H a l : REPLIK PENGGUGAT TERHADAP EKSEPSI DAN JAWABAN TERGUGAT I DALAM PERKARA PERDATA NO. 108 / PDT. G / 2016 / PN. JKT. SEL PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Jakarta, 06 Juni 2016

KepadaYth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata No. 108/Pdt.G/2016/PN.Jkt. Sel.

Pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

di J A K A R T A

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya Eksepsi dan Jawaban Tergugat I dalam perkara perdata No. 108/Pdt.G/2016/PN.Jkt. Sel., pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perkenankanlah kami Kuasa Hukum Penggugat, untuk mengajukan Replik sebagai berikut :

REPLIK DALAM EKSEPSI :

1. MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat I dalam Jawabannya khususnya dalam hal eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;

Bahwa alasan Eksepsi Tergugat I yang mendalilkan tentang Kompetensi Absolut dalam perkara ini adalah hanya alasan-alasan yang dipakai Para Tergugat untuk menghindar dari tanggungjawabnya semata, dimana perlu diketahui bahwa gugatan ini berlandaskan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat yang mengawali ditandatanganinya Perjanjian Pemberian Amanat oleh Penggugat;

Bahwa alasan Eksepsi Tergugat I tersebut hanya sepihak dan tendensius saja dimana Para Tergugat hanya memandang dan melihat serta mengagung-agungkan Perjanjian Pemberian Amanat yang ditandatangani Penggugat saja tanpa melihat bahwa ditandatanganinya Perjanjian Pemberian Amanat oleh Penggugat, karena adanya Perbuatan Melawan Hukum yang melatarbelakanginya;

Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat, Penggugat kemudian membuat pengaduan ke PT. Bursa Berjangka Jakarta (Jakarta Futures Exchange) untuk dilakukan mediasi, yang hasil pada tanggal 23 September 2015 PT. Bursa Berjangka Jakarta (Jakarta Futures Exchange) menerbitkan surat Perihal : Laporan Hasil Penanganan Pengaduan, yang mana pada

1

bagian akhir Laporan Hasil Penanganan Pengaduan, pada point Posisi Akhir, disebutkan bahwa :

- Tidak tercapainya kesepakatan dalam penanganan pengaduan Nasabah Pelapor di JFX;

- Selanjutnya JFX telah menjelaskan opsi penyelesaian pengaduan selanjutnya yang dapat ditempuh oleh Nasabah Pelapor yaitu : (i) melalui mediasi di Komite Perilaku dan Keanggotaan JFX; atau (ii) melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI); atau (ii i) melalui Jalur hukum (perdata atau Pidana);

- Terhadap opsi tersebut, Nasabah Pelapor memutuskan melanjutkan pengaduannya ke Pengadilan Negeri .

Oleh karenanya, alasan Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah TELAH TEPAT (REDELIJK).

2. MENGENAI GUGATAN OBSCUUR LIBEL

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat II mengenai eksepsi Gugatan Obscuur Libel , kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;

Bahwa dalil Eksepsi Tergugat I mengenai Gugatan Penggugat Obscuur Libel karena telah mencampuradukan antara dalil Perbuatan Melawan Hukum dengan dalil Wanprestasi adalah TIDAK BENAR, karena jelas dan tegas bahwa esensi dari Gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dimana Penggugat mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat yaitu Para Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 50 Ayat (2), Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Pasal 146 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komodit.

Bahwa dalil Eksepsi Tergugat I mengenai Gugatan Penggugat Obscuur Libel karena telah mencampuradukan antara dalil Perbuatan Melawan Hukum dengan dalil Wanprestasi kalaupun benar, meskipun tidak dibenarkan oleh Penggugat, tidak serta merta menjadikan Gugatan Penggugat Obscuur Libel karena penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam satu gugatan juga diperbolehkan. Hal mana dapat dil ihat dari Yurisprudensi MA RI No. 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987 , dimana dalam putusan tersebut, meskipun dalil gugatan yang dikemukakan dalam gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan Peristiwa Hukum yang sebenarnya adalah Wanprestasi , maka gugatan tidak Obscuur Libel , karena hakim dapat mempertimbangkan bahwa dalil gugatan itu merupakan Wanprestasi;

V i d e :

Yurisprudensi Putusan MA No. 886 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan :

“Bahwa sungguhpun dalam gugatan terdapat posita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dengan tegas diuraikan

2

secara terpisah, maka gugatan demikian yang berupa kumulasi obyektif dapat dibenarkan.”

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 20-6-1984 No.575 K/Pdt/1983, yang mengatakan :

“Boleh melakukan penggabungan (Samenvoeging) baik dalam bentuk subyektif dan obyektif , asalkan terdapat hubungan erat (Innerli jke Samenhangen).

Bahwa alasan Eksepsi Tergugat I hanya alasan-alasan yang dipakai Tergugat I untuk menghindar dari tanggungjawabnya semata, dimana perlu diketahui bahwa gugatan ini berlandaskan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat bukan Wanprestasi . Ditandatanganinya Perjanjian Pemberian Amanat oleh Penggugat, karena adanya Perbuatan Melawan Hukum yang melatarbelakanginya;

Bahwa dalam Posita angka 6, 8, 9 dan 16 Gugatan Penggugat adalah uraian Penggugat tentang rangkaian tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh Para Tergugat karena tindakan tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 Ayat (2), Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Pasal 146 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Dengan demikian alasan gugatan Penggugat adalah SUDAH JELAS dan TIDAK KABUR.

4. MENGENAI GUGATAN DALUARSA

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat II mengenai eksepsi Gugatan Daluarsa , kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;

Bahwa dalil Eksepsi Tergugat I mengenai Gugatan Penggugat Telah Daluarsa adalah Tidak Benar karena Gugatan Penggugat berlandaskan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat yang mengawali ditandatanganinya Perjanjian Pemberian Amanat oleh Penggugat, bukan Wanprestasi atas Perjanjian Pemberian Amanat sebagaimana dimaksud Tergugat I, sehingga Gugatan Penggugat adalah SUDAH BENAR DAN TIDAK DALUARSA.

5. MENGENAI GUGATAN TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM YANG JELAS

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat II mengenai eksepsi Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum Yang Jelas, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;

Bahwa Gugatan Penggugat MEMILIKI DASAR HUKUM YANG JELAS yaitu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat .

Bahwa dalam Posita angka 6, 8, 9 dan 16 Gugatan Penggugat adalah uraian Penggugat tentang rangkaian tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh

3

Para Tergugat karena tindakan tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 Ayat (2), Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Pasal 146 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Dengan demikian jelas bahwa Gugatan Penggugat adalah MEMILIKI DASAR HUKUM YANG JELAS.

DALAM POKOK PERKARA / KONPENSI :

1. Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam tanggapan kami dalam Eksepsi sepanjang masih relevan mohon diberlakukan dalam pokok perkara / kopensi ini;

2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas hal -hal yang didalilkan

Tergugat I dalam Jawabannya kecuali yang secara tegas dan jelas Penggugat akui kebenarannya ;

3. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat I No. 5, tidak perlu Penggugat tanggapi lebih jauh karena yang akan Penggugat buktikan dalam Acara Pembuktian Kelak;

4. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat I No. 6, tidak perlu Penggugat tanggapi lebih jauh karena pokok Gugatan Penggugat bukan mendasarkan pada masalah apakah Penggugat yang telah menghubungi Tergugat I dan bukan Tergugat I yang mencari atau menghubungi Penggugat melainkan pokok Gugatan Penggugat adalah masalah Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat I. Dengan demikian Jawaban Tergugat kurang cermat;

5. Bahwa TIDAK BENAR dalil Jawaban Tergugat I No. 8, bahwa Penggugat telah mendapatkan penjelasan dari Wakil Pialang Berjangka Tergugat I, membaca, mengerti, memahami, menyetujui dan menandatangani semua dokumen yang merupakan syarat wajib bagi Penggugat untuk menjadi nasabah dari Tergugat I karena secara senyatanya bahwa tanda tangan Penggugat tersebut kemudian dijadikan celah oleh Tergugat I untuk mengklaim bahwa Penggugat telah mendapatkan penjelasan dari Wakil Pialang Berjangka Tergugat I, membaca, mengerti, memahami, menyetujui dan menandatangani semua dokumen yang merupakan syarat wajib bagi Penggugat untuk menjadi nasabah dari Tergugat I;

Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat I No. 8, perlu Penggugat jelaskan bahwa :

a. Penggugat diminta oleh Tergugat II dan Tergugat III untuk menandatangani Blanko, Form, dokumen yang belum diisi (kosong), tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membacanya serta tanpa ada penjelasan terlebih dahulu kepada Penggugat;

b. Penggugat belum pernah bahkan tidak pernah bertemu dengan Debbie Yuliantini selaku Wakil Pialang Berjangka PT. Premier Equity Futures, yang menandatangani Perjanjian Pemberian Amanat Untuk Transaksi Kontrak Derivatif Dalam Sistem Perdagangan Alternatif dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko Yang Harus Disampaikan Oleh Wakil Pialang Berjangka Untuk Transaksi Kontrak Derivatif Dalam Sistem Perdagangan Alternatif;

c. Penggugat belum pernah bahkan tidak pernah bertemu dengan Ir. G. Ganda Sudjana selaku Direktur Utama PT. Premier Equity Futures, yang menandatangani Perjanjian Pemberian Amanat Untuk Transaksi Kontrak Derivatif Dalam Sistem Perdagangan Alternatif dan Dokumen Pemberitahuan

4

Adanya Resiko Yang Harus Disampaikan Oleh Wakil Pialang Berjangka Untuk Transaksi Kontrak Derivatif Dalam Sistem Perdagangan Alternatif, hingga terjadi mediasi I di Kantor Tergugat I;

d. Yang melakukan transaksi adalah Tergugat II dan teamnya, yang secara teknis dilakukan oleh Tergugat IV selaku Analis / Trader PT. Premier Equity Futures (Tergugat I), dan akan Penggugat buktikan dalam Acara Pembuktian Kelak.;

6. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat I No. 9, perlu Penggugat tegaskan kembali bahwa Penggugat diminta untuk mentransfer dana / modal ( Top Up Account ) kepada Tergugat I dengan cara Penggugat dijemput di Hotel Grand Alia Cikini dan diantar ke Bank BCA Sudirman kemudian Penggugat melakukan transfer sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ke Rekening BCA Sudirman dengan Nomor Rekening 035 311 7863 atas nama PT. Premier Equity Futures (Tergugat I) ;

7. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat I No. 10, 11, 13, 15 dan 16, perlu Penggugat tegaskan kembali bahwa secara senyatanya :

a. Penggugat diminta oleh Tergugat II dan Tergugat III untuk menandatangani Blanko, Form, dokumen yang belum diisi (kosong), tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membacanya serta tanpa ada penjelasan terlebih dahulu kepada Penggugat;

b. Penggugat belum pernah bahkan tidak pernah bertemu dengan Debbie Yuliantini selaku Wakil Pialang Berjangka PT. Premier Equity Futures, yang menandatangani Perjanjian Pemberian Amanat Untuk Transaksi Kontrak Derivatif Dalam Sistem Perdagangan Alternatif dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko Yang Harus Disampaikan Oleh Wakil Pialang Berjangka Untuk Transaksi Kontrak Derivatif Dalam Sistem Perdagangan Alternatif;

c. Penggugat belum pernah bahkan tidak pernah bertemu dengan Ir. G. Ganda Sudjana selaku Direktur Utama PT. Premier Equity Futures, yang menandatangani Perjanjian Pemberian Amanat Untuk Transaksi Kontrak Derivatif Dalam Sistem Perdagangan Alternatif dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko Yang Harus Disampaikan Oleh Wakil Pialang Berjangka Untuk Transaksi Kontrak Derivatif Dalam Sistem Perdagangan Alternatif, hingga terjadi mediasi I di Kantor Tergugat I;

d. Kode Akses Transaksi diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat III karena Tergugat II dan Tergugat III meminta bahkan berjanji akan memberikan keuntungan secara konsisten kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) per minggu sehingga untuk menjamin janji tersebut, trading akan langsung dilakukan oleh Tergugat II dan Timnya. Atas permintaan dan janji tersebut, maka setelah Penggugat mendapatkan konfirmasi melalui pesan singkat (SMS) dari Tergugat I, yang berisi “No. Account, Login, Master, Investor dan Server”, Penggugat kemudian mengirimkan SMS konfirmasi tersebut kepada Tergugat II;

8. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat I No. 17, tidak perlu Penggugat tanggapi lebih jauh karena akan Penggugat buktikan dalam Acara Pembuktian Kelak;

9. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat I No. 18, Penggugat tanggapi bahwa tidak jelas dan mengada-ada (helemaal op gemaakt) jika Tergugat I mendalilkan bahwa “Tergugat I bertanya alamat tersebut apakah berada di Jakarta” karena dalam Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi, tersebut jelas bahwa alamat Penggugat

5

adalah Parit Culum I, Rt. 004, Rw. 001, Kel. Parit Culum I, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, Jambi 36761;

Tergugat I telah memutarbalikan fakta karena bagaimana mungkin Tergugat I menanyakan “alamat tersebut apakah berada di Jakarta” ? sedangkan telah jelas disebutkan dalam Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi bahwa alamat Penggugat adalah Parit Culum I, Rt. 004, Rw. 001, Kel. Parit Culum I, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, Jambi 36761. Dalil Tergugat ini hanyalah upaya Tergugat I semata-mata untuk menghindar kesalahan dan tanggungjawabnya atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah Tergugat I lakukan. Oleh karenanya, mohon dibuktikan apa yang menjadi dalil Jawaban Tergugat I.

10. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat I No. 21, 22 dan 23, tidak perlu Penggugat tanggapi karena akan Penggugat buktikan dalam Acara Pembuktian Kelak dan mohon dibuktikan pula, apa yang menjadi dalil Jawaban Tergugat I;

11. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat I No. 25 dan 26, Penggugat tanggapi bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sempurna dan akurat sehingga sudah selayaknya apabila dalil Gugatan Penggugat dalam petitum mengenai uitvoerbaar bij voorraad untuk dikabulkan;

12. Bahwa apa yang dikatakan memutarbalikan fakta oleh Tergugat I, bisa jadi merupakan fakta yang sebenarnya sedangkan justru Tergugat I yang memutarbalikan fakta dalam jawabannya semata-mata agar menghindari tanggungjawabnya atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah Tergugat I lakukan, yang pada saatnya akan Penggugat buktikan dalam Acara Pembuktian dan mohon dibuktikan apa yang menjadi dalil jawaban / bantahan Tergugat I;

13. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat I selebihnya, cukup Penggugat Tolak dan Mohon Dikesampingkan dan akan Penggugat buktikan dalam Acara Pembuktian Kelak.

Berdasarkan hal hal sebagaimana tersebut diatas kami mohon yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan / atau Para Tergugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini;

- Menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dalam proses pemeriksaan pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana yang telah Penggugat ajukan dalam Gugatan Penggugat;

6

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -adilnya (Ex Aequo et Bono). Demikian Replik ini kami sampaikan, semoga dapat membantu Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dengan berwawasan pada hakekat kebenaran dan keadilan.

Hormat kami,

Kuasa Hukum Penggugat

FIDELIS ANGWARMASSE, SH.

7