1
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
PANITIA KERJA (PANJA) TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN (TPB)
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN (BKSAP) DPR RI
KE PROVINSI JAWA TIMUR
19-21 September 2019
I. Pendahuluan
A. Pengantar
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah agenda pembangunan global untuk
2015-2030. TPB adalah kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang
berakhir pada 2015 silam. Dalam pada itu, Indonesia berkomitmen untuk menerapkan
tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs)
yang menjadi agenda internasional berkaitan dengan lingkungan, sosial dan ekonomi.
Guna mencapai TPB, dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi antar seluruh pemangku
kebijakan, utamanya parlemen dengan fungsinya yakni penganggaran, pembuatan undang-
undang, dan pengawasan memiliki peran penting dalam memastikan pemerintah
melaksanakan kebijakan yang mendukung pencapaian TPB. Selain itu, peran pemerintah
pusat dan pemerintah daerah juga memiliki peran penting untuk bersinergi bersama-sama
dengan parlemen, pelaku usaha, akademisi, praktisi, serta seluruh organisasi masyarakat
dan media untuk mendukung implementasi TPB baik secara nasional maupun daerah.
Dalam upaya memastikan pencapaian TPB, termasuk di dalamnya menyukseskan tujuan,
target, dan indikator TPB, BKSAP yang merupakan penjuru diplomasi parlemen
membentuk Panitia Kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Panja ini dibentuk
dengan tujuan: (1) untuk membentuk keterlibatan awal parlemen dalam isu-isu TPB serta;
(2) untuk membangun kemitraan dengan mitra domestik dan juga mitra internasional untuk
menyukseskan pelaksanaan TPB. Salah satu program BKSAP melalui Panja TPB adalah
memastikan kesiapan daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dalam mengimplementasikan
TPB dalam agenda pembangunan daerah. Untuk mendukung program tersebut, Panja TPB
BKSAP secara berkala mengadakan kunjungan ke daerah untuk bertemu dan mengadakan
2
dialog, tukar pikiran serta menyerap aspirasi dengan masyarakat di daerah yang terdiri dari
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, Lembaga Swadaya
Masyarakat, pelaku bisnis, kampus dan pers.
Terkait komitmen pembangunan, Jawa Timur memiliki Rancangan Program Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 yang telah disetujui dan disahkan menjadi
Peraturan Daerah (PERDA). Dalam rentang waktu 2019-2024 ini, Pemerintah Provinsi
Jawa Timur mematok target pertumbuhan ekonomi di angka 5,67 persen. Untuk
mendukung hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan tiga intervensi untuk
mengatasi masalah kemiskinan, kesenjangan ekonomi, keterbatasan akses layanan
masyarakat, sekaligus untuk menghadapi tantangan dan ketidakpastian di masa depan.
Intervensi yang dilakukan antara lain dengan penguatan dan pemberdayaan pembangunan
ekonomi masyarakat, pemberantasan kemiskinan secara komprehensif, dan kepastian
layanan dasar yang berkualitas dengan pendekatan terstruktur dan implementasi yang
menerapkan good governance.
Salah satu pencapaian Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 ini adalah mendapat
penghargaan dari Presiden Joko Widodo dalam “Penghargaan Pembangunan Daerah” atas
konsistensi Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong pembangunan daerah di seluruh
wilayah Jawa Timur, utamanya karena Provinsi Jawa Timur dinilai BAPPENAS mampu
mengembangkan sinergitas antar sektor dan wilayah dalam tematik pengembangan
kawasan argopolitan dan minapolitan. Secara khusus, capaian ini meliputi 5 indikator
yakni: laju pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, penurunan tingkat
pengangguran terbuka, penurunan disparitas serta peningkatan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM).
B. Dasar Pengiriman Delegasi
Susunan Pengiriman Delegasi Panja TPB DPR RI ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur
pada tanggal 19-21 September 2019 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 106/D/ST-
PD.DN/BKSAP-KSI/09/2019 tanggal 17 September 2019.
3
C. Susunan Delegasi
Delegasi Panja TPB BKSAP DPR RI ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tanggal
19-21 September 2019 ke Surabaya adalah sebagai berikut:
1. Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. Ketua BKSAP/Ketua Panja TPB/F-PD
2. H. Syamsul Bachri, M.Sc. Anggota Panja/F-PG
3. Drs. Fathan Anggota Panja/F-PKB
4. Hj. Kartika Yudhisti, M.Sc. Anggota Panja/F-PPP
5. Amelia Anggraini Anggota Panja/F-P.Nasdem
D. Maksud dan Tujuan Pengiriman Delegasi
Maksud dan tujuan pengiriman delegasi Panja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB)
BKSAP DPR RI ke Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:
1) Untuk pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Provinsi Jawa
Timur
2) Untuk menyerap aspirasi dan informasi tangan pertama dari Pemerintah Provinsi Jawa
Timur tentang potensi, peluang dan kendala TPB di wilayah Provinsi Jawa Timur
3) Untuk memastikan kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
4) Untuk mengetahui proses penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB Jawa Timur
5) Untuk mengetahui TPB ke dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur
II. Isi Laporan Kunjungan Kerja Panja SDGs ke Provinsi Jawa Timur
Kunjungan kerja Panja TPB BKSAP DPR RI ke Provinsi Jawa Timur dilaksanakan pada
tanggal 19-21 September 2019 dan diikuti oleh Pimpinan dan anggota Panja SDGs BKSAP
DPR RI. Dalam kunjungan kerja ini, Panja TPB BKSAP DPR RI melakukan pertemuan
dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, dengan pejabat yang hadir sebagai
berikut:
1) Pertemuan dengan Asisten I Sekretaris Daerah Pemprov Jawa Timur Dr. Himawan Estu
Bagijo, S.H., M.Hum.
4
2) Perwakilan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemprov Jawa Timur
3) Perwakilan dari Biro Sumber Daya Alam Pemprov Jawa Timur
4) Perwakilan dari BAPPEDA Jawa Timur
5) Perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Surabaya
Pertemuan Delegasi Panja TPB BKSAP DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Dalam pertemuan dengan jajaran Pemprov Jawa Timur, delegasi Panja TPB BKSAP
berbagi pengalaman mengenai kunjungan-kunjungan yang sebelumnya juga pernah
dilakukan ke daerah-daerah di Indonesia seperti Sulawesi Utara dan DI Yogyakarta.
Disamping itu, dalam kesempatan ini, Ketua Panja TPB BKSAP sekaligus Ketua BKSAP
DPR RI Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si., M.P. juga menyampaikan naskah Bali Roadmap
yang diadopsi pada pertemuan World Parliamentary Forum on Sustainable Development
ke-3 di Bali, 6 September 2019 lalu. Diharapkan, Bali Roadmap dapat menjadi panduan
pelaksanaan bagi Pemprov Jawa Timur dalam mencapai TPB di tahun 2030.
Dalam pertemuan ini, Asisten I Sekda Pemprov Jawa Timur Dr. Himawan menyampaikan
paparan yang berisi laporan mengenai capaian pelaksanaan TPB di Jawa Timur secara
umum. Tahapan implementasi TPB di Jawa Timur dimulai sejak 2017 yang diawali dengan
membangun pemahaman melalui sosialisasi tentang TPB dan relevansi keterlibatan semua
pihak dalam pelaksanaan dan pencapaiannya. Tercatat 33 kabupaten dan kota di
5
Jawa Timur yang telah menyusun matriks TPB yakni antara lain adalah Bangkalan,
Banyuwangi, Bojonegoro, Blitar, Mojokerto, Pamekasan, Pasuruan, Sumenep, Trenggalek,
hingga Tuban.
Asisten I Sekda Pemprov Jawa Timur Dr. Himawan menyampaikan paparan
mengenai capaian pelaksanan TPB di Provinsi Jawa Timur
Ketua Panja TPB BKSAP DPR RI, Dr. Hj. Nurhayati Ali Asssegaf memimpin pertemuan
dengan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur
6
Ketua Panja TPB BKSAP DPR RI, Dr. Nurhayati menyampaikan mengenai inisiasi yang
dilakukan DPR dalam World Parliamentary Forum on Sustainable Development yang
merupakan wujud komitmen DPR dalam melakukan SDGs mainstreaming bagi parlemen
dunia. Selain itu, juga ditekankan bahwa dalam mencapai TPB, diperlukan upaya untuk
melokalkannya, antara lain dengan menggunakan bahasa daerah. Dr. Nurhayati berharap
agar Pemda Jatim secara aktif memantau/memonitor kegiatan TPB sampai ke pelosok desa
untuk memastikan program TPB berjalan dengan baik.
Pada kesempatan itu Anggota Panja TPB H. Syamsul Bachri menyampaikan bahwa DPR
berkomitmen untuk mencapai Universal Health Coverage di tahun 2030, salah satu upaya
yang telah dilakukan yaitu mengalokasikan 5% APBN untuk sektor kesehatan. Sedangkan
Hj. Kartika Yudhisti menyampaikan bahwa untuk mencapai TPB, diperlukan kerja sama
antara pemerintah pusat dan daerah serta parlemen, baik DPR maupun DPRD. Untuk itu,
guna mencapai target TPB di tahun 2030, diperlukan komunikasi, sinergi, dan kolaborasi
yang konsisten antar stakeholder terkait.
Anggota Panja TPB BKSAP DPR RI, H. Syamsul Bachri dalam diskusi
dengan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur
7
Anggota Panja TPB BKSAP DPR RI, Hj. Kartika Yudhisti dalam diskusi
dengan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Jawa Timur dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah penduduk sebesar 42.030.633 jiwa (Sensus
Penduduk 2017) dan merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di
Indonesia setelah Jawa Barat. Secara administratif, Jawa Timur terbagi menjadi 29
kabupaten dan 9 kota, dengan kota Surabaya sebagai ibukota Provinsi. Jawa Timur
memiliki posisi yang strategis di bidang industri karena diapit dua provinsi besar yaitu Jawa
Tengah dan Bali, sehingga menjadi pusat pertumbuhan industri maupun perdagangan.
Terkait komitmen pembangunan, Jawa Timur memiliki Rancangan Program Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 yang telah disetujui dan disahkan menjadi
Peraturan Daerah (PERDA). Dalam rentang waktu 2019-2024 ini, Pemerintah Provinsi
Jawa Timur mematok target pertumbuhan ekonomi di angka 5,67 persen. Untuk
mendukung hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan tiga intervensi untuk
mengatasi masalah kemiskinan, kesenjangan ekonomi, keterbatasan akses layanan
masyarakat, sekaligus untuk menghadapi tantangan dan ketidakpastian di masa depan.
Intervensi yang dilakukan antara lain dengan penguatan dan pemberdayaan pembangunan
ekonomi masyarakat, pemberantasan kemiskinan secara komprehensif, dan kepastian
8
layanan dasar yang berkualitas dengan pendekatan terstruktur dan implementasi yang
menerapkan good governance.
Ekonomi Jawa Timur sampai dengan Triwulan II-2019 tumbuh 5,64 persen. Dari sisi
produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial sebesar 7,59 persen, diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
sebesar 7,39 persen. Sementara dari sisi pengeluaran terutama didorong oleh Komponen
Pengeluaran Konsumsi LNPRT (Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga) yang
tumbuh sebesar 10,41 persen, diikuti Eksport Luar negeri yang tumbuh 5,77 persen.
Dalam rangka upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Jawa Timur yang ditetapkan melalui
Peraturan Guvernur Jawa Timur Nomor 114 Tahun 2018 bertugas membantu Gubernur
melakukan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam menyelenggarakan fungsi
penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan, pemantauan dan evaluasi di
bidang perencanaan, serta pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di
bidang perencanaan.
Saat ini, Jawa Timur memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang
merupakan inovasi untuk mengatasi solusi masalah sampah di Jawa Timur yang
dioperasikan di Surabaya. Dengan demikian, Surabaya menjadi kota pertama di Indonesia
yang mengoperasikan PLTSa berteknologi insinerasi atau pembakaran bahan organik yang
sudah dimulai proses pembangunannya sejak 2012. Proses ini dapat menghasilkan listrik
sebesar 9-10 mega watt (MW) dari 1500 ton sampah yang diproses setiap harinya.
Konsep ini sejalan dengan Tujuan ke-6 TPB (Clean Water and Sanitation), utamanya
dalam target 3 yaitu menghapuskan pembuangan limbah dan meminimalisir pembuangan
bahan kimia dan materi berbahaya, serta mengurangi proporsi air limbah dan secara
substansial meningkatkan daur ulang dan penggunaan ulang yang aman secara global; serta
Tujuan ke-7 TPB (Affordable and Clean Energy), utamanya dalam target 2 yaitu
meningkatkan proporsi energi terbarukan dalam energi campuran global. Di samping itu,
sejak 2018, Pemerintah Kota Surabaya juga meluncurkan Suroboyo Bus yang dimana bagi
9
penumpang yang akan naik harus membawa 5 botol ukuran tanggung, 3 botol besar, 10
gelas air mineral, kantong plastik, dan kemasan plastik lainnya. Ini dilakukan sebagai
upaya untuk mengurangi kemacetan sekaligus mengelola sampah yang nantinya akan
disetor di Bank Sampah milik Pemerintah Kota Surabaya.
Terkait tujuan-tujuan lain dalam TPB seperti Tujuan ke-4 (Quality Education), Pemerintah
Provinsi Jawa Timur menerapkan program TisTas (Gratis dan Berkualitas) yakni
pemeberian SPP gratis bagi sekolah SMA/SMK negeri dan subsidi SPP untuk SMA/SMK
swasta. Per Juli 2019, anggaran senilai 1,8 Triliun ini akan disalurkan dari APBD Provinsi
Jawa Timur sebagai komitmen dalam memastikan semua anak perempuan menyelesaikan
pendidikan primer dan sekunder yang gratis, setara, dan berkualitas serta meningkatkan
jumlah remaja yang memiliki keahlian yang relevan, termasuk keahlian teknis dan kejuruan
untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan wirausaha.
III. Penutup
A. Kesimpulan
1. Kunjungan Kerja Panja TPB BKSAP DPR RI ke Jawa Timur berjalan lancar dan sukses
dengan didapatnya serapan aspirasi serta masukan yang berasal dari berbagai bidang di
Pemprov Jawa Timur seperti Biro Energi dan Sumber Daya Mineral, Biro Sumber Daya
Alam, Biro Pemerintahan, BAPPEDA, dan Dinas Lingkungan Hidup.
2. Pemprov Jawa Timur mendapatkan banyak informasi terkait fungsi legislasi,
penganggaran, dan pengawasan yang dimiliki oleh DPR RI dalam kaitannya dengan
mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
3. Beberapa program dari Pemprov Jawa Timur yang bersentuhan langsung dengan TPB
di bidang: kesehatan, infrastruktur dan pengembangan wilayah, air bersih dan sanitasi,
pengembangan pariwisata, pendidikan, dan kedaulatan pangan.
4. Surabaya menjadi kota pertama di Indonesia yang mengoperasikan Pembangkit Listrik
Tenaga Sampah (PLTSa) berteknologi insinerasi atau pembakaran bahan organik,
dimana konsep tersebut sejalan dengan Tujuan ke-6 TPB (Clean Water and Sanitation)
10
utamanya dalam target 3, dan Tujuan ke-7 TPB (Affordable and Clean Energy)
utamanya dalam target 2.
5. Program Tistas (Gratis dan Berkualitas) pemberian SPP gratis bagi sekolah SMA/SMK
negeri dan subsidi SPP untuk SMA/SMK swasta yang diterapkan oleh Pemprov Jatim
per Juli 2019 sejalan dengan Tujuan ke-4 TPB (Quality Education).
B. Saran
1. Kunjungan Kerja Panja TPB BKSAP DPR RI ini perlu lebih insentif dilakukan dalam
rangka melaksanakan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR RI, khususnya dalam
memastikan capaian dan pelaksanaan TPB di berbagai daerah di Indonesia
2. Diperlukan kualitas data pendukung TPB yang mutakhir dan terintegrasi antara
pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang dapat digunakan sebagai acuan dalam
menilai pencapaian TPB di berbagai daerah di Indonesia
3. Perlu diadakan forum dengar pendapat Panja TPB yang tidak hanya melibatkan
pemprov saja namun juga kalangan masyarakat luas mengenai kesiapan daerah dalam
mengimplementasikan TPB
4. PLTSa adalah bukti konkret daerah dalam implementasi TPB. Sebagai sumber energi
listrik terbaru untuk membantu penyediaan listrik di Jawa Timur diharapkan agar tetap
memperhatikan dampak kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.
5. Dana APBD Pemprov Jatim diharapkan dapat lebih optimal digunakan guna menjadi
solusi bagi warga Jatim untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan suksesnya
pembangunan yang berkelanjutan.
Jakarta, September
LAMPIRAN
GALERY FOTO