PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TENTANG ... peraturan daerah kabupaten banyuasin nomor 34 tahun

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TENTANG ... peraturan daerah kabupaten banyuasin nomor 34 tahun

  • PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

    NOMOR 34 TAHUN 2003

    TENTANG

    RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA eETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    BUPATI BANYUASIN,

    a. bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengantitik berat pada Daerah Tingkat II;

    b. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Daerah, sejalan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang mengarah pada Sistem Pemungutan Pajak dan Retribusi yang sederhana, adil, efektif dan efesien sehingga dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan,maka memandang perlu untuk menertibkan penggunaan blanko Kartu Tonda Penduduk dan Akte Catatan sipil ;

    c. bahwa untuk penggunaan Kartu Tanda Penduduk don Akte Catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dipungut Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;

    d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.

    1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

    2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

    3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );

    4. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah don Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

  • 5. Undang _. undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

    6.. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999. tentang Perimbangan .. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembarah Negafa

    Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

    7. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukdn Kabupaten Banyuasin di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4181) ;

    8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

    9. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Penduduk;

    10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik PegawaiNegeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;.

    11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 13 M-04.PW.07.03 Tahun 1994 tentang Penyidik PegawaiNegeri Sipil ;

    12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996 tentang PedomanPelayananPendaftaran Penduduk ;

    13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1996 tentang PedomanBiaya PelayananPendaftaran Penduduk.

    Dengan. persetujuan

    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

    MEMUTUSKAN :

    PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL.

    BAB I

    KETENTVAN UMUM

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

    1. Daerah adalah Kabupaten Banyuasin; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah

    Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

  • 3. Kepala Daerah adalah Bupati Banyuasin; 4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah

    Kabupaten Banyuasin ; 5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang

    Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

    6.Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undanganyang berlaku;

    7. Kartu Tanda Penduduk adalah Kartu sebagai tanda bukti diri (Legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

    8. Akte catatan Sipil adalah Akte yang dibuat oleh Kepala Badon Kependudukan Keluarga B~rencana dan Catatan Sipil Kab~pateri Banyuasin;

    9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;

    10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten Banyuasin berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasillitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

    11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapot dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;

    12. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupoten Banyuasin untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;

    13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk

    •melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;

    14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin ;

    15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi .yang terutang ke Kas Pemerintah Kabupaten BanyuQ$inatau ketempot pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

    16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya Pokok Retribusi ;

  • 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Boyar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena lebih besar dari pada retibusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;

    18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkOt STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

    19. Pemerikasaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dQlam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewjiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undanganretribusi ;

    20. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah tindakan yang dilakukan oleh Penyidik PegawaiNegeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukantersangka.

    BAB n NAMA, OBJEK I SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

    Pasal 2

    Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil dipungut Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipi!.

    Pased 3

    Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah berupa pengadaan Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi, yaitu : a. Biaya Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia; b. Biaya Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing; c. Biaya Pendaftaran Kelahiran dan Kartu Penduduk, yaitu:

    Biaya PelayananKartu Penduduk WNI ; Biaya PelayananKartu Penduduk WNA ; Biaya Pendaftaran Kelahiran Penduduk WNI ; Biaya Pendaftaran Kelahiran Penduduk WNA ; Biaya Pendaftaran Kematian WNI; Biaya Pendaftaran Kematian WNA; Biaya Pendaftaran Lahir Mati Penduduk WNI; Biaya Pendaftaran Lahir Mati Penduduk WNA; Biaya Pendaftaran Penduduk WNI; Biaya Pendaftaran Penduduk WNA; Biaya Penerbitan Pendaftaran Penduduk Sementara ; Biaya Pendaftaran Pindah Penduduk WNI ; Biaya Pendaftaran Pindah Penduduk WNA ;

  • Biaya Surat Keterangan Tempat Tinggal ; Biaya Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan; Blanko Kartu Tanda Penduduk Perlembar.

    d. Formulir-formulir pendaftaran penduduk don keterangan kependudukan lainnya per set biaya Pembuatan Akte Catatan Sipil, yaitu:

    Akte Kelahiran : • Anak Pertama ; • Anak Kedua ; • Anak Ketiga dan seterusnya ; Akte Perkawinan ; Akte Perceraian ; Akte Pengesahandan PengakuanAnak ; Akte Ganti Nama bagi Warga Negara Asing; Akte Kematian.

    Pasal 4

    Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang melakukan pembayaran ataS pelayanan yang disediakan Pemerintah Kabupaten Banyuasin, berupa perolehan / pemalifaatan Kartu Tanda Penduduk atau Akte Catatan Sipil.

    Pasal 5

    Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang memanfaatkan / menikmati atau menggunakanI memakai Kartu Tanda Penduduk atau Akte Catatan Sipil.

    BABW GOLONGAN RETRIBUSI

    PasQI 6

    Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk don Akte Cat