UPATI KAIMANA SALINAN BUPATI KAIMANA PROVINSI PAPUA BARAT · 2020. 7. 22. · PROVINSI PAPUA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

UPATI KAIMANA

BUPATI KAIMANA

PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAIMANA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan perkembangan perekonomian daerah dan perubahan tingkat penggunaan jasa

dengan tarif retribusi maka Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 5 Tahun 2011 tentang

Retribusi Jasa Usaha perlu dilakukan penyesuaian;

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Usaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang_Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa

SALINAN

2

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Radja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten

Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat,

Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4245);


Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

3

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang

Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAIMANA dan

BUPATI KAIMANA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5

TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, diubah sebagai

berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 diubah, diantara

angka 5 dan angka 6 disisipkan satu angka baru yaitu angka 5a, diantara angka 8 dan 9 disisipkan tiga angka baru yaitu angka 8a, angka 8b, dan angka 8c,

ditambahkan dua puluh tiga angka baru yaitu angka 24

4

sampai dengan angka 46, sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaimana.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Kaimana.

5. Perangkat Derah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas

Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.

5a. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau

daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana

pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan

usaha lainnya.

7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang,

fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula

disediakan oleh sektor swasta.

8a. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersil karena

pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor

swasta.

5

8b. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan

menganut prinsip komersial.

8c. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi

atau Badan yang menggunakan / menikmati

pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

9. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh

peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu

sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat, alat-alat besar, yang dalam

operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor

yang dioperasikan di air.

10. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang

digerakkan oleh tenaga manusia dan atau hewan.

11. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu

kendaraan bermotor/tidak bermotor yang bersifat

sementara.

12. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh

Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir, tidak termasuk yang disediakan atau

dikelola oleh pihak swasta.

13. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan

bermotor yang disediakan oleh pengusaha angkutan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut

bayaran.

14. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi

jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan

pemberangkatan kendaraan umum.

15. Rumah Potong Hewan adalah tempat khusus yang dipergunakan untuk memotong hewan (sapi, kuda,

kambing, domba dan unggas).

16. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut berdasarkan peraturan perundang-

undangan diwajibkan untuk melakukan

6

pembayaran retribusi termasuk petugas pemungut

atau pemotong retribusi tertentu.

17. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk

memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya

disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan

cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran

yang ditunjuk oleh Bupati.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang

menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang

terutang.

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat

ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang

terutang atau seharusnya terutang.

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya

disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi

berupa bunga dan/atau denda.

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan

menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara Objektif dan profesional berdasarkan suatu standar

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan lain

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah.

23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti

yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah serta menemukan

tersangkanya

24. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang

selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi yang dipungut atas pemakaian kekayaan milik

Pemerintah Daerah.

7

25. Kekayaan Daerah adalah kekayan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang meliputi tanah, rumah

dinas, gelanggang olah raga, sirkuit, gedung, fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan alat-alat berat, kendaraan angkutan dan pemakaian

laboratorium.

26. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah

Kabupaten Kaimana.

27. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk

halaman yang disediakan dan dikuasai oleh

Pemerintah Daerah.

28. Kendaraan Alat-alat berat adalah semua kendaraan

alat-alat berat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

29. Kendaraan Angkutan adalah kendaraan angkutan baik untuk penumpang maupun barang yang

disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

30. Rumah Dinas adalah rumah dinas yang disediakan

dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

31. Laboratorium adalah sarana dan prasarana untuk pengujian atau pemeriksaan material bahan bangunan dan lainnya yang sejenis yang disediakan

dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

32. Retribusi Tempat Pelelangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus

disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak dan hasil bumi termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang

disediakan ditempat pelelangan.

33. Tempat Pelelangan adalah tempat yang disediakan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan

pelelangan.

34. Retribusi terminal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan

penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha,

dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh

Pemerintah Daerah.

35. Retribusi Tempat khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas

8

pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan,

dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

36. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya disebut Retribusi adalan

pembayaran atas pelayanan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, yang dimiliki

dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

37. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, milik Pemerintah Daerah adalah meliputi pelayanan

penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa

yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah

38. Retribusi Rumah potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas

pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong,

yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh

Pemerintah Daerah.

39. Pelabuhan adalah tempat yang tediri atas daratan dan.atau perairan dengan batas-batas tertentu

sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat

kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas

keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat

perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

40. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang

berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang

dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekomonian nasional

dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang

wilayah.

41. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut Retribusi adlah pembayaran

atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh

Pemerintah Daerah.

9

42. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran

atas jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau

dikelola oleh Pemerintah Daerah.

43. Retribusi Penjualan Produk usaha daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran

atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah

daerah.

44. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang

menghubungkan jaringan jalan yang terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut

penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

45. Usaha Angkutan Penyeberangan adalah usaha di bidang angkutan penyeberangan yang

diselenggarakan untuk umum pada lintas penyeberangan dengan memungut bayaran dengan

menggunakan kapal yang memiliki sertifikasi yang sesuai dengan kondisi teknis dan operasional

prasarana, sarana dan perairan.

46. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai

dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi

serta pengawasan penyetorannya.

47. Pemeriksaan Mutu adalah serangkaian kegiatan

dalam rangka memeriksa kwalitas hasil pertanian dan perkebunan yang akan dikirim, dipasarkan

keluar Daerah Kabupaten Kaimana agar memenuhi standar mutu sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) ditambahkan huruf baru

yaitu huruf h, huruf i dan huruf j sehingga berbunyi

sebagai berikut :

10

BAB II

RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

(1) Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan

Daerah ini terdiri atas :

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

c. Retribusi Terminal; d. Retribusi Tempat Khusus Parkir; e. Retribusi Rumah Potong Hewan;

f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; g. Retribusi Penyeberangan di Air; h. Retribusi Tempat Pelelangan;

i. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/ Villa; dan

j. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

3. Ketentuan Bagian Kesatu RETRIBUSI PEMAKAIAN

KEKAYAAN DARAH Paragraf 1, Pasal 3, Pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan milik

Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1) Objek Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah

pemakaian kekayaan daerah.

(2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri dari :

a. Pemakaian/penyewaan tanah;

b. Pemakaian gedung, ruangan dan Aula; c. Pemakaian rumah dinas, asrama;

11

d. Pemakaian kendaraan/alat berat; e. Pemakaian fasilitas MCK di kawasan pariwisata.

f. Pemakaian laboratorium milik pemerintah daerah yang meliputi : 1. Pelayanan laboratorium sertifikasi, pengujian

benih dan penggunaan sarana proteksi tanaman perkebunan;

2. Pelayanan laboratorium pengujian dan

sertifikasi mutu hasil perikanan; 3. Pelayanan laboratorium pada Balai Higiene

perusahaan Ergonomi, kesehatan dan keselamatan Kerja;

4. Pelayanan laboratorium sertifikasi benih

tanaman pangan dan hortikultura; 5. Pelayanan laboratorium jasa pengujian dan

kalibrasi pada balai pengujian dan sertifikasi

mutu barang; 6. Pelayanan laboratorium dan peralatan

eksplorasi pada Unit Pelayanan Jasa Sumber

Daya Mineral dan Energi;

7. Pelayanan laboratorium kesehatan hewan

pada Dinas Peternakan Kabupaten Kaimana.

(3) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang

menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah.

(4) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b adalah: a. Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi

dari tanah tersebut;

b. Penggunaan tanah untuk kepentingan kedinasan;

c. Pemakaian kekayaan daerah yang digunakan untuk kepentingan dinas di lingkungan pemerintah daerah.

d. Pemanfaatan gedung balai adat oleh lembaga adat guna kepentingan acara dan/atau upacara

adat;

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

(1) Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam

12

Pasal 4 ayat (2) huruf a diukur berdasarkan jenis

dan/atau lama waktu pemakaian kekayaan daerah.

(2) Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi pemakaian kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan jenis pengujian/ pemeriksaan dan/atau jumlah parameter pemeriksaan laboratorium dengan

besaran tarif bervariasi tergantung pelayanan yang

diminta.

(3) Penghitungan harga satuan per parameter pemeriksaan laboratorium ditetapkan berdasarkan

biaya bahan ditambah biaya sarana yang diperlukan

untuk setiap pemeriksaan.

(4) Besarnya biaya sarana memperhitungkan semua sarana penunjang yang digunakan untuk operasionalisasi peralatan.

Paragraf 3

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi

Pasal 6

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian

kekayaan daerah, dihitung berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan dan jangka waktu

pemakaian.

(2) Struktur dan besarnya tarif sewa tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kaimana ditetapkan sebesar

5% x NJOP x luas (M2) x jangka waktu sewa (tahun).

(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini. 4. Ketentuan Bagian Kedua RETRIBUSI PELAYANAN

KEPELABUHANAN Paragraf 3 Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini.

13

5. Ketentuan Bagian Ketiga RETRIBUSI TERMINAL pada

Paragraf 3, Pasal 13 dan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 14

1) Tarif Retribusi terminal digolongkan berdasarkan

jenis pelayanan yang diberikan.

2) Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal, sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan

Daerah ini.

6. Ketentuan Bagian Keempat RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR pada Paragraf 1 pAsal 15 dan Pasal 16, Paragraf 3 Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Bagian Keempat RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Paragraf 1 Nama dan Objek Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir, dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh

Pemerintah Daerah.

Pasal 16

(1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah

pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi : Tempat Khusus Parkir Pasar Kaimana, Tempat Khusus Parkir

Stadion Triton Kaimana, Tempat Khusus parkir

14

Taman kota Kaimana, Tempat khusus parkir Pelabuhan Laut Kaimana dan Tempat Khusus Parkir

Bandar Udara Utarum Kaimana.

(3) Dikecualikan Objek Retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan,

dimiliki ,dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak swasta.

Paragraf 3 Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 18

(1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat khusus parkir yang diberikan.

(2) Struktur dan besarnya tarif tempat khusus parkir,

sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan

Daerah ini.

7. Ketentuan Bagian Kelima RETRIBUSI RUMAH POTONG

HEWAN pada Paragraf 2 Pasal 21 dan Paragraf 3 Pasal 22 diubah sehingga keseluruhan Pasal 21, dan Pasal 22

berbunyi:

Bagian Kelima

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Paragraf 2


Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan fasilitas

penyediaan rumah potong hewan dan unggas, jenis hewan dan unggas, jasa pemeriksaan, volume dan/atau

sample serta unsur bahan pemeriksaan yang digunakan.

15

Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan, sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan

Daerah ini.

8. Ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis

fasilitas yang digunakan, jumlah orang, dan/atau lamanya menggunakan/menikmati tempat rekreasi,

pariwisata, dan olah raga.

Paragraf 3

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi

dan olah raga, sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

9. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan satu Pasal

baru, yaitu pasal 26A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26A

(1) Dalam rangka pembinaan olahraga, penggunaan fasilitas olahraga milik Pemerintah Daerah oleh atlet

Daerah dapat diberikan pembebasan Retribusi.

16

(2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bupati melalui dinas yang

membidangi olahraga.

10. Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR

Paragraf 1

Nama dan Objek Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Jasa Pelayanan

Penyeberangan orang/barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 30

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan

pada golongan muatan yang menggunakan jasa

penyeberangan.

(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibedakan menjadi penyebrangan penumpang

dan penyeberangan kendaraan atau barang.

(3) Struktur dan besarnya tarif Penyeberangan di Air, sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari

peraturan Daerah ini.

11. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan beberapa bagian yaitu Bagian Kedelapan sampai dengan bagian Kesepuluh dan disisipkan 12 (dua belas) Pasal Baru

yaitu Pasal 30A, sampai dengan Pasal 30L, sehingga berbunyi sebagai berikut :

17

Bagian Kedelapan RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Paragraf 1


Pasal 30A

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian fasilitas

untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan

oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 30B

(1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah

penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan

hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya termasuk tempat yang dikontrakan oleh

pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan

sebagai tempat pelelangan.

(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik

Daerah dan pihak swasta.

Paragraf 2


Pasal 30C

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pungutan dan presentasi nilai transaksi jual beli.

18

Paragraf 3 Struktur dan besarnya Tarif Retribusi

Pasal 30D

Struktur dan besarnya tarif Retribusi tempat Pelelangan, sebagaimana tercantum dalam lampiran

VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/

PESANGGRAHAN/VILLA

Paragraf 1


Pasal 30E

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/

Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh

Pemerintah Daerah.

Pasal 30F

(1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/

Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat

penginapan/ pesanggrahan/ villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh

Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat

Penginapan/ Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki,

dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik

Daerah dan pihak swasta.

19

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30G

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan kategori tamu dan jangka waktu pemakaian dan pelayanan

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 30H

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, sebagaimana

tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI

USAHA DAERAH

Paragraf 1 Nama dan Objek Retribusi

Pasal 30I

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha

Daerah, dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 30J

(1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil usaha produksi

Pemerintah Daerah.

(2) Hasil produksi usaha Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. penjualan hasil produksi usaha perkebunan

dan perhutanan;

b. penjualan hasil produksi usaha pertanian

tanaman pangan dan holtikultura;

c. penjualan hasil produksi usaha peternakan;

20

d. penjualan hasil produksi usaha perikanan;

e. penjualan hasil produksi industri rumah

tangga.

f. pemeriksaan mutu hasil pertanian dan

perkebunan.

(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik

Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak

Swasta.

Paragraf 2


Pasal 30K

Tingkat Penggunaan Jasa Penjualan Produksi usaha

Daerah dihitung berdasarkan penjualan dari jenis hasil produksi usaha Pemerintah Daerah

Paragraf 3

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi

Pasal 30L

Struktur dan besarnya tarif Penjualan Produksi

usaha, sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

21

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana

pada tanggal 13 Agustus 2019

BUPATI KAIMANA,

CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA

Diundangkan di Kaimana


SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA

CAP/TTD

RITA TEURUPUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2019 NOMOR 26 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA, PROVINSI PAPUA BARAT ( 23 / 8 /2019)

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SITI ROHMA, SH

PEMBINA NIP. 19750620 200012 2 008

22

23

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

No Obyek Tarif (Rp)

1 2 3

1. Pemakaian Tanah

1. Untuk sarana telekomunikasi /tower 20.000.000,-/thn

2. Untuk usaha dan/atau tempat tinggal, taman hias, kiran, patung-patung dan kesenian

5%xNJOP x LT/bulan

3. Untuk penimbunan/penumpukan barang

2.000,-/M2/hari

4. Pemasangan reklame dalam kota 75.000,-/M²/thn

5. Pemasangan reklame luar kota 60.000,-/M²/thn

6. Untuk tempat usaha/pertokoan 5%xNJOP x LT/bln

7. Toko/rumah makan/kios di lokasi terminal/Pasar

5%xNJOP x LT/bulan

8. Halaman sekolah 5%xNJOP x

LT/sekali pakai

1. Untuk pemasangan saluran telepon/ listrik

1) Saluran diatas tanah dengan menggunakan tiang penyangga

sepanjang jalan

750,-/tahun/ perhektometer

2) Saluran bawah tanah untuk

diameter hingga 0,5 meter

1.500,-/tahun/

perhektometer

3) Saluran bawah tanah untuk

diameter lebih 0,5 meter

2.000,-/tahun/

perhektometer

2. Untuk pemasangan pipa air minum, minyak dan gas

1) Untuk pemasangan saluran baru pipa

a. Diameter 50 mm 55/m

b. Diameter 75 mm 82/m

c. Diameter 100 mm 110/m

d. Diameter 150 mm 165/m

e. Diameter 200 mm 220/m

f. Diameter 250 mm 275/m

g. Diameter 300 mm 330/m

h. Diameter 350 mm 385/m

24

i. Diameter 400 mm s/d 10.000mm

550/m

2) Untuk pipa dibawah tanah sepanjang jalan

a. Diameter 50 mm 11/m/tahun

b. Diameter 75 mm 16,5/m/tahun

c. Diameter 100 mm 22/m/tahun

d. Diameter 150 mm 27.5/m/tahun

e. Diameter 200 mm 33/m/tahun

f. Diameter 250 mm 38,5/m/tahun

g. Diameter 300 mm 44/m/tahun

h. Diameter 350 mm 49,5/m/tahun

i. Diameter 400 mm s/d 10.000mm

77/m/tahun

3) Saluran di atas atau urut sepanjang jalan dan untuk pemasangan pipa melintang diatas atau dibawah

jembatan dengan diameter lebih dari 1 mater

11.000,-/hm/tahun

4) Saluran yang menyilang di bawah jalan dengan diameter hingga 0,5

meter

4.400,-/hm/tahun

5) Saluran yang menyilang di bawah

jalan dengan diameter lebih 0,5 meter s/d 1 meter

8.800,-/hm/tahun

6) Saluran yang menyilang di bawah

jalan dengan diameter lebih dari 1 meter

11.000,-/hm/tahun

3. Setiap pemberian izin pengorekan/ pembongkaran, perbaikan dan penumpukan bahan di atas jalan

a) Pengorekan/pembongkaran

1) jalan aspal hotmix 13.000,-/M2

2) jalan aspal penetrasi 9.000,-/M2

3) jalan aspal yang diperkeras 6.000,-/M2

4) trotoar tegel/semen 9.000,-/M2

5) trotoal beton aspal/semen 12.000,-/M2

6) jalan tanah 4.500,-/M2

7) men - hole 9.000,-/M2

b) Pengorekan/perbaikan

1) jalan aspal hotmix 90.000,-/M2

2) jalan aspal penetrasi 45.000,-/M2

3) jalan aspal yang diperkeras 27.000,-/M2

4) trotoar tegel/semen 45.000,-/M2

5) trotoal beton aspal/semen 53.000,-/M2

6) jalan tanah 10.000,-/M2

25

7) men - hole 45.000,-/M2

c) penumpukan bahan diatas badan

jalan/trotoar

900,-/M2 /hari

d) pemasangan pagar sementara

(paling lama 3 bulan)

1.500,-/M2

2. Pemakaian gedung dan sarana lain didalamnya

1. Gedung pertemuan Krooy siang hari

a. Raker dan pertemuan 750.000,-

/sekali pakai

b. kegiatan pramuka/kegiatan sosial/

kegiatan pendidikan

500.000,-

/sekali pakai

c. Kegiatan olahraga 700.000,-

/sekali pakai

d. kegiatan parpol 1.500.000,-

/sekali pakai

2. Gedung pertemuan Krooy malam hari

a. Raker dan pertemuan 1.000.000,- /sekali pakai

b. kegiatan pramuka/kegiatan sosial/ kegiatan pendidikan

750.000,- /sekali pakai

c. Kegiatan olahraga 900.000,- /sekali pakai

d. kegiatan parpol 2.500.000,- /sekali pakai

3. Gedung pertemuan Kota siang hari

a. Pesta perkawinan/hajat lainnya 1.500.000,- /sekali pakai

b. Raker dan pertemuan/resepsi 500.000,- /sekali pakai

c. kegiatan pramuka/kegiatan social/ kegiatan pendidikan


d. Kegiatan olahraga 500.000,-/sekali pakai

e. kegiatan parpol 2.000.000,- /sekali pakai

f. Penyimpanan logistik 300.000,-/hari

4. Gedung pertemuan Kota malam hari

a. Pesta perkawinan/hajat lainnya 1.500.000,- /sekali pakai

b. Raker dan pertemuan/resepsi 500.000,- /sekali pakai

c. kegiatan pramuka/kegiatan sosial/ kegiatan pendidikan


d. Kegiatan olahraga 700.000,-

26

/sekali pakai

e. kegiatan parpol 2.000.000,-

/sekali pakai

f. Penyimpanan logistik 300.000,-/hari

5. Gedung sekolah milik Pemerintah Daerah

2.000.000,- /sekali pakai

6. Gedung Pertemuan/aula sekolah Pemerintah Daerah


7. Gedung Diklat milik Pemerintah Daerah

a. Kamar (untuk 2 orang) 40.000,-

/kamar/hari

b. Ruangan aula diklat untuk satu kali

pemakaian

- Siang hari 400.000,-/ruangan

- Malam hari 500.000,-/ruangan

8. Balai Latihan Kerja

a. Sewa kamar asrama kelas I 100.000,-/hari

b. Sewa kamar asrama kelas II 75.000,-/hari

c. Ruang belajar kelas I 300.000,-/hari

d. Ruang belajar kelas II 200.000,-/hari

e. Aula pertemuan 300.000,-/hari

3. Pemakaian /penggunaan jalan

1. penggunaan jalan bagi kendaraan alat berat

250.000,- sekali jalan

2. penggunaan badan jalan untuk kegiatan pesta/hiburan

250.000,-/hari

3. penggunaan badan jalan untuk kegiatan ibadah/sosial

50.000,-/hari

4. Pemakaian Lapangan alun-alun/Taman Daerah

a. Kegiatan showbiz/pentas seni 3.000.000,-

/kegiatan

b. Kegiatan sosial dengan sponsor 2.000.000,-

/kegiatan

c. Kegiatan sosial tanpa sponsor 500.000,-/kegiatan

d. Kegiatan pendidikan 250.000,-/kegiatan

e. kegiatan partai politik 500.000,-/hari

f. kegiatan pasar malam/hiburan malam 1.000.000,-/malam

g. pedagang kaki lima 100.000,-/bulan

h. permainan anak 150.000,-/bulan

i. kegiatan resepsi 200.000,-/sekali pakai

5 Pemakaian kendaraan/alat berat dan jasa laboratorium

1) Kendaraan/alat berat

a. Dump truk 300.000,-/hari

27

b. Truk kran 200.000,-/hari

c. Aspal sprayer 250.000,-/hari

d. Motor walls/mesin gilas 6/8 ton 300.000,-/hari

e. Motor walls tandem 8,21 ton 350.000,-/hari

f. BTR 125.000,-/hari

g. Motor mini walls 2 ton 250.000,-/hari

h. Walls mini 4 ton 300.000,-/hari

i. Air compressor 150.000,-/hari

j. Stamper plat 100.000,-/hari

k. Mesin las listrik 100.000,-/hari

l. Motor greder 400.000,-/hari

m. Wheel loude 500.000,-/hari

n. Jet hammer 400.000,-/hari

o. Excavator 1.300.000,-/hari

p. Bulldozer 1.300.000,-/hari

q. Bob cat 1.000.000,-/hari

r. Molen 150.000,-/hari

s. Plat bled truk/crane 300.000,-/hari

t. Beackho loader 1.500.000,-/hari

u. Concrete mixer 30.000/7 jam

v. Maintenance truck 150.000,-/7 jam

w. Water truck 90.000,-/7 jam

x. Stone crusher 20.000.000,-/bulan

2) Kendaraan/mobil kebersihan

a. umur teknis 0 s/d 5 tahun

- dump truck 6.000.000,-/bulan

- container 7.500.000,-/bulan

- pick up 4.000.000,-/bulan

b. umur teknis diatas 5 tahun

- dump truck 4.000.000,-/bulan

- container 5.000.000,-/bulan

- pick up 3.000.000,-/bulan

3) Mobil jenazah (termasuk BBM dan biaya sopir)

a. pemakaian dalam kota 125.000,- sekali perjalanan

b. pemakaian ke luar kota 125.000,-sekali perjalanan dan biaya

tambahan sebesar Rp.

3.000/km

4) Mobil dan peralatan pemadam kebakaran

a. penjagaan

- yang bersifat komersial 1.500.000,-/2 jam/unit

- yang bersifat non komersial 1.000.000,-/2 jam/unit

- instansi Pemerintah 600.000,-/2 jam/unit

28

b. pemompaan

- untuk kepentingan swasta 500.000,-/jam/unit

- Pemerintah dan instansi lainnya 300.000,-/jam/unit

c. Pemakaian motor pompa 100.000,-/jam

d. Pemakaian air dengan tanki dan motor pompa

2.000,-/meter kubik

5) Jasa laboratorium

a. Pengujian bahan dana jalan

1. Analisa saringan (gradisi) 50.000,-/sample

2. Specific gravity 40.000,-/sample

3. Keausan (abrasi) 75.000,-/sample

4. Berat unit agregat 40.000,-/sample

5. Pemeriksaan CBR-lab 100.000,-/sample

6. Compaction test 125.000,-/sample

7. Sand cone test 150.000,-/sample

8. Core drill 250.000,-/sample

9. Pemeriksaan beton 100.000,-/pemeriksaan

10. Pemeriksaan LPA 200.000,-/pemeriksaan

11. Pemeriksaan LPB 200.000,-/pemeriksaan

12. Pemeriksaan batuan 50.000,-/pemeriksaan

13. Pemakaian aspal 50.000,-/pemeriksaan

b. Pengujian mekanika tanah

1. Sondir berat 200.000,-/titik

2. Sondir ringan 150.000,-/titik

3. Atterberg 150.000,-/titik

4. Dinamic Cone Penetrammeter 150.000,-/titik

5. Kadar air 100.000,-/titik

6) Pemakaian produksi Aspal Mixing Plan (AMP)

a. Aspal HRS/AC-WC 2.000,-/m²

b. Aspal ATB/AC-BC 2.000,-/m²

7) Kekayaan daerah lainnya

a. Panggung besi riging 1.000.000,-

sekali pakai/hari

b. Tenda 600.000,-

sekali pakai/hari

c. Sound sistem dalam kabupaten 10.000.000,- sekali pakai/hari

d. Sound sistem luar kabupaten 35.000.000,- sekali pakai/hari

29

e. Alat band 3.000.000,- sekali pakai/paket


pada tanggal 13 Agustus 2019 BUPATI KAIMANA,

CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA

Salinan sesuai dengan aslinya A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SITI ROHMA, SH

PEMBINA

NIP. 19750620 200012 2 008

30

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA

NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

No Obyek Tarif (Rp)

1 2 3

A

Retribusi Pelabuhan Laut

1. Jasa pelayanan kapal

a. Jasa labuh

1. Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga

a. KAL luar negeri US$ 0.050/GT/15 hari

b. KAL dalam negeri 45,-/GT/15 hari

c. KPR/kapal perintis 23,-/GT/15 hari

d. Kapal yang melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan

▪ KAL dalam negeri 65,-/GT/bulan

▪ KPR/kapal perintis 42,-/GT/bulan

2. Kapal yang tidak melaksanakan kegiatan niaga

a. KAL luar negeri US$ 0.0250/GT/15 hari

b. KAL dalam negeri 20,-/GT/15 hari

c. KPR/kapal perintis 10,--/GT/15 hari

b. Jasa pemanduan

1. Kelompok I (jarak 0 s/d 10 mil)

a. KAL luar negeri US$ 34/GT/Gerakan

b. KAL dalam negeri Rp. 50.000,-/GT/Gerakan

2. Kelompok II (jarak 10 s/d 20 mil)


b. KAL dalam negeri Rp. 45.000,-/GT/Gerakan

3. Kelompok III (jarak diatas 10 mil)


b. KAL dalam negeri 51.300,-/GT/Gerakan

c. Jasa penundaan

1. KAL luar negeri

a. 1500 s/d 8000 GT US$ 100/unit/jam

b. 8001 s/d 18000 GT US$ 250/unit/jam

c. 18000 s/d 75000 GT US$ 500/unit/jam

d. Diatas 75000 GT US$ 1.313/unit/jam

2. KAL dalam negeri

a. 1500 s/d 8000 GT 125.000,-/unit/jam

31

b. 8001 s/d 18000 GT 625.000,-/unit/jam

c. 18000 s/d 75000 GT 1.125.000,-/unit/jam

d. Diatas 75000 GT 1.625.000,-/unit/jam

d. Jasa tambat

1. Tambatan dermaga (besi,beton dan kayu)

a. KAL luar negeri US$ 0.045/GT/Etmal

b. KAL dalam negeri 38,-/GT/Etmal

c. KPR/kapal perintis 19,-/GT/Etmal

2. Tambatan breasting, dolpin, pelampung

a. KAL luar negeri US$ 0.030/GT/Etmal



3. Pinggiran/talud

a. KAL luar negeri US$ 0.0063GT/Etmal



2. Jasa pelayanan barang

a. Jasa dermaga

1. Barang eksport/import 1.000,-/Ton/M3

2. Barang antar pulau

a. Garam, pupuk dan barang bulog (beras dan gula)

400,-/Ton/M3

b. Barang lainnya 800,-/Ton/M3

3. Hewan

a. Kerbau, sapi, kuda dan sejenis 800,-/ekor

b. Kambing, babi dan sejenisnya 400,-/ekor

b. Jasa penumpukan

1. Gudang tertutup 200,-/Ton/M3/hari

2. Lapangan 100,-/Ton/M3/hari

3. penyimpanan hewan 100,-/Ton/M3/hari

a. Kerbau,sapi, kuda, dsb 400,-/ekor/hari

b. Kambing, babi, dsb 200,-/ekor/hari

4. Peti kemas (container)

a. Ukuran 20’

▪ Kosong 3.300,-/unit/hari

▪ Isi 6.000,-/unit/hari

b. Ukuran 40’



c. Ukuran diatas 40’



5. Chasis

a. Ukuran 20’ 2.000,-/unit/hari

32

b. Ukuran 40’ 4.000,-/unit/hari

c. Ukuran diatas 40’ 6.500,-/unit/hari

3. Jasa pelayanan alat

a. Alat mekanik

1. Sewa forklift

a. s/d 2 ton 6.500,-/unit/jam

b. Lebih dari 2 ton s/d 3 ton 9.000,-/unit/jam

c. Lebih dari 3 ton s/d 6 ton 10.000,-/unit/jam

d. Lebih dari 6 ton s/d 7 ton 17.500,-/unit/jam

e. Lebih dari 7 ton s/d 10 ton 32.500,-/unit/jam

f. Lebih dari 10 ton 34.000,-/unit/jam

2. Sewa kren (mobil crane)

a. s/d 3 ton 7.500,-/unit/jam

b. Lebih dari 3 ton s/d 7 ton 17.000,-/unit/jam

c. Lebih dari 7 ton s/d 15 ton 52.000,-/unit/jam

d. Lebih dari 15 ton s/d 25 ton 67.000,-/unit/jam

e. Lebih dari 25 ton 97.500,-/unit/jam

3. Motor boat

a. s/d 60 PK 32.500,-/unit/jam

b. Lebih dari 60 PK 47.500,-/unit/jam

b. Alat non mekanik

Gerobak dorong 600,-/unit/jam

4. Jasa kepelabuhanan lainnya

a. Pelayanan terminal penumpang kapal laut

1. Terminal penumpang kelas A

a. Penumpang yang berangkat 3.000,-/orang/masuk

b. Pengantar/penjemput 2.000,-/orang/masuk

2. Terminal penumpang kelas B

a. Penumpang yang berangkat 2.500,-/orang/masuk

b. Pengantar/penjemput 1.500,-/orang/masuk

3. Terminal penumpang kelas C

a. Penumpang yang berangkat 2.000,-/org/masuk

b. Pengantar/penjemput 1.000,-/org/masuk

b. Tanda masuk (pas pelabuhan)

1. Pas orang

a. Pas harian halaman 2.000,-/org/masuk

b. Pas tetap 500.000,-/org/bulan

2. Pas kendaraan (termasuk uang parkir)

a. Pas harian

1. Trailer, truk gandengan 5.500,-/unit/masuk

2. Truk, bus besar 5.000,-/unit/masuk

3. Pick up, minibus, sedan, dan jeep 4.000,-/unit/masuk

4. Sepeda motor 3.000,-/unit/masuk

5. Gerobak, cikar, dokar dan sepeda 1.000,-/unit/masuk

33

b. Pas tetap

1. Trailer, truk gandengan 1.375.000/unit/th

2. Truk, bus besar 1.250.000/unit/th

3. Pick up, minibus, sedan, dan jeep 1.000.000/unit/th

4. Sepeda motor 750.000/unit/th

5. Gerobak, cikar, dokar dan sepeda 250.000/unit/th

c. Pelayanan air bersih 120% dari tarif

PDAM

d. Sewa tanah dan perairan

1. Untuk bangunan industri galangan dan dok kapal

a. Persewaan tanah pelabuhan 1.000,-/m²/tahun

b. Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air

250,-/m²/tahun

2. Untuk bangunan industri perusahaan-perusahaan

a. Persewaan tanah pelabuhan 5%xNJOP x LT/bln

b. Penggunaan perairan pelabuhan untuk bangunan dan kegiatan lainnya

di atas air

250,-/m²/tahun

3. Untuk kepentingan lainnya

a. Toko, warung dan sejenisnya 2.500,-/m²/tahun

b. Perumahan penduduk 2.500,-/m²/tahun

4. Sewa ruangan/bangunan pelabuhan 2.500,-/m²/bulan

B

Retribusi Pelabuhan penyeberangan

1. Jasa sandar

a. Dermaga beton jembatan bergerak 50,-/GT/call

b. Dermaga beton 40,-/GT/call

c. Jembatan kayu 30,-/GT/call

d. Pinggiran/pantai 20-/GT/call

e. Kapal istirahat pada dermaga 10,-/GT/jam

2. Jasa tanda masuk pelabuhan

a. Tanda masuk pelabuhan/terminal (penumpang, pengantar, penjemput)

2.000,-/orang/masuk

b. Tanda masuk bulanan karyawan perusahaan di pelabuhan

5.000,-/orang/bulan

c. Pas bulanan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang beroperasi di pelabuhan

10.000,-/unit/bulan

d. Tanda masuk kendaraan

1. Golongan I 1.000,-/unit/msk

2. Golongan II 2.000,-/unit/msk

3. Golongan III 3.000,-/unit/msk

4. Golongan IV 4.000,-/unit/msk

5. Golongan V 6.000,-/unit/msk

6. Golongan VI 7.000,-/unit/msk

7. Golongan VII 10.000,-/unit/msk

34

8. Golongan VIII 12.000,-/unit/msk

3. Jasa timbang kendaraan

a. Kendaraan golongan IV 1.000,-/unit

b. Kendaraan golongan V 1.500,-/unit

c. Kendaraan golongan VI 2.000,-/unit

d. Kendaraan golongan VII 2.500,-/unit

e. Kendaraan golongan VIII 3.000,-/unit

4. Jasa penumpukan barang 5.000,-/ton/hari

5. Jasa sewa tanah dan bangunan

1. Sewa tanah

1. Untuk kepentingan toko, warung dan

sejenisnya

3%xNJOP x LT/bln

2. Untuk perkantoran 5%xNJOP x LT/bln

3. Untuk reklame 5%xNJOP x LT/bln

2. Sewa ruangan

1. Untuk kantor perusahaan penyeberangan sejenisnya

5.000,-/m²/bulan

2. Untuk kantor lainnya 5.000,-/m²/bulan

3. Untuk warung, kantin dan sejenisnya 3.000,-/m²/bulan



BUPATI KAIMANA,

CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA



SITI ROHMA, SH

PEMBINA NIP. 19750620 200012 2 008

35

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA


TARIF RETRIBUSI TERMINAL

No Fasilitas Pelayanan Jenis Kendaraan/ ukuran fasilitas

Tarif (Rp)

1 2 3 4

1. Penyediaan tempat parkir kendaraan- Penumpang dan bus umum

kendaraan umum

a) Angkutan kota 2.000,- /sekali masuk

b) Bus kecil s/d 15 org 4.000,- /sekali masuk

c) Bus diatas 15 orang 10.000,- /sekali masuk

d) Mobil sewa 5.000,- /sekali masuk

kendaraan tidak umum

a) Mobil bus 2.000,-

/sekali masuk

b) Mobil penumpang 4.000,-

/sekali masuk

c) sepeda motor 1.000,-/

sekali masuk

kendaraan Barang

a) truk besar 5.000,- /sekali masuk

b) truk sedang 4.000,- /sekali masuk

c) pick up 2.000,- /sekali masuk

4. Sewa tanah Toko/kios/bengkel 5%xNJOPxLT

/tahun

5. Pemakaian tempat usaha Toko 6.500,-

/m²/bulan

Kios 4.500,-

/m2/bulan

bengkel 7.500,-

/m2/bulan

6. Parkir kendaraan pribadi

dalam terminal - Kendaraan roda dua 1.000,-

/sekali parkir

- Kendaraan roda empat 2.000,-/sekali

parkir

36

7. Pemakaian fasilitas - WC buang air kecil 2.000,-/sekali pemakaian

- WC buang air besar 3.000,-/sekali pemakaian

- Kamar mandi 5.000,-/sekali pemakaian

8. Tempat istirahat bus 2.000,-/jam

9. Tempat penitipan

kendaraan bermotor bukan umum

1) Kendaraan roda 2 2.500,-/hari

2) Kendaraan roda 4 5.000,-/hari

10 Sewa tempat/tanah untuk pemasangan reklame di lingkungan

terminal

5%xNJOP x LT/bln

Ditetapkan di Kaimana pada tanggal 13 Agustus 2019

BUPATI KAIMANA,

CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA


A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA


SITI ROHMA, SH

PEMBINA NIP. 19750620 200012 2 008

37

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA


TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

No Jenis Kendaraan Tarif sekali parkir

1 2 3

1. 1. Bus, truk dan mobil besar lainnya 3.000,- /3 jam pertama

2. Sedan, jeep, mini bus dan sejenisnya 2.000,- /3 jam pertama

3. Sepeda motor 1.000,- /3 jam pertama

4. Sepeda 500,- /3 jam pertama

5. Kendaraan tak bermotor 1.000,- /3 jam pertama

2. Parkir lebih dari 3 jam pertama dikenakan tarif progresif sebagai berikut :

1. Bus, truk dan mobil besar lainnya 1.000,-/satu jam

2. Sedan, jeep, mini bus dan sejenisnya 750,-/satu jam

3. Sepeda motor 500,-/satu jam

4. sepeda 200,-/satu jam

5. Kendaraan tak bermotor 300,-/satu jam

38

3. Tempat khusus parkir dengan pelayanan penitipan kendaraan

1. Bus, truk dan mobil besar lainnya 15.000,-/hari

2. Sedan, jeep, mini bus dan sejenisnya 10.000,-/hari

3. Sepeda motor 3.500,-/hari

4. sepeda 2000,-/hari

5. Kendaraan tak bermotor 3000,-/hari


BUPATI KAIMANA, CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA



SITI ROHMA, SH

PEMBINA

NIP. 19750620 200012 2 008

39

LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 05

TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

No Obyek Tarif (Rp)

a. Retribusi pemakaian kandang/tempat

peristirahatan hewan ternak

1. Ternak besar

a. Sapi/kerbau/kuda 25.000,-/ekor/hari

2. Ternak kecil

a. Kambing/domba 10.000,-/ekor/hari

b. Babi 10.000,-/ekor/hari

3. Unggas

a. Ayam, itik 1.500,-/ekor/hari

b. Angsa, kalkun 1.500,-/ekor/hari

b. Retribusi pemeriksaan antemortem (pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dipotong)

1. Ternak besar

a. Sapi/kerbau/kuda jantan 12.500,-/ekor

b. Sapi/kerbau/kuda betina 12.500,-/ekor

2. Ternak kecil

a. Kambing/domba jantan 10.000,-/ekor

b. Kambing/domba betina 10.000,-/ekor

c. Babi jantan 10.000,-/ekor

d. Babi betina 10.000,-/ekor

3. Unggas

a. Ayam/itik 2.000,-/ekor

b. Angsa/kalkun 2.000,-/ekor

c.

Retribusi pemeriksaan post mortem (pemeriksaan kesehatan hewan ternak setelah dipotong)

1. Ternak besar



2. Ternak kecil





3. Unggas


40


d. Retribusi pemotongan hewan ternak

1. Ternak besar



2. Ternak kecil





3. Unggas



e. Retribusi pemakaian tempat pelayuan daging

1. Ternak besar

a. Sapi/kerbau/kuda 25.000,-/ekor

2. Ternak kecil

a. Kambing/domba 20.000,-/ekor

b. Babi 20.000,-/ekor

3. Unggas



f. Retribusi transportasi hewan ternak/daging dari dan menuju RPH

1. Ternak besar

a. Sapi/kerbau/kuda 150.000,-/ekor/KM

2. Ternak kecil

a. Kambing/domba 150.000,-/ekor/KM

b. Babi 150.000,-/ekor/KM

3. Unggas

a. Ayam/itik 25.000,-/ekor/KM

b. Angsa/kalkun 25.000,-/ekor/KM

g. Sewa alat angkut daging kendaraan R3 10.000,-/sekali jalan

Sewa alat angkut daging kendaraan RD 30.000,-/sekali jalan

41

h. Hewan yang akan dipotong untuk keperluan upacara keagamaan dan/atau

adat dikenakan

70% dari tarif normal/ekor


BUPATI KAIMANA,

CAP/TTD MATIAS MAIRUMA



SITI ROHMA, SH

PEMBINA

NIP. 19750620 200012 2 008

42

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA


TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

No Tempat Wisata Golongan Tarif (Rp)

1

2

Objek wisata Kilo Meter 14

1. Masuk kawasan Anak-anak 2.000,-/orang

dewasa 5.000,-/orang

2. Penggunaan Fasilitas

a. Parkir Roda enam 10.000,-/kendaraan

Roda empat 5.000,-

/kendaraan

Roda dua 2.000,-

/kendaraan

b. Pondok wisata 20.000,-/jam

c. Permainan anak-anak 1.000,-/jam

d. Perahu dan sejenisnya Anak-anak 1.000,-/jam

dewasa 2.000,-/jam

e. Pelampung dan

sejenisnya

Anak-anak 1.000,-/jam

dewasa 2.000,-/jam

f. Kios usaha pariwisata 100.000,-/bulan

g. Gedung usaha pariwisata

200.000,-/bulan

Objek wisata pantai kawasan Bantemi

1. Masuk kawasan Anak-anak 2.000,-/orang

dewasa 5.000,-/orang

2. Penggunaan Fasilitas

a. Parkir Roda enam 10.000,-/kendaraan

Roda empat 5.000,-/kendaraan

Roda dua 2.000,-/kendaraan

b. Pondok wisata 20.000,-/jam

c. Permainan bebek dll 10.000,-/jam

d. Snorkle/1set 50.000,-/jam

e. Pelampung dan sejenisnya

Anak-anak 2.000,-/jam

dewasa 5.000,-/jam

43

3

4

f. perahu tradisional 10.000,-/putaran

g. perahu 40 k 100.000,-

/putaran

h. banana boat 50.000,-/org/putaran

i. paveceling 250.000,-/15 menit

j. jet sky 200.000,-/15 menit

k. Kios usaha pariwisata 100.000,-/bulan

l. Gedung usaha

pariwisata

150.000,-/bulan

m. Lapangan volly pantai 20.000,-/jam

PIN Masuk kaimana

1. Masuk kawasan/Pin Domestik 300.000,-/orang/thn

Mancanegara 750.000,-/orang/thn

Objek wisata pulau venu

Penggunaan Fasilitas

a. Pondok wisata 100.000,-/0rg/malam

b. Permainan anak-anak 1.000,-/orang

c. Perahu dan sejenisnya 2.000,-/orang

d. Pelampung dan sejenisnya

5.000,-/orang

e. Snorkle/set 50.000,-/jam

f. Kamera bawah laut (type camera)

150.000,-/jam

5

g. Drown air (pengambilan gambar dari udara)

200.000,-/jam

objek wisata Teluk Triton

Penggunaan Fasilitas

a. Pondok wisata 100.000,-/malam

b. Permainan anak-anak 1.000,-/orang

c. Perahu dan sejenisnya 2.000,-/orang

d. Pelampung dan

sejenisnya

5.000,-/orang

e. Snorkle/set 50.000,-/jam

f. Kamera bawah laut (type camera)

50.000,-/jam

g. Drown air (pengambilan gambar dari udara)

200.000,-/jam

44

h. Kios usaha pariwisata 600.000,-/bulan

i. Gedung usaha

pariwisata

1.000.000,-/bulan

6 Pemakaian Sarana Olahraga

1. Lapangan Sepakbola

a) untuk pertandingan

sepak bola oleh instansi Pemerintah, organisasi

sosial politik dan masyarakat

200.000,-/

pertandingan

b) untuk pertandingan sepak bola oleh pembina klub sepak

bola sekolah

50.000,-/ pertandingan

c) untuk latihan sepak

bola oleh klub sepak bola

150.000,- dua kali

seminggu

d) latihan sepak bola oleh klub sepak bola sekolah

75.000,-/dua kali seminggu

e) untuk keperluan yang bersifat

komersil/pertunjukan

2.500.000,-/hari

f) untuk keperluan yang

bersifat sosial tanpa sponsor

1.000.000,-/hari

g) untuk keperluan yang bersifat sosial dengan sponsor

2.000.000,-/hari

h) untuk kepentingan perorangan/ badan

hukum

1.000.000,-/hari

i) untuk keperluan

pertemuan ormas, parpol

5.000.000,-/hari

2. Lapangan olahraga sekolah 200.000,-

/kegiatan

3. Lapangan volly

a) untuk latihan olah raga perlapangan

20.000,-/klub/hari

b) pertandingan diselenggarakan oleh

instansi pemerintah, organisasi sosial politik dan masyarakat

100.000,-/ pertandingan

45

4. Gelangan olahraga (GOR)

a) untuk latihan olah raga

futsal perlapangan

100.000,-/ jam

b) untuk latihan olah raga

bulu tangkis perlapangan

100.000,-/2 jam

c) untuk keperluan yang bersifat komersil/ pertunjukan

1.500.000,-/hari

d) untuk keperluan yang bersifat sosial tanpa

sponsor

500.000,-/hari

e) untuk keperluan yang

bersifat sosial dengan sponsor

1.000.000,-/hari

f) untuk kepentingan perorangan/badan hukum

750.000,-/hari

g) untuk keperluan pertemuan ormas, parpol

1.000.000,-/hari


BUPATI KAIMANA,

CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA



SITI ROHMA, SH PEMBINA

NIP. 19750620 200012 2 008

46

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA


TARIF RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR

No Tujuan Besar tarif (Rp) / sekali perjalanan

1. Kaimana – Lobo

a) Penumpang dewasa 7.000,-/orang

b) Penumpang anak-anak 5.000,-/orang

c) Kendaraan roda dua 10.000,-/unit

d) kendaraan roda empat 25.000/unit

2. Kaimana – Kamaka





3. Kaimana – Kayu merah





4. Kaimana – Avona





5. Kaimana – Lakahia





6. Kaimana – Waripi



c) Kendaraan 25.000,-/unit


7. Kaimana – Kiruru





47

8. Kaimana – Koy





9. Kaimana – Seraran





10. Kaimana – Mandiwa





11. Kaimana – Bofuer




d) kendaraan roda empat 20.000,-/unit

12. Kaimana – Bayeda





13. Kaimana – Kambala





14. Kaimana – Pulau Adi





15. Kaimana – Yarona





16. Kaimana – Esania




48


17. Kaimana – Tairi





18. Kaimana – Gaka





19. Kaimana – Guriasa





20. Kaimana – Waho





21. Kaimana – Ubia





49

22. Kaimana - Werafuta






BUPATI KAIMANA,




SITI ROHMA, SH

PEMBINA

NIP. 19750620 200012 2 008

50

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA


TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

No Jenis pungutan Besar tarif (Rp)

1 Pas Masuk perorangan

a) agen 100.000,-/tahun

b) Pengecer 25.000,-/tahun

c) Mobil truck 10.000,-/sekali masuk

d) Mobil Pick up/ mobil umum 5.000,-/sekali masuk

e) Sepeda Motor 1.000,-/sekali masuk

f) sepeda 500-/sekali masuk

2 Pemakaian fasilitas tempat pelelangan untuk Produksi es

balok

5% dari omset penjualan

4 Pemakaian fasilitas tempat pelelangan untuk Berjualan ikan

a) Ikan segar laut 500,-/Kg

b) Ikan segar air tawar 500,-/Kg

c) Ikan asap 700,-/Kg

d) Ikan asin 200,-/Kg

e) Produk hasil olahan 750,-/Kg

5 Pemakaian fasilitas tempat pelelangan untuk Usaha Kios/ warung dan sejenisnya

5%xNJOPxLTxtahun


pada tanggal 13 Agustus 2019 BUPATI KAIMANA,





NIP. 19750620 200012 2 008

51

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA


TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGAHAN/VILLA

No Jenis pungutan Besar tarif (Rp)

1 2 3

1 Aparatur Sipil Negara 75.000,-/kamar/hari

2 Non Aparatur Sipil Negara 50.000,-/Kamar/hari


BUPATI KAIMANA,

CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA


A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


NIP. 19750620 200012 2 008

52

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA


TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

No Jenis Produksi Tarif (Rp)

A PERIKANAN

a Induk/Calon Induk Ikan

1) Induk Ikan Mas 60,-/gram

2) Calon Induk Ikan mas 50,-/gram

3) Induk Ikan Lele 50,-/gram

4) Calon Induk Ikan Lele 30,-/gram

5) Induk Ikan Nila 40,-/gram

6) Calon Induk Ikan Nila 25,-/gram

7) Ikan Konsumsi/induk tidak produktif 30,-/gram

b Benih Ikan

1) Benih Ikan mas ukuran 1-3cm 5.000,-/ekor



4) Benih Ikan Nila ukuran 1-3cm 4.000,-/ekor



7) Benih Ikan Lele ukuran 1-3cm 2.000,-/ekor



10) Benih Ikan Bandeng (nener) 2.500,-/ekor

11) Benih Udang (benur) PL 25 3.000,-/ekor

12) Benih Ikan hias koi 1-3 cm 2.000,-/ekor



15) Benih Ikan hias lainya 5.000,-/ekor

c Rumput Laut

1) Rumput laut Gracillaria kering 2.000,-/kilogram

2) Rumput laut Gracillaria basah 1.000,-/kilogram

3) Rumput laut E. Cottonii kering 8.000,-/kilogram

4) Rumput laut E. Cottonii basah 2.500,-/kilogram

5) Rumput laut E. Spinosum kering 2.500,-/kilogram

6) Rumput laut E. Spinosum basah 1.500,-/kilogram

B PETERNAKAN

1) Sapi Betina umur 8-10 bulan 3.000.000,-/ekor

53

2) Sapi Jantan umur 8-10 bulan 4.000.000,-/ekor

3) Sapi siap IB 6.500.000,-/ekor

4) Sapi Jantan dewasa 2 Tahun 8.000.000,-/ekor

5) Sapi Betina bunting pertama, 3-6 bulan 14.000.000,-/ekor

6) Sapi induk Laktasi (beranak 1) 16.000.000,-/ekor

7) Kambing betina umur 4-6 bulan 1.000.000,-/ekor

8) Kambing jantan umur 4-5 bulan 1.500.000,-/ekor

9) Kambing siap IB 2.000.000,-/ekor

10) Kambing jantan dewasa 1,5-2 th 2.500.000,-/ekor

11) Ayam buras bibit umur 1-2 hari betina/jantan

3.500,-/ekor

12) Ayam buras bibit umur 1 bulan betina/jantan

10.500,-/ekor

13) Ayam buras umur 2 bulan betina/jantan 15.500,-/ekor

14) Ayam buras umur 3 bulan betina 25.000,-/ekor

15) Ayam buras umur 3 bulan jantan 30.000,-/ekor

16) Ayam buras umur 4 bulan betina 30.000,-/ekor

17) Ayam buras umur 4 bulan jantan 35.000,-/ekor

18) Ayam buras umur > 4 bulan betina 35.000,-/ekor

19) Ayam buras umur > 4 bulan jantan 40.000,-/ekor

20) Ayam buras Afkir betina 45.000,-/ekor

21) Ayam buras Afkir jantan 50.000,-/ekor

22) Telur tetas 2.000,-/butir

23) Telur Konsumsi 800,-/butir

C PERTANIAN

1) Jagung 7.500,-/kilogram

2) Kedelai 8.500,-/kilogram

3) Kacang tanah 8.000,-/kilogram

4) Pisang bibit/anakan 5.000,-/pohon

5) Pisang bibit/anakan kultur jaringan 10.000,-/pohon

6) Jeruk BPMT 10.000,-/pohon

7) Jeruk bibit BR ukuran 60 cm 6.000,-/pohon

8) Jeruk bibit BR ukuran > 60 cm 10.000,-/pohon

9) Jeruk purut bibit ukuran 40 cm 15.000,-/pohon

10) Jeruk purut bibit ukuran > 40 cm 25.000,-/pohon

11) Durian bibit ukuran 50 cm 10.000,-/pohon

12) Durian bibit ukuran > 50 cm 25.000,-/pohon

13) Rambutan bibit ukuran 40 cm 15.000,-/pohon

14) Rambutan bibit ukuran > 40 cm 25.000,-/pohon

15) Pepaya 25.000,-/pohon

16) Manggis Bibit Okulasi 25.000,-/pohon

17) Duku bibit okulasi 25.000,-/pohon

18) Mangga bibit okulasi 25.000,-/pohon

19) Jahe Merah/akar 20.000,-/Kg

54

20) Jahe Putih/akar 20.000,-/Kg

21) Jahe gaja/akar 20.000,-/Kg

22) kunyit/akar 20.000,-/Kg

23) Kencur/akar 20.000,-/Kg

24) Temulawak/akar 20.000,-/Kg

25) Lengkuas/akar 20.000,-/Kg

D Perkebunan

1. Pemeriksaan Mutu Biji Pala

a. Biji Pala Kering 15,-/Kg

b. Biji Pala Ketok 25,-/Kg

c. Fuli pala 40,-/Kg

2. Pemeriksaan Mutu kopra 15,-/Kg

3. Pemeriksaan Mutu kakao 15,-/Kg

4. Pemeriksaan Mutu kopi 15,-/Kg

5. Pemeriksaan Mutu jagung 15,-/Kg


BUPATI KAIMANA,

CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA


A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA


SITI ROHMA, SH

PEMBINA NIP. 19750620 200012 2 008

Documents

UPATI KAIMANA SALINAN BUPATI KAIMANA PROVINSI PAPUA BARAT · 2020. 7. 22. · PROVINSI PAPUA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN