VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADUintelresos.kemsos.go.id/new/download/galery/seminar/02042018/PROSES_PENETAPAN_DAN...PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU

Pada SosialisasiVerifikasiValidasi Data Kota Cimahi - Provinsi Jawa Barat

1

Cimahi, 27 Februari 2018

DASAR PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN

VALIDASI DATA TERPADU

PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN

2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

Pasal 8

Ayat (1) Menteri menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk

melaksanakan penanganan fakir miskin.

Ayat (2) Dalam menetapkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Menteri berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga

terkait.

Ayat (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi

lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang kegiatan statistik untuk melakukan pendataan.

Pasal 8 (lanjutan)

Ayat (4) Menteri melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil

pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kegiatan statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Ayat (5) verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dilakukan secara berkala sekurang-

kurangnya 2 (dua) tahun sekali.

Ayat (6) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu

yang baik secara langsung maupun tidak langsung

mempengaruhi seseorang menjadi fakir miskin.

Pasal 8 (lanjutan)

Ayat (7) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial

yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa.

Ayat (8) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (7) dilaporkan kepada bupati/walikota.

Ayat (9) Bupati/walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada gubernur untuk

diteruskan kepada Menteri

Pasal 9

Ayat (1) Seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri

kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat

tinggalnya.

Ayat (2) Kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai fakir miskin wajib

melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada lurah

atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya.

Ayat (3) Lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis wajib menyampaikan

pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) kepada bupati/walikota melalui camat.

Pasal 9 (lanjutan)

Ayat (4) Bupati/walikota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur untuk

diteruskan kepada Menteri.

Ayat (5) Dalam hal diperlukan, bupati/walikota dapat melakukan verifikasi

dan validasi terhadap pendaftaran dan perubahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 10

Ayat (1) Data yang telah diverifikasi dan validasi harus berbasis teknologi

informasi dan dijadikan sebagai data terpadu.

Ayat (2) Data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung

jawab Menteri.

Ayat (3) Data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dipergunakan oleh kementerian/lembaga terkait dalam penanganan

fakir miskin dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 (Lanjutan)

Ayat (4) Kementerian/lembaga yang menggunakan data terpadu untuk

menangani fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan

hasil pelaksanaannya kepada Menteri.

Ayat (5) Anggota masyarakat yang tercantum dalam data terpadu sebagai fakir

miskin diberikan kartu identitas.

Surat

Edaran

Pusat Data dan Informasi Kesos Kementerian Sosial RI

10


11

Surat Edaran


Permensos No. 28 Tahun 2017

12

Tentang

Pedoman Umum Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu

Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu


Pasal 1

Ketentuan Umum

13

1. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/ataumempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhikebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

2. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah,yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuranbagi dirinya dan keluarganya.

3. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.

4. Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data.

5. Data Terpadu adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasisosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.

6. Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah data Fakir Miskin hasilpendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangkegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial dan telahberkoordinasi dengan pemerintah daerah.


14

Lanjutan..7. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh

bangunan, biasanya tinggal bersama, dan makan dari satu dapur.

8. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation yang selanjutnya disingkat SIKS-NGadalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen berupa pengumpulan danpengolahan data kesejahteraan sosial dengan memanfaatkan teknologi informasi dankomunikasi yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan.

9. Musyawarah Desa/Kelurahan/Nama Lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratandesa/ kelurahan/nama lain, pemerintah desa/kelurahan/nama lain, dan unsur masyarakatyang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa/kelurahan/nama lain untukmenyepakati hal yang bersifat strategis.

10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaanpemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menterisebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerahyang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom


Pasal 2

Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu merupakan acuan bagi

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan

Orang Tidak Mampu agar data penerima program valid, tepat sasaran, dan tepat waktu.

15


Pasal 3

Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu PenangananFakir Miskin dan Orang Tidak Mampu meliputi:

a. struktur organisasi;

b. mekanisme pelaksanaan;

c. pengolahan dan penyajian data;

d. monitoring dan evaluasi; dan

e. pendanaan.

16


Pasal 4: Struktur Organisasi

Petugas

Monitoring

Garis instruksi

Keterangan:

Garis koordinasi

Camat

Bupati/Wali Kota

Kepala Dinas

Sosial Daerah

Kabupaten/Kota

Kepala Desa/

Lurah/Nama LainPengawas/

Pemeriksa

Koordinator

Kecamatan

Koordinator

Kabupaten/Kota

Kepala Dinas

Dukcapil Daerah

Kabupaten/Kota

Kepala BPS

Daerah

Kabupaten/Kota

Pengumpul Data

Penanggung Jawab

Data

Kabupaten/Kota

Pengolah

Data

17

Alur Dokumen

Alur dokumen prelist

Alur hasil Verifikasi dan Validasi untuk

penandatanganan BAST

Alur hasil Verifikasi dan Validasi setelah

penandatanganan BAST

Alur koordinasi

Gubernur

Camat

Bupati/Wali Kota

Kepala Dinas Sosial Daerah

Kabupaten/Kota

Pengumpul Data dan

Pengawas/Pemeriksa

Koordinator Kecamatan

Koordinator Daerah

Kabupaten/Kota

Kepala Dinas Sosial Daerah

Provinsi

Menteri Sosial

Kepala Pusdatin Kesos

Kepala Desa/Lurah/Nama

Lain

1

2

3

4

5

6

7 8

910

11

12 13

14

15

16

17

Pusat Data dan Informasi Kesos Kementerian Sosial RI18

Sumber Data Terpadu PFM&OTM


19

Pasal 5Mekanisme Verivali


20

• Verifikasi dan Validasi dapat

menggunakan CAPI ataupun PAPI

• Jika menggunakan CAPI, data dipool

di SIKS tingkat daerah

kabupaten/kota

• Jika menggunakan PAPI, entri data

dapat dilakukan di tingkat desa,

kecamatan, maupun kabupaten/kota.

Penanggung Jawab Data daerah

kabupaten/kota akan melakukan

penggabungan data di SIKS-NG

tingkat daerah kabupaten/kota

Penyusunan Prelist Awal

Bimbingan Teknis

Musyawarah

desa/kelurahan/nama lain

Kunjungan Rumah

Tangga/tempat tinggal

Pengawasan lapangan

Entri dan update data

menggunakan SIKS NG

Kirim data ke daerah

provinsi

Pemeriksaan data di Pusat Data

dan Informasi Kesos

Pemeringkatan kesejahteraan

Rumah Tangga, pencetakan daftar,

tabulasi dan penyajian data

Pemeriksaan

dokumen/data

Kirim data ke Pusat Data dan

Informasi Kesejahteraan Sosial

Pemeriksaan data di

tingkat daerah provinsi

Penyusunan prelist Akhir

20

Pengolahan Dan Penyajian Data Terpadu

Tingkat Kabupaten/Kota

• Pemeriksaan data dan dokumen

• Entri Data: 1) metode CAPI, PAPI; 2) metode offline dan

online

• Data Cleaning


21


Tingkat Pusat ( Pusdatin Kesos)

• Pemeriksaan data dan dokumen (kelengkapan dan kebenaran)

• Data Cleaning

• Pemeringkatan Data

• Pembuatan Daftar dan Tabulasi Data

• Pemeringkatan Data Terpadu

• Penetapan Data Terpadu

22


Pasal 7

Monitoring dan Evaluasi

• Monitoring Bimbingan Teknis Petugas Pelaksanaan;

• Monitoring Musyawarah Desa/Kelurahan/Nama Lain;

• Monitoring Pelaksanaan Kunjungan ke Rumah Tangga.

23


Pasal 8Pendanaan

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

• Sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

24

INSTRUMEN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU


27

Kriteria Fakir Miskin

(Menteri Sosial)

Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015

oleh BPS(UU No. 13/2011)

Pokja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (PFM): Kemsos, Kemko PMK, Kemdagri,

Bappenas, BPS, TNP2K(Kepmensos 30/HUK/2017)

Data Terpadu PFM: 96.705.167 Jiwa(SK Menteri Sosial

No. 57 Tahun 2017)

MekanismePenggunaan Data

Terpadu PFM(Permensos 10 Tahun

2016)

Pemutakhiran Data Terpadu PFM:Validasi, verifikasi, pendaftaran mandiri(UU No. 13/2011)

Kemsos,Pemda,

Masyarakat, PSKS(UU No. 13/2011)

Dasar Hukum Pengelolaan DT PPFM

Integrasi Pengelolaan Data Terpadu & Data Terkait


28

BDTData Penerima

Bansos/Subsidi

Data Penyandang

Masalah Kesos

(PMKS)

Data Potensi &

Sumber Kesos

(PSKS)

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

2. Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN

3. KKS/Rastra

4. LPG

5. Listrik

6. Dll.



29

BDTData Penerima

Bansos/Subsidi

Data Penyandang

Masalah Kesos

(PMKS)

Data Potensi &

Sumber Kesos

(PSKS)

1. Anak balita telantar

2. Anak terlantar

3. Anak yang berhadapan dengan hukum

4. Anak jalanan

5. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)

6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan

atau diperlakukan salah

7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus

8. Lanjut usia telantar

9. Penyandang disabilitas

10. Tuna Susila

11. Gelandangan

12. Pengemis

13. Pemulung

14. Kelompok Minoritas

15. Bekas Warga Binaan Lembaga

Pemasyarakatan (BWBLP)

16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)

17. Korban Penyalahgunaan NAPZA

18. Korban trafficking

19. Korban tindak kekerasan

20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)

21. Korban bencana alam

22. Korban bencana sosial

23. Perempuan rawan sosial ekonomi

24. Fakir Miskin

25. Keluarga bermasalah sosial psikologis

26. Komunitas Adat Terpencil



30

BDTData Penerima

Bansos/Subsidi

Data Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

Data Potensi &

Sumber Kesos

(PSKS)

1. Pekerja Sosial Profesional

2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

3. Taruna Siaga Bencana (Tagana)

4. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

5. Karang Taruna

6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

7. Keluarga Pioner

8. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis

Masyarakat (WKSBM)

9. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial

10.Penyuluh Sosial

11.Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

12.Dunia Usaha



31

BDTData Penerima

Bansos/Subsidi

Data Penyandang

Masalah Kesos

(PMKS)

Data Potensi &

Sumber Kesos

(PSKS)

KKS_BDT

9.385.946BDT saja

11.163.916

BDTBDTBDTBDT

2015201520152015 PKHPKHPKHPKH

*dalam satuan keluarga

Proses Integrasi Data Program Kesejahteraan Sosial

KKSKKSKKSKKS

2017201720172017

5.181.136

PKH_KKS_

BDT

BDT 2015

25.730.998

KKS

2017

15.470

.759

PKH

5.987

.216

PBI

28.552.781

PBI


32

BDT

PBI

KKS/Rastra

PKH

BDTPKH

KKS

PBI

nokk

tglLahir

noPbi nik

noKks

noPengurus#usia subur

#anakBalita#bumil

jenisAtap

jenisLantai

asetKulkasasetSepeda

jenisDinding

namaARTnamaKRT

prop/kabkec/desa

Proses Sinkronisasi Variabel antar Program Kesejahteraan Sosial


33

BDTPKH

KKS

PBI

nokk

tgllahir

nopbi nik

nokks

nopengurus

#anaksd

#anakbalita#bumil

#anaksma

BDTPKH

KKS

PBI

nokk

tgllahir

nopbi nik

nokks

nopengurus

#anaksd

#anakbalita#bumil

#anaksma

Cakupan Variabel Ideal Program


34

Pengembangan SIKS-NG untuk Mengelola DT PPFM


35

� Adalah: Suatu Sistem Informasi

yang terdiri dari beberapa

komponen yaitu Pengumpulan,

Pengolahan , Penyajian dan

Penyimpanan Data Kesejahteraan

Sosial dengan memanfaatkan

teknologi informasi komunikasi yang

dilaksanakan secara berjenjang dan

berkesinambungan.

36

Basis Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (BDT & PMKS)

PKHPKH KKSKKSkeluargakeluarga BNBABNBA

ran

kin

g

BNBA+BDT PBI

BNBA+BDT

KKSKKS

PBI

keluargakeluarga BNBABNBA

BNBA+BDT PBI

LPGLPG

listriklistrik

musdes/muskel

PUSKESSOS

Penanganan

Keluhan

prelist data

usulan

perubahan

VERIVALI MANDIRI

(Data PMKS & PSKS)

aktifkunjungan

langsung

pengesahan kab/kota

Pemda prop/kab/kota Kelurahan Desa RT & RW

4

SIKS-NG Modul Verivali Data

Verifikasi &

Validasi Mandiri

oleh Pemda sd.

RT/RW secara

periodik via SIKS-

NG

Basis Data

senantiasa

termutakhirkan

dan ditetapkan di

Mei & Nopember

oleh Mensos

Siklus

pemutakhiran dan

Penetapan Data

Terpadu

oleh Mensos

matching &

updating

Administrative Data SourceDikbudHimbara

ESDM

Dukcapil

PLN

BPJS

K/LKPU

5

Basis Data Kesos

terkoneksi dan bertukar

data dgn data K/L lain


PKHPKH KKSKKSkeluargakeluarga BNBABNBAra

nk

ing

BNBA+BDT PBI

BNBA+BDT

KKSKKS

PBI


BNBA+BDT PBI

LPGLPG

listriklistrik

SIKS-NG Modul Layanan Data Terpadu

Data Digunakan

untuk Program

Bansos dan Subsidi

dan Data Realisasi

Disimpan dalam

Basis Data

Basis Data diperkaya

oleh Data Realisasi

Bansos dari

Stakeholder Program

Siklus Pemanfaatan dan Layanan Data

PISPIS

RastraRastraPKHPKH PIPPIP

listriklistrik

LPGLPG

ASPDBASPDB

ASLUTASLUT

pupukpupuk

rutilahurutilahuKUBEKUBE

realization

data

Social Welfare Programs for PMKS

PKSAPKSA

6

utlilizing

data


PKHPKH KKSKKSkeluargakeluarga BNBABNBA

ran

kin

g

BNBA+BDT PBI

BNBA+BDT

KKSKKS

PBI


BNBA+BDT PBI

LPGLPG

listriklistrik

SIKS-NG Modul Layanan Data Terpadu

Kemensos

menggunakan PNBP

dan APBN untuk

mengelola

infrastruktur dan

biaya operasional

Siklus Pendapatan dan Pengeluaran

7

ResearchersUniversity

Private Sector

National & InternationalCommunity

Organization

FinTech

Online Payment

Su

bscrip

tion

ba

sed

Acce

ss

Pa

y-p

er-U

se

Dire

ct

Se

rvice

PNBP

Digunakan oleh

A

P

B

N

Komunitas nasional

dan internasional

menggunakan

layanan data

Dashboard, Analysis

& Statistical Tools

Integrated

Data Service

Basis Data Terpadu (Bansos + PMKS)

PKH KKSkeluarga BNBA

…

Basis Data PSKS

…

BNBA Profile

BNBA Profile

BNBA Profile

BNBA Profile

BNBA Profile

BNBA Profile

BNBA Profile

BNBA Profile

BNBA Profile

Standard and Secured Access via SIKS Middleware

Link

ran

kin

g

SISKADA-SATUmatching engine

Data Warehouse & Big Data engine

BNBA+BDT PBI

BNBA+BDT PBI

BNBA+BDT PBI

BNBA+BDT

KKS

PBI

keluarga BNBA

BNBA+BDT PBI

BNBA+BDT PBI

BNBA+BDT PBI

Sis

tem

In

form

asi

Ke

seja

hte

raa

n S

osi

al (

SIK

S)

NG

1

2

musdes/muskel

PUSKESSOS

Penanganan

Keluhan

prelist data

usulan

perubahan

VERIVALI MANDIRI

(Data PMKS & PSKS)

aktifkunjungan

langsung

pengesahan kab/kota

Pemda prop/kab/kota Kelurahan Desa RT & RW

4

matching &

updating

Administrative Data Source

DikbudHimbara

ESDM

Dukcapil

PLN

BPJS

K/LKPU

5

PIS

RastraPKH PIP

listrik

LPG

ASPDB

ASLUT

pupuk

rutilahuKUBE

realization

data

Social Welfare Programs for PMKS

PKSA

6

data update data update

SI SLRTSI Verivali

BDTSI Lain3

SI Verivali

PSKSSI PKH

Tata-Kelola Verivali & Basis Data Terpadu/PSKS Tata-Kelola Verivali & Basis Data Terpadu/PSKS TeknologiTeknologiSDMSDMSOPSOP BudgetBudgetOrganisasiOrganisasi9 MonevMonev LegalLegal

LPG

listrik

ResearchersUniversity

Private Sector

National & International

Community

Organization

7

FinTech

Online Payment

Executive Dashboard

Command Center Online Analytical Proc.

8

39

Penjelasan Gambar SIKS-NG

1. Sistem Basis Data (Basis Data Kesos) yang terdiri dari Basis Data Terpadu dan Basis Data PSKS;

2. Middleware yang mengatur akses ke Sistem Basis Data secara standar dan aman;

3. Aplikasi kesos yang memanfaatkan dan mengelola Sistem Basis Data sesuai dengankepentingan pengguna aplikasi-aplikasi tersebut;

4. Proses verivali mandiri oleh pemda untuk memutakhirkan Sistem Basis Data secara periodikdengan mekanisme yang baku yang didukung oleh sistem TIK yang handal dan terkini;

5. Sumber Data Administratif yang dikelola oleh K/L lain yang terkoneksi langsung ke sistem;

6. Program-program kesos yang memanfaatkan data kesos yang tersimpan pada Sistem Basis Data;

7. Layanan pemanfaatan data kesos untuk komunitas nasional dan internasional yang menjadiPNBP. PNBP ini digunakan untuk pemeliharaan sistem dan pemutakhiran (verivali) data olehpemda.

8. Sistem aplikasi Kemensos yang membantu dalam pengambilan keputusan pimpinan danmonitoring kegiatan-kegiatan kesos yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja teknis di Kemensos;

9. Komponen-komponen pendukung sistem dari berbagai sisi, yaitu peraturan, sumber dayamanusia, organisasi, dan anggaran. Komponen-komponen ini didukung oleh E-Government yang handal.

Pusat Data dan Informasi Kesos Kementerian Sosial RI 40


Tampilan SIKS-NG

Pelaksanaan Verivali

Data Terpadu Kedepan


Sumber: PT. BKI


Sumber: PT. BKI


Sumber: PT. BKI











Terima Kasih

Documents

VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADUintelresos.kemsos.go.id/new/download/galery/seminar/02042018/PROSES_PENETAPAN_DAN...PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG