UNDANG UNDANG TAMBANG DAN PERBURUHAN

Jurusan Teknik PertambanganFakultas Teknik

Universitas Palangka RayaRisza Abiyoga Pratama Idris, ST

UU Nomor 11 Tahun 1967 = UU Nomor 4 Tahun 2009

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan –ketentuan Pokok Pertambangan selama lebih kurang empatdasawarsa sejak diberlukannya telah dapat memberikansumbangan yang penting bagi pembangunan Nasional. DalamPerkembangan lebih lanjut, undang undang tersebut yang materimuatannya bersifat sentralistik sudah tidak sesuai denganperkembangan situasi sekarang.

Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis danmenjawab sejumlah permasalahan tersebut perlu disusun undangundang yang baru, sebagai gantinya lahirlah Undang undangNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara, UU inilah yang nantinya dapat memberikan landasanhukum bagi langkah – langkah pembaruan dan penataan kembalikegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineraldan batubara.

Apa Sih Itu Bahan Galian ?

Bahan galian adalah semua produk daripertambangan yang diperoleh dengan cara pelepasandari batuan induknyadi dalam kerak bumi, terdiri darimineral-mineral.

Mineral adalah suatu benda berbentukpadat,cair, atau gas yang homogeny dan terdapatdialam, terbentuk secara alamiah dari bahan-bahanan-organis, mempunyai komposisi kimia tertentudengan struktur atom dan sifat fisik yang sama.

Penggolongan Bahan Galian

Menurut UU Minerba yang baru yaitu Nomor 4Tahun 2009 dimana Bahan Galian tidak dikategorikanlagi ke dalam 3 (tiga) golongan seperti sebelumnya,tetapi penggolongan bahan galian lebihmenitikberatkan pada aspek teknis, yaitu berdasarkanpada kelompok atau jenis bahan galian, yangpenggolongannya terbagi dalam empat golongan.

UU No, 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batu Bara, sesungguhnya tidak secara tegasmengatur secara khusus tentang pembagian golonganbahan galian sebagaimana dalam UU No. 11 Tahun1967. Penggolongan bahan galian diatur bedasarkanpada kelompok usaha pertambangan, sesuai Pasal 4.

Menurut UU Nomor 11 Tahun 1967Penggolongan bahan galian menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

• Bahan galian golongan A, yaitu bahan galian golongan strategis. Yang dimaksudstrategis adalah strategis bagi pertahanan/keamanan negara atau bagiperekonomian negara;

• Bahan galian golongan B, yaitu bahan galian vital, adalah bahan galian yangdapat menjamin hajat hidup orang banyak;

• Bahan galian C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk golongan A dan B.• Bahan galian apa saja yang termasuk ke dalam masing-masing golongan tersebut

diatur berdasarkan ketentuan pengelompokan lebih rinci, dalam PeraturanPemerintah No. 27 Tahun 1980, yaitu:

• Bahan galian golongan A atau bahan galian strategis, terdiri dari:– Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, dan gas alam;– Bitumen padat, aspal;– Antrasit, batu bara, batu bara muda;– Uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan radio aktif lainnya;– Nikel, kobalt;– Timah.

• Bahan galian golongan B atau bahan galian vital, terdiri dari:– Besi, mangan, molibdenum, khrom, walfran, vanadium, titanium;– Bauksit, tembaga, timbal, seng;– Emas, platina, perak, air raksa, intan;– Arsen, antimon, bismut;– Yttrium, rhutenium, crium, dan logam-logam langka lainnya;– Berrillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;– Kriolit, flouspar, barit;– Yodium, brom, khlor, belerang.

• Bahan galian golongan C atau bahan galian industri, terdiri dari:– Nitrat, phosphate, garam batu;– Asbes, talk, mike, grafit, magnesit;– Yarosit, leusit, tawas (alam), oker;– Batu permata, batu setengah permata;– Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonite;– Batu apung, teras, obsidian, perlit, tanah diatome;– Marmer, batu tulis;– Batu kapor, dolomit, kalsit;– Granit, andesit, basal, trakkit, tanah liat, dan pasir.

Menurut UU Nomor 4 Tahun 2009

usaha pertambangan dikelompokkan atas:1. pertambangan mineral; dan2. pertambangan batubara.

Sedangkan, Pertambangan mineral sendiri digolongkan atas:1. Pertambangan mineral radioaktif;2. Pertambangan mineral logam;3. Pertambangan mineral bukan logam; dan4. Pertambangan batuan.

Contoh Beberapa Jenis Mineral sesuai denganpenggolongannya :• Mineral radioaktif antara lain: radium, thorium,

uranium• Mineral logam antara lain: emas, tembaga• Mineral bukan logam antara lain : intan dan

bentonit• Batuan antara lain : andesit, tanah liat, kerikil

galian dari bukit, kerikil sungai, dan pasir.• Batubara : batuan aspal, batubara, dan gambut.

Hak Pengusahaan Negara Atas BahanGalian

Dalam UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 Hak PenguasaanNegara (HPN), termasuk penguasaan SDA begitu Kuat dansesuai dengan susunan ketatanegaraan dibandingkan denganUU sebelumnya, Pemerintah bertugas penuh untuk Mengatur,Mengurus dan Mengawasi Pengelolaan Usaha Tambang.

Dalam Pasal 4 UU Minerba Tahun 2009 berbunyi :1. Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang takterbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai olehnegara untuk sebesar – besarnya kesejahteraan rakyat.2. Penguasaan mineral dan batubara oleh negarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan olehPemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Kewenangan PengelolaanPertambangan Umum

kewenangan eksklusif pemerintah (pusat) adalah sebagai berikut :• Penetapan kebijakan nasional;• Pembuatan peraturan perundang-undangan;• Penetapan standard, pedoman dan kriteria;• Penetapan sistem perijinan pertambangan minerba nasional;• Penetapan wilayah pertambangan setelah berkonsultasi dengan

Pemda dan DPR.

Di luar hal-hal tersebut di atas, jenis-jenis kewenangan terutamaperijinan antar pusat, provinsi dan kabupaten/kota bersubstansisama dan hanya berbeda dalam skala cakupan wililayah. Sebagairincian dalam hal pembagian kewenangan antara pusat, provinsi dankabupaten/kota dapat dilihat pada table di bawah ini.

TabelKewenangan Pengelolaan Minerba

No Kewenangan Pusat Kewenangan Povinsi Kewenangan Kab./Kota

1. Pemberian IUP, pembinaan,penyelesaian konflik masyarakatdan pengawasan usaha pertam-bangan yang berada pada lintaswilayah provinsi dan atau wilayahlaut lebih dari 12 mil dari garispantai

Pemberian IUP, pembinaan,penye-lesaian konflik masyarakatdan pe-ngawasan usahapertambangan pa-da lintaswilayah kab./kota dan atauwilayah laut 4 mil sampai dengan12 mil

Pemberian IUP dan ijinpertam-bangan rakyat (IPR),pembinaan, penyelesaiankonflik masyarakat danpengawasan usahapertambangan di wilayahkab/ko-ta dan atau wilayahlaut sampai dengan 4 mil

2. Pemberian IUP, pembinaan,penye-lesaian konflik masyarakatdan pe-ngawasan usahapertambangan yg lokasipenambangannya berada pa-dabatas wilayah provinsi dan atauwilayah laut lebih dari 12 mil darigaris pantai

Pemberian IUP, pembinaan,penye-lesaian konflik masyarakatdan pe-ngawasan usahapertambangan operasi produksiyang kegiatannya berada padalintas wilayah kab/kota dan atauwilayah laut 4 mil sampai dengan12 mil

Pemberian IUP dan IPR,pembi-naan, penyelesaiankonflik masyarakat danpengawasan usahapertambangan operasiproduksi yang kegiatannyaberada di wilayah kab/kotadan atau wilayah laut sampaidengan 4 mil.

3. Pemberian IUP, pembinaan,penye-lesaian konflik masyarakatdan pe-ngawasan usahapertambangan operasi produksiyang berdampak lingkunganlangsung lintas provinsi dan ataudalam wilayah laut lebih dari 12mil dari garis pantai.

Pemberian IUP, pembinaan,penye-lesaian konflik masyarakatdan pengawasan usahapertambangan yang berdampaklingkungan lang-sung lintaskab/kota dan atau wila-yah laut 4mil sampai dengan 12 mil

Dampak Pembangunan Di BidangPertambangan

Dampak yang ditimbulkan dari adanyaPembangunan Di Bidang Pertambangan padaumumnya terbagi menjadi dua Dampak yaituDampak Positif dan Dampak Negatif. Dampak yangditimbulkan tersebut pastinya akan berdampakbesar bagi aspek SDA dan SDM yang ada baik disektor Pembangunan Negara ataupun IndividuManusia itu sendiri. Dampak tersebut tentu dapatdapat kita rasakan dan lihat pada jaman sekarangini.

Terimakasih,

See you Next Thursday,

And Remember..

HEALTHY FIRST,

PRODUCTION YES!!!