",

Menimbang

Mengingat

f)

BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPAn MUSI BANYUASIN

NOMOR<3 TAHUN2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

BUPAn MUSI BANYUASIN

a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan DaerahKabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2007 tentang KeuanganDesa, Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa, dan Alokasi DanaDesa di Kabupaten Mus! Banyuasin, perlu adanya petunjukpelaksanaan sebagai pedoman bagi aparat maupun pihak-pihakterkait diilam rangka efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuanalokasi dana desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurufa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin TentangPetunjuk PelaksanaanPeraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentangAlokasi Dana Desa di Kabupaten Musi Banyuasin;

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahlingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dimRetribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran negaraTahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

6. . Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaandan Tanggung Jawab KeuanganNegara(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan LembaranNegaraRepubl!kIndonesia Nomor 4400);

Jln. Kolonel Wahid Udin No. 257 Sekayu Kode Pos 30711 Sumatera SelatanTelp. (0714) 321011Fax. (0714) 322447

Menetapkan

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimanatelah diubahdenganUndang-undangNomor 12Tahun 2008tentang PerubahanKeduaAt2JSUndang-undangNomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4844);

8. Undang-undangNomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuanganantara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang PembagianUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten{Kota (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007tentang Perubahan Atas Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaanKeuanganDaerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentangPendayagunaan dan Pemanfaatan Data Profil Desa dan ProfilKelurahan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentangPenyelenggaraanPerlombaanDesadan Kelurahan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentangPedoman Umum Pelaporan dan PertanggungjawabanPenyelenggaraanPemerintahan Desa;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007tentangPedomanPengelolaanKeuangan Desa;

18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang KewenanganPemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembar Daearah KabupatenMusi BanyuasinTahun 2002 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATl MUSI BANYUASIN TENTANG PETUNJUKPELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM KABUPATENMUSI BANYUASIN TAHUN 2011.

2

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati.beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.

4. Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Musi Banyuasinyangselanjutnya disingkat BPMPDadalah lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokokmelaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang meliputi penguatankelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat danpengembangan sosial budaya masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat,pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, fasilitasi pemerintahan desa sertamelaksanakan ketatausahaan Badan.

5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasinadalah salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskankebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaanpendapatan dan keuangan yang meliputi perencanaan pengendalian operasional,pendapatan, anggaran, perbendaharaan dan akuntansi serta melaksanakan ketatausahaandinas.

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten MusiBanyuasin.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yangberwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkanasal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormatl dalam sistem PemerintahanNegara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desadan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatsetempat berdasarkan asal usul dan adat istladat setempat yang diakui dan dihormatidalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggarapemerintahan desa.

10. Perangkat Desa adalah 5ekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri atas5ekretariat Desa (Kaur Keuangan dan Kaur Umum) dan pelaksana teknis lapangan (kepalaseksi sesuai dengan kebutuhan maksimal 5 orang) serta unsur kewilayahan (kepala dusun).

11. 5ekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalambidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan danpemberdayaan masyarakat.

12. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang setelah memenuhisyarat-syarat yang dltentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat olehpejabat yang berwenang dan diserahi tugas-tugas dalam sesuatu jabatan negeri ataudiserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan.

13. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasidalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerlntahandesa;

14. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yangdibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desadalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD){Lembaga PemberdayaanMasyarakat (LPM).

3

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD,adalah suaturencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui olehPemerintah Daerah dan DPRDdan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

16. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsibendahara umum daerah.

17. Musyawarah PerencanaanPembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdesadalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh parapemangku kepentingan desa (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahandesa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencanakegiatan di Desaselama 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.

18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraanpemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentukkekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

19. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasankeuangan desa.

20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKDadalahperangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaankeuangan desa.

21. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima,menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan danmempertanggungjawabkan keungan desa dalam rangka pelaksanaanAPBDesa.

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalahrencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama olehPemerintah Desadan BPD,yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

23. Alokas! Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desayang bersumber dari bagian dana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan danakeuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah d!kurangi belanjapegawai.

24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya. disingkat RPJM-Desaadalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakanpembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program, danprogram Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program prioritaskewilayahan disertai dengan rencana kerja.

25. RencanaKerja Pembangunan Desayang selanjutnya disingkat RKPDesaadalah dokumenperencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dar! RPJMDesa yangmemuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangkapendanaan yang dimutakhirkan , program prioritas pembangunan desa, rencana kerja danpendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desamaupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacukepada RencanaKerja Pemerintah Daerahdan RPJMDesa.

26. Daftar Usulan Rencana Kegiatan PembangunanDesayang selanjutnya disingkat (DU-RKP-Desa) adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan Desa yangmenggunakan dana yang sudah jelas sumbemya baik dari APBN, APBD (Propinsi,Kabupaten) APBDesa,Swadayamasyarakat dan Kerjasamadengan Pihak Ketiga.

27. Sketsa desa adalah gambaran desa secara kasar/umum mengenai keadaan sumber dayafisik (alam dan buatan) yang digunakan sebagai alat untuk menggali masalah-masalahyang berhubungan dengan keadaan sumber daya pembangunan dan potensi yang tersediauntuk mengatasi masalah. Hasilnyaberupa masalah sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatandan keamanan.

4

28. Kalender musim adalah alat untuk mengetahui masa-masa kritis dalam kehidupanmasyarakat, yaitu saat-saat dirasakannya masalah-masalahyang menyangkut pemenuhankebutuhan dasar dan terjadi cukup parah dan berulang-ulang.

29. Bagan kelembagaan adalah suatu gambaran keadaan peran (manfaat) lembaga-Iembagadidesa baik lembaga formal maupun lembaga non formal bagi masyarakat.

BABII

TUJUAN ALOKASI DANA DESA

Pasal2

Tujuan Alokasi Dana Desaadalah:

a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;

b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa danpemberdayaan masyarakat;

c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;

d. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatansosial dan ekonomi masyarakat;

e. Mendorong peningkatan keswadayaandan gotong royong masyarakat;

f. Meningkatkan kemandirian desa.

BABIII

TIM ASISTENSI DAN PELAKSANAALOKASI DANA DESA

Bagian kesatuPembentukan 11m

Pasal3

Dalam rangka pelaksanaan kelancaran pengelolaan Alokasi Dana Desa dibentuk lim Asistensilingkat Kabupaten, lim Pendamping lingkat Kecamatandan lim Pelaksanalingkat Desa.

Bagian Kedua11mAsistensi 11ngkat Kabupaten

Pasal4

(1) lim Asistensi lingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan melibatkaninstansi terkait.

(2) Sekretariat lim Asistensi Alokasi Dana Desa lingkat Kabupaten berada pada BadanPemberdayaanMasyarakatdan Pemerintahan Desa.

(3) lim Asistensi lingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal inimempunyai tugas sebagai berikut :

a. Merumuskan kebijakan pengelolaanAlokasi Dana Desa.

b. Melakukan pembinaan dan sosialisasipengelolaanAlokasi Dana Desa.

c. Memverifikasi profosal/ dokumen kegiatan dan persyaratan lainnya.

d. Menyusun rekapitulasi laporan kegiatan penggunaan Alokasi Dana Desaberdasarkanlaporan lim Pendampinglingkat Kecamatan.

5

Bagian Ketiga

Tim Pendamping Tingkat Keeamatan

Pasal5

(1) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan camat dengansusunan sebagai berikut :

Pembina : camat

Ketua

Sekretaris

Anggota

: 5ekretaris camat

: Kepala 5eksi yang membidangi PemberdayaanMasyarakat

: KepalaSeksiyang membidangi Pembangunan, Perangkat Desai Kelurahan

(2) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal Inlmempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pemantauan kegiatan AlokasiDana Desa;

b. Memverifikasi proposal/dokumen kegiatan dan persyaratan lainnya;

c. Mengadakan monitoring dan pengendalian kegiatan Alokasl Dana Desa;

d. Menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan termasuk laporan swadayamasyarakat dan pelaporan keuangan;

e. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan dl tingkat Desa dan melaporkan kepada TimAsistensi Tingkat Kabupaten.

Bagian Keempat

Tim Pelaksana Tingkat Desa

Pasal 6

(1) Tim PelaksanaKegiatan Tingkat Desa dltetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengansusunan sebagai berikut :

Ketua : KepalaDesa

5ekretaris : Sekretaris Desa

Bendahara : KepalaUrusan Umum, Tata Usahadan Keuangan,

Perekonomian, ketentraman dan kesra.

Anggota : KepalaUrusan Pembangunan, Perekonomian,Ketentraman dan Kesra.

PelaksanaTeknis : 1. LPMD

2. Tim PenggerakPKKTingkat Desa

3. Organisasi kepemudaan di desa

4. Pengurus Bumdes

5. Kader PemberdayaanMasyarakat

6. LembagaKemasyarakatanLainnya yang ada di desadisesuaikan dengan kebutuhan dan kegiatan yang dilaksanakan didesa.

(2) Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik, apabiladipandang kegiatannya menuntut tanggungjawab dan keahlian tertentu, maka pelaksanateknis dapat diberikan insentif yang dituangkan dalam RencanaAnggaran Biayaatau DaftarRincian Kegiatan.

6

Bagian Kelima

Tugas Tim Pelaksana Tingkat Desa

Pasal 7Tugas Ketua Tim

(1) Mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa baik dariaspek teknis, aspek keuangan, administrasi maupun aspek hukum.

(2) Menyelenggarakan musyawarah di Desamengenai rencana penggunaan Alokasi Dana Desayang kemudian disusun dalam suatu dokumen/proposal kegiatan.

(3) Menetapkan kebijakan pengelolaanAlokasi Dana Desa.

(4) Mengkoordinasikan pelaksanaantugas dari para pelaksanateknis di desa.

(5) Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan Di Desa danPenggunaanAlokasi Dana DesaTahun yang bersangkutan.

(6) Harus mampu mendorong dan menggerakkan swadaya dan partisipasi masyarakatseoptimal mungkin dalam ADD terutama yang menyangkut kegiatan pemberdayaanmasyarakat dan belanja publik.

(7) Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik, pertanggungjawaban keuangan desaserta laporan swadaya masyarakat secara berjenjang kepada Tim Pendamping TingkatKecamatandan Tim AsistensiTingkat Kabupaten.

Pasal8Tugas 5ekretaris Tim

(1) Menyusundan melaksanakanKebijakan PengelolaanADD.

(2) Menyusun RancanganKeputusan Kepala Desa tentang Penetapan PenggunaanADD Tahunyang bersangkutan.

(3) Membantu ketua dalam menyusun rencana kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Desayangdituangkan dalam proposal/dokumen kegiatan.

(4) Membantu mengkoordinasikan tugas-tugas ketua.

(5) Melaksanakanpelayanan teknis administrasi kepadaTim.

(6) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa sertalaporan swadaya masyarakat.

Pasal9Tugas Bendahara Desa

(1) Membuka rekening desa bersama Kepala Desa atas nama Pemerintah Desa yangbersangkutan.

(2) Membukukan penerimaan dan pengeluaran uang disertai dengan bukti-bukti pendukung.

(3) Melaksanakanpenatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.

(4) Memungut, mencatat dan menyetorkan pajak kepada Bank yang ditunjuk berdasarkantahapan pencairan.

(5) Menyampaikan laporan keuangan kepada Ketua.

7

Pasal10

Tugas Anggota TIm

--(1) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaandan pelaporan. I .(2) Membantu mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

(3) Merekapitulasi hasil kegiatan dari pelaksanateknis.

Pasal11Tugas Pelaksana Teknis

(1) Menyusun tahapan perencanaandan pelaksanaankegiatan.

(2) Melaksanakankegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Menggerakanswadaya masyarakat.

(4) Melaporkan hasil pelaksanaankegiatan kepada Ketua.

BABIV

SASARANPENGGUNAANALOKASIDANADESA

Pasal 12

Alokasi Dana Desa diberikan secara langsung kepada Desa-Desa yang terdapat di wilayahKabupaten Musi Banyuasinmelaui proses transfer rekening Desa.

Pasal 13

Prosentasepenggunaan Alokasi Dana Desaditetapkan sebagai berikut :

(1) 70% (tujuh puluh persen) untuk pembiayaan pelayanan publik dan pemberdayaanmasyarakat, diantaranya :

a. Penanggulangan kemiskinan misalnya perbaikan rumah tidak layak huni, memfasilitasipenyediaan lapangan kerja, pelatihan keterampilan usaha dengan bekerjasama denganpihak ketiga, Lumbung desa ;

b. Peningkatan Kesehatan Masyarakat misalnya penataan Posyandu dan Polindes,Posbindu (pos pelayanan dan pembinaan lanjut usia) penanggulangan penderita giziburuk, upaya penyehatan Iingkungan melalui perbaikan saluran air dan penyediaanbak/tempat sampah;

c. Peningkatan pendidikan dasar diantaranya penanggulangan usia wajib belajar yangdrop out atau dalam rangka pengurangan jumlah penyandang buta huruf di desa;

d. Pengadaan infrastruktur pedesaan seperti prasarana pemerintahan, prasaranaperhubungan, prasarana produksi, prasarana pemasaran dan prasarana sosial;

e. Pemberdayaan dan peningkatan sumber daya aparatur desa misalnya melaluipelaksanaanbimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa;

f. Menunjang kegiatan Perlombaan Desa;

g. Penyelenggaraanmusyawarah pemerintahan dan perencanaanpembangunan desa;

8

k. Penyertaan modal usaha melalui BUMDES dalam rangka meningkatkan pendapatandesa dan masyarakat desa dengan ketentuan kepada BUMDesyang aktif, pengurusnyaaktif, tertib administrasi pembukuan, usahanya jelas dan prospektif dan kelengkapanadministrasi lainnya;

I. Menunjang kegiatan Teknologi Tepat Guna;

m. Kegiatan lainnya yang diperlukan oleh Desa.

(2) 30 % (tiga puluh persen) untuk tunjangan kinerja pemerintahan desa yangpengalokasiannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini denganmempertimbangkan keanekaragaman kelembagaan perangkat desa sebagai perwujudanpengakuan atas otonomi desa serta mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VPERENCANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI DAR! ADD

Pasal14

Langkah - langkah yang diperlukan dan terkait dengan perencanaan tahapan kegiatan yangdibiayai dari Alokasi Dana Desaadalah sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Musrenbangdes dalam rangka bahan penyusunan Perdaturan desatentang RencanaPembangunanJangka Menengah Desa (RPJMDes)selama 5 atau 6 tahunberdasarkan visi dan misi kepala desa terpilih.

b. Pembahasandan PenetapanKeputusan Kepala Desa tentang RencanaKerja PembangunanDesa (RKPDesa) yang memuat rencana kerja semua program pembangunan selama 1tahun.

c. PenyelenggaraanMusyawarahdi Desamengenai Rencanakegiatan yang akan dibiayai dariADD;

d. Penyusunan dan proses penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Desa (APBDesa).

Pasal 15

(1) setelah mengatahui besaran ADD yang diterima desa, maka Kepala Desa, BPD, LPMKepala Desa dan tokoh masyarakat, RW, RT dan warga masyarakat dan perwakilankeluarga miskin mengadakan musyawarah di desa untuk menyusun rencana penggunaanA10kasiDana Desauntuk kegiatan pembangunan Desadengan memperhatikan aspirasi dantingkat dukungan swadaya masyarakat, kebutuhan desa, RKPDesayang telah disusun,kegiatan yang diperbolehkan dibiayai dari ADD, serta menghindari kegiatan yangrencananya akan didanai dari program lain seperti : P2D/K, PNPM Perdesaan, PNPMPerkotaan, PNPMInfrastruktur Pedesaan,Program RaksaDesa.

(2) Hasil kesepakatan musyawarah rencana kegiatan penggunaan ADD sebagamana dimaksudpada ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Desa yangditandatangani oleh pihak-pihak terkait dengan dilampiri daftar hadir sebagaimanatercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

(3) Berdasarkan Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)selanjutnya dibuat Keputusan Kepala Desa tentang Rencana PenggunaanADD tahun yangbersangkutan sebagai bahan penyusunan proposal /dokumen kegiatan ADD dan bahanpenyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa untuk diajukan ke lim Asistensi lingkatKabupaten melalui lim Pendampinglingkat Kecamatan.

9

(4) DokumenjProposal ADD yang telah diverifikasi kelayakan teknis dan administrasinya olehlim Pendamping ling kat Kecamatanselanjutnya disampaikan kepada lim Asistensi lingkatKabupaten sebagai bahan untuk pencairan dana.

BAB VI

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESAPasal 16

(1) Pencairan Alokasi Dana Desa disalurkan melalui Rekening Pemerintah Desa atas namaKepala Desadan Bendahara Desapada Bankyang ditunjuk.

(2) Pencairan Alokasi Dana Desa untk kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaanmasyarakat dilakukan secara bertahap :

a. Tahap Pertamasebesar 50% (lima puluh persen).

b. Tahap Keduasebesar 50% (lima puluh persen).

(3) Pencairan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan tunjangan kinerja Pemerintahan Desadilakukan secara bertahap dalam 4 (empat) triwulan.

Mekanisme Pencairan

Pasal 17

(1) Proposal/Dokumen pencairan dana Tahap I untuk kegiatan pelayanan publik danpemberdayaan masyarakat, disampaikan kepada Bupati Musi Banyuasin melalui KepalaBPMPD dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelola Keuanganselaku BendaharaUmum Daerah, dilampiri persyaratan sebagai berikut :

a. Surat Permohonan PencairanTahap I;

b. Peraturan Desa tentang PenetapanAnggaran Pendapatandan Belanja Desa;

c. Keputusan KepalaDesatentang Penetapanlim PelaksanaKegiatan lingkat Desa;

d. Kuitansi penerimaan dana Tahap I yang ditandatangani oleh KepalaDesadan BendaharaDesa;

e. Berita Acara Penyerahan Pembayaran Tahap I ditandatangani oleh Kepala Desa danBendahara Desasetelah diketahui oleh Ketua BPD;

f. Berita acara hasil musyawarah Desa tentang Rencana penggunaan ADD dan dilampiridengan daftar hadirnya;

g. Keputusan Kepala Desatentang PenetapanRencanapenggunaan ADD;

h. Daftar Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan dari dana ADD Tahap I setelahmendapat persetujuan Ketua BPD;

i. Realisasi penerimaan PBB tahun sebelumnya sekurang-kurangnya60 % dan tahunberjalan sekurang-kurangnya 35 %;

j. Laporan Pertangungjawaban penggunaan dana ADDTahap II tahun sebelumnya;

k. Surat Persetujuan dari Camat perihal Persetujuan PencaiaranADDTahap I.

(2) Bagi proposaljDokumen Kegiatan ADD yang telah memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud ayat (1) pasal ini, selanjutnya diteliti kelayakan dan kelengkapannya oleh limAsistensi lingkat Kabupaten untuk kemudian diajukan kepada Bapak Bupati, setelahmendapat disposisi Bupati selanjutnya dibuat surat permohonan pencairan kepada KepalaDinas Pendapatan Dan Pengelola Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah sebagaibahan proses pencairan DanaADDTahap I kepada rekening desa masing-masing.

10

(3) Bendahara Umum Daerah selanjutnya meneliti kelengkapan perintah pembayaran yangditerbitkan oleh Pengguna Anggaran; menguji kebenaran perhitungan tagihan atas bebanAPBD yang tercantum dalam perintah pembayaran; menguji ketersediaan dana yangbersangkutan dan apabila semua telah dilengkapi maka akan dikeluarkan surat perintahpencairan dana ADD sebagai dasar pengeluaran keuangan daerah.

(4) Format persyaratan sebagaimanatercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

(5) Proposal/Dokumen pencairan Tahap II (dua) disampaikan kepada Bupati Musi Banyuasinmelalui Kepala BPMPDdengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan Dan PengelolaKeuanganselaku BendaharaUmum Daerah dilampiri persyaratan sebagai berikut:

a. Surat Permohonan PencairanTahap II;

b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I (Pertama)setelah diketahui oleh Ketua BPD dengan dilengkapi bukti-bukti pendukungpengeluaran dana yang dapat dipertanggungjawabkan;

c. Peraturan Desatentang RencanaPembangunanJangka MenengahDesa (RPJMDes);

d. Laporan Berkala perkembangan kegiatan ADDTahap I;

e. Kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh KepalaDesadan Bendahara Desa;

f. Berita Acara Penyerahan PembayaranTahap II yang ditandatangani oleh Kepala Desadan Bendahara Desasetelah diketahui oleh Ketua BPD;

g. Daftar Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan dari dana ADD Tahap II setelahmendapat persetujuan Ketua BPD;

h. Realisasi penerimaan PBB tahun sebelumnya sekurang-kurangnya 75 % dan realisasitahun berjalan sekurang-kurangnya 50 %;

i. Surat Persetujuan dari Camat tentang PencairanTahap II.

(6) Bagi proposal/Dokumen Kegiatan ADD yang telah memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud ayat (5) pasal ini, selanjutnya diteliti kelayakan dan kelengkapannya oleh TimAsistensi Tingkat Kabupaten untuk kemudian diajukan kepada Bapak Bupati, setelahmendapat disposisi Bupati selanjutnya dibuat surat permohonan pencairan kepada KepalaDinas Pendapatan Dan Pengelola Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah sebagaibahan proses pencairan DanaADDTahap I kepada rekening desa masing-masing.

(7) Bendahara Umum Daerah selanjutnya meneliti kelengkapan perintah pembayaran yangditerbitkan oleh Pengguna Anggaran, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas bebanAPBD yang tercantum dalam perintah pembayaran; menguji ketersediaan dana yangbersangkutan dan apabila semua telah dilengkapi maka akan dikeluarkan surat perintahpencairan dana ADD sebagai dasar pengeluaran keuangan daerah;

Pasal 18

(1) Proposal/Dokumen pencairan alokasi tunjangan kinerja pemerintahan desa Triwulan Idisampaikan kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Kepala BPMPD dengan tembusankepada Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelola Keuangan selaku Bendahara UrnurnDaerah yang dilampiri persyaratan sebagai berikut :

a. Surat Permohonan PencairanTriwulan I;

b. Surat Camat tentang nama-nama Keanggotaan BPD;

c. Peraturan Desatentang PenetapanAnggaran Pendapatandan Belanja Desatahun yangbersangkutan;

d. Peraturan Desatentang Pembentukan Organisasi Perangkat Desa;

e. Keputusan Kepala Desatentang PenetapanSusunanPersonaliaPerangkat Desa;

11

f. Kuitansi penerimaan ADD untuk tunjangan kinerja pemerintahan desa Triwulan I yangditandatangani oleh Kepala Desadan Bendahara Desa;

g. Berita Acara Penyerahan PembayaranTriwulan I ditandatangani oleh Kepala Desa danBendahara Desa dengan diketahui oleh Ketua BPD;

h. Daftar Rincian Rencana pembagianjPenghitungan tunjangan kinerja pemerintahandesa secara total setelah mendapat persetujuan Ketua BPD;

i. Daftar Rincian RencanapembagianjPenghitungan tunjangan kinerja untuk Aparat Desadan BPDuntuk Triwulan I setelah mendapat persetujuan Ketua BPD;

j. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran dari Kepala Desakepada Bupati melalui Camat;

k. Surat Persetujuan dari Camat tentang Pencairandana Triwulan I.

(2) Bagi Dokumen kegiatan dari Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud ayat (1) pasal ini, selanjutnya diteliti kelayakan dan kelengkapannya oleh 11mAsistensi llngkat Kabupaten untuk kemudian diajukan kepada Bapak Bupati, setelahmendapat disposisi Bupati selanjutnya dibuat surat permohonan pencairan kepada KepalaDinas Pendapatan Dan Pengelola Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah sebagaibahan proses pencairan dana tunjangan kinerja pemerintahan desa per triwulan kepadarekening desa masing-masing.

(3) Bendahara Umum Daerah selanjutnya meneliti kelengkapan perintah pembayaran yangditerbitkan oleh Pengguna Anggaran; menguji kebenaran perhitungan tagihan atas bebanAPBD yang tercantum dalam perintah pembayaran; menguji ketersediaan dana yangbersangkutan dan apabila semua telah dilengkapi maka akan dikeluarkan surat perintahpencairan dana ADD sebagai dasar pengeluaran keuangan daerah.

(4) Format persyaratan sebagaimanatercantum dalam lampiran III Peraturan ini.

(5) ProposaljDokumen pencairan alokasi tunjangan kinerja pemerintahan desa Triwulan IIdisampaikan kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Kepala BPMPDdengan tembusankepada Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelola Keuangan selaku Bendahara UmumDaerah yang dilampiri persyaratan sebagai berikut:

a. Surat Permohonan PencairanTriwulan II;

b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan atau penerimaan tunjangan kinerjapemerintahan desa Triwulan I dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung yang dapatdipertanggungjawabkan;

c. Daftar Rincian RencanapembagianjPenghitungan tunjangan kinerja pemerintahan desauntuk Triwulan II setelah mendapat persetujuan Ketua BPD;

d. Laporan kemajuan berkala;

e. Kuitansi penerimaan dana Triwulan II yang ditandatangani oleh Kepala Desa danBendahara Desa;

f. Berita Acara Penyerahan Pembayaran dana Triwulan II yang ditandatangani olehKepala Desa dan Bendahara Desasetelah diketahui oleh Ketua BPD;

g. Surat Persetujuan dari Camat tentang Pencairandana Triwulan II (Kedua).

(6) Proposal/Dokumen pencairan alokasi tunjangan kinerja pemerintahan desa Triwulan IIIdisampaikan kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Kepala BPMPDdengan tembusankepada Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelola Keuangan selaku Bendahara UmumDaerah yang dilampiri persyaratan sebagai berikut :

a. Surat Permohonan PencairanTriwulan III;

b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan atau penerimaan tunjangan kinerjapemerintahan desa Triwulan II dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung yang dapatdipertanggungjawabkan;

12

c. Daftar Rincian Rencana pembagian/Penghitungan tunjangan kinerja pemerintahandesa untuk Triwulan III setelah mendapat persetujuan Ketua BPD;

d. Laporan Berkala;

e. Kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh KepalaDesadan BendaharaDesa;

f. Berita Acara Penyerahan Pembayaran dana Triwulan III yang ditandatangani olehKepalaDesadan BendaharaDesasetelah diketahui oleh Ketua BPD;

g. Surat Persetujuan dari Camat tentang Pencairandana Triwulan III (Ketiga).

(7) Proposal/Dokumen pencairan alokasi tunjangan kinerja pemerintahan desa Triwulan IVdisampaikan kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Kepala BPMPDdengan tembusankepada Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelola Keuangan selaku Bendahara UmumDaerah yang dilampiri persyaratan sebagai berikut:

a. Surat Permohonan PencairanTriwulan IV;

b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan atau penerimaan tunjangan kinerjapemerintahan desa Triwulan III dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung yang dapatdipertanggungjawabkan;

c. Daftar Rlncian Rencana pembagian/Penghitungan tunjangan kinerja pemerintahandesa untuk Triwulan IV setelah mendapat persetujuan Ketua BPD;

d. Laporan Berkala;

e. Kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh KepalaDesadan BendaharaDesa;

f. Berita Acara Penyerahan Pembayaran dana Triwulan IV yang ditandatangani olehKepalaDesadan BendaharaDesasetelah diketahui oleh Ketua BPD;

g. Surat Persetujuan dari Camat tentang Pencairandana Triwulan IV (Keempat).

BABVIIPELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 19

(1) Desa dalam melaksanakan setiap jenis kegiatan ADD harus mengacu dan berpedomankepada petunjuk pelaksanaan dan proposal/dokumen kegiatan ADD yang telahdirencanakan.

(2) Keuangan Desa termasuk ADD dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel,partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(3) Pengelolaankeuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam masa 1(satu) tahun anggaran.

BAB VIIIPERUBAHAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 20

(1) Perubahan penggunaan Alokasi Dana Desa yang tercantum dalam Anggaran Pendapatandan Belanja Desadilaksanakan apabila sebagai berikut :

a. Apabila kegiatan ADD yang akan dilaksanakan setelah berdasarkan pengamatan dankondisi yang ada kemungkinanannya tidak dapat dilaksanakan mengacu kepadarencana yang tertuang dalam proposal/dokumen kegiatan, sehingga dipandang perludilakukan perubahan kebutuhan belanja barang atau alat pendukung yang diperlukankarena terjadi kenaikan harga barang/material;

13

b. Kegiatan yang telah direncanakan dalam proposaljdokumen kgiatan temyata dalampelaksanaannya tumpang tindih dengan program pembangunan lain dengan pasanggaran yang berbeda.

(2) Apabila terjadi perubahan/pengalihan penggunaan dana ADD sebagaimana dimaksud padaayat (1) maka harus dilakukan proses berikut :

a. Mengadakan musyawarah di desa dan dibuat Berita Acara Perubahan Kegiatan ADDyang disertai alasan-alasanyang dapat dipertanggungjawabkan dan ditandatangani olehpihak-pihak yang terkait seperti Sekretaris Desa, Ketua LPM Desa, Ketua BPD sertadilampiri daftar hadir musyawarah;

b. Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan PenggunaanAlokasi Dana Desa (yang baru);

c. Berita Acara Musyawarah Perubahan Kegiatan ADD dan Keputusan Kepala Desasebagaimana dimaksud pada point b di atas, segera disampaikan kepada Camat danTim Asistensi Tingkat Kabupaten serta aparat pengawasfungsional.

BAB IXPEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Pembinaan atas pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Tim Asistensi TingkatKabupaten yang meliputi :

a. Pemberianpedoman dan standar pelaksanaanAlokasi Dana Desa;

b. Pemberianbimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa;

c. Pendidikandan pelatihan yang disesuaikandengan kemampuan keuangan daerah;

d. Penelitian, pengembangan dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa berdasarkanlaporan yang disampaikan oleh Tim PendampingTingkat Kecamatan.

Pasal 20

Pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan secarafungsional oleh lembaga pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

Pasal21Masyarakat desa dapat melakukan pengawasan dan pemantauan mengenai pelaksanaanprogram ADD dan melaporkan hasilnya kepada institusi yang telah ada di Desa yaitu BadanPermusyawaratan Desa (BPD) dan atau kepada Camat untuk kemudian merespon danmenindaklanjutinya.

Pasal22

Badan Permusyawaratan Desa melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADDmeliputi hal-hal sebagai berikut :

a. mengawasi pelaksanaan peraturan desa terutama Peraturan Desa tentang RPJMDes,Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perdes tentang Perangkat desa dalam rangkapemantapan pelaksanaankinerja pemerintah desa;

b. mengawasi pelaksanaan peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa dalam rangkapemantapan pelaksanaankinerja pemerintah desa;

14

c. membandingkan pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik di lapangan dengan rencanakegiatan berdasarkan hasil musyawarah di desa dan Keputusan kepala Desa;

d. memberi masukan dan saran kepada kepala desa terhadap pelaksanaan kegiatan fisik dannon fisik di lapangan agar mengacu kepada rencana kegiatan yang telah disusun.

BABXPELAPORANPasal 23

(1) Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD, adalahsebagai berikut :

a. Laporan Berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuatsecara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasipenerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD dan laporan dukungan swadayamasyarakat ;

b. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembanganpelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasipenyelesaian hasHakhir penggunaan ADD.

(2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jalurstruktural yaitu dari lim Pelaksana lingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke limPendampinglingkat Kecamatansecara bertahap.

(3) lim Pendamping lingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuatlaporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah termasuk laporan dukunganswadaya masyarakat secara bertahap serta memfasilitasi penyelesaian permasalahanyang dihadapi dan melaporkan kepada lim Asistensi lingkat Kabupaten.

BABXIPENATAUSAHAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 24

Kepala Desa dalam melaksanakanpenatausahaan keuangan desa harus menetapkan BendaharaDesadengan Keputusan Kepala Desa.

Baglan PertamaPenatausahaan Penerimaan

Pasal 25

(1) PenatausahaanPenerimaanwajib dilaksanakanoleh BendaharaDesa.

(2) Penatausahaansebagaimanadimaksud pada ayat (1) di atas, menggunakan:

a. Buku kas umum;

b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;

c. Buku kas harian pembantu.

15

(3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjaditanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desapaling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(4) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas,dilampiri dengan:a. Buku kas umum;b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;c. Bukti penerimaan lainnya yang sah.

Bagian KeduaPenatausahaan Pengeluaran

Pasal 26

(1) PenatausahaanPengeluaranwajib dilakukan oleh Bendahara Desa.

(2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentangAPBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan SuratPermintaan Pembayaran(SPP).

(3) Pengajuan SPPsebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, harus disetujui oleh KepalaDesamelalui PelaksanaTeknis PengelolaanKeuanganDesa (PTPKD).

(4) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjaditanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada KepalaDesapaling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(5) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaanpengeluaran meliputi:a. Buku kas umum;b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran;c. Buku kas harian pembantu.

BAB XIIPERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 27

(1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehinggabentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggung-jawaban APBDesa.

(2) 5etiap Pengeluaran belanja atas beban ADD harus didukung dengan bukti yang lengkapdan sah.

(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan oleh 5ekretarisDesaatas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

(4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajibmembuka/mempunyai NPWP dan menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajakyang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan:a. Buku kas umum;b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti

pengeluaran yang sah;c. Bukti atas penyetoran PPN/PPhke kas negara.

(6) KepalaDesa bertanggungjawab atas pengelolaan Alokasi Dana Desakepada Bupatimelalui Camat dengan sistematika pelaporan tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

16

(7) Kepala Desa memberikan Laporan Keterangan pertanggungjawaban kepada BPDtlengansistematika pelaporan tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

(5) Kepala Desa menginformasikan pokok-pokok pertanggungjawaban kepada masyarakatdengan sistematika pelaporan tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB XIIIPENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian PertamaPENGHARGAAN

Pasal 28

(1) Penilaian keberhasilan dalam rangka Pemberian penghargaan kepada Desa terbaik dalampelaksanaan dan penggunaan ADD dilakukan bersama-sama dalam kegiatan perlombaandesa.

(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagampenghargaan dan stimulan.

Bagian Kedua

SANKSIPasal 29

Bagi Desayang melakukan pelanggaran dalam penggunaan Alokasi Dana Desadikenakan sanksisesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABXIVKETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

(1) Sekretaris Desa yang berdasarkan formasi yang ada, akan diangkat menjadi PNS tetapibelum menerima SK Pengangkatan PNS dan gaji sebagai PNS, masih berhak menerimatunjangan kinerja dari ADD sampai Sekdes yang bersangkutan menerima gaji sebagaiPNS.

(2) Sekretaris Desa yang sudah diangkat menjadi PNSatau Sekdes yang telah diisi dari PNSyang ada dari Kabupaten atau kecamatan tidak berhak menerima tunjangan kinerja dariADD.

(3) Perangkat desa lainnya seperti kepala urusan yang jumlahnya disesuaikan dengankebutuhan dan potensi desa, kepala urusan dan kepala dusun berhak mendapat tunjangankinerja dari ADDyang besarannya berpedoman kepada lampiran I Peraturan ini.

Pasal31

(1) Apabila dalam perjalanan tahun anggaran terjadi pemekaran desa dan Peraturan Daerahtentang pemekaran desa tersebut ditetapkan setelah ada Keputusan Bupati tentangPenetapan Rincian Alokasi Dana Desa tahun yang bersangkutan, maka desa baru hasilpemekaran tersebut tidak berhak mendapat dana alokasi dana desa untuk tahun yangbersangkutan dan menjadi beban desa induk untuk membiayai kegiatan pelaksanaanpembangunan dan tunjangan kinerja pemerintahan desa baru hasil pemekaran.

(2) Peresmian desa baru hasil pemekaran dapat dilakukan apabila telah terbentuk BadanPermusyawaratan Desa baru hasil pemekaran yang diresmikanjditetapkan denganKeputusan Camat dan perangkat desanya telah terbentuk berdasarkan Peraturan Desatentang Pembentukan Organisasi Perangkat Desaserta susunan personalia perangkat desatelah ditetapkan oleh Pejabat KepalaDesa.

17

(3) Pejabat kepala desa baru dan perangkat desanya serta anggota BPD berhak mendapatbagian tunjangan kinerja dari ADD yang diterima oleh desa induk, selama beberapa bulansejak desa baru tersebut diresmikan dan telah melakukan aktivitas penyelenggaraanpemerintahan desa.

(4) Pengaturan tunjangan kinerja aparat desa dan BPD desa baru hasil pemekaran dari ADDyang diterima desa induk, disesuaikan dengan kesepakatan antara kepala desa induk dankepala desa baru hasil pemekaran dengan mempertimbangkan masukan dari PimpinanBadan Permusyawaratan Desa.

(5) Untuk tahun anggaran berikutnya desa baru hasil pemekaran berhak mendapat bagianalokasi dana desa dari pemerintah kabupaten.

BABXVKETENTUAN PERAUHAN

Pasal32

(1) Dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2011masih tetap mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 6Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa ;

(2) Apabila desa belum menyelesaikan penyusunan RPJMDes,maka sebagai salah satu syaratpencairan Alokasi Dana Desa Tahap II adalah desa harus mempunyai Keputusan kepalaDesa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) yang memuat semua rencanapembangunan yang akan dilaksanakan dan dibiayai dari berbagai pas anggaran yangberbeda seperti : ADD, P2D/K, PNPMMandiri.

(3) Pada tahun 2011 semua desa harus sudah mempunyai Peraturan Desa tentang RencanaPembangunanJangka MenengahDesa (RPJMDes).

Pasal 33

Tim Asistensi ADD Tingkat Kabupaten perlu terus mamantau dan berkoordinasi denganinstansi/SKPD yang menangani Kepegawaianterutama mengenai formasi dan realisasi PNSdariSekretaris Desa untuk tahun 2007, 2008 dan 2009, dalam rangka verifikasi dokumen pengajuanpencairan tunjangan kinerja dari ADD untuk sekretaris desa yang belum atau tidak dapatdiangkat menjadi PNS.

BABXVIKETENTUAN PENUllJP

Pasal 34

Bentuk-bentuk format pelaksanaan Alokasi Dana Desa tercantum dalam lampiran danmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknispelaksanaannyaakan diatur lebih lanjut oleh dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2007 tentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

18

Pasal37

Peraturan Bupati ini berlaku terhitung mulai Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di : Sekayupada tanggal S A fill\.-2011

BUPAn MUSI BANYUASINf.

~/~. PAHRI AZHARI

BERITA DAERAHKABUPATENMUSI BANYUASIN TAHUN 2011 NOMOR 260

19

LAMPIRAN I: PERAnJRAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR TAHUN 2011TANGGALTENTANG PEnJNJUK PELAKSANMN ALOKASI DANA DESA

DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2011.

KELENGKAPAN FORMAT DOKUMEN KEGIATAN APDP

Contoh Format Berita Acara Musyawarah/Rapat Desa

PEMERINTAH DESA ••••.••.•.•..•.•.•••..•.•. ~.•.•••KECAMATAN •.•.•...•....................... KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu ..•..............bertempat di Balai Desa telah dilaksanakan Rapat Desa dengan hasil kegiatansebagai berikut

Materi Rapat :

1. Membahas rencana dan sasaran kegiatan yang akan dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD)baik untuk pembiayaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat maupun untukbiaya operasional Pemerintahan Desa.

2. Membahas dan menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran201...

3. Menyusuh Proposal Rencana Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD).

4. Menyusun dan membahas rencaha swadaya masyarakat dalam mendukung kegiatanAlokasi Dana Desa.

5. Menetapkan Tim Pelaksana Tlngkat Desa yang mengelola Alokasi Dana Desa (ADD).

Adapun Keputusan Hasil RapatjMusyawarah Desa adalah sebagai berikut :

1. Tunjangan kinerja Pemerintahan Desa dari Total Alokasi Dana Desa (ADD) dengan rincian :a. Tunjangan Kinerja Pengurus LPM sebesar Rp. 8.299.000,- dengan perincian sebagai

berikut:

1. Ketua Rp. 100.000,- f bulan

2. Wakil Ketua I Rp. 75.000,- f bulan

3. Wakil Ketua II Rp. 75.000,- f bulan

4. Sekretaris Rp. 60.000,- f bulan

5. Bendahara Rp. 50.000,- f bulan

6. Seksi-seksi 10 orang Rp. 40.000,- f bulan

b. Operasional Pemdes Rp. 1.980.000,-

c. Penunjang Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Mayarakat Rp. 500.000,-

d. Penunjang Kegiatan PKK Rp. 1.000.000,-

20

II. Belanja Publik dan Pemberdayaan Masyarakat (70 %), dialokasikan diantaranya untuk :

a. Penanggulangan Kemiskinan, diantaranya berupa :- Pengadaan Lumbung Desa Rp .

.... Rp•...........................•

b. Peningkatan Kesehatan Masyarakat, diantaranya berupa :- Penataan Pos Yandu Rp .............................................. Rp. .. .

c. Peningkatan Pendidikan Dasar, berupa :Rp. .. .Rp. .. .

d. Pengadaan Infrastruktur Pedesaan, berupa :............................................. Rp. . .

Rp. .. .

e. Pemberdayaan Sumber daya Aparatur Desa, berupa :............................................. Rp. .. ............................... Rp•......................................................................... Rp. .. .............................................. Rp. .. .

f. Penyelenggaraan Musyawarah Pemerintahan dan pembangunan Desa, berupa :............................................. Rp. .. .. Rp .

g. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong, berupa :............................................. Rp. . .............................................. Rp. .. .

h. Kegiatan Desa Lainnya yang diperlukan, berupa :............................................. Rp. .. ......... Rp•...........................•

III. Rencana Swadaya Partisipasi Masyarakat

a. Dana

b. Bahan

c. Upah Tenaga Kerja

Rp. .. .Rp ~.....................••

Rp. . .

21

N. Adapun susunan 11m Pelaksana Kegiatan TIngkat Desa adalah sebagai berikut :

a. Penanggungjawab merangkap Ketua .

b. Sekretaris .

c. Bendahara .

d. Anggota

e. Pelaksana Teknis

.. .

Rapat Musyawarah Desa ini di hadiri Kepala Desa dan Perangkat Desa, Anggota BPD,LPM, Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang Pembangunan Desa, Tokohmasyarakat dan para Ketua RT di wilayah Desa sebanyak orang,sebagaiman daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dijadikan bahan seperlunya .

Ketua LPM Desa .

Perwakilan Tokoh Masyarakat

•• • 0 •• 0 •• 00 •••••• o. 0'; ••••••• 0 •• o ••••• 0', , •••••••

22

.... _ , o.Kepala Desa .

Ketua BPD .

DAFTAR HADIR RAPAT DESA .KECAMATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NO.

HariTanggalTempat

NAMA

...................................

JABATAN TANDATANGAN

........................, .201..

Kepala Desa .

23

Contoh Keputusan Kepala Desa

KEPUlUSAN KEPALA DESA •••••••••••••KECAMATAN ••••.•••••••••• KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR: .

TENTANG

PENETAPAN SASARAN KEGIATAN YANG AKAN DIBIAYAI DAR!ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 201•••DI DESA .

KEPALA DESA ••••••••

Mengingat

Mengingat

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Musi BanyuasinNomor •... Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan PeraturanDaerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2007 tentangKeuanganDesa, Penmbangan Keuangan Kabupaten dan Desa, danAlokasi Dana Desa memperhatikan hasil musyawarah serta aspirasimasyarakat yang berkembang, dipandang perlu menetapkansasaran kegiatan yang akan dibiayai dari tentang Alokasi Dana Desatahun Anggaran 201.... ;

b. bahwa dalam rangka memantapkan pelaksanaan kegiatan AlokasiDana Desa agar berdaya guna dan berhasil guna dalam upayaakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dipandang perlumenetapkan sasaran kegiatan yang jelas sebagai acuan dalampelaksanaanprogram di lapangan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Sasaran Kegiatan YangAkan Dibiayai Dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 201... DiDesa.....•........ , yang ditetapkan dengan Keputusan KepalaDesa ;

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahling kat n dan Kotapraja di Sumatera 5elatan (Lembar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Nemor 3685) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran negaraTahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004Nomor 53, Tambahan LembaranNegara Nomor 4389) ;

24

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaandan Tanggung Jawab KeuanganNegara(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor 4400);

7. Undang-undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimanatefah diubahdenganUndang-undangNornor 12Tahun 2008tentang PerubahanKeduaAlas Undang-undangNomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomer4844);

8. Undang-undangNomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuanganantara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (lembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (lembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang PembagianUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaanKeuanganDaerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentangPendayagunaan dan Pemanfaatan Data Profil Desa dan ProfilKelurahan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentangPenyelenggaraanPerlombaanDesadan Kelurahan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentangPedoman Umum Pelaporan dan PertanggungjawabanPenyelenggaraanPemerintahanDesa;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentangPedomanPengelolaanKeuangan Desa;

18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang KewenanganPemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (lembar Daearah KabupatenMusi BanyuasinTahun 2002 Nomor 11);

19. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor ..../Kep..... - BPMPD/201...tentang Penetapan RincianAlokasi Dana DesaTahun Anggaran 201...di wilayah KabupatenMusi Banyuasin;

25

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

20. Keputusan camat Kabupaten Musi Banyuasin Nomor...............•. tentang Pengesahan Anggota Badan PermusyawaratanDesa Periode 201... - 201. .. se Kecamatan .

21. Peraturan Desa Nomor Tahun 201.. .. PembentukanLembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa .

22. Peraturan Desa ................• Nomor ...•... Tahun 201.. .. PembentukanOrganisasi Perangkat Desa .

Berita Acara Hasil Musyawarah Desa yang diselenggarakan padatanggal 201 .

MEMuruSKAN :

Sasaran Kegiatan Yang Akan Dibiayai Dari A10kasi Dana Desa TahunAnggaran 201... Di Desa........•.... , dengan rincian kegiatan sebagaimanatercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Besaran Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Gambar Teknis, PetaTeknis dan Photo Proyek Fisik Kondisi 0 % sebagaimana tecantumdalam Lampiran IT Keputusan ini.

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat danbelanja publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja DesaTahun Anggaran 201... dan ditambah dengan Swadaya MasyarakatDesa.....

Keputusan Inl mulai berlaku sejak tanggal dltetapkan

Ditetapkan dipada tanggal

KEPALA DESA .••.•.•.••

(NAMA)

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

Yth. 1. Bupati Musi Banyuasin.2. Kepala BPMPD Kabupaten Musi Banyuasin.3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bandung.4. lim Asistensi ADD llngkat Kabupaten Musi Banyuasin.5. Camat .6. Ketua BPD .7. Ketua LPM Desa .

26

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA .NOMOR TAHUN 201. ..TANGGALTENTANG PENETAPAN SASARAN KEGIATAN YANG AKAN

DIBIAYAI DAR! ALOKASI DANA DESA TAHUNANGGARAN 201... DI DESA....•........

SASARAN KEGIATAN YANG AKAN DIBIAYAI DARIALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 201 ••• DI DESA .•.•.•..•.•.•

I. Belanja Publik dan Pemberdayaan Masyarakat (70 %), dialokasikan diantaranya untuk :a. Penanggulangan Kemiskinan, diantaranya berupa :

• Pengadaan Lumbung Desa Rp ........................................... Rp. . .

b. Peningkatan Kesehatan Masyarakat, diantaranya berupa :• Penataan Pos Yandu Rp .

.......................................... Rp .

c. Peningkatan Pendidikan Dasar, berupa :Rp. .. .Rp. .. .

d. Pengadaan Infrastruktur Pedesaan, berupa :.......................................... Rp. . ............ Rp•...........................•

e. Penyusunan dan pengisian Profil Desa, penyediaan Data Desa, Buku Administrasi Desadan Lembaga Kemasyarakatan yang berupa :.......................................... Rp. .. ........................... Rp .

g. Pemberdayaan Sumber daya Aparatur Desa, berupa :.......................................... Rp. .. ........................................... Rp. .. ........................................... Rp. .. .......................... Rp .

h. Kegiatan Perlombaan Desa, berupa :Rp. .. .Rp. .. .Rp .

i. Penyelenggaraan Musyawarah Pemerintahan dan pembangunan Desa, berupa :.......................................... Rp. ...........................•........... Rp•............................

j. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong, berupa :...... Rp ....... Rp•............................

27

k. Menunjang kegiatan Teknologi Tepat Guna berupa:.......................................... Rp•...................................................................... Rp .

I. Menunjang kegiatan BUMDes, berupa :Rp .Rp .

m. Kegiatan Desa lainnya yang diperlukan, berupa :Rp•...........................•Rp. . .

II. Rencana Swadaya Partisipasi Masyarakat

a. Danab. Bahanc. Upah Tenaga Kerja

Rp. . .Rp. .. .Rp .

28

KEPALA DESA ••.•••.•.•

(NAMA)

LAMPIRAN IT: KEPUTUSAN KEPALA OESA ...............•NOMOR TAHUN 201 ••.TANGGALTENTANG: PENETAPAN SASARAN KEGIATAN YANG AKAN

OIBIAYAI DAR! ALOKASI DANA OESA TAHUNANGGARAN 201... OIOESA .•••••....•••

Contoh Format Daflar Rencana Kegiatan (DRK)

OAFTAR RINCIAN KEGIATAN (ORK)ALOKASI DANA DESA. ....•.•...•.......••.. KECAMATAN ..•.•...••.•....•.•.•....

KABUPATEN MUSl BANYUASlN TAHUN ANGGARAN 201 ..•

Alokasi Dana Oesa sebesar Rp.••••••••..••..••••••.•.•.•••. (dengan huruf ..•..•..• )

VOLUME SUMBER BIAYANO RENCANA »Orang/Kali

HARGA JUMLAHKEGIATAN SATUAN» Unit (Rp) BIAYA BANTUAN SWAOAYA

» Buah (Rp) (Rp) (Rp)» 011

1 2 3 4 5 6 7

JUMLAH

Menyetujui ;

KETUA BPO OESA..•.•••........•.•...•.•

Mengetahui ;

KEPALA OESA•...•..••.••.............

CAMAT .....•...••.••.......••..

Pangkat .NIP .

TEMBUSAN. disampaikan kepada :Yth. Tim Asistensi TIngkat Kabupaten Musi Banyuasin

29

Foto Proyek Kegiatan Fisik Kondlsi 0 % dan Rencana Gambar Teknls ProyekKegiatan Fisik

Foto Proyek Kegiatan Rsik Kondisi 0 0/0

Rencana Gambar Teknis Proyek Kegiatan Rsik

KEPALA DESA .••.•..••.

(NAMA)

30

Contoh Keputusan Kepalil Desa

KEPUTUSAN KEPALA DESA •••••••••••••KECAMATAN ..••.•.••.•••.. KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR: •...........................

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN ALOKASI DANA DESATAHUN 201 •.. DI DESA ....•••..•••.

KEPALA DESA •.•.••..

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Musi BanyuasinNomor .... Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan PeraturanDaerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2007 tentangKeuangan Desa, Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa, danAlokasi Dana Desa dan memperhatikan hasil musyawarah sertaaspirasi masyarakat yang berkembang, dipandang perlumenetapkan lim Pelaksana Kegiatan A10kasi Dana Desa lingkatDesa...... ;

b. bahwa dalam rangka memantapkan pelaksanaan kegiatan AlokasiDana Desa agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuksuatu lim Pelaksana Kegiatan ADD yang terpadu yangberanggotakan dari aparat desa dan lembaga kemasyarakatanlainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a dan huruf b, perlu menetapkan lim Pelaksana KegiatanAlokasi Dana Desa Tahun 201... di Desa•....•.....•.• , yang ditetapkandengan Keputusan Kepala Desa ;

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahlingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran negaraTahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4400);

31

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah(LemOOran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,TamOOhan LemOOran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimanatelah diubahdenganUndang-undangNomor 12 Tahun 2008tent.angPerubahanKeduaMas Undang-undangNomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 59, TamOOhanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4844);

8. Undang-undangNomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuanganantara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (LemOOranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLemOOranNegaraRepublik Indonesia Nomor4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 140, TamOOhan LemOOranNegara Republik Indonesia Nomor4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor .158, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4587);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor165, TamOOhanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang PembagianUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LemOOranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TamOOhanLemOOranNegara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diuOOhdengan Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007tentang PeruOOhanAtas Peraturan Menteri Dafam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaanKeuanganDaerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentangPendayagunaan dan Pemanfaatan Data Profil Desa dan ProfilKelurahan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentangPenyelenggaraanPerlombaanDesadan Kelurahan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentangPedoman Umum Pelaporan dan PertanggungjawabanPenyelenggaraanPemerintahanDesa;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentangPedomanPengelolaanKeuangan Desa;

18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang KewenanganPemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (LemOOrDaearah KabupatenMusi BanyuasinTahun 2002 Nomor 11);

19. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor ....{Kep..... - BPMPD/201...tentang Penetapan RincianAlokasi Dana DesaTahun Anggaran 201...di wilayah KabupatenMusi Banyuasin;

20. Keputusan camat ............• Kabupaten Musi Banyuasin Nomor................. tentang Pengesahan Anggota Badan PermusyawaratanDesa Periode201... - 201... se Kecamatan .

32

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

21. Peraturan Desa Nomor Tahun 201. PembentukanLembaga PemberdayaanMasyarakatDesa .

22. Peraturan Desa ................• Nomor Tahun 201.... PembentukanOrganisasi PerangkatDesa .

Berita Acara Hasil Musyawarah Desa yang diselenggarakan padatanggal 201 .

MEMUTUSKAN:

Membentuk lim Pelaksana Kegiatan dari Alokasi Dana Desa TahunAnggaran 201... di Desa , dengan susunan keanggotaan danrindan tugas pokok dan fungsi lim sebagaimana tercantum dalamLampiran I dan II Keputusan ini.

4

Biaya yang dlperiukan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat danbelanja publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja DesaTahun Anggaran 201... dan ditambah dengan Swadaya MasyarakatDesa.....

Keputusan in! mula! beriaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan dipada tanggal

KEPALA DESA .•.•••.•.•

(NAMA)

TEMBUSAN,disampaikan kepada :

yth. 1. Bupati Musi Banyuasin.2. KepalaBPMPDKabupatenMusi Banyuasin.3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bandung.4. lim Asistensi ADD lingkat KabupatenMusi Banyuasin.S. Camat .6. Ketua BPD .7. Ketua LPMDesa .

33

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA ...............•NOMORTANGGALTENTANG: PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

DAR! ALOKASI DANA DESA TAHUNANGGARAN 201... DI DESA .

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAR!ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 201 ••• DJ DESA •••••••

a. Penanggungjawabmerangkap Ketua

b. Sekretaris

C. Bendahara

d. Anggota

e. Pelaksana Teknis

••••• u •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••• 1•• II •••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 'u •••••••

1. ..•......•.'" .......................•.............

2. .. .

3. . .

1. .

2. . .

3. . .

4. . .

KEPALA DESA •••••••••

.•.....•.•..........••.....•...•

34

LAMPIRANII: KfPUlUSAN KEPALADESA .NOMORTANGGALTENTANG PEMBENTUKANTIM PELAKSANAKEGIATAN

DAR! ALOKASI DANA DESA TAHUNANGGARAN201... DI DESA .

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI TIM PELAKSANA KEGIATAN ALOKASI DANAOESA TAHUN ANGGARAN 201 ... 01 OESA ...•.•.•.••..

A. Ketua lim mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

(1) Mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa baikdari aspek teknis, aspek keuangan, administrasi maupun aspek hukum.

(2) Menyelenggarakan musyawarah di Desa mengenai rencana penggunaan Alokasi DanaDesayang kemudian disusun dalam suatu dokumen/proposal kegiatan.

(3) Menetapkan kebijakan pengelolaan APBDesadan Alokasi Dana Desa

(4) Mengkoordinasikan pelaksanaantugas dari para pelaksana teknis di desa.

(5) Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang lim Pelaksana Kegiatan Di Desa danPenggunaanAlokasi Dana DesaTahun yang bersangkutan.

(6) Harus mampu mendorong dan menggerakkan swadaya dan partisipasi masyarakat. seoptimal mungkin dalam ADD terutama yang menyangkut kegiatan pemberdayaanmasyarakat dan belanja publik.

(7) Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik, pertanggungjawaban keuangandesa serta laporan swadaya masyarakat secara berjenjang kepada lim Pendampinglingkat Kecamatandan lim Asistensi ling kat Kabupaten.

B. Sekretaris lim mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

(1) Menyusun dan melaksanakanKebijakan PengelolaanAPBDesadan ADD.

(2) Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawabanpelaksanaanAPBDesa.

(3) Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desatentang APBDesa dan Perubahan APBDesa serta Keputusan Kepala Desa tentangPenetapanPenggunaanADDTahun yang bersangkutan.

(4) Membantu ketua dalam menyusun rencana kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Desayang dituangkan dalam proposal/dokumen kegiatan.

(5) Membantu mengkoordinasikan tugas-tugas ketua.

(6) Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada lim.

(7) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa sertalaporan swadaya masyarakat.

C. Bendahara lim mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

(1) Membuka rekening desa bersama Kepala Desa atas nama Pemerintah Desa yangbersangkutan.

(2) Membukukan penerimaan dan pengeluaran uang disertai dengan buktl-bukti pendukung.

(3) Melaksanakanpenatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.

(4) Memungut, mencatat dan menyetorkan pajak kepada Bank yang ditunjuk berdasarkantahapan pencairan.

(5) Menyampaikan laporan keuangan kepada Ketua.

35

D. Anggota Tim mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut ;

(1) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan ;

(2) Membantu mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang ber1<aitan dengan bidangtugasnya.

(3) Merekapitulasi hasil kegiatan dari pelaksana teknis.

E. Pelaksana Teknis mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

(1) Menyusun tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

(2) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya

(3) Menggerakan swadaya masyarakat;

(4) Melapor1<anhasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.

KEPALA. DESA. ..••••••••••••.•••.

.......... .

BUPAn MUS! BANYUAS!N r .~/

tHo PAHRJ AZHARJ

36

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR TAHUN 2011TANGGALTENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROYEK ALOKASI DANA

DESA DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN2011.

KUITANSI PENERIMAAN ALOKASI DANA DESA

ALOKASI DANA DESATAHUN ANGGARAN 201 •..

KUITANSI

Telah diterima dari

Uang Sebesar

(dengan Hurut)

Untuk Kegiatan

Terbilang

.: BUPATI MUSI BANYUASIN

••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••

...............................................................................................

: Pembayaran Tahap ..........•.....••..•...... dalam rangka pelaksanaanProyek Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran •..........bagi Desa .......................•........ Kecamatan .•.......•...................Kabupaten Musi Banyuasin.

: Rp ....•..........•...•.•................•..........

Setuju dibayarKepala Dinas Pendapatan danPengelolaan Keuangan selakuBendahara Umum Daerah

NIP.

Lunas dibayarBendahara UPTD Belanja

Tidak Langsung

NIP.

37

...•....•..•......•.......... ,......•........ 201...Yang Menerima

KEPALA DESA: .•.•••••BENDAHARA DESA•••••••.•

Materai 6.000

BERlTA ACARA PENYERAHAN TAHAP IALOKASI DANA DESA ...•.......•.••....•..•.. KECAMATAN............•.•....•...

KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 201 ...

Yang bertandatangan dibawah inj :Nama ......•..............•...•..........................•.....•......Jabatan : Bendahara Belanja TIdak Langsung Non Gajl

Dalam hal inj bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mus; Banyuasin selanjutnyadisebut pIHAK KESATU.

a. NamaJabatan

b. NamaJabatan

• • ••••••••• ow.~ •••••• 'O •••••••••••.•.•••••••.• o ••• """""""'O".""

: Kepala Desa...........................•..................

••• 0.0.0 •••• 0 •• 0••••••••••••••••••••••• 0.0 _0 .0 ••••••••••••••••••••

: Bendahara A10kasi Dana Desa.........•..............••...........•........Kecamatan •...........•................•..•.......... Kabupaten Musi Banyuasln.

Dalam hal ini bertindak dan atas nama jabatannya selanjutnya disebut pIHAK KEDUA.Dengan ini pIHAK KESATUdan pIHAK KEDUA menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. pIHAK KESATU menyetujui penyerahan Alokasi Dana Desa Tahap I untuk belanja publik danpemberdayaan masyarakat kepada pIHAK KEDUA sebesar Rp. ................•......•.....C •••••••••••••••••••••••••••• ) yang akan digunakan untuk :a. Kegiatan .....................•..... sebesar Rp•...........•................... C ••••••••••••••••••••••.••••••••••.• )b. Kegiatan sebesar Rp...........................•.... ( ......•.....•......•.............•. )

c. Kegiatan .................•........ sebesar Rp.....•.....•.............•....... ( ................•.................. )

d. Kegiatan ..................•........ sebesar Rp...•..........•................. ( )

2. pIHAK KEDUA akan . mempertanggungjawabkan sepenuhnya penggunaan Dana Tahap Isesuaj dengan Proposal/Dokumen Kegiatan Tahap I kepada pIHAK KESATU.

3. Dengan diterimanya Dana Tahap I pIHAK KEDUA akan mempertanggungjawabkansepenuhnya baik dar! aspek keuangan, teknis, administrasi masupun aspek hukum terhadappenggunaan Dana Tahap 1.

Demikian berita acara penyerahan dana Tahap I ini dibuat untuk dipergunakansebagaimana dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab oleh kedua belah pihak .

pIHAK KESATUBendahara Belanja TIdak Langsung

Non Gaji

NIP.

KEpALA DINAS PENDAPATAN DANpENGELOLAAN KEUANGAN

SelakuBendahara Umum Daerah

PangkatNIP.

........................................... ,20 1.....

pIHAK KEDUAKepala Desa•............... Bendahara Oesa .

Materai Rp 6.000,-

Mengetahui :

KETUA BpD DESA .

38

BERITA ACARA PENYERAHAN TAHAP IIALOKASI DANA DESA ...•..•.................• KECAMATAN .•...•••...•......•..••

KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 201 •..

Yang bertandatangan dibawah ini :Nama • ..........•.•......•........•.................................•.Jabatan : Bendahara Belanja Tidak Langsung Non Gaji

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin selanjutnyadisebut PIHAK KESATU.

a. NamaJabatan

b. NamaJabatan

.................................................................: Kepala Desa•...•..•.....•.........•.•..........•.........

•••••••••••• 0.' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

: Bendahara Alokasi Dana Desa..•....•......•...............................Kecamatan •...•......................•............... Kabupaten Musi Banyuasin.

Dalam hal ini bertindak dan atas nama jabatannya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA telah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Alokasi DanaDesa Tahap I dan telah disampaikan kepada PIHAK KESATU.

2. Selanjutnya PIHAK KESATU menyetujui penyerahan A10kasi Dana Desa Tahap I untukbelanja publik dan pemberdayaan masyarakat kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp...•.............••........... ( ...•••.•...••..........•.... ) yang akan digunakan untuk :a. Kegiatan •..•.•.........•..•..•..•.. sebesar Rp....•.....•..•......•..•.•...... ( ..................•.•..•........... )

b. Kegiatan sebesar Rp ( )c. Kegiatan ...•..•...........•.•..••. sebesar Rp..........•...•.........•....•... ( ...•............•......••.•........ )

d. Kegiatan .............•....•........ sebesar Rp..•.•..•.•...............•...... ( ...•...••.•.........•.•......•..•.. )

2. PIHAK KEDUA akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya penggunaan Dana Tahap nsesuai dengan Proposal/Dokumen Kegiatan Tahap I kepada PIHAK KESATU.

3. Dengan dlterimanya Dana Tahap I PIHAK KEDUA akan mempertanggungjawabkansepenuhnya baik dari aspek keuangan, teknis, administrasi masupun aspek hukum terhadappenggunaan Dana Tahap 1.

Demikian berita acara penyerahan dana Tahap n ini dibuat untuk dipergunakansebagaimana dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab oleh kedua. belah pihak .

PIHAK KESATUBendahara Belanja Tidak Langsung

Non Gaji

NIP.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DANPENGELOLAAN KEUANGAN

SelakuBendahara Umum Daerah

PangkatNIP.

.......................................... .,201 .....

PIHAKKEDUAKepala Desa.....•....•..... Bendahara

Desa...•.....•...

Materai Rp 6.000,"

Mengetahui :

KETUA BPD DESA.....•.................•

39

REAUSASI PERKEMBANGAN FISIK OAN KEUANGAN (RPFK) TAHAP I

REAUSASI PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN (RPFK)ALOKASI DANA DESA

TAHUN ANGGARAN 201 ..•

Keaadaan BulanDesaKecamatanKabupatenProplnsi

•. .•" .." .: Musi Banyuasin: Sumatera 5eIatan

Alokasi Oana Desa sebesar Rp.••••...••..••.•.••...••..•... (dengan huruf ......••• )

TARGETOURK REAUSASI

VOLUME VOLUMENO URAIAN ~ Orang/Kali HARGA JUMLAH ~ Orang/Kali HARGA JUMLAH

~ Unit SATUAN BIAYA ~ Unit SATUAN BIAYA~ Buah (Rp) (Rp) ~ Buah (Rp) (Rp)~ 011 ~ 011

1 2 3 4 5 6 7 8

TOTALPENGELUARANSISA orBENOAHARA

................................... , 201. .

KEPALA OESA...•.••.•••..•..•.....•••

Mengetahui,

KETUA BPO OESA..•.•.........•.....•••.

................................................... .

40

BENOAHARA OESA. .

REKAPITULASI REAUSASI PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN (RPFK)ALOKASI DANA DESA

SE - KECAMATAN .....•......•......TAHUN ANGGARAN 201 ...

Keaadaan BulanKecamatanKabupaten

.. "" ." .: Musi Banyuasin

Alokasi Dana Oesa sebesar Rp.•.••...•.•..•••....•.•..•.•.. (dengan huruf... •....• )

TARGETOURK REAUSASI

VOLUME VOLUMENO URAIAN » Orang/Kali HARGA JUMLAH » Orang/Kali HARGA JUMLAH

» Unit SAlUAN BIAYA ~ Unit SAlUAN BIAYA~ Buah (Rp) (Rp) ~ Buah (Rp) (Rp)» 011 » 011

1 2 3 4 5 6 7 8I OESA..••.....•...•.••••.••

.

TOTALPENGELUARANSISA DIBENOAHARA

OESA•..•...•....•..•..•..•1 2 3 4 5 6 7 8

TOTALPENGELUARANSISA DIBENOAHARA

IOESA••...•.•..•.•.•.•.....

1 2 3 4 5 6 7 8

TOTALPENGELUARANSISA DIBENOAHARA

................................... , 201 .

CAMAT .....•.••.•..•....••...•.

41

KETUA TIM PENOAMPINGTINGKAT

KECAMATAN•..............•.•.......•..

LAPORAN SWADAYA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 201 .••.DI DESA •.••••.•....... KECAMATAN ....•......

PenerlmaanJenis fDikonversikan dalam nilai RUDiah)

No Uraian Kegiatan Bahan / Jumlah Pengeluaran SaldoUang Material Lahan Tenaga Kerja Lainnya

--_._-- _._--_ .•._-----_.,---_._-- .'-._._-----_.- .._-, ..._----,--------" -----------------_._- >--------_._----------- ---_._-----_. __ . -_ ....._ ..._ ..__ ._-_ .._._._- ----------------- ."---_._---,-_._------,--_ ..,.- _._---,--_._-_._----_._--" .. ---_._------------ ._ ...._----------_._-- '"---_._----_._._._--" -'---._-'--'''-''.'._--''''.' -------_._------- _.__ .__ ....._,._. __ ._._,,---- _ ..__ ._----_._ .•._-- ----_._--._-----_ .._---_ .._--'''-"- ------------------_. __ ._----- ".__ ._.."----_. __ ._- --_._ ..._".__ ."._'---'.'--- ._----------_._.--_._-- ---_._----------- --------_._------ ..._._._---,--_._._ .._--.-- -------------- ".__ .__ ._-,_ .._ ..,_.__ ._._-_._-_._-- .._----".,--"._._---_._--_ ..- -------_._-----_._- "_._----_. __ ._--_._ ..,. -------------_._-_._-- ".__ .•._-------- -,--"'-----_._--_ .._-_._ . ._.._--_ ..._ ..__ ._-_ ..... --_ ......__ ._----_._- ._--------._.._ .••.... _.__ ._._----------_ .._--_ ..- .__ ._.._ ..__ .- ,--------_. __ ._.. ------------- 1----_. __._----------_._--- ---------_._. __ .- ----_._------- _._._._--_._----- ._-.--_.__ ._-------_.,-,----- ----------,---,.,._----_._ .•.•_._. .__ ..-_.__ ._--"- -------------------- --_. __ ._._----------------- -_._-----_._ ..,.__ ._._,.. ,---,-,---_._._--_._- -_._----_._------ -- -----------_._---

Mengetahui :Kepala Desa .

..............................................

Sekretaris Desa .

. .

42

.................... , 201. ..Ketua LPMDesa .

. .

REKAPITULASI LAPORAN SWADAYA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN ALOKASI DANA DESATAHUN 201 .. DAR! ADD BELANJA PUBLIK TAHAP I DI KECAMATAN .

PenerimaanJenis fDikonversikan dalam nilai Ruoiah)

No Desa Bahan / Jumlah Pengeluaran SaldoUang Material lahan Tenaga Kerja Lainnya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-,,_.__ ..,"'"' ....._."' ...__ .•.,,"'_ .•.__ .__ .._---_._.'" --_ •..•__ .__ ._.__ . ._----_."_.,,. __ .__ .__ .._ .._.- .._ ..._ .•.."."'"."."'''"._-----_ .•.• ._._-_._-"._'""----_._--- . _.__ ..._._-_ .._._---_._._-- -------_.,,"''"''- ...,,".-_ .. -_._---_ •..._-"---"''''''"'-_.,",, ...__ .. "---''''------ ...--_.""'-,-_.-

--- 1------------------ "--"--_ ..__ ....__ .- _ ..__ ._-_._._-_._._._----- -_ ....•. " ..•.._." .•.._._---_ .....,.,."--"' ..1-._._.-------------------- -"''''''"-_._ .._._---_._--'",._.- -----_. __ .........•.•. _--_._-- ,-_•....•.."'-_._.- ....•".•._---_. -------"'-_._-----_.__ . f------.--.- ..---------.- """,..•._-_ ...."._ ..."'"._- -'.'-"-".'--'--_. ....__ ._----_."._-''''."''''._-"--"_ .•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•.,,.- _._."."._".-.,,_. __ .,,-_ ..__ .,,_....-_._._--------_._-_. _._._-_ .•.".,,_.__ ._------'" --_."-----"."._---

. , 201 .

CAMAT.•.....•.......•...•.....

43

KETUATIM PENDAMPINGTINGKAT KECAMATAN.........•.•..•..•..........

SURAT PERSETUJUAN CAMAT

KOPCAMAT

...................... ,.•..................... 201...

NomorLamp/ranPerihal Surat Persetujuan Pencairan

Alokasi Dana Oesa Tahap ITahun,Anggaran 201...

Kepadayth. Bapak Bupati Musi Banyuasin

Melalui;Kepala BPMPD

diSEKAYU

Dipennaklumkan dengan honnat, sehubungan akan direalisasikannyapencairan Alokasi Dana Desadan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :a. Surat Permohonan PencairanTahap I;b. Peraturan Desa tentang PenetapanAnggaran Pendapatandan Belanja Oesa ;c. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat

Desa;d. Kuitansi.penerimaan dana Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan

Bendahara Desa ;e. Berita Acara PenyerahanPembayaranTahap I ditandatangani oleh Kepala Desa

dan Bendahara Desasetelah diketahui oleh Ketua BPD;f. Berita acara hasil musyawarah Desa tentang Rencana penggunaan ADD dan

dilampiri dengan daftar hadimya;g. Keputusan Kepala Desatentang Penetapan Rencanapenggunaan ADDh. Daftar Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan dari dana ADD Tahap I setelah

mendapat persetujuan Ketua BPDii. Reallsasi penerimaan PBB tahun sebelumnya sekurang-kurangnya 60 % dan

tahu berjalan sekurang-kurangnya 35 %;j. Laporan Pertangungjawaban penggunaan dana ADD Tahap II tahun

sebelumnya.

Dan persyaratan tersebut telah dipenuhi/dilengkapi, maka kami memberikanpersetujuan dan rekomendasi kepada:Desa .....•................................•..........Kecamatan ............................•....................Kabupaten , .

Untuk menerima pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I sebesar 50% dariTotal ADD (yaitu sebesar Rp. . ) yang akan diberikan pada TahunAnggaran 201....

Oemikian kiranya agar menjadi maklum dan terima kasih atasperhatiannya.

CAMAT•••••..•• u •••..•••••.••••••••••••••••••••••••••••

Tembusan:Kepala Dinas Pendapatandan PengelolaanKeuangan

44

SURAT PERSETWUAN CAMAT

KOPCAMAT

............................................. 201 ...

NomorLampiranPerihal Surat Persetujuan Pencairan

Alokasi Dana Desa Tahap IITahun Anggaran 201..

Kepada

yth. BapakBupati Musi BanyuasinMelalui;KepalaBPMPDdi

SEKAYU

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan akan direalisasikannyapencairan Alokasi Dana Desadan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

a. Surat Permohonan PencairanTahap II;

b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I(Pertama) setelah diketahui oleh Ketua BPD dengan dilengkapi bukti-buktipendukung pengeluaran dana yang dapat dipertanggungjawabkan;

c. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDes);

d. Laporan Berkala perkembangan kegiatan ADDTahap I;

e. Kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan BendaharaDesa;

f. Berita Acara Penyerahan Pembayaran Tahap II yang ditandatangani olehKepalaDesadan BendaharaDesasetelah diketahui oleh Ketua BPD;

g. Daftar Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan dari dana ADD Tahap IIsetelah mendapat persetujuan Ketua BPD;

h. Realisasi penerimaan PBB tahun sebelumnya sekurang-kurangnya 75 % danrealisasi tahun berjalan sekurang-kurangnya 50 %.

Serta berdasarkan hasil pembinaan dan pemantauan kami di lapangan terhadapperkembangan kegiatan Alokasi Dana Desa Tahap I maka kami memberikanpersetujuan kepada :Desa ........•.......•................................Kecamatan ...........•.....................................Kabupaten ......••..............•......................•...

Untuk menerima pencairan Alokasi Dana DesaTahap II sebesar 50% daritotal ADD (yaitu sebesar Rp...•...... ) yang akan diberikan pada Tahun Anggaran201...

Demikian kiranya agar menjadi maklum dan terima kasih atasperhatiannya.

CAMAT•••••••••••••• ow •••••••••••••••••••••••••••••••••

Tembusan:Kepala Dinas Pendapatandan PengelolaanKeuangan

45

BUKU KAS UMUMDeSA ..•..........•••.••..... KECAMATAN .•.••..•..••••..•..•..•.•..•..•

TAHUN ANGGARAN

No Tgi KODE URAIAN No. PENERIMAAN PENGELUARANREKENING Bukti (Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7

JUMLAH

Rp.Rp.

Rp.

Jumlah bulan/tanggal

Jumlah sampai bulan lalu/tanggal

Jumlah semua sid bulan /tanggal

Sisa kas

Pada hari in! tanggal , 201..

Oleh kami didapat dalam kas Rp .

( dengan huruf)

Rp.Rp.Rp.Rp.

Terdiri dart :

Tunal

Saldo Bank

Surat Berharga

MENGETAHUIKEPALA DESA,

••••••• 00 •••••••••••••••• "' •••• OI' •••••••

cam Penqisian :

Rp .

Rp .Rp .

. , tanggal .

BENDAHARA DESA,

••••••••••••••••••••••• ow ••••••

K%m 1diisi dengan nomor urut penerima kas atau penge/UiJran kas.K%m 2 diisi dengan tangga/ penerimaan kas atau penge/uaran kas.K%m 3diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau penge/uaran kas.K%m 4 diisi dengan uraian peneninaan kas atau penge/uaran kas.K%m 5diisi dengan jum/ah rupiah penerimaan kas.K%m 6 diisi dengan jum/ah rupiah penge/uaran kas.

46

BUKU KAS PEMBANTUPERINCIAN OBYEK PENERIMAAN

DESA .•.....••.•••........... KECAMATAN ••..•..•••.•.•••.••.••.•.•..•..•.•TAHUN ANGGARAN ••••••••••

No. NOMORBKU TANGGAL NOMOR STS It BUKTI JUMLAHURUT PENERIMAAN SETOR PENERIMAAN LAINNYA (RD.)1 2 3 4 5

Jumlah bulan ini RD.Jumlah sid bulan lalu RD.Jumlah sid bulan ini RD.

................ , tanggal .

MENGETAHUIKEPALA DESA,

.........................................

BENDAHARA DESA,

•• ••••••••••••••••• ! •••••••••••

cars Penqisian ;Kolom 1diisi dengan nomor urutKolom 2 diisi dengan Nomor BKU penerimaanKolom 3 diisi dengan Tanggal Penyetoran STS/Bukti Penerimaan lainnyaKolom 4 diisi dengan Nomor STS/Bukti penerimaan lainnya.Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah setoran STS/Bukti penerimaan lainnya.

BUKU KAS PEMBANTUPERINCIAN OBYEK PENGELUARAN

DESA .•••••.•.•...•••••••.... KECAMATAN •••...•.••...••.•••..••••.••.•••.•TAHUN ANGGARAN ••••••••••

No. NOMORBKU TANGGAL NOMOR SPP It BUKTI JUMLAHURUT PENGELUARAN PENGELUARAN PENGELUARAN LAINNYA (RD.)1 2 3 4 5

JUMLAHJumlah bulan ini RD.Jumlah sid bulan lalu RD.Jumlah sid bulan ini RD.

................ , tanggal .

MENGETAHUIKEPALA DESA,

.........................................

BENDAHARA DESA,

. .

cars Penqisian :Kolom 1diisi dengan nomor urutKolom 2 diisi dengan Nomor BKU pengeluaranKolom 3 diisi dengan Tanggal Pengeluaran SPP/Bukti Pengeluaran lainnyaKolom 4 diisi dengan Nomor SPP/Bukti pengeluaran lainnya.Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah Pengeluaran SPP/Bukti pengeluaran lainnya.

47

BUKU KAS HARlAN PEMBANTUDESA .•.••.•.•••..•••.•••••.• KECAMATAN •.•.•.•.••.•.•.•••••.••..•.•.••..•

TAHUN ANGGARAN ..•.........

No. TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN ]UMLAHURUT (Rp.l .1 lRo.11 2 3 4 5 6

]UMLAH

................ , tanggal .

MENGETAHUIKEPALA DESA,

.........................................

BENDAHARA DESA,

. .

cam Penqisian :K%m 1diisi dengan nomor urut penerimaan atau penge/uaran kas penge/uaranK%m 2 diisi dengan tangga/ penerimaan atau penge/uaran kas penge/uaranK%m 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau penge/uaran kasK%m 4 diisi dengan jum/ah rupiah penerimaan kas.K%m 5 diisi dengan jum/ah rupiah penge/uarari kas.K%m 6 diisi dengan sa/do buku kas bendahara.

BUPATI MUSI BANYUASINf .~--

!&t. PAHRI AZHARI

48

LAMPIRAN II: PERATIJRANBUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR TAHUN 2011TANGGALTENTANG PERATIJRAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG

PETIJNJUK PELAKSANAAN PERATIJRAN DAERAHNOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG KEUANGAN DESA,PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA,DAN ALOKASI DANA DESA

fORMAT-FORMAT SISTEMATIKA PELAPORAN

SISTEMATIKA LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN

BAB I PENDAHULUANA. DASAR HUKUMB. GAMBARAN UMUM DESA

1. KONDISI GEOGRAAS2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAAS3. KONDISI EKONOMI

BAB II RENCANAPEMBANGUNANJANGKA MENENGAH DESAA. Visi dan MisiB. Strategi dan Arah Kebijakan DesaC. Priroitas Desa

BAB III KEWENANGANDESAA. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

1. Pelaksanaan Kegiatan2. T1ngkat Pencapaian3. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa4. Data perangkat Desa5. Alokasi dan Reallsasi Anggaran6. Proses Perencanaan Pembangunan7. Sarana dan prasarana8. Permasalahan dan penyelesaian

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DlSERAHKAN KABUPATEN/KOTA1. Pelaksanaan Kegiatan2. T1ngkat pencapaian3. Realisasl Program dan Kegiatan4. Satuan pelaksana kegiatan Desa5. Data Perangkat Desa6. Alokasi dan Realisasi Anggaran7. Permasalahan dan penyelesaian

BABN TIJGAS PEMBANTIJANA. TIJGAS PEMBANTIJANYANG DITERIMA.

1. Dasar Hukum.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.3. Pelaksanaan Kegiatan.4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.6. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa.7. Sarana dan prasarana.8. Permasalahan dan penyelesaian.

49

,

BABV

B. lUGAS PEMBANlUAN YANG DIBERIKAN.1. Dasar Hukum.2. Urusan pemerintahan yang dituagas pembantuankan.3. Sumber dan Jumlah anggaran.4. Sarana dan prasarana.

URUSAN PEMERINTAHAN lAINNYAA. KERJASAMAANTAR DESA

1. Desa yang diajak kerjasama.2. Dasar Hukum.3. Bidang Kerjasama.4. Nama Kegiatan.5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.6. Data perangkat Desa.7. Sumber dan jumlah anggaran.8. Jangka Waktu Kerjasama.9. Hasil Kerjasama.10. Permasalahan dan penyelesaian.

B. KERJASAMADENGAN PIHAK KETlGA1. Mitra yang diajak Kerjasama.2. Dasar Hukum.3. Bidang Kerjasama.4. Nama Kegiatan.5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.6. Sumber dan jumlah anggaran.7. Jangka Waktu Kerjasama ..8. Hasil Kerjasama.9. Permasalahan dan penyelesaian.

C. BATAS DESA1. Sengketa batas Desa.2. Penyelesaian yang dilakukan.3. Satuan pelaksana kegiatan Desa.4. Data Perangkat Desa.

D. PENCEGAHANDAN PENANGGULANGANBENCANA1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya.2. Status Bencana.3. Sumber dan jumlah Anggaran.4. Antisipas! desa.5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.6. Kelembagaan yang dibentuk.7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi.

E. PENYELENGGARAANKETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM1. Gangguan yang terjadi.2. Satuan pelaksana kegiatan Desa.3. Penanggulangan dan Kendafanya.4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan.5. Sumber dan Jumlah Anggaran.

50

SISTEMATIKA LKPl AI<HIR TAHUN ANGGARAN

BAB I PENDAHULUANA. DASAR HUKUMB. GAMBARAN UMUM DESA

1. KONDISI GEOGRAFIS2. GAMBARAN UMUM OEMOGRAFIS3. KONDISI EKONOMI

a. Potensi unggulan Desab. Pertumbuhan Ekonomi/PORB

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESAA. Visi dan Mis;B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (sesuai Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa)C. Prioritas Desa

BAB III KEBDAKAN UMUM PENGELOLAANKEUANGAN OESAA. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi2. Target dan realisasi Pendapatan3. Permasalahan dan penyelesaian

B. PENGELOLAANBELANJA OESA1. Kebijakan Umum Keuangan Oesa2. Target dan realisasi Belanja3. Permasalahan dan penyelesaian

BAS IV PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN OESAA. URUSAN HAK ASAL USUL OESA

1. Program dan Kegiatan2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan3. Permasalahan dan penyelesaian

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG OISERAHKAN KABUPATEN1. Program dan Kegiatan2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB V PENYEENGGARAANTUGAS PEMBANTUANA. TUGAS PEMBANTUAN YANG OITERIMA

1. Oasar Hukum2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan3. satuan Kerja Perangkat Desa4. Kegiatan yang diterima5. Sumber dan Jumlah Anggaran6. Permasalahan dan penyelesaian

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN1. Oasar Hukum2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan3. Sumber dan Jumlah Anggaran4. sarana dan Prsarana

51

\

BAB VI PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN lAINNYAA. KERJASAMAANTAR DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan3. Permasalahan dan penyelesaian

B. KERJASAMADESA DENGAN PIHAK KETIGA1. Kebijakan dan Kegiatan2. Pelaksanaan Keglatan3. Permasi!lahan dan penyelesaian

C. BATAS DESA1. Kebijakan dan Kegiatan2. Pelaksanaan Kegiatan3. Permasalahan dan penyelesaian

D. PENCEGAHANDAN PENANGGULANGANBENCANA1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya2. Status bencana3. Sumber dan Jumlah Anggaran4. Antisipas! DesaS. Potensi Bencana tang diperkirakan terjadi

E. PENYElENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM1. Gangguan yang terjadi2. Satuan pelaksana kegiatan Desa3. Data perangkat Desa4. Sumber dan Jumlah AnggaranS. Penanggulangan dan Kendalanya6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam penanggulangan

INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DESA .Kecamatan ..•............... TAHUN ....

1. Penyelenggaraan Pemerintahan DesaA. Urusan Pemerlntahan Desa.

(Ringkasan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkanKabupatenjKota)

B. Urusan hak asal usul desa(Ringkasan dari penyelenggaraan urusan yang diserahkan ke desa)

C. Tugas Pembantuan(Ringkasan dari penyelenggaraan yang ditugaskan kepada desa oleh Pemerintah tingkatatas)

D. Urusan Pemerintahan lainnya(Ringkasan urusan Pemerintahan lainnya jika ada)

2. Ringkasan APB DesaA. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desab. Bagi hasil pajak KabupatenjKotac. Bagian dari restribusi KabupatenjKotad. Alokasi Dana Desae. Bantuan keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupatenj

Kota dan desa lainnya.f. Hibah.g. Sumbangan Pihak ke tiga.

Jumlah

52

B. Belanjaa. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai2) Belanja Barang I jasa3) Belanja Modal

Jumlah

b. Belanja Tidak Langsung1) Belanja Pegawai2) Belanja Subsidi3) Belanja Hibah4) Belanja Bantuan Sosial5) Belanja Bantuan Keuangan6) Belanja Tak Terduga

Jumlah

C. Pembiayaana. Penerimaan Pembiayaan:

1) Sisa Anggaran Tahun sebelumnya2) Hasil Penjualan Aset yang dipisahkan

JumlahRp...............•...... Rp..........•.....•..... Rp..•................... Rp..............•.......

b. Pengeluaran Pembiayaan;1) Dana Cadangan2) Penyertaan Modal Desa3) Pembayaran Utang

JumlahRp Rp Rp.........•.•.......... Rp...............•.....•

Kepala Desa .

................................

BUPATI M,USI BANYUASIN, rM'/

~H. PAHRI AZHARI

53