ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIAKABUPATEN ACEH UTARA

Yeni Irawan

Staf Pengajar Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe

Abstract

This reasearch aims to identify Human Development problems and itscurrent issues at North Aceh District, especially in the field of Education,Health and Economy, and also setting up North Aceh District’s HumanDevelopment Index, which are consists of Life Expectancy, Literacy Ratio,the average length of school and real expenditure per capita ( ThePurchasing Power ) .The source of data, that is required in this research,are primary and secondary data. Primary data were collected using aQuestionnaire that had been prepared before. These data contain of Lifeexpectancy and infant mortality (health), The Literacy Ratio, and theaverage length of school ( education) and moreover people’s purchasingpower (income). Meanwhile, the secondary data are Labour Force, GDRP(Gross Domestic Regional Product), income per capita, and othersupporting data from various institution in north Aceh district.

The value of the North Aceh District’s Human Development Index (HDI) isbased on three indicators such as health, education, and economy(income). We found an index value relatively please in 2007 ( at 70,35).Moreover, The value of the North Aceh District’s Human DevelopmentIndex (HDI) in 2008 was 7,48. In education’s Field , the indexachievement of Literacy ratio and length of school’s indicators are still notideal. The Literacy ratio of North Aceh District reached 96,11 percent. Forhealth indicator, The Life Expectancy for North Acehs people/society getup to 69,57 years. In terms of income indicator, it can be declared thatoverall the society’s economic condition in almost all of investigated sub-district are still relatively satisfy. The result shows that the North AcehDistrict real adjusted expenditure per capita is 660.000 Rupiah permonth.

The increasing the number of education’s baudget, especially in order tothe accomplishment of the nine years compulsory education level (primary and junior high school). Improving quality service , through theprovision of the quality drugs and also provided them in the suffecientnumber, and accompanied by improvement in expired equipment.Improving the quantity and quality of infrastucture and facilities, need tobuild a training centre, especially in all of the sub-district that have thepotential of bussiness development. To ensure the market for marketingagricultural and industrial products ( small industries as well as hanycraft

industries/ household industries ), including establishing the marketingguarantee institution in great prospects area / sub-district.

Keywords : Human Development Index ( Education Index, Health and

Income )

PENDAHULUAN

Kemajuan pembangunan suatu negara atau daerah, salah satunya sangat ditentukan olehkualitas sumberdaya manusianya (human resources) yang berperan sebagai motorpenggerak pembangunan. Dalam hal ini, keterkaitan antara pembangunan dan manusia(SDM) merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dan harus berjalan selaras. Olehkarena itu, potensi SDM harus ditingkatkan kualitasnya, baik pendidikan, kesehatan,maupun sosial ekonomi melalui kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.Dengan kualitas SDM yang tinggi, kesejahteraan akan meningkat dan perannya akanoptimal.

Berpijak pada pengalaman negara maju, misalnya, Negara Jepang, keberhasilannya dalampembangunan dan penguasaan teknologi tidak terlepas dari komitmen yang tinggipemerintah negara tersebut untuk meningkatkan kualitas SDM-nya, dalam bentukpengetahuan yang tinggi, terampil, dan profesional. Pembangunan SDM di negeri Sakuraini telah dimulai pasca berakhirnya Perang Dunia II, hingga saat ini. Tidakmengherankan, jika Jepang sangat maju dalam penguasaan teknologi dan pengembanganindustri. Tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakatnya juga terus meningkat.

Secara umum, pembangunan SDM adalah suatu proses yang dibangun agar masyarakatmampu memiliki lebih banyak pilihan (pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkunganfisik, dan sebagainya). Kemajuan pembangunan manusia dicerminkan oleh IndeksPembangunan Manusia (Human Development Index). Indeks Pembangunan Manusia(IPM) merupakan indeks yang mengukur pencapaian kemajuan pembangunan suatunegara (daerah) yang dipresentasikan oleh dimensi Angka Harapan Hidup pada WaktuLahir (Life Expectancy at Birth), Angka Melek Huruf Penduduk Dewasa (Literacy Rate),Rata-rata Lamanya Sekolah Penduduk Dewasa (Mean Year of Schooling), danPengeluaran Riil per Kapita.

Angka harapan hidup pada waktu lahir yang biasa dinotasikan dengan e0 adalah rata-ratajumlah tahun yang akan dijalani oleh sekelompok orang yang dilahirkan pada suatuwaktu tertentu jika pola mortalitas untuk setiap kelompok umur pada masa yang akandatang tetap. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan,khususnya di bidang kesehatan. Meningkatnya harapan hidup dapat berarti adanyakeberhasilan pembangunan di bidang kesehatan yang biasanya ditandai denganmembaiknya kondisi sosial ekonomi penduduk, membaiknya kesehatan, dan lingkungan.

Angka melek huruf diperoleh dengan membagi banyaknya penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan lainnya dengan jumlah pendudukberumur 15 tahun ke atas. Keterampilan dasar seperti kemampuan membaca dan menulishanya mengukur secara umum dan sangat kasar kualitas individu, sehingga bagimasyarakat yang lebih maju, lama pendidikan yang dijalani individu merupakan ukuranyang lebih nyata dalam mengukur kualitas SDM.

Demikian pula pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan merupakan variabel penentudalam IPM. Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity) digunakan oleh InternationalComparison Project dalam menstandarisasi Produk Domestik Bruto (PDB) untukperbandingan antar negara. Dengan demikian, IPM sangat diperlukan dalam mengukurkemajuan sosial ekonomi suatu negara (daerah).

Patut dicatat bahwa dalam hal pembangunan manusia, kedudukan Indonesia pada tataraninternasional masih relatif jauh tertinggal. Sesuai laporan HDI (Human DevelopmentIndex), Indonesia menempati peringkat ke 102 dari 106 negara yang disurvai.Kedudukan ini lebih rendah dibanding dengan Negara ASEAN lainnya, sepertiSingapura (peringkat 28), Brunai Darussalam (31), Malaysia (58), dan Thailand (74).Bahkan, sangat tertinggal dibanding dengan Philipina dan Vietnam, yang masing-masingberada diurutan ke-85 dan 109. Secara tidak langsung ini menunjukkan bahwa kualitasbangsa kita berada pada tahap yang mengkhawatirkan. Namun, masih ada negara-negaralain yang HDI-nya juga paling rendah, seperti Nikaragua, Kenya, Bangladesh, danGunea.

Data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2003, dari seluruh provinsi di TanahAir yang disurvei, Provinsi Aceh sebelum dilanda tsunami berada di peringkat 15 dalamhal kualitas pembangunan manusia, dengan nilai IPM sebesar 66,00. Lebih lanjut, angkaharapan hidup sebesar 67,7 tahun, angka melek huruf 95,76 persen, rata-rata lama sekolah7,8 tahun, dan konsumsi per kapita per tahun Rp. 557.500,-. Untuk tahun 2006 terlihatjuga tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya, bahkan peringkat pembangunan manusiaprovinsi yang berjuluk Serambi Mekkah ini semakin menurun, kendati nilai IPM sedikitbertambah. Laporan BPS tahun 2006 menempatkan Provinsi Aceh di urutan 18 dengannilai IPM sebesar 69,4, meliputi angka harapan hidup 68,3 tahun, angka melek huruf 96,2persen, rata-rata sekolah 8,5 tahun, konsumsi per kapita Rp.589.500. Kondisi inimengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Aceh masih relatifmenggembirakan dibanding dengan beberapa provinsi lainnya di Tanah Air.

Kedudukan dan peran IPM dalam konteks perencanaan daerah dinilai sangat penting.Bahkan, pemerintah telah menetapkan IPM sebagai salah satu variabel/indikator dalampembagian Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah. Dalam Peraturan PemerintahNo.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, khususnya Pasal 40 ayat (1) disebutkanbahwa DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atascelah fiskal dan alokasi dasar. Lebih lanjut, ayat (2) menyatakan bahwa celah fiskalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dankapasitas fiskal. Sementara ayat (3) menyebutkan, bahwa kebutuhan fiskal sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luaswilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, danIndeks Pembangunan Manusia.

Formula yang serupa juga diterapkan Pemerintah Provinsi Aceh dalam pengalokasiandana Otonomi Khusus (Otsus) bagi Pemerintah Kabupaten/kota. Hal ini tersirat dalamQanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana BagiHasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Dalam Pasal 11ayat (1), (2), dan (3) disebutkan sebagai berikut :

(1) Pengalokasian Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8dilakukan dengan perimbangan sebagai berikut :

a. Paling banyak 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk programdan kegiatan pembangunan Aceh;

b. Paling sedikit 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk program dankegiatan pembangunan kabupaten/kota.

(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi antarkabupaten/kota setiap tahun dengan menggunakan suatu formula yangmemperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antarkabupaten/kota.

(3) Formula perhitungan besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)menggunakan beberapa indikator seperti jumlah penduduk, luas wilayah,Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)dan indikator lainnya yang relevan.

Persoalan yang mengemuka dalam konteks ini adalah bagaimana kondisi riel dan kualitaspembangunan manusia di Kabupaten Aceh Utara. Hal ini menarik untuk dicermatimengingat sebelum penandatanganan naskah kesepahaman (MoU) antara Pemerintah RI-GAM di Helsinki, Finlandia pada tahun 2005 lalu, kondisi kehidupan sosial ekonomimasyarakat di daerah ini relatif memprihatinkan yang pada akhirnya juga berpengaruhterhadap kualitas pembangunan manusia.

Untuk itu, hasil kajian ini diharapkan menjadi informasi dasar, tidak hanya terkait dalampengalokasian DAU dan dana Otsus, namun yang lebih penting menjadi landasanoperasional bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program dankegiatan pembangunan manusia ke depan di Kabupaten Aceh Utara.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :1. Mengidentifikasi permasalahan dan isu aktual pembangunan manusia di Kabupaten

Aceh Utara, terutama di bidang pembangunan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi;2. Mengkaji arah kebijakan jangka menengah pembangunan manusia di Kabupaten

Aceh Utara; dan3. Menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Aceh Utara, meliputi

angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaranriil per kapita (daya beli).

KONSEP PEMBANGUNAN MANUSIAArsitek awal dari indikator sosial ekonomi, khususnya Indeks Pembangunan Manusiaadalah seorang Mahbub ul Haq, mantan Kepala Bappenas-nya Pakistan pada tahun 1970-an. Lain dari kebanyakan ekonom arus utama, pada tahun 1970 Ul Haq melalui bukunya,Tirai Kemiskinan, menyampaikan kritiknya yang pedas akan kecenderungan para ahli danpolitikus mengukur keberhasilan kinerja ekonomi sosial negara menurut indikator rata-rata GNP (pendapatan nasional bruto) dan anak turunannya ekonomi makro JohnMaynard Keynes, seperti tingkat inflasi, pengangguran, investasi, tingkat pembelanjaanpemerintah, tingkat konsumsi dan posisi neraca perdagangan saja, dalam (Wijaya, 1990:21)

Sebelum tahun 2000, laporan-laporan UNDP mengenai kesejahteraan (pembangunanmanusia) diuntai dengan perspektif "tingkat pengurangan kemiskinan" atau tingkat

keberhasilan pembangunan manusia. Namun pada tahun-tahun 2000-an, sekurangnyapada laporan tahun 2001 dan 2004 laporan UNDP mengenai pembangunan manusiadilihat dari perspektif demokrasi. Indikator-indikatornya sebagian besar sama, hanya sajapemaknaannya bergeser tekanan. Barang dagangannya sama, tetapi kemasannya berbeda.Semua Indeks Pembangunan Manusia, tergantung dari selera pembeli, bisa dijelaskansecara logis untuk melihat pengurangan tingkat kemiskinan maupun tingkat partisipasidemokrasi. (UNDP, BPS dan Bappenas, 2001 dan 2004).

Ringkasnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diartikan oleh PBB adalah nilai yangmenunjukkan tingkat kemiskinan, kemampuan baca tulis, pendidikan, harapan hidup, danfaktor-faktor lainnya pada negara-negara di seluruh dunia. Nilai IPM menunjukkanpencapaian rata-rata pada sebuah negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia,yakni: Usia yang panjang dan sehat, yang diukur dengan angka harapan hidup. Pendidikan, yang diukur dengan tingkat baca tulis dengan pembobotan dua per

tiga; serta angka partisipasi kasar dengan pembobotan satu per tiga. Standar hidup yang layak, yang diukur dengan produk domestik bruto (PDB) per

kapita pada paritas daya beli dalam mata uang Dollar AS.

Indeks ini disusun sebagai salah satu dari indikator alternatif, selain pendapatan nasionalper kapita, untuk menilai keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatunegara. Indeks Pembangunan Manusia ini meranking semua negara dengan skala 0 (nol)sampai 1 (satu). Angka nol menyatakan tingkat pembangunan manusia yang palingrendah dan angka 1 menyatakan tingkat pembangunan manusia yang paling tinggi.

Ada tiga indikator yang dijadikan tolok ukur untuk menyusun Indeks PembangunanManusia. Pertama, usia panjang yang diukur dengan rata-rata lama hidup penduduk atauangka harapan hidup di suatu negara. Kedua, pengetahuan yang diukur dengan rata-ratatertimbang dari jumlah orang dewasa yang bisa membaca (diberi bobot dua pertiga) danrata-rata tahun sekolah (diberi bobot sepertiga). Ketiga, penghasilan yang diukur denganpendapatan per kapita riil yang telah disesuaikan daya belinya untuk tiap-tiap negara.

Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia yang telah disusun, maka bisa ditetapkan tigakelompok negara. Pertama, negara dengan tingkat pembangunan manusia yang rendahbila IPM-nya berkisar antara 0 sampai 0,5. Negara yang masuk kategori ini sama sekaliatau kurang memperhatikan pembangunan sumber daya manusia. Kedua, negara dengantingkat pembangunan manusia sedang jika IPM-nya berkisar antara 0,51 sampai 0,79.Negara yang masuk dalam kategori ini mulai memperhatikan pembangunan sumber dayamanusianya. Ketiga, negara dengan tingkat pembangunan manusia tinggi jika IPM-nyaberkisar antara 0,80 sampai 1. Negara yang masuk dalam kategori ini sangatmemperhatikan pembangunan sumber daya manusianya (Nugroho SBM, 2004:23).

Menuruk Malik (2005:88) laporan pembangunan manusia merupakan sebuah hasil kajianyang membawa pesan perlunya pembangunan manusia sebagai alat dan tujuan demokrasi.Tentu saja laporan seperti itu akan mengundang banyak kontroversi, apalagi perhatianorang selama ini hanya tertuju pada angka, baik peringkat maupun pembiayaan.

Amartya Sen di dalam Freedom as Development (1999:34) menyebutkan, kebebasanadalah inti pembangunan dan karena itu masyarakat harus dibebaskan dari sumberketidakbebasan itu. Sumber ketidakbebasan itu adalah kemiskinan (yang menyebabkan

orang tidak mendapat kesempatan memperoleh gizi yang baik) dan tirani, rendahnyapeluang ekonomi (antara lain peluang bagi perempuan untuk mendapat kerja di luarrumah) dan pemiskinan sosial sistematis, pengabaian fasilitas publik (misalnyapendidikan dan pelayanan kesehatan) dan intoleransi atau represi oleh negara.Pembangunan manusia dengan demikian bukan sesuatu yang abstrak dan dia tidak bisaditunda-tunda. Pemerintahan baru telah menjanjikan perubahan dan janji itu harusdibuktikan antara lain dengan meningkatkan pembangunan manusia, bukan sekadarmengejar pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan kenaikan pendapatan.

Metode Penelitian

Lokasi penelitian difokuskan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara . Sumberdata yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Dataprimer dihimpun dengan menggunakan kuesioner (daftar pertanyaan) yang telahdisiapkan sebelumnya. Data dimaksud meliputi angka harapan hidup dan angka kematianbayi (kesehatan), angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah (pendidikan), serta dayabeli masyarakat (pendapatan). Data sekunder tenaga kerja, PDRB (Produk DomestikRegional Bruto), pendapatan per kapita, dan data pendukung lainnya yang diperoleh daribeberapa badan/instansi yang ada di Kabupaten Aceh Utara.

Pengolahan Data dan Perhitungan IPM

Berdasarkan perhitungan BPS, Bappenas, dan UNDP (2001: 154–156), maka HDI atauIndeks Pembangunan Manusia (IPM) disusun dari tiga komponen, yakni:

(i). Komponen lamanya hidup, diukur dengan harapan hidup pada saat lahir.Angka harapan hidup pada waktu lahir (e0), yaitu rata-rata jumlah tahun yang akandijalani oleh sekelompok orang yang dilahirkan pada suatu waktu tertentu, denganasumsi pola mortalitas untuk setiap kelompok umur pada masa yang akan datangtetap.

(ii). Komponen tingkat pendidikan, diukur dengan kombinasi antara angka melek hurufpada penduduk dewasa (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah(dengan bobot sepertiga).Angka melek huruf adalah persentase dari penduduk usia 15 tahun keatas yang bisamembaca dan menulis dalam huruf latin atau huruf lainnya, terhadap jumlahpenduduk usia 15 tahun atau lebih. Sedangkan rata-rata sekolah merupakan rata-ratajumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun keatas di seluruhjenjang pendidikan formal yang pernah dijalani.

(iii). Komponen tingkat kehidupan yang layak, diukur dengan pengeluaran per kapitayang telah disesuaikan (purchasing power parity atau daya beli per kapita dalamrupiah).

Indeks ini merupakan rata-rata sederhana dari ketiga komponen tersebut di atas, ataudapat ditulis :

IPM = 1/3 (Indeks X1 + Indeks X2 + Indeks X3)di mana : X1 = Lamanya hidup

X2 = Tingkat pendidikanX3 = Tingkat kehidupan yang layak (daya beli)

Untuk masing-masing komponen Xi dihitung dengan rumus :Indeks X ( i , j ) = ( X ( i , j ) - X ( i - min ) ) / ( X ( i - max ) - X ( i - min ) )dimana : X ( i , j ) = Indikator ke i dari daerah j

X ( i - min ) = Nilai minimum dari XiX ( i - max ) = Nilai maksimum dari Xi

Nilai maksimum dan minimum dari setiap komponen IPM sebagai berikut :Komponen

IPMNilai

MaksimumNilai

MinimumKeterangan

Angka Harapan Hidup (tahun) 85 25 Standar UNDPAngka Melek Huruf (persen) 100 0 Standar UNDPRata-rata Lama Sekolah (tahun) 15 0 Standar UNDPDaya beli(rupiah per kapita per bulan)

732.720 360.000 UNDP menggunakan PDBriil perkapita yang telahdisesuaikan

Capaian Indeks Pembangunan Manusia

1. Angka Harapan Hidup

Kondisi aktual dari proses pembangunan manusia di bidang kesehatan di Kabupaten AcehUtara saat ini (tahun 2008) yang diukur dari angka Harapan Hidup masih tergolongsedang. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa usia harapan hidup rata-rata pendudukAceh Utara adalah 69,57 tahun. Maksudnya jika seseorang dilahirkan hidup pada tahun2008, maka diperkirakan ia akan hidup sampai usia 69,57 tahun.

Angka harapan hidup di berbagai kecamatan terlihat berbeda, yakni berkisar 66 hingga 71tahun. Beberapa kecamatan yang tinggi angka harapan hidupnya adalah Tanah JamboAye, Lhoksukon, dan Dewantara. Sedangkan harapan hidup di Kecamatan Banda Baro,Kuta Makmur, Simpang Keuramat, Syamtalira Bayu, dan Geureudong Pase relatif lebihrendah dari wilayah kecamatan lainnya. Dengan kata lain, pembangunan manusia darisisi meningkatkan harapan hidup penduduk (bidang kesehatan) telah tercapai sebesar 74,3persen. Berarti, diperlukan pencapaian 25,7 persen lagi untuk mencapai umur harapanhidup maksimal, yakni 85 tahun (sesuai standar UNDP). Dengan demikian, peningkatanpembangunan kesehatan perlu terus ditingkatkan di masa mendatang.

Meskipun angka harapan hidup masyarakat bergerak naik secara signifikan, kebijakanlanjutan dan inovasi-inovasi di sektor kesehatan guna meningkatkan derajat hidupkesehatan masyarakat, tetap dibutuhkan. Disamping mempertahankan kebijakan Askeskinatau Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang telah gulirkan selama ini,kebijakan kesehatan lainnya yang pro-miskin patut juga diupayakan dilaksanakan secaraberkelanjutan, seperti peningkatan bantuan makanan bergizi bagi bayi/balita, pelayanangratis dan cepat bagi ibu hamil/ibu melahirkan, dan lainnya.

Gambar 1Angka Harapan Hidup Menurut Kecamatan

di Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2008

Sumber : Hasil Lapangan, 2008

Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah

Selain lamanya hidup, komponen IPM lainnya adalah tingkat pendidikan. Pendidikandiukur dengan dari dua indikator, yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.Angka melek huruf adalah persentase dari penduduk usia 15 tahun keatas yang bisamembaca dan menulis dalam huruf latin atau huruf lainnya, terhadap jumlah pendudukusia 15 tahun atau lebih. Sedangkan rata-rata sekolah merupakan rata-rata jumlah tahunyang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun keatas di seluruh jenjang pendidikanformal yang pernah dijalani.

Rata-rata lama sekolah penduduk dewasa di Kabupaten Aceh Utara telah mencapai 9,15tahun, maka sudah menamatkan pendidikan dasar 9 tahun atau tamat SLTP/sederajat.Akan tetapi, di beberapa kecamatan lama pendidikan penduduk dewasa baru mencapai 8tahunan atau bahkan kurang, seperti di Kecamatan Langkahan (7,93 tahun) danKecamatan Cot Girek (7,68 tahun). Sebaliknya di Kecamatan Lhoksukon, Syamtalira

69,6968,0467,98

66,9866,7766,8766,9

66,5168,34

68,9369,25

69,9468,42

71,3968,09

69,5669,13

69,8170,55

68,0668,34

67,9268,71

67,9469,11

69,8970,88

69,57

64 65 66 67 68 69 70 71 72

Sawang

Nisam Antara

Kuta Makmur

Syamtalira Bayu

Meurah Mulia

Paya Bakong

Cot Girek

Langkahan

Baktiya

Lhoksukon

Nibong

Syamtalira Aron

Lapang

Dewantara

Aron, Dewantara, dan Kecamatan Tanah Jambo Aye sudah lebih baik dengan rata-ratalama sekolah lebih dari 10 tahun (tingkat 1 SLTA).

Gambar 2Rata-rata Lama Pendidikan Penduduk Dewasa

di Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2008

Sumber : Hasil Lapangan, 2008

Rata-rata lama sekolah yang telah dijalani laki-laki lebih tinggi dibanding kaumperempuan. Kondisi ini ditemui pada semua kelompok umur. Laki-laki telah mampumenamatkan pendidikan SLTP/sederajat atau pernah mengecap pendidikan jenjang atas(SMA) kelas 1. Hal ini mencerminkan pula telah tercapainya target wajib belajarsembilan tahun untuk laki-laki. Sedangkan kaum perempuan hanya mampu menamatkanSD atau pernah duduk dibangku SLTP kelas 2. Ke depan, layanan pendidikan bagiperempuan patut menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara agar tidakterjadinya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

Gambar 3Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Berumur 25 Tahun Keatas

di Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2008

8,768,65

8,289,7

8,758,369,05

8,279,26

9,989,16

8,057,68

10,07

7,938,43

9,159,05

11,369,02

8,98

9,2810,76

9,189,91

9,14

10,35

9,15

0

2

4

6

8

10

12

Saw

ang

Nisa

m

Nisa

m A

ntar

a

Band

a Ba

ro

Kuta

Mak

mur

Sim

pang

Keu

ram

at

Syam

talir

a Ba

yu

Geur

eudo

ng P

ase

Meu

rah

Mul

ia

Mat

angk

uli

Paya

Bak

ong

Pira

k Ti

mu

Cot G

irek

Tana

h Ja

mbo

Aye

Lang

kaha

n

Seun

uddo

n

Bakt

iya

Bakt

iya

Bara

t

Lhok

suko

n

Tana

h Lu

as

Nib

ong

Sam

uder

a

Syam

talir

a Ar

on

Tana

h Pa

sir

Lapa

ng

Mua

ra B

atu

Dew

anta

ra

Aceh

Uta

ra

Tahu

n

Sumber : Hasil Lapangan, 2008

Kaitan lainnya adalah angka literasi atau melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas.Kemampuan ini berfungsi sebagai modal penduduk dalam meningkatkan ilmupengetahuan dengan kemampuan membacanya. Upaya untuk menuntaskan pendudukbuta aksara di Aceh Utara diakui telah menunjukkan perbaikan dibanding tahun-tahunsebelumnya, meskipun belum mencapai angka maksimal. Fakta lapanganmemperlihatkan angka melek huruf atau penduduk usia 15 tahun keatas yang bisamembaca dan menulis mencapai 96,11 persen, sedangkan sisanya sebesar 3,89 persenmasih buta huruf. Patut dicermati bahwa penduduk yang buta huruf ini merupakan usiatua yang kemungkinan sulit mendapatkan pelayanan pendidikan di masa lampau.Sebelumnya tahun 1999, angka melek huruf Kabupaten Aceh Utara sebesar 94,4 persen,dan tahun 2006 sebesar 96 persen.

Gambar 4Angka Melek Huruf Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2008 (Persen)

12,1 11,36 11,73 10,83 9,79 8 7,495,58

9,98

11,3110,94 10,22

8,887,66

6,014,59

3,05

8,4

11,67 11,14 10,979,84

8,657,01

5,94,23

9,15

0

5

10

15

20

25

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60+ Jumlah

Pers

en (%

)

Perempuan

Laki-laki

Total

Sumber : Hasil Lapangan, 2008

Perkembangan angka melek huruf Kabupaten Aceh Utara dan Provinsi Aceh dapat dilihatpada gambar berikut.

Gambar 5Angka Melek Huruf Kabupaten Aceh Utara

dan Provinsi Aceh, Tahun 1999-2008 (Persen)

Sumber : BPS, BAPPENAS, UNDP, 2004, 2007Hasil Lapangan, 2008

Jika dikaji lebih mendalam, terlihat angka melek huruf yang semakin mengecil padakelompok umur menua. Pada kelompok usia 15-19 tahun angka melek huruf mencapai

94,86

97,45

94,43

98,08

93,48

96,498,16

95,2696,57

98,34

97,3796,62

94,63

96,2398,15

88,85

94,97

97,5296,31

94,46

97,0296,4

98,31

94,8997,87

98,2498

96,11

8486889092949698

100Sa

wan

gN

isam

Nisa

m A

ntar

aBa

nda

Baro

Kuta

Mak

mur

Sim

pang

Keu

ram

atSy

amta

lira

Bayu

Geur

eudo

ng P

ase

Meu

rah

Mul

iaM

atan

gkul

iPa

ya B

akon

gPi

rak

Tim

uCo

t Gire

kTa

nah

Jam

bo A

yeLa

ngka

han

Seun

uddo

nBa

ktiy

aBa

ktiy

a Ba

rat

Lhok

suko

nTa

nah

Luas

Nib

ong

Sam

uder

aSy

amta

lira

Aron

Tana

h Pa

sirLa

pang

Mua

ra B

atu

Dew

anta

raAc

eh U

tara

94,5

97,9

94,4

96 96,11

93,1

95,8

95,7

96,2

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

1999 2002 2004 2006 2008

Pers

en (%

)

Kabupaten Aceh Utara Aceh

99,38 persen, sementara pada kelompok usia 60 tahun keatas melek huruf hanya 72,22persen. Berarti hampir 30 persen penduduk usia tersebut masih buta huruf atau tidak bisabaca-tulis. Lebih jauh, antara laki-laki dan perempuan masih terjadi perbedaan dalamliterasi, dimana laki-laki lebih baik.

Ke depan, penuntasan buta aksara lebih diarahkan pada kecamatan-kecamatan, sepertiSeunuddon, Kuta Makmur, Tanah Luas, Tanah Pasir, Nisam Antara, dan Sawang.Selanjutnya, secara bertahap difokuskan pula pada kecamatan-kecamatan lainnya.Mengingat penduduk buta huruf lebih dominan usia tua, maka proses pembinaan danpembelajaran perlu disesuaikan agar lebih mudah dipahami dan dimengerti. Lebih lanjut,kaum perempuan juga harus menjadi prioritas sehingga diharapkan tidak terjadinyaperbedaan dengan laki-laki, terutama dalam mengakses pendidikan sebagai hak warganegara.

Gambar 6Penduduk Melek Huruf Berumur 15 Tahun Keatas

di Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2008

Sumber : Hasil Lapangan, 2008

Pengeluaran Riil Perkapita (Daya Beli)

Pembangunan manusia tidak mungkin terlepas dari aktivitas ekonomi. Oleh sebab itupembangunan manusia juga harus ditinjau dari sisi kegiatan ekonominya. Salah satunyaadalah pendapatan per kapita yang dalam penelitian ini didekati dengan pengeluaran riilper kapita. Pengeluaran per kapita penduduk terbagi atas pengeluaran untuk makanan danpengeluaran untuk nonmakanan. Semakin maju dan sejahtera suatu masyarakat, makaproporsi pengeluaran makanan semakin kecil karena keterbatasan manusia dalammengkonsumsi makanan. Fakta dilapangan didapati, bahwa hampir 60 persenpengeluaran per kapita penduduk di Aceh Utara digunakan untuk memenuhi konsumsimakanan/minuman. Selebihnya, sebesar 40 persen dialokasikan untuk memenuhikebutuhan nonmakanan.

99,5599,8799,0898,4197,7897,05 93,8 95,5893,2183,0196,55

99,2498,3298,7296,9898,2794,3692,2785,0272,5662,7392,27

99,3899,0898,8997,6598,02 95,7 92,9890,3681,87

72,22

96,11

0

20

40

60

80

100

120

0

50

100

150

200

250

Perempuan

Laki-laki

Total

Secara absolut, pengeluaran per kapita penduduk setiap bulannya sebesar Rp.229.574,terdiri atas Rp.176.423 dibelanjakan untuk makanan dan Rp.123.159 dibelanjakan untuknonmakanan. Pengeluaran per kapita yang berada diatas rata-rata Aceh Utara, terutamaditemui di Kecamatan Dewantara, Muara Batu, Syamtalira Aron, Samudera, dan TanahJambo Aye. Sedangkan kecamatan lainnya masih dibawah rata-rata Aceh Utara.

Dalam penggunaan selanjutnya, pengeluaran per kapita per bulan berkaitan dengankemampuan daya beli seseorang terhadap beberapa barang dan jasa tertentu yangdibutuhkannya. Setelah disesuaikan, paritas daya beli per kapita per bulan di KabupatenAceh Utara, yakni rata-rata sebesar Rp.607 ribu. Angka ini terbilang masih kurangmemadai, karena belum mencapai angka daya beli maksimal, yakni Rp.732.720 perkapita per tahun (sesuai dengan estimasi dari UNDP, BPS, dan Bappenas). Hal inimencerminkan pula bahwa pendapatan penduduk Aceh Utara masih jauh dari jangkauanyang diharapkan dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang layak. Oleh karena itu, harusdiupayakan peningkatan pendapatan masyarakat, seperti menggerakkan kembali sektor-sektor ekonomi potensial yang selama ini ditekuni masyarakat (pertanian, industri kecil,perdagangan, dan jasa-jasa). Selain itu, paket bantuan dan insentif bagi penduduk miskin,baik dalam bentuk sarana produksi/aset produktif atau pun permodalan, juga harusmenjadi perhatian pemerintah.

Patut dicermati, bahwa hanya Kecamatan Dewantara dan Tanah Jambo Aye yang kondisipenduduknya memiliki kemampuan daya beli diatas rata-rata Aceh Utara. Sedangkankecamatan lainnya menunjukkan daya beli penduduknya lebih rendah daripada rata-ratasecara umum. Hal ini kemungkinan berkaitan erat dengan perilaku dan gaya hidup sertakondisi sosial ekonomi masyarakat kecamatan bersangkutan.

Tabel 7

Pengeluaran Per Kapita (PP) Makanan dan Nonmakananper Bulan di Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2008 (Rupiah)

Kecamatan PP Makanan PP Nonmakanan PP

Sawang 155.281 81.118 236.399Nisam 173.424 87.132 260.556Nisam Antara 158.017 107.791 265.808Banda Baro 139.549 89.658 229.207Kuta Makmur 149.471 80.715 230.186Simpang Keuramat 163.963 88.695 252.658Syamtalira Bayu 159.230 84.970 244.200Geureudong Pase 171.545 78.393 249.938Meurah Mulia 161.625 107.541 269.165Matangkuli 153.581 109.545 263.126Paya Bakong 132.296 101.948 234.244Pirak Timu 164.553 124.432 288.985Cot Girek 169.553 104.816 274.369Tanah Jambo Aye 192.004 146.253 338.258

Langkahan 171.053 82.963 254.016Seunuddon 181.911 80.428 262.339Baktiya 155.620 76.195 231.815Baktiya Barat 178.085 94.312 272.398Lhoksukon 151.320 121.235 272.555Tanah Luas 142.641 98.287 240.928Nibong 168.860 121.436 290.296Samudera 186.601 135.222 321.823Syamtalira Aron 173.734 129.555 303.289Tanah Pasir 150.348 104.271 254.620Lapang 148.184 118.592 266.775Muara Batu 186.575 129.771 316.346Dewantara 197.966 137.144 335.110Aceh Utara 176.423 123.151 299.574

Sumber : Hasil Lapangan, 2008

Konsumsi makanan per kapita adalah faktor yang sangat penting bagi tubuh, karenadalam melakukan aktivitas sehari-hari tubuh manusia membutuhkan kalori yang cukup.Tenaga tersebut berasal dari karbohidrat, lemak, protein, dan zat lainnya yang terkandungdalam makanan. Namun ironisnya, kerapkali masyarakat tidak menyadari akan kegunaandan manfaat, ataupun kerugiannya dalam mengkonsumsi berbagai jenis makanan.

Beras (padi-padian) merupakan sumber kalori utama bagi penduduk Aceh Utara. Sekitar22 persen pengeluaran makanan per kapita per bulan dihabiskan untuk kebutuhantersebut. Demikian pula konsumsi ikan/udang/cumi/kerang yang merupakan makananpokok sebagai lauk pauk di wilayah ini. Untuk kebutuhan kelompok makanan inipengeluarannya juga hampir mencapai 22 persen. Beberapa kecamatan, seperti NisamAntara, Sawang, Meurah Mulia, Kuta Makmur, Muara Batu, Paya Bakong, Baktiya,Lapang, Geureudong Pase, Cot Girek, Seunuddon, dan Tanah Pasir, mengkonsumsi berassetiap bulannya diatas rata-rata Aceh Utara (berkisar 23-29 persen dari total pengeluaranmakanan).

Sementara itu rokok, yang merupakan salah satu penyebab sakit jantung dan kanker justrucukup besar dikonsumsi masyarakat. Meskipun berbagai himbauan dan sosialisasi untukmengurangi konsumsi rokok, pengeluaran untuk produk ini mencapai 15 persen daripengeluaran makanan per kapita. Berarti konsumsinya tiga perempat dari konsumsi untukberas atau ikan yang merupakan makanan pokok dan lauknya. Bandingkan dengankonsumsi susu (susu murni, susu kental, susu bubuk) yang hanya sekitar 1,57 persen ataudaging yang hanya 1,80 persen dari konsumsi makanan per kapita.

Masyarakat yang mengeluarkan biaya untuk konsumsi rokok paling banyak didapati diKecamatan Cot Girek, disamping juga Dewantara, Tanah Jambo Aye, Pirak Timu,Syamtalira Bayu, dan Seunuddon. Karena itu, sosialisasi akan bahaya rokok perluditingkatkan intensitasnya di kecamatan tersebut. Sedangkan yang relatif sedikit dijumpaidi Kecamatan Lapang dan Baktiya. Sekiranya konsumsi rokok (termasuk tembakau dan

sejenisnya) dialihkan separuhnya saja untuk membeli makanan/minuman untuk keluarga,dapat dipastikan kesehatan anggota keluarga lebih baik dan kebutuhan gizinya lebihterpenuhi. Dengan demikian, dampak selanjutnya adalah kualitas hidup masyarakatmeningkat, tubuh sehat dan kuat, mampu berpikir dan belajar dengan baik, bekerja lebihgiat, dan keseluruhaannya berimplikasi positif pada kelangsungan hidup yang lebihpanjang.

Tabel 8Persentase Pengeluaran Beberapa Kelompok MakananTerhadap Pengeluaran Makanan Per Kapita Per Bulan

Kecamatan Beras Susu Daging Ikan/udang/cumi/kerang

Makanjadi Rokok

Sawang 27,48 0,61 0,34 20,56 4,93 12,80Nisam 22,79 1,94 4,11 21,47 5,17 12,71Nisam Antara 29,09 1,30 1,27 21,89 7,21 15,42Banda Baro 21,27 5,03 5,86 14,98 5,61 15,46Kuta Makmur 25,74 0,89 0,10 20,30 8,22 14,50Simpang Keuramat 22,61 1,79 0,86 21,63 8,45 10,85Syamtalira Bayu 22,00 0,70 0,96 19,58 8,19 16,62Geureudong Pase 25,89 0,79 0,88 17,99 7,56 14,50Meurah Mulia 27,30 1,36 1,55 21,74 8,79 12,97Matangkuli 19,54 1,92 4,09 18,08 9,50 9,29Paya Bakong 27,20 1,29 2,41 18,89 7,29 9,89Pirak Timu 22,58 1,14 0,99 20,14 5,78 16,90Cot Girek 23,70 2,20 0,52 18,73 6,53 19,48Tanah Jambo Aye 20,68 1,76 2,77 21,69 7,03 17,20Langkahan 22,76 2,66 0,98 17,24 5,76 15,32Seunuddon 23,46 0,47 1,40 24,87 4,71 16,15Baktiya 26,11 0,55 0,40 25,07 6,40 8,47Baktiya Barat 22,67 0,91 0,80 19,72 6,55 21,12Lhoksukon 22,76 1,18 1,18 24,28 7,74 13,66Tanah Luas 20,81 0,97 0,13 23,64 7,31 15,02Nibong 19,60 0,81 2,74 22,71 9,20 13,94Samudera 21,02 2,23 1,32 23,04 7,47 11,80Syamtalira Aron 20,34 2,37 2,59 21,43 7,74 13,77Tanah Pasir 23,62 1,86 2,26 17,09 6,50 12,57Lapang 26,09 1,70 1,13 28,34 5,89 7,89Muara Batu 24,54 1,72 0,91 21,42 5,67 13,77Dewantara 15,72 2,32 3,03 23,77 7,33 17,55Aceh Utara 22,01 1,57 1,80 21,87 7,55 14,49

Sumber : Hasil Lapangan, 2008

Nilai Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai suatu indikator pembangunan manusiamenggambarkan kualitas hidup dari sisi kesehatan, pendidikan, dan daya beli.Berdasarkan perhitungan dan penambahan rata-rata dari indeks harapan hidup, indekstingkat pendidikan, dan indeks pendapatan, maka IPM Kabupaten Aceh Utara mencapai72,34 tahun 2008. Jika diukur dari skala internasional, angka IPM tersebut termasukdalam kategori IPM menengah atas. Selanjutnya, angka IPM yang dicapai tahun 2008cenderung naik dibanding tahun sebelumnya (2007) yang sebesar 71,39 (BPS), atau naiksebesar 95 poin. Meski demikian, perubahan yang cenderung mendatar membuktikanbahwa percepatan pembangunan manusia di daerah ini masih lamban. Untuk itu,pembangunan manusia di Kabupaten Aceh Utara harus dipacu lebih cepat, dandiharapkan ke depan dapat menyamai beberapa kota di Aceh, seperti Banda Aceh,Lhokseumawe, dan Sabang.

Jika dilihat kondisi antarkecamatan, angka IPM cukup bervariasi yang menggambarkantingkat pencapaian pembangunan manusia di wilayah masing-masing. Nilai IPM berkisarantara 61,59 hingga 74,84. Paling tinggi adalah Kecamatan Dewantara, dan palingrendah adalah Kecamatan Geureudong Pase. Jika diurut berdasarkan skala internasional,tidak ditemui satu pun kecamatan yang termasuk dalam kategori IPM tinggi (>80) dankategori IPM rendah (IPM <50). Beberapa kecamatan yang termasuk kategori IPMmenengah atas (66 < IPM < 80) adalah Dewantara, Tanah Jambo Aye, Lhoksukon,Syamtarila Aron, Samudera, Matangkuli, Muara Batu, Meurah Mulia, dan Tanah Luas.Kecamatan yang termasuk IPM menengah bawah (50 < IPM < 66), meliputi Baktiya,Nibong, Baktiya Barat, Langkahan, Seunuddon, Sawang, Lapang, Nisam Antara, KutaMakmur, Nisam, Pirak Timu, Syamtarila Bayu, Cot Girek, Paya Bakong, SimpangKeuramat, Banda Baro, dan Geureudong Pase.

Beberapa wilayah kecamatan dengan nilai IPM menengah bawah sebagai akibat daya belirendah, lama sekolah penduduk rendah, atau akibat angka harapan hidupnya lebihpendek. Sedangkan tingkat melek huruf antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnyarelatif merata. Lebih jauh dikaji, ternyata wilayah-wilayah yang maju (dilihat daripencapaian IPM) berada di daerah perkotaan, mempunyai fasilitas umum yang lebihlengkap seperti sekolah, pasar, dan fasilitas lain. Sebaliknya wilayah yang kurang majuberada jauh dari ibukota dan fasilitas umum yang dimiliki juga masih relatif terbatas.

Tabel 9IPM Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara

dan Peringkatnya, Tahun 2008

Kecamatan IPM Peringkat

Sawang 63,69 16Nisam 63,26 20Nisam Antara 63,40 18Banda Baro 62,30 26Kuta Makmur 63,33 19Simpang Keuramat 62,36 25Syamtalira Bayu 62,85 22Geureudong Pase 61,59 27Meurah Mulia 67,24 9Matangkuli 68,17 6Paya Bakong 62,49 24Pirak Timu 62,89 21Cot Girek 62,55 23Tanah Jambo Aye 74,47 2Langkahan 64,39 14Seunuddon 63,69 15Baktiya 65,86 11Baktiya Barat 64,48 13Lhoksukon 73,93 3Tanah Luas 66,31 10Nibong 64,89 12Samudera 70,04 5Syamtalira Aron 71,57 4Tanah Pasir 68,04 8Lapang 63,48 17Muara Batu 68,16 7Dewantara 74,82 1

Aceh Utara 72,48 8*Sumber : Hasil Lapangan, 2008

Catatan: * Peringkat tahun 2007 dari 23 kabupaten/kota di Aceh

Secara umum, pembangunan manusia yang dicapai Kabupaten Aceh Utara pada tahun2008 sebesar 72,48, menunjukkan kecenderungan lebih baik dari yang dicapai Aceh padatahun 2007 (sebesar 70,35). Kemajuan yang dicapai tersebut sebagai bentuk komitmenPemerintah Aceh Utara dalam mengupayakan dan meningkatkan kapasitas dasarpenduduk sehingga berdampak pada peningkatan kualitas hidup. Pencapaian inidiperoleh dari harapan hidup (69,41 tahun), lama sekolah (9,1 tahun), dan kemampuandaya beli (Rp 601,82 ribu) yang berada di atas angka provinsi secara keseluruhan, kecualiangka melek huruf (96,04 persen) yang berada dibawah rata-rata provinsi (96,20).

Dibanding tahun-tahun sebelumnya, IPM Aceh Utara terus meningkat secara signifikan.Awal tahun 1999, tercatat IPM masih sebesar 63,1. Selanjutnya, angka IPM tersebut naikmenjadi 65,9 (tahun 2002) dan mencapai 68,9 (tahun 2004). Sepanjang tahun 1999-2004, pembangunan manusia yang dicapai Aceh Utara memperlihatkan kemajuan yangcukup menggembirakan, dari status IPM menengah bawah menjadi menengah atas.Namun demikian, capaian IPM kurun waktu tersebut masih berada dibawah rata-rataAceh. Sebagai gambaran, angka IPM Aceh mencapai hampir 65,3 (tahun 1999), naikmenjadi sebesar 66 (tahun 2002), dan hingga mencapai 68,7 (tahun 2004). Memasukitahun 2006-2008, angka IPM Aceh Utara telah melampaui atau berada diatas ProvinsiAceh. Keberhasilan yang dicapai ini perlu dilanjutkan di masa mendatang, sertadiupayakan terobosan program pembangunan manusia yang tepat dan berkualitas sebagailangkah untuk mencapai angka IPM yang lebih tinggi (IPM >80).

Gambar 10IPM Kabupaten Aceh Utara dan Aceh, Tahun 1999-2008

Sumber : BPS, BAPPENAS, UNDP, 2004, 2007Hasil Lapangan, 2008

Kesimpulan(1) Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Aceh Utara berdasarkan tiga

indikator yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi (pendapatan) didapati nilaiindeks yang relatif menggembirakan dibanding dengan nilai IPM rata-rata untukProvinsi Aceh tahun 2007 (sebesar 70,35). Nilai IPM Kabupaten Aceh Utara tahun2008 adalah 72,48. Nilai IPM tertinggi adalah Kecamatan Dewantara sebesar 73,93.Sedangkan terendah diduduki Kecamatan Geureudong Pase sebesar 61,59.Berdasarkan urutan skala internasional, kecamatan yang termasuk kategori IPMmenengah atas (66 < IPM < 80) adalah Dewantara, Tanah Jambo Aye, Lhoksukon,Syamtarila Aron, Samudera, Matangkuli, Muara Batu, Meurah Mulia, dan TanahLuas. Sedangkan kecamatan yang termasuk IPM menengah bawah (50 < IPM < 66),meliputi Baktiya, Nibong, Baktiya Barat, Langkahan, Seunuddon, Sawang, Lapang,

63,1

65,9

68,6

70,44

71,39

72,48

65,3

66

68,7

69,4

70,35

58 60 62 64 66 68 70 72 74

1999

2002

2004

2006

2007

2008

Nilai IPM

AcehKabupaten Aceh Utara

Nisam Antara, Kuta Makmur, Nisam, Pirak Timu, Syamtarila Bayu, Cot Girek, PayaBakong, Simpang Keuramat, Banda Baro, dan Geureudong Pase.

(2) Untuk bidang kesehatan, angka harapan hidup capaiannya masih belum ideal,terutama di Kecamatan Geureudong Pase, Simpang Keuramat, Syamtalira Bayu,Kuta Makmur, Banda Baro, Nisam, Nisam Antara, Tanah Pasir, Samudera, TanahLuas, Nibong, Langkahan, Cot Girek, Matangkuli, Meurah Mulia, Syamtalira Aron,Baktiya, Paya Bakong, dan Seunuddon. Di daerah-daerah tersebut di atas, angkaharapan hidup masih dibawah rata-rata Kabupaten Aceh Utara yang sebesar 69,57tahun. Hal ini bermakna bahwa upaya-upaya yang mengarah pada peningkatanderajat kesehatan penduduk di daerah ini masih harus diberi tumpuan yang lebihbesar pada masa mendatang, melalui implementasi program-program pembangunan,baik melalui dana APBD Aceh Utara, maupun program-program yang didanaiPemerintah Aceh dan dukungan para donatur/LSM/NGO Asing.

(3) Dalam bidang pendidikan, capaian indeks indikator-indikator angka melek huruf danlama sekola masih belum ideal. Angka melek huruf, misalnya, di beberapakecamatan seperti Seunuddon, Kuta Makmur, Tanah Luas, Tanah Pasir, NisamAntara, Sawang, Baktiya, Cot Girek, dan Geureudong Pase, masih di bawah angkarata-rata kabupaten. Angka melek huruf Kabupaten Aceh Utara mencapai 96,11persen. Kondisi ini bermakna bahwa masih terdapat sebagian anggota masyarakat didaerah-daerah tersebut yang belum dapat membaca dan menulis.

(4) Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rata-rata lama sekolah (LS) pendudukKabupaten Aceh Utara yang berumur 15 tahun ke atas adalah 9,15 tahun atau sudahmencapai target wajib belajar sembilan tahun. Akan tetapi, di beberapa kecamatanlama pendidikan penduduk dewasa baru mencapai 8 tahunan. Rendahnya nilai indeksLS ini memberi arti bahwa peluang dan kemampuan sebagian penduduk di daerah-daerah tersebut dalam mengecap pendidikan masih sangat terbatas. Mereka hanyamampu mengenyam pendidikan pada tingkat dasar dan sangat terbatas yang dapatmelanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi (menengah atas dan perguruan tinggi).Dari gambaran capaian indeks untuk indikator pendidikan ini, maka dapat dinyatakanbahwa upaya implementasi program-program pembangunan di bidang pendidikan,terutama di kecamatan-kecamatan yang bernilai indeks rendah (dalam melek hurufdan lama sekolah) perlu mutlak dilakukan secara intensif pada tahun-tahunmendatang. Upaya ini secara simultan juga dilakukan pada kecamatan-kecamatanyang nilai indeksnya telah memadai dalam bidang pendidikan selama ini.

(5) Dalam hal pendapatan, secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa kondisi ekonomimasyarakat di hampir seluruh kecamatan yang diteliti masih relatif menggembirakan.Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pengeluaran riil perkapita yang disesuaikandi Kabupaten Aceh Utara rata-rata adalah Rp. 6o6.610 per bulan. Kecuali TanahJambo Aye dan Dewantara, semua kecamatan menunjukkan daya belinya di bawahrata-rata kabupaten. Ini bermakna bahwa tingkat pendapatan masyarakat yang adaselama ini belum setara dengan besaran pengeluaran yang harus dipikul merekasehari-hari. Dengan kondisi yang demikian ini, perlu diupayakan penajamanprogram-program pembangunan di bidang ekonomi, khususnya yang mampumembuka lapangan kerja, dan menyediakan peluang atau sumber-sumber ekonomibaru yang dapat diakses oleh setiap anggota masyarakat. Harus diakui, bahwa konflikpolitik yang berkepanjangan telah berakibat pada hilangnya sumber-sumber matapencaharian masyarakat, hancurnya aset-aset produktif, dan terbatasnya kemampuanpara pelaku usaha-usaha dalam mengelola usaha, di samping hilangnyamotivasi/semangat untuk berusaha. Kesemua ini perlu direhabilitasi dan direvitalisasimelalui implementasi program-program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi

yang lebih terarah dan terfokus, seperti pengembangan pertanian (tanaman pangan,peternakan, perkebunan, dan perikanan), pengembangan industri pengolahan,pengembangan UKM, dan penyediaan infrastruktur yang memadai.

Saran

Berdasarkan capaian nilai-nilai Indeks Pembangunan Manusia melalui tiga indikator diatas, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana pendidikan, disertaipenyediaan sarana proses belajar mengajar di sekolah yang telah dibantupembangunan fisik sekolah, seperti mobiler, meja kursi, alat-alat peraga, danlabaratorium IPA dan bahasa.

2. Meningkatkan anggaran biaya pendidikan, terutama untuk menuntaskan wajib belajarsembilan tahun (tamat SD dan SMP), disamping juga membantu siswa menengahatas yang berprestasi dan tergolong miskin untuk dapat melanjutkan ke jenjangpendidikan tinggi (universitas).

3. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana kesehatan yang memadai, khususnyafasilitas pendukung di setiap puskesmas, seperti ambulance, sarana transportasiperawat dan bidan, kenyamanan ruangan kerja (AC dan perabot), serta insentiftambahan bagi staf medis yang berstatus honorer.

4. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan optimal, melalui penyediaanobat-obatan yang berkualitas dalam jumlah yang cukup atau memadai, disertaiperbaikan peralatan yang telah usang (expired), dan penambahan alat-alat medisseperti meja obgin, stateskop, jarum suntik, termometer, dan sebagainya.

5. Menyediakan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang cukup dan terampil,khususnya dokter ahli/dokter spesialis (jantung, anak, dalam, kandungan, danlainnya) dan penambahan dokter gigi di sejumlah puskesmas. Disamping itu,mengupayakan melatih dan memberikan pengetahuan tambahan bagi paramedisterutama bidan desa (bidan kampung), dan menyediakan brosur atau informasi terkinitentang kesehatan di setiap puskesmas/pustu/posyandu.

6. Mengintensifkan kegiatan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, terutamatentang penyakit menular dan kesehatan lingkungan secara periodik (minimal duakali setahun) melalui pemanfaatan posyandu dan pelibatan tokoh-tokoh masyarakat disetiap kecamatan (gampong).

7. Memberikan subsidi bagi keluarga masyarakat miskin, khususnya untuk obat-obatandi luar Askes, penambahan alat kontrasepsi gratis (suntikan dan pil) untuk pesertaKB, pemberian gizi tambahan bagi balita di setiap posyandu, dan pemberian bantuanobat-obatan suplemen bagi ibu yang sedang mengandung, melahirkan, dan pascamelahirkan.

8. Mengembangkan potensi sumberdaya lokal secara optimal, baik tanaman pangan,perikanan, peternakan, maupun perkebunan;

9. Meningkatkan kerjasama dengan Bulog, koperasi, dan pengusaha di daerah dalamupaya menampung dan memasarkan produk pertanian masyarakat.

10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana, baik dalam sub sektorprasarana perhubungan maupun prasarana ekonomi lainnya untuk kelancaran arusdistribusi barang dan jasa.

11. Membantu modal usaha melalui pengembangan lembaga-lembaga keuangan mikrobaik pola konvensional maupun syariah di tingkat kecamatan, dengan prosedurpeminjaman yang mudah dan bunga rendah, serta dengan bantuan pemberdayaan

lainnya (teknologi, mutu, manajemen, dan pasar) khususnya bagi petani/nelayan danpelaku usaha dagang/industri kerajinan, industri rumah tangga, dan lainnya.

12. Membangun pusat pelatihan (balai latihan kerja), khususnya di kecamatan-kecamatanyang memiliki potensi pengembangan usaha.

13. Meningkatkan kegiatan bimbingan dan penyuluhan secara periodik, disertai denganpendampingan bagi usaha-usaha pertanian dan industri yang belum berhasil, denganmelibatkan peran-peran pelaku usaha yang sukses.

14. Menjamin pasar bagi pemasaran produk-produk pertanian dan industri (industri kecil,industri kerajinan/rumah tangga), termasuk mendirikan lembaga penjamin pemasarandi daerah-daerah yang memiliki prospek bisnis yang cerah.

15. Membantu penyediaan kebutuhan pokok bagi keluarga yang berpendapatan rendah(miskin), termasuk melanjutkan program BLT (Bantuan Langsung Tunai) secaraberkesinambungan sampai keluarga miskin mampu mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

Amartya Sen. 1999. Freedom as Development. Jakarta : LP3ES

Badan Pusat Statistik, 2008, Aceh Utara Dalam Angka 2008, Lhokseumawe

Departemen Kesehatan RI, 2008, Profil Kesehatan 2006, Jakarta

Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara, 2008, Profil Pendidikan Kabupaten AcehUtara 2007, Lhokseumawe

Malik, Hasan. 2005. Laporan Pembangunan Manusia Sebagai Alat dan TujuanDemokrasi. Erlangga. Jakarta

Nugroho, SBM. 2004. Indikator Pembangunan Sumber Daya Manusia. FE-UI, Jakarta

UNDP, BPS dan Bappenas, 2001, Laporan Pembangunan Manusia 2001, Demokrasi danPembangunan Manusia di Indonesia, Jakarta.

UNDP, BPS dan Bappenas, 2004, Laporan Pembangunan Manusia 2004, Ekonomi dariDemokrasi: Membiayai Pembangunan Manusia di Indonesia, Jakarta.

Wijaya, 1990, Teknologi dan Pembangunan, Jakarta.