Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku Utara

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Evaluasi

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas dan

bertanggung jawab kepada pemerintah daerah guna mempercepat peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah diberikan keleluasan untuk

menentukan kebijakan dan program pembangunan berdasarkan karakteristik dan

kemampuan masing – masing daerah di Indonesia.

Dalam kenyatannya, perkembangan daerah otonom sangat berbeda antara

daerah, karena dipengaruhi oleh kondisi demografis, geografis, infrastruktur dan

kemajuan ekonomi serata kapasitas sumberdaya manusia, sehingga sangat

mempengaruhi kinerja pembangunan antar daerah yang berbeda-beda satu dengan

lainnya. Untuk memberikan kondisi yang lebih objektif, maka diperlukan instrumen

yang dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerjas proses

pelaksanaan pembanguan beserta hasil yang dicapai.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, merupakan skenario pembangunan yang

diaktualisasikan dalam kebijakan dan program tahunan, guna memanfaatkan seluruh

sumber daya pembangunan di daerah, dengan tetap memperhatikan konsistensi

perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. Oleh karena itu, evaluasi kinerja

kebijakan dan program, merupakan bagian penting untuk menilai pencapaian program

dan kegiatan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dari pemanfaatan

sumber daya pembangunan,yang pada gilirannya menjadi bahan masukan bagi

penyusunan rencana kebijakan dan program selanjutnya.

Evaluasi kinerja pembangunan daerah diharapkan dapat mengetahui dan

memberikan masukan berkaitan dengan apakah pembangunan daerah telah

dilaksanakan pada koridor aturan yang telah ditetapkan yang meliputi masukan (input)

yang digunakan, proses (process) dilakukan serta keluaran (output) yang dihasilkan serta

hasil (outcome) yang telah diperoleh. Evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) 2011

dilaksanakan untuk menilai relevansi dan efektivitas kinerja pembangunan daerah dalam

rentang waktu 2009-2011. Evaluasi ini juga dilakukan untuk melihat apakah

pembangunan daerah telah mencapai tujuan atau sasaran yang diharapkan dan apakah

masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan daerah tersebut. Untuk

melaksanakan kegiatan tersebut, maka Universitas Khairun telah diberikan kepercayaan

oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk melakukan pengkajian terhadap

2

kinerja pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara sebagaimana tahapan kegiatan yang

disampaikan dalam laporan berikut.

Secara kuantitatif, evaluasi ini akan memberikan informasi penting yang berguna

sebagai alat untuk membantu pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan

pembangunan dalam memahami, mengelola dan memperbaiki apa yang telah dilakukan

sebelumnya.

B. Tujuan, Sasaran dan Keluaran Evaluasi

1. Tujuan Evaluasi

Tujuan dari evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) tahun 2011 adalah :

a. Untuk melengkapi baseline data 2009 dan mengetahui tingkat pencapaian

prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010 – 2014 di Maluku

Utara

b. Untuk mengetahui relevansi isu strategis, sasaran, arah, kebijakan dan strategi

pengembangan dalam RPJMN 2010 – 2014 sesuai dengan kondisi daerah

Maluku Utara

c. Untuk mengetahui masalah spesifik melalui evaluasi tematik di Maluku Utara

2. Sasaran Evaluasi

Sasaran dari Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2011 adalah :

a. Tersedianya informasi dasar untuk kebijakan terutama yang berupa langkah

penanganan segera, baik oleh pemerintah maupun oleh pemerintah daerah

Maluku Utara

b. Tersedianya informasi dasar untuk melakukan revisi RPJMN oelh pemerintah

dan revisi RPJMD oleh pemerintah daerah Maluku Utara

c. Tersedianya informasi dasar bagi pemerintah maupun pemerintah daerah

Maluku Utara dalam merumuskan lengkah kebijakan mengatasi masalah

spesifik melalui evaluasi tematik di daerah Maluku Utara.

3

3. Keluaran Evaluasi

Keluaran yang di capai dalam Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2011

adalah :

a. Dokumen data dasar evaluasi dan dokumen hasil evaluasi terhadap capaian

prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010 – 2014 di Maluku

Utara

b. Dokumen hasil evaluasi relevansi terhadap isu strategis, sasaran, arah

kebijakan dan strategipengembangan dalamRPJMN 2010 – 2014 dengan

kondisi daerah Maluku Utara

c. Dokumen hasil evaluasi terhadap masalah spesifik melalui evalausi tematik di

Maluku Utara

C. Anggota Tim EKPD Provinsi Maluku Utara

Anggota tim EKPD Provinsi Maluku Utara adalah :

1. Dr. Gufran Ali Ibrahim, MS

2. Dr. Husen Alting, SH.,MH

3. Dr. M. Ridha Ajam, M.Hum

4. Dr. Abdurahman Baksir, S.Pi.,M.Si

5. Dr. Marwan, SE.,M.Si

6. Karmila Ibrahim, SP.,M.Sc

7. Dr. Sahrir Muhammad, M.Hum

8. Ramli Rasyid, ST.,MT

4

BAB II. RENCANA KERJA TIM EKPD PROVINSI MALUKU UTARA

A. Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011

Kegiatan kerja tim EKPD Provinsi Maluku Utara diawali dengan keikutsertaan

Koordinator dan anggota tim dalam seminar pembekalan di Jakarta pada bulan Mei 2011.

Setelah sekembalinya tim dari kegiatan pembekalan, dilakukan pertemuan pertama pada

tanggal 24 Mei 2011 oleh seluruh anggota tim EKPD Provinsi Maluku Utara dengan

agenda sosialisasi hasil seminar pembekalan di Jakarta, konsolidasi dan penyamaan

persepsi antar tim dan merumuskan rencana kerja Tim. Hasil rumusan rencana kerja tim

evaluasi Provinsi Maluku Utara disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Rumusan Rencana Aktivitas Kerja Tim EKPD Provinsi Maluku Utara

NO

AKTIVITAS KEGIATAN

BULAN/WAKTU KEGIATAN (2011)

KETERANGAN MEI

JUNI

JUL AGS SEP OKT NOP DES

1 Pembekalan Tim EKPD

√

2 orang anggota tim mengikuti seminar awal di Jakarta

2 Rapat koordinasi Tim EKPD Provinsi

1. Rapat Pertama √

Sosialisasi hasil pembekalan

2. Rapat Kedua √

Pembagian Tugas Tim EKPD

3. Rapat Ketiga √

Evaluasi Kerja Tim

4. Rapat Keempat √

Laporan Kemajuan Tim

5.Rapat Kelima

√

Penyusunan Draft Laporan - Akhir

5

3 Pembuatan Laporan Awal

√ Pengiriman Laporan

4 Draft Akhir

√

Pengiriman Laporan

5 Laporan Akhir

√ Pengiriman Laporan

Pada pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2011 dengan agenda,

pembagian tugas, detail metode analisis, serta pengumpulan data awal dokumen

perencanaan daerah. Hasil pertemuan kedua adalah sebagai berikut :

1. Pembagian Tugas Anggota Tim

Guna mengefektifkan kerja Tim EKPD Provinsi Maluku Utara, maka tim

menyepakati dilakukan pembagian tugas, yaitu melaksanakan kegiatan pengumpulan

data, penyusunan data dan analisis data. Untuk memastikan bahwa data yang diperlukan

sesuai dengan tujuan evaluasi pencapaian, maka di tetapkan pembagian tugas

berdasarkan keahlian dari masing – masing narasumber yang mengacu pada 11 prioritas

nasional yang telah ditetapkan yaitu : 1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, 2)

Pendidikan, 3) Kesehatan, 4) Penanggulangan Kemiskinan, 5) Ketahanan Pangan, 6)

Infrastruktur, 7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha, 8) Energi, 9) Lingkungan Hidup dan

Pengelolaan Bencana, 10) Daerah Tertinggal, Terdepan Terluar dan Pasca Konflik, 11)

Kebudayaan, Kreatifitas, Inovasi dan Teknologi dan Prioritas lainnya 1) Kesejahteraan

Rakyat, 2) Politik, Hukum, dan Keamanan dan 3) Perekonomian.

. Diskusi ini selain untuk menghimpun informasi yang diperoleh, juga untuk melihat

perbandingan antara agenda RPJMN dan tingkat keberhasilan dokumen perencanaan di

Provinsi Maluku Utara. Pembagian tugas masing-masing anggota tim narasumber

disajikan pada tabel 2.

6

Tabel 2. Pembagian Tugas Tim EKPD Provinsi Maluku Utara

No Prioritas Nasional Indikator Narasumber

1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Persentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan

Dr. Husen Alting, SH.,MH

Persentase kabupaten/ kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap


Persentase kabupaten/kota yang memiliki pelaporan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)


Persentase kab/kota yang telah memiliki e-procurement


Persentase kab/kota yang telah memiliki Perda Transparansi


2 Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah Dr. Sahrir Muhammad, M.Hum

Angka Partisipasi Murni (SD/MI) Dr. Sahrir Muhammad, M.Hum

Angka Partisipasi Kasar (SD/MI) Dr. Sahrir Muhammad, M.Hum

Angka melek aksara 15 tahun keatas

Dr. Sahrir Muhammad, M.Hum

3 Kesehatan Angka Kematian Bayi Karmila Ibrahim, SP.,M.Sc

Angka Harapan Hidup Karmila Ibrahim, SP.,M.Sc

Persentase penduduk ber-KB (contraceptive prevalence rate)

Karmila Ibrahim, SP.,M.Sc

Laju pertumbuhan penduduk Karmila Ibrahim, SP.,M.Sc

4 Penanggulangan Kemiskinan

Persentase penduduk miskin Dr. Abdurahman Baksir, S.Pi.,M.Si

Tingkat pengangguran terbuka Dr. Abdurahman Baksir, S.Pi.,M.Si

5 Ketahanan Pangan PDRB Sektor Pertanian Karmila Ibrahim, SP.,M.Sc

7

Nilai Tukar Petani Karmila Ibrahim, SP.,M.Sc

Produksi Padi (Ton) Karmila Ibrahim, SP.,M.Sc

Jumlah Penyuluh Pertanian Karmila Ibrahim, SP.,M.Sc

6 Infrastruktur % panjang jalan nasional dalam kondisi:

Ramli Rasyid, ST.,MT

Jumlah Pembangunan Rumah Sederhana/Provinsi


Perda RTRW Ramli Rasyid, ST.,MT

Persentase kabupaten/kota yang telah mensahkan Perda RTRW


7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Persentase kredit UMKM Dr. Marwan, SE.,M.Si

Nilai Realisasi Investasi PMA Dr. Marwan, SE.,M.Si

Nilai Realisasi Investasi PMDN Dr. Marwan, SE.,M.Si

Jumlah alokasi kredit perbankan Dr. Marwan, SE.,M.Si

Jumlah tabungan masyarakat Dr. Marwan, SE.,M.Si

8 Energi Rasio Elektrifikasi Ramli Rasyid, ST.,MT

9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Persentase Luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis

Dr. Abdurahman Baksir, S.Pi.,M.Si

Frekuensi terjadi bencana Dr. Abdurahman Baksir, S.Pi.,M.Si

Persentase ruang terbuka hijau (RTH) di Ibukota Provinsi


Persentase pembentukan BPBD di Kab/Kota/Provinsi


10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik

Indeks Gini Dr. M. Ridha Ajam, M.Hum

Jumlah Kabupaten Tertinggal Dr. M. Ridha Ajam, M.Hum

Kemiskinan Dr. M. Ridha Ajam, M.Hum

11 Kebudayaan, Jumlah paten (HAKI) Dr. M. Ridha Ajam, M.Hum

8

Kreatifitas, Inovasi dan Teknologi

Jumlah dosen peneliti PTN/PTS Dr. Sahrir Muhammad, M.Hum

Jumlah perpustakaan Dr. Sahrir Muhammad, M.Hum

Jumlah hasil riset dari lembaga riset

Dr. Sahrir Muhammad, M.Hum

Prioritas Lainnya

1 Kesejahteraan rakyat lainnya

IPM Dr. M. Ridha Ajam, M.Hum

Pendapatan per kapita Dr. Marwan, SE.,M.Si

Penyandang masalah sosial Dr. M. Ridha Ajam, M.Hum

Gizi Buruk Karmila Ibrahim, SP.,M.Sc

2 Politik, Hukum, dan Keamanan lainnya

Indeks kriminalitas Dr. Husen Alting, SH.,MH

Persentase penyelesaian kasus kejahatan konvensional


Persentase penyelesaian kasus kejahatan transnasional


3 Perekonomian lainnya

Pertumbuhan ekonomi Dr. Marwan, SE.,M.Si

Inflasi Dr. Marwan, SE.,M.Si

Perkembangan PAD Dr. Marwan, SE.,M.Si

Pertumbuhan Ekspor Dr. Marwan, SE.,M.Si

Pertumbuhan Impor Dr. Marwan, SE.,M.Si

Selain tugas diatas, narasumber juga diberikan tanggungjawab untuk mengkaji dan

merumuskan prioritas pembangunan serta menganalisis isu strategis, sasaran, arah

kebijakan dan strategi pengembangan dan penelusuran data sekunder lainnya pada

SKPD terkait. Untuk memperoleh data yang lengkap dan relevan, Tim EKPD Maluku

Utara telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui

Ketua BAPPEDA, sehingga telah ada komunikasi dan kesediaan untuk melaksanakan

kerja sama dalam kegiatan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

9

B. Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan dalam RPJMN 2010 – 2014.

Dalam melakukan identifikasi terhadap RPJMN dan RPJMD serta RKPD Tahun

2010 dan 2011 Maluku Utara, sebelumnya tim telah menyepakati matriks yang akan

dijadikan sebagai alat untuk pengumpulan data, guna memudahkan tim dan narasumber

dalam proses penulisan dan analisis data. Matriks yang direncanakan meliputi Sasaran

pembanguan dalam RPJMN, Sasaran Program RPJMD Maluku Utara, Rencana Kerja

Pembanguan Daerah, Upaya, Capaian, Alokasi Anggaran, Permasalahan dan

Rekomendasi tindak lanjut.

Dari matriks yang direncanakan, telah disepakati untuk masing-masing

narasumber untuk merumuskan indikator dari setiap prioritas dan sasaran pembangunan

yang akan dijadikan sebagai alat penilaian capaian pembanguan daerah. Untuk

membantu narasumber dalam mengidentifikasi indikator tersebut, maka masing-masing

diberikan bahan berupa RPJMN dan RPJMD Maluku Utara serta dokumen perencanaan

daerah lainnya yaitu RKPD Tahun 2009, 2010 dan 2011.

Isu Strategis

RPJMN 2010 – 2014 Indikator Prioritas 1. Optimalisasi pengembangan

sektor dan komoditas unggulan

Penanganan industri pengolahan Kelapa

2. Pembangunan wilayah perbatasan, tertinggal dan pulau terpencil, dan kawasan bencana

Sinkronisasi pembangunan wilayah

3. Rendahnya kinerja birokrasi dan tata kelola

Reformasi birokrasi

4. Kualitas sumberdaya manusia

5. Tingginya dampak konflik Maluku terhadap keamanan lingkungan, kehidupan sosial dan ekonomi serta lingkungan

Rekonsiliasi dan rehabilitasi dampak konflik

6. Ketergantungan pasokan pangan dari luar wilayah sebagai konsukuensi menurunnya luas areal dan produksi tanaman pangan

Peningkatan produksi pangan

7. Konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta mitigasi bencana

Memberdayakan Kearifan Lokal

10

Sasaran

RPJMN 2010 - 2014 Analisis Prioritas 1. Meningkatnya standar

hidup masyarakat wilayah Maluku Utara di tunjukkan dengan membaiknya indikator pembangunan

Pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup dan pendapatan perkapita

2. Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor perikanan

Luas kawasan konservasi laut, pemberdayaan masyarakat pesisir

3. Berkembangnya jaringan dan meningkatnya transportasi

Pembangunan infrastruktur

4. Mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Maluku bagian utara dan selatan

Pengembangan kawasan sentra produksi

5. Mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah darat, pesisir dan pulau-pulau kecil

Sinkronisasi pembangunan pulau-pulau kecil

11

Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan

RPJMN 2010 – 2014 1. Pengembangan sentra produksi

komoditas unggulan. 2. Penguatan kedaulatan wilayah nasional

melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan.

3. Peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung ketersediaan angkatan kerja berketrampilan dan berpendidikan tinggi

5. Peningkatan harmoni kehidupan masyarakat dengan kemajemukan agama, golongan.

6. Percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat

7. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat wilayah

8. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan

9. Peningkatan kewaspadaan dini terhadap potensi bencana alam

12

C. Evaluasi Tematik

Evaluasi tentang isu terpenting yang bersifat strategi di daerah Maluku Utara telah

dilakukan oleh Universitas khairun kerjasama dengan pihak ke tiga dalam hal ini adalah

pemerintah daerah, di antaranya adalah penelitian tentang batas wilayah “ Batas Wilayah

Administrasi Pemerintahan kabupaten dan Kota Di Provinsi Maluku Utara “.

Dari hasil penelitian ada beberapa rekomendasi yang di berikan di antaranya

adalah :

1. Butuh kearifan bersama pemerintah daerah yang wilayahnya berbatasan untuk

menata batas-batas wilayahnya dengan mempertimbangkan faktor-faktor non hukum

yang diyakini oleh masyarakat desa penyangga sejak turun temurun berupa

penggunaan tanda alamiah sebagai pembatas suatu wilayah.

2. Pemda Provinsi harus memfasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam

melakukan penetapan dan penegasan batas wilayah pemerintahan antar kabupaten

dan kota yang berpedoman pada batas-batas alamiah yang telah digunakan

masyarakat untuk menandai batas wilayah desa-desa mereka sebagai dasar

penegasan batas wilayah kecamatan dan kabupaten/kota, sebagaimana Permendagri

No. 1 tahun 2006 Jo Permendagri No. 27 tahun 2006.

3. Penetapan dan penegasan batas wilayah ini kemudian harus diperdakan oleh

Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai bentuk legitimasi terhadap batas-batas

wilayah kontinental suatu kabupaten dan kota dalam wilayah Provinsi maluku Utara,

sebagai formula pencegahan terjadinya sengketa antar kabupaten dan kota, karena

perseturuan batas wilayah ini sangat berimplikasi pada terganggunya pelayanan

publik.

4. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara harus memfasilitasi pembentukan badan

dan atau nama lainnya tugas pokoknya mengatur kerjasama dalam pengelolaan

wilayah perbatasan yang komposisinya melibatkan unsur masing-masing pemda

kabupaten/kota dalam rangka menciptakan interkoneksitas antar wilayah dalam

13

wilayah Provinsi Maluku Utara, karena pada tataran akar rumput telah dilaksanakan

turun-temurun.

5. Khusus untuk kasus Desa penyangga antar kab. Halmahera Barat dan Halmahera

Utara, butuh komitmen dan ketegasan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk

secara tegas memutuskan status keenam desa tersebut dengan berbagai

pendekatan, diantaranya :

a. Berdasarkan local authority goverment atau spare of authority yakni jangkauan

kewenangan / pengaruh dari pemerintahan setempat yang tolak ukurnya di lihat

dari besarnya kontribusi dan partisipasi masyarakat terhadap program-program

pemda kabupaten. Dalam konteks keenam desa, maka wilayah kabupaten

Halmahera Utara desa penyangganya adalah Dumdum dan Gamsungi,

sedangkan Desa Akelamo, Tetewang, Bobaneigo, dan Pasir putih lebih condong

kepemerintahan Kab. Halmahera Barat.

b. Berdasarkan batas alam yang telah dipergunakan dan diyakini serta

keberlangsungannya turun-temurun, dianggap sebagai penanda batas wilayah

KPS Jailolo dan KPS Tobelo yakni Kali Dogot (ake doko-doko) yang bermuara di

desa Tobobo, sebagai pertimbangan penetapan dan penegasan batas kontinental

antar kabupaten Halbar dan Halut, sebagaimana diisyaratkan permendagri No. 27

tahun 2006 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Jo Permendagri No.

1 tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Batas Daerah.

c. Atas dasar legitimasi yuridis penggunaan batas alamiah, maka dimintakan kepada

pemerintah pusat untuk merevisi kembali Peraturan Pemerintah No. 42 tahun

1999 karena tidak mengakomodir kepentingan masyarakat yang berdomisili pada

desa-desa penyangga.

14

d. Melakukan uji materiil terhadap PP 42/1999 tentang tentang Pembentukan dan

Penataan Beberapa Kecamatan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku

Utara dalam Wilayah Provinsi Maluku.

e. Menjadikan keenam desa penyangga dua kabupaten ini sebagai proyek

percontohan (pilot projecht) baik pemerintahan, pelayanan publik maupun

program-program pemberdayaan masyarakat melalui penganggaran bantuan

sosial.

f. Dalam rangka penyelesaian batas wilayah dapat dilakukan dengan dua

pendekatan yaitu; penyelesaian hukum dapat ditempuh melalui penyelesaian

dengan menggunakan Undang-undang Otonomi Daerah dan dengan melakukan

pembentukan peraturan perundang-undangan serta penyelesaian melalui

Mahkamah Aggung, penyelesaian non hukum, pertama dapat dilakukan dengan

melalui penyelesaian musyawarah yang di dalamnya dapat dengan cara

konsultasi, negosiasi, mediasi, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang

tentang Arbitrase, sebagai sarana untuk mencari solusi penyelesaian konflik batas

wilayah antar daerah. Kedua, dengan melakukan kerja sama antar daerah

sebagaimana yang di tentukan pada Pasal 195 Undang-undang Nomor 32 Tahun

2004. Ketiga, melakukan pendekatan sosial budaya sebagai langkah

penyelesaian dengan menggali kerifan lokal.

15

BAB III. PENUTUP

Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan daerah di Provinsi Maluku

Utara, tim kerja EKPD melaksanakan 5 (lima) kali pertemuan dengan agenda (1)

sosialisasi hasil pembekalan dan menyamakan persepsi, (2) pembagian tugas kerja tim

EKPD, detail metode analisis, pengumpulan data awal serta (3) evaluasi hasil kerja tim

EKPD untuk mengetahui perkembangan masing-masing kerja tim terutama menyangkut

dengan data yang telah diperoleh dari masing-masing SKPD terkait indikator kinerja

pemerintah daerah, (4) evaluasi perkembangan perolehan data SKPD serta melakukan

analisis dari data yang telah diperoleh dan pertemuan ke (5) membahas dan menganalisis

finalisasi data yang telah diperoleh dengan SKPD terkait dengan menggunakan metode

Focus Disscusion Group (FGD)

Demikian laporan awal yang disampaikan, sebagai suatu pertanggungjawaban

tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh TIM EKPD Maluku Utara, dengan harapan

rencana kegiatan kedepan dapat dilaksanakan dengan baik.

Ternate, 15 Juni 2011

Koordinator Tim

Dr. Gufran Ali Ibrahim, MS

Education

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku Utara