PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN (PDSPK)

Sekretariat JenderalKemendikbud

Jakarta 2017

KONFIGURASI PENGELOLAAN DATA POKOK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Lembaga (Satuan Pendidikan + Kebudayaan + Kebahasaan)

PAUDdikmas/GTK

Dikdasmen/GTK

Kebudayaan Bahasa

Data Mart

Data Warehouse

Operational Data Store

(ODS)

Referensi

• NPSN• NISN• NUPTK• NPYP• Wilayah

UNESCO dll

K/L Lain

Unit Lain

Kab-Kota

• Proses Sinkronisasi• Proses Integrasi• Proses Verifikasi• Proses Validasi

Proses Pendayagunaan• Perencanaan• Analisis• Monitoring-Evaluasi

Business Intelligence

Provinsi+LPMP

Business Intelligence

1. Business Intelligence (BI) Arus Data

2. Business Intelligence (BI) Kualitas Data

3. Business Intelligence (BI) Pendayagunaan Data

TIGA BUSINESS INTELLIGENCE (BI) YANG DIBANGUN:

Berfungsi untuk memastikan bahwa aliran data dapat berjalan dengan baik, dari Dapodikdasmen, Dapopauddikmas, Dapobud, dan Dapobahasa ke PDSPK, dan dari PDSPK ke unit lain, Provinsi, LPMP, dan Kab-Kota, setelah melalui proses verifikasi-validasi terlebih dahulu.

Berfungsi untuk memastikan bahwa kualitas data tetap terjaga, dengan memunculkan fungsi-fungsi Quality Control (Verifikasi dan Validasi) untuk tingkat Pusat, Provinsi, Kab-Kota, dan Satuan Pendidikan dan Kebudayaan.

Berfungsi untuk menghasilkan potret pendidikan dan kebudayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pada tingkat Pusat, Provinsi, dan Kab-Kota; yang dapat digunakan sebagai acuan perencanaan, analisis, dan monitoring-evaluasi sampai dengan tingkat mikro.

2011 20132012 20152014

DIKDAS

DIKMEN

PAUDDIKMAS

Strategi Integrasi dan Pengelolaan Data Pendidikan dan KebudayaanTahun 2011-2015 dan ke depan

KEBUDAYAAN/BAHASA

• Struktur data• Data Master Referensi• Data Operational Referensi

• Mekanisme Pengumpulan Data• Mekanisme Pengelolaan Data

1. Quality Control Data2. Integrasi Data3. Komunikasi Data

Tahun

Update Data

BACKBONE

• Mekanisme Pengelolaan Data1. Quality Control Data2. Integrasi Data3. Komunikasi Data

Data Pokok Pendidikan dan Kebudayaan

TANTANGAN DALAM PENGELOLAAN DATA DAN STATISTIK

1.Lamanya proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data untuk dijadikan statistik

2.Perbedaan persepsi, infrastruktur pendukung, dan kompetensi SDM tentang pengelolaan data terintegrasi antara pengelola data di Pusat dan Daerah

3.Belum optimalnya koordinasi antar Kementerian dan Lembaga

4.Kurangnya sosialisasi ke masyarakat tentang makna dan tujuan data yang terintegrasi

TEROBOSAN PDSPK

Memastikan publikasi statistik pendidikan dan kebudayaan pada

tahun anggaran berjalan

Mempercepat proses sinkronisasi dan integrasi pendataan dengan

unit utama internal Kemendikbud: Ditjen Dikdasmen, Ditjen

Pauddikmas, Ditjen GTK, Ditjen Kebudayaan, dan Badan Bahasa

Mengoptimalkan proses verifikasi dan validasi data pendidikan dan

kebudayaan melalui keterlibatan menyeluruh stakeholders Pusat dan

Daerah

Memantapkan koordinasi pengelolaan data dengan

kementerian/lembaga lain, seperti Kantor Staf Presiden, Komisi

Pemberantasan Korupsi, Kemenag, Kemenristekdikti, Kemendagri,

Kemensos, KemenPPPA, dll

Memantapkan koordinasi pengembangan instrumen, indikator, dan

tampilan dengan BIG, BPS, BAPPENAS, BSNP, BAN, dll.

Meningkatkan mutu pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik

dengan berbagai macam metode analisis dan pelaporan

Mengembangkan SIPBM (Sistem Informasi Pembangunan Berbasis

Masyarakat)

sekolah.data.kemdikbud.go.idjendela.data.kemdikbud.go.id

publikasi.data.kemdikbud.go.idnpd.data.kemdikbud.go.id

statistik.data.kemdikbud.go.id

SKEMA KEBIJAKAN PENDATAAN KEBUDAYAAN

6

Kebijakan pendataan bidang kebudayaandengan dasar terpenuhinya PengembanganLembaga dan SDM Kebudayaan sertaPelestarian Kebudayaan.

Untuk mewujudkan kebijakan ini skemadibagi menjadi empat faktor/bidang garapanyaitu:

1. SDM Kebudayaan2. Lembaga Kebudayaan3. Obyek Kebudayaan, dan4. Nilai Kebudayaan.

Di dalam implementasinya, keempat faktorkebudayaan tersebut harus tergambarkanatau didukung dengan Data PokokKebudayaan.

Nilai Kebudayaan adalah nilai yang ada padaObyek Benda dan Tak Benda dan dilakukanoleh Tenaga dan Lembaga Kebudayaansehingga tercipta sinergitas kebudayaan.

TERIMAKASIH

“Data itu mahal, namun akan lebih mahal lagi perencanaan tanpa data”

“Data yang akurat menghasilkan kebijakan yang tepat”

“Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, dan SATU DATA”

ONE MAP POLICY

ONE IDENTITY POLICY

SATU DATA INDONESIA