Pietsau Presentasi Papua Barat

  • View
    183

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of Pietsau Presentasi Papua Barat

Papua Barat Dalam Kepungan InvestasiPietsau Amafnini JASOIL TANAH PAPUA Email:menawi2001@yahoo.com Http://sancapapuana.blogspot.com Mobile: 081344435008

PETA TUTUPAN LAHAN P. PAPUA ( 2005 )

PETA TUTUPAN LAHAN P. PAPUA ( 2009 )

40% Penduduk Papua hidup dalam kemiskinan, Kondisi masyarakat sangat kontras dibandingkan dengan perusahaan yang memperoleh keuntungan berlimpah.Satu contoh. Perusahaan freeport menangguk keuntungan sebesar US$122 juta dari tambang Grasberg pada tahun 2006, dan US$232 juta pada tahun sebelumnya.

PAPUA BARAT

HUTAN PAPUA BARAT THN 2005

HUTAN PAPUA BARAT THN 2009

DEFORESTASI PAPUA BARAT (2005 2009) = 1.017.841,66 Ha / 254.460,41 Ha per Tahun. Terdiri dari : Hutan Lahan Kering Primer = 719.674,62 Ha dan Hutan Lahan Kering sekunder = 298.167,04 Ha Kerusakan hutan (deforestasi) masih tetap menjadi ancaman di Indonesia. Menurut data yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan laju deforestasi (kerusakan hutan) periode 2003-2006. Laju deforestasi di Indonesia mencapai 1,17 juta hektar pertahun.

JIKA MENGGUNAKAN ASUMSI LAJU DEFORESTASI 1,17 Juta Ha pertahun. Kontribusi Deforestasi Papua Barat sekitar 25% dari Total deforestasi di Indonesia

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam ( IUPHHK HA ) (Status, Okt 2009 )

Juta Ha 7 6 5 4 3 2 1 0KALTIM PAPUAKALBAR KALTENG PAPUA BARAT

IUPHHK- HA

PETA LOKASI DEFORESTASI TERPARAH DALAM KURUN WAKTU 2005 - 2009

PETA SEBARAN IZIN KONSESI PERKEBUNAN PROV. PAPUA BARAT ( 2009 )

PETA SEBARAN IZIN KONSESI HPH PROV. PAPUA BARAT ( 2009 )

PETA SEBARAN IZIN KONSESI PERTAMBANGAN MINERAL, BATUBARA, MINYAK DAN GAS PROV. PAPUA BARAT ( 2009 )

DAFTAR IJIN PEURSAHAAN TAMBANG MINERAL & BATUBARA PROV. PAPUA BARATPERUSAHAAN PT. Gag Nikel PT. Austindo Nusantara J & Normand PT. Bre-X Minterals, Can & Sekadau PT. Bukit Kukila Utama PT. Irja Eastern Minerals PT. Kepala Burung Mining PT. Mineralindo Mas Salawati PT. Mutiara Iriana Utama PT. Nabire Bakti Mining PT. Persada Persada Permata Mulya PT. Sansaparindo Mandiri PT. Suvarna Bhumi Persada PT. Nusamba Duta PT. Karunia Poladaya Bumi PT. Kodeco Horna Mandiri PT. Persada Permata Mulia KAB Raja Ampat Manokwari dan Sorong Manokwari dan Teluk Wondama Teluk Wondama Kaimana Manokwari dan Sorong GALIAN Nikel Emas Emas Emas Emas Emas

Kota Sorong, Sorong dan Raja Ampat Emas Manokwari, Kaimana, Teluk Bintuni, Emas Teluk Wondama Kaimana Teluk Bintuni Teluk Bintuni Raja Ampat Fak-fak Manokwari Manokwari Manokwari Emas Batubara Emas Emas Emas Emas Emas Emas

DAFTAR IJIN PEURSAHAAN TAMBANG MINYAK & GAS PROV. PAPUA BARATPERUSAHAAN BP BERAU LTD BP BOMBERAI. LTD BP EAST ARGUNI LTD BP MUTURI HOLDING B.V BP WEST ARGUNI LTD BP WIRIAGAR LTD IRIAN PETROLEUM. LTD JOB PERTAMINA - PETROCHINA SALAWATI. LTD KAB Teluk Bintuni Fak-Fak Teluk Bintuni & Fak-Fak Teluk Bintuni & Fak-Fak Fak-Fak Teluk Bintuni & Fak-Fak Teluk Bintuni Sorong & Raja Ampat BLOK Berau Babo Block East Arguni Muturi West Arguni Wiriagar Block Manokwari Salawati Kepala Burung Block Wokam Block Sareba Block West Salawati

KOREA NATIONAL OIL CORPORATION Kaimana LUNDIN SAREBA. B.V PEARL OIL (SALAWATI). LTD PERTAMINA EP Teluk Wondama Sorong & Raja Ampat

Sorong, Raja Ampat, Teluk AD Sebaku 4, Bintuni & Teluk Wondama Kemundan, Sele Block, AD Sebaku 3, Klamono, Timofor Area 1, Timofor Area 2, Wiriagar Kota Sorong & Kab. Sorong Kepala Burung

PETROCHINA INTERNATIONAL (BERMUDA). LTD

PETA SEBARAN IZIN KONSESI PERTAMBANGAN DAN KONSESI KEHUTANAN PROV. PAPUA BARAT ( 2009 )

RENCANA STRUKTUR RUANG DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH RTRW PROPINSI PAPUA BARAT (2008-2028)

Satuan Wilayah Pengembangan 1: Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama : Diarahkan Sebagai administrasi pemerintahan. Pengembangan industri berskala kecil, perikanan tangkap dan budidaya, pertanian

Satuan Wilayah Pengembangan 2: Kabupaten Sorong dan Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, danTeluk Bintuni. diarahkan sebagai : industri pertambangan & penggalian, perkebunan, kehutanan, pertanian, industri perikanan, perdagangan & jasa), pusat Kota Sorong Satuan Wilayah Pengembangan 3: Kabupaten Raja Ampat . Diarahkan sebagai wilayah konservasi, ekowisata (bahari) dan pengembangan perikanan tangkap dan budidaya) Satuan Wilayah Pengembangan 4: Kabupaten Fak-Fak dan Kabupaten Kaimana. Diarahkan sebagai wilayah industri, perikanan Tangkap, kehutanan, Pusat Fak-Fak

Tumpang Tindih Kawasan Berfungsi Lindung dengan Potensi PertambanganLokasi Kab. Fak-Fak Kec. Fak-Fak Kec. Fak-Fak Kec. Fak-Fak Barat Kec. Fak-Fak Barat Kec. Fak-Fak Timur Kec. Fak-Fak Timur Kec. Fak-Fak Timur Kec. Kokas Kec. Kokas Kec. Manokwari Kab. Kokas Kec. Kokas Manokwari Kec. Manokwari Kec. Manokwari Kec. Oransbari Kec. Oransbari Kab. Raja Ampat Kec. Kepulauan Ayau Kec. Kepulauan Ayau Kab. Sorong Kec. Seget Kec. Seget Kab. Teluk Bintuni Kec. Babo Kec. Babo Jumlah Potensi Tambang Luas Konflik (Ha)

Tambang Batu Gamping Tambang Batu Gamping Tambang Batu Gamping Tambang Batu Gamping Tambang Batu Gamping Tambang Batu Gamping Tambang Batu Gamping Tambang Batu Gamping Tambang Batu Gamping Tambang Batu Gamping Tambang Batu Gamping Kapur dan Pasir Tambang Kapur dan Pasir Tambang Kapur dan Pasir Tambang Batu Kali Tambang Batu Kali Pertambangan Pertambangan Tambang Pasir dan Batu Tambang Pasir dan Batu LNG - Bp Tangguh LNG - Bp Tangguh

20,77 632,35 14,24 197,66 70,22 3.980,30 0,00 23,98 0,00 6.054,08 0,00 29,47 0,00 2.591,60 7,98 507,55 37,11 0,95 56,06 1,01 177,97 1.612,46 16.015,77

Peta Konflik Kawasan Lindung dengan Kawasan Pertambangan ( RTRW PROV. PAPUA BARAT 2008 2028 )

Tumpang Tindih Kawasan Berfungsi Lindung dengan Kawasan TransmigrasiKabupaten/Kota Teluk Bintuni Teluk Bintuni Sorong Sorong Sorong Sorong Sorong Manokwari Lokasi Manimeri/Bintuni Sidey Aimas V Segun/Seget Segun/Seget Aimas V Aimas Ii Prafi Luas Konflik (Ha) 1.803,90 2.422,70 2.688,52 70,28 684,22 2.688,52 5.093,67 5.937,06

Peta Sebaran Suku dalam Kawasan Transmigrasi

Peta Sebaran Suku dalam Kawasan Lindung

Papua Barat

Lanjutan.

Tumpang Tindih HPH & HTI dengan Sebaran Suku

Peta Sebaran Suku dalam Kawasan Budidaya kehutanan

Peta Konflik Kawasan Lindung dengan Kawasan Budidaya Lainnya

TANPA PERDA Pertambangan dan Investasi PEMKAB Raja Ampat sudah mengeluarkan (tidak kurang) 16 Ijin Kuasa Pertambangan

Terdapat 16 perusahaan pertambangan Mineral (nikel) dengan 30 Kawasan Pertambangan Satu diantara 16 perusahaan tsb adalah PT Kawei Mining Sejahtera (KMS) Yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan BELUM mendapatkan persetujuan lembaga adat. Terjadi Konflik antara PEMKAB Raja Ampat dan PEMPROV Papua Barat masalah perijinan PT. KMS. Konflik ijin kawasan pertambangan di pulau Kawei, distrik Waigeo Barat Papua Barat memiliki potensi sumber daya mineral dan migas yang cukup besar, namun potensi itu masih sebagian kecil yang sudah dieksploitasi.Untuk itu masih perlu dioptimalkan, Drs Ishak Hallatu Assisten II Wakil Gubernur (membacakan sambutan Gubernur Papua Barat saat pembukaan seminar 'STRATEGI KEBIJAKAN ESDM DALAM KERANGKA KEBIJAKAN EKONOMI NASIONAL Manokwari.2007.): Matius Mambraku (Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Raja Ampat.. Elshamnewsservice. 2008) Kalau harga nikel 1 Kg saja sekitar 60 US Dolar, berarti 1 ton adalah 1000 Kg dikalikan dengan 60 US Dolar hasilnya sekitar Rp 60 Juta, dikalikan 611.828 ton. Kira kira hasil penjualannya sekitar Rp 36,7 Trilun. Terus kita di Raja Ampat hanya dapat royalty begitu kah, tandas.. Jangan kita bicara royalty, saya ingin lihat aspek bisnis ke depan. Saya ingin Pemda melakukan kerjasama bisnis dengan pihak swasta atau membentuk perusahaan tambang daerah. Artinya swasta SILAHKAN melakukan kegiatan penambangan akan tetapi pemerintah daerah mendapat berapa persen dari keutungan yang didapat. Ini yang tidak pernah dibicarakan, urainya

Kajian Industri Ekstraktif Bank Dunia menemukan bahwa biaya ekonomi yang besar yang digerakkan oleh industri ekstraktif bisa mendorong atau memperpanjang konflk sipil. Masyarakat adat khususnya menjadi rentan.

DFID telah menyatakan bahwa negara-negara yang ekonominya tergantung pada sumberdaya alam seperti minyak dan bahan mineral, menghadapi risiko tinggi terjadinya konflik

Profesor John Ruggie, wakil khusus PBB tentang hak asasi manusia dan perusahaan transnasional (TNC), menyampaikan tinjauan menyeluruh atas 65 kasus pelanggaran HAM oleh korporasi, yang ia periksa di 27 negara. Ruggiemencatat: sektor ekstraktif minyak, gas dan pertambangan begitu mendominasisampel pelanggaran HAM yang dilaporkan, sekitar dua pertiga dari kasus keseluruhan

Ruggie menyimpulkan: sektor bahan galian bersifat unik sebab tidak ada sektor lain yang meninggalkan jejak sosial dan lingkungan yang begitu dahsyat dan merusak.

Ijin KP Perusahaan yang dikeluarkan oleh Drs Marcus Wanma MSi (bupati definitive Marcus Wanma Tahun 2005), 1. PT Anugrah Surya Pratama 2. PT Anugrah Surya Indotama 3. PT Pasific Nickel Mining 4. PT Harita Multi Karya Mineral 5. PT Duta Karya Harita Tambang 6. PT Giri Delta Mining 7. PT Berkat Bumi WaigeoMasyarakat dan kelompok-kelompok suku bersama dengan Aliansi Rakyat Cordillera (Filipina) menggugat masuknya Anglo American ke wilayah mereka. setiap kehadiran proyek yang merusak seperti korporasi tambang, akan memecah belah integritas teritorial mereka dan dalam jangka panjang akan merusak identitas budayamereka.

MANOKWARI

Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi telah menyetujui rencana penambangan batu bara di sekitar Gunung Botak Manokwari. Kandungan batu bara di kawasan Distrik Momeywaren ini ditaksir sebesar 7.189 7.900 kalori.

Kandungan kalori batu bara ini termasuk bagus, Gubernur Atururi saat mengg