Upload
others
View
11
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
SEJARAH PENDIDIKAN
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
DI INDONESIA
Dr. Nur Miladan, S.T., M.T.
PWK, FT. UNS
SEJARAH PERKEMBANGAN
sarjana teknik sipil , Kepala Balai
Tata Ruangan Pembangunan
1950
Menjalin Kerjasama
• Melakukan pendekatan ke
beberapa universitas
• salah satunya adalah UGM
1958
Pembentukan
Lembaga khusus
sarjana tata ruang
1959
Seminar City Planning PBB
Mengenai Perencanaan
skala wilayah dan kota
1952-1954
Seminar PBB
Mengenai Perencanaan
Wilayah di Tokyo
1958
Kus Hadinoto
Pada tahun 1955, prakarsa Kus Hadinoto mendapat dukungan dari Biro Perencana
Negara (Sekarang Bappenas).
Kus Hadinoto juga mendapat dukungan dari Kantor Perwakilan PBB (UNTAB)
beberapa tenaga ahli perencanaan asing yang bekerja di berbagai kantor di Jakarta.
Kenneth Watts (Tenaga ahli dari Inggris) menghubungkan dengan Kantor Perwakilan
PBB (United Nations Technical Assistance Board) di Jakarta.
Hubungan Kus Hadinoto dengan pejabat PBB di New York dukungan berupa fasilitasi
dan dorongan melanjutkan gagasan itu.
Tantangan: rekan-rekannya sesama guru besar di (Sekolah Tinggi Teknologi Bandung/
ITB)
menolak gagasan membuka jurusan baru keberadaan perguruan tinggi tersebut
masih berorientasi pada kesepakatan zaman Hindia Belanda program Sekolah
Tinggi Teknologi Delft (Belanda)
Persetujuan membentuk pendidikan ini diterima
tantangan bersifat teknis pendidikan.
Penentuan universitas yang akan diminta bantuan untuk menangani tahap persiapan,
termasuk penetapan strata studi
Persiapan tenaga pengajar
penetapan kurikulum dan kegiatan kemahasiswaan;
Pembangunan gedung di atas lahan sempit yang tersedia.
Hubungan baik dengan mantan guru besar Kus Hadinoto ketika menuntut ilmu perencanaan di
Amerika Serikat bersedia menjalin hubungan dengan berbagai pihak di Jakarta
kebutuhan dana valuta asing melalui PBB.
Kerangka pemikiran Immanuel Kant tentang pembahasan pendidikan PLANOLOGI pertama kali
diprakarsai oleh M. Ridwan dari Aechen.
• Bandung School of Planning atau School of Planning merupakan program dan kurikulum
“perencanaan wilayah dan kota” prioritas kebutuhan ilmu penataan ruang.
• Jurusan Planologi ITB lahir dengan nama “Bagian Tata Pembangunan Daerah dan Kota”
• Penentuan undergraduate study (strata satu) atau post graduate study (strata dua).
• Pengalaman di negara lain, program pendidikan ilmu penataan ruang pada tingkat
undergraduate tidak ada yang berhasil, dilaksanakan pada tingkat post graduate. ITB belum
memiliki juga program post graduate (pasca sarjana).
• Realitanya Indonesia masih memprioritaskan kebutuhannya pada tenaga ahli atau sarjana
strata satu serta minat menuntut ilmu jenjang strata dua masih minim.
• Tim Universitas Harvard yang dipimpin oleh M. Meyerson menyetujui program untuk strata satu.
• Persetujuan Tim Harvard berdasarkan dengan keunikan Indonesia
• kebutuhan tenaga ahli perencana tata ruang.
• prioritas kebutuhan negara : pertumbuhan ekonomi perencanaan daerah
Tahun pertama : tenaga pengajar dari ITB dan UGM yang dipersiapkan
khusus.
Tahun ketiga :
› mulai memanfaatkan tenaga pengajar khusus dipersiapkan di
Amerika Serikat
› tenaga pengajar khusus didatangkan dari luar negeri secara
bergiliran.
Saat peresmian : bersamaan dengan jurusan Teknik Penyehatan
September 1959.
Pada saat itu, Ir. Kus Hadinoto sudah tidak menjabat sebagai Kepala
BTRP (hingga 1956/1957).
Para pemikir perencanaan (para ahli, peneliti, pendidik), perencanaan
merupakan tindakan yang mutlak diperlukan, di sisi lain masyarakat
belum dapat memahami perencanaan sebagai bagian kehidupan.
Perkembangan permintaan masyarakat terkait keahlian bidang
perencanaan.
• Pada mulanya pendidikan planologi merupakan mata kuliah di Bagian Sipil
dari tahun 1930-an sampai tahun 1940-an, dan kemudian berpindah pada
Bagian Arsitektur pada tahun 1950-an dengan demikian planologi lahir dan
dikenal sebagai bagian dari rekayasa (Soegijoko, 1985).
• Belum ada pendirian sekolah perencanaan lainnya selama kurang lebih 20
tahun (1959 s/d1979).
• Tahun 1979 mulai berdiri sekolah perencanaan lainnya :
• Program studi S1 Tehnik (sekarang Perencanaan Wilayah dan Kota) di
Universitas Islam Bandung (UNISBA)
• Program studi S2 Planologi - ITB
• Program studi S2 Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan di
Fakultas Pertanian- IPB.
ITB
UNDIP
UGM
ITS
UB
UNS
UNISBA
UNISULA
Universitas Taruma Negara
Institut Teknologi Indonesia
UNPAS
Universitas Pakuan
Universitas Winaya Mukti
Institut Teknologi Nasional
Universitas Merdeka
IPB (S2)
USU (S2)
Institut Teknologi Medan
Universitas Andalas
Universitas Bung Hatta
UNHAS
Universitas 45 Ujung
Pandang
UNS : 2006
• Pertemuan informal ketua jurusan Planologi ITB forum komunikasi wakil Perguruan
Tinggi dan Swasta yang terdapat jurusan Planologi ujian negara, tiap semester.
• 7 November 1987 di ITB membentuk forum komunikasi antar jurusan planologi ITB dan
PTS Forum Nasional Pendidikan Planologi (FNPP).
• Tahun 1995, DIKTI meminta kepada jurusan-jurusan PTN untuk mempersiapkan
rancangan Kurikulum Nasional.
• Keberlakuan Kurikulum Nasional yang menjadi SK Menteri pada tahun 1996
mengubah nama FNPP menjadi Forum Nasional Pendidikan Perencanaan Wilayah dan
Kota (FNP-PWK).
.
• Studi tentang pendidikan perencanaan di Indonesia yang dilakukan oleh tiga
program studi perencanaan di ITB, UGM dan UNHAS Proyek GTZ-PMPW : Needs
Assessment Study for Schools of Planning (NAS-SOP) berbagai bidang ilmu sosial
dan keteknikan.
• Planologi-ITB terlibat kerjasama dengan GTZ berupa Pengembangan Program Magister
Pengembangan Wilayah (PMPW) pengembangan program magister S2 yang sudah
berjalan di beberapa PTN, seperti USU, U. Andalas, IPB, ITB, UGM, UNHAS.
• GTZ melibatkan S1 PWK UNDIP, kemudian S1 PWK UNIBRAW.
• PMPW-GTZ mendorong lahirnya deklarasi ASPI di Jakarta pada Maret 2000.
Latar Belakang Memproklamasikan profesi
dan pendidikan
perencanaan sebagai suatu
disiplin.
Tujuan Mengumpulkan sumberdaya di
berbagai program pendidikan
di Indonesia agar status
perencanaan di Indonesia
semakin maju.
Agenda Internal pertemuan-pertemuan
ilimiah tentang kemajuan
perencanaan di Indonesia,
dsb.
Agenda Eksternal • pengelola pendidikan
nasional,
• kerjasama dengan organisasi
profesi perencanaan di
dalam dan di luar negeri,
• kerjasama dengan lembaga-
lembaga publik maupun
masyarakat berkaitan
perencanaan, dsb.