PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 21 /Permen/M/2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KAS TERHADAP BENDAHARA

PENGELUARAN OLEH KEPALA SATUAN KERJA/ ATASAN LANGSUNG BENDAHARA PENGELUARAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

Menimbang : a. Bahwa guna terselenggaranya pengurusan pertanggung jawaban anggaran oleh

Bendahara Pengeluaran secara tertib, fungsi pengawasan melekat oleh Atasan Langsung Bendahara perlu lebih ditingkatkan;

b. Bahwa pemeriksaan oleh Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran adalah merupakan salah satu bentuk pengawasan melekat yang harus dilaksanakan pada setiap bulan atau sekurang-kurangnya sekali dalam waktu 3 bulan

c. Bahwa sebagai pedoman dalam pelaksanaannya perlu diterbitkan Petunjuk

Pelaksanaan Pemeriksaan Kas terhadap Bendahara oleh Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran perlu lebih ditingkatkan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4355);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang

Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit

Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia. 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang

Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

1

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009.

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/M Tahun 2005 tentang

Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat.

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/ 2005 tentang Pedoman

Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PETUNJUK

PELAKSANAAN PEMERIKSANAAN KAS TERHADAP BENDAHARA PENGELUARAN OLEH KEPALA SATUAN KERJA / ATASAN LANGSUNG BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Pemeriksaan Kas adalah bagian dari sistem pengawasan melekat dan merupakan kewajiban

Kepala Satuan Kerja 2. Pemeriksaan Kas oleh Kepala Satuan Kerja adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan

untuk mengetahui dan menilai apakah penatausahaan bendahara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

3. Pemeriksaan Kas oleh Kepala Satuan Kerja atau Pejabat lainnya yang ditunjuk yang bukan Bendahara

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan ini terdiri dari : 1. Wewenang pemeriksaan kas 2. Jangka waktu pemeriksanaan kas 3. Syarat-syarat pemeriksaan kas

Pasal 3

Prosedur Pemeriksaan Kas dan Berita Acara Pemeriksaan meliputi : 1. Prosedur Pemeriksaan Kas 2. Pemeriksaan atas penatausahaan/pengelolaan keuangan dan 3. Berita Acara Pemeriksaan Kas

Pasal 4

Kepada semua unit organisasi di lingkungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan peraturan ini

Pasal 5

2

Perturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Peraturan ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Peraturan ini mulai berlaku pada pelaksanaan Tahun Anggaran 2006 dan dapat disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada Tanggal : 06 Maret 2006 A.N. MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

S e k r e t a r i s

NOER SOETRISNO NIP. : 700003088

3

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 21/PERMEN/M/2006 TANGGAL 06 MARET 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KAS TERHADAP BENDAHARA PENGELUARANOLEH KEPALA SATUAN KERJ/ ATASAN LANGSUNG BENDAHARA PENGELUARANDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ...............................................................................................................I -1 BAB II PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KAS .....................................................II – 1

a. Ketentuan Umum ...................................................................................................II – 1 1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup ......................................................................II – 1 1.2. Wewenang Pemeriksaan Kas ........................................................................II – 1 1.3. Jangka Waktu Pemeriksaan Kas ....................................................................II – 2 1.4. Syarat- syarat Pemeriksaan Kas ....................................................................II – 2

b. Prosedur Pemeriksaan Kas dan Berita Acara Pemeriksaan .................................II – 2

2.1. Prosedur Pemeriksaan Kas ............................................................................II – 2 2.2. Pemeriksaan atas Penatausahaan/Pengelolaan Keuangan...........................II – 6 2.3. Berita Acara Pemeriksaan Kas.......................................................................II – 7

BAB III PENILAIAN HASIL PEMERIKSAAN KAS ...................................................................III – 1

1. Pengertian ............................................................................................................III – 1

2. Kriteria...................................................................................................................III – 1

2.1. Taat ...............................................................................................................III – 1 2.2. Benar .............................................................................................................III – 2 2.3. Lengkap..........................................................................................................III – 2

3. Petunjuk Pengisian ...............................................................................................III – 2

4

BAB I PENDAHULUAN

1. Pemeriksaan Kas adalah bagian dari Sistem Pengawasan Melekat dan merupakan kewajiban Kepala satuan Kerja seperti digariskan di dalam Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002 pasal 68 ayat )2), Pasal 69 ayat (2) dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 pasal 3.

2. Pemeriksaan Kas merupakan salah satu tugas/kewajiban Kepala satuan Kerja untuk mengetahui Keadaan Kas Bendahara dan pengurusan/pengelolaan keuangan yang dilaksanakan. Beberapa aspek yang harus diketahui dari Pemeriksaan Kas anatara lain : Penatausahaan pembukuan, kecocokan saldo kas, kecocokan Uang Persediaan dan penyelenggaraan atta usaha Bendahara pada umumnya.

3. Untuk mewujudkan tertib administrasi pertanggungjawabab anggaran oleh Bendahara perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kas terhadap Bendahara oleh Kepala Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat.

BAB II PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KAS

1. Ketentuan Umum

1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

(1) Pengertian

Pemeriksaan Kas oleh Kepala Satuan Kerja adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mengetahui dan menilai apakah penatausahaan Bendahara Pengeluaran dilaksanakan sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pemeriksaan Kas meliputi : pemeriksanaan bagian-bagian kas yang sah, pemeriksaan penatausahaan kas termasuk bukti penerimaan/pengeluaran serta hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Kepala Satuan Kerja yang ada kaitannya dengan pemeriksaan kas tersebut :

a) Penutupan Buku Kas Umum b) Pemeriksaan Kas (Kas Opname) c) Pencocokan saldo UP, saldo tunai, saldo Bank, saldo panjar, saldo pajak * PNB dan

saldo uang LS Bendahara d) Pemeriksaan penyelenggaraan BKU dan buku-buku pembantu maupun buku-buku

tambahan e) Pengecekan kewajaran pemberian dan penyelesaian uang muka (panjar) f) Pemeriksaan cara penyimpanan uang, surat berharga/kertas berharga dan arsip

dokumen keuangan pemeriksaan terhadap tugas-tugas bendahara lainnya yang dianggap perlu

1.2. Wewenang Pemeriksaan Kas

1) Pemeriksaan Kas dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan yaitu Kepala Satuan Kerja

2) Apabila dipandang perlu kewenangan melakukan pemeriksaan kas ini dapat diserahkan kepada pejabat lain yang ditunjuk yang bukan Bendahara.

1.3. Jangka Waktu Pemeriksaan Kas

1) Pemeriksaan Kas dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan sedangkan waktu pelaksanaannya ditetapkan sendiri olehnya.

2) Pengecualian dapat diberikan terhadap keadaan seperti dibawah ini :

5

a) Pemeriksaan Kas dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila terdapat dugaan yang kuat bahwa telah terjadi kerugian negara atas pengurusan uang oleh Bendahara

b) Apabila dalam kurun waktu 3 bulan terdapat pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional, maka Kepala Satuan Kerja cukup mengirimkan fotocopy dari Berita Acara Pemeriksaan Kas atau laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Pemeriksa. Pemeriksa Kas berikutnya harus dilakukan sekurang-kurangnya 3 bulan setelah tanggal pemeriksaan oleh aparat fungsional.

1.4. Syarat-syarat Pemeriksaan Kas

1) Dilakukan secara mendadak Pemeriksaan dilakukan tanpa memberitahukan terlebih dahulu baik secara lisan maupun tulisan, agar tidak terjadi penyembunyian fakta.

2) Pada waktu jam kerja Pemeriksaan hanya sah apabila dilakukan pada jam kerja resmi yang berlaku pada Satuan Kerja bersangkutan.

3) Dilakukan secara formal Pemeriksaan harus dilakukan secara resmi atas nama jabatan bukan atas nama pribadi

4) Mengisi buku pemeriksaan Setiap kegiatan pemeriksaan wajib dicatat dalam Buku Pemeriksaan yang khusus dibuat untuk keperluan itu atau dicata dalam sampul halaman akhir sebagaimana tertera dalam lampiran II.1.

2. Prosedur Pemeriksaan Kas dan Berita Acara Pemeriksaan

2.1. Prosedur Pemeriksaan Kas

Untuk dapat melakukan Pemeriksaan Kas dengan baik sesuai dengan sasaran yang diharapkan perlu mengikuti tahapan kegiatan sebagai berikut :

1) Menyegel Brandkas

2) Menutup Buku Kas Umum dengan menjumlahkan seluruh sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran sehingga diketahui saldlo buku kas umum, selanjutnya ditandatangani oleh Pemeriksa serta diketahui dan disetujui oleh Bendahara Pengeluaran.

a) Penutupan BKU dilakuan sebagai berikut :

• Membuat garis penutup pembukuan pada sisi pengeluaran langsung dibawah garis yang memuat uraian pengeluaran. Sejajar dengan garis itu ditarik garis penutup pembukuan pada sisi penerimaan. Dalam hal baris-baris uraian pada sisi penerimaan lebih banyak dari baris-baris uraian pada sisi pengeluaran pembuatan garis penutup pembukuan dimulai dari sisi penerimaan.

• Menghitung besarnya saldo BKU dengan cara mengurangi dengan lajur yang bersangkutan dan ditempatkan pada ruang dibawah garis tersebut butir (1) dengan uraian ”Jumlah Penerimaan” dan ”Jumlah Pengeluaran”

• Membuat garis lurus dibawah jumlah saldo tersebut butir (3).

• Menghitung jumlah keseluruhan sisi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan lajur-lajur yang bersangkutan yang menggambarkan keseimbangan antara kedua sisi dan ditempatkan pada ruangan di bawah garis tersebut pada butir (4).

• Membuat garis lurus sejajar sebagai penutup langsung dibawah jumlah tersebut pada butir (5).

b) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Penutupan BKU

Saldo BKU harus sama dengan Saldo Kas Tunai ditambah Saldo Bank. Apabila terdapat selisih berapapun kecilnya harus dijelaskan sebab-sebabnya dalam penjelasan penutupan BKU.

6

3) Menghitung uang kas tunai yaitu :

• Menghitung uang tunai yang ada di dalam brandkas (kertas dan logam). Menghitung uang tunai dapat dilakukan dengan salah satu cara sbb : - Dihitung oleh Pemeriksa Kas dan disaksikan oleh Bendahara Pengeluaran.

- Dihitung oleh Bendahara Pengeluaran disaksikan oleh Pemeriksa Kas. - Dihitung sebagian oleh Bendahara Pengeluaran dan sebagian oleh Pemeriksa kas.

• Menghitung ketas-kerta berharga yang dipersamakan dengan uang seperti cek/giro yang belum diuangkan tetapi sudah dibukukan, SP2D yang belum diterima Bendahara Pengeluaran atau belum masuk ke rekening bank.

• Menghitung saldo uang yang ada di Buku bank. Saldo ini harus dikonfirmasikan kebenarannya dengan Bank yang bersangkutan melalui pernyataan saldo atau rekening koran yang diterima dari Bank yang bersangkutan pada tanggal pemeriksaan kas.

4) Menjumlahkan nilai bukti pengeluaran yang belum dibukukan. Periksa seluruh bukti pengeluaran apakah sudah mendapat persetujuan atasan yang berwenang.

5) Meminta Bendahara Pengeluaran untuk mencocokan saldo BKU dengan saldo kas tunai dan saldo buku Bank.

Apabila antara saldo BKU dengan saldo kas tunai dan saldo buku Bank terdapat selisih, perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab selisaih tersebut. Perbedaan tersebut disebabkan antara lain :

a. Terdapat bukyi penerimaan/pengeluaran yang belum dibukukan Bendahara Pengeluaran

b. Uang tunai lebih besar dari saldo buku (harus disetor ke rekening negara). c. Uang tunai lebih kecil dari saldo buku (terjadi ketekoran kas), menjadi tanggung

jawab Bendahara Pengeluaran untuk mengganti.

6) Pencocokan saldo UP

Cara mencocokan kebenaran saldo UP dengan rumus sbb :

Saldo UP = Saldo Buku Kas Tunai + saldo Buku Bank + Uang Muka Kerja (panjar) – Pajak yang belum disetorkan ke kas negara – uang LS rekening Bendahara yang belum dibayarkan kepada yang berhak.

Sedangkan untuk pengecekan besarnya UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran pada bulan yang bersangkutan dapat dilakukan pengecekan dengan rumus sbb :

UP = Saldo Kas Tunai + saldo Bank + SPP GU yang belum diterima SPM-GU dan SP2D nya + Kwitansi yang belum di SPP-GU kan + panjar – Pajak yang belum disetor ke rekening kas negara – uang LS rekening Bendahara Pengeluaran yang belum dibayarkan kepada yang berhak.

7) Membuat penjelasan Penutupan Buku Kas Umum seperti berikut.

Pada hari ini, ..................................Tanggal.........................................................BKU

Ditutup dalam rangka pemeriksaan kas dengan keadaan sbb :

(1) Jumlah Penerimaan ...................................Rp........................................

(2) Jumlah Pengeluaran....................................Rp.................................... (-)

(3) Saldo Buku...................................................Rp........................................

(4) Saldo Kas terdiri dari :

(a) Uang Tunai .......................................Rp..................

(b) Saldo Bank (menurut saldo rekening)Rp.................. (+) Rp ............ (-)

(5) Perbedaan ....................................................Rp........................................

7

Penjelasan perbedaan : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .........................,............ Menyetujui, Pemeriksa : Bendahara Pengeluaran Kepala Satuan Kerja (..............................) (...............................) NIP........................ NIP...........................

8) Membuat register Penutupan Kas Register Penutupan Kas dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan kas, berisi rincian dan penjelasan saldo uang kas yang ada dalam pengurusan Bendahara Pengeluaran. Bentuk Register Penutupan Kas sebagaimana pada lampiran II.2

2.2. Pemeriksaan atas Penatausahaan/Pengelolaan Keuangan

Memeriksa Penatausahaan dan cara pengerjaan pembukuan Buku Kas Umum dan buku Pembantu maupun Buku-buku Tambahan oleh Bendahara Pengeluaran. 1) Penatausahaan Pembukuan

Apabila cara pembukuan dalam BKU dan buku-buku pembantu maupun buku-buku tambahan telah dipenuhi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka penilaian atas evaluasi hasil pemeriksaan taat.

2) Memriksa cara penyimpanan uang, surat berharga/kertas berharga dan Arsip Dokumen

Keuangan. a. Terhadap uang tunai, surat berharga/kertas berharga harus disimpan dalam

bandkas. b. Penempatan brandkas harus ditempat yang aman c. Kunci duplikat dan kode barndkas disimpan oleh Kepala Satuan Kerja dalam

suatu amplop yang disegel d. Pengamanan arsip dokumen keuangan dilakukan secara teratur dan tetap

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila hal-hal tersebut diatas sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, maka penilaian atas evaluasi hasil pemeriksaan adalah taat.

3) Pengecekan Kewajaran dan Penyelesaian Uang Muka (panjar).

Pengecekan dalam pemberian uang muka (panjar) dapat dilakukan dengan mempergunakan Daftar Rincian Uang Muka (panjar) yang belum dipertanggungjawabkan oleh setiap pengambil panjar. Bentuk daftar Rincian Uang Muka (panjar) yang belum dipertanggungjawabkan sebagaimana pada lampiran II.3.

Apabila sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka penilaian atas evaluasi hasil pemeriksaan adalah taat.

8

4) Pemeriksaan terhadap Pemungutan Pajak-pajak Setiap akhir bulan sebelum penutupan BKU, semua pajak-pajak harus disetor ke Kas Negara dan dibukukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka penilaian atas evaluasi hasil pemeriksaan adalah taat.

5) Pemeriksaan Terhadap Tugas-tugas Bendahara Pengeluaran lainnya yang dianggap perlu. Pemeriksaan ini sesuai dengan apa yang dianggap penting oleh Kepala Satuan Kerja/Atasan langsung Bendahara Pengeluaran, antara lain seperti pemeriksaan terhadap persetujuan/ pemeriksaan ulang (contra sign) cek/giro yang tercermin dengan paraf Kepala Satuan Kerja/Atasan langsung Bendahara Pengeluaran pada Buku Bank. Apabila telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja/Atasan langsung Bendahara Pengeluaran dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka penilaian atas evaluasi pemeriksaan ini adalah taat.

2.3. Berita Acara Pemeriksaan kas 1. Fungsi

Berita Acara Pemeriksaan Kas berfungsi sebagai risalah pelaksanaan pemeriksaan kas yang dilakukan sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban tugas pengawas.

2. Bentuk

Berita Acara Pemeriksaan Kas dibuat oleh Pemeriksa menurut bentuk seperti tertera pada lampiran II.4.

3. Petunjuk pengisian lampiran

(1) Pada hari ini : diisi nama, hari, tanggal, bulan dan tahun Dilakukannya pemeriksaan kas (2) Nama Pemeriksa : diisi nama yang melakukan pemeriksaan kas (3) Jabatan Pemeriksa : diisi nama jabatan resmi Pemeriksa Kas (4) Nama : diisi nama Bendahara Pengeluaran yang diperiksa (5) Jabatan : diisi jabatan Bendahara Pengeluaran yang diperiksa (6) Kepmen Menpera : diisi nomor, tanggal keputusan Tanggal .........No......... Menteri Negara Perumahan Rakyat yang mengangkat

yang bersangkutan sebagai Bendahara Pengeluaran.

I. Saldo Buku Kas Umum : (7) Jumlah Penerimaan : diisi jumlah sisi penerimaan BKU sampai dengan pemeriksaan kas diambil dan register penutupan kas. (8) Jumlah Pengeluaran : diisi jumlah sisi pengeluaran BKU sampai dengan pemeriksaan kas diambil dan register penutupan kas. (9) Saldo BKU : diisi jumlah pengurangan jumlah dengan butir 1.2. Penerimaan (a) dengan jumlah pengeluaran (b) Saldo Kas terdiri dari : (10) Uang Tunai : diisi jumlah uang tunai yang ada pada saat

9

Pemeriksaan diambil dari register penutupan kas. (11) Saldo bank : diisi jumlah saldo bank berdasarkan saldo bilyet, Diambil dari register penutupan kas. (12) Jumlah : diisi hasil penjumlahan butir (I.1) dengan butir (I.2) (13) Selisih : diisi hasil pengurangan butir (1) dengan butir (2).

II. Rincian Uang Persediaan

(14) satuan Kerja : diisi nama Satuan Kerja yang UP nya akan dihitung (15) Jenis Dana : diisi rupiah murni apabila dana bersaal dari APBN Murni rupiah, iisi rekening khusus apabila anggarannya dalam DIPA bertanda RKL/RPLN (16) No. NPPHLN : diisi nomor NPPHLN yang menjadi sumber anggaran tersebut pada butir (1) (17) Nomor & tanggal DIPA : diisi nomor & tgl DIPA yang akan membebani UP Bersangkutan (18) Jumlah UP sebesar

Rp...............terdiri dari : diisi jumlah UP yang diterima Bendahara Pengeluaran berdasarkan

SPM-GUP yang sudah keluar SP2D nya (19) Uang tunai Rp : diisi jumlah uang tunai yang ada pada Bendahara Pengeluaran untuk Satuan Kerja bersangkutan diambil dari Buku Kas Harian (20) Saldo Bank Rp : diisi jumlah saldo bank untuk Satuan Kerja diambil dari saldo Bilyet bersangkutan. (21) Panjar/Uang Muka : diisi jumlah uang muka yang belum dipertanggungjawabkan diambil dari buku panjar satuan Kerja bersangkutan. (22) Kwitansi yang : diisi jumlah bukti pengeluaran belum diajukan Belum diajukan SPP-GUP dari Buku pengawasan kredit menurut SPP-GUP nya Rp MAK dari Satuan Kerja bersangkutan (23) SPP-GUP yang belum : diisi jumlah SPP-GUP nya yang terbit belum Terbit SPM-GUP dan terbit SPM-GUP dan SP2D nya diambil dari SP2D nya Buku Pengawas Kredit menurut MAK dari Satuan Kerja bersangkutan (24) Jumlah (Rp) : diisi penjumlahan butir 19 s/d 23 (25) SP2D LS Bendahara Pengeluaran : diisi jumlah SP2D LS Bendahara yg belum dibayar

Yang belum dibayar

10

(26) Jumlah Rp : diisi hasil pengurangan jumlah lajur 24 dikurangi lajur 25 dan 26

III. Pemeriksaan Buku Cek

(27) Satuan Kerja : diisi nama Satuan Kerja yang mempunyai rekening Bank (29) Bank.....No Rek : diisi nama bank dan no Rek Satuan Kerja (30) Buku cek berisi....... : diisi jumlah lembar buku cek dan No serinya Lembar (No...s/d...) (31) Terpakai ...Lembar : diisi jumlah lembar yang terpakai nomor serinya

(No...s/d...)

(32) Sisa ...Lembar : diisi jumlah lembar yang belum terpakai & nomor Serinya

IV. Buku-buku yang dipergunakan terdiri dari :

(33) Buku Kas Umum : diisi nama petugas yang diserahi mengerjakan BKU Dikerjakan oleh (34) Buku Pembantu : diisi nama petugas yang mengerjakan dari jenis buku pembantu yang dikerjakan

2.1. Buku................ 2.2. Buku................ 2.3. dst...................

(35) Buku Tambahan : diisi nama petugas yang mengerjakan dari jenis buku yang dikerjakan

3.1. Buku................ 3.2. Buku................ 3.3. dst...................

(36) Pemeriksaan Kas : diisi nama, tanda tangan & NIP pemeriksa kas (37) Mengetahui/Menyetujui: diisi nama, tanda tangan dan NIP Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran

4. Distribusi Berita Acara Pemeriksaan Kas

Berita acara pemeriksaan kas dibuat dalam rangkap 7 dengan distribusi pengiriman sbb :

No Uraian Dikirim Kepada Keterangan 1. Asli Arsip Satker

Bersangkutan 2. Tembusan Kesatu Sekretaris Kemenpera u.p.

Kepala Bagian Keuangan Kementerian Negara Perumahan Rakyat

3. Tembusan Kedua 4. Tembusan Ketiga Atlas satker bersangkutan 5. Tembusan Keempat Inspektorat Kemenpera 6. Tembusan Kelima BPKP 7. Tembusan Keenam BPK RI

Dikirim dengan surat pengantar dilampiri : 1. Register Penutupan kas 2. Daftar panjar yg belum dipertanggungjawabkan 3. Penilaian hasil pemeriksaan kas 4. lain-lain yg dianggap perlu

11

5. Surat pengantar Berita acara Pemeriksaan Kas

Berita Acara Pemeriksaan Kas tersebut butir 7.4 dikirim dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Pemeriksa ditujukan kepada Sekretariat Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan tembusan kepada pihak-pihak seperti tersebut butir 7.4 diatas. Bentuk surat pengantar berita acara pemeriksaan kas sebagaimana lampiran II.5. Petunjuk Pengisian Surat Pengantar. - (...................,............) : diisi nama Kota/Tempat/Lokasi Satuan Kerja, Tanggal, bulan dan tahun pengiriman Berita Acara pemeriksaan kas - Nomor : diisi nomor surat pengantar - Lampiran : diisi jumlah lampiran yang dikirim - Kepada Yth : diisi Sekretaris Kementerian Negara Perumahan Rakyat - Perihal : diisi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kas - Pertanggal : diisi tanggal dilakukannya pemeriksaan kas - Satuan Kerja : diisi nama Satker - (....................) : diisi nama terang Pemeriksa kas. Di atas nama lengkap tsb dicantumkan ttd, cap, satker ybs. - NIP : diisi Nomor Induk Pegawai pemeriksa - Kabag Keuangan : Satminkal Eselon I - Bendahara Pengeluaran : diisi nama Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja

Lampiran II.1

BUKU PEMERIKSAAN

Nomor Urut Tgl Pemeriksaan

Masa yang Diperiksa

Nama Pemeriksa/Jabatan

dlm Tim

Instansi Pemeriksa

TTD

12

Lampiran II.2

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : ....................................................................(1) Nama Penutup Kas : ....................................................................(2) Tgl Penutupan Kas bln yg lalu : ....................................................................(3) Jumlah Penerimaan...............................................................Rp...................................(4) Jumlah Pengeluaran..............................................................Rp...................................(5) ---------------------------------- (-) Saldo Buku : .........................................................................Rp....................................(6) Saldo Kas terdiri dari (7) 1. Uang Tunai

Lembar uang kertas Rp. 100.000,- x ........lembar = Rp..................... Lembar uang kertas Rp. 50.000,- x ........lembar = Rp..................... Lembar uang kertas Rp. 20.000,- x ........lembar = Rp..................... Lembar uang kertas Rp. 10.000,- x ........lembar = Rp..................... Lembar uang kertas Rp. 5.000,- x ........lembar = Rp..................... Lembar uang kertas Rp. 1.000,- x ........lembar = Rp..................... Lembar uang kertas Rp. 500,- x ........lembar = Rp..................... Lembar uang kertas Rp. 100,- x ........lembar = Rp..................... Lembar uang logam Rp. 1.000,- x ........keping = Rp..................... Lembar uang logam Rp. 500,- x ........keping = Rp..................... Lembar uang logam Rp. 100,- x ........keping = Rp..................... Lembar uang logam Rp. 50,- x ........keping = Rp..................... Lembar uang logam Rp. 25,- x ........keping = Rp..................... Lembar uang logam Rp. 1,- x ........keping = Rp..................... -------------------- + Jumlah Rp...................(a)

2. Saldo Bank (menurut saldo Bilyet) Rp……………(b)

---------------------- + Jumlah ……………………………………………………………………….Rp……………(8)

Perbedaan/selisih……………………………………………………………….Rp…………….(9) Penjelasan perbedaan…………………………………………………………………. ……….. ...........................................................................................................................................(10) Mengetahui/menyetujui : .................................(11) Bendahara Pengeluaran PEMERIKSA, ..............................(13) ................................(12) NIP.......................... NIP............................

13

Petunjuk pengisian Form Registrasi Penutupan Kas (1) Tanggal Penutupan Kas : diisi tanggal penutupan kas (2) Nama penutup kas : diisi nama pemeriksa kas (3) Tgl Penutupan Kas yg lalu : diisi tgl penutupan kas sebelumnya (4) Jumlah penerimaan : diisi jumlah seluruh sisi penerimaan Buku Kas Umum (5) Jumlah Pengeluaran : diisi jumlah seluruh sisi pengeluaran Buku Kas Umum (6) Saldo Buku : diisi hasil pengurangan butir (4) & (5) (7) Saldo Kas terdiri dari :

(a) Tunai : diisi jumlah uang tunai yg ada di dlm brandkas, dirinci menurut besaran nilai uang kertas & logam (b) Saldo Bank : diisi jumlah saldo uang yg ada di dlm rekening Bank Bendahara berdasarkan saldo Bilyet rekening bank

(8) Jumlah : diisi penjumlahan butir a & b (9) Perbedaan/selisih : diisi jumlah perbedaan antara butir (6) dengan (8) (saldo kas) (10) Penjelasan : diisi uraian yg menjelaskan penyebab terjadinya perbedaan tsb. (11) ........................... : diisi nama kota, tgl dibuatnya Register Penutupan Kas (12) Pemeriksa : diisi nama, ttd & NIP pemeriksa (13) Menyetujui : diisi nama, ttd & NIP Bendahara Pengeluaran

14

DAFTAR RINCIAN UANG MUKA (PANJAR) YANG BELUM DIPERTANGGUNGJAWABKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL ........................................(1)

SATUAN KERJA .........................................................................................(2)

No Urut

Tanggal No. Bukti Kas Nama Uraian Jumlah (Rp)

(3) (4) (5) (6) (7) (8)

Jumlah

MENGETAHUI/MENYETUJUI : .....................................(9) Bendahara PEMERIKSA, .....................................(11) .......................................(10) NIP................................. NIP....................................

15

Petunjuk Pengisian Daftar Rincian Uang Muka (panjar) yg belum dipertanggungjawabkan : (1) s/d tanggal : diisi tgl penutupan kas (2) Satuan Kerja : diisi nama Satuan Kerja (3) Lajur (1) Nomor Urut : diisi no urut pencatatan (4) Lajur (2) Tanggal : diisi tgl pengambilan panjar (5) Lajur (3) No Bukti Kas : diisi no bukti kas sesuai stempel pembebanan (6) Lajur (4) Nama : diisi nama pengambil panjar (7) Lajur (5) uraian : diisi tujuan penggunaan panjar (8) Lajur (6) Jumlah : diisi jumlah panjar (9) Tempat & tgl : diisi nama kota & tgl dibuatnya daftar (10) pemeriksa Kas/NIP : diisi nama terang ttd & NIP pemeriksa (11) Bendahara Pengeluaran /NIP :diisi nama lengkap, ttd & NIP Bendahara Pengeluaran yg diperiksa

16

Lampiran II.4

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini...........................(1) Tanggal .........................(1) bulan..................(1). Tahun .....................................................(1) yang bertandatangan di bawah ini : 1. Nama :.................................................................................................(2) Jabatan :.................................................................................................(3) Telah melakukan pemeriksaan Kas terhadap : 2. Nama :.................................................................................................(4) Jabatan :.................................................................................................(5) Yang diangkat dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor :.............................. Tanggal..................................(6) Dengan menunjukkan keadaan sbb : I. Buku Kas Umum

a. Jumlah Penerimaan ..........................................Rp.............................................(7) b. Jumlah Pengeluaran .........................................Rp.............................................(8) ----------------------------------------- (-) c. Saldo Buku.......................................................................................Rp...................(9) Saldo Kas terdiri dari : 1. Tunai...................................................................Rp.............................................(10) 2. Saldo Bank..........................................................Rp............................................(11) ---------------------------------------------- (+)

3. Jumlah............................................................................................Rp.................(12) ----------------------(-) Selisih ............................................................................................. .......................(13) II. Perincian UP Satuan Kerja : .........................................................(14) a. Jenis Dana :..........................................................(15) b. No. NPPHLN :..........................................................(16) c. Nomor & tgl DIPA :..........................................................(17) UP sebesar Rp........................................(18) terdiri dari :

1. Tunai...........................................................................Rp...........................(19) 2. Bank............................................................................Rp...........................(20) 3. Panjar/uang muka.......................................................Rp...........................(21) 4. Kwitansi yg belum diajukan SPP-GUP nya.................Rp...........................(22) 5. SPP-GUP yg belum terbit SPM-GUP nya...................Rp...........................(23) ------------------------------- Jumlah Rp...........................(24) Pajak yg belum disetor Rp...........................(25) SP2D Ls Bendahara yg belum dibayarkan Rp...........................(26) ------------------------------- (-) Jumlah Rp........(27) III. PEMERIKSAAN BUKU CEK Satuan Kerja :..............................................................................................................(28) Bank ..............................................No. Rekening........................................................(29)

17

a. Terdiri dari :.........Lembar yaitu nomor :..........................s/d....................................(30) b. Terpakai :.........Lembar yaitu nomor :...........................s/d ..................................(31) c. Sisa :.........Lembar yaitu nomor :..........................s/d....................................(32)

IV. BUKU-BUKU YANG DIPERGUNAKAN TERDIRI DARI : 1. Buku Kas Umum dikerjakan oleh : ...........................................(33)

2. Buku Pembantu : (34) 2.1. Buku Kas Tunai ....................... dikerjakan oleh : ........................................... 2.2. Buku Bank ............................... dikerjakan oleh : ........................................... 2.3. Buku Panjar ............................. dikerjakan oleh : ........................................... 2.4. Buku Pengawasan UP ............. dikerjakan oleh : ........................................... 3. Buku Tambahan (35) 3.1. Buku...................................... .. dikerjakan oleh : ........................................... 3.2. Buku...................................... .. dikerjakan oleh : ........................................... 3.3. Buku...................................... .. dikerjakan oleh : ........................................... 3.4. Buku...................................... .. dikerjakan oleh : ........................................... MENYETUJUI, ................................. Bendahara Pengeluara PEMERIKSA, ...................................... (37) .................................(36) NIP................................... NIP...............................

18

Lampiran II.5 Nomor :.................................... Lampiran :.................................... Kepada Yth. Bapak Sekretaris Kementerian Negara Perumahan Rakyat Di Jakarta Perihal : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kas Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002 pasal 68 ayat (2), Pasal 69 ayat (2) dan Instruksi Presiden RI nomor 15 tahun 1983 Pasal (3) bersama ini dengan hormat kami sampaikan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kas per tanggal..........................yang dilakukan Terhadap Bendahara.............................................. Demikian untuk dimaklumi dan dapat dipergunakan semestinya. PEMERIKSA KAS .............................. NIP........................ Tembusan disampaikan kepada Yth. 1. Direktur Jenderal Up. Kepala Bagian Keuangan....................... 2. Direktur/Eselon II....................................................................... 3. Bendahara................................................................................. 4. Arsip.

19

BAB III PENILAIAN HASIL PEMERIKSAAN KAS

1. Pengertian Penilaian hasil pemeriksaan kas adalah hasil pengukuran penyelenggaraan pengukuran kas oleh bendahara dibandingkan dengan kriteria yang harus dipergunakan. Berdasarkan penilaian tersebut Pemeriksaan Kas memberikan saran sebagai petunjuk tindak turun tangan kepada Bendahara agar penyelenggaraan kas Bendahara Pengeluaran berikut tata usaha sesuia dengan kriteria yang telah ditetapkan.

2. Kriteria Kriteria yang dipergunakan untuk mengukur penyelenggaraan pengurusan kas Bendahara Pengeluaran adalah semua yang dikeluarkan oleh pemerintah baik di dalam maupun di luar lingkungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat yang berhubungan dengan penyelenggaraan Kas Bendahara Pengeluaran berikut tata usahanya. Berdasarkan kriteria tsb penilaian atas penyelenggaraan dituangkan ke dalam lembar Penilaian Pemeriksaan Kas sebagaimana tertera pada lampiran III.1. 2.1. Taat

Penyelenggaraan pengurusan kas dinyatakan taat apabila telah sesuai dengan prosedur yang harus dilaksanakan. a. Penyelenggaraan pembukuan seperti diatur dalam keputusan Menteri Negara

Perumahan Rakyat tentang petunjuk pembukuan dan penyusunan laporan keuangan.

b. Kewajiban meminta contrasign pada Atasan Langsung pada setiap penarikan pembayaran

c. Kewajiban meminta persetujuan bayar dari Atasan Langsung sebelum melakukan

pembayaran.

d. Kewajiabn untuk menyimpan uang kas di brandkas pada tempat yang dianggap aman dari kemungkinan pencurian

e. Kewajiban untuk menyimpan seluruh dokumen keuangan secara rapi & diatur

sedemikian rupa sehingga mempermudah pencarian kembali dokumen yang diperlukan & menyimpan ditempat yang dianggap aman.

f. Kewajiban untuk menyimpan buku-buku yang dipergunakan ditempat yang dianggap

aman.

g. Kewajiban untuk menyimpan buku cek di brandkas pada tempat yang dianggap aman dari pencurian.

h. Kewajiban untuk mengawasi penyelesaian panjar.

i. Kewajiban menyampaakan SPP-GUP selambat-lambatnya 1 bulan setelah diterimanya

UP.

2.2. Benar Penyelenggaraan pengurusan kas dinyatakan benar apabila : a. Saldo buku sama dengan saldo kas b. Jumlah uang tunai di dalam brandkas tidak lebih dari 10 juta rupiah (sesuai ketentuan yg

berlaku) c. Kebenaran cara & pemotongan & penyetoran pajak

20

2.3. Lengkap

Penyelenggaraan pengurus kas lengkap apabila : a. Buku-buku yg dipergunakan baik jenis maupun jumlahnya sesuai dengan ketentuan yg

berlaku b. Lembaran Buku cek yg tersedia sesuai dengan yg seharusnya.

3. Petunjuk Pengisian (1) Lajur 3,4,5, : diisi YA bila memenuhi ketentuan/peraturan Yg berlaku, dan diisi TIDAK bila tdk memenuhi ketentuan (2) Saran : diisi saran pemeriksa Tindak Lanjut Turun tangan terhadap penyelenggaraan kas bendahara & Tu nya yg mendapat tindak lanjut (3) Tanggal : diisi nama kota, tgl, bln & thn dibuatnya evaluasi (4) Pemeriksa Kas/NIP : diisi nama, ttd & NIP Pemeriksa kas (5) Mengetahui/menyetujui : diisi nama, ttd & NIP Bendahara Pengeluaran Bendahar Pengeluaran/NIP

21

Lampiran III.1

PENILAIAN PEMERIKSAAN KAS & REKOMENDASI/SARAN

No. Uraian Hasil Pemeriksaan *) Taat Lengkap Benar

1. Cara Mengerjakan Pembukuan 2. Jenis buku yg digunakan 3. Keputusan Penunjukkan Petugas Pembukuan

oleh Atasan Langsung

4. Contrasign cek/giro oleh Kepala Satker 5. Setuju bayar pleh bendahara/PK/Kepala Satker 6. Kecocokan saldo kas dengan saldo BKU 7. Pemotongan & penyetoran 8. Jumlah uang tunai dlm brandkas tdk lebih 10

juta rupiah

9. Keamanan penyimpanan uang tunai/cek 10. Keamanan penyimpanan dokumen keuangan 11. Waktu penyetoran & pelaporan pajak 12. Waktu penelesaian panjar 13. Pencocokan sisa lembur buku cek *) bila taat, lengkap & benar ditulis ”YA” Jika tidak taat, lengkap & tdk benar ditulis ”TIDAK” SARAN : 1.............................................................................................................................................. 2.............................................................................................................................................. 3.............................................................................................................................................

MENYETUJUI, ................................. Bendahara Pengeluaran PEMERIKSA, ...................................... ................................. NIP................................... NIP...............................