PENYUSUNANPERATURAN DAERAH

YANG BAIKSebagai Program Legislasi Daerah

BITNER S. PAKPAHAN, SH.MMBiro Hukum Departemen Dalam Negeri

(HP. 08128473062)

Disampaikan dalam Bintek Anggota DPRD

FUNGSI LEGISLASI

DPRD : DESAINER ATAU TAYLOR ?

MEWUJUDKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

YANG BAIK

Politik Hukum Proses Pembentukan Materi Muatan Asas Hukum Menjawab Kebutuhan/Menyelesaikan

Masalah

KONSTRUKSI PERDA Pancasila UUD 1945 (Pasal 1, 18, 18 A, 18B) UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara UU 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan UU 17 tahun 2007 tentang RPJP 2005-2025 Peraturan Perundang-Undangan sektoral lainnya RPJPD RPJMD

POLITIK HUKUM PERDA Segala sesuatu yang “berada dibalik” sebuah

aturan, antara lain berupa tujuan, fungsi, paradigma, kehendak politik negara, maupun idiologi hukum

Peraturan perundang-undangan dapat dibaca sebagai medan pertarungan berbagai kepentingan yang berinteraksi di masyarakat

MANFAAT MEMAHAMI POLITIK HUKUM

Membantu memahami secara utuh makna dan tujuan dalam pengaturan

Membantu memahami konstruksi peraturan perundang-undangan

Memprediksi masalah-masalah yang mungkin timbul dalam implementasinya

Memprediksi alternatif solusi dari masalah yang mungkin terjadi

Mempersiapkan manajemen hukum

MENGAPA KITA PERLU MENGATUR ??

Manusia sebagai Homo Economicus

Manusia sebagai Homo Juridicus

APAKAH TUJUAN KITA MENGATUR ??

Mewujudkan Keadilan Mewujudkan Kepastian Hukum Mewujudkan Ketentraman dan

Ketertiban Mewujudkan Kemanfaatan Sosial

KONTRA TUJUAN

ATURAN BERSIFAT VIKTIMOGENIK

ATURAN BERSIFAT KRIMINOGENIK

FUNGSI PENGATURAN

Sebagai Kontrol Sosial Sebagai Rekayasa Sosial Sebagai Mekanisme Integrasi Sebagai Pemberdayaan Sosial

Mengidentifikasi Masalah

EVENTS

PATTERNS

STRUCTURE

PROSES TRANSFORMASIPENYUSUNAN PERDA

1. Langkah 1 : memberi bentuk terhadap keinginan yang bersimpang siur di masyarakat menjadi harapan dan keinginan

2. Langkah 2 : membuat keinginan perorangan menjadi keinginan suatu golongan sosial atau kategori sosial

3. Langkah 3 : menjadikan keinginan yang sudah bersifat umum tadi menjadi urusan pemerintah

lanjutan4. Langkah 4 : pengakuan dari golongan politik

bahwa masalah tersebut sudah menjadi urusan yang mebutuhkan campur tangan pemerintah

5. Langkah 5 : menempatkan problem tersebut dalam agenda pembuatan peraturan

6. Langkah 6 : merumuskan keinginan, kebtuhan, masalah di atas ke dalam peraturan

GOOD GOVERNANCE

INSTITUTIONALREFORM

PUBLICMANAGEMENT

REFORM

FINANCIALREFORM

PERTIMBANGAN DALAM MELAKUKAN PENGATURAN

PERTIMBANGAN DALAM MELAKUKAN PENGATURAN:

PEMENCARAN URUSAN PEMERINTAHAN

DEKONSENTRASIPEMERINTAH

ADMINISTRATIF / WILAYAH

• KANWIL/KANDEP• KEPALA WILAYAH• DLL

PEMERINTAH PUSAT

DELEGASI

• OTORITA• BUMN• NUSAKAMBANGAN• DLL

DAERAH OTONOM

PROPINSI KABUPATEN/ KOTA

DESENTRALISASI

PRIVATISASI

• SWASTA MURNI• BOT• BOO• BOL• DLL

Pertimbangan Dalam Melakukan Pengaturan

URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat)

CONCURRENT(Urusan bersama

Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)

PILIHAN/OPTIONAL(Sektor Unggulan)

WAJIB/OBLIGATORY(Pelayanan Dasar)

SPM(Standar Pelayanan Minimal)

- Hankam

- Moneter

- Yustisi

- Politik Luar Negeri

- Agama

Contoh: kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan perhubungan

Contoh: pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dsb

IDIOLOGI HUKUM

PANCASILA Tata Nilai BARAT1. MORAL RELIGIUS

2. KEMANUSIAAN

3. KEBANGSAAN

4. DEMOKRASI

5. KEADILAN SOSIAL

1. INDIVIDUALIS

2. LIBERAL

3. KAPITALIS

PERTIMBANGAN DALAM PENGATURAN

Tata Nilai Dalam Masyarakat IDEAL CULTURE

1. Kerukunan Beragama

2. Keadilan Sosial

3. Kedaulatan Rakyat

4. Kemanusiaan

5. Kebangsaan

REAL CULTURE

1. Konflik tersembunyi antar umat beragama

2. Kesenjangan dalam berbagai aspek

3. Monopoli kekuasaan oleh individu dan kelompok

4. Pelanggaran HAM

5. Sentimen S A R A

PERTIMBANGAN DALAM PENGATURAN

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak

Asas Kepastian Hukum Asas Bertindak Cermat Asas Perlakuan yang Jujur Asas Keadilan Asas Motivasi Asas Kebijaksanaan Asas Persamaan Asas Kepercayaan Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum Asas Larangan Mencampuradukan Kepentingan Asas Perlindungan atas Pandangan Hidup Asas Menanggapi Pengharapan Secara wajar Asas Keseimbangan

PERTIMBANGAN DALAM PENGATURAN

MATERI MUATAN SUBSTANSTIFMATERI MUATAN SUBSTANSTIFPERATURAN DAERAHPERATURAN DAERAH

Persoalan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Urusan Rumah Tangga Daerah

Permasalahan Kondisi Khusus Daerah ybs

Penjabaran Lebih Lanjut thd Perundang-undangan yang lebih tinggi

1. Otonomi Daerah2. Medebewind

Sebagai pelaksanaan Sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.undangan yang lebih tinggi.

MATERI MUATANPERATURAN KEPALA DAERAH

JENIS-JENIS PERATURAN JENIS-JENIS PERATURAN DI DAERAHDI DAERAH

1. PERDA PROPINSI, KABUPATEN, KOTA2. PERATURAN GUBERNUR, BUPATI, WALIKOTA3. KEPUTUSAN GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA4. INSTRUKSI GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA

PENGATURAN/PENGATURAN/REGELINGREGELING

• Materi yang diatur berlaku umum• Bersifat mengatur• Produk hukumnya berupa Peraturan

PENETAPAN/PENETAPAN/BESCHIKINGBESCHIKING• Materi : konkrit, individual, final• Bersifat menetapkan• Produk hukumnya berupa Keputusan

KAIDAH YANG HARUS DIPERHATIKANKAIDAH YANG HARUS DIPERHATIKAN

• KEHARUSAN ADANYA KEWENANGAN DARI PEMBUAT PERDA

• KEHARUSAN ADANYA KESESUAIAN JENIS PERDA DENGAN MATERI YANG DIATUR

• KEHARUSAN MENGIKUTI TATA CARA TERTENTU• TDK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN

PER-UUAN YANG LEBIH TINGGI

5 PERTIMBANGAN DALAM MERUMUSKAN KEBIJAKAN PUBLIK/PERDA

WAKTU SDM BIAYA KELEMBAGAAN TEKNIS PENYUSUNAN

PERHATIKAN TIDAK ADA PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN YG KOMPLET/SEMPURNA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SELALU MEMPUNYAI KEKURANGAN SEJAK DITETAPKAN

BATASAN PENGATURAN

Tetap dalam bingkai pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang tetap menjaga keutuhan NKRI

Sejalan dengan tujuan negara yaitu mewujudkan kemakmuran masyarakat setempat dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan

Mempercepat perwujudan pemerataan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Memperkuat Demokratisasi lokal/ kedaulatan rakyat setempat

Mampu mewujudkan tujuan otonomi daerah Dalam batas kewenangan

ACTION PLAN

APAKAH PROGRAM LEGISLASI DAERAH SUDAH SESUAI DENGAN PERTIMBANGAN DI ATAS