisasi yang tidak beorientasi pada keuntungan, organisasi pemerintah didorong untuk menggunakan surat berharga jangka pendek yang mempunyai karakteristik likuiditas yang tinggi dan mudah diubah menjadi kas baik melalui pasar modal maupun karena jatuh tempo. Dalam memilih investasi terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain:a. Tingkat hasil investasi (yield),b. Waktu jatuh tempo (maturity)c. Likuiditas (liquidityd. Risiko (risk)e. Adanya aturan call (call provision)f. Ketersediaan nominal/denominasi sekuritas (the availability of denominations), dang. Aspek perpajakan (taxability).C. Pengelolaan Float dalam Manajemen Kas.Float3 dalam manajemen kas mengacu pada penundaan waktu dalam aliran kas atau informasi. Float terjadi baik dalam proses penerimaan kas yang disebut collection float maupun dalam proses pengeluaran kas yang disebut disbursement float.1. Collection FloatCollection float mengacu pada jumlah total perbedaan waktu dari pengiriman dokumen pembayaran oleh pelanggan sampai dengan tersedianya kas dari hasil pembayaran tersebut di bank. Pembagian komponen dari collection float didasarkan pada sumber dari penundaan dalam proses penerimaan kas. Komponen-komponen tersebut meliputi:a. Mail floatPenundaan ini disebabkan oleh perbedaan waktu dari pengiriman cek sampai dengan penerimaan cek.b. Processing floatPenundaan ini terkait dengan waktu yang dibutuhkan untuk proses sebelum cek didepositokan ke sistem perbankan.c. Availability floatPenundaan ini timbul karena perusahaan tidak diberikan fasilitas langsung tersedia (immediate available) pada semua komponen depositonya. Dengan kata lain penundaan ini timbul karena cash belum selesai di kliring dalam sistem perbankan.2. Mengelola Collection Floata. Mengurangi mail floatMail float dapat dikurangi dengan menempatkan secara hati-hati tempat pembayaran tagihan. Secara umum, semakin dekat tempat pembayaran dengan pelanggan maka semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman pembayaran. Namun, penempatan ini harus mempertimbangkan juga biaya administratif dan operasional terkait dengan banyaknya tempat yang digunakan. Dalam kondisi geografis yang kurang bagus mungkin akan dibutuhkan banyak tempat pembayaran tagihan agar dapat lebih dekat dengan pelanggan. Kondisi ini akan mengakibatkan biaya operasional dan administratif menjadi meningkat sehingga keuntungan dari pengurangan mail float akan hilang dengan adanya kenaikan biaya tersebut.b. Mengurangi processing floatUntuk mengurangi processing float pembayaran harus di proses dan disampaikan ke bank deposito sebelum proses kliring dalam sistem perbankan selesai. Terdapat tiga issue yang harus dipertimbangkan yaitu: kecepatan, akurasi, dan keamanan. Untuk alasan inilah maka pada umumnya pembayaran diproses dan didepositokan paling sedikit sekali dalam sehari. Hal inilah yang sering menjadi pertimbangan yaitu pemilihan antara mengurangi float cost dengan memproses sesering mungkin dan meningkatnya biaya sebagai akibat memproses pembayaran tersebut.c. Mengurangi availability floatUntuk mengurangi float ini perusahaan dapat menempatkan lokasi deposito yang dekat dengan bank di mana cek ditarik atau melakukan negosiasi dengan bank.3. Disbursement floatDisbursement float merupakan bagian dari payment float. Ia terdiri dari beberapa komponen yaitu mail float, process float, dan presentation or clearing float. Untuk mail float dan process float relatif sama dengan collection float, sedangkan presentation or clearing float adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem perbankan untuk mengembalikan cek dan menampilkan kembali ke dalam akun perusahaan yang membayar. 4. Mengelola disbursement floatSebagaimana kita ketahui, keterlambatan waktu pembayaran dapat bersumber dari pengiriman check, pemrosesan check, dan penagihan. Disbursement float dapat ditingkatkan dengan menuliskan check pada bank yang bertempat di lokasi yang jauh secara geografis atau menuliskan check dari kantor pos yang terpencil. Dilihat dari sudut pandang etika dan ekonomi taktik yang digunakan untuk meningkatkan disbursement float masih dalam perdebatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa argumen antara lain:a. Secara ekonomi pada umumnya setiap syarat pembayaran selalu mencantumkan diskon di mana diskon tersebut lebih besar bila dibandingkan dengan keuntungan dari meningkatkan disbursement float.b. Secara etika menunda pembayaran yang sudah jatuh tempo merupakan prosedur bisnis yang tidak etis. Disamping itu terdapat konsekuensi negatif yaitu rusaknya hubungan dengan pemasok.Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mengelola disbursement float, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan semaksimal mungkin diskon yang diberikan oleh pemasok dan memperbaiki pengendalian terhadap pengeluaran.

C. Sentralisasi versus Desentralisasi Manajemen KasPada berbagai negara, layanan perbankan pemerintah dan manajemen kas dilakukan dengan menggunakan rekening pemerintah pada Bank Sentral. Saldo pada rekening ini dikelola terutama untuk tujuan-tujuan kebijakan moneter, yaitu:1. Injeksi kas bersih dari sektor publik ke dalam sistem perbankan yang didanai dengan penjualan sekuritas pemerintah jangka panjang.2. Likuiditas sektor perbankan primer dikelola dengan secara periodik menjual sekuritas pemerintah jangka pendek dan operasi pasar terbuka bank sentral. Pengendalian pengeluaran sangat ditekankan tetapi minimalisasi biaya pendanaan (cost of financing) kebutuhan kas pemerintah bukan merupakan peranan atau tujuan khusus dari Bank Sentral ataupun Kementrian Keuangan (Lembaga Perbendaharaan).Pada sistem seperti ini, entitas pemerintah (seperti kementerian, departemen atau lembaga) tidak begitu memiliki kendali atas proses manajemen kas. Kebutuhan untuk membayar dalam jumlah kecil dan segera, dengan menggunakan transfer dana elektronik (electronic fund transfer), cek ataupun kas, pada umumnya memunculkan adanya berbagai rekening pada bank komersial sebagai upaya dari entitas untuk mendapatkan kendali yang lebih besar atas waktu pembayaran. Hal ini memunculkan tambahan biaya yang cukup besar bagi pemerintah dalam bentuk kehilangan bunga atas saldo yang belum dipakai dan biaya transaksi perbankan yang besar.Berbagai evaluasi atas manajemen dan pengeluaran kas pemerintah menunjukkan bahwa pola seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya memberikan manfaat berupa pengendalian yang ketat atas pembayaran dan juga atas pengeluaran pemerintah dari proses pembayarannya yang tersentralisasi. Akan tetapi, menurut Storkey (2001) proses ini ternyata memunculkan kerugian-kerugian yang seringkali juga sangat besar, yang meliputi:1. Ketiadaan wewenang yang jelas untuk manajemen kas yang baik sehingga pilihan atas sumber pendanaan jangka pendek tidak digunakan atau bila digunakan cenderung tidak efisien.2. Ketiadaan insentif untuk manajemen kas yang efisien sehingga tidak ada perhatian dari manajemen entitas pemerintah atas keberadaan saldo kas menganggur ataupun jangka waktu pembayaran dan penerimaan kas.3. Keterbatasan-keterbatasa pada sistem penerimaan pendapatan atau pembayaran pemerintah membuat terbatasnya inovasi dalam metode pembayaran serta pengumpulan informasi tidak berguna bagi tujuan-tujuan kas manajemen.4. Fungsi bendahara berkenaan dengan kas hanya terbatas pada informasi atas pencatatan rekening dan pengendalian atas rekening bank.Sejalan dengan adanya permasalahan manajemen kas yang tersentralisasi ini dan kebutuhan akan pengendalian yang lebih besar terhadap manajemen sumber daya kas, Storkey (2001) juga menyatakan bahwa muncul upaya-upaya agar:1. Entitas-entitas pemerintahan perlu meningkatkan pengendalian atas manajemen harian atas kas sehingga mereka memiliki pengetahuan terbaik akan waktu pembayaran dan berada dalam posisi terbaik untuk mempengaruhi kemungkinan arus kasnya. Oleh karena itu, merupakan hal yang masuk akal apabila manajemen likuiditas harian berada di tangan entitas-entitas pemerintahan. Hal ini juga konsisten dengan perkembangan bahwa entitas-entitas diserahi tanggung jawab lebih besar untuk pengendalian akuntansi dan keuangannya jika mereka diserahi pendanaan dalam jumlah besar.2. Pemerintah tidak mengalami kerugian dari penggunaan uang karena adanya saldo-saldo menganggur pada rekening entitas (bendaharawan) dan tingkat bunga yang terendah dapat diperoleh. Untuk mencapai hal ini, perlu ada sentralisasi rekening bank dari entitas-entitas pemerintahan sehingga salado bank dapat diagregasi dan arus kas konsolidasi dapat disiapkan untuk memungkinkan pemanfaatan berbagai kemungkinan pendanaan.

D. Pengelolaan Kas Negara1. Dasar Hukum Pengelolaan Kas NegaraDasar hukum dalam pengelolaan kas negara adalah:a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287)b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)d. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438)2. Bendahara Umum Negara (BUN) dan Bendahara Umum Daerah (BUD)a. Bendahara Umum NegaraBendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara dalam hal ini Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara.Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengangkat Kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian wewenang Bendahara Umum Negara dan tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan uang dan surat berharga. Kuasa Bendahara Umum Negara terdiri dari Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat dan Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah.b. Kuasa Bendahara Umum Negara PusatWewenang bendahara Umum Negara dalam pengelolaan uang negara yang dikuasakan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat terdiri dari:1) Menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Negara2) Menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran Negara3) Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran Negara4) Menyimpan uang Negara5) Menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi dalam rangka pengelolaan kas melalui pembelian surat utang Negara6) Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara7) Menyajikan informasi keuangan negarac. Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah.Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah bertugas menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang yang berada dalam pengelolaannya. Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).d. Bendahara Umum DaerahKepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Bendahara Umum Daerah. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan uang dan surat berharga.

e. Wewenang Bendahara Umum DaerahWewenang Bendahara Umum Daerah berkaitan dengan pengelolaan uang daerah terdiri dari:1) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah2) Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk3) Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD4) Menyimpan uang daerah5) Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi dalam rangka pengelolaan kas melalui pembelian surat utang Negara6) Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Penggguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerahPengelolaan Kas Negara terdiri dari pengelolaan kas pusat dan daerah.Tujuan pengelolaan kas negara :Penggunaan dana yang dimiliki negara secara efisien dan efektif dengan cara:1. Menentukan jumlah dan alokasi dana untuk keperluan pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan dan kegiatan investasi. Negara memiliki sumber daya keuangan yang terbatas oleh karena itu sangat penting adanya suatu perencanaan dalam pengalokasian dana yang dimiliki. Kegiatan pengalokasian ini sangat penting untuk memastikan semua kegiatan operasional pemerintah dapat dibiayai, jika kemudian setelah semua kegiatan telah dialokasikan dananya dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut dapat dipergunakan untuk kegiatan investasi sebagaimana yang diatur pada pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.2. Mendapatkan sumber dana yang paling efisien untuk membiayai kegiatankegiatan pemerintahan. Jika pemerintah tidak memiliki dana yang cukup untuk menutup semua kegiatan operasionalnya maka diperlukan adanya pembiayaan. Pembiayaan tersebut dapat berasal dari dalam dan luar negeri atau sumber-sumber lain. Pemerintah perlu melakukan perhitungan yang cermat sumber pembiayaannya sehingga biaya yang timbul atas pembiayaan tersebut dapat ditekan seminimal mungkin.3. Meminimalisasi kas yang menganggur (idle cash). Setiap rupiah uang yang dimiliki oleh negara harus dipergunakan sebaik mungkin. Hingga saat ini masih banyak uang negara yang masih menganggur dengan kata lain tidak memberikan return yang memadai, dengan manajemen kas yang baik dana yang tidak memberikan return maksimal tersebut dapat diinvestasikan dan dikelola secara professional sehingga memberikan keuntungan bagi negara.4. Mempercepat penyetoran penerimaan negara. Percepatan penyetoran penerimaan penting dalam dua hal :a. Agar dana yang bersumber dari penerimaan negara tersebut dapat segera masuk ke rekening kas umum negara sehingga dapat segera dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.b. Minimalisasi kerugian negara atas dana yang float di bank persepsi. Dana yang tidak segera disetorkan ke kas negara dapat dipergunakan oleh bank umum untuk keuntungan bank tersebut dengan demikian pemerintah dirugikan sebesar selisih bunga yang diterima pemerintah dan tingkat return yang diterima oleh bank umum tersebut dari hasil investasinya. Dengan penyetoran penerimaan langsung ke rekening kas Negara, kerugian ini dapat diminimalisasi.5. Melakukan pembayaran atas pengeluaran negara secara tepat waktu.Pemerintah perlu melakukan perhitungan yang cermat atas saat yang tepat untuk atau lebih lambat jika memang hal tersebut lebih menguntungkan, misalnya jika negara donor memberikan potongan bunga apabila pemerintah melakukan pelunasan dini atas utangnya.

Dasar hukum dalam pengelolaan kas negara adalah :Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Adapun tujuan pengelolaan kas negara adalah penggunaan dana yang dimiliki negara secara efisien dan efektif dengan cara: Menentukan jumlah dan alokasi dana untuk keperluan pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan dan kegiatan investasi, mendapatkan sumber dana yang paling efisien untuk membiayai kegiatankegiatan pemerintahan, meminimalisasi kas yang menganggur (idle cash), mempercepat penyetoran penerimaan negara, melakukan pembayaran atas pengeluaran negara secara tepat waktu.

BAB IIIPENUTUP

KesimpulanKas merupakan elemen kunci dalam perencanaan atas seluruh aspek operasional perusahaan. Tanpa adanya manajemen kas yang baik, suatu organisasi mungkin dapat kehilangan reputasinya dan sulit untuk bertransaksi dengan pihak lain karena organisasi tersebut tidak dapat membayar tagihannya yang sudah jatuh tempo. Ada beberapa pengertian dari kas,yaitu: menurut UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, menurut Standar Akuntansi Pemerintah, dan menurut Standar Akuntansi Keuangan. Dapat disimpulkan bahwa pengertian kas meliputi saldo kas (cash on hand), saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan serta instrumen investasi yang sangat likuid, berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Manajemen kas sektor publik meliputi empat elemen antara lain:Perencanaan (forecasting), mobilisasi dan manajemen arus kas (mobilizing and managing the cash flow), pemeliharaan hubungan dengan perbankan (maintaining banking relations), dan investasi kelebihan kas (investing surplus cash). Setiap elemen harus dikelola secara aktif untuk mencapai efektifitas manajemen kas.

Daftar Pustaka

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Penatausahaan PHLN, Jakarta: 2005. MEFMI, Public Debt Management Procedures Manual Vol. 1.Mulyadi. Sistem Akuntansi. Ed.3. Jakarta : Salemba Empat.2001 Munawar, Dungtji, Pengembalian Pinjaman Luar Negeri, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta: 2005.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. www.gogle.com25