Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)2 0 1 6 - 2 0 2 1
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSPKABUPATEN BANDUNG
m m
\i zA
KATA PENGANTAR
Bismillah, Alhamdullah Puji dan syukur kita panjatkan kekhadirat Allah
SWT, karena atas ridho dan perkenan-Nya, Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung telah dapat menyusun
Rencana Kerja untuk Tahun 2018
Rencana Kerja Tahun 2018 disusun sebagai implementasi dari Tahapan
Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan.
Rencana Kerja Tahun 2018 ini disusun dalam upaya memberi arah / pedoman
untuk rencana kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bandung selama tahun 2018, semoga buku ini
bermanfaat bagi yang berkepentingan dan menjadi dasar dalam membuat
kebijakan.
Dalam menyusun Rencana Kerja ini tentu saja masih belum sempurna
sebagaimana yang diharapkan, untuk itu sumbang saran untuk
kesempurnaannya sangat kami harapkan.
Soreang, Mei 2017
l✓
NIP. 19690124 198903 1 001
i
T gMCOMi Stnateyia Ha&uu 2016-2021
DAFTAR ISIPENGANTAR...................................................................................................... iDAFTAR ISI..................................................................................................................... iiBAB IPendahuluan
1.1 Latar Belakang........................................................................................ 11.2 Landasan Hukum.................................................................................... 21.3 Maksud dan Tujuan ................................................................................ 31.4 Sistematika penulisan ............................................................................. 4
BAB IIGambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.................................................. 62.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan PTSP.............................. 82.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP ...................... 10
2.3.1 Kinerja Penanaman Modal............................................................. 102.3.2 Kinerja Pelayanan Perizinan......................................................... 13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Penanaman Modal .............. 15BAB IIIIsu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3.1 Identifikasi Permasalahan..................................................................... 173.2 Penentuan Isu-isu Strategis................................................................. 193.3 Telaahan RTRW dan KLHS................................................................. 203.4 Analisis SW OT...................................................................................... 21
BAB IVVISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi Kepala Daerah................................................................ 234.2 Tujuan dan Sasaran.............................................................................. 244.3 Strategi .................................................................................................. 244.3 Kebijakan ............................................................................................... 25
Matrik Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran hasil reviu .................. 26BAB VRencana Program dan Kegiatan
5.1. Program-Program dan Kegiatan 2016-2021 ..................................... 26BAB VIIndikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
6.1 Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuandan Sasaran RPJMD ............................................................................ 39
BAB VIIPenutup ......................................................................................................... 43
"Duioa ’PeuauttouM M M "Dan “PeltUftuuM Hvifuidu S a tu P in tu ’KaCufiaten ‘SancUuty.
‘£e«cA*d.StnAt&}iA 20t6-2021.
BAB IP E N D A H U L U A N
1.1 Latar Belakang
Kabupaten Bandung dilihat dari sisi ekonomi memiliki struktur
perekonomian industri. Hal ini dapat dilihat dari komposisi PDRB berdasarkan
klasifikasi kontribusi tersbesar sektor sekunder lebih tinggi dari sektor primer dan tersier. Kondisi ini tidak terlepas dari posisi geografis Kabupaten Bandung yang
berada ditengah-tengah daerah yang mempunyai potensi pasar yang cukup besar
dan potensi sumber daya manusia dalam bentuk ketersediaan tenaga kerja yang
dapat menunjang terhadap pertumbuhan sektor sekunder.
Potensi lainnya posisi geografis yang dapat mempercepat proses
pemasaran produk yang dihasilkan yaitu dengan tersedianya infrastruktur berupa
jalan tol sehingga arus barang dan jasa baik yang masuk maupun yang keluar
Kabupaten Bandung relatif dapat lebih cepat dibanding dengan daerah-daerah
lainnya, sehingga Kabupaten Bandung sampai saat ini masih menjadi salah satu
daerah tujuan bagi para investor untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Bandung.
Investasi yang tertanam di Kabupaten Bandung selama periode 2011
hingga tahun 2015 terus mengalami peningkatan (terutama dari tahun 2014 ke
tahun 2015). Pada tahun 2014, tercatat investasi yang tertanam di Kabupaten
Bandung sebesar Rp6.275.126.103.653,-, yang terdiri atas Rp803.058.396.105,-
dari PMA dan Rp5.472.067.707.548,- yang berasal dari PMDN. Pada tahun 2015,
investasi meningkat menjadi Rp9.418.387.120.817,-dari target sebesar 6,7 trilyun
yang terdiri dari PMA sebesar Rp3.454.165.551.237,- sementara nilai PMDN
sebesar Rp5.964.221.707.548,-. Berarti dalam periode ini terjadi lonjakan nilai Investasi di Kabupaten Bandung, hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa pada
periode ini Kabupaten Bandung merupakan wilayah yang sangat menjanjikan untuk melakukan Investasi.
Pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu
Pintu 2016-2021 menargetkan Nilai Investasi pada tahun 2016 sebesar
Rp6.7.000.000.000.000,- hal ini mengingat perkembangan investasi erat kaitanya"Duta* ‘Pe*uxtuutt<M TKodal eUu 'Petaxf<uuM 7en.fuuU S a tu "PiutuKatfu/uiteti 3attdu*tq /
%?encanaStnateyi£ 2016-2021.
dengan pengaruh perkembangan investasi itu sendiri sehingga target pada tahun 2016 masih tetap sama seperti target tahun lalu dengan pertimbangan jumlah nilai
investasi yang tidak terbatas hanya pada perusahaan-perusahaan besar akan tetapi termasuk juga investasi modal kecil sesuai dengan undang-undang Nomor
5 tahun 2007 tentang penanaman modal
Untuk mendukung keberhasilan RPJMD Kabupaten Bandung tahun
2016-2021 pada misi ke 5 (lima) yaitu menciptakan pembangunan ekonomi yang
memiliki keunggulan kompetitif dengan tujuan meningkatkan daya saing
perekonomian Kabupaten Bandung sebagai upaya optimalisasi kontributor sektor
ekonomi terhadap pembangunan Daerah terhadap sasaran meningkatnya
kemudahan investasi, maka dalam mengimplementasikan Program dan
Sasaranya disusunlah program dan kegiatan pada RENSTRA Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Visi dan Misi Bupati
Bandung. Renstra Perangkat Daerah merupakan salah satu tolok ukur dalam
pencapaian kinerja sasaran yang diimplementasikan melalui program yang terukur
secara kuantitatif dan kualitatif.
1.2 Landasan Hukum
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD )Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021
disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1.2.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
1.2.2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
1.2.3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
1.2.4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
1.2.5. Undang-Undang Nomor25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal;
1.2.6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
1.2.7. InpresNomor 3 Tahun 2006, tentang Paket Kebijakan Ikliml nvestasi;
1.2.8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
T>ina& 'Penanaman "TKodal dan Pelayanan Herfuidu Sa.tu PintuKa£ufiaten Sanduny 2
'&CMC4M4.St'Ulteqi& 2016-2021.
1.2.9. Permendagri Nomor 24 Tahun 2006, tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu SatuPintu;
1.2.10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentangTahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
1.2.11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2007, tentang Pedoman
Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
1.2.12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007, tentang Pedoman
Penyusunan Standar PerizinanTerpadu Satu Pintu di Jawa Barat;
1.2.13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007, tentang
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
Provinsi Jawa Barat;
1.2.14. Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;
1.2.15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Pemerintah DaerahKabupaten Bandung;
1.2.16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 42 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggraan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Badan Penanaman
Modal dan Perizinan Kabupaten Bandung sebagai perubahan atas
Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2008 TentangPenyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu di Kabupaten Bandung
dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatangan Perizinan dan Non
Perizinan di Lingkungan Kabupaten Bandung;
1.2.17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 88 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
1.2.18 Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
"Vi*uu V& uuum um 'M todal c6xh “PeOufOtMtt 'len.fuidu S a tu “PutuKoAufuiteu Sauduuy 3
^eK/uuuLStnctfeytA 2016-2021.
1.3 Maksud danTujuan
Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 yaitu :
a) Dijadikan sebagai arah kebijakan dan program dalam rangka pelaksanaan
pembangunan khususnya di bidang penanaman modal dan perizinan di
Kabupaten Bandung;
b) Sebagai penjabaran implementatif dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung tahun 2016-2021 Dalam
Misi ke 5 yaitu Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki
keunggulan kompetitif pada sektor Penanaman Modal Kabupaten Bandung;
c) Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsur pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabuapten
Bandung;
Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintukabupaten Bandung, yaitu :
1) Membantu seluruh jajaran petugas/aparatur Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung dalam pencapaian
tujuan dan sasaran berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam pembangunan bidang penanaman modal dan perizinan di Kabupaten
Bandung;
2) Untuk memudahkan bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan
penanaman modal danperizinan di Kabupaten Bandung;
3) Mengarahkan pembangunan bidang penanaman modal dan perizinan di
Kabupaten Bandung pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama
kurun lima tahun kedepan.
1.4 Sistimatika Penulisan
Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:
'Dlm u Penanatnan 'WtoeUl dan pdatfanau S&ifiadu Satu PintuKa&upaten “Sanduny *
T^eMcaMO.StnaU iA 2016-Z02t.
BAB I Pendahuluan, berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan renstraDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;
BAB II Menjelaskan Gambaran Umum PelayananDinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung, meliputi: tugas, fungsi dan
struktur organisasiDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bandung, sumber daya yang dimiliki dan kinerja, tantangan dan
peluang pengembangan pelayanan;
BAB III membahas Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban
oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Bandung. Pada bab ini dipaparkan identifikasi permasalahan penentuan isu-isu
strategis;
BAB IV dijelaskan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Bandung, tujuan dan sasaran,
serta strategi dan kebijakanDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bandung;
BAB V menguraikan rencana program dan kegiatan sebagai penjabaran dari
strategi kebijakan yang ditetapkan, serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif;
BAB VI menjelaskan indikator kinerjaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung yang mengacu pada tujuan dan sasaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung;
BAB VII Penutup.
"Duta* Ve*t<uuuH<ut 'WtacUl da*t ‘7en.fuuiu Satu VuttuKa&ufiut&t ’Sasiduny 5
’/ReKCMaStruiteyiA 2016-2021.
BAB IIGAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH (PD)
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
PintuKabupaten Bandung dibentuk sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Susunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung
Dinas ini sebagai pengembangan dari Badan Penanaman Modal dan Perijinan
Kabupaten Bandung, sebagai lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bandung. Adapun Tugas P o ko k dan F u n g s i Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan dalam Surat Peraturan
Bupati No. 88 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yaitu
M en yu su n dan m e lak san a kan K eb ijakan d i B id an g P e n an a m an M o d a l y a n g
m e lip u ti P ro m o s i dan P en g g a lian P o ten s i P e n an a m an M o d a l, P engen dalian
,P e layan an Terp ad u S a tu P in tu serta m e lak san a kan ke ta tau sah aan D inas.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung mempunyai
fu n g s i : M e laksan akan p e ru m u san dan m e n en tu kan ke b ija kan tekn is di
b id an g P e n an a m an M o d a l dan P e layan an Terpadu S a tu P in tu y a n g m e lip u ti P ro m o s i In vestas i, P en g em b an g an P e n an a m an M o d a l dan P e layanan
P erijin an Terpadu Satu P in tu se rta p e la y a n a n tekn is ad m in is tras i
keta tau sah aan .
Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKabupaten Bandung.
“Di*uu pettOMOtmM "THodol <Out Pelutftuuut Ivifuulu Satu PiutuKuCufiuteK S<x*utu*u 6
^ReHtanaStnate^oi 2016-2021.
SusunanOrganisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung terdiri dari:
(1) Kepala Dinas;(2) Sekretariat, membawahkan :
a. Sub Bagian Penyusunan Program;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Sub Bagian Keuangan.
(3) Bidang Perijinan Memulai Usaha, membawahkan :
a. Seksi Pendaftaran;
b. Seksi Penerbitan;
c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pengaduan.
(4) Bidang Perijinan Operasional Usaha, membawahkan:
a. Seksi Pendaftaran;
b. Seksi Penerbitan;
c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pengaduan.
(5) Bidang Penanaman Modal, membawahkan :
a. Seksi Perencana;
b. Seksi Pengendalian;
c. Seksi Pembinaan dan Fasilitasi
(6) Didang Promosi, Data dan Informasi, membawahkan;
a. Seksi Promosi;
b. Seksi Data, Dokumentasi dan Pelaporan;
c. Seksi Pengembangan Sistem Informasi.
(7) Kelompok Jabatan Fungsional
VituM “Penanaman TJtodal dan Pctatfonan *7en.fiadu S a tu PintuKa6ufiaten “Sanduny 7
72e*caMaStnate$i4 2016-2021.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
I SUB BAGIAN I ! IPENYUSUNAN ■ J ■
PROGRAM
SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
1
I SEKSIPENDAFTARAN ■
SEKSIPENERBITAN
_________ '
I^SEKS^^J
MONIRORING. ■ EVAI.UASl DAN ■
I SEKSIPRENCANAAN ■
I SEKSIPENGENDALIAN ■
I SEKSIPEMBINAAN I
DAN FASILITASI ■
I SEKSII jR O M O S ^ J
I^SEKS ^JDOKUMEN 1AS ■
IDAN
PELAPORAN ■
SEKSIPENGEMBANG
AN SISTEM INFORMASI
2.2 Sumberdaya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
a. Kondisi Sumberdaya Manusia Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung
Kondisi dan potensi yang ada di Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung merupakan faktor
kekuatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai Visi dan
Misi Kepala Daerah Kabupaten Bandung urusan Penanaman Modal, adapun
faktor-faktor kekuatan tersebut antara lain :
Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bandung berdasarkanPeraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bandung;
“VUtaa Penanaman TKodal cCm 'Peituftuuut IcifMzdu S(Uu PUttuKa6u.fia.ten Sa*u(u*uf 2
^eMc<XM4LStnatc ii 2016-2021.
Tabel 1Perbandingan Jabatan Struktural Organisasi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
No Nama Jabatan Perda No. 7 2001
Keterangan
1 Eselon llb 1
2 Eselon lila 1
3 Eselon lllb 3
4 Eselon IVa 9
Jumlah 14
- Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
sebagian besar berpendidikan sarjana, hal ini merupakan salah satu
pendorong dan modal dasar untuk menciptakan profesionalisme
berencana.
Tabel IIKomposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Berdasarkan GolonganPer 1 April 2016___________
No Golongan Jumlah
1 I -
2 II 203 III 264 IV 9
Jumlah 55
Tabel IIIKomposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Berdasarkan Pendidikan Per 31 Desember 2015
No Pendidikan Jumlah
1 SLTP 22 SLTA 253 Akademi 34 Strata 1 (S1) 135 Strata 2 (S2) 126 Strata 3 (S3) -
Jumlah 55
9“P&uhmmuih “V iod a l c/ak “PclatfasuM HenfuuUc S&tu ‘PuttuKaCufuit&t
2016-2021.
- Sistem jaringan informasi yang dimilik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terakses dengan www.bandunqkab.qo.id
SistemLayananPerizinan online yang bisadiaksesmelalui website
www.ptsp.bandunqkab.qo.id
- Tersedianya sarana dan prasarana kerja di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung yang cukup memadai
dapat membantu dalam menunjang kinerja pelayanan publik
b. Sarana dan Prasarana
1. Gedung Kantor
2. Ruang Pelayanan, ruang rapat, ruang tunggu
3. Kendaraan Bermotor (10 unit roda 4 dan 3 unit roda 2)
4. Peralatan Elektronik (PC 17, laptop 14, Notebook 1, Printer 11,
mesin tik 2)
5. Mobil Pelayanan Perijinan (1 unit)
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.3.1. Kinerja Penanaman Modal
Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bandung sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah
membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelaksanaan pembangunan
penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Perizinan).
Berdasarkan capaian Kinerja dari Renstra 2011 s.d 2015, dapat dilihat
adanyapeningkatan realisasi Investasi dari capaian tahunan, yaitu pada tahun
2011 Rp3.132.722.592.614, tahun 2012 Rp6.302.943.075.739, tahun 2013
Rp8.248.373.475.002, tahun 2014 Rp6.275.126.103.653, tahun 2015Rp9.418.387.120.817.
Adapun sebagai gambaran perkembangan investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Bandung sampai tahun 2016, adalah sebagai berikut:
Vi*uu V& kuum um TKodal do* 'PdtUfOtuut *7exfuuiu S a tu ‘PuttuKatfu/iateM Seindang 10
^ReMcaMa.Stnaie cA 2016-2021.
PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN DI KABUPATEN BANDUNG BERDASARKAN SURAT IZIN USAHA LAINNYA
TAHUN 2011 -2 0 1 5
No TahunJu m la h P ro ye k N ila iln ve s ta s i
PMDN PMA TO TAL Rp. T o ta l (Rp)
38 37 77646.585.771.663,0 PMDN
2011294.579.517.116,0
3.132.722.592.614,0PMA
12158 2.050.898.602.935,0 SIUP
36 140.658.700.900,0 IUI
38 38 76337.163.675.000,0 PMDN
2 2012 96.025.000.000,0 6.302.943.075.739,0 PMA
3045 5.869.754.400.739,0 IZIN USAHA
23 6 291.772.534.698.333,0 PMDN
3 2013 944.138.205.500,0 8.248.373.475.002,0 PMA
2439 5.531.700.571.169,0 IZIN USAHA
4 20142502
25345.472.067.707.548,0
6.275.126.103.653,0PMDN
32 803.058.396.105,0 PMA
5 20152631
26985.964.221.707.548,0
9.418.387.120.817,0PMDN
67 3.454.165.551.237,0 PMA
62016 1608
16554.600.309.669.538
6.175.421.805.716PMDN
47 1.575.112.136.178 PMA
S um ber: BPMP Kabupaten Bandung. Sampai Triwulan III (Oktober) Tahun 2016
PerkembanganRealisasilnvestasi PMDN/PMA di Kabupaten Bandung Berdasarkan LKPM Tahun 2011 s.d. 2016
Tahun JumlahProyek Realisasilnvestasi PenyerapanTenagaKerja(RP-) Indonesia Asing
2011 18 462.234.306.778,00 10.188 412012 76 3.692.192.487.389,00 45.125 1142013 29 2.716.672.903.833,00 32.936 622014 33 2.575.366.601.063,00 22,627 482015 102 4.612.035.711.661,00 45.511 126
Sumber: LKPM Tahun 2010-2016, diolah. (periodeJanuaris.d September 2016)
"TUocOzl cU*t VclayzwM *7enfuuU Satu ‘PiutuKaAu.fiateu Saudu*tq 11
/Re*c4*aStn4te$i4 2016-2021.
Perkembangan Realisasi PMA/PMDN di Kabupaten Bandung Berdasarkan ijin UsahaMenurut Sektor Usaha Tahun 2014
No Sektor UsahaJumlah
Proyek
Nilai Investasi
(Rupiah)
Penyerapan Tenaga
Kerja
Indonesia Asing
I Sektor Primer
1 Tanaman Pangan dan Perkebunan 13 2.850.000.000 100 ■
2 Peternakan 11 3.110.000.000 81 -
3 Kehutanan - - - -
4 Perikanan 1 200.000.000 7 -
5 Pertambangan - - - -
II Sektor Sekunder
1 Industri Makanan 5 27.519.818.068 340
2 Industri Tekstil 79 3.205.113.247.742 22.856 48
3 Industri barang dari kulit dan alas kaki13
194.687.000.000 5.725 7
4 Industri kayu 1 4.042.068.388 57 -
5 Industri Kertas & Percetakan - - - -
6 Industri Kimia Farmasi 1 190.000.000 10 -
7 Industri Karet dan Plastik 9 26.673.156.750 309 -
8 Industri Mineral Non Logam - - - -
9 Industri Logam, mesin dan elektronika 3 16.078.500.000 137 -
10Industri Instrumen kedokteran, presisi,
optik dan jam- - - -
11Industri Kendaraan bermotor & alat
transportasi lain- - - -
12 Industri lainya 36
III Sektor Tersier
1 Listrik, gas dan air - - - -
2 Kontruksi - - - -
3 Perdagangan dan reparasi 2.127 2.167.406.194.888 18.746 9
4 Hotel dan retoran 1 400.000.000 7 -
Pe*4*<un<ut "M odal da* Pel4tf4*4* Hen.fiadu S a tu ‘Puttu7l.cdhifi4.te* 3a*du*uf 12
2016-2021.
5 Tranportasi, gudang & komunikasi 93 35.789.496.209 657 *
6Perumahan, kawasan Industri &
Perkantoran- - - -
7 Jasa lainya 141 395.368.441.715 1.456 1
Jumlah 2.534 6.275.126.103.653 51.828 65
Sumber: Kompilasi data LKPM dan Izin Usaha Tahun 2014. (Periode Januari- Desember)
Peringkat Investasi PMA/PMDN di Kabupaten Bandung Berdasarkan ijin Usaha
Menurut Lokasi Usaha Tahun 2014
No Lokasi UsahaJumlah
Proyek
Nilai Investasi
(Rupiah)
Penyerapan Tenaga Kerja RasioIndonesia Asing
1 Dayeuh Kolot 142 2.241.947.978.787 13.199 15 35,73
2 Majalaya 146 833.442.456.209 2.552. 1 13,28
3 Solokan Jeruk 47 553.689.551.840 2.991 16 8,78
4 Margaasih 200 344.930.665.231 1.869 2 5,50
5 Rancaekek 125 243.783.569.115 2.055 4 3,88
Sumber: Kompilasi data LKPM dan Izin Usaha Tahun 2014. (Periode Januari- Desember)
Perkembangan rekapitulasi jumlah PMA/PMDN Berdasarkan Izin Usaha Menurut Kualifikasi Usaha Tahun 2014
No Kualifikasi UsahaJumlah Nilai Investasi
Penyerapan Tenaga Kerja
Proyek (Rupiah) Indonesia Asing
1 Kecil 1.911 466.912.958.455 12.876 1
2 Menengah 509 840.781.449.590 10.173 8
3 Besar 114 4.967.431.695.608 28.779 56
Jumlah 2.534 6.275.126.103.653 51.828 65
Sumber: Kompilasi data LKPM dan Izin Usaha Tahun 2014. (Periode Januari- Desember)
2.3.2. Kinerja Pelayanan Perijinan
Berdasarkan Perbup No.64 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PTSP
terdapat 42 jenis kewenangan yang dilaksanakan pada PTSP/BPMP Kabupaten
Bandung.
'D (moa Petuuuutuut 'TKodal dan ‘Pdatfastast Paifuidu Satu PUtuKcdufza. (e*t 3<xxdu*ty 13
T£atc4M&Stnai&}c& 2016-2021.
Terhadap kinerja dari 42 jenis pelayanan Perijinan tersebut dapat dilihat
pada tabel Berikut:
NO JENIS PERIJINANTahun
2014 2015 2016 (SMT I)
1 IZIN LOKASI - 61 162 IZIN LINGKUNGAN 81 90 943 PERPANJANGAN IMTA - 158 774 IMB 313 350 2025 IMB MENARA TELEKOMUNIKASI 43 0 06 IZIN MENDIRIKAN KLINIK PRATAMA - 0 07 IZIN MENDIRIKAN KLINIK UTAMA - 0 08 IZIN MENDIRIKAN KLINIK KECANTIKAN - 0 09 IMRS KELAS C - 0 010 IMRS KELAS D - 0 011 IZIN GANGGUAN (HO) 234 192 12912 IPBL - 13 813 TPS B3 - 8 314 IPL B3 3 0 015 IUI 30 43 1316 TDI - 33 2117 IZIN PRINSIP P. MODAL - 52 1818 IZIN PRINSIP PERLUASAN P. MODAL - 0 119 IZIN PRINSIP PERUBAHAN P. MODAL - 0 420 IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN P. MODAL - 0 021 IUJK 263 263 18522 IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME 76 45 1123 SIUK SEMENTARA/TDUP - 0 1624 SIUK TETAP 107 64 025 IZIN PRINSIP MENDIRIKAN MENARA - 36 826 IZIN PENANAMAN PIPA, KABEL FO - 0 027 SIUP 2.239 2.323 1.27628 TDP 2.298 2.365 1.36029 TDG 45 23 030 IUTM 3 3 231 IUP2T - 0 032 IUPP - 0 033 IZIN OPS. PUSKESMAS - 0 034 IZIN OPS. KLINIK PRATAMA 0 035 IZIN OPS. KLINIK UTAMA 0 036 IZIN OPS. KLINIK KECANTIKAN 0 037 IZIN OPS. RS KELAS C 0 038 IZIN OPS. RS KELAS D 0 039 IZIN USAHA PERIKANAN 0 040 IUP - 0 041 IU P -B - 0 042 IU P -P - 0 0
Total 5.735 6.122 3.444
14T>i*uu 'P&uuuutuM 'W todal dan ’PelocfOsuitt 'len.fuiciu S a te PutCuKaflu/zate* &a*ute*t$
‘£e*canaStnate$i4 2016-2021.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Penanaman Modal
Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
Telah merubah tupoksi kelembagaan pelayanan penanaman modal dan
pelayanan perijinan dari yang bersifat koordinasi menjadi Perangkat Daerah
Teknis.
Adanya perubahan nomenklatur menjadi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap pelaksanaan pelayanan akan lebih
oftimal, sehingga akan menjadi tantangan untuk lebih bekerja keras dan
berkomitmen terhadap tupoksi Dinas. Tantangan lain yaitu kesiapan terhadap
pasar bebas, Percepatan Pemberian izin dan non izin dan Pelimpahan
Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan.
Adapun peluang pengembangan penanaman modal sebagai daerah
Kabupaten yang memiliki luas Daerah 176.238,67 Ha dengan jumlah penduduk
3.534.111 dengan potensi unggulan pada sektor primer (Tanaman Pangan dan
Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, Perikanan, Pertambangan), sektor
sekunder (Industri Makanan, Industri Tekstil, Industri barang dari kulit dan alas
kaki, Industri kayu, Industri Kertas & Percetakan, Industri Kimia Farmasi, Industri
Karet dan Plastik, Industri Mineral Non Logam, Industri Logam, mesin dan elektronika, Industri Instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam, Industri
Kendaraan bermotor & alat transportasi lain, Industri lainya) dan sektor tersier
(Listrik, gas dan air, Kontruksi, Perdagangan dan reparasi, Hotel dan retoran,
Tranportasi, gudang & komunikasi, Perumahan, kawasan Industri & Perkantoran,
Jasa lainya) yang tersebar pada 31 Kecamatan. Sangat strategis untuk
dikembangkan dan ditawarkan kepada investor sehingga diharapkan peningkatan
minat investasi terutama terhadap hasil kajian potensi unggulan di Kabupaten
Bandung.
Langkah strategis dalam rangka menarik minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bandung antara lain:
• Melaksanakan Promosi peluang investasi potensi unggulan Kabupaten Bandung di dalam dan luar Negeri;
"Di*uu "Penanaman "W adal dan Peloifanan lenfuuhi S a tu PintuKa&ufiaten "Sanduny 15
TReMe^utaStnaU iA 2016-2021.
• Oftimalisasi Pelayanan Perijinan yang cepat, mudah, murah, transparan dan pasti.
V uma "PetKUtiwuM TKodai <&m 'PcUcfAtuui leufiadu Satu 7>uttuKa6ufi4te*t SewtUwy 16
^en& uuzS fattefi*t Z016-20Z1.
BAB IIIISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi PermasalahanBerdasarkan Perpres RI No. 97 tahun 2014 tentang penyelenggaraan
Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bandung telah
menetapkan Perda no 12 tahun 2014 sebagai perubahan dari Perda No. 42 Tahun
2012 tentang penyelenggaran PTSP, Perda No. 12 Tahun 2015 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan pendelegasian kewenangan Bupati
kepada penyelenggra PTSP sebanyak 42 jenis Pelayanan.
Perda tersebut menjadi dasar pada pelaksanaan urusan penanaman
modal dan PTSP sekaligus dalam menentukan Isu Strategis sesuai dengan Tugas
dan Funsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bandung.
Sejalan dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan tidak
terlepas dari keterkaitan dalam pelaksanaanya terhadap peraturan perundangan
yang lebih tinggi pada urusan Penanaman Modal dan PTSP antara lain:
1. Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya
terkait dengan Standar Pelayanan Minimal Penanaman Modal yang
ditetapkan dalam perka BKPM RI No. 14 Tahun 2014, yang meliputi: 1).
Kebijakan Penanaman Modal 2). Kerjasama Penanaman Modal 3). Promosi
Penanaman Modal 4). Pelayanan Penanaman Modal 5). Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal 6). Pengelolaan data dan informasi
Penanaman Modal dan 7). Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan
Penanaman Modal.
2. Undang-undang No. 25 Tahuan 2009 tentang Pelayanan Publik, Jo.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2010 tentang Pelayanan
Publik, dimana tujuan pembentukan kelembagaan pelayanan publik sekurang-
kurangnya meliputi: 1). Pelaksanaan Pelayanan, 2). Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat 3). Pengelolaan Informasi 4). Pengawasan Internal 5).
Penyuluhan Kepada Masyarakat dan 6). Pelayanan Konsultasi.
V u u u ‘Pe*uuM*K<ut TftocUl cOm Vebuf<i*uw r7eifxidu S a tu ‘PutUiK<x6tcfi4ite*t ‘S<utcU*ty 17
^e*c*uuiStnAtc<}oi 2016-2021.
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bandung
Aspek Kajian Capaian Kondisi saat ini Faktor yang Mempengaruhi
1.Pelaksanaan
Pelayanan
• Pelayanan Penanaman
Modal belum memenuhi
S tandar target
• Pelayanan administerasi
Perijinan belum
memenuhi standar target
• Masih kurangnya Kuantitas
dan Kompetensi SDM,
Standar Pelayanan,
• Data Peluang Investasi
masih belum up to date,
• SOP dan Standar
Pelayanan masih belum up
to date sesuai dengan
jum lah jen is pelayanan,
• Kurangnya kesadaran
Insvestor untuk melaporkan
Perkembangan usahanya,
• Kurangnya Komitmen antara
Perangkat Daerah teknis
pada proses pelayanan
2.Pengelolaan
Pengaduan
M asyarakat
• Pengaduan Pelaksanaan
Penanaman modal masih
Belum tercapai
• Pengaduan Proses
Pelayanan
Perijinanterpadu belum
mencapai target
• mekanisme pengaduan
kurang jelas
• Peningkatan Kompetensi
Pelaksana SDM belum
optimal
3.Pengelolaan Informasi • Penyediaan infra struktur
dan sistem informasi
pelayanan perijinan
masih belum berjalan
dengan baik
• Data base dan aplikasi
perijinan
• Sarana Penunjang
Promosi Investasi belum
optimal
• Belum semua Perangkat
Daerah teknis
m engintegrasikan perizinan
kepada DPMPTSP
• Belum terwujudnya aplikasi
perizinan yang terintegrasi
dengan OPD teknis
12Z W Pett<ut<UK<ut "TKacial d/ut “PeC<itf<x*uut 'leifu idu S&te PiKtuKaCufuiteH S<x*idu*ty
Rencana StnateyiA 2016-2021.
4 .Pengawasan Internal • Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman
Modal belum memenuhi
target
• Monev Pelayanan
perizinan terpadu belum
optimal
• Manajemen
penatalaksanaan, penataan
system manajemen SDM
dan penguatan
pengawasan, akuntabilitas
kinerja belum optimal.
5.Penyuluhan kepada
masyarakat dan
pelayanan konsultasi
• Kinerja pengelolaan
penyuluhan kepada
masyarakat masih belum
optimal
• SOP belum lengkap
• Sapras pendukung masih
terbatas
• Kualitas dan kuantitas SDM
pelaksana masih rendah
6.Sum ber daya aparatur • Masih terbatas
kompetensi SDM dalam
melaksanakan tugas
pelayanan penanaman
modal dan PTSP
• Belum meratanya
kompetensi SDM aparatur
Penanaman Modal dan
3.2. Penentuan Isu Strategis
Berdasarkan hasil identifikasi masalah diatas maka dapat disimpulkan
isu strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
sebagai berikut:
1. Peluang Potensi Investasi belum termanfaatkan secara oftimal;
2. Sarana dan prasarana infrastruktur yang masih belum memadai sesuai
yang diharapkan untuk menunjang investor masuk ke Kabupaten Bandung;
3. Percepatan layanan perizinan terhadap pemohon izin belum optimal
khususnya kepada pemohon izin yang memerlukan kajian teknis dari PD
teknis (Birokrasi perizinan belum satu pintu);4. Promosi Potensi Investasi Kepada Insvestor asing/dalam Negeri belum
oftimal;
5. Kapasitas Aparatur pada Kelembagaan yang menangani Penanaman
Modal masih belum optimal.
6. Stimulus dari pemerintah masih rendah
7. Masih belum semua jenis pelayanan menggunakan system online.
Vinaa 'Penanaman ’TJtodal dan pelatfanan ’le ’ifiadu S a tu PintuKa&ufiaten Sanduny 10
^eMCAtuiStnaie^iA 2016-2021.
Penentuan isu strategis diatas juga memperhatikan isu strategis RPJMD Kab. Bandung dalam sektor investasi/ penanaman modal, kebijakan akan
diarahkan pada upaya peningkatan investasi, khususnya dalam sektor ekonomi kreatif. Arah kebijakan terkait hal tersebut diantaranya:
1. Peningkatan fasilitasi kerjasama bidang investasi oleh pemerintah;
2. Peningkatan branding daerah, promosi dan potensi investasi;
3. Peningkatan efektivitas prosedur perijinan investasi.
3.3 Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Bandung, terdapat beberapa kawasan yang memiliki fungsi strategis, struktur dan
pola ruang. Kawasan prioritas yang akan dikembangkan meliputi:
a. Kawasan Terpadu Kota Baru Tegalluar.
Kawasan Terpadu Kota baru Tegalluar merupakan kawasan strategis
dengan luas ±3.500 ha yang terdiri dari pengembangan kawasan pemukiman
skala besar, kawasan industri, pengembangan waduk/danau buatan, dan kawasan rekreasi.
b. Kawasan Terpadu Permukiman dan Industri Margaasih. Kawasan Terpadu
Permukiman dan Industri Margaasih merupakan kawasan strategis dengan
luas ±450 ha untuk pengembangan kawasan industri non-polutif.c. Kawasan Terpadu Stadion Olahraga Si Jalak Harupat.
Pengembangan Kawasan Terpadu Stadion Olahraga Si Jalak Harupat
diarahkan menjadi kawasan strategis yaitu sebagai kawasan pertumbuhan
baru dengan peruntukan lahan kawasan pengembangan fasilitas umum
olahraga dan rekreasi. Kawasan Terpadu Stadion Olahraga Si Jalak Harupat
dipersiapkan oleh Provinsi Jawa Barat untuk menjadi tuan rumah PON ke-
XIX tahun 2016. Kawasan ini memiliki luas ±740 ha yang terdiri dari kawasan
inti stadion (sport centre) dengan luas ±130 hadan kawasan pendukung
dengan luas ±610 ha terletak di Kecamatan Kutawaringin yang diarahkan
untuk kegiatan jasa/perdagangan, perumahan, industri non polutif serta kegiatan komersial lainnya.
V uum ‘PetuMonuM TKodul cUu VeUytuuM 1en,fuuU Satu V(HtuX<i6ufMteu Sauduuy 20
/RleHca*ta.StMU iA 2016-2 0 2 t.
Berdasarkan analisis RT RW dan KLHS diharapkan dapat menjadi informasi dan daya tarik investor untuk berinvestasi mengembangkan kawasan
terpadu diatas.
3.4. Analisis SWOTSWOT (Strengthts, Weaknesses, Opportunity, Threats) analisis adalah
proses assessment yang subjektif pada suatu organisasi secara terstruktur untuk
mengidentifikasi faktor-faktor strategis yang berupa kekuatan dan kelemahan
serta factor peluang dan ancaman.
a. Kekuatan (Strengh)
• Perubahan Kelembagaan berdasarkan Perda 12 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah dari Badan Penanaman
Modal dan Perijinan menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung
• Perbup 42 Tahun 2012 tentang penyelenggraan PPTSP sebagai
perubahan atas Perbup 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
PPTSP dan Perbup 14 Tahun 2008 tentang pelimpahan sebagian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan non Perizinan
• Regulasi lainnya hasil prolegda BPMP Tahun 2011 dan tahun 2012 yaitu
7 Perda dan 7 Perbup Penanaman Modal
• Perda Nomor 12 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
b. Kelemahan (Weakness)
• Masih adanya Perizinan dan non perizinan yang di proses di masing-
masing OPD
• Belum optimalnya Sumber daya Aparatur Penanaman Modal dan
Perizinan belum sesuai keahlian di bidang masing-masing (belum
Kompeten)
• Belum oftimalnya Pelayanan Perizinan Secara Online
• Data Peluang investasi belum up to date
21"Dchoa “Pe*t4uuuMut THm U I cCzh PeltUf4*t<ut Satu PiHtciKaAuftuteu 'Sandu*tCf
T£e*c4M4.Stnat&}iA 2016-2021.
c. Peluang (Opportunity)• Adanya kebijakan Nasional untuk mendukung penyelenggaraan
penanaman modal yang terintegrasi dengan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
• Banyaknya Penawaran Pengembangan Sumber Daya Manusia berupa
Diklat dan Bimtek baik dari Lembaga /Departemen maupun non
Departemen/swasta
• Adanya kebutuhan investor dan calon investor akan jasa layanan Dinas
Penanaman Modal dan PTSP
• Banyaknya tawaran pameran promosi investasi di dalam negeri maupun
luar negeri.
d. Tantangan (Threat)
• Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi;
• Pasar bebas;
• Inmendagri Nomor 570 Tahun 2012 Tentang Percepatan Pemberian Izin
dan Non Izin;
• Belum semua data base penanaman modal dan perizinan terintegrasi
dengan OPD terkait
• Belum tergalinya potensi perizinan di Kabupaten Bandung
• Kurangnya kesadaran investor untuk melaporkan perkembangan
Usahanya.
VUuu ‘Petuuuutuut TKodal <6x*t 'PelatfOtMu Heifuuiu Satu 'PuttuK<x6ufuiteu Sauduuy 22
2016-2021.
BAB IVVisi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan
4.1. Visi
Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang
diberikan untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Bandung, Dinas
Penanaman Modal dan PTSP berpedoman pada Visi Bupati dan Wakil bupati
Bandung lima tahun kedepan 2016-2021 yaitu “ Memantafkan Kabupaten
Bandung yang maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan,
Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan” dengan Misi :
1) Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan, 2) Mengoptimalkan
kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan, 3) Mewujudkan pembangunan
infrastruktur yang terpadu tata ruang wilayah dengan memperhatikan aspek
kebencanaan, 4) Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, 5) Menciptakan
Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif, 6) Meningkatkan
Kelestarian Lingkungan Hidup, 7) Meningkatkan Kemandirian Desa, 8)
Meningkatkan reformasi birokrasi, dan 9) Meningkatkan Kemanan dan Ketertiban Wilayah.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bandung Menyelaraskan Visi Misi Perangkat Daerah dengan Misi
Kepala Daerah terpilih yaitu Misi 5(Lima) yaitu “ Menciptakan Pembangunan
Ekonomi yang Memiliki Keunggulan Kompetitif” pada sektor Investasi dan
modal. Misi menciptakan pembangunan ekonomi ini sejalan dengan pokok visi
pembangunan Kabupaten Bandung untuk menciptakan “ Perekonomian yang
Berdaya Saing” .Dengan tujuan meningkatkan daya saing perekonomian
Kabupaten Bandung sebagai upaya oftimalisasi kontribusi sektor ekonomi
terhadap pembangunan Daerah dengan sasaran meningkatkan kemudahan investasi.
VutdA 'Pe*uM4*n<x*t 'WtocUl c6x*t “PeUtfOsuut Hen,fuUu Satu VintuKcduputeu Sauduny 23
^encanaSt'tateyia 2016-2021
Untuk mewujudkan Visi dan Misitersebut, Dinas Penanaman Modal
Dan PTSP Kabupaten Bandung merumuskan Renstra lima tahun kedepan
sebagai berikut:> Pengembangan sistem Informasi Investasi
> Perumusan kebijakan yang mendukung Pertumbuhan Investasi
> Peningkatan Pelayanan Perijinan pada PTSP
> Peningkatan Peluang Potensi Investasi
> Peningkatkan Kapasitas Aparatur (SDM)
4.2. Tujuan dan Sasaran
Tujuan :
a. Tersusunnya database dan sistem informasi penanaman modal yang berisi
program dan prospek potensi investasi di Kabupaten Bandung;
b. Menjaring Investor yang berfasilitas dan non fasilitas untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bandung;
c. Meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal dan perijinan;
d. Tersusun dan terdatanya potensi investasi yang informatif dan
menguntungkan bagi para calon investor;
e. Terlaksananya kegiatan penanaman modal yang sesuai dengan aturan-aturan
yang berlaku;
f. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparat di bidang penanaman
modal dan perijinan.
Sasaran :
a. Meningkatnya jumlah investor, baik dalam maupun luar negeri yang
menanamkan modalnya di Kabupaten Bandung;
b. Memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai
informasi di bidang penanaman modal dan perijinan;
c. Memberikan pedoman dan gambaran kepada investor untuk memilih jenis dan
program investasi yang sesuai dengan keinginnya;
d. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparat di bidang penanaman
modal dan perijinan guna melayani para calon investor dan pembuat izin;
e. Meningakatnya layanan perijinan melalui PPTSP.
"Di*uu Penanaman 7%odal dan "Pelayanan 'ler/kadu S a tu PintnKa&ufeaten Sanduny 24
‘tReHCAMO.Stnaie iA 2016-2021.
4.3. Strategi :
a. Memudahkan investor untuk berinvestasi sesuai dengan potensi;b. Memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai
informasi di bidang penanaman modal;c. Memberikan pedoman dan gambaran kepada investor untuk memilih jenis dan
program investasi yang sesuai dengan keinginannya;d. Meningkatkan pengetahuan kemampuan aparat Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
e. Mengoftimalkan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
4.4. Kebijakan :
a. Merumuskan dan meningkatkan sistem koordinasi dengan dinas/badan/kantor/
bagian dan kelembagaan lainnya;
b. Menggali dan mengembangkan potensi-potensi investasi;
c. Merumuskan mekanisme pelaksanaan system pelayanan perijinan bagi
investor;
d. Menginventaris dan menyusun feasibility study terhadap potensi-potensi
investasi;
e. Merumuskan sistem kerjasama investasi;
f. Merumuskan sistem pembinaan dan pengendalian bidang penanaman modal
dan perijinan;
g. Merumuskan sistem promosi invstasi, baik dalam skala Nasional, Regional
maupun Internasional;
h. Merumuskan pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Penanaman
Modal Dan Perijinan
i. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan bidang penanaman
modal dan perijinan;
j. merumuskan sistem peningkatan profsionalisme Sumber Daya Aparatur.
'DUta& 'Pe*t4*uuK<te "TKodal eOx*t 'PetacfdsuM 1en.fuuiu Satu "PiutuKaCufiuteu Sauduuy 25
/& # oMaStnaie^iA 2016-2021.
Dalam rangka meningkatkan kualitas Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung, Tim melakukan Kajian/review Internal. Berikut tujuan sasaran dan indikator sasaran hasil kajian/Review
Tabel sandingan sebelum dan sesudah rivew (Tujuan,Sasaran, Indikator sasaran dan Indikator Kinerja Utama)
Sebelum Review Sesudah Review
Kondisi Target
awal Target Capaian Kinerja tahun Capaian
RPJMD Kinerja
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran
IKU Tujuan
Tersusunnyadatabasedansisteminformasipenanaman modalyangberisiprogramdanprospekpotensiinvestasidiKabupatenBandung;
Meningkatn ya jumlah investor, baik dalam maupun luar negeri yangmenanamkanmodalnya diKabupatenBandung;
NilaiInvestasi
- JumlahIzinyangditerbitkan
Jumlah perangkat pendukung basis datainvestasi penanaman modal danperijinan
Meningkatnya v' Investasi di Kabupaten Bandung
✓
Sasaran
MeningkatkanInvestasi
✓
IndikatorSasaran
NilaiInvestasi
✓
IKU
NilaiInvestasi
2015
9,4Trilyun
2016
7Trilyun
2017
7,2Trilyun
2018
7,5Trilyun
2019
7,8Trilyun
2020
8Trilyun
akhir
RENSTRA
37,5Trilyun
MeningkatkanKualitasPelayananPerijinan
v' Persentase ketepatan waktu penerbitan dok. perijinan
v' Persenta seketepata n waktu penerbit an dok. Perijinan
80% 82% 85% 87% 87%
Z W 'Pe*uz*ux*n<iii 'W iodat dau 'PdatfOnOK 'Jenfcadu S a tu "PuttuKa&ufiuteu Sauduuy 26
^e*ca*t4.StnaXeqi& 2016-2021.
KondisiTarget
CapaianKinerjaakhir
Sebelum Review Sesudah Review awal
RPJMDTarget Capaian Kinerja tahun
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran
IKU Tujuan Sasaran IndikatorSasaran
IKU 2015 2016 2017 2018 2019 2020 RENSTRA
MenjaringInvestoryangberfasilitas dan nonfasilitasuntukmenanamkanmodalnyadiKabupatenBandung;
Memberikankemudahankepadainvestordalammendapatka n berbagai informasi di bidang penanaman modal dan perijinan;
Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Bandung
MeningkatkanAkuntabilitasKinerjaInstansi
NilaiAkuntabilitas Kinerja Instansi
t Nilai SAKIP
t Persent ase BMD Dalam keadaa n Baik
^ Nilai Rata- rata SKP
56,85 60,50
85%
85
65.00
85%
86
66,00
86%
86
68.00
87%
87
70,00
87%
88
70,00
87%
88
Meningkatkanpelayanan di bidang penanam an modal danperijinan;
Memberikanpedomandangambarankepadainvestoruntukmemilihjenis danprograminvestasiyang sesuaidengankeinginnya;
Jumlahpesertapelatihan/bintek dalammeningkatkanSDM
Tersusundanterdatanya potensiinvestasiyanginformatifdan
Meningkatnyapengetahua n dan kemampuan aparat di bidang penanaman
Jumlahkebijakan danperaturanperundang-undangantentangkemudahanberinvestasi di
V i* «u 7 e*uMa*H<M 'Tlto d a l deut T^cOufUtuM H cifu u lu S a tu “P iu tu K a ^ fia te u “3a*tdu*ty 27
^e*ca*uLS&uUiqi& 2016-2021.
menguntu ngkan bagi para calon investor;
modal dan perijinan guna melayani para calon investor dan pembuat izin;
KabupatenBandung
Terlaksananyakegiatanpenanaman modalyangsesuaidenganaturan-aturanyangberlaku;
Meningakat nya layanan perijinan melalui PPTSP.
Jumlah peraturan perundang- undangan yang disusun
Meningkatnyapengetah uan dan kemampu an aparat di bidang penanam an modal danperijinan.
"D i*u u "p a u u ta ttu itt T fO u O d d a *t 'P e lc u ftu u u t '7 e n fu u lu S < *& t 7->i* t((iK < z 6 itfu z te tt S<z*uCu*Uf 22
PcncanaStnateyia 2016-2021.
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif disajikan pada tabel 5.1 berikut
Tabel 5.1Rencana Program Kegiatan indikator kinerja. Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKABUPATEN BANDUNG
PERIODE RPJMD : TAHUN 2016-2021
Tujuan SasaranInd ika to rSasaran
Kode Program dan Kegiatan
Ind ika to r K inerja
Program (ou teom e) dan
Kegiatan (o u tp u t)
DataCapaian
PadaTahunawal
Perencanaan
Target K inerja Program dan kerangka pendanaan
Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD
SKPD
P e n a n gg u n g
Ja w a b
Lokas
i
2016 2017 2018 2019 2020
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Belanja Rutin
Tujuan 1 /lenc ip takan em bangunan k o n o m i yang ne m ilik i eunggulan o m p e tit if
Sasaran 1 M ening katnya Investasi
NilaiInvestasi
1 16 1
ProgramPelayananA dm in is tras iPerkantoran
Prosentasepem enuhanoperasionalA dm in is tras iPerkantoran
100% 20% 647.800.000 20% 97S .806.825 20% 687.251.020 20% 707.868.551 20% 729.104.607 100% 3.747.831.003
D IN ASPENAN
A M A N
M O D A L
D A N
PTSP
K ab.
B and
u n g
1 16 1 02
PenyediaanJasaKomunikasi,S um ber daya lis tr ik dan A ir
Jumlah jasa Komunikasi -
1tahun 6.806.825
1tahun
1tahun 6.000.000
1tahun 6.000.000 - 18.806.825
1 16 1 03
PenvediaanJasaperalatan dan DerlenekaDan kan tor
Jumlah penyediaan jasa Peralatan danPerlengkapanKantor
10jenis 10.000.000
10jenis •
10jenis 10.000.000
10jenis 11.104.607
50jenis 31.104.607
"Dinaa Penanaman THadal dan “pelayanan ^enpadu S a tu PintuKa&ufzatcn “Sanduny 26
^atcatuiS tnafapA 2016-2021.
1 16 1 07
Penyediaanjasaadministrasikeuangan
Jumlah petugas (OB)pengadm inistrasianKeuangan
12(OB) 12(OB) 18.000.000
12(OB) 18.000.000
12(OB) 15.068.551
12(OB) 16.000.000
60(OB)67.068.551
1 16 1 08
Penyediaanjasakebersihankantor
Jumlah bulan petugas jasa (OB)kebersihan dan jum lah jenis peralatan pembersih
12 bulan
48jenisPeralatan dan3o rn gPetugasKebersihan
50.000.000
50jenis Peralat an dan 3 orng Petuga sKebersihan
95.000.000
50jenisPeralatan dan3 orngPetugasKebersihan
95.000 000
50jenisPeralatan dan3 orngPetugasKebersihan
92.000.000
50jenisPeralatan dan3 orngPetugasKebersihan
93.000.00060 bu la
n 425.000.000
1 16 1 10Penyediaan A lat Tulis Kantor
Jumlah jenis penyediaan A la t tu liskantor
74 jenis74Jenis 71.000.000
80jenis 80.000.000
80jenis 90.000.000
80jenis 90.000.000
80jenis 92.000.000
400jenis 423.000.000
1 16 1 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah penyediaan bahan cetakan danpenggandaan
111 jenis111Jenis 131.4SO.OOO
70jenis 150.000.000
70jenis 77.651.020
70jenis 75.000.000
70jenis 77.000.000
3S0jenis 511.101.020
1 16 1 12
Penyediaankomponeninstalasilis trik /penera
bangunankantor.
Jumlah a la t - a la t lis trik dan e lektron ik
26 jenis26Jenis 15 000 000
30jen is 30.000 000
30jen is 30.000.000
30jenis 30.000 000
30jenis 32.000.000
ISOjenis 137.000.000
1 16 1 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12 Jenis12
jenis 135.000.00015
Jenis 255.000.0001S
Jenis 100.000.00015
Jenis 100.000.00015
Jenis 100.000.0007S
Jenis 690.000.000
1 16 1 1S
Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang - Undangan
Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan
1 tahunitahun 23.000.000
1tahun 30.000.000
1tahun 32.000.000
1tahun 34.000.000
1tahun 35.000.000
Stahun 154.000.000
1 16 1 16
Kegiatan penyediaan makanan dan m inuman
JumlahPaket/Porsi/Bo x makanan dan m inum an u n tu k rapat dinas dan piket dinas
1920 Box1920Box 35 000.000
2000box 50.000.000
2000box 55.000.000
2000box 35.000.000
2000box 36.000.000
10000Box 211.000.000
1 16 1 17
Rapat-rapatkoordinasidankonsultasi ke lua r daerah
Jumlah Pertemuan Koordinasi dan Konsultasi
58 kali 58 kali90 000.000
110kali 120.000.000
110kali 80.000.000
110kali 90.000.000
110kali 92.000.000
550kali 472.000.000
Vi*uu 'P&uu« uu<m W adal da*t 'Pelaya*uut ^?aifiadu S a tu 'Pi*ttufc.alUifiate*t 7}<utdu*up 27
7Zc*caKciSfaxtct}i& 2016-2 0 2 t.
■ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 i e 1 19
PenvediaanTenagaPendukungTeknisadm inistrasiPerkantoran
Jumlah (OB)TenagaPendukungTeknisAdministrasiPerkantoran
12(OB) 12 OB35.000.000
12(OB) 36.000.000
12(OB) 39.600.000
12(OB) 40.800.000
12(OB) 41.000.000
60(OB) 192.400.000
1 16 1 20
Rapat - rapatkoordinasidankonsultasi ke dalam daerah
Jumlah pertemuan koordinasi dan konsultasi
60 kali 60 kali27.000.000
150kali 60.000.000
150kali 40.000.000
150kali 50.000.000
150kali 55.000.000
750kali 232.000.000
1 16 1 22 penunjanghari-haribesar
Jumlah Kegiatan M enunjang perayaan hari- hari besar bersejarah
9 jenis bahan baku
kegiatan
9 jenis bahan baku kegiat
an
35.350.000
10jenis
bahanbaku
kegiatan
35.000.000
10jenis
bahanbaku
kegiatan
30.000.000
10jenis
bahanbaku
kegiatan
40.000.000
10jen is
bahanbakukegiat
an
43.000.000
50jenis
bahanbakukegiat
an
183.350.000
1 16 2Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
ProsentasePemenuhanSarana danPrasaranaPenunjangAparatur
20% 100% 538.150.000 S20.000.000 570.923.335 588.0S1.03S - 605.692.566 100% 2.822.816.936
1 16 2 05
PengadaanKendaraanDinas/Operasioana 1 beserta keiengkapany a
Jumlah kendaraan dinas Roda 4 dan roda 2 sebagai penunjang operasional DINASPENANAMAN MODAL DAN PTSP
1 un it m ob il eselon 2, 1 un it m ob il eselon 3. dan 1 u n it m ob il pelayana n dan karoseri
1 un itm ob ileselon2,1u n itm ob ileselon3, dan1 un itm ob ilpelayanandankaroseri
283.990.650
1 un it m ob il jabata
nesselo
n II
10 un itkendar
aanberm o
to rroda 2
0 0
10 unit kendar
aan bermo
to rroda 2
283.990.650
1 16 2 10PengadaanM ebeula ir
Jumlah paket pengadaan M ebeulair M eja dan Kursi
01
paket120.000.000 0 0
1paket
120.000.000
1 16 2 13
Pengadaan Peralatan dan Perlengkaoan Kantor
JumlahBildboardPerijinan
- - 15 un it 150.000.000 0 0 1S unit 150.000.000
2,?"DUuM "Pc*uituufuitt TK od a l cOm 'PclatfOMOM Hmfiacl&t S a tu 7^i*tuKa6ufM tc»t ‘3<x*utu*ty
T^cHcatuiStnatiyiA 2016-2021.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 16 2 22
Pemeliharaanru tin /berka lagedungkantor
Jumlah paket pemeliharaan gedung/kantor
1 Paket 01
paket 100.000.0001
paket 100.000.0001
paket 112.692.5664
paket 312.692.566
1 16 2 24
Pemeliharaanrutin /berka lakendaraandinas/operasional
Jumlah kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2
15U nit(6uni t Roda 4
dan 9 u n it Roda
2)
15Unit(6
un it Roda 4 dan 9 un it Roda
2)
104.800.000
15 un it kendar
anroda 4
(6un it)
kendar aan
roda 2 (9
un it)
127.500.000
15unit
kendaran
roda 4 (6
un it) kendar
aan roda 2
(9un it)
128.923.335
16unitkendar
anroda 4
(6un it)
kendar aan
roda 2 (10
un it)
128.051.035
16unitkendar
anroda 4
(6un it)
kendar aan
roda 2 (10
un it)
130.000.000
16unitkendar
anroda 4
(6unit)
kendar aan
roda 2 (10
un it)
619.274.370
1 16 2 29Pemeliharaanru tin /berka lamebeuler
Jumlah paket pengadaan m ebeuler meja dan kursi kan to r yang diperbaik i
1 Paket 1paket 9.620.000
1paket 20.000.000
1paket 22.000.000
1paket 25.000.000
1paket 26.000.000
5paket 102.620.000
1 16 2 31
Pemeliharaan rutin /berka la Software. Hardware dan Jaringan
jum lah paketPemeliharaanru tin /berka laSoftware,Hardware danJaringan
1 Paket1
paket 22.500.0001
paket 22.500.0001
paket 30.000.0001
paket 35.000.0001
paket 37.000.0005
Paket 147.000.000
1 16 2 42
RehabilitasiSedang/beratgedung/kanto
Jumlah Paketrehabilitasigedung/kantor
1 paket1
paket 117.239.3501
Paket 200.000.0001
Paket 170.000.0001
Paket 300.000.0001
Paket 300.000.0005
Paket 1.087.239.350
1 16 3
ProgramPeningkatanD isiplinA paratur
Persentasepem enuhanOperasionalKantor
100% 100% 55 stel 55 stel 55 stel 55 stel 100%
1 16 3 02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanva
Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
55 stel 55 stel 55 stel 55 stel 55 stel 55 stel275stel
"Di*uM Pota*4tK<ZK W adal dan Pelaruta n "7c*fuidu S a tu PiutuKaJlufM teH Sa*tdu*t 29
‘ReMcaMO.St’uU&fiA 2016-2021.
1 2 B 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
l 16 3 05
Pengadaan Pakaian Khusus Hari- hari te rten tu
Jumlah Pakaian Khusus Hari- hari te rten tu
SSstel SS stel 55 stel SSstel 55 stel 55 stel275stel
1 16 5
Program peningkatan kapasitas sum ber daya aparatur
Prosentase peningkatan kapasitas sum ber daya aparatur
- 100% 60.000.000 100% 165.000.000 100% 63.654.000 100% 65.563.620 100% 67.530.529 100% 421.748.149
1 16 S 02
Sosialisasiperaturanperundang-undanganketatausahaan danperiiinan
Terlaksananyasosialisasiperaturanperundang-undanganketatausahaandan perijinan
1kegiatan
1kegiat
an60.000.000
1kegiat
an165.000.000
1kegiat
an63.654.000
1kegiat
an65.563.620
1kegiat
an67.530.529
5kegiat
an421.748.149
1 16 6
Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian k inerja dan keuangan
ProsentaseKetersediaanPelaporanKecapaianK inerja danKeuangan
100% 100% 66.2S0.000 20% 92.000.000 20% 70.284.625 20% 72.393.164 20% 74.564.959 100% 375.492.748
1 16 6 01
Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Besaran Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah jenisdokum en(buku)(Renstra,LAKIP, LaporanTahunan,Renja, R KA,OPA,,LKPJ.LPPD,SPM)
9Dokumen
9Dokum
en33.750.000
9dokum
en45.000.000
9dokum
en30.284.625
9dokum
en31.000.000
9dokum
en32.064.959
45Dokum 172.099.584
1 16 6 02
Penvusunan laporan keuanRan semesteran
Jumlahdokum enlaporankeuangansemesteranDinas
2Dokumen
2Dokum
en17.500.000
2dokum
en22.000 000
2dokum
en20.000.000
2dokum
en21.293.164
2dokum
en22.000.000
10dokum
en102.793.164
"Di*uu 7^CH<uui*tuM "TKm OzI cUm ‘PeOuftM tut le ifu u iu S a tu Pi*ttuKa6ufuzte*t ‘S<utdu*ty 30
2016-2021.
1 2 S 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
i 16 6 04
P e n y u s u n a n
la p o r a n
k e u a n g a n
a k h i r ta h u n
J u m la h
d o k u m e n
la p o r a n
k e u a n g a n
D in a s a k h i r
ta h u n
1
D o k u m e n
1
D o k u m
e n15.000.000
1
d o k u m25.000.000
1d o k u m
e n20.000.000
1d o k u m
20.100.000
1d o k u m
e n20.500.000
5D o k u m
en100.600.000
Jumlah Belanja Renja
Rutin1.312.200 .000 1.752.806 .825 1 .392.112 .980 1.433.876 .370 1 .476.892 .661 7.367.888.836
Belanja Renja
1 Urusan W ajib
1 16PenanamanM odal
Tujuan 1M enciptakanPembangunanEkonom i yangm em ilik ikeunggulanK om p e titif
Sasaran 1 M eningk atnya Investasi
N ila iInvestasi
1 16 15
Program Peningkatan Prom osi dan Kerjasama Investasi
N ila i investasi, jum lah investor. Persentase jum lah pem ohon izin yang diproses, jum lah kerjasama investasi antara pem erin tah dengan dun ia usaha dan jum lah U M KM yang berm itra ,
9,4Trilyun
7Trilyun
; 44;100;2; 5 Ru piah; Invest
o r;izin:SPK;MO
U
1.575.000 .000
7,2Trilyun
; 44; 100;2; 5 Ru piah;
Invest or;
izin:SPK;M O
U
1.56 0 .0 00 .0 00
7,5Trilyun r ; 48; 100;2;
5Rupiah
Investor;
izin:SPK;MO
U
1.670.917 .500
7 3Trilyun
;S 0 ; 100 ;2;
5Rupiah
Investo r;
izin:SPK;MO
U
1.721.045 .025
8
Trilyun; 55;
100;2; 5
Rupiah
Investo r ;
izin:SPK;MO
U
1.77 2 .6 76 .3 7637,5
Trilyun 8.299.638.901
1 16 15 01
Peningkatan fas ilitas i te rw u judnya kerjasama strategis an ta ra usaha besar dan Usaha Kedi M enengah
Jumlah M ediasi kerjasama strategis an ta ra usaha besar dan Usaha Kedi M enengah
- 0 ■ 60.000.000
100Media
si60.000.000
100M edia
si60.000.000
100M ed ia
si66.676.376
300246.676.376
P e n in R k a ta n
k e r ja s a m a
a n t a r u s a h a
b e s a r d a n
U K M
J u m la h M O U 030.000.000 S 30.000.000 5 30.000.000
533.676.376
15M O U 123.676.376
f a s i l i t a s i
K e r ja s a m a
d a la m b e n t u k
D e n e e m b a n e
a n C S R
P M A / P M D N .
B U M N d a n
B U M D
D a ta
P e ru s a h a a n
p e n y e le n g g a r a
CSR
1530.000.000 20 30.000.000 25 30.000.000
3033.000.000 90 123.000.000
'DUuw V&uumhum "TKadal cOm ’PckufOsuM 'len.feudu S atu 'P iutu 'K adufiiteu 'Sauduuy 31
7^cxoM<iStteUu}iA 2016-2021.
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 16 15 05
Koordinasiperencanaandanpengembanganpenanamanmodal
6 kali 150.000.000 6 kali 150.000.000 6 kali 150.000.000 18 kali 450.000.000
1 16 15 06
Peningkatankoord inasidankerjasama dibidangpenanamanmodaldenganinstansipem erin tahdan duniausaha
1paket le lang invest asi, 1 kajian
350.000.000 375.000.000 310.917.500 300.000.000 309.000.000 1.644.917.500
Penvelenggar aan fasilitasi lelang investasi
Jumlahfasilitasi lelang investasi
1 paket lelang
investasi, 1 kajian
1paket lelang
investa si, 1
kajian
350.000.000
lle la n
8investa
si; 1 kajian
100.000.000
1lelang
investa1
kajian
110.917.500
1lelang
investasi; 1
kajian
100 000 000
1lelang
investa si; 1
kajian
103.000.000
Slelan
8investa
si; 5 kajian
763.917.500
sosialisasi danfasilitasikeriasamakem itraanUMKMdengandengan duniausaha laintingkatprovinsi/Nasional
Jumlahsosialisasi
1 kali 175.000.000 1 kali100.000.000
1 kali100.000.000
1 kali103.000.000
5 kali 487.000.000
Penvu sunan naskah kaiian keriasama penanaman Modal
Jumlah kajian kerjasama penanaman modal
2dokum
enkajian
100.000.000
2dokum
enkajian
100.000.000
2dokum
enkajian
100.000.000
2dokum
enkajian
103.000.000
10dokum
enkajian
403.000.000
D u k u p m a M a w a n "W a d a l d a *i “P e la tfa tta u " Ic ifia d u S a tu ’p u ttu K a & u fe a tc e i D a *td u *ty 32
T£e*c4M4.Stvifa)i& 2016-2021.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
i 16 15 08
Peningkatankegiatanpem antauan,pem binaandanpengawasanpelaksanaanpenanamanmodal
Tersusunnya100 buah bukutahunan dan50 buah bukutriw ulanLaporanKegiatanPenanamanM odal (LKPM)dan bukuRealisasiInvestasiberdasarkansektorPrimer.Sekund er.dan Tersier beserta COnva
100perusaha an; 100bukuLKPM
100perusahaan;100bukuLKPM
425.000.000
100perusahaan;
100bukuLKPM
155.000.000
100perusahaan;100
bukuLKPM
300.000.000
100perusahaan;
100bukuLKPM
321.045.025
100perusahaan;100
bukuLKPM
325.000.000
500perusahaan;500
bukuLKPM
1.526.045.025
i 16 15 09
Peningkatan kualitas SOM gunapeningkatanpelayananInvestasi
Jumlah peserta sosialisasi, jum lah b in tek dan desiminasi perizinan, jum lah laporan
55 orang peserta, 1 kalisosialisasi. I k a l ilaporan
SSorangpeserta. 1kalisosialisa s i.lkalilaporan
80.000.000
55orang pesert
a. 1 kali
sosialisa s i.lkali
laporan
90.000.000
55orang pesert
a. 1 kali
sosialisa s i.lkali
laporan
130.000.000
55orang pesert
a. 1 kali
sosialisa s i.lkali
laporan
130.000.000
55orang pesert
a. 1 kali
sosialisa s i. lkali
lapora
132.000.000
525 orang pesert
a, S kali
sosialis asi,5 kali
lapora n
562.000.000
D uteu "PctatuM unt OKodat deut “P clayztuM 'IcifM ciu S a tu "Pi*ttuK<x6*cfxitCK S<i*viu*ty 3 3
T ^ctcatca-S tha& jiA 2016- 2021.
1 16 15 10Penvelenggar aan pameran investasi
Jumlah eventpameran,Jumlah orang yangmendapatinformasipeluang usaham elaluikegiatanpromosiinvestasi,jum lahlaporan,jum lah potensiunggulandaerah yangdipromosikan
5pameran
5pameran
670.000.000
5pamer
an705.000.000
5pamer 780.000.000
6pamer
an810.000.000
7pamer
an850.000.000
31pamer
an3.815.000.000
1 16 1S 11
Monev, perizinan dan penanaman modal
laporanprocedingkinerjaperizinan danpenanamanmodal
idokum enlaporan
idokumenlaporan
50.000.000
idokum
enlapora
n
75.000.000
idokum
enlapora
n
70000.000
idokum
enlapora
n
80.000.000
idokum
enlapora
n
90 000 000
sdokum
enlapora
n
365.000.000
1 16 15 12
PeningkatanBrandingKelembagaanPenanamanM o d a l danPerijinan
Jumlah Tagline DINASPENANAMAN MODAL DAN PTSPKabupaten Bandung, Jumlah media Inform asi M e la lu i IT
1taglineDINASPENANAMA
NM 0D A L DAN PTSP
100.000.000
1mediain form
asimelalu
Medsos
20.000.000
1inform
melalu
mediacetak
20.000.000 03
mediainform
asi140.000.000
M eningkatkankualitaspelayana
perijinan
Persen ta seKetepata n waktu penerbita n dok. perijinan
1 16 16
ProgramPeningkatanIk limInvestasi danRealisasiInvestasi
N ila i investasi,Jumlahinvestor
1.170.000 .000 1.301.203.548 1.241.253.000 1.278.490.590 1.316.845.308 6.307.791446
*DUum T MOeuztHtiK 'WUcUl cUm ‘PelcupMOtt Seifuuiu Satu T intuKa&ufuiteK S<utdu*iy 34
TRfMMMa.St’u itK fiA 2016- 2021.
1 16 16 01Penyusunan kebijakan investasi bagi pembanguna n fasilitas in fra s tru k tu r
lum lah kebijakan / klajian pem erintah tentang legit Inasi m elalui produk hukum daerah
3 Kajian3 buah Kajian 270.000.000
2 buah kebijak an /per aturan
d ibidangpenanamanmodaldan
perizinan
400.000.000
2 buah kebijak an /per aturan
d ibidangpenanamanmodal
danperizin
an
475.000.000
2 buah kebijak a n /pe r a turan
d ibidangpenanamanmodaldan
perizinan
600.000.000
2 buah kebijak an /per aturan
dibidangpenanamanmodaldan
perizinan
501.845.308
11buah kebija kan /p eratur an /ka j lan di bidang penan aman modal dan
perizin an
2.246.845.308
1 16 16 03
Penyusunan Cetak B iru (M aster Plan) pengembang anpenanamanmodal
lum lahdokum enRUPM
1 buah Perbup
1 buah Perbu
P1SO.OOO.OOO
1 buah dokum
enRUPM
200.000.000
sPerbu
P350.000.000
1 16 16 04
Pengembang an Sistem In form asi Penanaman M odal
jum lah paketsisteminform asipelayananperijinan
1 paket Pengemb
angan sistem
aplikasi
1paketPengembang
sistemaplikas
1S0.000.000
1paketPengembang
anconten
twebsit
eDINAS PENAN AMAN MODA L DAN PTSP
ISO 000 000
1paket
m aintenancewebsit
eDINAS PENAN AMAN MODA L DAN PTSP
200.000.000
1paketsistemin fo rm
asipengaduan
masyarakat
228.490.590
ipaket
upgrading
website
DINAS PENAN AMAN MODA L DAN PTSP
325.000.000
SpaketPengembang
ansistemaplikas
1
1.053.490.590
1 16 16 06
Penyederhanaan prosedurpe rijin a n danpeningkatanpelayananpenanam anmodal
178 kali
pen lok dan 87
kali Rakor
300.000.000 6S1.203.S48 465.253.000 200.000.000 90.000.000 1.706.456.S48
'D m o a P c tu u u zn u u t 'T K o d a l d a n "P d<U fM <ut D c n fia d u S a tu 7 > i*tu K a £ u fu ite K ‘S au du H y 35
1Re«ca*uS&i4teyi4 2016-2021.
Penyedertianaan prosedurperijinan danpeningkatanpelayananpenanamanmodal
JumlahPelaksanaanPenlokdanRakorPenyelenggara an Pel. Perizinan
178 kali penlok dan 87
kali Rakor
178 kali
penlok dan 87
kali Rakor
300.000.0001
sistem 300.203.5481
sistem 200.000.000
1000Penlok,4 0 0Rakor
800.203.548
Pengadaan Tanda tangan E lektronik
Jumlah sistem tanda tangan elektron ik
isistem 100.000.000
ipaketPengembang
ancontensistem
100.000.0001
sistem 200.000.000
Pengembang an Pelayanan perizinan on line berbasis android
Jumlah sistempelayanperizinanberbasisandroid
01
sistem 51.000.000
1Paket
m aintenancedan
upgrading
sistem
55.253.000
1Paket
m aintenance
danupgrad
ingsistem
100.000.000
1Paket
maintenancedan
upgrading
sistem
90.000.0001
sistem 296.253.000
Pengadaan Aplikasi Sistem Periiinan Para rel
Jumlah sistem aplikasi perijinan Pararel
01
sistem100.000.000
1Paket
m aintenancedan
upgrading
sistem
50.000.000 0 01
sistem150.000.000
PengadaanSistemKearsipanElektronik
Jumlah sistemkearsipane lektron ik
0i
sistem100.000.000
1Paket
m aintenancedan
upgrading
sistem
60.000.000
1PaketPengembang
ansistemkearsi
pan
100.000.000 02
sistem260.000.000
1 16 16 09
M on ito ring .evaluasi danPelaporanBidangPerijinanOpera sioanajUsaha
Jumlah PaketMonevPerijinanOpersaionalUsaha
1Paket
M onevPerijin
anOperas
ionalUsaha
3S.000.000
1Paket
M onevPerijin
anOperas
ionalUsaha
50.000 000
1Paket
M onevPerijin
anOperas
ionalUsaha
90.000.000
1Paket
MonevPerijin
Operasional
Usaha
175.000.000
'D itu u T>c*u m <i * u m “T K o tU l d a *t ‘PeUufO M O u Ic ifu u L u S a tu T ^ iu tu K a ^ u fia te ti S a *u iu *iy 36
“ReH<M*uiStnatt cA 2016-2021.
1 16 16 11
Penvederhan aan prosedur perijinan operasional usah
Jumlah PaketPelaksanaanPenyederhanaan ProsedurPerijinanOperasionalUsaha
1paket
90.000.0001
paket120.000.000
1paket
150 000.0003
paket380.000.000
1 16
KegiatanPeningkatanPelayananP ublik
PersentaseIndeksKepuasanmasyarakatterhadapPelaksanaanPelayananPublikPerijinan,Persentaseperijinan yangd i prosesterhadappendaftaranperijinan,Jumlahperijinan yangd ite rb itkan ,Jumlahkewenangan / Jenis Ijin yang m eningkat kecepatan waktupelayanannya. Jumlah Unsur SPM yang te rpenuh i
100% 03.3;10 0;5050 ;1S;7
100.000.0003.3,100;5100;17;7
101.000.0003.3,100;5500;20;7
250.000.000 8 200000000 100% 651.000.000
Survey IKM
IndeksKepuasanmasyarakatterhadapPelaksanaanPelayananPublik Perijinan
0 3.3S0.000.000
3.451.000.000
3.4100.000.000
3.550.000.000 251.000.000
PenyusunanSOPPelayananPerijinan
Jumlah SOPPelayananPerijinan
28 0 950.000.000 8 50.000.000 8 150.000.000
8 150.000.00070
400.000.000
1 16 17
ProgramPenyiapanpotensisumberdaya,sarana danprasaranadaerah
Jum lah p ro fil peluang investasi unggulan
3 p ro fil30S.000.000
3p ro fil 600.000.000
3p ro fil 323.574.500
3p ro fil 333.281.735
3p ro fil 343.280.187
15profil 1.905.136.422
1 16 17 01
Kajian potensi sumberdaya yang te rka it dengan
3 buah Dok.
Kajian305.000.000 600.000.000 323.574.500 333.281.735 343.280.187 1.905.136.422
"DituaA T^ctuuuuKOH OKocUd <6ut “PcltU fasuM Hen-fc<xdu S a tu “P i*ttiiK a6u fu zte*i Sa*tdu*u^ 3 7
‘&e*uMHaStnateqiA 2016-2021.
in v e s ta s i
3 buahdokum enkajian
Jumlahdokum enkajian
3 buah Dok.
Kajian
3 buah Dok.
Kajian280.000.000
3 buah dokum
enkajian
500.000.000
1 buah dokum
enkajian
175.000.000
lb u a hdokum
enkajian
158.281.735
3 buah dokum
enkajian
185.000.000
nbuahDok.
Kajian1.298.281.735
Penyusunan Kajian FS Investasi
Jumlah Kajian Feasibility Study Proyek Investasi yang akanDitawarkan
1KajianFeasibilityStudyProyekInvestasiyangakanDitawarkan
48.574.500
i
KajianFeasibility5tudyProyekInvestasiyangakanDitawarkan
50.000.000
1
KajianFeasibilityStudyProyekInvestasiyangakanDitawarkan
58.280.187
3KajianFeasibilityStudyProyekInvestasiyangakanDitawarkan
156.854.687
PenyusunanProposalInvestasi
JumlahProposalInvestasi
2Propos
alInvest
asi
25.000.000
2
Proposal
Investasi
25.000.000
2Propos
alInvest
asi
25.000.000
4
Proposal
Investasi
50.000.000
2
Proposal
Investasi
25.000.000
12Propos
alInvest
asi
150.000.000
Pendataan Potensi Perijinan dan non Perijinan
Jumlah jenis data perijinan dan non perijinan
31Kecamatan
75.000.000
31Kecamatan
75.000.000
31Kecamatan
75.000.000
31Kecamatan
75.000.000
31Kecamatan
300.000.000
Ju m la h B e la n ja R en ja
S e k to r3 050.000.000 3.461.203.546 3.235.745.000 3.332.617.350 3.432.601.871
16.512.567.769
Ju m la h B e la n ja R en ja K e w ila y a h a n
J u m la h T o ta l 4.362.200.000 5.214.010.373 4.627.857.900 4766.693.720 4909.694532 23.860.456.605
32'D itu z i "peu au an uM "W a d a l d a n ‘P d a U fa u a u H n a fta d u S a tu 'P iu tu K a ttu fu ite u ‘S a u d u u y
Pe*caM<iS&uiUqc& 2016-2021.
INDIKATOR KINERJA DPMPTSP KABUPATEN BANDUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
No IndikatorKondisi
Kinerja Pada Awal Periode
RPJMDTarget Capaian Kinerja Setiap Tahun
KondisiAkhir
RPJMD1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tahun 0 2016 2017 2018 2019 2020
Misi ke- 5: Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan Kompetitif
1 Nilai Investasi 9,4 Trilyun 7,0 Trilyun 7,2 Trilyun 7,5 Trilyun 7,8 Trilyun 8 Trilyun 37,5Trilyun
2 Persentase ketepatan waktu penerbitan dok. Perijinan 0 - 80% 82% 85% 875% 87%
3 Nilai SAKIP - - 60,50 60,80 70,00 70,20 70,72
4 Persentase BMD dalam Kondisi Baik - - 85% 86% 87% 88% 88%
5 Rata-rata Nilai SKP - - 85 86 87 88 88
VUuu "TKodai da»t "PelayatuM 1cifi4uiu Satu pi*ituK>x6ufKzte*i 2><utdu*t 39
2016-Z 0 2 t
BAB VIIndikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
6.1 Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD disajikan
pada tabel berikut:
Tabel 6.1
No Program/Kegiatan Indikator
Kondisi Kinerja
pada awal periode RPJMD
Target Capaian SetiapTahunKondisiKinerjapadaakhir
Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Renstra
1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- Nilai investasi,- jumlah investor,- Persentase
jumlah pemohon izin yang diproses,
- jumlah kerjasama investasi antara pemerintah dengan dunia usaha dan
- jumlah UMKM yanq bermitra,
- 9,4(T)- 44
- 100%
- 2
- 5
- 7 (T)- 44- 100%
- 2
- 5
- 7,2(T)- 44- 100%
- 2
- 5
- 7,5(7)- 48- 100%
- 2
- 5
- 7,8(7)- 50- 100%
- 2
- 5
- 8(7)- 55- 100%
- 2
- 5
37.5 (T), 241,
100%,
10,
25,
Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah
Jumlah fasilitasi kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah
- - - 100 100 100 300
Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidangpenanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
- Jumlah fasilitasi lelang investasi, Jumlah sosialisasi,
- Jumlah kajian kerjasama penanaman modal
1 paketlelanginvestasi,1 kali Sosialisasi, 1 kajian
1 paket lelang investas i,1 kali Sosialisa si, 1 kajian
1 paketlelanginvestasi,1 kali Sosialisasi, 1 kajian
1 paketlelanginvestasi,1 kali Sosialisasi, 1 kajian
1 paketlelanginvestasi,1 kali Sosialisasi, 1 kajian
1 paketlelanginvestasi,1 kali Sosialisasi, 1 kajian
5 paket lelang investas i,5 kali Sosialisa si,5
kajian
Peningkatankegiatanpemantauan,pembinaan danpengawasanpelaksanaanpenanaman modal
- Tersusunnya 100 buah buku tahunan,
- 50 buah buku triwulan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan buku Realisasi Investasi berdasarkan sektorPrimer,Sekunde r,dan Tersier beserta CDnya
1 0 0
p e ru s a h a a n ;
1 0 0 b u k u
LKPM
1 0 0
p e ru s a h a
a n ; 1 0 0
b u k u
LKPM
10 0
p e ru s a h a a n
; 1 0 0 b u k u
LKPM
1 0 0
p e ru s a h a a n
; 1 0 0 b u k u
LK P M
1 0 0
p e ru s a h a a n ;
1 0 0 b u k u
LK P M
1 0 0
p e ru s a h a a n
; 1 0 0 b u k u
LK P M
5 0 0
p e ru s a h a
a n ; 5 0 0
b u k u
LK P M
V i*u u ‘PetttuuutuM 'W taeU t cCxh 'Pel<xyx*uM H enfiadu S a tu ’P u tU tK aiu fietfeK ‘S anduny 40
^eM eanaS tnaU yia 2016- 2021.
Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi
- Jumlah peserta sosialisasi,
- jumlah bintek dan desiminasi perizinan,
- jumlah laporan
55 orang peserta, 1 kalisosialisasi,1 laporan
55orang peserta, 1 kali sosialisa si,llaporan
55 orang peserta, 1 kalisosialisasi, 1 laporan
55 orang peserta, 1 kalisosialisasi, 1 laporan
55 orang peserta, 1 kalisosialisasi,1 laporan
55 orang peserta, 1 kalisosialisasi, 1 laporan
275orgpeserta,5 kalisosialisasi,5laporan
Penyelenggaraan pameran investasi
- Jumlah event pameran,
- Jumlah orang yang mendapat informasi peluang usaha melalui kegiatan promosi investasi,
- jumlah laporan,- jumlah potensi
unggulan daerah yang dipromosikan
5 even, 50orang, 5 laporan, 3 potensi
5 even, 50orang,
5laporan,
3potensi
5 even, 50orang, 5 laporan, 3 potensi
5 even, 50orang, 5 laporan, 3
potensi
6 even, 50orang, 5 laporan, 3
potensi
7 even, 50orang, 5 laporan, 3
potensi
28 Even, 200
orang, 15
Potensi
Monev, perizinan dan penanaman modal
Jumlah laporan proceding kinerja perizinan dan penanaman modal
1dokumenlaporan
1dokumenlaporan
1dokumenlaporan
1 dokumen laporan
1dokumenlaporan
5dokumenlaporan
PeningkatanBrandingKelembagaanPenanamanModal danPerijinan
Jumlah Tagline DINASPENANAMAN MODAL DAN PTSP Kabupaten Bandung
1 tagline 1 tagline
2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- Nilai investasi,- Jumlah
investor 9,4(T), 44 7(T)„ 44 7,2(T),,44 7,5 (T),. 48 7,8(T)„ 50 8(T)„ 55
51 (T)„ 241,
Penyusunan kebijakan investasi bagipembangunanfasilitasinfrastruktur
Jumlah kebijakan / kajian pemerintah tentang legitinasi melalui produk hukum daerah
3 buah Kajian
3 buah Kajian
2 buah Kajian
2 buah Kajian
2 buah Kajian
2 buah Kajian
11 buahkebijakan/peraturan/kajian dibidangpenanamanmodaldanperizinan
Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal
jumlah paket sistem informasi pelayanan perijinan
1 paket Pengemban gan sistem aplikasi
1 paket Pengem bangan sistem aplikasi
1 paket Pengemba
ngan sistem aplikasi
1 paket Pengemba
ngan sistem aplikasi
1 paket Pengemban gan sistem
aplikasi
1 paket Pengemba
ngan sistem aplikasi
5 paketPengembangansistemaplikasi
Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
Jumlah Pelaksanaan Penlok dan Rakor Penyelenggaraan Pel. Perizinan
178 kali penlok dan 87 kali Rakor
178 kali penlok dan 87 kali Rakor
178 kali penlok dan 87
kali Rakor
178 kali penlok dan 87
kali Rakor
178 kali penlok dan
87 kali Rakor
178 kali penlok dan 87
kali Rakor
1000kalipenlok dan 400 kali Rakor
V ina a Penanam an TK o d a l dan ‘Pelayanan 7enfiaclu S a .tu pintuK afiufiaten “Sanduny 41
!RcHCdM<lSt*4te$iA 2016-2 0 2 t.
Peningkatan Pelayanan Publik
Persentase Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Pelaksanaan Pelayanan Publik Perijinan, Persentase perijinan yang di proses terhadap pendaftaran perijinan, Jumlah perijinan yang diterbitkan, Jumlah kewenangan / Jenis Ijin yang meningkat kecepatan waktu pelayanannya. Jumlah Unsur SPM yang terpenuhi
100% 100%
Survey IKM Indeks KepuasanmasyarakatterhadapPelaksanaanPelayanan PublikPerijinan
3,3 3,3 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5
Penyusunan SOPPelayananPerijinan
Jumlah SOPPelayananPerijinan
28 “ 9 8 8 8 70
3 Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
Jumlah profil peluang investasi unggulan
3 profil 3 profil 3 profil 3 profil 3 profil 3 profil 15 profil
Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi
Jumlah dokumen kajian
3 buah Dok. Kajian
3 buahDok.Kajian
3 buahDok.Kajian
3 buahDok.Kajian
3 buah Dok. Kajian
3 buahDok.Kajian
15 buahDok.Kajian
Penyusunan Kajian FS Investasi
Jumlah Kajian FS Proyek Investasi yang akan ditawarkan
1 Kajian FS Proyek Investasi yang akan ditawarkan
1 Kajian FS Proyek Investasi yang akan ditawarkan
1 Kajian FS Proyek Investasi yang akan ditawarkan
3 Kajian FSProyekInvestasiyangakanditawarkan
Penyusunan Proposal Investasi
Jumlah Proposal Investasi
2Proposa1Investasi
2 Proposal Investasi
2 Proposal Investasi
4 Proposal Investasi
2 Proposal Investasi
12Proposa1Investasi
Pendataan Potensi Perijinan dan non Perijinan
Jumlah Jenis data Perijinan dan non Perijinan
31Kecamatan
31 Kec. 31 Kec. 31 Kec. 31 Kec. 31 Kec. 31 Kec.
"D i*u u “PeH <x*ui*tt<iH “TK otO zl cO ut "PeO atfO tuiH “le n fu ic lu S a tu ‘P U ttu K a 6 u fe u ,te *t S cu td u n y 42
Xe*cA*AStn*tev4 2016-902».
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 disusun, sebagai gambaran
arah kebijakan dan strategi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung disusun dengan
mengacu kepada :
1) Hasil-hasil yang dicapai pada periode 2011 -2015
2) Permasalahan dan tantangan yang dihadapi, dan
3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung Tahun
2016-2021.
Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 ini dimaksudkan
untuk mewujudkan peningkatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung yang profesional, kreatif, inovatif sebagai
upaya untuk mendukung terwujudnya capaian kinerja penanaman modal dan
perizinan di Kabupaten Bandung.
Selain itu Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 juga menjadi acuan dan
pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung, sehingga menghasilkan
sinergitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bandung.
K ENANANAM MODAL DAN ^3ADU SATU PINTU EN BANDUNG
feagtfffladiana, SrSosa MJPol ===2Pembina Utama Muda NIP. 19690124 198903 1 001
“D inaa Pe*uuta»uut "TKotCal ctan “PeUufaMtut u lu S<Uu ’PcntuKaCupAtcK 43
■fanpw g vw nfayvy, vp*?<± W S m v k v p d ™ (Z IP W tt 't ™”?G,
1202 -9102 ""V *L v&W WS
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNGDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTUJl. Raya Soreang Km. 17 Telp/Fax. (022). 589 6882 Soreang 40911 Kabupaten Bandung
Em ail: [email protected] Website : ptsp.bandungkab.go.id
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1. Nama unit Organisasi2. Tugas
3. Fungsi
4. Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Memimpin, Mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
Perumusan kebijakan teknis Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuPenyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
b. umum Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ALASAN/ SUMBER DATA
1. MeningkatnyaInvestasi
f Nilai Investasi
f Persentase penerbitan dok.
Perijinan tepat waktu
f Bidang Perizinan Memulai usaha
f Bidang Perizinan Operasional usaha
f Bidang Penanaman Modal
f BidangPromosi, data dan informasi
Soreang, Mei 2017
AS PENANAMAN MODAL DAN N TERPADU SATU PINTU
TEN BANDUNG
i
n, - - -- iv - ^ r - HAPIANA. S.Sos., M.IPolPembina Utama Muda
NIP. 19690124 198903 1 001
PE M E R IN TA H KABU PATEN BANDUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTUJALAN RAYA SOREANG KM. 17 TELP,/FAX, (022) 5896882 SOREANG 40911
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG
Nomor :o ^ o /^ -o y /Y a h u n 2016Lampiran : -
TENTANGRENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUTAHUN 2016-2021
Menimbang a. Bahwa Rencana Strategis Kerja Perangkat Daerah (RenstraPD) memuat arah kebijakan Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (Lima) Tahun;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021
Mengingat 1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 TentangPengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 TentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 TentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
Menetapkan
PERTAMA
KEDUA
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2006 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 Tentang tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 4).
MEMUTUSKAN:
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016-2021;
Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016-2021 sebagai Diktum Pertama merupakan landasan bagi unit kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan Program Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang telah ditetapkan;
KETIGA
KEEMPAT
Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016-2021 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi Kenerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di SoreangPada Tanggal : SepteSeptember 2016
KEI
1 Pembina utama Muda NIP. 19690124 198903 1 001
f i Drs. H. RULI HADIANA
’ENANAMAN MODAL DAN rERPADU SATU PINTU T£N BANDUNG
V
PE M E R IN TA H KABU PATEN BANDUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTUJALAN RAYA SOREANG KM. 17 TELP,/FAX, (022) 5896882 SOREANG 40911
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNGNOMOR #5D /$|C~o;/2016LAMPIRAN : 1 (satu)
TENTANGPEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2016-2021KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG
Menimbang
Mengingat
a - bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadual yang ditetapkan;
b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a di atas, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010 - 2015
M E M U T U S K A NMenetapkan
PERTAMA Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) DinasPenanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, terikat oleh ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2016;
Bilamana ada ketentuan tambahan akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di SoreangPada tanggal 9 September 2016
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELA^ANAtt34=RPADU SATU PINTU
‘EN BANDUNG
jp u r s . n . i\ u l i HADIANA* Membina Utama Muda NIP. 19690124 198903 1 001
Tembusan disampaikan kepada Yth :1. Bupati Bandung, sebagai laporan.2. Wakil Bupati Bandung, sebagai laporan.3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, sebagai laporan
LAMPIRAN IKEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG NOMOR : OSO I /2016TANGGAL : September 2016TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016- 2021
SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2021
Jabatan dalam Tim Nama/JabatanPenanggung jawab
Ketua
Anggota
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Kabupaten Bandung
Sekertaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Kabupaten Bandung
1 Dra. Lilis Nurhayati s, M.Si/ Kabid Pengendalian dan Kerjasama Penanaman Modal
2 Drs. Deden Nuramdani, M.Si/ Kabid. Promosi dan Pengendalian Potensi Penanaman Modal
3 Drs. Supardian, MP/ kabid, perijinan
4 Lalan Sopandi M, / Kasubid. Pendaftaran
5 Sony Sopian, ST, M.Si/ Kasubid Pengolahan & Penerbitan Perijinan
6 Ade Yuyun k, SE, Ms.l / Kasubid. Pengendalian Penanaman Modal
7 Yoharman Syamsu, S.Sos, M.Si/ Kasubid. Kerjasama Penanaman Modal
8 lis Widaningsis W, SH, MM/ Kasubid. Pengendalian Potensi Penanaman Modal
9 E. Djoko Harjono, S.Sos/ Kasubid Promosi
10 H. One Sudarna, SH, M.Si/ Kasubag Keuangan
11 Drs. Moch Amin, SH/ Kasubag Penyusunan Program
12 Dindin Rachadian, SE/ kasubag umum dan kepegawaian
13 Heni Haryani/JFU
14 Eti trisnawati, S.Pd/ JFU
15 Riza Pranayuda/JFU
16 Ecep Kusmana/ JFU
ENANAMAN MODAL DAN PADU SATU PINTU
BANDUNG
. H. RULI HADIANAPembina Utama Muda
NIP. 19690124 198903 1 001
LAMPIRAN IIKEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNGNOMORTANGGALTENTANG
O t f ) I t F * 7/2016September 2016
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016- 2021
RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2021
1. PENANGGUNGJAWAB:• Bertanggungjawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tiijfi
penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021;
• Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) DINAS Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021;
• Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan
• Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021;
• Membantu penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021;
• Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penangungjawab penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Tahun 2016- 2021.
• Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan
3. ANGGOTA:• Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2011-2015;• Melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja
program/kegiatan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015;
• Melakukan telaahan terhadap isu-isu penting RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021;
• Melakukan telaahan terhadap sasaran RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016- 2021;
• Merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021;
• Merumuskan kegiatan prioritas Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021;
2. KETUA:
Menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021Melaksanakan penyempurnaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 atas hasil telaahan, koreksi dan masukan bidangnya masing-masing pada BPMPMenyesuaikan dokumen rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan.Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANTERPADU SATU PINTU ATEN BANDUNGS*L
®- Drs. H. RULI HADIANA Pembina Utama Muda NIP. 19690124 198903 1 001
Formulir VII.G.7Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra PD
Kabupaten/Kota
No Jenis Kegiatan
Hasil Pengendalian dan Evaluasi
Kesesuaian
Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian
Tindak Lanjut Penyempurnaan
Apabila TidakADA TIDAKADA
(D (2) (3) (4) (5) (6)
1Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD dan Penyusunan Agenda Kerja
V
2 Penyiapan data dan informasi V3 Analisis gambaran pelayanan SKPD ka b u paten/kota V4 Review Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi V
5 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota
V
6Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan SKPD kabupaten/kota
V
7 Perumusan isu-isu strategis V8 Perumusan visi dan misi SKPD kabupaten/kota V
9Perumusan visi dan misi SKPD kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah
V
10 Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD kabupaten/kota
V
11 Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD kabupaten/kota
V
12
Mempelajari Surat Edaran Bupati/Walikota perihal Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per- SKPD kabupaten/kota
V
13
Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota
V
14Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan
V
15Perumusan indikator kinerja SKPD kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMDkabupaten/kota
V
16 Pelaksanaan forum SKPD kabupaten/kota V
17
Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD kabupaten/kotaberpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah
V
18 Perumusan rancangan akhir Renstra SKPD kabupaten/kota
V
19
Pentahapan pelaksanaan program SKPD kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.
V
20 Dokumen Renstra SKPD kabupaten/kota yang telah d isya h ka n
V
g, Oktober 2016 PENANAM AN MODAL DAN
RPADU SATU PINTU BANDUNG
aCDrs.H . RULI HADIANA
ina Utama Mudau r s ,. h ,
NtP. 19690124 198903 1 001
