PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT (PSBM) DI KOTA PASURUAN

MakalahDisusun Sebagai Tugas UTSMata Kuliah Pemberdayaan Masyarakat

OLEH:

IKA ANGGRIANI101414453042

F A K U L T A S K E S E H A T A N M A S Y A R A K A TMINAT STUDI MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATANUNIVERSITAS AIRLANGGA2014BAB IPENDAHULUAN

Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera di masa yang akan datang, akan sangat diperlukan adanya lingkungan permukiman yang sehat. Dari aspek persampahan, maka kata sehat akan berarti sebagai kondisi yang akan dapat dicapai bila sampah dapat dikelola secara baik sehingga bersih dari lingkungan permukiman dimana manusia beraktifitas di dalamnya (Permen PU nomor: 21/PRT/M/2006). Pertambahan jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan akan menyebabkan terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan (Tuti Kustiah, 2005:1). Lebih jauh lagi, penanganan sampah yang tidak komprehensif akan memicu terjadinya masalah sosial, seperti amuk massa, bentrok antar warga, pemblokiran fasilitas TPA (Hadi, 2004) Di Kota Pasuruan, Penyebaran faham disposableisme telah berhasil mencuci otak masyarakat dan memicu terjadinya demam pemakaian barang sekali pakai (disposable) di rumahtangga serta melahirkan kebiasaan masyarakat yang gemar menyampah. Masyarakat masih cenderung mengikuti aliran NIMBY (not in my back yard) yang tidak berwawasan lingkungan seperti membakar dan membuang sampah sembarangan. Akibatnya banyak dijumpai tempat pembuangan sampah ilegal dimana-mana, seperti bantaran sungai , di tepi tepi jalan , dilahan lahan kosong, dll. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kota Pasuruan melalui Forum Kota Sehat yang merupakan organisasi lintas sektoral menganggap perlu untuk mengembangkan sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (PSBM) secara mandiri, produktif dan ramah lingkungan.

BAB IIPELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT (PSBM)

PSBM merupakan penanganan sampah yang direncanakan, dilaksanakan, dikembangkan dan dijaga kelangsungannya oleh suatu kelompok masyarakat. Untuk merealisasikan program tersebut Forum Kota Sehat Kota Pasuruan Melakukan tahapan tahapan sebagai berikut:I. Persiapan1. Penyiapan PetugasPenyiapan petugas dilaksanakan dengan menyelenggarakan beberapa kali pertemuan:a. Pertemuan I: Pembentukan Tim Pendamping PSBM di Kota Pasuruanb. Pertemuan II: Penyamaan persepsi anggota tim tentang PSBMc. Pertemuan III: Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan (Jadwal Kegiatan, Sasaran, Petugas, Anggaran, dan Target Pencapaian)2. Penyiapan Lapangan:Setelah tim Pendamping PSBM di Kota Pasuruan terbentuk, maka masing-masing tim segera melaksanakan beberapa pendekatan sesuai dengan pembagian wilayah yang telah ditentukan. a. Studi kelayakan daerah sasaranPSBM di Kota Pasuruan direncanakan dilakukan secara bertahap. Kota Pasuruaan terdiri dari 4 kecamatan yaitu Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Kebonagung, dan Kecamatan Bugul Kidul. Sebagai tahap awal, Pendampingan PSBM dilakukan di 1 kelurahan.Karakteristik masyarakat kota pasuran relatif sama. Jumlah penduduk dan Luas wilayahnya pun tidak jauh berbeda. Oleh karena itu, dalam menentukan Kelurahan mana yang dipilih untuk didampingi pada PSBM tahap pertama ini, dilihat dari keaktifan kader kesehatan. Dan kelurahan yang dipilih adalah Kelurahan Petamanan Kecamatan Bugul Kidul.b. Mengurus perijinanForum Kota Sehat merupakan forum tingkat kota yang digawangi langsung oleh Walikota. Anggotanya terdiri dari perwakilan beberapa SKPD (Bappeda, BPKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kebersih dan Pertamanan, BLH, Dinas PU, dan Diskoperindag). Izin dari pemimpin mulai dari Walikota, Camat, Lurah tidak ada masalah. Karena semuanya telah dihadirkan dan dilibatkan pada saat penyamaan persepsi dan penyusunan perencanaan. Namun, izin dari pimpinan formal saja tidak cukup. Untuk dapat masuk ke masyarakat dengan mudah, maka tim melakukan pendekatan kepada perwakilan pemuka masyarakat setempat dengan melakukan pertemuan untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari PSBM. c. Menjalin kontak dengan tokoh informal Tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya, Koordinator masing-masing kelurahan mengumpulkan seluruh ketua RT, pengurus PKK dan ketua organisasi kemasyarakatan lain untuk diajak musyawarah menanggapi tawaran pemerintah. Hasil musyawarah antara pengurus RT/RW, Pengurus PKK dan pengurus organisasi kemasyarakatan lain, menginginkan diadakannya sosialisasi untuk masyarakat, yang diwakili oleh Ketua RW, Ketua RT, PKK, Karang Taruna, ketua kelompok keagamaan, dan tokoh masyarakat tentang gagasan baru pemerintah dalam pengelolaan sampah yaitu melalui program PSBM. Pembicara dalam acara tersebut adalah dari Pemerintah Kota Pasuruan, dalam hal ini ketua tim PSBM, serta wakil dari pemerintah kota surabaya dan warga (kelompok yang sudah terlebih dahulu melaksanakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat). d. Menjalin kontak dengan masyarakatSetelah para tokoh berkumpul, maka disepakati dilakukan sosialisasi. Sosialisasi ini diadakan sebagai salah satu bentuk penyadaran terhadap masalah lingkungan terutama sampah dilingkungan mereka.

Tahap berikutnya setelah sosialisasi adalah dilakukannya pendekatan kepada warga yang mempunyai kemauan, kepedulian dan kemampuan untuk melaksanakan program serta dapat menjadi penggerak di lingkungannya. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pengkapasitasan terhadap pengetahuan masyarakat.

II. Pengkajian (Assessment)1. Mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan)permasalahan dalam pengelolaaan sampah,antara lain sebagai berikut :a. Volume sampah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk b. Biaya operasional pengelolaan sampah yang semakin meningkat. Sementara pendapatan dalam bentuk retribusi masih sangat kecil dan tidak sebanding dengan besaran anggaran yang digunakan untuk pengelolaan sampah c. Usia tekhnis TPS terbatas2. Mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki

Pemetaan masalah persampahan dan kebersihan lingkungan setempat dari berbagai aspek,termasuk pendekatan jumlah dan komposisi sampah. 4.Pembentukan kelompok kerja,penyusunan rencana kerja dan kesepakatan kontribusi warga dalam bentuk materi maupun non materi

3. Masyarakat sudah dilibatkan dalam tahap penilaian

Pelatihan dan kampanye untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran penghijauan lingkungan 6.Pendampingan, sosialisasi, dan pemantauan terus-menerus sampai menghasilkan kompos,produk daur ulang,penghijauan dan tanaman produktif 7.Pemasaran hasil daur ulang,tanaman produktif,atau kompos bagi yang berminat,menambah penghasilan.

4. Kadang ditemukan kebutuhan normatif yang tidak dirasakan masyarakat

III. Perencanaan Program atau Kegiatan (Designing)1. Formulasikan tujuan yang ingin dicapai2. Salah satu metode yang sangat flexsible dan realistik dikembangkan adalah implementasi metode Recycle system pengomposan dalam pengelolaan sampah

3. Buat urutan pelaksanaan kegiatan (Isi kegiatan)

a. Pemerintah sebagai pihak pembuat kebijakan (regulator) berwenangmembuat kebijakan tentang pengelolaan sampah. Sehingga Pemerintahmerupakan pihak yang paling tepat mengambil inisiatif (inisiator) agarprogram menjadi gerakan masyarakat.b. Dalam rangka menyusun konsep perencanaan, karena nanti yang akan melaksanakan adalah masyarakat, maka masyarakat perlu dilibatkan dalam proses perencanaan. c. Dalam rangka pelibatan masyarakat dalam perencanaan, yang dilakukan adalah manjalin komunikasi dengan masyarakat melalui pengurus RT/RW. Pengurus RT/RW di sini adalah pihak yang memiliki kapabilitas sebagai fasilitator antara pemerintah dan masyarakat. Di tempat lain bisa jadi fasilitator tersebut adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, akademisi atau lainnya. Yang terpenting mereka adalah pihak yang dipercaya oleh masyarakat dan pemerintah dan memiliki kemampuan sebagai fasilitator. d. Hal utama yang harus disampaikan pertama kali dalam sosialisasi adalah tentang manfaat pengelolaan sampah. e. Untuk memperkuat penjelasan tentang manfaat pengelolaan sampah, pemerintah sebaiknya mengajak pengurus RT/RW untuk melakukan studi banding ke daerah yang telah berhasil melaksanakan pengelolaan sampah. f. Sebagai fasilitator, pengurus RT/RW kemudian berkomunikasi dengan masyarakat untuk menjelaskan tentang manfaat kegiatan pemilahan sampah dan pengalaman daerah lain yang sudah berhasil. Selain itu, pengurusRT/RW juga berusaha menjaring masukan dari masyarakat tentang pengelolaan sampah. Masukan tersebut kemudian didiskusikan dengan pemerintah untuk menyempurnakan konsep yang sudah ada.Hasil penyempurnaan konsep menjadi produk perencanaan yang disepakati pemerintah dan masyarakat.g. Isi perencanaan memuat paling tidak: mekanisme pengelolaan (meliputi: operasional, pengendalian, pengawasan, pembiayaan, evaluasi dan pelaporam), peran masyarakat dan Pemerintah, pembentukan organisasi pengelola, sarana prasarana.

4. Pilih pendekatan dan metode yang akan digunakan, Bisa juga metode dirinci masing-masing kegiatan

5. Tentukan personalia yang bertanggung jawab pada tiap kegiatan

6. Susun waktu pelaksanaannya7. Buat rencana evaluasinya sesuai indikator8. Pentukan anggaran kegiatannya

IV. Penentuan TujuanMaksud utama penentuan tujuan adalah untuk membimbing program ke arah pemecahan masalahTingkatan tujuan ada dua: tujuan umum dan tujuan khusus Perumusan tujuan mengikuti kaidah SMART (specific, measurable, achievable/appropriate, realistic dan time bound)

V. Implementasi1. Melakasanakan kegiatan sesuai rencana2. Rinci prosedur operasional untuk melaksanakan program3. Perlu kerjasama yang baik antara petugas dan masyarakat

a. Dalam Implementasi pemilahan sampah, pemerintah memberikan bantuan fasilitas termasuk biaya untuk pengelola karena biaya pengelolaan sampah merupakan kewajiban pemerintah (amanat UU RI no 18 tahun 2008).b. Pemerintah mengatur dan memberikan insentif & disinsentif. Walaupun masyarakat tidak keberatan dengan adanya retribusi sampah, namun alangkah baiknya jika pemerintah memberikan insentif pada masyarakat yang melakukan pemilahan sampah. Insentif diberikan untuk memotivasi masyarakat, agar masyarakat bersemangat melakukan pemilahan sampah. c. Insentif yang diberikan dapat dalam bentuk pengurangan retribusi bagi warga masyarakat yang melakukan pemilahan sampah. Sedangkan bagi warga yang tidak melakukan pemilahan sampah, tetap membayar retribusi. Ini sejalan dengan amanat UU No 18 Th 2008 Pasal 18.d. Pemerintah melakukan sosialisasi implementasi untuk mengkampanyekan program, agar pemilahan sampah menjadi gerakan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah dapat bekerja sama dengan pengurus RT/RW.e. Bersama dengan pengurus RT/RW, pengelola membentuk organisasi kepengurusan dan program kerja. f. Pemerintah memfasilitasi kegiatan sosialisasi implementasi yang dilakukan oleh pengelola, yang merupakan tanggung pengelola. Dalam hal ini pengelola dapat bekerja sama dengan pengurus RT/RW. g. Pengelola menentukan mekanisme pengelolaan sampah, yang meliputi pengembilan sampah dari rumah-rumah dan pengangkutannya hingga ke TPSS. h. Pengelola bertanggung jawab mengelola sampah anorganik yang terkumpul, mulai dari pengumpulan, pengangkutan dan pemanfaatan/penjualannya, termasuk pemanfaatan uang hasil penjualan. i. Bersama dengan pengurus RT/RW, pengelola memberikan bimbingan kepada masyarakat agar mereka dapat mengelola sampahnya dengan benar. Termasuk di dalamnya memberikan bimbingan dalam pengolahan sampah.j. Masyarakat melakukan pemilahan sampah di tingkat sumber, sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan oleh pengelola. k. Masyarakat mengolah sampah organiknya menjadi kompos. l. Masyarakat bertanggung jawab melakukan sosialisasi dalam rumah tangganya (sosialisasi internal). Di tingkat inilah, sebetulnya sosialisasi akan sangat efektif karena dapat dilakukan secara intensif.

VI. Evaluasi1. Metode Evaluasia. Pemerintah melakukan evaluasi tahunan berdasarkan laporan yang diterima dari pengelola dan pengurus RT/RW, juga masukan dari masyarakat.b. Dalam kaitan denagn evaluasi, fungsi pengurus RT/RW adalah memberi masukan kepada Pemerintah dan pengelola. Disamping itu juga menjaring masukan dari masyarakat. c. Pengelola menyampaikan laporan dan hasil evaluasi kepada Pemerintah dan masyarakat d. Penyampaian laporan dan evaluasi dilaksanakan secara bulanan dan tahunan. Evaluasi bulanan dilaksanakan bersamaan dengan pertemuan rutin warga. Sedangkan evaluasi tahunan dilaksanakan dengan waktu yang disepakatie. Masyarakat memberi masukan kepada Pemerintah dan pengelola. Usulan untuk menerapkan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dengan prinsip 3R, yang meliputi tahap perencanaan, implementasi, pengendalian, pengawasan dan evaluasi, serta pihak-pihak yang terlibat

2. Lakukan evaluasi bersama masyarakat

a. Pemerintah dengan dibantu oleh pengurus RT/RW, melakukan monitoring dan supervisi. Hal ini dilakukan agar program yang sudah menjadi kebijakan Pemerintah dapat berjalan sesuai yang diharapkan. b. pengurus RT/RW melaporkan hasil kegiatan monitoring dan supervisinya kepada pemerintah melalui mekanisme yang sudah ditentukan. c. Pengelola melakukan kegiatan pengendalian dan pengawasan kegiatan pengelolaan sampah agar sesuai dengan mekanisme yang sudah disepakati. Dalam hal ini pengelola dapat bekerja sama dengan pengurus RT/RW d. Pengelola membuat laporan rutin, yang akan disampaikan ke Pemerintah dan masyarakat sesuai mekanisme yang ada. e. Laporan rutin ke masyarakat dapat dilaksanakan bersamaan dengan pertemuan rutin warga, seperti pertemuan di tingkat RT.

3. Pilih jenis evaluasi (formative atau summative)evaluasi dilaksanakan secara bulanan (formative) dan tahunan (summative). Evaluasi bulanan dilaksanakan bersamaan dengan pertemuan rutin warga. Sedangkan evaluasi tahunan dilaksanakan dengan waktu yang disepakati.

4. Evaluasi pada komponen proses atau output

A.SAMPAH KERING

B. SAMPAH BASAH

5. Jawab pertanyaan:a. Apakah rencana sudah dilaksanakanb. Apakah tujuan sudah tercapaic. Apakah program sudah berjalan efektifd. Apakah program sudah berjalan efisien

VII. Terminasi Saat mengakhiri hubungan secara formal dengan sasaranPerlu dilakukan secara pelan-pelanPerlu dijaga kontak setelah program selesai