PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR ~ TAHUN 2015 PENJABARAN TUGAS POKOK DANFUNGSI … 2... · Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah

r. ,

BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASINNOMOR ~ TAHUN 2015

T~NTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAHDAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan perkembangan dinamika organisasidan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadappelayanan aparatur pemerintah yang terus meningkat,sejalan dengan keberhasilan pembangunan, namun denganorganisasi yang ramping akan tetapi multi fungsi;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan DaerahKabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2013 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten MusiBanyuasin Nomor 4 Tahun 2008 tentang PembentukkanOrganisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. Musi Banyuasinperlu diatur dan ditetapkan peraturan pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf "a" dan huruf "b" perlu menetapkan PeraturanBupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Tugas Pokokdan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentangPembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja diSumatera Selatan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran NegaraNomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234)

4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur

2

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 NomoI' 6, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia NomoI'5494);

5. Undang-Undang NomoI' 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentangKoordinasi Kegiatan lnstallsi Pemerintah di Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor10, Tambahan Lembaran Negara NomoI'4535);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam JabatanStruktura1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia NomoI' 4018), sebagaimana diubah denganPeraturan Pemerintah NomoI' 13 Tahun 2002 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun2000 ten tang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil daJamJabatan Struktura1 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 20002 NomoI' 33, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia NomoI'4194);

8. Peraturan Pemerintah NomoI' 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Antar Pemerintah, Pemerintah DaerahPropinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NomoI'82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4737);

9. Peraturan Pemerinta..'l NomoI' 41 Ta..'lun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 NomoI' 89, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia NomoI'4741);

10. Peraturan Menteri da1am Negeri Nomor 57 Tahun 2007tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi PerangkatDaerah;

11. Peraturan Menteri Da1arn Negeri Republik IndonesiaNomoI' 1 tahun 2014 tentang Pembentukan ProdukHukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2014 NomoI'32);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2Tahun 2008 tenta.."1gUrusan Pemerintah Yang MenjadiKewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun2008 Nomor 33);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2Tahun 2013 tentang Peruba..'lan Atas Peraturan Daera.;.'1Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2008 tentangPembentukkan Organisasi Sekretariat Daerah danSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenMusi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten MusiBanyuasin Tahun 2013 Nomor 1)

Menetapkan

3

lViEMUTUSKAii :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGASPOKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAHDAN .SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH ¥.ABUPATEN MUSI BANY'JASIN

BABIKETENTUAi, UI,IUM

Pasal 1Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :a. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;b. Pemerintahan Daerah adaIa.~ penyelenggaraan uru.san

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRDmenurutasas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan PrinsipNegara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

c. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahanyang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannyadilakukan oleh kementerian negara da.'1 penyelenggaraPemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

d. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerahsebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebutDPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagaiunsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

f. Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajibandaerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendidriurusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatsetempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan;

g. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahanoleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengaturdan mengurus urusan pemerintahan dalam Sistem NegaraKesatuan Republik Indonesia;

h. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian UrusanPemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusatkepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepadainstansi vertikal di wilayah tertentu, dan/ atau kepadagubemur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawaburusan pemerintahan umum;

1. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari PemerintahPusat kepada daerah otonom untuk melaksanakansebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenanganPemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsikepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakansebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenanganDaerah Provinsi;

j. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/ataulembaga pemerintah nonkementerian yang mengurusUrusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada

4

daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangkaDekonsentrasi;

k. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalahkesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-bataswilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusanpemerintl'Lhan dan kepentingan masyarakat setempatmenurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatdalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

L Perangkat Daerah terdiri alas Sekretariat Daerah danSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DinasDaerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan danKelurahan;

m. BUMNadalah Badan Usaha MilikNegara;n. BUMDadalah Badan Usaha MilikDaerah;o. Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris

Daerah;p. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin;q. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin;r. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut

dengan nama lain, se1anjutnya disebut Desa, adalahkesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayahyang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusanpemerintahan, kepentingan masyarakat setempatberdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usuI, dan/atauhak tradisional yang diakui dan dihonnati dalamsistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

s. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Musi Banyuasin;t. Pengertian:

- RKAadalah Rencana KeIja Anggaran;- SKPDadalah Satuan Kerja Perangkat Daerah;

DPAadalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran;- SPMadalah Surat Perintah Membayar;- SPMUadalah Surat Perintah Membayar Uang.

BAB IIKEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Alenia Pertama

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Pasal 2

(1) Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin merupakanunsur Staf Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yangdipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah danbertanggung jawab kepada Bupati;

(2) Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyaitugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan

5

mengkoordinasikan Bagian-bagian, Dinas Daerall danLembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;

(3) Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyaitugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugaspenyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi,da.."t'l tata!akslli~a SCr-ill memberikan pclayanfui. tckL""'1isadministratif kepada seluruh perangkat Kabupaten;

(4) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dankewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3)Peraturan Bupati ini menyelenggarakan fungsi :a. Menyusun kebijakan Pemerintah Daerah;b. Pengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Daerah

dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;c. Pemantauan dan evaluasi dari pengawasan kebijakan

Pemerintah ;d. Pembinaan administrasi dan Aparatur Pemerintah

Daerah;e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

scsuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IIISUSUNAN ORGANISASI

Pasa13

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

a. Sekretaris Daerah;b.Asisten Bidang Pemerintahan, Protokol dan KesejahteraanRakyat (Asisten I);

c.Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan(Asisten II);d.Asisten Bidang Administrasi Umum (Asisten III);

e. Staf Ahli Bupati;

1.Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;2.Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan;3.Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan;

r B .1. . agtan :1. Bagian Tata Pemerintahan;2. Bagian Protokol;3. Bagian Kesejahteraan Rakyat;4. Bagian Penyelesaian Perbatasan;5. Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian;6. Bagian Umum dan Pengadaan;7. Bagian Telek dan Sandi.8. Bagian Hukum;9. Bagian Organisasi;10. Bagian Keuangan;11. Bagian Hubungan Masyarakat;

6

PasaI4

Asisten Bidang Pemerintaban, Protokol dan KesejabteraanRakyat (Asisten I) membawahi:

a. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :1. Sub Bagian Tata Pemerintahail Umum;2. Sub Bagian Perangkat Daerah;3. Sub Bagian Pengembangan Wilayah dan Pertanahan.

b. Bagian Protokol, terdiri dari :1. Sub Bagian Umum dan PeIjalanan Dinas;2. Sub Bagian Tata Acara dan Protokoler;3. Sub Bagian Penghubung Antar Lembaga.

c. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :1. Sub Bagian Kesejahteraan;2. Sub Bagian Agama;3. Sub Bagian Umum;

d.Bagian Penyelesaian Perbatasan, terdiri dari :1. Sub Bagian Penyelesaian Batas;2. Sub Bagian Fisik dan Prasarana;3. Sub Bagian Pengawasan dan Pemeliharaan.

Pasai 5

Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten Il),membawahi:a. Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian,

terdiri dan:1. Sub Bagian Administrasi Pembangunan;2. Sub Bagian Administrasi Perekonomian;3. Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan;

b. Bagian Umum dan Pengadaan, terdiri dari :1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;2. Sub Bagian Analisis Kebutuhan dan Pengadaan Barang;3. Sub Bagian Rumah Tangga.

c. Bagian Telek dan Sandi, terdiri dari :1. Sub Bagian Telek dan Sandi;2. Sub Bagian Umum dan Pemeliharaan;3. Sub Bagian Sarana dan Prasarana.

Pasal6

Asisten Administrasi Umum (Asisten Ill), membawahi :a. Bagian Hukum, terdiri dari :

1. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;2. Sub Bagian Bantuan Hukum;3. Sub Bagian Dokumentasi Hukum,

b. Bagian Organisasi, terdiri dari :1. Sub Bagian Kelembagaan;2. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;3. Sub Bagian Analisis Jabatan dan Beban Kerja.

c. Bagian Keuangan, terdiri dari :1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengeluaran SPMU;

7

2. Sub Bagian Verifikasidan Pembukuan;3. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

d. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari :1. Sub Bagian Kebijakan Publik;2. Sub Bagian Informasi Publik;3. Sub Bagian Hubungan Publik.

Pasal7

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerahdan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenMusi Banyuasin sebagaimana tercantum pada lampiranmerupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupatiini.

BAB IVTATAKERJA

Pasal8

Asisten sebagaimana tersebut dalam pasal 3 huruf "b", huruf"e" dan huruf "d" Peraturan Bupati ini berada dibawah danbertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah.

Pasal9

(1) Asisten Bidang Pemerintahan, Protokol dan KesejahteraanRakyat (Asisten I), mempunyai tugas melakukal1pembinaan penyelengaraan pemerintahan danmengkoordinasikan masalah Tata Pemerintahan,Keprotokolan, Kesejahteraan Rakyat dan PenyelesaianPerbatasan, Pengawasan Intemal (Inspektorat),Kependudukan dan Catatan Sipil, Keamanan danKetertiban (Satuan Polisi Pamong Praja), Rumah SakitUmum Daerah (RSUD), Kesatuan Bangsa dan Politik,Bantuan SosiaJ, Penanggulangan Bencana, Tenaga KeJjadan Transmigrasi, Kependidikan dan Kebudayaan,Sekretariat DPRD, Pemberdayaan Masyarakat danPemerintahan Desa, Keluarga Berencana dfu""lPemberdayaan Perempuan serta Kesehatan, selain itumelakukan koordinasi dengan instansi vertikal yaitu KantorKementerian Agama, Kantor Pertanahan Nasional, Kodimserta Polres Muba;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasalini Asisten Pemerintahan, Protokol dan KesejahteraanRakyat mempunyai fungsi:a. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahan

kebijaksanaan penyusunan program dan petunjukteknis serta memantau penyelenggaraan tatapemerintahan;

b. Melaksanakan koordinasi kegiatan penyelenggaraankeprotokolan;

c. Melaksanakan koordinasi kegiatan bidang kesejahteraanrakyat;

d. Melaksanakan koordinasi dalam penyelesaianperbatasan;

bahanpetunjukkesatuan

bahanpetunjukkeluarga

8

e. ivIengkoordinasikan dalam perumusan bahankebijaksanaan penyusunan program dan petunjukteknis serta memantau penyelenggaraan pengawasaninternal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

f. Mengkoordinasikan dalam merumuskan bahankebij~ksanaan penyusunan program dan petllnjukteknis serta memantau penyelenggaraan kependudukandan catatan sipil;

g. Mengkoordinasikan dalam merumuskan bahankebijaksanaan penyusunan program dan petunjukteknis serta memantau penyelenggaraan keamanan danketertiban (Satuan Polisi Pamong Praja);

h. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahankebijaksa..,afu~ penyusunan program dan petunjukteknis serta memantau penyelenggaraan Rumah SakitUmum Daerah (RSUD);

1. ivIengkoordinasikan dalam perumusankebijaksanaan penyusunan program danteknis serta memantau penyelenggaraanbangsa dan politik;

J. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahankebijaksanaan penyusunan progra..TJ1 da.""1. petunjukteknis serta memantau penyelenggaraan bantuan sosial;

k. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahankebijaksanaan penyusunan program dan petunjukteknis serta memantau penyelenggaraan tenaga kerjadan transmigrasi;

1. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahankebijaksanaan penyusunan program dan petunjukteknis serta memantau penyelenggaraan pendidikan dankebudayaan;

m. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahankebijaksanaan penyusunan program dan petunjukteknis serta memantau penyelenggaraan SekretariatDPRDKabupaten M:usiBlli'l:Jmasin;

n. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahankebijaksanaan penyusunan program dan petunjukteknis serta memantau penyelenggaraan pemberdayaanmasyarakat dan pemerintahan desa;

o. Mengkoordinasikan dalapl perumusankebijaksanaan penyusunan program danteknis serta memantau penyelenggaraanberencana dan pemberdayaan perempuan;

p. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahankebijaksanaan penyusunan program dan petunjukteknis serta memantau penyelenggaraan kesehatan;

q. Melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikalKantor Kementerian Agama Kabupaten Musi banyuasin,Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin,Kodim Kabupaten Musi Banyuasin dan PolresKabupaten Musi Banyuasin;

bahanpetunjuk

bahanpetunjukurusan

bahanpetunjukdibida.l1.g

(1)

(2)

9

PasaII0

Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II),mempunyai tugas melakukan pembinaan penyelenggaraanpemerintahan dibidang Administrasi Perekonomian danPembangunan, Umum dan Pengadaan, Telek dan Sandi,serta Bidang PerCnClli""1aan Pembangtlnan Daerah, PU CiptaKarya dan Pengairan, PU Bina Marga, Tata Ruang,Perikanan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,Pengelolaan Pasar, Lingkungan Hidup, Penelitian danPengembangan, Perkebunan, Perindustrian danPerdagangan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata,Kehutanan, Perhubungan Komunikasi dan Informatika,Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan,Pertanian dan Peternakan, Pertambangan dan Energi,Ketahanan Pangan, selain itu melakukan koordinasi denganinstansi vertikal Badan Pusat Statistik, BUMNdan BUMD;Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasalini, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)mempunyai fungsi:a. Mengkoordinasikan dalam perumusankebijaksanaan penyusunan program dank . I . hte ms penye engaraan pemennt1L.anadministrasi pembangunan dan perekonomian;

b. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahankebijaksanaan penyusunan program dan petunjukteknis penyelengaraan pemerintahan dibidang umumdan pengadaan;

c. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahankebijaksanaan penyusunan program dan petunjukteK.l1.ispenyelengaraan pemerint'"han dibidang telek da.'1sandi;

d. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahankebijaksanaan penyusunan program dan petunJuKteknis serta memantau penyelenggaraan perencanaanpembangunan daerah;

e. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahankebijaksanaan penyusunan program dan petunjukteknis serta memantau penye!enggaraan pekerjaa...11.umum bina marga, pekerjaan umum cipta karya danpengairan serta pengelolaan tata ruang;

f. Mengkoordinasikan dalam perumusankebijaksanaan penyusunan program danteknis serta memantau penyelenggaraanperikanan;

g. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahankebija.1{:sanaan pen}"..lsunan program dan petunjukteknis serta memantau penyelenggaraan koperasi, usahamikro, kecil dan menengah serta pengelolaan pasar;

h. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahankebijaksanaan penyusunan program dan petunjukteknis serta memantau penyelenggaraan lingkunganhidup, penelitian dan pengembangan;

1. Mengkoordinasikan dalam perumusankebijaksanaan penyusunan progra.rn dan

10

tekIlis serta mem8..ii.tau penyelenggaraaIl perkebunan;J. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahan

kebijaksanaan penyusunan program dan petunjukteknis serta memantau penyelenggaraan perindustriandan perdagangan;

k. Mengkoordinasika."1. dalam peru.musan ba.'1a."1.kebijaksanaan penyusunan program dan petunjukteknis serta memantau penyelenggaraan pariwisata,pemuda dan olahraga;

l. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahankebijaksanaan penyusunan program dan petunjukteknis serta memantau penyelenggaraan kehutanan;

m.Mengkoordinasikan dalam perumusan bahankebijaksanaan penyusunan program dan petunjukteknis serta memantau penyelenggaraan perhubungan,komunikasi dan informatika;

n. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahankebijaksanaan penyusunan program dan petunjukteknis serta memantau penyelenggaraan penyuluhanpertanian, perikanan dan kehutanan;

o. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahankebijaksanaan penyusunan program dan petunjukteknis serta memantau penyelenggaraan pertanian danpeternakan;

p. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahankebijaksanaan penyusunan program dan petunjukteknis serta memantau penyelenggaraan pertambangandan energi;

q. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahankebijaksanaan penyusunan program dan petunjukteknis serta memantau penyelenggaraan ketahananpangan;

r. Melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikalBadan Pusat Statistik (BPS),Badan Usaha MilikNegara(BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasalll

(1) Asisten Administrasi Umum (Asisten III), mempunyaitugas melakukan pernomaan penyelenggaraanpemerintahan dibidang Hukum, Organisasi, Keuangan,Hubungan Masyarakat, serta Bidang-Bidang Kepegawaiandan Diklat Daerah, Kebersihan, Pertamanan danPemeliharaan Lampu Jalan, Perpustakaan, Arsip danDokumentasi Daerah, Pendapatan, Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah, Pelayanan Perizinan dan PenanamanModal dan Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten MusiBanyuasin di Palembang serta melakukan koordinasidengan instansi vertikal, yaitu Pengadilan Negeri Sekayu,Pengadilan Agama Sekayu, Kejaksaan Negeri Sekayu,Rumah Tahanan, Kantor Perbendaharaan Negara danKantor Pelayanan Pajak Pratama;

11

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasalini, Asisten Administrasi Umum (Asisten III) mempunyaifungsi:

bahanpetunjukdibidang


bal1anpetunjukdibidang


a. Mengkoordinasikan dalam perumusankebijaksanaan penyusunan program danteknis serta memantau penyelenggaraanhukum dan perundang-undangan;

b. Mengkoordinasikan dalam perumusankebijaksanaan penyusunan program danteknis serta memantau penyelenggaraanorganisasi dan ketatalaksanaan;

c. Mengkoordinasikan dalam perumusankebijaksanaan penyusunan program danteknis serta memantau penyelenggaraankeuangan;

d. Mengkoordinasikan dalam perumusankebijaksanaan penyusunan program danteknis serta memantau penyelenggaraanhubungan masyarakat;

e. Mengkoordinasikan dalam penlmusan baha11.kebijaksanaan penyusunan program dan petunjukteknis serta memantau penyelenggaraan kepegawaiandan diklat daerah;

f. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahankebijaksanaan penyusunan program dan petunjukteknis serta memantau penyelenggaraan kebersihan,pertamanan dan pemeliharaan lampu jalan;

g. Ivlengkoordinasikan dalam perumusan bahankebijaksanaan penyusunan program dan petunjukteknis serta memantau penyelenggaraan pendapatan,pengelolaan keuangan dan aset daerah;

h. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahankebijaksanaan penyusunan program dan petunjukteknis serta memantau penyelenggaraan perpustakaan,arsip dan dokumentasi daerah;

1. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahankebijaksanaan penyusunan program dan petunjukteki,is serta memantau penyelenggaraan pelayananperizinan dan penanaman modal;

J. Mengkoordinasikan dalam perumusan bah"'nkebijaksanaan penyusunan program dan petunjukteknis serta memantau penyelenggaraan KantorPerwakilan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin diPalembang;

k. Me!akukan koordinasi dengan instansi vertikalPengadilan Negeri Sekayu, Pengadilan Agama Sekayu,Kejaksaan Negeri Sekayu, Rumah Tahanan Sekayu,Kantor Perbendallaraan Negara dan Kantor PelayananPajak Pratama;

pedoman danadministrasi

12

Pasal12

(1) Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik danPemerintahan, mempunyai tugas Inemberikan telaahan(saran dan pertimbangan) kepada Bupati dibidang Hukum,Politik dan Pemerintahan;

(2) Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan mempunyai tugasmemberikan te1aahan (saran dan pertimbangan) kepadaBupati dibidang Pembangunan;

(3) Staf Abli Bupati Bidang Keuangan mempunyai tugasmemberika--"lte1aahan (saran dan pertimbangan) kepadaBupati dibidang Keuangan.

Pasal13

Asisten Bidang Pemerintahan, Protokol dan KesejahteraanRakyat (Asisten II, terdiri dari ;

(1) Bagian Tata Pemerintahan, mempunyai tugasmelaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknisuntuk pembinaan penye1enggaraan tugas-tugaspemerintahan umum, pembinaan penyelenggaraanpemerintahan di kecamatan / ke1urahan dan pembinaanperangkat daerah di kecamatan / kelurahan, danpenye1enggaraan pengembangan / pemekaran wilayahkecamatan, ke1urahan / desa serta bidang pertanahan;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1)pasal ini, Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:a. Mengumpulkan bahan pembinaan koordinasi perangkat

daerah kabupaten d~"1 keca.."1latan dal~"1lmenye1enggarakan pemerintahan dan penyusunanrencana program dan petunjuk teknis pembinaanprasarana fisik pemerintahan;

b. Mengumpulkan bahan, menganalisis data sertamemberikan pertimbangan dalam rangka pembinaanperangkat kecamatan dan kelurahan;

c. Mengumpulkan bahan penyusunanpetunjuk teknis pembinaanpenye1enggaraan pemerintahan;

d. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman danpetunjuk teknis pembinaan kewilayahan, penggabunganwilayah dan pemekaran wilayah kabupaten, kecamatandan. desa/ke!ur~J.:a.."1.

Pasal14

(1) Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum, mempunyai tugasmengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjukteknis pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugaspemerintahan umum dan melaksanakan urusanpemerintahan yang be1umdilakukan oleh Badan / Dinas /Kantor / Bagian;

(2) Sub Bagian Perangkat Daerah, mempunyai tugasmengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk

13

tek.'1.is untuk pembinaan, pencalonan, pengusulan,pengangkatan dan pemberhentian perangkat daerah dikecamatan, dan kelurahan serta melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin operasional Bagian Tata Pemerintahan ;

(3) Sub Bagian Pengembangan Wilayah dan Pertanahan,mempuny",j tugas mengu.mpulk",_'1bahan penjn.lsl.manpedoman dan petunjuk teknis untuk pembinaankewilayahan, penggabungan wilayah dan pemekaranwilaya.'-:Lkabupaten, kecamatan. dan kelurahan/desa sertabidang pertanahan, fasilitasi penyelesaian sengketa tanahgarapail, dan perencanaan penggunaan tanah wilayahkabupaten.

Pasal15

(1) Bagian Protokol, mempunyat tugas pokokmenyelenggarakan kegiatan yang berkaitan denganpengaturan protokoler yang meliputi penghormatan,perlakuan dan pengaturan kepada seseorang sesuai denganjabatan dan/atau kedudukannya dalam pemerintahan danmasyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pada ayat (1) pasal ini,Bagian Protokol, mempunyai fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan pemerintah kabupatendibidang keprotokolan;

b. Melaksanakan pengaturan protokoler terhadap pimpinanpemerintah kabupaten yang meliputi pemberianpenghormatan, perlakuan dan pengaturan dalam suatuacara resmi, upacara atau urusan kedinasan lainnyasesuai jabatan dan/atau kedudukan dalampemerintahan dan masyarakat;

c. Melaksanakan pengaturan acara-acara resmi danupacara yang diselenggarakan oleh pemerintah;

d. Menciptakan keseragaman, kelancaran, keamanan danketertiban, serta kekhidmatan yang disertai dengankelengkapan dan perlengkapan yang memadai dalampenyelenggaraan acara-acara resmi atau upacara sesuaikemampuan dan satu tujuan penyelenggara acara;

e. Pelaksanaan urusan penyiapan anggaran perjalanandinas dan surat perintah perjalanan dinas bagipimpinan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

f. Melaksanakan pengaturan tata hubungllii. atau tatapergaulan antara pimpinan pemerintah kabupatendengan lembaga pemerintah, swasta dan lembagaswadaya masyarakat yang ada kaitannya dengankegiatan Pimpinan Pemerintah Kabupaten MusiBanyuasin;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuaidengan tugas dan fungsi berdasarkan dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.

14

Pasal16

(1) Sub Bagian Umum dan Perjalanan Dinas, mempunyaitugas:a. Menyusun reneana dan program kerja Sub Bagian

sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;b. Melaksanakan urusan rumah tangga, tata usaha, surat

menyurat meliputi pengagendaan surat masuk / suratkeluar, pendistribusian, dan pengarsipan;

e. Melaksanakan urusan administrasi keuangan;d. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;e. Melaksanakan urusan administrasi perjalanan dinas;f. Melaksanakan urusan pengadaan dan pemeliharaan

barang inventaris dan kebutuhan Kantor;g. Melaksanakan urusan umum lainnya yang tidak

diselenggarakan Sub Bagian lainnya;h. Membagi tugas pada bawahannya sesuai dengan bidang

tugas;1. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelanearan

tugas;J. Menilai kinerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan

pengembangan karier;k. Menyusun laporan berkaitan dengan bidang tugas;1. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh

atasan sesuai dengan bidang tugas berdasarkanperaturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sub Bagian Tata Acara dan Protokoler, mempunyai tugas:a. Menyusun reneana dan program kerja Sub Bagian

sebagai pedoman melaksanakan tugas;b. Meneatat, mengagendakan, mengkoordinasikan dan

melaksanakan aeara-aeara, upaeara, resepsi, pelantikan,rapat dinas, audiensi, kunjungan kerja, dan pertemuan-pertemuan lainnya dilingkunga-.'1.Pemerintah KabupatenMusi Banyuasin;

e. Menyusun agenda kegiatan dan pelaksanaan aearaharian pimpinan Pemerintah Kabupaten MusiBanyuasin;

d. Mengatur dan menghubungi pendamping pimpina-.'1.dalam menerima audiensi dan kegiatan-kegiatanlainnya;

e. Melaksaniikan pengaturan protokoler berkenaan dengantata tempat, tata upaeara dan tata penghormatan bagipejabat penyelenggara pemerintah daerah dalam suatuaeara resmi dan/atau upaeara di lingkungan PemerintahKabupaten Musi Banyuasin;

f. Melaksanakan pendistribusian benda-benda kenangan(souvenir) resmi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasinpada aeara-aeara resmi Pemerintah Kabupaten MusiBanyuasin;

g. Membagi tugas pada bawahannya sesuai dengan bidangtugas;

15

h. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancarantugas;

1. Menilai kinerja bawahan sebagai bahan pembinaan danpengembangan karier;

J. Menyusun pelaporan pelaksanaan tugas;k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh

atasan sesuai dengan bidang tugas peraturanperundang-undangan yang berlaku.

(3) Sub Bagian Penghubung Antar Lembaga, mempunyaitugas:a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian

sebagai pedoman melaksanakan tugas;b. Melaksanakan urusan penjalinan kerjasama dengan

lembaga pemerintahan maupun lembaga nonpemerintahan berkaitan dengan pelaksanaanpengaturan protokol dengan pimpinan PemerintahKabupaten sehingga memperoleh kemudahan dalammelaksanakan tugas;

c. Melaksanakan urusan pelayanan penerimaan tamu-tamu negara, tamu-tamu daerah, dan perwakilan negarasahabat, yang meliputi pengaturan akomodasi,pengamanan acara dan peIjalanan tamu-tamu tersebut;

d. Melaksanakan urusan penerimaan penghargaan dantanda kehormatan kepada pimpinan pemerintahkabupaten;

e. Me1aksanakan urusan penyampaian upacara selamatatau pernyataan bela sungkawa dari pimpinanpemerintah kabupaten;

f. Menyusun laporan pelaksanaan tugas;g. Membagi tugas pada bawahannya sesuai dengan bidang

tugas;h. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran

tugas;1. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh

atasan sesuai dengan bidang tugas dan peraturanpenmdang-undangan yang berlaku.

Pasal17

(1) Bagian Kesejahteraan Rakyat, mempunYal tugasmelaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknispembinaan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat, agamadan administrasi umum;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas seperti pada ayat (1) pasalini, Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan

petunjuk teknis pembinaan dibidang kesejahteraanrakyat;

b. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman danpetunjuk teknis pembinafu'ldibidang agama;

c. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan

16

petunjuk teknis pembinaa..'1 dibidang administrasiumum;

d. Mengumpulkan dan mengelola data serta menyiapkansaran-saran dan pertimbangan dalam peningkatanadminstrasi kesejahteraan rakyat.

Pasal18

(1) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugasmengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjukteknis pembinaan, mengumpulkan dan mengelola dataserta menyiapkan saran-saran dan pertimbangan dalampeningkatan kesejahteraan masyarakat;

(2) Sub Bagian Agama, mempunyai tugas mengumpulkanbahan penyusunan pedoman dan petunjuk tekn-ispembinaan, mengelola data serta menyiapkan saran danpertimbangan dalam peningkatan kualitas danpermasalahan agama dalam masyarakat;

(3) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas penyusunanpedoman dan petunjuk teknis pembinaan, mengelola dataadministrasi umum.

PasaI19

( 1) Bagian Penyelesaian Perbatasan, mempunyai tugasmelaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknispembinaan penyelenggaraan penyelesaian sengketaperbatasan, pembangunan fisik dan pengadaan prasaranaserta pengawasan dan pemeliharaan perbatasan;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas seperti pada ayat (1) pasalini, Bagian.Penyelesaian Perbatasan mempunyai fungsi:a. Mengumpulkan bahan penyusunan program dan

petunjuk teknis serta mengkoordinasikan penyelesaiansengketa wilayah perbatasan;

b. Mengumpulkan bahan penyusunan program danpetunjuk teknis pembangunan fisik dan pengadaanprasarana wilayah perbatasan;

c. Mengumpulkan bahan penyusunan program danpetunjuk teknis pembinaan bidang pengawasan danpemeliharaan.

Pasa120(1) Sub Bagian Penyelesaian Batas, mempunyai tugas

mengumpulkan baha.'1.penyusunan program dan petunjukteknis penyelesaian sengketa wilayah perbatasan danpenentuan tapal batas;

(2) Sub Bagian Fisik dan Prasarana, mempunyai tugasmengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjukteknis pelaksanaan pembangunan fisik dan pengadaanprasarana serta memfasilitasi penyiapan lahan untukkepentingan Pemerintah dan swasta;

(3) Sub Bagian Pengawasan dan Pemelibaraan, mempunyaitugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelesaian

17

sengketa wilayah perbatasan, pembangunan fisik saran.adan prasarana, penggunaan lahan untuk kepentinganPemerintah dan swasta serta pemeliharaan terhadappembangunan fisik sarana dan prasarana.

Pasal21

dandan

PembangunandanAsisten Bidang Perekonomian(Asisten III, terdiri dari :(1) Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian,

mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikanpenyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan,serta memonitor perkembangan dibidang administrasipembangunan, administrasi perekonomian, monitoring danpelaporan serta memfasilitasi pelelangan secara elektronikmelalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1)pasalini, Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomianmempunyai fungsi:a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan

petunjuk teknis pembinaan dibidang administrasipembangunan dan administrasi perekonomian;

b. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman danpetunjuk teknis pembinaan dibidang produksipertanian, industri, pertambangan dan energi sertakepariwisataan;

c. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman danpetunjuk teknis pembinaa."l dibidang perkoperasia."l danperkreditan dan permodalan;

d. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman danpetunjuk teknis dibidang perusahaan dan perbankandaerah;

e. Mengumpulkan bahan penyusuna."l pedomanpetunjuk teknis pembinaan transportasikomunikasi;

f. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman danpetunjuk teknis pembinaan pelelangan melalui LayananPengadaan Secara Elektronik (LPSE);

g. Mengumpulkan dan mengelola data serta menyiapkansaran-saran dan pertimbangan dalam peningkatanadministrasi pembangunan dan perekonomian.

Pasal22

(1) Sub Bagian AdministrasiPembangunan, mempunyaitugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman danpetunjuk teknis pembinaan, mengelola data, sertamenyiapkan saran-saran dan pertimbangan dalampeningkatan mutu dibidang pembangunan, pengawasandan pengendalian administrasi pembangunan sertamemfasilitasi pelelangan secara elektronik melalui LayananPengadaan Secara Elektronik (LPSE);

(2) Sub Bagian Administrasi Perekonomian, mempunyai

18

tugas mengumpulkan bahan peny"'u.sunanpedoman danpetunjuk teknis dalam peningkatan dibidang industri,perdagangan, koperasi, pertanian, peternakan, perikanan,perkebunan, kehutanan, transportasi, penyuluhan,ketahanan pangan, pariwisata, dan sarana perekonomianlainnya;

(3) Sub Bagian Monitoring dan Peiaporan, mempunyai tugasmengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuktek:J..ispembinaan serta melakukan monitoring pelaksanaanpengembangan pembangunan sumber daya alam, energi,perusahaan dan pelaporannya.

Pasa123

(1) Bagian Umum cian Pengadaan, mempunYaI tugas pokokmelakukan pembinaan ketatausahaan dan urusan rumahtangga serta melaksanakan penyusunan programkebutuhan perbekalan dan pengelolaan pengadaan barangdan jasa serta membina administrasi pengadaan danmaterial;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1)pasal ini, Bagian Umum dan Pengadaan, mempunyaifungsi:a. Melakukan kegiatan tata usaha pimpinan dan umum;b. Melakukan urusan rumah tangga sekretariat daerah;c. Malakukan urusan peIjalanan dinas pimpinan;d. Mengr..!mpulkanbahan penyusunan rencana kebutuhan

perbekalan;e. Melakukan pengadaan perlengkapan dan perbekalan;f. Mendistribusikan perlengkapan dan perbekalan;g. Melakukan administrasi pengadaan.

Pasai 24

(1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, mempunyai tugasmelakukan urusan lata usaha pimpinan daerah dan tatausaha umum;

(2) Sub Bagian Analisis Kebutuhan dan Pengadaan Barang,mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunanrencana kebutuhan perlengkapan dan pembekalanpemerintah daerah daIl mengumpulkan bahan informasi,melakukan tender dan pembelian, perlengkapan danperbekalan serta pendistribusian pada Sekretariat Daerah.

(3) Sub Bagian Rumah Tangga, mempunyai tugas melakukanurusan rumah tangga yang meliputi pelayanan angkutandan perawatan kendaraan dinas, akomodasi dan ruangan,rumah jabatan serta memelihara kebersihan Kantor danpekarangan.

Pasa125

(1) Bagian Teiek dan Sandi, mempunyai tugas me1aksanakanpenyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan

penyelenggaraan

penyelenggaraan

19

telek dan sandi sesuai dengan keWenilii.gannya danperaturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasalini, Bagian Telek dan Sandi mempunyai fungsi:

a. Mengumpulkan bahan penyusunan dan petunjuk teknispembinaan telek dan sandi;

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan telek dansandi.,

c. Mengkoordinasikan dan menyediakan sarana danprasarana telek da.n sandi;

d. Melakukan pemeliharaan peralatan telek dan sandi;

e. PerUmUSal1.kebijakan teY~"lisbida."lg persandian yangmeliputi penyelenggaraan pembinaan Sumber DayaManusia, penyelenggaraan pembinaan peralatan sandi,penyelenggaraan pembinaan sistem sandi,penyelenggaraan pembinaan kelembagaan sertapengawasan dan pengendalian;

f. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsioperasional pengamanan informasi pada unit pembantupimpinan Satuan KeIja Perangkat Daerah;

g. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengamananpersandian;

h. Pengkoordinasian operasional materiel persandian;1. Penyiapan, pemanfaata.i"1 dan pengembanga....,. sumber

daya persandian;

J. Pengawasan dan pengendalianpersandian pada skalanya;

k. Pembinaan dan pengkoordinasiankomunikasi dan sistem informasi;

1. Pembinaan jabatan fungsional dibidang persandian;

m. Penyusunan dan pelaksanaan koordinasi urusanpelayanan dan administrasi dibidang persandian padaskalanya;

n. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan PemerintahDaerah dibidang persandian.

Pasa126

(1) Sub Baglan Telek dan sandi, mempunyai tugas:a. Melaksanakan pelayanan telek dan sandi pada

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin maupun darimasyarakat;

b. Menerima, mencatat dan mengarsipkan surat-suratmelalui faximile;

c. Melayani pengiriman faximile dari Bupati, Wakil Bupati,Sekretaris Daerah, Asisten-Asisten, Staf Ahli-Staf AhliBupati, Bagian-Bagian, Badan, Dinas dan Kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

20

d. IvIe1ayani pemintaan sambungan te1epon rne1aluioperator;

e. Mengatur jadwal tugas operator telepon dan faximile;f. Mengusulkan pembinaan dan peningkatan kualitas

sumber daya manusia persandian danpertelekomunikasian;

g. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan ruangankerja dful peralata.11yang ada dilinglnmgan Bagian Telekdan Sandi;

h. Me1aksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasansesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Urnu'" dan Perneliharaan, mempunyai tugas:a. Melakukan administrasi umum dan melakukan

pemeliharaan peralatan telek dan sandi;b. Pelayanan kebutuhan pimpinan;c. Pelaksanaan urusan tata usaha sandi;d. Pe1aksanaan urusan pengiriman, pemeliharaan dan

penyampaian berita serta kearsipan telekomunikasi;e. Pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikkan perangkat

telekomunikasi;f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasen

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sub Bagian Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas:a. Melaksanakan penyediaan peralatan sarana dan

prasarana telek dan sandi;b. Menerima dan mengagendakan, serta mengelola berita

sandi menjadi berita plain atau sebaliknya danmendistribusikannya termasuk menjaga dan menjaminkerahasiaan berita-berita tersebut;

c. Melakuken ev'"luasi df'..n pemeriksaan secara rutinterhadap Unit Teknis Persandian (UTP)yang meliputikamar sandi, peralatan sandi, sistem sandi dan personelsandi;

d. Mengusulkan perbaikkan / service peralatan sandi kePusdatinkomtel Departemen Dalam Negeri melaluiPemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

e. Menginventarisasikan dan memelihara semua peralatantelekomunikasi dan elektronik yang meliputi radio danfaximile;

f. Melaksanakful pcrbaikkan sccara langsung ataudilaksanakan oleh pihak lain terhadap peralatantelekomunikasi dan e1ektronik yang meliputi radio danfaximile;

g. Melaksanakan perbaikan secara langsung ataudilaksanaken oleh pihak lain terhadap peralatantelekomunikasi dan elektronik yang mengalamikerusakan;

21

h. Mengusuikan sarana dan prasarana penunjangperalatan pertelekomunikasian;

1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasansesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal27

Asisten Administrasi Umum (Asisten III), terdiri dari :

(1) Bagian Hukum, mempunyai tugas melaksanakan danmengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan, telaahan, memberikan bantuan hukum,mempublikasikan dan mendokumentasikan produkhukum;

(2) Untuk menyeienggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasa!ini, Bagian Hukum mempunyai fungsi:a. Mengkoordinasikan Rumusan Peraturan Daerah,

Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;b. Menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan

perundang-undangan dan menyiapkan bahanRancangan Peraturan Daerah;

c. Menyiapkan bahan pertimbangan dan bantuan hukumkepada semua unsur pemerintah daerah atas masalahhukum yang timbul dalam melaksanakan tugasnya;

d. Menghiwpun Peraturan Perundang-undangan,melakukan publikasi produk hukum dan melakukandokumentasi hukum.

Pasa! 28

(1) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan, mempunyaitugas mengkoordinasikan perumusan peraturanperundang-undangan, menelaah dan mengevaluasipelaksanaannya;

(2) Sub Bagian Bantuan Hukum, mempunyai tugasmengumpulkan bahan pertimbangan dan bantuan hukumdaiam penyeiesaian masalah hukum dan peiayananbantuan hukum kepada semua unsur pemerintah daerah;

(3) Sub Bagian Dolmmentasi Hukum, mempunyai tugasmelakukan dokumentasi dan publikasi produk-produkhukum, menertibkan lembaran daerah dan berita daerahserta nlengatur penyebaran dokumentasi hukum.

Pasa129(1) Bagian Organisasi, mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaankelembagaan, memonitoring dan mengevaluasi tugas pokokdan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah,ketatalaksanaan administrasi dan prosedur kerja, analisisjabatan dan beban keIja, pembinaan pendayagunaanaparatur negara, penyusunan Laporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)dan Penetapan Kinerja(TAPKIN)pengelolaan data d~'1 pengelolaan administrasikepegawaian dalam lingkungan Sekretariat Daerah;

22

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1)pasal ini, Bagian Organisasi mempunyai fungsi:a. Mengumpulkan dan mengelola data serta menyiapkan

bahan pembinaan dan penataan kapasitas kelembagaanpemerintah daerah;

b. Mengumpulkan bahan penYLlsunan pedoman danpetunjuk teknis pembinaan ketatalaksanaan yangmeliputi tata kerja, metode kerja dan prosedur kerja;

c. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman danpetunjuk teknis sistem pengumpulan, pengolahan danpenyajian data;

d. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman danpetunjuk teknis pembinaan pendayagunaan aparaturnegara dan evaluasi kinerja aparatur serta mengeloladan mengembangkan administrasi kepegawaian dalamlingkungan Sekretariat Daerah;

e. Menganalisis jabatan dan beban kerja PernerintahKabupaten Musi Banyuasin;

f. Ivlenyusun Laporan Akuntabilitas Klnerja InstansiPemerintah (LAKIP)dan Penetapan Kinerja (TAPKIN);

g. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);h. Menyusun kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan

evaluasi jabatan;1. Mengumpulkan dan mengelola data serta menyiapkan

bahan pembinaan penyusunan kebijakan sertamemfasilitasi pelayanan publik melalui penyusunanStandard Operasional Prosedur (SOP), StandarPelayanan Minimal (SPM),Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM);

Pasa130

ilj Sub Bagian Kelembagaan, mempunyai lugasmengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjukteknis pembinaan dan penataan organisasi perangkatdaerah, memonitor dan mengevaluasi struktur organisasiperangkat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian,mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunanpedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penataansistem, metode, ketatalaksanaan administrasi, prosedurkerja dan Pendayagunaan Aparatur NegaTa (PAN),menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), StandarPelayanan Minimal (SPM), Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)serta mengumpulkan bahan penyusunan pcdomandan petunjuk teknis perencanaan administrasikepegawaian dalam lingkungan Sekretariat Daerah;

(3) Sub Bagian Analisis Jabatan dan Beban Kerja,mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunanpedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan sistem analisisjabatan dan perhitungan beban kerja, melaksanakan

23

bimbingan teknis analisis jabatan dan beban kerjat

melakukan evaluasi jabatan dan kinerja aparatur,menyusun tunjangan kinerja aparatur, menyusunkodifikasi jabatan struktural, jabatan fungsional danjabatan pelaksana, menyusun peringkat jabatan,menyusun pedoman persyaratan jabatan, melakukananalisis formasi jabatan, menyusun Indikator KinerjaUtama (IKU), Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP)dan Penetapan Kinerja (TAPKIN).

Pasal31

(1)Bagian Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan danmenatausahakan administrasi keuangan SekretariatDaerah, menyusun RKAdan DPASKPDSekretariat Daerah,melakukan verifikasi terhadap laporan pertanggungjawabanBendahara Sekretariat serta membuat laporan keuanganSKPDSekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

(2)Untuk menyelenggrakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1) pasal ini, Bagian Keuangan SekretariatDaerah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai fungsi:

a. Menyusun RKA-SKPD;b. Menyusun DPA-SKPD;c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

atas beban anggaran belanja;d. Melaksanakan anggaran SKPDyang dipimpinya;e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;g. Mengadakan ikatan I perjanjian kerjasama dengan

pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;h. Menandatangani SPM;1. Mengelola utang piutang yang menjadi tanggung jawab

SKPDyang dipimpinnya;J. Mengelola barang milik daerah I kekayaan daerah yang

menjadi tanggungjawab SKPDyang dipimpinnya;k. Menyusun dan menyampaikan Iaporan keuangan SKPD

yang dipimpinnya;1. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang

dipimpinnya;m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran /

pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yangdilimpahkan oleh kepala daerah;

n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepadaKepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. .

Pasal32

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Pengeluaran SPMU,mempunyai tugas menyusun dan mengajukan RK.A. danDPA SKPD Sekretariat Daerah, meneliti SPP dankelengkapan sebagai dasar penerbitan SPM dan

24

menerbitkan SPI'.1;

(2) Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan, mempunyai tugasmelakukan verifikasi terhadap pertanggungjawabankeuangan di Sekretariat Daerah, melakukan pembukuansecara sistematis terhadap transaksi keuangan SekretariatDaerah;

(3) Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan, mempunyai tugasmelakukan penjurnalan terhadap transaksi keuanganberdasarkan dari pembukuan, menyusun laporankeuangan SKPDSekretariat Daerah yang terdiri dari:a. Laporan Realisasi;b. Neraca SKPDSekretariat Daerah;c. Catatan terhadap laporan keuangan.

Pasa133(1) Bagian Hubungan r.iasyarakat iHUMASI, mempunyaitugas memberikan informasi kepada masyarakat berkaitandengan kebijakan, program dan kegiatan PemerintahKabupaten, mengelola informasi yang akandikomunikasikan kepada masyarakat secara cepat, tepat,akurat, proporsional dan menarik, selaras dengan dinamikamasyarakat, menyampaikan informasi kebijakan, programdan kegiatan pemerintah secara lengkap, utuh, tepat danbenar kepada masyarakat, memberikan pemahamankesamaan visi, misi dan persepsi antara masyarakat danpemerintah kabupaten, menampung aspirasi publik sebagaimasukan dalam mengevaluasi kebijakan, program dankegiatan pemerintah kabupaten.

(2) Untuk melaksanaka.l1.tugas tersebut pada ayat (I) pasal ini,Bagian Hubungan Masyarakat (HUMAS),menyelenggarakanfungsi:a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman danpetunjuk teknis pembinaan dan pelaksanaan manajemenhubungan kemasyarakatan;

b. Mempererat hubungan antara pemerintah daerah denganmasyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan sertakccrdinasi antara lembaga untu.k memperjelas kebijakandan kegiatan pemerintah daerah;

c. Melaksanakan analisis isu-isu publik dan klarifikasipemberitaan media massa;

d. Melaksanakan manajemen komunikasi krisis;e. Melaksanakan tata kelola infrastruktur kehumasan;f. Melaksanakan konsultasi publik;g. Melaksanakan pe!ayanan infonnasi dan dokumentasiserta penyebarluasan informasi publik;

h. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraankehumasan;

1. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kehumasan.j. Pelaksanaa.l1. tugas-tugas lain ya.l1.gdiberikan atasansesuai dengan wewenang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

25

PasaI34

(1) Sub Bagian Kebijakan Publik, mempunyai tugasmelaksanakan fungsi analisis isu-isu publik dan klarifikasipemberitaan media massa, meliputi :

a. Membuat skeJa prioritas isu yang hart!s disa!npaikankepada publik;

b. Memilih media yang lebih tepat digunakan sesuaidengan situasi dan kondisi lokal, bentuk pesan yangakan disampaikan dan luasan cakupan wilayah yangmenjadi sasaran komunikasi;

c. Membentuk kelompok kerja untuk menganalisis isu-isustrategis yang berhubungan dengan kebijakanpemerinta...'ldi lingkunga..'"1pemerinta...'lkabupaten yangberkembang di publik dan media masa;

d. Menganalisis kemungkinan terjadinya perubahan dandampak kebijakan yang dikeluarkan dengan mengikutiperkembangan berita, baik lokal, regional maupunintemasional;

e. Melaksanakan penelitian dan pengembanganmanajemen umpan balik informasi;

f. Inventarisasi jumlah media cetak, elektronik dan online;g. Analisis isi pemberitaan media massa;h. Pemetaan dinamika isu pemberitaan media massa;1. Mengklarifikasi pemberitaan melalui hak jawab, hak

koreksi dan advokasi;J. Mensosialisasikan kebijakan publik yang dikeluarkan

kepada komponen masyarakat dan media massa

(2) Sub Bagian Informasi Publik, mempunyai lugasmelaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi,mengumpulkan, mengolah, mendokumentasikan danmempublikasikan informasi kebijakan, program dankegiatan baik dalam bentuk cetakan, foto, maupun dataelektronik, meliputi :

a. Membentuk pusat layanan informasi publik untukmelayani permohonan informasi publik di lingkunganpemerintah kabupaten;

b. Membentuk newsroom untuk melaksanakan tugasrnengumpulkan, mengelola, mendokumentasikan danmempublikasikan informasi publik;

c. Menyusun data dan informasi strategis tentangkebijakan, program dan kegiatan;

d. Menyiapkan dan menganalisis data latar belakangkebijakan pemerintah sebagai bahan informasi publik;

e. Menyusun materi ringkasan pemberitaan untuk mediamassa;

f. Menghimpun berita aktual harlan pemberitaan mediamassa;

g. Melaksanakan kegiatan semmar, konferensi danlokakarya;

26

h. IvIembuatopini untuk media massa;

I. Me1aksanakanpenge10laaninformasi dan dokumentasi;

J. Melaksanakan pengadaan sarana dan praSaI'anapendukung pengelolaan informasi dan dokumentasi;

k. Melaks><nakanpeliputarl dan publikasi kegiatan internaldan eksternal di lingkungan Pemerintah KabupatenMusi Banyuasin;

1. Melakukan klasifikasi, penyimpanan dan pemeliharaaninformasi dan dokumentasi;

m. Menghimpun dEm menyusun naskf'_h sambutan danpidato pimpinan;

n. Mempublikasikan kebijakan, program dan kegiataninternal dan eksternal;

o. Membuat siaran pers;

informasimemproduksidanmenyuntingMenulis,publik;

p. Melaksanakan konferensi pers atau jumpa pers;

q.

r. Menyusun dan mendistribusikan sajian berita dalambentuk footo, video dan berbagai artikel untukkebutuhan publik;

s. Membuat konsep dan menyusun materi informasipublik yang akan dipublikasikan melalui teknologiinformasi milik Bagian Hubungan Masyarakat.

(3) Sub Bagian Hubungan Publik, mempunyai tugasmelaksanakan fungsi pembinaan hubungan kerja dankoordinasi antar lembaga yang dilaksnakan denganmembangun hubungan koordinatif dan. konsultatif antarunit atau satuan kerja, praktisi kehumasan dengan satuankerja perangkat daerah lainnya, media massa dan 1embagamasyarakat lainnya, menyelenggarakan fungsi konsultasipublik dan fungsi manajemen komunikasi krisis, meliputi :

a. Membangun hubungan kerja dengan satua kerjaperangkat daerah;

b. Menja]in hubungan kemitraan dengan badan-badanpublik negara;

c. Menjalin hubungan kemitraan dengan forum kehumasanpemerintah;

d. Menjalinhubungan kemitraan dengan pihak swasta;e. Menjalin hubungan kcmitraa.;."""l dengan media massa;f. Menjalin hubungan kemitraan dengan organisasikemasyarakatan;

g. Menjalin hubungan kemitraan dengan tokoh-tokohmasyarakat;

h. Ivlelakukankomunikasi persuasif dan negosiasi;I. Melaksanakan forum diskusi;j. Nlemberikall hak jawab, hak koreksi dan advokasiterhadap pemberitaan di media massa;

27

acara-acara khusus dan mengikuti

dansosialprogram-programk. Melaksanakankemanusiaan;

1. Menyelenggarakanpameran;

m. Membentuk kelompok ketja konsultasi publik untukmemperoleh masukan dalam memecahklanpeimasalahan yang timbul dalam pelaksanaan urusanpemerintahan di lingkungan pemerintah kabupaten;

n. Menyediakan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasidalam penyampaian aspirasi masukan dan kritikterhadap kebijakan pemerintah kabupaten;

o. Melaksanakan forum dialog bersama pemerintahkabupaten dan masyarakat berlandaskan prmSlpkemitraan;

p. Fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat;q. Penataan sistem dan hubungan komunikasi internalpemerintah kabupaten meliputi penyusunan dansosialisasi manual penanganan isu dan "krisis,komunikasi dalam situasi krisis, pembentukan kelompokketja pusat penanganan krisis, pengawasanperkembangan situasi krisis dan pelaporan"perkembangan krisis.

o

BAD IVKEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Alenia Kedua

SEKRETARIAT DEWAN PERWAIOLAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN MUSI BANYUASIN

o

Pasa135

(1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten, yang selartjutnya disebut Sekretariat DPRDKabupaten merupakan unsur pelayanan terhadap DPRDKabupaten;

(2) Sekretariat Dewan PerWakilan Rakyat Daerah Kabupaten,dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan secara teknisoperasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRDmelalui Ketua DPRD dan secara administratifbertanggungjawab kepada Bupati melalui SekretarisDaerah Kabupaten;

(3) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakanadministrasi kesekretariatan, administrasi keuangan,mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD,menyediakan serta mengkoordinasikart tenaga ahli yangdiperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuankeuangan Daerah;

(4) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnyasebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (3) PeraturanBupati ini, menyelenggarakan fungsi :a. Penyelenggaraan administrasi kesekrelari.atan DPRD;b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

29

DPRD;d. Penyelenggaraan urusan rumah tangga DPRD;e. Pengelolaan anggaran DPRDdan Sekretariat DPRD;f. Penyelenggaraan koordinasi dan keIjasama antarlembaga;

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan;h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Bagian KeduaBAGIANUMUM

Pasa138

(1) Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakanurusan ketatausahaan, rLlmah tangga, kepegawaian danadministrasi perlengkapan serta pengadaan barang danjasa.

(2) Untuk melaksanakan tugas seabagimana dimaksud padaayat (1)Pasal ini, Bagian Umum mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknisdibidang umum;

b.Pelaksanaan urusan tata usaha;c. Penyelenggaraan urusan rumah tangga, rumah dinasdan gedung DPRD;

d.Pengelolaan administrasi kepegawaian;e. Penyiapan fasilitas untuk keperluan persidangan danrapat-rapat;

f. Pen~Llru.sfu"'lkendaraan. dinas dan bara..'lg inventarislainnya;

g.Penyelenggaraan administrasi perlengkapan danpengadaan barang dan jasa;

h.Penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan kebersihangedung DPRD;

i. Evaluasi dan pelaporan;j. Pelaksanaan tugas-tuga lain yang diberikan olehSekretaris DPRDsesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), uraian tugas KepalaBagian Umum adalah sebagai berikut:a. Menyusun rencana program keIja dan kegiatan sesuai

dengml lingkup tugasnya untuk diusulkan kepadaSekretaris DPRD;

b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada subbagian-sub bagian yang dibawahinya sesuai dengantugas pokok dan fungsinya;

c. Membina, memotivasi dan melakukan pengawasanmelekat terhadap sub bagian dan staf yangdibawahinya;

d. Mengoreksi dan memerintahkan perbaikan konsepnaskah dinas yanh diajukan oleh sub bagian yangdibawahinya;

30

e. Memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuaidengan kewenangannya;

f. Menyusun rekapitulasi program kerja da..t1kegiatandari masing-masing bagian;

g. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan administrasiumum, kearsipan dan administrasi perlengkapan;

h. Menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan danperawatan peraiatan dan barang inventaris;

1. Mempelajari dan menindaklanjuti petunjuk yangdiberikan aleh Selr.reta..r:isDPRD;

J. Membina, memotivasi dan melaksanakan pengawasanmelekat terhadap kepala sub bagian yang adadibawahinya;

k. Mengkoreksi dan memerintahkan perbaikan konsepnaskah dinas yang diajukan oleh para kepala subbagian yang dibawahinya;

1. Mengumpulkan bahan koordinasi kegiatan tata usahapimpinan dan anggota DPRD;

m. Mengumpulkan bahan koordinasi pelaksanaan analisiskebutuhan dan pengadaan barang dan jasa;

n. Menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaanadministrasi kepegawaian;

o. Memberikan saran dan pertimbangan dalam hal yangberkenaa..'1. dengan pe1a..1{sanaantugas pokok danfungsi Bagian Umum Sekretariat DPRD;

p. Menyusun laporan pertanggungjawaban SekretarisDPRDkepada Bupati;

q. Mengkoordinasikan kegiatan ketatausahaan denganperangkat daerah lainnya atau instansi yang terkaituntuk kelancaran pelaksanaan tugas;

r. Memelihara kebersihan, keindaha..t1, ketertiban dankeamanan lingkungan gedung DPRD;

s. Menilai prestasi keIja staf berdasarkan hasil kerja yangtelah dicapai sebagai bahan pertimbangan peningkatankarier;

t. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepadaSekretaris DPRD ten tang langkah dan tindakan yangperlu diambil dalam bidang tugasnya;

u. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaantugas;

v. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yangdiberikan oleh Sekretaris DPRD.

Paragraf 1SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN

Pasal39(1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, mempunyai

31

rilgas pokok melaksanak~"t'} kegiatan administrasi surat-menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian danmemfasilitasi pengembangan sumber daya manusia;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha danKepegawaian,mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknisdibidang tata usaha dan kepegawaian;

b. Penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidang tatausaha dan administrasi kepegawaian di lingkunganSekretariat DPRD;

c. Pe1aksanaan kegiatan penghimpunan bahan-bahanpenyusunan konsep rencana program keIja dan kegiatanSekretariat DPRD;

d. Penyelenggaraan administrasi surat-menyurat;

e. Pengelolaan arsip;

f. Pengelolaan admnistrasi kepegawaian;

g. Penyelenggaraan fasiiitasi pengembangan sumber dayamanUSla;

h. Pe1aksanaan evaluasi dan pelaporan;

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh KepalaBagian Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), uraian tugas KepalaSub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian adalah sebagaiberikut:a. lVlenyiapkan bahan penyllsunan pedoman dan

petunjuk teknis pe1aksanaan koordinasi urusan tatausaha dan kepegawaian;

b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada stafsesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

c. Membina, memotivasi dan melakukan pengav:asanmelekat terhadap staf yang dibawahinya;

d. Memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuaidengan kewenangannya serta mene1iti kelengkapanlampiran naskah dinas yang diperlukan;

e. Mengagendakan dan membukukan sertamengklasifikasikan surat masuk dan surat ke1uar;

f. Menyelenggarakan tata usaha pimpina.Tl da..t'l anggotaDPRD;

g. Memantau surat-surat masuk yang sifatnya perlupenanganan segera, mengendalikan sertamendistribusikansurat-surat keluar sesuai dengantujuan;

h. Menyiapkan tempat menyimpan arsip;1. I\.1enata arsip y~""g masih aktif maupun arsip yaIlg non

aktif;

32

lingkLlngan

. .arSlp-arSlpJ.

k.

1.

m.

n.

o.

p.

q.

Menyiapkan pelaKSanaan pemusnahanyang sudah melewati jangka waktu;

Menghimpun data kepegawaian diSekretariat DPRD;

Melaksanaan kegiatan pembinaan pegawai;

Memfasilitasi kegiatan peningkatan danpengembangan sumber daya manusia di lingkunganSekretariat DPRD;

Melakukan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;

Menyiapkan usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji danusul mutasi pegawai serta menyusun daftar urutkepangkatan;

Menyiapkan daftar hadir harian pegawai SekretariatDPRDdan membuat daftar rekapitulasi daftar hadir;

Menyiapkan dan menyusun memori pelaksanaan tugasDPRDdan Sekretariat DPRD;

r. ~!!e.ngu--p.avnk-an t;"'dakan pprtnlnnoan nprtam.a p.a-rl<ll\! J a...;::_ .•. •....•..•..•. ~_ ••.• - ---- b ....•. Y........ --

kecelakaan kerja/kegiatan di lingkungan SekretariatDPRD;

t.

ll.

s.

v.

Menyiapkan sarana dan prasarana untuk pertolonganpertama pada kecelakaan kerja/kegiatan di lingkunganSekretariat DPRD;

Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untukkelancaran pelaksanaan tugas;

Menilai prestasi kerja staf, berdasarkan hasil keljayang dicapai sebagai peningkatan karier;

Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepadaKepala Bagian Umum tentang langkah dan tindakanyang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

Menyusun dan lnenyampaikan laporan pelaksanaantugas;

x. Melaksanakan tugas-tugas kedinasEu1 lainnya yangdiberikan oleh Kepala Bagian Umum.

w.

Paragraf2SUB BAGIAN PERLENGKAPAN

Pasal40

(1) Sub Bagian Perlengkapan, mempunyai tugas pokok~plnl.---plTarn u~,~n~ _.J_j'llj'strasj' ~p-Ie--l-apa- d--~~.L,",d.1\..~d.l.lo...n. .I.u.~Gl..U a.U.l.ll .L ]J'"'.1 .l.1~l\.. J..l ti.1i

pengadaan barang dan jasa serta alat tulis Kantor;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perlengkapanmempunyai fungsi :a. Pcnyusunan rcncana program dan petunjuk tek..'1.isdibidang perlengkapan;

b. Penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidangperiengkapan, pengadaan barang dan jasa;

33

C. Perumusan analisis pengadaan kebutuhanperlengkapan, barang dan jasa;

d. Penyelenggaraan perlengkapan administrasi baranginventaris;

e. Pengaturan penggunaan barang dan perlengkapan;f. Penyelenggaraan tender, pengadaan barang danperlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepalabagian Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ayat (2), uraian tugas Kepala SubBagian Perlengkapan adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan SubBagian Perlengkapan;

b. Membagi tugas dan memberi petunjuk teknis kepadastaf agar melaksanakan tugas sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku sehingga tercapai efektifitas pelaksanaantugas;

c. Membina, memotivasi dan me1akukan pengawasanmelekat terhadap staf yang dibawahinya;

d. Memaraf atau menandatangal'li naskah dinas sesuaidengan kewenangannya;

e. Menghimpun data barang inventaris di lingkunganDPRDdan Sekretariat DPRD;

f. Menyelenggarakan tertib administrasi baranginventaris;

g. Mengatur penggunaan barang dan perlengkapan;

h. Menyelenggarakan tender pengadaan barang danperlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. Membuat analisis kebutuhan perlengkapan, barangdanjasa;

J. Menyusun usulan pengadaan barang perlengkapan dilingkungan DPRDdan Sekretariat DPRD;

k. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untukkelancaran pelaksanaan tugas;

1. Menilai prestasi kerja staf, berdasarkan hasil keIjayang dicapai sebagai peningkatan karier;

m. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepadaKepala Bagian Umum tentang langkah dan tindakanyang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

n. Menyusun dan menyampaikan lapor~'1. pelaksanaantugas;

o. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yangdiberikan oleh Kepala Bagian Umum.

34

Paragraf3SUB BAGIAN RUMAH TANGGA

Pasa141

(1) Sub Bagian Rumah Tangga, mempunyai tugas pokokme!aksanakan urr..!san p..lmah tangga, rumah dinas,meme1ihara dan merawat kendaraan dinas, menyiapkanfasilitas rapat serta menye1enggarakan keamanan,ketertiban dan kebersihan Kantor;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Sub Bagiarl Rumah Ta..11.g"oamempunyai fungsi :a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis

dibidang cumah tangga;b. Penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidang

kerumahtanggaan;c. Penyelenggaraan dan penyediaan kebutuhan rumah

tangga Sekretariat DPRD;d. Peme1iharaan dan pengaturan pemakaian kendaraan

dinas DPRDdan Sekretariat DPRD;e. Peme1iharaan kebersihan dan keindahan lingkungan

DPRDdan Sekretariat DPRD;f. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian keamanan dan

ketertiban lingkungan DPRDdan Sekretariat DPRD;g. Pe1aksanaan evaluasi dan pelaporan;h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bagian Umum.(3) Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2),uraian tugas KepalaSub Bagian Rumah Tangga adalah sebagai berikut :a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan Sub

Bagian Rumah Tangga;b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada staf

sesuai dengan tugas pokok dn fungsi;c. Membina, memotivasi dan me1akukan pengawasan

melekat terhadap staf yang dibawahinya;d. Memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuai

dengan kevv'"enangannya;e. Menyiapkan fasilitas untuk keperluan rapat-rapat atau

pertemuan; penataan ruangan, peralatan kerja, kursidan sound system;

f. Mengurus keperluan rumah tangga DPRD danSekretariat DPRD;

g. Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban dankeamanan kantor, mess dan rumah dinas DPRD;

h. Menyediakan kebutuhan rumah tangga kantor, messdan rumah dinas DPRD;

1. Menyiapkan konsumsi rapat dan pertemuan yangdiselenggaraka---~oleh DPRD dalJ. Sekret3.i-iat DPRD;

J. Meme1ihara dan mengatur pemakaian kendaraan dinasDPRDdan Sekretariat DPRDbeserta kelengkapannya;


1. Menilai pre stasi kerja staf, berdasarkan hasil kerja yangdicapai sebagai peningkatan karier;

35

ill. ~femberikan saran da.."'1.pertimbangan teknis kepadakepala Bagian Umum tentang langkah dan tindakanyang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

n. Menyusun dan menyampaikan laporan pe1aksanaantugas;

o. Me1aksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yangdiberikan oleh Kepala Bagian Umum.

Bagian KetigaBAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasa142

(1) Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan,mempunyal tugas pokok mengatur pelaksanaanpersidangan dan rapat-rapat, mencatat hasil rapat,membuat risalah serta menyusun Keputusan DPRD danKeputusan Pimpinan DPRD.

(2) Untuk menye1enggarakan tugas pokok tersebut,sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, BagianPersidangan dan Perundang-Undangan, mempunyai fungsi:a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis

dibidang persidangan dan perundang-undangan;b. Penunusan dan pembuatan risalah rapat-rapat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah;c. Penyiapan rancangan agenda rapat dan agenda kegiatan

DPRD;d. Pemantauan pelaksanaan sidang dan rapat-rapat DPRD;e. Penyusunan rancangan keputusan DPRD dan

Keputusan Pimpinan DPRD;f. Pelaksanaan evaluasi dan pe1aporan;g. Mengkoordinir seluruh kegiatan Kepala Sub Bagian

dibawah kewenangan bagian Persidangan danPerundang-Undangan;

h. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait mengenaijadwal rapat, peserta rapat, pokok bahasan rapat,perlengkapan rapat dan hasil-hasil rapat;

1. Menye1enggarakan dan menyiapkan pembuatanperaturan perundang-undangan khususnya produkhukum Daerah;

J. Melaksanakan tugas-tugas lain pada Sekretariat DPRD,yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang memberitugas sejauh tidak mengganggu pe1aksanaan tugaspokok.

(3) Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, uraian tugasKepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undanaganadalah sebagai berikut :a. MenYl1sunprogram kelja da."ikegiatan pengadaan;b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepala sub

bagian yang dibawahinya sesuai dengan tugas pokokdan fungsinya;

c. Membina, memotivasi dan melakukan pengawasan

36

melekat terhadap kepala sub bagiaIl d~~ stafdibawahnya;

d. Mengoreksi dan memerintahkan perbaikan konsepnaskah dinas yang diajukan kepala sub bagian yangberada dibawahnya;

e. Mcmaraf atau menandata..~gani naskah dinas sesuaidengan kewenangannya;

f. Menyiapkan pelaksanaan persidangan dan rapat-rapatDPRD;

g. Menyiapkan bahan referensi dan peraturan perundang-undaIlg~~yang berlakl1 untuk keperluan sidang plena,sidang komisi, rapat fraksi, rapat panitia dan rapat-rapatlainnya;

h. Merumuskan, menyusun dan meniliti risalah, ikhtisardan resume rapat atau sidang DPRD;

I. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan sidangdan rapat-rapat DPRD;

J. Menyiapkan rancangan Keputusan DPRD, keputusanPimpinan DPRD, dan atau produk hukum DPRDlainnya;

k. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telahdilaksanakan;

1. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untukkelall.caran pelaksanaan tugas;

m. Menilai prestasi kerja staf, berdasarkan hasil keIja yangdicapai sebagai bahan peningkatan jenjang karier;

n. Memberikana saran dan pertimbangan teknis kepadaSekretaris DPRD tentang langkah-langkah dan tindakanyang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

o. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaantugas kepada Sekretaris DPRD;

p. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yangdiberikan oleh Sekretaris DPRD.

Paragraf 1SUB BAGIAN RISALAH

Pasal43(1) Sub Bagian Risalah, mempunyai tugas pokok membuat

risalah rapat, merekam, mencatat, menyusun hasil rapat,serta menyampaikan risalah rapat kepada pihak-pihakyang berkepentingan;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimanadimasud dalam ayat (1) pasal ini Kepala Sub BagianRisalah mempunyai fungsi :a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknisdibidang risalah;

D. Penyiapan bahan referensi dan peraturan perundang-undangan dalam rangka penyusunan risalah, ikhtisardan resume rapat atau sidang yang diselenggarakanoleh DPRD;

37

c. Penlmusan dan penyusunnan 1'isa1ah dan ikhtisarrapat-rapat atau sidang;

d. Penyampaian hasi! rapat atau sidang kepada pimpinanDPRD dan anggota DPRD serta pihak-pihak yangberkepentingan;

e. Pelaksanaan eva1uasidan pelaporan;

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan olehKepala Bagian Persida.'1.gandan Perund''llg-Undangan;

(3) Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimanarl;m~lTs"d d~lar~ ~"a' 11! rl~n ayat (") ~~Q~l1'-' "raI'anU.L.L.1.a...n..u ~.L .L.A.......y ~ , .•..J ua. ~ p ..,...... .i.i.l, U .I-

tugas Kepala Sub Bagian Risalah adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan SubBagian Risalah;

b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada stafagar melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku,sehingga tercapai efektifitas dan efisien pelaksanaantugas;

c. Membina, memotivasi dan melakukan pengawasanmelekat terhadap staf yang dibawahnya;

d. Memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuaidengan kc\venang8J.""1.nya;

e. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman danpetunjuk teknis pelaksanaan koordinas.i urusanrisalah;

f. Mengumpulkan data-data bahan referensi danperaturan perundang-undangan untuk keperluanpenyusunan risalah, ikhtisar dan resume rapat atausidang yang diselenggarakan oleh DPRD;

g. Mengkaji, meneliti dan mengevaluasi permasalahanyang akan dibahas oleh masing-masing komisi;

h. Membuat notulen, catatan dan kesimpulan rapat atausidang;

1. Merumuskan dan menYllsun risalah dan ikhtisar rapatatau sidang;

J. Menyiapkan dan menyusun laporan hasil penlnjaUanAnggotaDPRD;


1. Menilai prestasi keIja staf, berdasarkan hasil kerjayang dicapai sebagai bahan peningkatan jenjangkarier;

ffi. llAemberikan saran da..'1. pertimbangaIl teknis kepadaKepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangantentang langkah-langkah dan tindakan yang dianggapperlu diambi1dalam bidang tugasnya;

n. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan

38

tugas;

o. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnyadiberikan oleh Kepala Bagian PersidanganPerundang-Undangan.

Paragraf2SUB BAGlAN PERSIDANGAN

yangdan

Pasal44(1) Sub Bagian Persidangan, mempunyai tugas menyiapkan

undangan rapat dan administrasi surat menyurat yangberkaitan dengan pelaksanaan persidangan dan rapat-rapat anggota DPRD, rapat komisi, rapat gabungan danrapat-mpat Jainnya yang diselenggarakan oJehDPRD;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimanadimaksud pada ayat (1) pasal ini Sub bagian Persida..'1ganmempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknisdibidang persidangan;

b. Penyusunan kebijakan teknis dibidangpenyelenggaraan persidangan dan rapat-rapat DPRD;

c. Persiapan dan penghimpunan bahan-bahan referensidan peraturan pertlnd~~g-undanganuntuk keperluansidang dan rapat-rapat DPRD;

d. Pelaksanaan fasilitasi dan kebutuhan DPRDpada saatsidang dan rapat;

e. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan olehKepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangansesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)pasal ini, uraian tugasKepala Sub Bagian Persidangan adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan SubBagia.nPersidanga.n;

b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada. staf agarmelaksana..~Em tugas sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku sehinggatercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;

c. Ivlembina, memotivasi dan melakukan pengawasanmelekat terhadap staf yang dibawahinya;

d. 1v!emarafatau menandatangani naskah dinas sesuaidengan kewenangannya;

e. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman danpetunjuk teknis pelaksanaan koordinasi urusanpersidangan;

f. Mengkoordina.sikan ja.dwal da.n agenda. persidanga.nkepada pimpinan DPRD;

39

g. Membantu menyiapkan rancangan penyusunanprogram kerja dan kegiatan DPRD;

h. Menyiapkan baha.'1.dan agenda rapat;

1. Mengumpulkan dan menyiapkan sertamendistribusikan bahan-bahan rapat;

J. Menyiapkan bahan-bahan administrasi yangdibutuhkan serta ikut mendampingi kegiatan DPRD;

k. Menyiapkan daftar hadir rapat-rapat DPRD;

1. Menyiapkan bahan agenda perjalanan DPRD;

m. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelantikan plmpmandan anggota DPRD;

n. Menyiapka..'1. bahan penyusunan laporan hasilpeninjauan anggota DPRD;

o. Menyiapkan bahan keperluan pada waktupenyelenggaraan rapat-rapat;

p. Melakukan koordinasi dengan unit keIja terkait untukkelancaran pelaksanaan tugas;

q. Menilai prestasi kerja staf, berdasarkan hasil kerjaya..1'J.g dicapai sebagai peningkata..T1. karier;

r. Memberlkan saran-saran dan pertimbangan tekniskepada Kepala Bagaian Persidanagan dan Risalahtentang langkah dan tindakan yang perlu diambil olehKepala Bagian Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;

s. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaantugas;

t. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yangdiberikan oleh Kepala Bagian Persidangan danPerundang-Undangan.

Paragraf3SUB BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasa145

(1) Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi dalamrangka penyusunan Rancangan Keputusan DPRD danKeputusan Pimpinan DPRD serta produk-produk hukumlainnya;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Hukum danPerundang-Undangan mempunyai fungsi:a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis

dibidang hukum dan perundang-undangan;

b. Penyiapan data dan bahan referensi dalam rangkapembahasan produk hukum yang dibahas dalam rapatatau sidang DPRD:

c. Penelitian dan pengkajian bahan dalam rangka

1.

e1.

J.

,1.

m.

40

pengesahan peraturan daera..'l;

d. Pendokumentasian produk-produk hukum yangberkaitan dengan kegiatan sidang;

e. Evaluasi dan pelaporan;

f. Pelaks2..naan tugas-tugas Iein Y2_"lgdiberikan olehKepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangansesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), uraian tugas KepalaSub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan adalahsebagai berikut :

a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan SubBagian Hukum dan perundang-Undangan;

b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada stafagar mela.1{sanakan tugas sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku sehinggatercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

c. Ivlembina, memotivasi dan melakukan pengawasanmelekat terhadap staf yang dibawahinya;

d. Memaraf atau menandatangani naskah dinas sesu2idengan kewenangannya;

e. Mmenyiapkan bahan penyusunan pedoman danpetunjuk teknis pelaksanaan koordinasi urusanhukum dan perundang- undangan;

Menyiapkan literatur dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai bahan pembahasanrancangan peraturan daerah dan produk hukumlainnya;

g. Menginventarisir dan mendokumentasikan produk-produk hukum yang telah ditetapkan;

h. Memberikan pelayanan penyediaan peraturanperunda."lg-undangan yang dibutuhkan dalam rangkamendukung kegiatan DPRD;Menyiapkan bahan dalam rangka pengelolaan produk-produk hukum yang dibahas dalam rapat komisi dansidang DPRD;Memfasilitasi penyiapan rancangan peratuan daerahyang berdasal dari inisiatif DPRD;

k. Meneliti naska.h dinas permohonan pengesaIlan danproduk hukum yang diterbitkan oleh DPRD kepadaBupati;Mendistribusikan peraturan daerah dan peraturanperundang-undangan lainnya kepada pimpinan danKomisiDPRD;Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untukkelancaran pelaksanaan tugas;

n. Menilai prestasi kerja staf, berdasarkan hasil kerjayang dicapai sebagai bahan peningkatan karier;

41

o. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepadaKepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangantentang langkah-langkah dan tindakan yang perludiambil dalam bidang tugasnya;

p. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaantugas;

q. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnyadiberikan oleh Kepala Bagian PersidanganPerundang-Undangan.

yangdan

sebagaimanadan Anggaran

Bagian KeempatHAGIAN KEUANGAN DAN ANGGARAN

Pasa146

(1) Bagian Keuangan dan Anggaran mempunyai tugasmelaksanakan administrasi keuangan dan anggaran,antara lain meliputi Surat Perintah Pembayaran dan SuratPerintah Membayar, menyusun laporan keuangan DPRDdan Sekretariat DPRD serta membuat laporanpertanggungjawaban administrasi keuangan perjalanandinas Pimpinan dan Anngota DPRDserta Staf DPRD.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokokdimaksud pada ayat (1), Bagian Keuanganmempunyai fungsi:a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis

dibidang keuangan;b. Penyusunan rencana keIja anggaran DPRD dan

Sekretariat DPRD;

C. Pelaksa-Tlaan administrasi keua...'1gan DPRD danSekretariat DPRD antara lain meliputi surat perintahpembayaran dan surat perintah membayar;

d. Penyusunan laporan keuangan DPRD dan SekretariatDPRD;

e. Penysunan lapora..YJ. pertanggungjavlaba..Y1 administrasiperjalanan dinas Pimpinan dan AnggotaDPRDserta stafDPRD;

f. Evaluasi dan pelaporan;g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris DPRD sesuai denga.Tl tugas da.Tl fungsinya.

(3) Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) d8-t.'>1 ayat (2), urman tugas KepalaBagian Keuangan dan Anggaran adalah sebagai berikut :a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan Bagian

Keuangan dan Anggaran;b. Membagai tugas dan memberikan petunjuk kepada Sub

Bagian yang dibawahinya sesuai dengan tugas pokokdan fungsinya;

c. lwembina, memotivasi, dan melakukan pengawasanmelekat terhadap sub bagian dan staf yang dibawahinya;

42

d. Mengoreksi dan memerintahkan perbaikan konsepnaskah dinas yang diajukan oleh sub bagian yangdibawahinya;


f. Menyiapkan bahan penYLlsunan pedoman dan petunjukteknis pe1aksanaan koordinasi urusan keuangan;

g. Menyusun rencana kerja anggaran kegiatan DPRD danSekretariat DPRD;

h. Menyusun dan membuat Surat Perintah Pembayarandan Surat Perintah Membayar;

1. Menye1enggarakan urusan penatausahaan keuanganDPRDdan Sekretariat DPRD;

J. Menye1enggarakan administrasi Surat PerintahPerjalanan Dinas (SPPD)Pimpina.'1dan Anggota DPRD;

k. Me1aksanakan pemeriksaan posisi kas (kas opname danmembuat pertanggungjawaban anggaran);

1. Mendokumentasikan bukti pengeluaran keuangan;

m. Memonitor dan mengevaluasi perkembanganpelaksanaan anggaran;

n. Meneliti dan memeriksa kelengkapan suratpertanggungjawaban keuangan;

o. Me1akukan monitoring dan pemantauan terhadappembayaran gaji, uang lembur dan tunjangful PimpinanDPRD,Anggota DPRDdan Sekretariat DPRD;

p. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untukke1ancaran pe1aksanaan tugas;

q. Menilai prestasi keIja staf, berdasarkan hasil keIja yangdicapai sebagai bahan peningkatan karier;

r. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepadaSekretaris DPRD tentang langkah-langkah dan tindakanyang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

s. l\1enjn.rsun dan menyampaikan lapora..Tl pelaksa...Tlaantugas;

t. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yangdiberikan oleh Sekretaris DPRD.

ParagH!.f 1SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN

Pasa147

(3) Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugaspokok menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggarantahunan DPRDdan Sekretariat DPRD;

(4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimanadimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Perencanaandan Anggaran mempunyai fungsi :a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis

43

dibidang anggaran;b. Penyiapan bahan-bahan penyusunan rencana kerja

anggaran DPRDdan Sekretariat DPRD;c. Perumusan dan penyusunan rencana kelja anggaran

DPRDdan Sekretariat DPRD;d. Pemantauan dan pengendalian pe1aksanaan anggaran;e. Evaluasi dan pelaporan;f. Pe1aksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(5) Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, uraifu'"ltugas SubBagian Perencanaan dan Anggaran adalah sebagai berikut :a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan Sub

Bagian Perencanaan dan Anggaran;b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada staf

sesuai dengan tugaspokok dan fungsi;c. Membina, memotivasi, dan me1akukan pengawasan

me1ekat terhadap staf yang dibawahinya;d. Memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuai

dengan kewenangannya;e. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk

teknis pelak:sanaan koordinasi urusan anggaran;f. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana KeIja

Anggaran (RKA)dan Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran (DFPA)DPRDdan Sekretariat DPRD;

g. Merumuskan dan menyusun Rencana KeIja Anggaran(RKA)dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran(DPPAlDengan PRDdan Sekretariat DPRD;

h. Me1akukan pengendaalian terhadap penye1enggaraananggaran;

1. Melakukan pemantauan terhadap perkembanganpenggunaan anggaran;

J. Melakukan koordinasi dengfL1. unit kerja terkait untukkelancaran pelaksanaan tugas;

k. Menilai prestasi kerja staf, berdasarkan hasil keIja yangdicapai sebagai bahan peningkatan karier;

1. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepadaKepala Bagian Keuangan tentang langkah-Iangkah dantindakan yang perIu diambil dalam bidang tugasnya;

m. Menyusun dan menyampaikan laporan pe1aksanaantugas;

n. Me1aksanakan tugas-tugas lain kedinasan lainnya yangdiberikan oleh Kepala bagian keuangan.

Paragraf2SUB BAGIAN VERIFIKASI DAN PEMBUKUAN

Pasa148

(1) Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan, mempunyai tugaspokok menyiapkan daftar gaji, tunjangan. dan honorpimpinan, anggota DPRD, pegawai sekretariat DPRD,melakukan verifikasi dan pembukuan serta menyusunlaporan keuangan Sekretariat DPRD;

(2) Untuk menye1enggarakan tugas pokok sebagaimana

44

dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Verifikasi danPembukuan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknisdibidang verifikasidan pembukuan ;

b. Penyiapan bahan-bahan penyusunan pedoman danpctunjuk tcknis pelaksanaan koordinasi dibidfuJ.gverifikasidan pembukuan;

c. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD danSekretariat DPRD;

d. Penyelenggaraan akuntansi keuangan DPRD danSekretariat DPRD;

e. Evaluasi dan pelaporan;f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh KepalaBagian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), uraian tugas KepalaSub Bagian Verifikasi dan Pembukuan adalah sebagaiberikut:a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan SubBagianVerifikasidan pembukuan;

b. Membagi tugas darl memberikan petunjuk kepada stafsesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

c. Pembina, memotivasi dan melakukan pengawasanmelekat terhadap staf yang dibawahinya;

d. Memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuaidengan kewenangannya;

e. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjukte1c'lis pelaksanaan koordinasi Url.lsan verifikasi danpembukuan;

f. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untukkelancaran pelaksanaan tugas;

g. Menilai prestasi kerja staf, berdasarkan hasi! keIja yangdicapai sebagai bahan peningkatan karier;

h. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepadaKepa!a Bagian Keuangan tentang !angkah-langka..~dantindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

1. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaantugas;

J. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yangdiberikan oleh KepalaBagian Keuangan.

Paragrar3SUD DAGIAN PERBENDAHARAAN

Pasa149

(1) Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas pokokmenyiapkan administrasi perbendaharaan dan laporanpertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;

(2) Untuk menyelenggarakan menyelenggarakan tugas pokoksebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian

45

Perbendaharaan mempunyai fungsi :a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis

dibidang perbendaharaan;

b. Penyiapan bahan-bahan penyusunan pedoman danpetunjuk tekis pelaksanaan koordinasi dibidangperbendaharaan ;

c. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD danSekretariat DPRD

d. Penyelenggaraan akuntansi keuangan DPRD danSekretariat DPRD;

e. Evaluasi dan pelaporan;f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), uraian tugas KepalaSub Bagian perbendaharaan adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan SubBagian Perbendaharaan;

b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada stafsesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

c. Membina, memotivasi, dan melakukan pengawasanmelekat terhadap staf yang dibawahinya;


e. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjukteknis pe1aksanaan koordinasi urusaIl perbenda.lJ.araan;

f. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan serta barangdan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluarandan diketahui atau disetujui PPTK;

g. Meneliti kelengkapan SPP-UP,SPP-GU,SPP-TUdan SPP-LSyang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

h. Menyiapkan SPM;1. Melakukan verifikasi terhadap pengajuan dana yang

dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran;

J. Menyiapkan !aporan keuaTlgal"l;

k. Melaksanakan akuntansi keuangan;1. Melakukan koordinasi denga.'1.unit kerja terkait untuk

kelancaran tugas;m. Menilai prestasi kerja staf, berdasarkan hasi! kerja yang

dicapai sebagai bahan peningkatan karier;

n. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepadaKepala Bagian Keuangan tentang langkah-Iangkah dantindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

o. MenYllsun dan menyampaikan laporan pelaksfu,aantugas;

p. Me1aksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang

46

diberikaIl oleh I(epala Bagian I(euanga..~

Bagian KelimaRAGlAN HUBUNGAJ. MASYARAKAT DAN"PROTOKOL

Pasa150

(1) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, mempunyaitugas melaksanakan pelayanan informasi, hubungankemasyarakatan dan keprotokolan dalam rangka tugas danfungsi DPRD, mengelola perpustakaan dan dokumentasiserta memfasilitasi pe1ayanan aspirasi masyarakat yangditujukan kepada DPRD;

(2) Untuk menye1enggarakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Bagian Hubungan 1\fasyarakat dan Protokolmempunyai fungsi :a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis

dibidang hubungan masyarakat dan protokol;b. Pengadaan, penghimpunan, pendokumentasian data dan

pelayanan informasi kegiatan DPRD;c. Pelaksanaan koordinasi dan keIjasama antar lembaga,

masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatanlainnya;

d. Pemberian pe1ayanan dan memfasilitasi aspirasimasyarakat yang ditujukan kepada DPRD;

e. Evaluasi dan Pelaporan;f. Pe1aksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris DPRDsesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) tlerdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), uraian Kepala BagianHubungan Masyarkat dan Protokoladalah sebagai berikut :

a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan BagianHubungan Masyarakat dan Protokol;

b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada Subbagian yang ada dibawahinya sesuai dengan tugaspokok dan fungsinya;

c. Membina, memotivasi dan melakukanmelekat terhadap sub bagian dandibawahinya;

pengawasanstaf yang

d. Mengoreksi dan memerintahkan perbaikan konsepnaskah dinas ya..11.g diajukan oleh sub bagian yangdibawahinya;


f. .Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjukteknis pelaksanaan koordinasi urusan hubunganmasyarakat dan protokol

g. Memberikan pelayana.'1infonnasi yang dibutuhkan olehPimpinan dan AnggotaDPRD;

h. Memfasilitasikegiatan protokoler Pimpinan dan AnggotaDPRD;

47

1. Mengakomodasi kegiatan DPRDdan Sekretariat DPRD;

J. Menyusun dan mengkoordinasikan rancangan jadwalkegiatan DPRDda..TJ.Sekretariat DPRD;

k. Memfasilitasi pelayanan dan aspirasi masyarakat yangditujukan kepada DPRD;

1. Mengatur tata tertib penerimaan tamu DPRD;

m. Mengatur tata tertib penyelenggaraan pelantikanPimpinan dan AnggotaDPRD

n. Mengatur tata tertib pelaksanaan sidang-sidangparipurna;

o. Menghimpun berita kegiatan DPRD dan memfasilitasiliputan kegiatan DPRD melalui media cetak maupunmedia elektronik;

p. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkBit untukkelancaran pelaksanaan tugas;

q. Menilai prestasi kerja staf, berdasarkan hasi! keIja yangdieapai sebagai bahan peningkatan karier;

r. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepadaSekretaris DPRDtentang langkah-langkah dan tindakanyang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

s. l\1en)n.1sun dan menya..'tTI.paikan laporan pelaksa..TJ.aa.."'1tugas;

t. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yangdiberikan oleh Sekretaris DPRD

Paragraf 1SUB BAGIAN INFORMASI, DOKUMENTASI DAN

PERPUSTAKAAN

Pasal51

(1) Sub Bagian Informasi, Dokumentasi dan Perpustakaan,mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan informasi,dokumentasi, perpustakaan dan menyiapkan bahanpemberitaan kegiatan DPRD.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Informasi,Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan reneana program dan petunjuk teknisdibidang informasi, dokumentasi dan perpustakaan;

b. Penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidangpelayanan informasi, dokumentasi dan perpustakaan;

e. Penghimpunan data dan bahan informasi sesu8.1kebutuhannya;

d. Pemberi8.11pelayanan informasi yang dibutuhkan olehPimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengankeperluannya;

e. Peliputan kegiatan DPRD baik melalui media eetak

48

maupun elektronik;

f. Pendokumentasian dan pemeliharaan produk peraturanperundang-undangan dewan dan buku-bukuperpustakaan;

g. Evaluasi dan pelaporan

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh KepalaBagian Hubungan Masyarakat dan Protokol sesuaidengan tugas dan fungsinya.

(3) Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), uraian tugas Kepa!aSub Bagian Informasi dan Perpustakaan, adalah sebagaiberikut:a. ivienyusun rencana program kerja dan kegiatan SubBagian Informasi, Dokumentsi dan Perpustakaan;

b. Membagi tugas dan memberikall petunjuk kepada stafsesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

c. Membina, memotivasi dan melakukan pengawasanmelekat terhadap staf yang dibawahinya;


e. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuktey~is pelaksanaan koordinasi uru.s~T} infonnasi,dokumentasi dan protokol;

f. Menghimpun data dan informasi sesuai dengankebutuhan untuk mendukung kelancaran pelaksanaantugas;

g. Memberikan layanan informasi yang dibutuhkan olehpimpinan dan Anggota DPRD serta masyarakat sesuaidengan kebutuhannya;

h. Menyiapkan bahan pemberitaan kegiatan DPRD untukdisebarluaskan;

1. Memelihara hubungan kemitraan dengan wartawan baikmedia cetak maupun elektronik;

J. Mengadakan kerjasama dengan !embaga publik da.-t1lembaga informasi lainnya dalam mempublikasikankegiatan DPRD.

k. Menghimpun dan menyimpan ballan dokumentasikegiatan dewan;

1. Mendokumentasikan kegiatan rapat-rapat persidangandalam bentuk audio visual;

m. Menyusun dan memelihara berkas biodata DPRD;

n. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untukkelancaran pelaksanaan tugas;

o. Menilai prestasi kerja staf, berdasarkan hasil yangdicapai sebagai bahan pertimbangan peningkatan karier;

p. Memberikan saran dan pertimbangan te!L'1.iskepadaKepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

49

tentang langkah-Iangkah dan tindakan yang perludiambil dalam bidang tugasnya;

q. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaantugas;

r. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yangdiberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat danProtokol

Paragraf2SUB BAGIAN PROTOKOL

Pasai 52

(6) Sub Bagian Protokol, mempunyai tugas pokok mengaturhubungan antar lembaga, kegiatan keprotokolan, mengaturketertiban penerimaan tamu DPRD,mengurus administrasipeIjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD danmenyusun rancangan jadwal acara dan agenda kegiatanDPRDdan Sekretariatan DPRD;

(7) Untuk menye1enggarakan tugas pokok sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Protokol, mempunyaifungsi:a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis

dibidang protokol;

b. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjukteknis pelaksanaan koordinasi urusan keprotokolan;

c. PenyelenggaraaIl kegiatan keprotokola..l1 DPRD danSekretariat DPRD;

d. Pengaturan tata tertib penerimaan tamu DPRD;

e. Pengaturan acara dan penyiapan administrasipeIjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sertaSekretariat DPRD;

f. Evaluasi dan pelaporan;

g. Pe1aksanaan tugas-tugas lain yang diberikan olen KepalaBagian Hubungan Masyarakat dan Protokol sesuaidengan tugas pokok dan fungsinya;

(8) Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), uraian tugas KepalaSub Bagian Frotokol adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rencana program keIja dan kegiatan SubBagian Protokol;

b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk teknis kepadastaf sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

c. Membina, memotivasi dan melakukan pengawasanmelekat terhadap staf yang dibawahinya;

d. Memaraf atau menandatanganinya naskah dinas sesuaidengan kewenangannya;

e. Menyiapkan bahan penyusunan pedoma..l1da..l1petunjukteknis pelaksanaan koordinasi urusan keprotokolan;

50

f. Mengatur persiapan upacara, rapat, sidang danpertemuan DPRDyang bersifat protokoler;

g. !Vlenyelenggarakan tata tertib penerimaan tamuPimpinan dan AnggotaDPRD;

h. Menyiapkan administrasi dan mengatur acaraperjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sertasekretariat DPRD;

1. Mengkoordinasikan dan mengkonfirmasikanpenyusunan jadwal acara dan agenda kegiatan DPRD;

J. l\1enyiapkan cindera..-rnata ya..Tlg diperlukan untukkunjungan tamu-tamu dari luar daerah;

k. Memonitoring kelancaran acara dan kegiatan-kegiatanDPRD;

1. Membuat rekapitulasi kegiatan DPRD;m. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk

kelancaran tugas;n. Menilai prestasi kerja staf, berdasrkan hasil kerja yang

dicapai sebagai bahan peningkatan karier;

o. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepadaKepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoltentang langkah-langkah dan tindakan yang perludiambil da!am bidang tugasnya;

p. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaantugas;

q. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yangdiberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat danProtoko1.

Paragraf3SUBBAGIANPELAYANANDANASPIRASI

MASYARAKAT

Pasa153

(1) Sub Bagian Pelayanan dan Aspirasi Masyarakat,mempunyai tugas pokok mengatur kegiatan yangpenyampaian aspirasi masyarakat, melakukan koordinasidengan dinas atau instansi yang terkait dengan pengaduanmasyarakat;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimanadimaksud pada ayat (1), sub Bagian Pelayanan dan AspirasiMasyarakat, mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknisdibidang pelayanan aspirasi masyarakat;

b. PenyiapEm.ba.ha.n pen}n..lSUmUlpedOmcL'ldan petunjukteknis penyelenggaraan pelayanan aspirasi masyarakat;

c. Pengaturan kegiatan penyampaian aspirasi masyarakatyang disampaikan ke DPRD baik dalam bentuk unjukrasa maupun melalui media cetak dan elektronik;

l

51

d. Pengkoordinasian dengan dinas atau instansi terkaitdengan permasalahan yang disampaikan masyarakatmelalui DPRD;

e. Evaluas dan pelaporan

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh KepalaBagian Hubungan Masyarakat dan Protokol sesuaidengan tugas dan fungsinya.

(3) Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, sebagaimanadimaksud pada ayat (1),Kepala Sub Bagian Pelayanan danAspirasi Masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan SubBagian Pelayanan dan AspirasiMasyarakat;

b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada stafsesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

c. Membina, memotivasi dan melakukan pengavlasanmelekat terhadap staf yang dibawahinya;


e. Menyiapkan bahan bahan penyusunan pedoman danpetunjuk teknis pelaksanaan koordinasi urllsanpelayanan aspirasi masyarakat;

L Mencatat aspirasi masyarakat yang disampaikan keDPRDbaik melalui unjuk rasa maupun melalui mediacetak dan elektronik;

g. Memfasilitasi penyaluran aspirasi masyarakat ke DPRDsesuia dengan bidang tugasnya;

h. 1\1engkoordinasikandengan dinas atau instansi yangterkait dengan permasalahan yang disampaikanmasyarakat;

1. Melakukan koordinasi dengan dinas atau instansi yangterkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

J. :r-.1enilai prestasi kerja still, berdasarkan hasil kerja ya."tldicapai sebagai bahan peningkatan karier;

k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepadaKepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoktentang langkah-langkah dan tindakan yang perludiambil dala.TTIbidang tugasnya;

1. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaantugas;

m.Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yangdiberikan oleh KepalaBagian Hubungan Masyarakat danProtokol.

52

BAB VIIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal54

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka PeraturanBupati Nomor 49 Tahun 2008 tentang Penjabaran TugasPokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasindinyatakan tidak berlaku.

BABVIllKETENTUAN PENUTUP

Pasal55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannyadalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayupada tanggal \~ jcU'u,:tn' 2015

( BUPATlMUS!BAN'iU7

-?t-. H. PAHRI AZH RI

( Diundangkan di Sekayupada tanggal I,!> J on\.lo'" 2015

SEKRETARIS DAERAH 'YI--:(...,.. KABUPATEN MUS! BANYUASIN'L-;-,.

~ H. SOHAN MAJID

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2015 NOMOR 2.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASISEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI BAYUASIN

Lampiran I : Peraturan Bupati Musi BanyuasinNemer ;1.. Tahun 2015Tanggal : I~ )<'nuari 2015

BUPATI

WAKIL BUPATI

ISEKRETARIS

DAERAHI I I

STAF AHLI BUPATI STAF AHLI BUPATIBIDANG STAF AHLI BUPATI

HUKUM, POLITIK DANBIDANG BIDANG

PEMERINTAHANPEMBANGUNAN KEUANGAN

I I "1

ASISTEN BIDANG ASISTEN BIDANG ASISTEN BIDANGPEMERINTAHAN, PROTOKOL DAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI UMUM

KESEJAHTERAAN RAKYAT PEMBANGUNANI I

I I I I I I I I IBAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN

Administrasi TelekdanHukum Organisasi Keuangan

Tata Protokol Kesejahteraan Penyelesaian Umumdan HubunganPemerintaban Rakyat Perbatasan

Pembangunan & Pengadaan Sandi MasyarakatPerekonomian

I I ----'Sub Bagian Sub Baglan Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian

Sub Bagian Sub Baglan Sub Bagian Sub Bagian

Sub Bagian Sub Baglan PeraturanTata Umum& Kesejahteraan Penyelesaian Telek dan Perundang

Kelembagaan Perencanaan KebijakanPemerintahan PeIjaianan Batas &Pengeluaran Publik

Umurn "- Adm, - Tata Dsaha Sandi -UndanganDinas Pembangunan Pimpinan SPMU

SubBagian Sub Bagian Sub Baglan Sub Bagian Sub Baglan Sub Baglan SubBagianPerangkat Sub Baglan Sub Bagian Sub Bagian Sub Baglan

Umumdan Bantuan Ketatalaksa-Fisik & Informasi

Daerah TataAcara & "- Administrasi AnalisisPemeliharaan Hukum na8Il & Verifikasi &

Protokoler Agama Prasarana Kebutuhan dan Kepegawaian Pembukuan PublikPerekonomian Pengadaan Barang

Sub Baglan Sub Baglan Sub Baglan Sub Baglan Sub Baglan Sub Baglan Sub Bagian Sub Baglan SubBagian Sub BaglanSub Baglan Saranadan Dokumen Analisis

Pengembangan Penghubung Pengawasan I- AkutansiWilayah dan Monitoring dan Rumah Tangga Prasarana tasi Jabatan & Hubungan

Antar Umum dan Hukum Beban Kerja dan PublikPertanahan Lembaga Pemeliharaan Pelaporan Pelaooran


BAGAN STRUKTUR ORGANlSASISEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUSI BAYUASIN

Lampiran II Peraturan Bupati Musi BanyuasinNomor : ~ Tahun 2015Tanggal : 12> C)CIn lion' 2015

• SEKRETARIAT DPRDKABUPATEN MUSI BANYUASIN

I IBAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN

Umum Persidangan dan Hubungan MasyarakatPerundang- Undangan Keuangan dan Anggaran dan Protokol

Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian- Tata Usaha dan I- Risalah - Perencanaan dan - Informasi, DokumentasiKepegawaian Anggaran dan Perpustakaan

Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian- Perlengkapan - Persidangan - Verifikasi dan - ProtokolPembukuan

Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian Sub BagianL....... Rumah Tangga - Hukum dan Perundang- ~ Perbendaharaan - Pelayanan dan Aspirasi

Undangan Masyarakat


/

••

f

Documents

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR ~ TAHUN 2015 PENJABARAN TUGAS POKOK DANFUNGSI … 2... · Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah