PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS KELAUTAN … · 2020. 12. 8. · 03/PER-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan. 4. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat no

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Jalan Sutan Syahrir No. 16 Telp. (0561) 732521 Fax (0561) 766073

Website : http://dislautkan.kalbarprov.go.id e-mail : [email protected]

P O N T I A N A K

Kode Pos 78116 Pontianak, Juli

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 159 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN PERIKANAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan

publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang

baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban

berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan

pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib

menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat tentang

Standar Pelayanan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan

Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

http://dislautkan.kalbarprov.go.id/

~ 2 ~

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5357); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6); 8. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat(berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2016 Nomor 19); 9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 89 Tahun 2017

tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Pelabuhan Perikanan

Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada (Penyelenggara/Unit Pelayanan Publik

pada Unit Pelaksanan Teknis Pelabuhan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada (Penyelenggara/Unit Pelayanan Publik pada Unit Pelaksanan Teknis Pelabuhan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat meliputi produk/jenis pelayanan :

1) Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) 2) Penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal

3) Penerbitan Surta Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal 4) Penerbitan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)

5) Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu (Jenis Minyak Solar/ Gas Oil ).

6) Pelaksanaan Inspeksi Pembongkaran Ikan

7) Sewa Lahan dan Bangunan

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta

digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

~ 4 ~

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR

TANGGAL

: 159 TAHUN 2020

: 07 DESEMBER 2020

TENTANG : TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS

KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PELAYANAN PUBLIK PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS

PELABUHAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

a. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Service Delivery

No Komponen uraian

1 Persyaratan : 1. Surat Permohonan Keberangkatan Kapal. 2. Bukti Pembayaran Tambat Labih dari UPT Pelabuhan

Perikanan Prov. Kalbar. 3. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan dari Pengawas

Perikanan

4. Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal.

5. Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal

6. Permohonan Pernerbitan SPB.

7. Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Berangkat dari Nahkoda

8. Daftar Awal Kapal Perikanan.

9. Log Book Penangkapan Ikan.

10. Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI-lembar

Awal)SKPI.

2 Prosedur / Alur Peayanan :

Keterangan : 1. Pemohonan Menuju Meja Informasi 2. Menerima Informasi dari Petugas 3. Menyerahkan berkas Permohonan 4. Menerima SPB

3 Waktu Pelayanan : 60 Menit

4 Biaya/Tarif : Tidak dipungut Biaya (Gratis)

5 Produk : Dokemen Surat Persetuajuan Berlayar (SPB)

6 Pengelolaan Pengaduan : 1. Lisan 2. Tulisan disampaikan ke kotak Pengaduan

3. Telepon / Fax : (0561) - 775347

4. Email : pp.provkalbar@[email protected]

5. Webside : upt-pp.kalbarprov.go.id

PEMOHON

SYAHBANDAR

SPB TERBIT

MEJA LAYANAN

mailto:pp.provkalbar@[email protected]

~ 5 ~

1

2

5

4 3

1. Pemohonan /pihak yang ingin megadu datang langsung kepada petugas pengelola pengaduan untuk menjelaskan hal yang di adukan

2. Apabila petugas pegelola pengaduan dapat langsung menjawabnya dapat dilakukan konfirmasi atau jawaban langsung kepada pemohon sebagai pihak yang menyampaikan aduan

3. Petugas pengelola pengaduan tidak menguasai atau tidak menetahui permasalahan yang di adukan, maka aduan tersebut disampaikan kepada bagian yang terkait dengan permasalahan yang di adukan.

4. Bagian operasional dan kesyahbandaran memberikan tanggapan kepada pemohon pihak yang menyampaikan pengaduan

5. Jangka waktu penyelesaian pengaduan 30 – 60 menit (untuk pengaduan yang dapat diselesaikan)

Manufacturing

No komponen uraian

7 Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004

tentang Perikanan

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER

08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan

3. Peraturan Meteri Kelautan dan Perikanan No. PER 03/PER-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan

Perikanan.

4. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat no 89 Tahun

2017 tanggal 28 Desember 2017, tentang Pembentukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

8 Sarana dan Prasarana : Internet, Komputer, Printer dan Kertas

9 Jumlah Pelaksana : 3 Orang

10 Kompetensi Pelaksana : Syahbandar dan Petugas Kesyahbandaran Perikanan dan Operator

11 Pengawasan Internal : Kepala Pelabuhan dan atasan langsung

12 Jaminan Pelayanan : Apabila berkas yang diajukan lengkap dan memenuhi persyaratan, jaminan pelayanan tepat waktu, bebas biaya

dan profesional

13 Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan

: Dokumen yang diajukan tidak hilang dan dijaga kerahasiaannya

14 Evaluasi Kinerja Pelaksana : Laporan tiap bulan

Pemohon

Petugas Pengelola

Pengaduan

Bagian Operasional dan Kesyahbandaran

~ 6 ~

b. Penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal

Service Delivery

No Komponen uraian

1 Persyaratan : 1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Rencana Keberangkatan Kapal Perikanan

2. Menyerahkan Bukti Pelunasan Jasa Tambat Labuh 3. Menyerahkan STBL Kedtangan Kapal Perikanan

4. Menyerahkan Log book Penangkapan Ikan

5. Menyerahkan SHTI Lembar Awal bagi Kapal diatas

20 GT

2 Prosedur / Alur Pelayanan :

Keterangan : 1. Pemohonan Menuju Meja Informasi 2. Menerima Informasi dari petugas 3. Menyerahkan berkas permohonan 4. Menerima STBLKK



5 Produk : Dokumen STBL Keberangkatan


3. Telepon / Fax : (0561) – 775347



1

2

5

4 3






PEMOHON

SYAHBANDAR

STBLKK TERBIT

MEJA LAYANAN

Pemohon

Petugas Pengelola

Pengaduan



~ 7 ~

Manufacturing

No komponen uraian


tentang Perikanan

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER

08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan 3. Peraturan Meteri Kelautan dan Perikanan No. PER

03/PER-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan

Perikanan.



Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Provinsi

Kalimantan Barat.

8 Sarana dan Prasarana : Internet, Komputer, Printer dan ATK





dan profesional 13 Jaminan Keamanan

Keselamatan Pelayanan



c. Penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan

Service Delivery

No Komponen uraian

1 Persyaratan : 1. Dokumen Kapal (Pas Kecil/besar, Sertifikat Kesempurnaan/Kelaikan, Surat Ukur, Sertifikat

Keselamatan, Buku Kesehatan, Sertifikat Untuk

Kapal diatas 30GT, Aktivitas Transmiter untuk Kapal diatas 30 GT, SIUP, SIPI/SIKPI)

2. Surat Pemberitahuan Kedatangan Kapal (kapal

besi/baja) dari Pemilik kapal

3. Logbook Penangkap Ikan (sudah terisi) 4. Manifest (untuk kapal angkutan ikan)


Keterangan : 1. Pemohonan Menuju Meja Informasi 2. Menerima Informasi dari petugas 3. Menyerahkan berkas permohonan 4. Menerima STBLK



5 Produk : Dokumen STBL Kedatangan Kapal.

SYAHBANDAR PERIKANAN

STBLK TERBIT

MEJA LAYANAN

PEMOHON

~ 8 ~


3. Telepon / Fax : (0561) – 775347

4. Email : pp.provkalbar@[email protected] 5. Webside : upt-pp.kalbarprov.go.id

1

2

5

4 3






Manufacturing

No.

komponen uraian


tentang Perikanan

2. Peaturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER

08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan 3. Peraturan Meteri Kelautan dan Perikanan No. PER

03/PER-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di

Pelabuhan Perikanan.



Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Provinsi

Kalimantan Barat.

8 Sarana dan Prasarana : Internet, Komputer dan ATK

9 Jumlah Pelaksana : 2 orang








Pemohon

Petugas Pengelola

Pengaduan



~ 9 ~

d. Penerbitan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)

Service Delivery

No Komponen uraian

1 Persyaratan : 1. SHTI-Lembar Awal (LA) Draf SHTI-LA, FC Identitas Pemohon, FC STBL

Kedatangan Kapal, FC SIPI, Lap Hasil Verifikasi Pendaratan Ikan dari Pengawas Perikanan, Surat

Keterangan Pendaratan Ikan (SKPI) Apabila

Pendaratan Ikan pada Pelabuhan Non-OKL.

2. SHTI-Lembar Turunan (LT), Surat Permohonan SHTI-LT. FC SHTI-LA, Draf

SHTI-LH, FC Identitas Pemohon, Bukti Pembelian

Ikan, Packing List Invoice dari Perusahaan, Surat Jalan Pengiriman Barang dar Perusahaan.

3. SHTI-Lembar Turunan (LTS)

Surat permohonan SHTI-LT, Draf SHTI-LTS, FC identitas Pemohon, Bukti Pembelian Ikan,

Packing List Invoice dari Perusahaan, Surat

Jalan Pengiriman Barang dar Perusahaan Lap. Hasil Verifikasi Pendaratan Ikan dari Pengawas

Perikanan, Surat Keterangan Pendaratan Ikan

(SKPI) Apabila Pendaratan Ikan Pada Pelabuhan

Non-OKL.


Keterangan : 1. Pemohonan Menuju Meja Informasi 2. Menerima Informasi dari petugas 3. Menyerahkan berkas permohonan 4. Menerima SHTI



5 Produk : Dokumen SHTI-LA

6 Pengelolaan Pengaduan : 1. Lisan 2. Tulisan disampaikan ke kotak Pengaduan 3. Telepon / Fax : (0561) – 775347



1

2

5 4 3

1. Pemohonan /pihak yang ingin megadu datang langsung

kepada petugas pengelola pengaduan untuk menjelaskan hal yang di adukan

PEMOHON

SHTI TERBIT

KEPALA PELABUHAN

MEJA LAYANAN

Pemohon

Petugas Pengelola

Pengaduan



~ 10 ~





Manufacturing

No komponen uraian


tentang Perikanan 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER

08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan

3. Peraturan Meteri Kelautan dan Perikanan No. PER

13/MEN/2012 tahun 2012 tentang Sertifikat Hasil

Tangkapan Ikan (SHTI)

4. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat no 89 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017, tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan

Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

8 Sarana dan Prasarana : Internet, Komputer, ATK dan Dokumen Draft SHTI

9 Jumlah Pelaksana : 2 orang





Keselamatan Pelayanan : 1. Dokumen yang diajukan tidak hilang dan dijaga

kerahasiaannya

2. Jaminan ketelusuran ikan bebas IUU Fishing


~ 11 ~

e. Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu (Jenis Minyak Solar/ Gas Oil ).

Service Delivery

No Komponen uraian

1 Persyaratan : 1. Pemilik kapal mengajukan Permohonan 2. Surat tana bukti lapor kedatangan kapal (STBLKK)

3. Fotokopi SIPI/SIKPI atau Bukti Pencatatan Kapal 4. Fotocopi Surat Laik Operasional (SLO)

5. Fotocopi Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

6. Estimasi Produksi Per Trip 7. Jadwal Rencana Pengisian Minyak Solar (Gas Oil)

8. Estimasi Sisa Minyak Solar (Gas Oil) yang ada di

Kapal) 9. Daftar anak bauh kapal (ABK) yang disyahkan oleh

syahbandar di Pelabuhan Perikanan

2

Prosedur / Alur

Pelayanan

:

Keterangan : 1. Pemohonan Menuju Meja Informasi 2. Menerima Informasi dari petugas 3. Menyerahkan berkas permohonan 4. Menerima Rekom BBM



5 Produk : Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar (Gas Oil)


3. Telepon / Fax : (0561) – 775347



1

2

5

4 3




PEMOHON

KEPALA PELABUHAN

KASI OPERASIONAL PELABUHAN

SURAT REKOM TERBIT

Pemohon

Petugas Pengelola

Pengaduan



~ 12 ~


5. Jangka waktu penyelesaian pengaduan 30 – 60 menit (untuk pengaduan yang dapat

diselesaikan)

Manufacturing

No

.

komponen uraian

7 Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

2. Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004

tentang Perikanan

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

pertauran pemerintah Pengganti undang undang Nomor 2 Tahun 2014

4. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang

Penyediaan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran

Bahan Bakar Minyak

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Meneral

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu untuk Konsumen

Pengguna Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan

peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 6 Tahun 2014

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2015 tentang Petrunjuk Pelaksanaan

Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan

Bakar Minyak Tertentu untuk Usaha Perikanan Tangkap

8 Sarana dan Prasarana : Komputer, Printer ATK dan Dokumen Pendukung Lainnya








14 Evaluasi Kinerja Pelaksana : Laporan Stiap Bulan

~ 13 ~

f. Pelaksanaan Inspeksi Pembongkaran Ikan.

Service Delivery

No Komponen uraian

1 Persyaratan : 1. Dokumen Kapal (Pas Kecil/besar, Sertifikat Kesempurnaan/Kelaikan, Surat Ukur, Sertifikat

Keselamatan, Buku Kesehatan, Sertifikat Untuk Kapal diatas 30GT, Aktivitas Transmiter untuk

Kapal diatas 30 GT, SIUP, SIPI/SIKPI)

2. Surat Pemberitahuan Kedatangan Kapal (kapal

besi/baja) dari Pemilik kapal 3. Logbook Penangkap Ikan (sudah terisi)

4. Manifest (untuk kapal angkutan ikan)

2 Prosedur / Alur Pelayanan

:

Keterangan : 1. Pemohonan Menuju Meja Informasi 2. Menerima Informasi dari petugas 3. Menyerahkan berkas permohonan 4. Menerima Inspeksi Pembongkaran Ikan



5 Produk : Dokumen Laporan Hasil Bongkar Ikan

6 Pengelolaan Pengaduan : 1. Lisan 2. Tulisan disampaikan ke kotak Pengaduan 3. Telepon / Fax : (0561) – 775347



1

2

5 4 3

1. Pemohonan /pihak yang ingin megadu datang langsung

kepada petugas pengelola pengaduan untuk menjelaskan hal yang di adukan




5. Jangka waktu penyelesaian pengaduan 30 – 60 menit (untuk pengaduan yang dapat

diselesaikan)

PEMOHON

MEJA LAYANAN

SYAHBANDAR PERIKANAN

DOKUMEN INSPEKSI TERBIT

Pemohon

Petugas Pengelola

Pengaduan



~ 14 ~

Manufacturing

No komponen uraian

7 Dasar Hukum : 1. Undang –undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

Tentang Perikanan

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08 / MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan.

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.

PER.03/PER-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di

Pelabuhan Perikanan.

4. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 9 Tahun 2011 tanggal 1 Maret 2011,tentang Pembentukan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelabuhan

Perikanan Pantai (UPPP) Sungai Rengas Provinsi Kalimantan Barat

8 Sarana dan Prasarana : Komputer, ATK, Thermometer, timbangan dan test Kit Formalin


10 Kompetensi Pelaksana : Petugas yang telah mengikuti pelatihan bidang pengelolaan pelabuhan perikanan




Keselamatan Pelayanan : Dokumen yang diajukan tidak hilang dan dijaga

kerahasiaannya

14 Evaluasi Kinerja Pelaksana : Laporan Setiap Bulan

g. Sewa Lahan dan Bangunan

Service Delivery

No Komponen uraian

1 Persyaratan : 1. Berkas Surat Permohonan dan Kelengkapan Administrasi

2. Lembar disposisi 3. Disposisi Kadis

4. Disposisi Kepala Pelabuhan Perikanan

5. Draf Permohonan dan Kelengkapan Administrasi

2 Prosedur / Alur Pelayanan

:

Keterangan : 1. Pemohonan 2. Pemohon Mengajukan Surat Permohonan Kepala

Pelabuhan Perikanan 3. Kepala Pelabuhan mengarahkan pemohon pada Seksi

Tata Kelola dan Pelayanan Usaha 4. Penyampaian Dokumen pemohon kepada Kadis

Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat

3 Waktu Pelayanan : 3 Hari


5 Produk : Dokumen Berkas Usulan Sewa Lahan

PEMOHON

KEPALA PELABUHAN PERIKANAN

MENYAMPAIKAN DOKUMKEN PEMOHON KE KADIS KELAUTAN DAN

PERIKANAN

KASI TATA KELOLA DAN PELAYANAN

USAHA

Documents

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS KELAUTAN … · 2020. 12. 8. · 03/PER-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan. 4. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat no