Papua Barat Dalam

Kepungan Investasi

Pietsau Amafnini

JASOIL TANAH PAPUA

Email:menawi2001@yahoo.com

Http://sancapapuana.blogspot.com

Mobile: 081344435008

PETA TUTUPAN LAHAN P. PAPUA ( 2005 )

PETA TUTUPAN LAHAN P. PAPUA ( 2009 )

40% Penduduk Papua hidup dalam kemiskinan, Kondisi masyarakat sangat kontras dibandingkan dengan perusahaan yang memperoleh keuntungan berlimpah.Satu contoh. Perusahaan freeport

menangguk keuntungan sebesar US$122 juta dari tambang Grasberg pada tahun 2006, dan US$232 juta pada tahun sebelumnya.

PAPUA BARAT

DEFORESTASI PAPUA BARAT (2005 – 2009) = 1.017.841,66 Ha / 254.460,41 Ha per Tahun.Terdiri dari : Hutan Lahan Kering Primer = 719.674,62 Ha dan Hutan Lahan Kering sekunder = 298.167,04 Ha

HUTAN PAPUA BARAT THN 2005 HUTAN PAPUA BARAT THN 2009

Kerusakan hutan (deforestasi) masih tetap menjadi ancaman di Indonesia. Menurut data yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan laju deforestasi (kerusakan hutan) periode 2003-2006.Laju deforestasi di Indonesia mencapai 1,17 juta hektar pertahun.

JIKA MENGGUNAKAN ASUMSI LAJU DEFORESTASI 1,17 Juta Ha pertahun.Kontribusi Deforestasi Papua Barat sekitar 25% dari Total deforestasi di Indonesia

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam ( IUPHHK – HA )(Status, Okt 2009 )

IUPHHK- HA

0

1

2

3

4

5

6

7

KALTIM KALTENG KALBAR

Juta Ha

PAPUA PAPUA BARAT

PETA LOKASI DEFORESTASI TERPARAH DALAM KURUN WAKTU 2005 - 2009

PETA SEBARAN IZIN KONSESI PERKEBUNANPROV. PAPUA BARAT

( 2009 )

PETA SEBARAN IZIN KONSESI HPHPROV. PAPUA BARAT

( 2009 )

PETA SEBARAN IZIN KONSESI PERTAMBANGANMINERAL, BATUBARA, MINYAK DAN GAS

PROV. PAPUA BARAT( 2009 )

PERUSAHAAN KAB GALIAN

PT. Gag Nikel Raja Ampat Nikel

PT. Austindo Nusantara J & Normand Manokwari dan Sorong Emas

PT. Bre-X Minterals, Can & Sekadau Manokwari dan Teluk Wondama Emas

PT. Bukit Kukila Utama Teluk Wondama Emas

PT. Irja Eastern Minerals Kaimana Emas

PT. Kepala Burung Mining Manokwari dan Sorong Emas

PT. Mineralindo Mas Salawati Kota Sorong, Sorong dan Raja Ampat

Emas

PT. Mutiara Iriana Utama Manokwari, Kaimana, Teluk Bintuni, Teluk Wondama

Emas

PT. Nabire Bakti Mining Kaimana Emas

PT. Persada Persada Permata Mulya Teluk Bintuni Batubara

PT. Sansaparindo Mandiri Teluk Bintuni Emas

PT. Suvarna Bhumi Persada Raja Ampat Emas

PT. Nusamba Duta Fak-fak Emas

PT. Karunia Poladaya Bumi Manokwari Emas

PT. Kodeco Horna Mandiri Manokwari Emas

PT. Persada Permata Mulia Manokwari Emas

DAFTAR IJIN PEURSAHAAN TAMBANG MINERAL & BATUBARAPROV. PAPUA BARAT

PERUSAHAAN KAB BLOK

BP BERAU LTD Teluk Bintuni Berau

BP BOMBERAI. LTD Fak-Fak Babo Block

BP EAST ARGUNI LTD Teluk Bintuni & Fak-Fak East Arguni

BP MUTURI HOLDING B.V Teluk Bintuni & Fak-Fak Muturi

BP WEST ARGUNI LTD Fak-Fak West Arguni

BP WIRIAGAR LTD Teluk Bintuni & Fak-Fak Wiriagar Block

IRIAN PETROLEUM. LTD Teluk Bintuni Manokwari

JOB PERTAMINA - PETROCHINA SALAWATI. LTD

Sorong & Raja Ampat Salawati Kepala Burung Block

KOREA NATIONAL OIL CORPORATION

Kaimana Wokam Block

LUNDIN SAREBA. B.V Teluk Wondama Sareba Block

PEARL OIL (SALAWATI). LTD Sorong & Raja Ampat West Salawati

PERTAMINA EP Sorong, Raja Ampat, Teluk Bintuni & Teluk Wondama

AD Sebaku – 4, Kemundan, Sele Block, AD Sebaku – 3, Klamono, Timofor Area – 1, Timofor Area – 2, Wiriagar

PETROCHINA INTERNATIONAL (BERMUDA). LTD

Kota Sorong & Kab. Sorong

Kepala Burung

DAFTAR IJIN PEURSAHAAN TAMBANG MINYAK & GASPROV. PAPUA BARAT

PETA SEBARAN IZIN KONSESI PERTAMBANGANDAN KONSESI KEHUTANAN

PROV. PAPUA BARAT( 2009 )

Satuan Wilayah Pengembangan 1: Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama :Diarahkan Sebagai administrasi pemerintahan. Pengembangan industri berskala kecil, perikanan tangkap dan budidaya, pertanian

Satuan Wilayah Pengembangan 2: Kabupaten Sorong dan Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, danTeluk Bintuni. diarahkan sebagai : industri pertambangan & penggalian, perkebunan, kehutanan, pertanian, industri perikanan, perdagangan & jasa), pusat Kota Sorong

Satuan Wilayah Pengembangan 3: Kabupaten Raja Ampat . Diarahkan sebagai wilayah konservasi, ekowisata (bahari) dan pengembangan perikanan tangkap dan budidaya)

Satuan Wilayah Pengembangan 4: Kabupaten Fak-Fak dan Kabupaten Kaimana.Diarahkan sebagai wilayah industri, perikanan Tangkap, kehutanan, Pusat Fak-Fak

RENCANA STRUKTUR RUANGDALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH RTRW

PROPINSI PAPUA BARAT (2008-2028)

Lokasi Potensi Tambang Luas Konflik (Ha)

Kab. Fak-FakKec. Fak-Fak Kec. Fak-Fak Kec. Fak-Fak Barat Kec. Fak-Fak Barat Kec. Fak-Fak Timur Kec. Fak-Fak Timur Kec. Fak-Fak Timur Kec. Kokas Kec. Kokas Kec. Kokas Kec. Kokas

Tambang Batu Gamping Tambang Batu Gamping Tambang Batu Gamping Tambang Batu Gamping Tambang Batu GampingTambang Batu GampingTambang Batu Gamping Tambang Batu Gamping Tambang Batu Gamping Tambang Batu Gamping Tambang Batu Gamping

20,77632,3514,24197,6670,223.980,300,0023,980,006.054,080,00

Kab. ManokwariKec. Manokwari Kec. Manokwari Kec. Manokwari Kec. Oransbari Kec. Oransbari

Tambang Kapur dan Pasir Tambang Kapur dan Pasir Tambang Kapur dan Pasir Tambang Batu Kali Tambang Batu Kali

29,470,002.591,607,98507,55

Kab. Raja AmpatKec. Kepulauan Ayau Kec. Kepulauan Ayau

Pertambangan Pertambangan

37,110,95

Kab. SorongKec. Seget Kec. Seget

Tambang Pasir dan Batu Tambang Pasir dan Batu

56,061,01

Kab. Teluk BintuniKec. Babo Kec. Babo

LNG - Bp Tangguh LNG - Bp Tangguh

177,971.612,46

Jumlah 16.015,77

Tumpang Tindih Kawasan Berfungsi Lindung dengan Potensi Pertambangan

Peta Konflik Kawasan Lindung dengan Kawasan Pertambangan( RTRW PROV. PAPUA BARAT 2008 – 2028 )

Kabupaten/Kota Lokasi Luas Konflik (Ha)

Teluk Bintuni Manimeri/Bintuni 1.803,90

Teluk Bintuni Sidey 2.422,70

Sorong Aimas V 2.688,52

Sorong Segun/Seget 70,28

Sorong Segun/Seget 684,22

Sorong Aimas V 2.688,52

Sorong Aimas Ii 5.093,67

Manokwari Prafi 5.937,06

Tumpang Tindih Kawasan Berfungsi Lindung dengan Kawasan Transmigrasi

Peta Sebaran Suku dalam Kawasan Transmigrasi

Peta Sebaran Suku dalam Kawasan Lindung

Papua Barat

Lanjutan…. Tumpang Tindih HPH & HTI dengan Sebaran Suku

Peta Sebaran Suku dalam Kawasan Budidaya kehutanan

Peta Konflik Kawasan Lindung dengan Kawasan Budidaya Lainnya

TANPA PERDA Pertambangan dan Investasi PEMKAB Raja Ampat sudah mengeluarkan (tidak kurang)

16 Ijin Kuasa Pertambangan

Matius Mambraku (Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Raja Ampat.. Elshamnewsservice. 2008)

“Kalau harga nikel 1 Kg saja sekitar 60 US Dolar, berarti 1 ton adalah 1000 Kg dikalikan dengan 60 US Dolar hasilnya sekitar Rp 60 Juta, dikalikan 611.828 ton.

Kira kira hasil penjualannya sekitar Rp 36,7 Trilun. Terus kita di Raja Ampat hanya dapat royalty begitu kah,” tandas..

“Jangan kita bicara royalty, saya ingin lihat aspek bisnis ke depan. Saya ingin Pemda melakukan kerjasama bisnis dengan pihak swasta atau

membentuk perusahaan tambang daerah. Artinya swasta SILAHKAN melakukan kegiatan penambangan akan tetapi pemerintah daerah

mendapat berapa persen dari keutungan yang didapat. Ini yang tidak pernah dibicarakan,” urainya

Terdapat 16 perusahaan pertambangan Mineral (nikel) dengan 30 Kawasan Pertambangan

Satu diantara 16 perusahaan tsb adalah PT Kawei Mining Sejahtera (KMS)Yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan BELUM mendapatkan persetujuan lembaga adat.

Terjadi Konflik antara PEMKAB Raja Ampat dan PEMPROV Papua Barat masalah perijinan PT. KMS.

Konflik ijin kawasan pertambangan di pulau Kawei, distrik Waigeo Barat

“Papua Barat memiliki potensi sumber daya mineral dan migas yang cukup besar, namun potensi itu masih sebagian kecil yang sudah dieksploitasi.Untuk itu masih perlu dioptimalkan,” Drs Ishak Hallatu Assisten II Wakil Gubernur (membacakan sambutan Gubernur Papua Barat saat pembukaan seminar 'STRATEGIKEBIJAKAN ESDM DALAM KERANGKA KEBIJAKAN EKONOMI NASIONAL” Manokwari.2007.):

DFID telah menyatakan bahwa “negara-negara yang ekonominyatergantung pada sumberdaya alam seperti minyak dan bahan mineral, menghadapi risiko tinggi terjadinya konflik”

Profesor John Ruggie, wakil khusus PBB tentang hak asasi manusia dan perusahaan transnasional (TNC), menyampaikan tinjauan menyeluruhatas 65 kasus pelanggaran HAM oleh korporasi, yang ia periksa di 27 negara. Ruggiemencatat: ”sektor ekstraktif – minyak, gas dan pertambangan – begitu mendominasisampel pelanggaran HAM yang dilaporkan, sekitar dua pertiga dari kasus keseluruhan

Ruggie menyimpulkan: “sektor bahan galian bersifat unik sebab tidak adasektor lain yang meninggalkan jejak sosial dan lingkungan yang begitu dahsyat danmerusak.”

Kajian Industri Ekstraktif Bank Dunia menemukan bahwa “biaya ekonomi yang besar yang digerakkan oleh industri ekstraktif bisa mendorong atau memperpanjang konflk sipil. Masyarakat adat khususnya menjadi rentan.“

Ijin KP Perusahaan yang dikeluarkan oleh Drs Marcus Wanma MSi (bupati definitive Marcus Wanma Tahun 2005),1. PT Anugrah Surya Pratama2. PT Anugrah Surya Indotama3. PT Pasific Nickel Mining4. PT Harita Multi Karya Mineral5. PT Duta Karya Harita Tambang6. PT Giri Delta Mining7. PT Berkat Bumi Waigeo

Masyarakat dan kelompok-kelompok suku bersama dengan Aliansi Rakyat Cordillera (Filipina) menggugat masuknya Anglo American ke wilayah mereka.“setiap kehadiran proyek yang merusak seperti korporasi tambang, akan memecah belah integritas teritorial mereka dan dalam jangka panjang akan merusak identitas budayamereka.”

MANOKWARI

Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi telah menyetujui rencana penambangan batu bara di sekitar Gunung Botak Manokwari. Kandungan batu bara di kawasan Distrik Momeywaren ini ditaksir sebesar 7.189 7.900 kalori.

“Kandungan kalori batu bara ini termasuk bagus,” Gubernur Atururi saat menggelar konferensi pers. Febuari 2008.

http://elshamnewsservice.wordpress.com

Investor yang akan mengelola tambang ini yaitu PT Horna Papua Mandiri. Untuk sementara tambang satu kavling sebesar 6.000 hektar. Keseluruhan lahan tambang meliputi empat kavling seluas 39.000 hektar

TELUK BINTUNI

"Pemkab Teluk Bintuni memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi investor dalam negeri maupun investor asing menanamkan modalnya mengelola SDA itu. "Namun perusahaan wajib memberdayakan masyarakat setempat agar meningkatkan taraf hidupnya secara layak. Itu merupakan penghargaan kepada masyarakat asli yang

mempunyai hak di atas kekayaan alam tersebut," Markus Sraun. Kepala Dinas Pertambangan dan Mineral

Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat .( Kapanlagi.com Kamis, 01 Mei 2008)

SAAT INI :-18 perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan perusahaan penanaman modal asing (PMA)kini sedang melakukan eksplorasi tambang batu bara di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat -9 pemegang HPH yang beroperasi di Teluk bintuni

Wilayah dengan luas sekitar 18.658 km persegi tersebut selain memiliki tanah yang subur dan menjaditarget Pemerintah kabupaten Teluk bintuni adalah swasembadah beras pada 2010, Juga Kekayaan teluk Bintuni tidak hanya dipermukaan tanah tapi juga didalam Perut bumi

” Untuk mencapai swasembadah pada tahun 2010, kami membutuhkan sekitar seribu hingga dua ribu hektar lahan ”

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Teluk bintuni, Ir Widianingsih Sri Utami .www.bintunikab.go.id. 04/02/2009

” Untuk setiap meter kubik kayu yang diambil, masyarakat hanya mendapatkan sekitar Rp.80 ribu hingga Rp.100 ribu sebagai kompensasi hak ulayat, ”

Drg Alfons manibui, DESS . Bupati Teluk Bintuni. www.bintunikab.go.id. 04/02/2009

Terimakasih