PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR ~ TAHUN 2015 PENJABARAN TUGAS POKOK DANFUNGSI 2... · Bupati

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR ~ TAHUN 2015 PENJABARAN TUGAS POKOK DANFUNGSI 2... · Bupati

r. ,

BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASINNOMOR ~ TAHUN 2015

T~NTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAHDAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan perkembangan dinamika organisasidan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadappelayanan aparatur pemerintah yang terus meningkat,sejalan dengan keberhasilan pembangunan, namun denganorganisasi yang ramping akan tetapi multi fungsi;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan DaerahKabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2013 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten MusiBanyuasin Nomor 4 Tahun 2008 tentang PembentukkanOrganisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. Musi Banyuasinperlu diatur dan ditetapkan peraturan pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf "a" dan huruf "b" perlu menetapkan PeraturanBupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Tugas Pokokdan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentangPembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja diSumatera Selatan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran NegaraNomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234)

4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur

2

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 NomoI' 6, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia NomoI'5494);

5. Undang-Undang NomoI' 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentangKoordinasi Kegiatan lnstallsi Pemerintah di Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor10, Tambahan Lembaran Negara NomoI'4535);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam JabatanStruktura1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia NomoI' 4018), sebagaimana diubah denganPeraturan Pemerintah NomoI' 13 Tahun 2002 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun2000 ten tang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil daJamJabatan Struktura1 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 20002 NomoI' 33, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia NomoI'4194);

8. Peraturan Pemerintah NomoI' 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Antar Pemerintah, Pemerintah DaerahPropinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NomoI'82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4737);

9. Peraturan Pemerinta..'l NomoI' 41 Ta..'lun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 NomoI' 89, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia NomoI'4741);

10. Peraturan Menteri da1am Negeri Nomor 57 Tahun 2007tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi PerangkatDaerah;

11. Peraturan Menteri Da1arn Negeri Republik IndonesiaNomoI' 1 tahun 2014 tentang Pembentukan ProdukHukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2014 NomoI'32);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2Tahun 2008 tenta.."1gUrusan Pemerintah Yang MenjadiKewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun2008 Nomor 33);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2Tahun 2013 tentang Peruba..'lan Atas Peraturan Daera.;.'1Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2008 tentangPembentukkan Organisasi Sekretariat Daerah danSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenMusi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten MusiBanyuasin Tahun 2013 Nomor 1)

Menetapkan

3

lViEMUTUSKAii :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGASPOKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAHDAN .SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH .ABUPATEN MUSI BANY'JASIN

BABIKETENTUAi, UI,IUM

Pasal 1Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :a. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;b. Pemerintahan Daerah adaIa.~ penyelenggaraan uru.san

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRDmenurutasas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan PrinsipNegara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

c. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahanyang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannyadilakukan oleh kementerian negara da.'1 penyelenggaraPemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

d. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerahsebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebutDPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagaiunsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

f. Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajibandaerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendidriurusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatsetempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan;

g. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahanoleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengaturdan mengurus urusan pemerintahan dalam Sistem NegaraKesatuan Republik Indonesia;

h. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian UrusanPemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusatkepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepadainstansi vertikal di wilayah tertentu, dan/ atau kepadagubemur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawaburusan pemerintahan umum;

1. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari PemerintahPusat kepada daerah otonom untuk melaksanakansebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenanganPemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsikepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakansebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenanganDaerah Provinsi;

j. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/ataulembaga pemerintah nonkementerian yang mengurusUrusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada

4

daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangkaDekonsentrasi;

k. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalahkesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-bataswilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusanpemerintl'Lhan dan kepentingan masyarakat setempatmenurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatdalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

L Perangkat Daerah terdiri alas Sekretariat Daerah danSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DinasDaerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan danKelurahan;

m. BUMNadalah Badan Usaha MilikNegara;n. BUMDadalah Badan Usaha MilikDaerah;o. Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris

Daerah;p. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin;q. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin;r. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut

dengan nama lain, se1anjutnya disebut Desa, adalahkesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayahyang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusanpemerintahan, kepentingan masyarakat setempatberdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usuI, dan/atauhak tradisional yang diakui dan dihonnati dalamsistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

s. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Musi Banyuasin;t. Pengertian:

- RKAadalah Rencana KeIja Anggaran;- SKPDadalah Satuan Kerja Perangkat Daerah;

DPAadalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran;- SPMadalah Surat Perintah Membayar;- SPMUadalah Surat Perintah Membayar Uang.

BAB IIKEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Alenia Pertama

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Pasal 2

(1) Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin merupakanunsur Staf Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yangdipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah danbertanggung jawab kepada Bupati;

(2) Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyaitugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan

5

mengkoordinasikan Bagian-bagian, Dinas Daerall danLembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;

(3) Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyaitugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugaspenyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi,da.."t'l tata!akslli~a SCr-ill memberikan pclayanfui. tckL""'1isadministratif kepada seluruh perangkat Kabupaten;

(4) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dankewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3)Peraturan Bupati ini menyelenggarakan fungsi :a. Menyusun kebijakan Pemerintah Daerah;b. Pengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Daerah

dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;c. Pemantauan dan evaluasi dari pengawasan kebijakan

Pemerintah ;d. Pembinaan administrasi dan Aparatur Pemerintah

Daerah;e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

scsuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IIISUSUNAN ORGANISASI

Pasa13

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

a. Sekretaris Daerah;b.Asisten Bidang Pemerintahan, Protokol dan KesejahteraanRakyat (Asisten I);

c.Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan(Asisten II);d.Asi