DAFTAR ISI - · PDF fileatas selisih (jika ada) antara ... Pembukuan bendahara penerimaan meliputi Buku Kas Umum ... dari BKU dan selanjutnya dicatat pada buku-buku pembantu. Pembukuan

MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA iii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..................................................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................... 1

A. Latar Belakang ......................................................................................................... 1

B. Tujuan Intruksional Umum .………………………………………………………………………....2

C. Tujuan Instruksional Khusus .............................................................................. 2

BAB II JENIS DAN TUGAS POKOK BENDAHARA ........................................................ 3

BAB III BENDAHARA PENERIMAAN .................................................................................. 7

A. Penatausahaan Kas ................................................................................................ 7

B. Pembukuan Bendahara Penerimaan ................................................................... 7

C. Contoh Format Pembukuan Bendahara Penerimaan ....................................10

BAB IV BENDAHARA PENGELUARAN ..............................................................................18

A. Pengelolaan Kas UP/TUP .....................................................................................18

B. Pengelolaan Kas Selain UP/TUP .......................................................................19

C. Pembukuan Bendahara Pengeluaran .............................................................. 20

1. Pembukuan DIPA, Revisi DIPA, dan SKPA ............................................ 20

2. Pembukuan Transaksi oleh Bendahara Pengeluaran Yang Tidak

Mempunyai Bendahara Pengeluaran Pembantu ......................................21

3. Pembukuan Transaksi oleh Bendahara Pengeluaran Yang Mempunyai

Bendahara Pengeluaran Pembantu .......................................................... 25

4. Contoh Format Pembukuan Bendahara Pengeluaran………………………..29

BAB V BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU ..................................................... 38

A. Pengelolaan Kas UP/TUP ................................................................................... 38

B. Pengelolaan Kas Selain UP/TUP ...................................................................... 38

C. Pembukuan BPP .................................................................................................... 39

1. Penerimaan Dana dari Bendahara Pengeluaran ………………………………..40

2. Aktivitas Pembayaran atas Uang Yang Bersumber dari UP……………40

MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA iv

3. Aktivitas Pembayaran atas Uang Yang Bersumber dari SPM-LS

Bendahara………………………………………………………………………………………………..41

4. Aktivitas Lainnya …………………………………………………………………………………..42

5. Contoh Format Pembukuan Bendahara Pengeluaran Pembantu……..43

BAB VI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA ................................ ..51

A. Tatacara Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara ...........51

B. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara .............................51

C. Bentuk Laporan Pertanggungjawaban Bendahara .................................... .52

BAB VII VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA ........61

A. Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi bagi KPPN …………………………..… ……………62

B. Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi bagi Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Perbendaharaan ………………………………………………..………………………..63

C. Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi bagi Direktorat Pengelolaan Kas

Negara …………………………………………………………………………………………………………...64

BAB VIII PENUTUP ................................................................................................................. .74

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................................. .75

LAMPIRAN: Contoh Pembukuan Bendahara Pengeluaran …………………………………………..76

BAB I PENDAHULUAN

MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi di bidang keuangan negara ditandai dengan diterbitkannya tiga paket

Undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan

Negara. Reformasi tersebut menyangkut seluruh aspek di bidang keuangan negara,

termasuk pengelolaan uang di bendahara.

Sebelum reformasi di bidang keuangan negara, meskipun bendahara telah

dinyatakan sebagai pejabat fungsional, tetapi dalam pelaksanaan tugasnya

bendahara sangat dipengaruhi oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja.

Setelah reformasi, terdapat kejelasan mengenai wewenang dan tanggung jawab

serta hubungan bendahara dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kuasa

Bendahara Umum Negara dalam hal pengelolaan uang. Bahkan dalam pasal 21 ayat

(4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 dinyatakan dengan tegas bahwa

bendahara wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/KPA apabila

persyaratan tidak terpenuhi. Selain itu, bendahara bertanggung jawab secara

pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan dan secara fungsional bertanggung

jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara.

Bendahara selaku pejabat fungsional yang bertanggung jawab kepada Kuasa

Bendahara Umum Negara wajib menatausahakan dan mempertanggungjawabkan

seluruh uang negara yang dikelolanya. Di samping itu, bendahara selaku pejabat

yang diangkat oleh menteri/pimpinan lembaga juga wajib membukukan seluruh

transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja sebagaimana tertuang

dalam DIPA. Oleh karena itu berbeda dengan laporan yang dihasilkan Unit

Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), pembukuan bendahara akan

menghasilkan laporan bulanan pertanggungjawaban bendahara yang menyajikan

BAB I PENDAHULUAN

MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 2

informasi tentang keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, keadaan kas pada

akhir bulan pelaporan, hasil rekonsiliasi internal dengan UAKPA dan penjelasan

atas selisih (jika ada) antara saldo buku dan saldo kas.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan modul Pembukuan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Bendahara ini dimaksudkan agar Penyuluh Perbendaharaan dan para pembaca

lainnya memiliki panduan dalam rangka pembukuan dan penyusunan laporan

pertanggungjawaban bendahara pada kementerian negara/lembaga.

Tujuan penyusunan modul ini adalah:

1. Tujuan Instruksional Umum

Sebagai pedoman bagi Penyuluh Perbendaharaan sehingga dapat memahami dan

mengerti tugas dan tanggung jawab Bendahara Penerimaan dan Bendahara

Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBN.

2. Tujuan Instruksional Khusus

Setelah membaca modul ini, diharapkan Penyuluh Perbendaharaan mampu

menjelaskan tugas dan tanggung jawab bendahara pengelola APBN pada

kementerian negara/lembaga/kantor/satker yaitu meliputi tata cara pembukuan

dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup modul ini meliputi pembukuan, penyusunan, dan penyampaian Laporan

Pertanggungjawaban (LPJ) oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

pada kementerian negara/lembaga/kantor/satuan kerja, termasuk Bendahara

Pengeluaran Pembantu. Selain itu, modul ini juga meliputi proses dan verifikasi

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara

Umum Negara serta laporan rekapitulasi Daftar LPJ Bendahara yang disampaikan

secara berjenjang oleh KPPN kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kantor

Pusat Ditjen Perbendaharaan.

BAB I PENDAHULUAN


BAB II

JENIS DAN TUGAS POKOK BENDAHARA

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 35 ayat (2) disebutkan bahwa

setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau

menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara

yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 pasal 1 nomor urut 14

menyebutkan bahwa bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas

untuk dan atas nama negara/daerah menerima, menyimpan, membayar, dan atau

mengeluarkan uang/surat berharga/barang-barang milik negara/daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 pasal 3

ayat (4) menyebutkan bahwa Bendahara Penerimaan/Pengeluaran adalah pejabat

fungsional yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum

Negara atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dari pengertian bendahara tersebut di atas, maka secara umum dapat dikatakan

bahwa bendahara mempunyai tugas dan fungsi:

1. Menerima uang atau surat berharga/barang;

2. Menyimpan uang atau surat berharga/barang;

3. Membayar/menyerahkan uang atau surat berharga/barang;

4. Menatausahakan uang atau surat berharga/barang;

5. Mempertanggungjawabkan uang atau surat berharga/barang yang berada dalam

pengelolaannya.

Berdasarkan ruang lingkup tugas dan wewenang yang ada pada bendahara maka dikenal

dua jenis bendahara, yaitu: Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Selain

itu, untuk aktivitas pekerjaan yang kompleks dan lokasinya berjauhan dengan tempat

kedudukan Bendahara Pengeluaran maka menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang

diberi kuasa dapat mengangkat satu atau lebih Bendahara Pengeluaran Pembantu

BAB II JENIS DAN TUGAS POKOK BENDAHARA


(BPP) guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud. Penjelasan jenis-jenis

bendahara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bendahara Penerimaan

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008

pasal 1 angka 15 dinyatakan bahwa Bendahara Penerimaan adalah orang yang

ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan

APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga. Oleh karena itu,

semua transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan satuan kerja yang

berada di bawah pengelolaannya harus dicatat dalam pembukuan Bendahara

Penerimaan.

2. Bendahara Pengeluaran


pasal 1 angka 16 dinyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran adalah orang yang

ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka

pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga. Oleh

karena itu transaksi-transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja

yang berada di bawah pengelolaannya harus dicatat dalam pembukuan Bendahara

Pengeluaran.

3. Bendahara Pengeluaran Pembantu


pasal 1 angka 17 dinyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu yang

selanjutnya disebut BPP adalah bendahara yang bertugas membantu Bendahara

Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran

pelaksanaan kegiatan tertentu. BPP juga wajib melakukan pembukuan atas seluruh

uang yang berada dalam pengelolaannya, dan oleh karena itu BPP wajib melakukan

pembukuan sebagaimana pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran,

sepanjang tidak diatur lain. Dalam melaksanakan tugasnya, BPP bertindak untuk

dan atas nama Bendahara Pengeluaran. Dengan diangkatnya BPP dalam suatu



satker, maka Bendahara Pengeluaran melimpahkan kewajiban dan tanggung jawab

pengelolaan sebagian uang kepada BPP tersebut.

Bendahara Penerimaan/Pengeluaran diangkat oleh menteri/pimpinan lembaga pada

setiap awal tahun anggaran. Bendahara menjalankan tugas-tugas kebendaharaan yang

meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan,

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada

dalam pengelolaannya pada kementerian negara/lembaga/kantor/satuan kerja.

Meskipun diangkat oleh menteri/pimpinan lembaga, namun secara fungsional

bendahara tetap bertanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa

BUN). Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, dilarang adanya jabatan rangkap antara

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, kecuali dalam kondisi tertentu

setelah memperoleh izin dari BUN/Kuasa BUN.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bendahara Penerimaan,

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat membuka

rekening pada bank/kantor pos atas nama jabatannya, bukan atas nama pribadi.

Pembukaan rekening bendahara harus terlebih dahulu mendapat pesetujuan dari

BUN/Kuasa BUN.

Pengguna Anggaran (PA)/KPA dan atau bendahara merupakan wajib pungut atas

transaksi/kegiatan yang membebani APBN. Hasil pungutan/penerimaan yang dikelola

oleh bendahara tidak dapat digunakan untuk keperluan apa pun dengan alasan apa pun.

Bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan dan

bertanggung jawab hanya sebatas pada uang yang dikelolanya dalam rangka

pelaksanaan APBN. Dalam rangka pertanggungjawaban tersebut, bendahara wajib

melakukan pembukuan baik secara manual dengan tulisan tangan maupun menggunakan

program komputer. Pembukuan bendahara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian

Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja dan Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tanggal 10 November 2009 tentang



Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

BAB III BENDAHARA PENERIMAAN


BAB III

BENDAHARA PENERIMAAN

A. Penatausahaan Kas

Setiap penerimaan pada dasarnya harus segera langsung disetor ke kas negara.

Apabila Bendahara Penerimaan menerima secara langsung setoran penerimaan dari

wajib setor, maka Bendahara Penerimaan wajib membuat dan menyampaikan Surat

Bukti Setor (SBS) lembar ke-1 kepada penyetor dan lembar ke-2 sebagai bukti

pembukuan bendahara. Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan seluruh

penerimaannya ke kas negara paling lambat satu hari kerja, kecuali untuk jenis

penerimaan tertentu yang berdasarkan ketentuan yang berlaku, penyetorannya

dilakukan secara berkala. Penyetoran penerimaan oleh Bendahara Penerimaan baik

secara berkala maupun harian ke kas negara dilakukan dengan menggunakan

formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

Bendahara yang melakukan penyetoran secara berkala, wajib menyimpan uang

setoran penerimaan dari wajib setor pada rekening bank/pos atas nama

jabatannya (bukan atas nama pribadi). Pada akhir tahun anggaran, Bendahara

Penerimaan wajib menyetorkan seluruh uang negara yang dikuasainya ke kas

negara.

Bendahara Penerimaan wajib melakukan pembukuan atas seluruh penerimaan dan

pengeluaran/penyetoran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan satuan

kerja yang berada di bawah pengelolaannya.

B. Pembukuan Bendahara Penerimaan

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Bendahara Penerimaan wajib

menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dalam rangka

pelaksanaan anggaran pendapatan satuan kerja yang berada di bawah

pengelolaannya.



Pembukuan bendahara penerimaan meliputi Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu

dan Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan. Pencatatan pembukuan harus dimulai

dari BKU dan selanjutnya dicatat pada buku-buku pembantu.

Pembukuan dilaksanakan atas dasar dokumen sumber pembukuannya, yang

dibukukan sebagai berikut:

1. Rencana Penerimaan yang tertuang dalam DIPA, dibukukan di sisi debet dan

kredit (in-out) pada BKU serta dicatat sebagai target penerimaan pada Buku

Pengawasan Anggaran Pendapatan.

2. Surat Bukti Setoran (SBS) yang merupakan tanda terima dari

Satker/Bendahara Penerimaan kepada wajib setor, dibukukan di sisi debet

pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu berkenaan, dan dibukukan

secara akumulatif pada kolom Kelompok Akun Penerimaan sesuai akun

berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan.

3. Surat Setoran Bukan Pajak yang dinyatakan sah yang merupakan setoran

bendahara ke kas negara sehubungan dengan penerimaan SBS tersebut pada

butir 2 di atas, dibukukan di sisi Kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan

Buku Pembantu berkenaan, serta dibukukan sebagai penyetoran pada Buku

Pengawasan Anggaran Pendapatan.

4. Surat Setoran Bukan Pajak yang dinyatakan sah yang merupakan setoran

langsung wajib setor ke kas negara, dibukukan di sisi debet dan sisi kredit (in-

out) pada BKU, serta dicatat pada kolom sesuai akun penerimaan berkenaan

pada Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan dan sekaligus berfungsi sebagai

penyetoran pada Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan.

5. Pada dasarnya bendahara wajib membukukan dan mempertanggungjawabkan

seluruh uang yang diterimanya. Selanjutnya untuk menampung kemungkinan

adanya penerimaan bendahara di luar aktivitas tersebut di atas, pembukuan

dilakukan sebagai berikut:



a. Bukti penerimaan lainnya dibukukan di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu

Kas, dan Buku Pembantu Lain-lain.

b. Surat Setoran Bukan Pajak yang dinyatakan sah, yang merupakan setoran

atas penerimaan lain-lain, dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku

Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Lain-lain.



C. Contoh Format Pembukuan Bendahara Penerimaan

I. Buku Kas Umum (BKU)

Bagian 1: Halaman muka BKU, berbentuk sebagai berikut

Petunjuk pengisian:

(1) diisi kode dan nama Kementerian

(2) diisi kode dan nama Unit Organisasi

(3) diisi kode dan nama Propinsi/Kabupaten/Kota

(4) diisi kode dan nama Satuan Kerja

(5) diisi tanggal dan nomor SP DIPA

(6) diisi tanggal dan nomor revisi DIPA

(7) diisi tahun anggaran

BUKU KAS UMUM

Kementerian/Lembaga : (……) …………….. (1)

Unit Organisasi : (……) …………….. (2)

Propinsi/Kabupaten/Kota : (……) …………….. (3)

Satuan Kerja : (……) …………….. (4)

Tgl, No.SP DIPA : ……., ………………. (5)

Revisi ke 1. : ……., ………………. (6)

2. : ……., ……………….

3. : ……., ……………….

… : ……., ……………….

Tahun Anggaran …………. (7)

KPPN : (……) …………….. (8)

…………, ………………… (9)

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan

(10)

………………….

NIP

(11)

………………………

NIP



(8) diisi kode dan nama KPPN

(9) diisi tempat dan tanggal BKU ditandatangani

(10) diisi nama dan NIP Kuasa PA yang ditunjuk

(11) diisi nama dan NIP bendahara penerimaan yang ditunjuk



Bagian 2: Halaman isi BKU, berbentuk sebagai berikut:

Tanggal Nomor Bukti Uraian Debet Kredit Saldo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Petunjuk pengisian:

Kolom 1 : diisi tanggal pembukuan (format: bulan-tanggal)

Kolom 2 : diisi nomor bukti bendahara

Kolom 3 : diisi uraian dari transaksi penerimaan/pengeluaran

Kolom 4 : diisi jumlah penerimaan yang tercantum dalam dokumen sumber

Kolom 5 : diisi jumlah setoran yang tercantum dalam dokumen sumber

Kolom 6 : diisi jumlah saldo setelah ditambah/dikurangi jumlah penerimaan/ setoran

yang tercantum dalam dokumen sumber.



Bagian 3: Halaman Catatan BKU (untuk catatan pemeriksaan kas)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI

Pada hari ini,……. tanggal………..bulan……….tahun………., kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo BKU sebesar Rp……… dan Nomor Bukti terakhir Nomor. …………. Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut:

I Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A Saldo Kas Bendahara 1. Saldo BP Kas (tunai dan bank) Rp ………. B Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari: 1. Saldo BP …….. Rp …….. 2. Saldo BP …….. Rp …….. 3. Saldo BP Lain-lain Rp …….. (+)

4. Jumlah (B.1+B.2+B.3) Rp ……….

C Selisih Pembukuan (A.1-B.4) Rp …… II Hasil Pemeriksaan Kas A Kas yang Dikuasai Bendahara

1 Uang tunai di Brankas Bendahara Rp ………

2 Uang di Rekening Bank Bendahara Rp ……… (+)

3 Jumlah Kas Rp ……….

B Selisih Kas (I.A.1-II.A.3) Rp …… III Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA) A Pembukuan Menurut Bendahara

1 Penerimaan yang Telah Disetorkan Rp ………

2 Penerimaan yang Belum Disetorkan Rp ……… (+)

3 Jumlah (A1+A2) Rp ………

B Pembukuan Menurut UAKPA Rp ………

C Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A1 – B) Rp ……

IV Penjelasan atas Selisih

1 Selisih Kas (IIB)

…………………………………………………………………………………………

2 Selisih Pembukuan (IIIC)

………………………………………………………………………………………….

Yang diperiksa, Yang memeriksa,

Bendahara Penerimaan Kuasa Pengguna Anggaran

Nama………… NIP……………

Nama…………… NIP………………



II. Buku Pembantu (BP)

1. BP Kas/BP ……/BP ……/ BP ……../BP Lain-Lain

Bentuk BP di atas adalah sebagai berikut:

Petunjuk pengisian:

(1) diisi jenis BP berkenaan






BUKU PEMBANTU …………….. (1)




Satuan Kerja : (……) …………….. (5)

Tgl, No.SP DIPA : ……., …………………. (6)

Tahun Anggaran : …………. (7)

KPPN : (……) …………….. (8)

Tanggal Nomor

Uraian Debet Kredit Saldo Bukti

(1) (2) (3) (4) (5) (6)





Pengisian kolom (1) sampai dengan (6) mengikuti petunjuk pengisian bagian 2 BKU



2. Buku Pengawasan Anggaran

Bentuk Buku Pengawasan Anggaran Bendahara Penerimaan sebagai berikut:

BUKU PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN

Kementerian/Lembaga : (……) …………….. (1) Fungsi : ………. (8)

Unit Organisasi : (……) …………….. (2) Sub Fungsi : ………. (9)

Propinsi/Kabupaten/Kota : (……) …………….. (3) Program : ………. (10)

Satuan Kerja : (……) …………….. (4) Kegiatan : ………. (11)

Tgl, No.SP DIPA : ……., ……………… (5) Sub Kegiatan : ………. (12)

Tahun Anggaran : …………. …………. (6)

KPPN : (……) …………….. (7)

Tg

l

No.

Bukti Uraian

Pene-

rimaan

Akun Akun Akun Akun Akun Akun Posisi Penerimaan

(13) (14) (15) (16) (17) (18) Bukti

penerimaan

Sudah di-

setorkan

PAGU (19) (20) (21) (22) (23) (24)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Petunjuk pengisian:








(8) diisi fungsi berkenaan

(9) diisi kode sub fungsi berkenaan

(10) diisi kode program berkenaan

(11) diisi kode kegiatan berkenaan

(12) diisi kode sub kegiatan berkenaan

(13) s/d (18) diisi akun berkenaan

(19) s/d (24) diisi pagu akun terkait

Kolom (1) diisi tanggal, bulan dan tahun transaksi terjadi

Kolom (2) diisi nomor bukti dokumen sumber

Kolom (3) diisi uraian dari transaksi penerimaan yang dilakukan



Kolom (4) diisi jumlah penerimaan yang diterima Bendahara Penerimaan

Kolom (5) s/d (10) diisi jumlah akumulasi penerimaan sesuai akun terkait

Kolom (11) diisi jumlah penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara

Kolom (12) diisi jumlah penerimaan yang sudah disetorkan ke kas negara

BAB IV BENDAHARA PENGELUARAN


BAB IV

BENDAHARA PENGELUARAN

A. Pengelolaan Kas UP/TUP

Pada setiap awal tahun anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan

Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) kepada Pejabat Penanda

Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Selanjutnya, atas dasar SPP-UP

tersebut, PPSPM akan menerbitkan SPM-UP dan menyampaikannya kepada KPPN.

KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan SPM-UP

dimaksud. Dengan telah diterbitkannya SP2D-UP, maka secara otomatis rekening

Bendahara Pengeluaran akan terisi sejumlah nilai dalam SP2D berkenaan. Uang

Persediaan merupakan uang muka kerja yang akan digunakan oleh KPA untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kantor sehari-hari.

Apabila UP yang ada diperkirakan tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan yang

telah direncanakan dalam bulan berkenaan, maka KPA dapat mengajukan SPM

Tambahan Uang Persediaan (SPM-TUP), setelah memperoleh izin prinsip sesuai

ketentuan yang berlaku dengan dilengkapi rincian rencana kebutuhan dana untuk

kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut. Seperti proses dalam pengajuan SPM-

UP, maka rekening Bendahara Pengeluaran akan bertambah sejumlah nilai yang

tertuang dalam SP2D atas SPM-TUP tersebut.

Dana UP/TUP yang ada dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran harus

ditatausahakan, dicatat dan dibukukan dengan baik dan tertib. Pelaksanaan

pembayaran dengan UP/TUP hanya dapat dilaksanakan apabila ada perintah dari

PA/KPA. Sebelum melakukan pembayaran, Bendahara Pengeluaran:

a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diajukan oleh PA/Kuasa PA,

meliputi kuitansi/tanda terima, faktur pajak, dan lain-lain dokumen yang

menjadi dasar hak tagih;



b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah

pembayaran, termasuk perhitungan pajak dan perhitungan atas kewajiban

lainnya yang berdasarkan ketentuan dibebankan kepada pihak ketiga; dan

c. Menguji ketersediaan dana, meliputi pengujian kecukupan pagu/sisa pagu DIPA

untuk jenis belanja yang dimintakan pembayarannya.

Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah pembayaran apabila persyaratan

pada huruf a sampai dengan c di atas tidak dipenuhi. Dalam hal semua syarat-

syarat pada huruf a sampai dengan c dipenuhi maka Bendahara Pengeluaran

melakukan pembayaran sesuai dengan besarnya tagihan yang diajukan. Atas

pembayaran yang dilakukannya, Bendahara Pengeluaran sebagai wajib pungut wajib

memungut pajak-pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundangan yang

berlaku. Bukti-bukti pembayaran selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK) untuk dikumpulkan dan diajukan penggantian dana persediaannya

(GUP), sehingga UP nantinya akan berdaur ulang (revolving).

Pada akhir tahun anggaran, Bendahara Pengeluaran wajib menyetorkan sisa

UP/TUP tahun berjalan yang berada dalam pengelolaannya ke kas negara melalui

bank/pos persepsi dengan menggunakan akun Penerimaan Pengembalian Uang

Persediaan Dana Rupiah (815111)/Dana Pinjaman Hibah Luar Negeri

(815112)/Pengguna PNBP (815113).

B. Pengelolaan Kas Selain UP/TUP

Di samping mengelola UP, Bendahara Pengeluaran juga mengelola uang yang berasal

dari SP2D-LS yang ditujukan kepadanya, pajak-pajak dari potongan pembayaran

yang dilakukannya dan sumber penerimaan lainnya yang menjadi hak negara.

Potongan pajak-pajak dan penerimaan lainnya tidak dapat digunakan langsung

untuk melakukan pembayaran. Pajak-pajak dan penerimaan lainnya tersebut harus

disetor ke kas negara dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan. Surat

Setoran Pajak (SSP) digunakan untuk penyetoran pajak, Surat Setoran

Pengembalian Belanja (SSPB) digunakan untuk penyetoran pengembalian belanja



tahun anggaran berjalan, dan SSBP digunakan untuk penyetoran penerimaan

lainnya termasuk pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu.

SP2D-LS Bendahara harus dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang

berhak menerimanya. Apabila penerima pembayaran tidak menunaikan haknya,

maka atas uang yang tidak diambil tersebut disetorkan ke kas negara dengan

menggunakan formulir SSPB. Pada akhir tahun anggaran, Bendahara Pengeluaran

wajib menyetorkan semua uang yang berada dalam pengelolaannya ke kas negara.

C. Pembukuan Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh

pengeluaran dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja satuan kerja yang berada

di bawah pengelolaannya.

Pembukuan Bendahara Pengeluaran meliputi BKU, Buku Pembantu dan Buku

Pengawasan Anggaran belanja. Pencatatan pembukuan harus dimulai dari BKU dan

selanjutnya dicatat pada buku-buku pembantu.

1) Pembukuan DIPA, Revisi DIPA, dan Surat Kuasa Penggunaan Anggaran

(SKPA)

Pada saat DIPA diterima, Bendahara Pengeluaran membukukan di sisi debet

dan kredit (in-out) pada BKU, dan dicatat pada Buku Pengawasan Anggaran

Belanja berkenaan sesuai kode akun.

Apabila terdapat revisi DIPA, maka Bendahara Pengeluaran membukukan di sisi

debet dan kredit (in-out) pada BKU dan dicatat pada Buku Pengawasan

Anggaran Belanja berkenaan sesuai kode akun, sebesar jumlah pagu DIPA

setelah revisi.

Untuk KPA yang menerbitkan/menerima SKPA, maka Bendahara Pengeluaran

membukukan sebagai berikut:

- Bagi KPA Penerbit SKPA, Bendahara Pengeluaran membukukan di sisi debet

dan kredit (in-out) pada BKU, dan dicatat sebagai pengurang pagu anggaran

pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja, sesuai kode akun berkenaan.



- Bagi KPA Penerima SKPA, Bendahara Pengeluaran menyelenggarakan

pembukuan dan penyusunan LPJ secara terpisah dari DIPA yang dikelolanya.

Dibukukan di sisi debet dan kredit (in-out) pada BKU, dan dicatat sesuai

kode akun berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja.

2) Pembukuan Transaksi oleh Bendahara Pengeluaran yang Tidak Mempunyai

BPP

Berdasarkan transaksi yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dan

dokumen sumbernya, aktivitas Bendahara Pengeluaran yang tidak mempunyai

BPP dapat dibedakan dalam kelompok sebagai berikut:

1. Aktivitas penerbitan SPM oleh Kuasa PA;

2. Aktivitas pembayaran atas uang yang bersumber dari UP;

3. Aktivitas pembayaran atas uang yang bersumber dari SPM-LS yang

ditujukan kepada bendahara (selanjutnya disebut SPM-LS Bendahara);

4. Aktivitas Lainnya.

Berikut petunjuk pembukuan dokumen sumber pembukuan Bendahara

Pengeluaran, dalam BKU dan Buku-buku Pembantu berdasarkan kelompok

aktivitas tersebut di atas.

1. Aktivitas Penerbitan SPM oleh KPA

a) Pagu DIPA yang telah mendapat pengesahan, merupakan pagu anggaran

tertinggi yang disediakan untuk satuan kerja, dibukukan di sisi debet

dan kredit (in-out) pada BKU dan dicatat sesuai akun berkenaan pada

Buku Pengawasan Anggaran Belanja.

b) SPM-LS kepada pihak ketiga/rekanan yang dinyatakan sah adalah

realisasi belanja yang dilakukan oleh KPA dan mengurangi/membebani

pagu anggaran yang disediakan dalam DIPA. Pelaksanaan pembayaran

atas SPM jenis ini, dilakukan langsung dari kas negara kepada pihak

ketiga/rekanan. Dibukukan sebesar nilai bruto di sisi debet dan sisi

kredit (in-out) pada BKU dan dicatat sebagai pengurang pagu pada



kolom mata anggaran berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran

Belanja.

c) Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) yang dinyatakan

sah merupakan dokumen sumber yang berfungsi sebagai bukti

penyediaan UP dari KPPN kepada Kuasa PA melalui Bendahara

Pengeluaran. Dibukukan:

1) Sebesar nilai bruto di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan

Buku Pembantu UP;

2) Sebesar nilai potongan (jika ada) di sisi kredit pada BKU, Buku

Pembantu Kas, dan Buku Pembantu UP.

d) Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TUP) yang

dinyatakan sah merupakan dokumen sumber yang berfungsi sebagai

bukti penyediaan tambahan UP dari KPPN kepada Kuasa PA melalui

Bendahara Pengeluaran. Dibukukan sebesar nilai bruto di sisi debet

pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu UP.

e) Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan (SPM-GUP)

yang dinyatakan sah merupakan dokumen sumber yang berfungsi

sebagai sarana pengisian kembali (revolving) UP, dibukukan:

1) sebesar nilai bruto di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas,

Buku Pembantu UP, dan dibukukan sebagai pengesahan pada Buku

Pengawasan Anggaran Belanja;

2) sebesar nilai potongan (jika ada) dibukukan di sisi kredit pada BKU,

Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu UP.

Sebagai catatan: potongan pada SPM-GUP terjadi apabila sisa pagu

anggaran yang tersedia pada DIPA terbatas, sehingga tidak

memungkinkan pemberian/revolving uang persediaan sepenuhnya. Dalam

hal ini, maksimal pemberian uang persediaan sebesar sisa pagu anggaran

dalam DIPA, terhadap selisihnya (nilai bruto SPM-GUP dikurangi sisa

pagu) dinyatakan sebagai setoran/potongan atas UP terdahulu.



f) SPM-GUP Nihil yang dinyatakan sah merupakan dokumen sumber

sebagai bukti pengesahan belanja yang menggunakan Uang

Persediaan/Tambahan Uang Persediaan. Dibukukan sebesar nilai bruto

di sisi debet dan sisi kredit (in-out) pada BKU, dan dibukukan sebagai

pengesahan pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja.

g) SPM-LS Bendahara yang dinyatakan sah, adalah realisasi belanja yang

dilakukan oleh KPA dan mengurangi/membebani pagu anggaran yang

disediakan dalam DIPA. Pelaksanaan pembayaran atas SPM jenis ini,

dilakukan dari kas negara kepada pegawai/pihak ketiga melalui

Bendahara Pengeluaran, dibukukan:

1) sebesar nilai bruto di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas,

Buku Pembantu LS-Bendahara, dan dicatat sebagai pengurang pagu

pada kolom mata anggaran berkenaan pada Buku Pengawasan

Anggaran Belanja;

2) sebesar nilai potongan di sisi kredit pada BKU dan di sisi kredit

pada Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu LS-Bendahara.

2. Aktivitas Pembayaran atas Uang yang Bersumber dari Uang Persediaan

a) Pembayaran atas UP dilakukan setelah kewajiban pihak terbayar/pihak

ketiga dilaksanakan. Selanjutnya bendahara wajib meminta

kuitansi/bukti pembayaran sebesar nilai bruto dan faktur pajak (bila

disyaratkan) serta mengembalikan faktur pajak yang telah disahkan

oleh bendahara kepada pihak terbayar/pihak ketiga.

Kuitansi/bukti pembayaran dan faktur pajak / bukti pungutan pajak

dibukukan:

1) sebesar nilai bruto kuitansi/bukti pembayaran di sisi Kredit pada

BKU, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu UP, dan dicatat sebagai

pengurang pagu pada kolom akun berkenaan pada Buku Pengawasan

Anggaran Belanja;



2) sebesar nilai faktur pajak/bukti pungutan pajak di sisi debet pada

BKU, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Pajak.

b) Setoran atas sisa uang persediaan ke kas negara dilakukan oleh

Bendahara Pengeluaran pada akhir kegiatan atau akhir tahun anggaran

dengan menggunakan SSBP. Sedangkan setoran atas pungutan pajak

dilakukan segera setelah dilakukan pungutan/potongan dengan

menggunakan SSP.

Pembukuan SSBP dan SSP adalah sebagai berikut:

1) SSBP yang dinyatakan sah dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku

Pembantu Kas dan Buku Pembantu UP;

2) SSP yang dinyatakan sah dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku

Pembantu Kas dan Buku Pembantu Pajak.

3. Aktivitas Pembayaran atas Uang yang Bersumber dari SPM-LS Bendahara

a) Pada dasarnya dengan SPM-LS Bendahara, pemotongan kepada pihak

terbayar telah dilakukan pada saat penerbitan SPM dimaksud. Oleh

karena itu, pelaksanaan pembayaran dilakukan atas nilai netto

berdasarkan daftar yang sudah dibuat. Demikian juga penyetoran atas

sisa SPM-LS Bendahara ke kas negara dilakukan oleh Bendahara

Pengeluaran dengan menggunakan SSPB sebesar nilai netto, hal mana

terjadi apabila setelah waktu tertentu pihak yang dituju tidak

mengambil uang dimaksud. Pembukuan atas bukti pembayaran dan SSPB

dilakukan sebagai berikut:

1) Sebesar tanda terima/bukti pembayaran dibukukan di sisi kredit

pada BKU, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu LS-Bendahara;

2) SSPB yang dinyatakan sah dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku

Pembantu Kas, dan Buku Pembantu LS-Bendahara.

b) Dalam hal SPM-LS Bendahara tidak mencakup pemotongan pajak pihak

terbayar, bendahara wajib melakukan pemotongan pajak dimaksud pada

saat pelaksanaan pembayaran. Pembukuan dilakukan sebagai berikut:



1) Sebesar tanda terima/bukti pembayaran (bruto) dibukukan di sisi

kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu LS-

Bendahara;

2) Sebesar nilai faktur pajak/SSP dibukukan di sisi debet pada BKU,

di sisi debet pada Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Pajak;

3) SSP yang dinyatakan sah dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku

Pembantu Kas dan Buku Pembantu Pajak.

4. Aktivitas Lainnya

Pada dasarnya bendahara wajib membukukan dan mempertanggung-

jawabkan seluruh uang yang diterimanya. Selanjutnya untuk menampung

kemungkinan adanya penerimaan bendahara di luar aktivitas tersebut di

atas, pembukuan dilakukan sebagai berikut:

1) Bukti penerimaan lainnya dibukukan di sisi debet pada BKU, Buku

Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Lain-lain;

2) SSBP yang dinyatakan sah, yang merupakan setoran atas penerimaan

lain-lain, dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan

Buku Pembantu Lain-lain.

3) Pembukuan Transaksi oleh Bendahara Pengeluaran yang Mempunyai BPP

Untuk pembukuan Bendahara Pengeluaran yang mempunyai BPP pada dasarnya

tidak berbeda dengan pembukuan Bendahara Pengeluaran yang tidak

mempunyai BPP. Untuk Bendahara Pengeluaran yang mempunyai BPP ditambah

dengan pembukuan sebagai berikut:

1. Penyaluran Dana dari Bendahara Pengeluaran Kepada BPP

Sehubungan dengan fungsi BPP selaku pembantu Bendahara Pengeluaran,

maka penyaluran dana kepada BPP (baik yang bersumber dari UP maupun

SPM-LS Bendahara) pada dasarnya belum merupakan belanja/pengeluaran

kas bagi Bendahara Pengeluaran. Dengan demikian, kas pada BPP masih

merupakan uang yang harus dipertanggungjawabkan oleh Bendahara

Pengeluaran. Pembukuannya adalah sebagai berikut:



a) Sebesar tanda terima/bukti transfer kepada BPP di sisi debet dan sisi

kredit pada BKU, di sisi kredit pada Buku Pembantu Kas dan di sisi

debet pada Buku Pembantu BPP;

b) Pengembalian sisa UP dari BPP ke Bendahara Pengeluaran dibukukan

melalui LPJ-BPP, dibukukan di sisi debet dan sisi kredit pada BKU, di

sisi debet pada buku pembantu kas dan sisi kredit pada buku pembantu

BPP.

2. LPJ-BPP sebagai dokumen sumber

Berdasarkan ketentuan, bendahara wajib melakukan pembukuan atas dasar

transaksi dan mempertanggungjawabkannya. Oleh karena itu, selaku

bendahara, BPP melakukan pembukuan atas transaksi yang dilakukannya dan

mempertanggungjawabkannya kepada Bendahara Pengeluaran dalam bentuk

LPJ-BPP. Selanjutnya dalam kaitan penyaluran dana kepada BPP, LPJ-BPP

menjadi dokumen sumber pembukuan bagi Bendahara Pengeluaran. Ada pun

pembukuannya sebagai berikut:

a) Dana UP

1. Belanja yang dilakukan oleh BPP atas UP, sebesar jumlah nilai

pengurangan menurut kode akun dibukukan di sisi kredit pada BKU,

Buku Pembantu BPP, Buku Pembantu UP, dan dicatat sebagai

pengurangan pagu dalam kolom akun berkenaan pada Buku

Pengawasan Anggaran Belanja;

2. Transfer ke Bendahara Pengeluaran (pengembalian sisa UP dari BPP

ke Bendahara Pengeluaran) sebesar jumlah pengurangan/transfer

dibukukan di sisi debet dan sisi kredit (in-out) pada BKU, di sisi

debet pada Buku Pembantu Kas dan di sisi kredit pada Buku

Pembantu BPP.

b) Dana LS-Bendahara

1. Pembayaran (yang dilakukan oleh BPP) atas dana yang bersumber

dari SPM-LS Bendahara, sebesar jumlah pengurangan/pembayaran



dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu BPP, dan Buku

Pembantu LS-Bendahara.

2. Setoran ke Kas Negara (yang dilakukan oleh BPP) atas sisa dana

yang bersumber dari SPM-LS Bendahara, sebesar jumlah

pengurangan/setoran dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku

Pembantu BPP, dan Buku Pembantu LS-Bendahara.

c) Dana Pajak

Pungutan pajak atas belanja/pembayaran yang dilakukan oleh BPP

dibukukan:

1. Sebesar jumlah penambahan dibukukan di sisi debet pada BKU, Buku

Pembantu BPP, dan Buku Pembantu Pajak;

2. Sebesar jumlah pengurangan dibukukan di sisi kredit pada BKU,

Buku Pembantu BPP, dan Buku Pembantu Pajak.

d) Dana Lain-lain

1. Sebesar jumlah penambahan dibukukan di sisi debet pada BKU, Buku

Pembantu BPP, dan Buku Pembantu Lain-lain;

2. Sebesar jumlah pengurangan dibukukan di sisi kredit pada BKU,

Buku Pembantu BPP, dan Buku Pembantu Lain-lain.

Catatan :

Bukti-bukti pengeluran dan bukti-bukti setor disampaikan kepada

PPSPM sebagai bahan penguji atas SPP yang diajukan oleh PPK. Sebelum

melakukan pembukuan atas LPJ-BPP, Bendahara Pengeluaran wajib

menguji kebenaran LPJ-BPP terkait dengan penyaluran dana dari

Bendahara Pengeluaran kepada BPP dan pengembalian sisa UP dari BPP

kepada Bendahara Pengeluaran. Dalam hal terjadi perbedaan,

Bendahara Pengeluaran wajib melakukan konfirmasi kepada BPP

(pengujian kebenaran di sini dimaksudkan hanya terhadap kebenaran



pembebanan dan ketersediaan dananya pada akun pengeluaran, bukan

atas bukti-bukti kuitansi).



4) Contoh Format Pembukuan Bendahara Pengeluaran

a. Buku Kas Umum (BKU)

Bagian 1: Halaman Muka BKU, berbentuk sebagai berikut:

BUKU KAS UMUM




Satuan Kerja : (……) …………….. (4)

Tgl, No.SP DIPA : ……., ………………. (5)

Revisi ke 1. : ……., ………………. (6)

2. : ……., ……………….

3. : ……., ……………….

… : ……., ……………….

Tahun Anggaran …………. (7)

KPPN : (……) …………….. (8)

…………, ……………… (9)

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

(10)

………………….

NIP.

(11)

………………………

NIP.

Petunjuk pengisian:






(6) diisi tanggal dan nomor revisi DIPA



(9) diisi tempat dan tanggal BKU ditandatangani

(10) diisi nama dan NIP Kuasa PA yang ditunjuk



(11) diisi nama dan NIP bendahara pengeluaran yang ditunjuk

Bagian 2: Halaman isi BKU, berbentuk sebagai berikut:

Tanggal No.

Bukti Uraian Debet Kredit Saldo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Petunjuk pengisian:

Kolom 1 : diisi tanggal pembukuan (format: bulan-tanggal)

Kolom 2 : diisi nomor bukti bendahara



Kolom 5 : diisi jumlah pengeluaran yang tercantum dalam dokumen sumber

Kolom 6 : diisi jumlah saldo setelah ditambah/dikurangi jumlah penerimaan/

pengeluaran yang tercantum dalam dokumen sumber.



Bagian 3: Halaman Catatan BKU (untuk catatan pemeriksaan kas)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI

Pada hari ini,……. tanggal………..bulan……….tahun………. kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo BKU sebesar Rp……… dan Nomor Bukti terakhir No. …………. Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut:

I. Hasil pemeriksaan pembukuan Bendahara

A. Kas Bendahara (yang belum dipertanggungjawabkan Bendahara)

1. Saldo BP Kas (tunai dan bank) Rp ……….

2. Saldo BP BPP Rp ……….

3. Jumlah (A.1+A.2) Rp ……….

B. Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari

1. Saldo BP UP Rp ……….

2. Saldo BP LS-Bendahara Rp ……….

3. Saldo BP Pajak Rp ……….

4. Saldo BP Lain-lain Rp ……….

5. Jumlah (B.1+B.2+B.3+B.4) Rp ……….

C. Selisih Pembukuan (A.3-B.5) Rp …….

II. Hasil Pemeriksaan kas

A. Kas yang dikuasai Bendahara

1 Uang tunai di brankas Bendahara Rp ……….

2 Uang di rekening bank Bendahara Rp ……….

3 Jumlah kas pada Bendahara (A.1+A.2) Rp ……….

B. Selisih antara saldo buku dengan kas (I.A.1-II.A.3) Rp …….

III. Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA)

A. Pembukuan UP menurut Bendahara

1 Saldo UP Rp ……….

2 Kuitansi UP yang belum disahkan Rp ……….

3 Jumlah UP dan kuitansi UP (A1+A2) Rp ……….

B. Pembukuan UP menurut UAKPA Rp ……….

C. Selisih UP pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3 – B) Rp …….

IV. Penjelasan atas selisih

1. Selisih Kas (IIB)

…………………………………………………………………………………………

2. Selisih UP (IIIC)

…………………………………………………………………………………………

Yang diperiksa

Bendahara Pengeluaran Kuasa Pengguna Anggaran

Nama:

Nama:

NIP NIP



b. Buku Pembantu (BP)

1) BP Kas/BP Uang Persediaan (UP)/BP LS Bendahara/ BP Bendahara

Pengeluaran Pembantu (BPP)/BP Lain-Lain.


Buku Pembantu …………….. (1)



Propinsi/Kabupaten/Ko

ta

: (……) …………….. (4)

Satuan Kerja : (……) …………….. (5)

Tgl, No.SP DIPA : ……., ………………. (6)


KPPN : (……) …………….. (8)

Tanggal Nomor


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Petunjuk pengisian



(3) diisi kode dan nama unit organisasi

(4) diisi kode dan nama propinsi/kabupaten/kota

(5) diisi kode dan nama satuan kerja






Pengisian kolom (1) sampai dengan (6) mengikuti petunjuk pengisian bagian 2

BKU.

2) Buku Pembantu Pajak (BP Pajak)

Bentuk BP Pajak adalah sebagai berikut:

BUKU PEMBANTU PAJAK

Kementerian/Lembaga : (……) …………….. (1) Unit Organisasi : (……) …………….. (2) Propinsi/Kabupaten/Kot

a : (……) …………….. (3)

Satuan Kerja : (……) …………….. (4) Tgl, No.SP DIPA : ……., ………………. (5) Tahun Anggaran : …………. (6) KPPN : (……) …………….. (7)

Tgl No.

bukti Uraian

Penerimaan (Debet) Pengeluaran

(Kredit) Saldo

PPN PPh Ps

21

PPh Ps

22

PPh Ps

23 ………

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Petunjuk pengisian:








Kolom (1) :diisi tanggal, bulan dan tahun transaksi terjadi

Kolom (2) : diisi nomor bukti bendahara

Kolom (3) : diisi uraian dari transaksi penerimaan atau pengeluaran



Kolom (4) : diisi jumlah pungutan PPN yang diterima

Kolom (5) : diisi jumlah pungutan PPh Ps 21 diterima



Kolom (8) : diisi jumlah pungutan pajak lainnya (jika ada) termasuk

penerimaan pajak yang diterima dari BPP yang dilaporkan dalam

LPJ-BPP

Kolom (9) : diisi jumlah pajak yang telah disetorkan ke kas negara

Kolom (10) : diisi jumlah saldo setelah ditambah penerimaan pajak atau

dikurangi jumlah setoran pajak yang tercantum dalam dokumen

sumber.


MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN 35

3) Buku Pengawasan Anggaran.

Bentuk Buku Pengawasan Anggaran Bendahara Pengeluaran sebagai berikut:

BUKU PENGAWASAN ANGGARAN BELANJA


Unit Organisasi : (……) …………….. (2) Sub Fungsi : ………. (9)

Propinsi/Kabupaten/Kota : (……) …………….. (3) Program : ………. (10)


Tgl, No.SP DIPA : ……., ………………. (5) Sub Kegiatan : ………. (12)


KPPN : (……) ……………. (7)

Tgl No.

Bukti Uraian

Nilai

Transisi

Cara bayar Kel.

Akun Akun Akun Akun Akun Posisi UP

UP LS (13) (14) (15) (16) (17) Bukti

pengeluaran

Sudah di

sahkan

PAGU (18) (19) (20) (21) (22)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

BAB V BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP)


Petunjuk pengisian Buku Pengawasan Anggaran Bendahara Pengeluaran:









(9) diisi kode sub fungsi berkenaan



(12) diisi kode sub kegiatan berkenaan

(13) diisi kode kelompok akun berkenaan

(14) s/d (17) diisi kode akun terkait

(18) diisi pagu kelompok akun berkenaan

(19) s/d (22) diisi pagu akun terkait

Kolom (1) : diisi tanggal, bulan dan tahun transaksi terjadi

Kolom (2) : diisi nomor bukti bendahara

Kolom (3) : diisi uraian dari transaksi pengeluaran yang dilakukan

Kolom (4) : diisi jumlah nominal transaksi

Kolom (5) : diisi akumulasi jumlah pembayaran melalui mekanisme UP

Kolom (6) : diisi akumulasi jumlah pembayaran melalui mekanisme LS

Kolom (7) : diisi sisa pagu kelompok akun berkenaan

Kolom (8) s/d (11): diisi sisa pagu akun terkait

Kolom (12) : diisi jumlah pembayaran yang belum di-GU-kan

Kolom (13) : diisi jumlah pembayaran yang sudah di-GU-kan



BAB V

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP)

A. Pengelolaan Kas UP/TUP

Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan yang dikelola BPP berasal dari

Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran mentransfer sejumlah UP/TUP

kepada BPP untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh BPP.

UP/TUP BPP merupakan uang muka kerja yang akan digunakan oleh PPK di mana

BPP berada (PPK-BPP) untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang

dilaksanakan oleh PPK-BPP.

Dana UP/TUP yang ada dalam pengelolaan BPP harus ditatausahakan, dicatat dan

dibukukan dengan baik dan tertib. Pelaksanaan pembayaran dengan UP/TUP hanya

dapat dilaksanakan apabila ada perintah dari PPK-BPP. Sebelum melakukan

pembayaran, BPP:

a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diajukan oleh PA/Kuasa PA,

meliputi kuitansi/tanda-terima, faktur pajak, dan lain-lain dokumen yang

menjadi dasar hak tagih;

b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah

pembayaran, termasuk perhitungan pajak dan perhitungan atas kewajiban

lainnya yang berdasarkan ketentuan dibebankan kepada pihak ketiga; dan

c. Menguji ketersediaan dana, meliputi pengujian kecukupan pagu untuk jenis

belanja yang dimintakan pembayarannya.

BPP wajib menolak perintah pembayaran apabila persyaratan pada huruf a sampai

dengan c di atas tidak dipenuhi. Dalam hal semua syarat-syarat pada huruf a

sampai dengan c dipenuhi, maka BPP melakukan pembayaran sesuai dengan

besarnya tagihan yang diajukan.

Atas pembayaran yang dilakukannya, BPP sebagai wajib pungut wajib memungut

pajak-pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.



Bukti-bukti pembayaran selanjutnya disampaikan kepada PPK-BPP untuk

dikumpulkan dan diajukan penggantian dana persediannya (GUP) melalui PPK. Pada

akhir kegiatan/tahun anggaran, BPP wajib menyetorkan seluruh sisa UP/TUP yang

berada dalam pengelolaannya kepada Bendahara Pengeluaran.

B. Pengelolaan Kas Selain UP/TUP

Di samping mengelola uang persediaan, BPP juga mengelola uang yang berasal dari

SP2D-LS yang ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran namun diteruskan

kepadanya, pajak-pajak dari potongan pembayaran yang dilakukannya dan sumber

penerimaan lainnya yang menjadi hak negara.

Atas potongan pajak-pajak dan penerimaan lainnya tidak dapat digunakan langsung

untuk melakukan pembayaran. Pajak-pajak dan penerimaan lainnya tersebut harus

disetor ke kas negara dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan. Surat

Setoran Pajak (SSP) digunakan untuk penyetoran pajak, Surat Setoran

Pengembalian Belanja (SSPB) digunakan untuk penyetoran pengembalian belanja

tahun anggaran berjalan, dan SSBP digunakan untuk penyetoran penerimaan

lainnya.

SP2D-LS Bendahara yang diteruskan kepada BPP harus dibayarkan oleh BPP

kepada yang berhak menerimanya. Apabila penerima pembayaran tidak menunaikan

haknya, maka atas uang yang tidak diambil tersebut disetorkan ke kas negara

dengan menggunakan formulir SSPB. Pada akhir tahun anggaran, BPP wajib

menyetorkan semua uang yang berada dalam pengelolaannya ke kas negara (kecuali

sisa UP yang harus disetorkan ke Bendahara Pengeluaran).

C. Pembukuan BPP

Sehubungan dengan fungsi BPP selaku pembantu Bendahara Pengeluaran, BPP akan

menerima sejumlah dana dari Bendahara Pengeluaran guna dibayarkan kepada yang

berhak. Selaku bendahara, BPP dalam melakukan pembayaran wajib melakukan

pengujian dan wajib melakukan pungutan baik pajak maupun non pajak termasuk

jasa giro.



1) Penerimaan dana dari Bendahara Pengeluaran

Penyaluran dana dari Bendahara Pengeluaran kepada BPP dapat bersumber dari

UP dan dapat bersumber dari SPM-LS Bendahara. Dalam hal setelah

pelaksanaan pembayaran terdapat sisa atas dana dimaksud, terhadap sisa dana

UP dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran sedangkan terhadap sisa dana

SPM-LS Bendahara disetor ke Kas Negara dengan menggunakan SSBP.

Pembukuan yang dilakukan oleh BPP adalah sebagai berikut:

1. Tanda terima/bukti transfer dari Bendahara Pengeluaran, dibukukan di sisi

debet pada BKU, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu UP dan/atau Buku

Pembantu LS-Bendahara. Khusus untuk UP dicatat sebagai pagu dalam

kolom mata anggaran berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran UP sesuai

rencana penggunaan.

2. Pengembalian sisa UP kepada Bendahara Pengeluaran, dibukukan di sisi

kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan dan Buku Pembantu UP.

3. Setoran sisa dana SPM-LS Bendahara ke Kas Negara, dibukukan di sisi

kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu LS Bendahara.

2) Aktivitas pembayaran atas uang yang bersumber dari Uang Persediaan

1. Pembayaran atas UP dilakukan setelah dikurangi kewajiban pihak

terbayar/pihak ketiga. Selanjutnya BPP wajib meminta kuitansi/bukti

pembayaran sebesar nilai bruto dan faktur pajak serta mengembalikan

faktur pajak yang telah disahkan oleh BPP kepada pihak terbayar/pihak

ketiga sebesar kewajibannya. Kuitansi/bukti pembayaran dan faktur pajak

dibukukan:

a) Sebesar nilai bruto kuitansi/bukti pembayaran dibukukan di sisi kredit

pada BKU dan di sisi kredit pada Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu

UP, dan dicatat sebagai pengurangan pagu dalam kolom mata anggaran

berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran UP.

b) Sebesar nilai faktur pajak/SSP dibukukan di sisi debet pada BKU, di

sisi debet pada Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Pajak.



2. Penyetoran pajak ke kas negara

SSP yang dinyatakan sah dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu

Kas dan Buku Pembantu Pajak.

3. Pengembalian sisa UP kepada Bendahara Pengeluaran

Tanda terima/bukti transfer dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku

Pembantu Kas, Buku Pembantu UP.

Catatan:

Sebagai wujud pertanggungjawaban kepada PA/Kuasa PA dan sekaligus

sebagai sarana revolving UP, PPK menerbitkan SPP dan menyampaikannya

kepada PPSPM dengan disertai bukti-bukti pengeluaran dan bukti-bukti

setor. SPP dibukukan di sisi debet dan sisi Kredit (in-out) pada BKU, dan

dicatat dalam kolom mata anggaran berkenaan pada Buku Pengawasan

Anggaran UP.

3) Aktivitas pembayaran atas Uang yang bersumber dari SPM-LS Bendahara

1. Pada dasarnya dengan SPM-LS Bendahara, pemotongan kepada pihak

terbayar telah dilakukan pada saat penerbitan SPM dimaksud. Oleh karena

itu, pelaksanaan pembayaran dilakukan atas nilai netto berdasarkan daftar

yang sudah dibuat. Demikian juga penyetoran atas sisa SPM-LS Bendahara

ke kas negara dilakukan oleh BPP dengan menggunakan SSPB sebesar nilai

netto, hal mana terjadi apabila setelah waktu tertentu pihak yang dituju

tidak mengambil uang dimaksud. Pembukuan atas bukti pembayaran dan

SSPB dilakukan sebagai berikut:

a) Sebesar tanda terima/bukti pembayaran dibukukan di sisi kredit pada

BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu LS-Bendahara;

b) SSPB yang dinyatakan sah dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku




2. Dalam hal SPM-LS Bendahara tidak mencakup pemotongan pajak pihak

terbayar, BPP wajib melakukan pemotongan pajak dimaksud pada saat

pelaksanaan pembayaran. Pembukuan dilakukan sebagai berikut:

a) Sebesar tanda terima/bukti pembayaran (bruto) dibukukan di sisi

kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu LS-

Bendahara;

b) Sebesar nilai faktur pajak/SSP dibukukan di sisi debet pada BKU, Buku

Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Pajak;

c) SSP yang dinyatakan sah dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku

Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Pajak.

3. Setoran sisa dana SPM-LS Bendahara ke kas negara

SSPB yang dinyatakan sah dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku


4) Aktivitas Lainnya

Pada dasarnya BPP wajib membukukan dan mempertanggungjawabkan seluruh

uang yang diterimanya. Selanjutnya untuk menampung kemungkinan adanya

penerimaan BPP di luar aktivitas tersebut di atas, pembukuan dilakukan

sebagai berikut:

1) Bukti penerimaan lainnya dibukukan di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu

Kas, dan Buku Pembantu Lain-lain;

2) SSBP yang dinyatakan sah, yang merupakan setoran atas penerimaan lain-

lain, dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku

Pembantu Lain-lain.



5) Contoh Format Pembukuan Bendahara Pengeluaran Pembantu

a. Buku Kas Umum (BKU)

Bagian 1: Halaman Muka, berbentuk sebagai berikut:

BUKU KAS UMUM

Kementerian/Lembaga : (……) ……………..….. (1)

Unit Organisasi : (……) ………………… (2)

Propinsi/Kabupaten/Kota : (……) ………………… (3)

Satuan Kerja : (……) ………………… (4)

Tgl/No SK Pengangkatan

1. BPP : ………………………… (5)

2. Pejabat Pembuat

Komitmen : ………………………… (6)

Tahun Anggaran ………………………… (7)

…………, ………..….. (8)

Mengetahui,

Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran

Pembantu

(9)

………………….

NIP

(10)

………………………

NIP

Petunjuk pengisian:





(5) diisi tanggal dan nomor SK Pengangkatan BPP

(6) diisi tanggal dan nomor SK Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen


(8) diisi tempat dan tanggal BP-BPP ditandatangani

(9) diisi nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen yang ditunjuk

(10) diisi nama dan NIP Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ditunjuk



Bagian 2: Halaman isi BKU, berbentuk sebagai berikut :

Tanggal Nomor


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Petunjuk pengisian:

Kolom 1 : diisi tanggal pembukuan (format:bulan-tanggal)

Kolom 2 : diisi nomor bukti dokumen sumber



Kolom 5 : diisi jumlah pengeluaran yang tercantum dalam dokumen sumber

Kolom 6 : diisi jumlah saldo setelah ditambah/dikurangi jumlah penerimaan/

pengeluaran yang tercantum dalam dokumen sumber.



Bagian 3: Halaman catatan BKU (untuk Pemeriksaan Kas BPP), berbentuk

sebagai berikut:

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini,……. tanggal………..bulan……….tahun………. kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah

melakukan pemeriksaan kas BPP dengan posisi saldo BKU sebesar Rp……… dan Nomor Bukti terakhir

nomor. ………….

Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut:

I. Hasil pemeriksaan pembukuan BPP

A Saldo Kas (yang belum dipertanggungjawabkan BPP)

1. Saldo BP Kas (tunai dan bank) Rp ……

2. Saldo BP UM Perjadin Rp …… (+)

3. Jumlah (A.1+A.2) Rp ……….

B Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri

dari

1. Saldo BP UP Rp ……

2. Saldo BP LS-Bendahara Rp ……

3. Saldo BP Pajak Rp ……

4. Saldo BP Lain-Lain Rp …… (+)

5. Jumlah (B.1+B.2+B.3+B.4) Rp ……….

C Selisih Pembukuan (A.1-B.5) Rp ……..

II. Hasil Pemeriksaan kas

A Kas yang dikuasai BPP

1 Uang tunai di brankas Rp ……

2 Uang di rekening bank Rp …… (+)

3 Jumlah Kas (A.1+A.2) Rp ……….

III. Selisih Kas

A 1 Saldo BP Kas (I.A.1) Rp ……

2 Jumlah Kas (II.A.3) Rp …… (-)

3 Selisih Kas (A.1-A.2) Rp ………

IV. Penjelasan atas selisih kas

1 ………………………………………………………………………………………….

2 …………………………………………………………………………………………..

Yang diperiksa, Yang memeriksa,

Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen

Nama………….

Nama……………

NIP ……………. NIP ………………



b. Buku Pembantu (BP)

1) BP Kas/BP Uang Persediaan (BP UP)/BP LS-Bdh/BP Lain-lain


Buku Pembantu …………….. (1)




Satuan Kerja : (……) …………….. (5)

Tgl/No SK Pengangkatan

1. BPP : …………….. (6)

2. Pejabat Pembuat

Komitmen : ……………… (7)


Tanggal Nomor


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Petunjuk pengisian:











Pengisian kolom (1) sampai dengan (6) mengikuti petunjuk pengisian bagian 2 BKU-

BPP

2) Buku Pembantu BPP Pajak (BP BPP Pajak)

Bentuk BP Pajak adalah sebagai berikut:

BUKU PEMBANTU PAJAK

Kementerian/Lembaga : (……) …………….. (1) Unit Organisasi : (……) …………….. (2) Propinsi/Kabupaten/Kota : (……) …………….. (3) Satuan Kerja : (……) …………….. (4) Tgl/No SK Pengangkatan 1. BPP : ……………..………….. (5) 2. Pejabat Pembuat

Komitmen : ……………..………….. (6)

Tahun Anggaran : ……………..………….. (7)

Tanggal Nomor

bukti Uraian

Penerimaan (Debet) Pengeluaran

(Kredit) Saldo

PPN PPh

Ps 21

PPh

Ps 22

PPh

Ps 23 ……

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Petunjuk pengisian:











Kolom (2) : diisi nomor bukti dokumen sumber

Kolom (3) : diisi uraian dari transaksi penerimaan atau pengeluaran

Kolom (4) : diisi jumlah pungutan PPN yang diterima




Kolom (8) : diisi jumlah pungutan pajak lainnya (jika ada)

Kolom (9) : diisi jumlah pajak yang telah disetorkan ke kas negara

Kolom (10) : diisi jumlah saldo setelah ditambah penerimaan pajak atau

dikurangi jumlah setoran pajak yang tercantum dalam dokumen

sumber.


MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN 49

3) Buku Pengawasan Anggaran BPP.

Bentuk Buku Pengawasan Anggaran BPP sebagai berikut:

Buku Pengawasan Anggaran Uang Persediaan


Unit Organisasi : (……) …………….. (2) Subfungsi : ………. (9)

Provinsi/Kabupaten/Kota : (……) …………….. (3) Program : ………. (10)


Tgl/No SK Pengangkatan Subkegiatan : ………. (12)

1. BPP : ……………... (5)

2. Pejabat Pembuat Komitmen : ……………… (6)


Tgl No.

Bkt Uraian

Nilai

Transaksi

BKPK MA MA MA MA MA Posisi UP

(13) (14) (15) (16) (17) (18) Bukti

pengeluaran

Sudah di-

SPP kan

PAGU (19) (20) (21) (22) (23) (24)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Petunjuk pengisian:






(6) diisi tanggal dan nomor SK Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan



(9) diisi kode subfungsi berkenaan



(12) diisi kode subkegiatan berkenaan

(13) diisi kode kelompok akun berkenaan

(14) s/d (18) diisi kode akun berkenaan

(19) diisi pagu kelompok akun berkenaan

(20) s/d (24) diisi pagu akun berkenaan


Kolom (2) : diisi nomor bukti dokumen sumber pengeluaran

Kolom (3) : diisi uraian dari transaksi pengeluaran yang dilakukan

Kolom (4) : diisi jumlah nominal transaksi

Kolom (5) : diisi sisa pagu kelompok akun berkenaan.

Kolom (6) s/d (10) : diisi sisa pagu akun berkenaan

Kolom (11) : diisi jumlah pembayaran yang belum di-LPJ-kan

Kolom (12) : diisi jumlah pembayaran yang sudah di-LPJ-kan

BAB VII VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA


BAB VI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran wajib menyusun laporan

pertanggungjawaban secara bulanan atas uang yang dikelolanya. Bendahara

Pengeluaran Pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada

Bendahara Pengeluaran pada setiap awal bulan.

Laporan pertanggungjawaban bendahara tersebut harus menyajikan informasi

tentang:

a. Keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, meliputi saldo awal, penambahan,

penggunaan/pengurangan, dan saldo akhir dari buku-buku pembantu;

b. Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan, meliputi uang tunai di brankas dan saldo

di rekening bank/pos;

c. Hasil rekonsiliasi internal (antara pembukuan bendahara dengan UAKPA); dan

d. Penjelasan atas selisih (jika ada), antara saldo buku dan saldo kas.

A. Tata Cara Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

LPJ Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran disusun berdasarkan BKU,

Buku-Buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran yang telah direkonsiliasi

dengan UAKPA. Di samping itu juga perlu ditambahkan bahwa LPJ Bendahara

Pengeluaran merupakan gabungan dari satu atau lebih LPJ-BPP dengan LPJ

Bendahara Pengeluaran itu sendiri. LPJ BPP juga disusun berdasarkan BKU, Buku-

buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran.

B. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban

LPJ Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran disampaikan kepada:

a. Kepala KPPN yang ditunjuk dalam DIPA satuan kerjanya;

b. Menteri/Pimpinan Lembaga masing-masing; dan

c. Badan Pemeriksa Keuangan.



Penyampaian LPJ tersebut dilakukan secara bulanan paling lambat tanggal 10

(sepuluh) hari kerja bulan berikutnya, disertai dengan salinan rekening koran dari

bank/pos bulan berkenaan. Laporan pertanggungjawaban BPP dikirimkan kepada

Bendahara Pengeluaran induknya paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya

disertai dengan salinan rekening koran dari bank/pos bulan berkenaan.



C. Bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara

a. LPJ Bendahara Penerimaan

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan, berbentuk sebagai berikut:

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan : ………………… (1)

Kementerian/ Lembaga : (…..) …………… (2) Tgl, No. SP DIPA : ………………. (7) Unit Organisasi : (…..) …………… (3) Tahun Anggaran : ………………. (8) Propinsi/Kab/Kota : (…..) …………… (4) KPPN : (…) ….……… (9) Satuan Kerja : (…..) …………… (5) Alamat dan No.Tlp. : (…..) …………… (6)

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. ……………….…(10) dan Nomor Bukti terakhir Nomor: …………….. (11)

Jenis Buku Pembantu Saldo Awal Penerimaan Penyetoran Saldo Akhir

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

A. BP Kas …………..

1. BP Kas (tunai dan Bank) ………….. ………….. ………….. …………..

B. Buku Pembantu …………..

1. BP ….

2. BP …..

3. BP Lain-lain

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

II. Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan

1. Uang tunai di brankas Rp. ………… (12)

2. Uang di rekening bank Rp. ………… (13) (+) (terlampir salinan rekening koran)

3. Jumlah saldo kas Rp. ………… (14)

III. Hasil rekonsiliasi internal dengan UAKPA

Hasil Rekonsiliasi internal (Bendahara dengan UAKPA)

A. Pembukuan menurut Bendahara

1 Penerimaan yang sudah disetorkan ke kas negara Rp ……… (15)

B. Pembukuan menurut UAKPA Rp ……… (16)

C. Selisih pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A1 – B) Rp ……….. (17)

IV. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1 – II.3) Rp. ……… (18) (jelaskan apabila ada selisih)

2. Selisih Pembukuan (III.C) Rp. ……… (19) (jelaskan apabila ada selisih)

……….., …………… (20) Mengetahui:

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan

Nama: (21) NIP:

Nama: (22) NIP:



Petunjuk pengisian:

(1) diisi bulan dan tahun berkenaan





(6) diisi alamat dan nomor telepon satuan kerja




(10) diisi jumlah saldo akhir BKU pada bulan pelaporan

(11) diisi nomor bukti terakhir pada BKU

Kolom (3) : diisi saldo awal masing-masing buku yang merupakan saldo bulan lalu

Kolom (4) : diisi jumlah kolom debet yang terjadi di bulan pelaporan pada masing-

masing buku

Kolom (5) : diisi jumlah kolom kredit yang terjadi di bulan pelaporan pada masing-

masing buku

Kolom (6) : diisi jumlah saldo akhir (kolom (3) ditambah kolom (4) dikurangi kolom (5)

masing-masing buku

(12) diisi jumlah uang tunai di brankas bendahara penerimaan pada akhir bulan

pelaporan

(13) diisi jumlah uang pada rekening bendahara penerimaan di bank pada akhir bulan

pelaporan

(14) diisi penjumlahan nomor (12) dan (13)

(15) diisi jumlah penerimaan yang sudah disetorkan pada bulan berkenaan

(16) diisi realisasi penerimaan bulan berkenaan menurut UAKPA

(17) diisi selisih antara nomor (15) dan (16)

(18) diisi selisih antara I.A.1 kolom (6) dengan II.3

(19) diisi sama dengan nomor (17)

(20) diisi tempat dan tanggal LPJ ditandatangani



(21) diisi nama dan NIP Kuasa PA

(22) diisi nama dan NIP Bendahara Penerimaan



b. LPJ Bendahara Pengeluaran

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, berbentuk sebagai

berikut:

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN Bulan: ………………… (1)

Departemen Lembaga : (…..) ………… (2) Tgl, No. SP DIPA : ………………… (7) Unit Organisasi : (…..) ………… (3) Tahun Anggaran : ………………… (8) Provinsi/Kab/Kota : (…..) ………… (4) KPPN : (…) ….……….. (9) Satuan Kerja : (…..) ………… (5) Alamat dan Telp. : ……………….. (6)

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. …………(10) dan Nomor Bukti terakhir Nomor: …………….. (11)

Jenis Buku Pembantu Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir

1 2 3 4 5 6

A

.

BP Kas, BPP, dan UM Perjadin …………..

1. BP Kas (Tunai dan Bank)

2. BP UM Perjadin

3. BP BPP (Kas pada BPP)

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

B

.

BP selain Kas, BPP, dan UM Perjadin

…………

1. BP UP *)

2. BP LS-Bendahara

3. BP Pajak

4. BP Lain-lain

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di SPM kan sebesar Rp.........(12)

II. Keadaan Kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas Rp. ………… (13)

2. Uang di Rekening Bank Rp ………… (14) (+) (terlampir salinan rekening koran)

3. Jumlah Kas Rp. ………… (15)

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A.1 kol 6) Rp. ………… (16)

2. Jumlah Kas (II.3) Rp ………… (17) (-)

3. Selisih Kas Rp. ………… (18)

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Saldo UP Rp. ………. (19)

2. Kuitansi UP Rp. ………. (20) (+)

3. Jumlah UP Rp. ………… (21)

4. Saldo UP menurut UAKPA Rp. ………… (22) (-)

5. Selisih Pembukuan UP Rp. ……….. (23)

V. Penjelasan selisih kas dan/atau selisih pembukuan UP (apabila ada):

1. …………………………………………………… (24)

2. …………………………………………………… ……….., …………… (25)

Mengetahui: Kuasa Pengguna Anggaran,

Bendahara Pengeluaran,

Nama…………..(26) NIP…………………..

Nama…………….(27) NIP………………….



Petunjuk pengisian:






(6) diisi alamat da No telpon satuan kerja




(10) diisi jumlah saldo akhir BKU pada bulan pelaporan

(11) diisi nomor bukti terakhir pada BKU

Kolom (3) : diisi jumlah saldo awal masing-masing buku yang merupakan saldo akhir

bulan lalu


masing buku pembantu


masing buku pembantu

Kolom (6) : diisi jumlah saldo akhir [kolom (3) ditambah kolom (4) atau dikurangi

kolom (5)] masing-masing buku

(12) diisi jumlah uang tunai di brankas bendahara pengeluaran pada akhir bulan

pelaporan

(13) diisi jumlah uang pada rekening bendahara pengeluaran di bank pada akhir bulan

pelaporan


(15) diisi saldo UP pada BP UP bulan berkenaan

(16) diisi jumlah UP yang belum disahkan pada bulan berkenaan


(18) diisi saldo UP menurut UAKPA




(20) diisi selisih antara I.A.1 kolom (6) dengan II.3

(21) diisi sama dengan nomor (19)


(23) diisi nama dan NIP Kuasa PA

(24) diisi nama dan NIP Bendahara Pengeluaran



c. LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu (LPJ-BPP)

Bentuk LPJ-BPP sebagai berikut:

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Bulan: ………………… (1)

Departemen Lembaga : (…..) ………. (2) Tgl/No SK Pengangkatan Unit Organisasi : (…..) ………. (3) 1. BPP : ………….. (7) Propinsi/Kab/Kota : (…..) ………. (4) 2. Pejabat Pembuat Komitmen : ………….. (8) Satuan Kerja : (…..) ………. (5) Tahun Anggaran : ………….. (9) Alamat dan Tlp. : ……………... (6)

I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU-BPP sebesar Rp.………(10) dan nomor bukti terakhir nomor ………….. (11)

Jenis Buku Saldo Awal

Penambahan Pengurangan Saldo Akhir

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

A. BP Kas dan UM Perjadin 1. BP Kas (kas tunai dan bank) 2. BP UM Perjadin

………….. …………..

………….. …………..

………….. …………..

………….. ………….. …………..

B. BP selain Kas dan UM Perjadin

1. BP UP *)

Belanja MA ……

Belanja MA ……

Belanja MA ……

Pengembalian Sisa UP 2. BP LS-Bdh

Pembayaran atas LS-Bdh

Setoran atas LS-Bdh 3. BP Pajak 4. BP Lain-lain

…………..

…………..

………….. …………..

…………..

…………..

………….. …………..

………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….

………….. ………….. …………..

…………..

…………..

………….. …………..

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di SPP kan sebesar Rp…………

II. Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan

1. Uang tunai Rp. ………… (12)

2. Uang direkening bank Rp ………… (13) (+) (terlampir salinan rekening koran)

3. Jumlah kas Rp. ………… (14)

III. Selisih Kas

1. Saldo akhir BP Kas (I.A.1 kol 6) Rp. ……….. (15)

2. Jumlah Kas (II.3) Rp. ……….. (16) (-)

3. Selisih Kas Rp. ………. (17)

IV. Penjelasan selisih III.3 (apabila ada):

1. …………………………………………… (18)

……….., …………… (19) Mengetahui

Pejabat Pembuat Komitmen

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nama: (20) NIP:

Nama: (21) NIP:



Petunjuk pengisian:






(6) diisi alamat dan nomor telpon satuan kerja

(7) diisi tanggal dan nomor SK pengangkatan BPP

(8) diisi tanggal dan nomor SK pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen


(10) diisi jumlah saldo akhir BKU BPP pada bulan pelaporan

(11) diisi nomor bukti terakhir pada BKU BPP

Kolom (3) : diisi jumlah saldo awal masing-masing buku pembantu yang merupakan

saldo akhir bulan lalu.


masing buku pembantu.


masing buku pembantu.

Kolom (6) : diisi jumlah saldo akhir (kolom (3) ditambah kolom (4) atau dikurangi

kolom (5)) masing-masing buku.

(12) diisi jumlah uang tunai di brankas BPP pada akhir bulan pelaporan

(13) diisi jumlah uang pada rekening BPP di bank pada akhir bulan pelaporan


(15) diisi sama dengan I.A kolom 6

(16) diisi sama dengan II.3


(18) diisi penjelasan terjadinya selisih (apabila terdapt selisih)


(20) diisi nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen

(21) diisi nama dan NIP Bendahara Pengeluaran Pembantu



BAB VII

VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

BENDAHARA

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa BUN melakukan verifikasi

atas LPJ Bendahara yang diterimanya. Verifikasi yang dilakukan oleh KPPN meliputi

kegiatan sebagai berikut:

1. Membandingkan saldo UP yang tertuang dalam LPJ dengan Kartu Pengawasan Uang

Persediaan yang ada di KPPN;

2. Membandingkan saldo awal yang tertuang dalam LPJ dengan saldo akhir yang

tertuang dalam LPJ bulan sebelumnya;

3. Menguji kebenaran nilai uang di rekening bank yang tercantum dalam LPJ dengan

salinan rekening koran bendahara;

4. Menguji kebenaran perhitungan (penambahan/pengurangan) pada LPJ; dan

5. Meneliti kepatuhan bendahara dalam penyetoran pajak dan dalam penyampaian

laporan pertanggungjawaban.

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara yang telah diverifikasi tetapi masih terdapat

kesalahan, dikembalikan kepada bendahara yang bersangkutan untuk kemudian

dilakukan pembetulan dan disampaikan kembali kepada KPPN setelah dilakukan revisi

seperlunya. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara yang telah diperbaiki dikirim

kembali ke KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengembalian.

KPPN merekap seluruh LPJ Bendahara yang berada di wilayah kerjanya untuk

kemudian menyampaikan rekap LPJ Bendahara tersebut ke Kanwil Direktorat

Jenderal Perbendaharaan setempat.

Atas dasar Rekapitulasi LPJ Bendahara yang diterima dari seluruh KPPN di wilayah

kerjanya, Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan rekapitulasi LPJ Bendahara

menurut bagian anggaran dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal

Perbendaharaan u.p. Direktur Pengelolaan Kas Negara (PKN).



Atas dasar Rekapitulasi LPJ Bendahara yang diterima dari seluruh Kanwil Ditjen

Perbendaharaan, Direktorat PKN menyusun Rekapitulasi LPJ Bendahara menurut

bagian anggaran. Hasil rekapitulasi LPJ disampaikan kepada Direktur Jenderal

Perbendaharaan untuk digunakan sebagai sumbangan data dalam penyusunan laporan

keuangan pemerintah tingkat pusat, serta sebagai bahan dalam menentukan kebijakan

terkait dengan kas di bendahara.

A. Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Bagi KPPN

1. Pelaksanaan verifikasi atas LPJ Bendahara Penerimaan sebagai berikut:

1) menguji saldo awal dengan cara membandingkan dengan saldo akhir bulan

sebelumnya;

2) menguji kebenaran saldo uang di rekening bank dengan salinan rekening

koran bendahara;

3) menguji kebenaran perhitungan (penambahan/pengurangan);

4) meneliti kepatuhan bendahara dalam penyetoran penerimaan negara

(penerimaan yang disetor minimal sebesar saldo akhir bulan sebelumnya);

5) Hasil verifikasi atas LPJ Bendahara Penerimaan:

a. Apabila tidak ditemukan kesalahan dalam pengujian pada huruf a, b, c,

dan d, KPPN membubuhi stempel (Format I) pada LPJ tersebut;

b. Apabila ditemukan kesalahan dalam pengujian pada huruf a, b, dan c,

KPPN membuat surat pengembalian LPJ (Format II);

c. Apabila ditemukan ketidakpatuhan dalam penyetoran penerimaan

negara, KPPN dapat memberikan surat teguran kepada Bendahara

Penerimaan (Format III).

2. Pelaksanaan verifikasi atas LPJ Bendahara Pengeluaran sebagai berikut:

1) menguji saldo awal dengan cara membandingkan dengan saldo akhir bulan

sebelumnya;

2) menguji kebenaran saldo uang di rekening bank dengan salinan rekening

koran bendahara;

3) menguji saldo UP dengan cara membandingkan dengan Kartu Pengawasan

UP yang ada pada KPPN;



4) menguji kebenaran perhitungan (penambahan/pengurangan);

5) meneliti kepatuhan bendahara dalam penyetoran pajak (pajak yang disetor

minimal sebesar saldo akhir bulan sebelumnya);

6) Hasil verifikasi atas LPJ Bendahara Pengeluaran:

a. Apabila tidak ditemukan kesalahan dalam pengujian pada huruf a, b, c,

dan d di atas, KPPN membubuhi stempel (Format I) pada LPJ

tersebut;

b. Apabila ditemukan kesalahan dalam pengujian pada angka huruf a, b, c,

dan d di atas, KPPN membuat surat pengembalian LPJ (Format II);

c. Apabila ditemukan ketidakpatuhan dalam penyetoran pajak, KPPN

dapat memberikan surat teguran kepada Bendahara Pengeluaran

(Format III).

3. Penyampaian hasil verifikasi dan pelaporan

1) Lembar kedua LPJ yang telah diverifikasi dan benar sebagaimana dimaksud

poin 1.e.1) dan poin 2.f.1) di atas, disampaikan kepada bendahara yang

bersangkutan;

2) Lembar kedua LPJ yang telah diverifikasi dan ditemukan kesalahan

sebagaimana dimaksud poin 1.e.2) dan 2.f.2) di atas, dikembalikan kepada

bendahara yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kuasa PA dan

kepada Kepala Kanwil DJPBN;

3) Atas dasar LPJ yang telah diverifikasi dan benar, KPPN menyusun daftar

LPJ Bendahara Penerimaan (Format IV) dan Daftar LPJ Bendahara

Pengeluaran (Format V);

4) Daftar LPJ sebagaimana dimaksud pada angka 3) disampaikan kepada

Kanwil DJPBN setempat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja bulan

pelaporan;

5) Dalam hal bendahara tidak menyampaikan LPJ sampai batas waktu yang

ditentukan, KPPN dapat memberikan sanksi.

B. Petunjuk Pelaksanaan bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan



1. Atas dasar Daftar LPJ Bendahara Penerimaaan yang diterima dari KPPN,

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun Rekapitulasi

LPJ Bendahara Penerimaan menurut bagian anggaran (Format VI) secara

bulanan;

2. Atas dasar Daftar LPJ Bendahara Pengeluaran yang diterima dari KPPN,

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun Rekapitulasi

LPJ Bendahara Pengeluaran menurut bagian anggaran (Format VII) secara

bulanan;

3. Rekapitulasi LPJ Bendahara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas,

disampaikan secara bulanan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p.

Direktur PKN paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja bulan pelaporan.

C. Petunjuk Pelaksanaan bagi Direktorat Pengelolaan Kas Negara

1. Atas dasar Rekapitulasi LPJ Bendahara Penerimaan yang diterima dari Kanwil

DJPBN, Direktorat PKN menyusun Rekapitulasi LPJ Bendahara Penerimaan

menurut bagian anggaran (Format VIII);

2. Atas dasar Rekapitulasi LPJ Bendahara Pengeluaran yang diterima dari Kanwil

DJPBN, Direktorat PKN menyusun Rekapitulasi LPJ Bendahara Pengeluaran

menurut bagian anggaran (Format IX).

Hasil rekapitulasi LPJ disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan

untuk digunakan sebagai sumbangan data dalam penyusunan laporan keuangan

pemerintah tingkat pusat, serta sebagai bahan dalam menentukan kebijakan

terkait dengan kas di bendahara.



FORMAT I

CONTOH STEMPEL VERIFIKASI LPJ BENDAHARA

LPJ diterima tanggal……………………

Telah diverifikasi, tanggal….……………… nomor……..……

a.n. Kepala KPPN …………................

Kepala Seksi …….………………..

(…………………………)

NIP ………………..



FORMAT II

K P P N ………………..

PENGEMBALIAN

LPJ BENDAHARA PENERIMAAN/PENGELUARAN*)

Nomor: …………………………………

Yth. : Bendahara Penerimaan/Pengeluaran*) Satker

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Sehubungan dengan LPJ bulan………….. yang Saudara sampaikan kepada kami, dengan

surat pengantar No. …… tanggal ……….., yang diterima pada tanggal……. Nomor………..

dengan ini dikembalikan LPJ dimaksud dengan penjelasan sebagai berikut:*)

1. Ketidaksesuaian saldo awal dengan saldo akhir LPJ bulan sebelumnya.

2. Ketidaksesuaian nilai uang di rekening bank dengan salinan rekening koran.

3. Ketidaksesuaian saldo UP dengan Kartu Pengawasan Kredit Anggaran kami.

4. Ketidaksesuaian perhitungan.

5. …………………………………………………………………………………………..........

Untuk selanjutnya agar dilakukan perbaikan dan disampaikan kembali kepada kami

paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengembalian.

…………, ………………

Kepala Seksi ………….

Nama …………………..

NIP ……………………..

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan ……………..;

2. Kuasa Pengguna Anggaran Kantor/Satker ………………………………….

*) coret yang tidak perlu atau ditambahkan penjelasan lebih lanjut



FORMAT III

KOP SURAT KPPN

Nomor : S- ………. …….., ….……………

Sifat : Penting

Lampiran : …… (…….) lembar

Hal : Teguran Kepatuhan Penyetoran

Yth. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran*)

Kantor/Satker …………...............

di ………..

Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Saudara Nomor ………. tanggal ……….

yang kami telah kami verifikasi tanggal………. Nomor …………. diketahui bahwa saldo

akhir penerimaan negara/pajak bulan yang lalu belum Saudara setorkan ke kas negara

seluruhnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengingatkan Saudara untuk

segera menyetorkan seluruh penerimaan negara/pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan.

Kepala Kantor,

Nama ………………

NIP ………………..

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan ……………..;

2. Kuasa Pengguna Anggaran Kantor/Satker ………………

*) coret yang tidak perlu



FORMAT IV KPPN ……………….

DAFTAR LPJ BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan……………………

*) Pengisian urut menurut kode BA dan Kantor

……………………….., …………………..

Kepala Seksi …………..

Nama…………….

NIP ……………..

No.

Kode Saldo Kas Saldo penerimaan dan penyetoran

BA Satker Kas Tunai Kas Bank Jumlah Penerimaan Penyetoran ke

Kas Negara Saldo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)+(5) (7) (8) (9)=(7)-(8)

1. 999 (Dep …………………) ………… ………… ………… ………… ………… …………

2. 999999

3. 999999

4. 999 (Dep …………………) ………… ………… ………… ………… ………… …………

5. 999999

6. 999999

… ……. (Dep…………..….)

……………

Jumlah



FORMAT V KPPN ……………….

DAFTAR LPJ BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: …………………………

No

.

Kode Saldo Kas menurut Buku Pembantu (BP) Uang Persediaan

BA Satker BP UP BP LS-Bdh BP Pajak BP Lain-lain Jumlah Saldo Kuitansi Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(4)+(5)+(6)+(7) (9) (10) (11)=(9)+(10)

1. 999 (Dep ……) …….. …….. …….. …….. …….. …… ……. …….

2. 999999

3. 999999

4. 999 (Dep ……) …….. …….. …….. …….. …….. …… ……. …….

5. 999999

6. 999999

... .… (Dep……..)

…….

Jumlah

*) Pengisian urut menurut kode BA dan Kantor

……………………….., …………………..

Kepala Seksi …………..

Nama…………….

NIP ……………..



FORMAT VI KANWIL …………………………..

REKAPITULASI

LPJ BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: …………………………………

No. Kode

B A

Kementerian/

Lembaga

Jumlah

LPJ

Saldo Kas Saldo penerimaan dan penyetoran

Ket Kas Tunai Kas Bank Jumlah Penerimaan

Penyetoran

ke Kas

Negara

Saldo

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)+(6) (8) (9) (10)=(8)-(9) (11)

Jumlah

*) Pengisian urut menurut bagian anggaran

Kepala Bidang…………………..,

Nama ………………

NIP ………………..



FORMAT VII KANWIL …………………………..

REKAPITULASI

LPJ BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: …………………………………

No. Kode

B A

Kementerian/

Lembaga

Jumlah

LPJ

Saldo Kas menurut Buku Pembantu (BP) Uang Persediaan

BP UP BP LS-

Bdh

BP

Pajak

BP Lain-

lain Jumlah Saldo Kuitansi Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(5)+(6)+(7)+(8) (10) (11) (12)=(10)+(11)

Jumlah


Kepala Bidang ……………………,

Nama ………………

NIP ………………..



FORMAT VIII DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA

REKAPITULASI

LPJ BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: …………………………………

No. Kode

BA

Kementerian/

Lembaga

Jumlah

LPJ

Saldo Kas Selisih penerimaan dan penyetoran

Ket. Kas Tunai Kas Bank Jumlah Penerimaan

Penyetoran ke

Kas Negara Selisih

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)+(6) (8) (9 (10)=(8)-(9) (11)

Jumlah


Kepala Subdirektorat ………………,

Nama ………………

NIP ………………..



FORMAT IX DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA

REKAPITULASI

LPJ BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: …………………………………

No. Kode

BA

Kementerian/

Lembaga

Jumlah

LPJ

Saldo Kas menurut Buku Pembantu (BP) Uang Persediaan

BP UP BP LS-

Bdh

BP

Pajak

BP Lain-

lain Jumlah Saldo Kuitansi Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(5)+(6)+(7)+(8) (10) (11) (12)=(10)+(11)

Jumlah


Kepala Subdirektorat ………………..,

Nama ………………

NIP ………………..

BAB VIII PENUTUP


BAB VIII

PENUTUP

Dengan disusunnya modul Pembukuan dan Penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Kementerian

Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja ini, maka diharapkan Penyuluh Perbendaharaan

memiliki pedoman dalam melakukan penyuluhan kepada satuan kerja terkait tugas dan

tanggung jawab bendahara dalam rangka pelaksanaan APBN yang meliputi pembukuan

dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas uang yang berada dalam tanggung

jawabnya. Selain itu, modul ini diharapkan juga dapat menjadi pedoman bagi

Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Negara dalam

pelaksanaan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bendahara instansi.

Modul Pembukuan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan

Kerja ini bukan merupakan akhir dari usaha peningkatan transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan kas di bendahara, akan tetapi merupakan bagian penting

dalam rangka pemantauan dan pengelolaan kas di bendahara.

Seiring dengan terus berkembangnya praktik-praktik manajemen kas negara,

maka praktik pengelolaan dan penatausahaan kas di bendahara juga akan mengalami

perkembangan. Oleh karena itu, penyempurnaan modul akan terus dilakukan sesuai

dengan ketentuan dan peraturan yang baru yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA


DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 73/PMK.05/2008 tentang Tatacara

Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja;

7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-47/PB/2009

tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/ Lembaga/Kantor/Satuan

Kerja;

8. Bahan Ajar Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, BPPK

Jakarta, 2006.

LAMPIRAN: CONTOH PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN


LAMPIRAN

CONTOH PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN

Kantor Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan mengelola DIPA tahun 2010

dengan perincian sebagai berikut:

Jumlah pagu sebesar Rp.1.000.000.000,-

Dana UP yang diberikan adalah sebesar Rp.30.000.000,-

Transaksi yang terjadi pada bulan Januari 2009 adalah sebagai berikut:

4 Januari 2010

Diterima DIPA dengan perincian seperti data di atas.

5 Januari 2010

Diterima SPM-UP beserta SP2D-UP nya sebesar Rp 30.000.000,-

Dibeli buku cek sebesar Rp 100.000,- yang membebani akun 521111 dengan mendebet

langsung rekening.

6 Januari 2010

Diambil uang tunai dari Bank sebesar Rp 29.000.000,-

Dibayar tagihan PAM sebesar Rp 1.400.000,- dan tagihan PLN sebesar Rp 1.600.000,-

dengan beban akun 522111.

Jenis Belanja Akun Pagu (Rp)

1. Belanja Pegawai (5122) 75.000.000

Belanja lembur 512211 75.000.000

2. Belanja barang operasional (5211) 475.000.000

Keperluan sehari-hari perkantoran 521111 225.000.000

Belanja pengadaan bahan makanan 521112 150.000.000

Belanja barang operasional lainnya 521119 100.000.000

3. Belanja Jasa (5221) 100.000.000

Belanja langganan daya dan jasa 522111 100.000.000

4. Belanja pemeliharaan (5231) 300.000.000

Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan 523111 150.000.000

Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin 523121 150.000.000

5. Belanja perjalanan (5241) 50.000.000

Belanja perjalanan biasa 524111 50.000.000



7 Januari 2010

Dikirim kepada BPP, dana UP sebesar Rp 10.000.000,- dengan perincian sebagai

berikut:

akun 521111 Rp 3.000.000,-

akun 521112 Rp 5.000.000,-

akun 521119 Rp 2.000.000,-

11 Januari 2010

Diterima SPM/SP2D LS atas nama CV Kaimana untuk pengadaan bahan makanan

sebesar Rp.25.000.000,- dengan beban MA 521112.

12 Januari 2010

Direncanakan diadakan kegiatan yang memerlukan dana melebihi UP, maka diajukan

SPP-TUP. Atas SPP-TUP tersebut, Bendahara Pengeluaran menerima SPM/SP2D-TUP

sebesar Rp.30.000.000,-

Diambil uang dari bank sebesar Rp 30.000.000,-

13 Januari 2010

Dibayarkan persekot untuk SPPD a.n Santoso dkk sebesar Rp.30.000.000,-

menggunakan dana TUP tersebut.

15 Januari 2010

Pada sore hari dibayarkan biaya pemeliharaan gedung kepada CV Megah sebesar Rp

10.000.000,- dengan membebani akun 523111. Atas transaksi tersebut dipungut PPN

sebesar Rp 909.090,- dan PPh pasal 23 sebesar Rp 545.454,- dan disetorkan pada

esok hari.

20 Januari 2010

Diterima SPPD Rampung a.n Santoso dkk sebesar Rp.30.000.000,- dengan membebani

akun 524111.

25 Januari 2010

Diterima SPM/SP2D Nihil atas TUP sebesar Rp.30.000.000,-

28 Januari 2010

Sehubungan diperlukan dana dengan segera, maka diajukan SPP-GUP. Atas SPP-GUP

tersebut Bendahara Pengeluaran menerima SPM/SP2D-GUP sebesar Rp.13.100.000,-

Dan diambil uang dari bank sebesar Rp 10.000.000,-

29 Januari 2010

Dibayar biaya pengadaan ATK kepada Toko Gramedia Jaya sebesar Rp 9.900.000,-

yang membebani Akun 521111. Bendahara Pengeluaran memungut PPN sebesar Rp

900.000,- dan PPh Ps 22 sebesar Rp 135.000,-.

29 Januari 2010



Diterima SPM/SP2D LS Bendahara untuk uang lembur sebesar Rp 10.000.000,-

dengan potongan PPh Ps 21 sebesar Rp 1.500.000,- Transaksi ini membebani akun

512211.

Diambil uang lembur tersebut dari bank, dan hari itu juga langsung dibagikan habis

kepada yang berhak.

29 Januari 2010

Bendahara menghitung jumlah transaksi debet dan kredit, untuk dituangkan dalam

LPJ Bendahara.

PERINTAH:

1. Anda sebagai Bendahara Pengeluaran diminta membukukan transaksi di atas dalam

BKU dan buku-buku pembantu lain yang diperlukan.

2. Susunlah Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas transaksi di

atas.

Buku Kas Umum (BKU)

Tgl No.


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

4/1 1 DIPA Kel Akun 5122 75.000.000 75.000.000 0

4/1 2 DIPA Kel Akun 5211 475.000.000 475.000.000 0

4/1 3 DIPA Kel Akun 5221 100.000.000 100.000.000 0

4/1 4 DIPA Kel Akun 5231 300.000.000 300.000.000 0

4/1 5 DIPA Kel Akun 5241 50.000.000 50.000.000 0

5/1 6 SPM/SP2D-UP tgl... no... 30.000.000 30.000.000

5/1 7 Dibeli buku cek 100.000 29.900.000

6/1 8 Diambil uang tunai dari bank 29.000.000 29.000.000 29.900.000

6/1 9 Dibayar tagihan PAM 1.400.000 28.500.000

6/1 10 Dibayar tagihan PLN 1.600.000 26.900.000

7/1 11 Dikirim dana UP kepada BPP 10.000.000 10.000.000 26.900.000

11/1 12 SPM/SP2D LS a.n CV Kaimana untuk

pengadaan bahan makanan 25.000.000 25.000.000 26.900.000

12/1 13 SPM/SP2D-TUP tgl... no... 30.000.000 56.900.000

12/1 14 Diambil uang dari bank 30.000.000 30.000.000 56.900.000

13/1 15 Dibayar persekot SPPD a.n Santoso 30.000.000 30.000.000 56.900.000

15/1 16 Dibayar pemeliharaan gedung a.n CV

Megah 10.000.000 46.900.000

15/1 17 Dipungut PPN a.n CV Megah 909.090 47.809.090

15/1 18 Dipungut PPh Ps 23 a.n CV Megah 545.454 48.354.544

16/1 19 Disetor PPN a.n CV Megah 909.090 47.445.454

16/1 20 Disetor PPh Ps 23 a.n CV Megah 545.454 46.900.000

20/1 21 Diterima SPPD rampung a.n Santoso 30.000.000 16.900.000

25/1 22 SPM/SP2D Nihil atas TUP tgl... no... 30.000.000 30.000.000 16.900.000

LAMPIRAN: PEMBAHASAN CONTOH PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN


28/1 23 SPM/SP2D-GUP tgl... no... 13.100.000 30.000.000


29/1 25 Pengadaan ATK toko Gramedia Jaya 9.900.000 20.100.000

29/1 26 Dipungut PPN a.n toko Gramedia

Jaya 900.000 21.000.000

29/1 27 Dipungut PPh Ps 22 a.n Toko

Gramedia Jaya 135.000 21.135.000

29/1 28 SPM/SP2D LS Bdh untuk uang

lembur 10.000.000 1.500.000 29.635.000

29/1 29 Diambil Uang lembur dari bank 8.500.000 8.500.000 29.635.000

29/1 30 Tanda terima pembayaran uang

lembur 8.500.000 21.135.000

jumlah 1.258.089.544 1.236.954.544

Buku Pembantu Kas

Tgl No


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

5/1 6 SPM/SP2D-UP tgl... no... 30.000.000 30.000.000

5/1 7 Dibeli buku cek 100.000 29.900.000

6/1 8 Diambil uang tunai dari bank 29.000.000 29.000.000 29.900.000



7/1 11 Dikirim dana UP kepada BPP 10.000.000 16.900.000

12/1 13 SPM/SP2D-TUP tgl... no... 30.000.000 46.900.000


13/1 15 Dibayar persekot SPPD a.n Santoso 30.000.000 16.900.000

15/1 16 Dibayar pemeliharaan gedung a.n CV

Megah 10.000.000 6.900.000





28/1 23 SPM/SP2D-GUP tgl... no... 13.100.000 20.000.000


29/1 25 Pengadaan ATK toko Gramedia Jaya 9.900.000 10.100.000




Jaya 900.000 11.000.000


Gramedia Jaya 135.000 11.135.000


lembur 10.000.000 1.500.000 19.635.000

29/1 29 Diambil Uang lembur dari bank 8.500.000 8.500.000 19.635.000


lembur 8.500.000 11.135.000

jumlah 163.089.544 151.954.544

Buku Pembantu Kas Bank

Tgl No.


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

5/1 6 SPM/SP2D-UP tgl... no... 30.000.000 30.000.000

5/1 7 Dibeli buku cek 100.000 29.900.000

6/1 8 Diambil uang tunai dari bank 29.000.000 900.000

12/1 13 SPM/SP2D-TUP tgl... no... 30.000.000 30.900.000

12/1 14 Diambil uang dari bank 30.000.000 900.000

28/1 23 SPM/SP2D-GUP tgl... no... 13.100.000 14.000.000

28/1 24 Diambil uang dari bank 10.000.000 4.000.000


lembur 10.000.000 1.500.000 12.500.000

29/1 29 Diambil Uang lembur dari bank 8.500.000 4.000.000

jumlah 83.100.000 79.100.000



Buku Pembantu Kas Tunai

Tgl No.


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

4/1 8 Diambil uang tunai dari bank 29.000.000 29.000.000





13/1 15 Dibayar persekot SPPD a.n

Santoso 30.000.000 16.000.000

15/1 16 Dibayar pemeliharaan gedung a.n

CV Megah 10.000.000 6.000.000






29/1 25 Pengadaan ATK toko Gramedia

Jaya 9.900.000 6.100.000


Jaya 900.000 7.000.000


Gramedia Jaya 135.000 7.135.000

29/1 29 Diambil uang lembur dari bank 8.500.000 15.635.000


lembur 8.500.000 7.135.000

jumlah 79.989.544 72.854.544



Buku Pembantu UM Perjadin

Tgl No.


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

13/1 15 Dibayar persekot SPPD a.n

Santoso 30.000.000 30.000.000

20/1 21 Diterima SPPD rampung a.n

Santoso 30.000.000 0

jumlah 30.000.000 30.000.000

Buku Pembantu BPP

Tgl No.


(1) (2) (3) (4) (5) (6)


jumlah 10.000.000 0

Buku Pembantu Uang Persediaan/UP

Tgl No.


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

5/1 6 SPM/SP2D-UP tgl... no... 30.000.000 30.000.000

5/1 7 Dibeli buku cek 100.000 29.900.000



12/1 13 SPM/SP2D-TUP tgl... no... 30.000.000 56.900.000

15/1 16 Dibayar pemeliharaan gedung a.n

CV Megah 10.000.000 46.900.000



20/1 21 Diterima SPPD rampung a.n

Santoso 30.000.000 16.900.000

28/1 23 SPM/SP2D-GUP tgl... no... 13.100.000 30.000.000

29/1 25 Pengadaan ATK toko Gramedia

Jaya 9.900.000 20.100.000

jumlah 73.100.000 53.000.000

Buku Pembantu LS Bendahara

Tgl No.


(1) (2) (3) (4) (5) (6)


lembur 10.000.000 1.500.000 8.500.000


lembur 8.500.000 0

Jumlah 10.000.000 10.000.000



Buku Pembantu PAJAK

Tgl

No

.

Bkt

Uraian

Debet

Kredit Saldo PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23 ….

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

15/1 17 Dipungut PPN a.n

CV Megah 909.090 909.090

15/1 18 Dipungut PPh Ps

23 a.n CV Megah 545.454 1.454.544

16/1 19 Disetor PPN a.n

CV Megah 909.090 545.454

16/1 20 Disetor PPh Ps 23

a.n CV Megah 545.454 0

29/

1 26

Dipungut PPN a.n

Toko Gramedia

Jaya

900.000 900.000

29/

1 27

Dipungut PPh Ps

22 a.n Toko

Gramedia Jaya

135.000 1.035.000

jumlah 1.809.09

0 135.000 545.454

1.454.544



Buku Pengawasan Anggaran Belanja

Tgl

No Uraian

Nilai Cara bayar Kel. Akun Akun Akun Akun Akun Posisi UP

Bukti Transaksi UP LS 5122 512211 - - - Bkt Klr Sdh sah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4/1 1 DIPA Kel Akun 5122 75.000.000 75.000.000

29/1 28 SPM/SP2D LS Bdh

untuk uang lembur 10.000.000 10.000.000 65.000.000 65.000.000 0 10.000.000




Tgl

No Uraian


Bukti Transaksi UP LS 5211 521111 521112 521119 - Bkt Klr Sdh sah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4/1 2 DIPA Kel

Kel.Akun5211 475.000.000 225.000.000 150.000.000 100.000.000

5/1 7 Dibeli buku

cek 100.000 100.000 474.900.000 224.900.000 150.000.000 100.000.000 100.000

11/1 12

SPM/SP2D

LS a.n CV

Kaimana

untuk

pengadaan

bahan

makanan

25.000.000

25.000.000 449.900.000 224.900.000 125.000.000 100.000.000 25.000.000

28/1 23

SPM/SP2D-

GUP tgl...

no...

0 100.000

29/1 25

Pengadaan

ATK toko

Gramedia

Jaya

9.900.000 9.900.000 440.000.000 215.000.000 125.000.000 100.000.000 9.900.000




Tgl

No Uraian


Bukti Transaksi UP LS 5221 522111 - - - Bkt Klr Sdh sah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4/1 3 DIPA Kel Akun 5221 100.000.000 100.000.000

6/1 9 Dibayar tagihan PAM 1.400.000 1.400.000 98.600.000 98.600.000 1.400.000

6/1 10 Dibayar tagihan PLN 1.600.000 3.000.000 97.000.000 97.000.000 3.000.000

28/1 23 SPM/SP2D-GUP tgl...

no...

0 3.000.000




Tgl No

Uraian Nilai Cara bayar Kel. Akun Akun Akun Akun Akun Posisi UP

Bukti Transaksi UP LS 5231 523111 523121 - - Bkt Klr Sdh sah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4/1 4 DIPA Kel akun 5231 300.000.000 150.000.000 150.000.000

15/1 16

Dibayar

pemeliharaan

gedung a.n CV

Megah

10.000.000 10.000.000 290.000.000 140.000.000 150.000.000 10.000.000

28/1 23 SPM/SP2D-GUP

tgl... no... 0 10.000.000




Tgl No

Uraian Nilai Cara bayar Kel. Akun Akun Akun Akun Akun Posisi UP

Bukti Transaksi UP LS 5231 523111 523121 - - Bkt Klr Sdh sah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4/1 5 DIPA Kel akun 5241 50.000.000 50.000.000

20/1 21 Diterima SPPD

rampung a.n Santoso 30.000.000 30.000.000 20.000.000 20.000.000 30.000.000

25/1 22 SPM/SP2D Nihil

atas TUP tgl... no... 0 30.000.000



BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN

REKONSILIASI

Pada hari ini Jumat tanggal 29 bulan Januari tahun 2010, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran

telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo BKU sebesar Rp 30.000.000,- dan Nomor

Bukti terakhir Nomor 26.

Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut:

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara:

A

.

Saldo Kas Bendahara :

1. Saldo BP Kas (Tunai dan Bank) Rp. 11.135.000

2. Saldo BP BPP Rp. 10.000.00

0

3. Saldo BP UM Perjadin Rp. 0 (+)

4. Jumlah (A.1+A.2+A.3) Rp 21.135.00

0

B. Saldo Kas Tersebut pada huruf A, terdiri dari :

1. Saldo BP UP Rp. 20.100.00

0

2. Saldo BP LS-Bendahara Rp. 0

3. Saldo BP Pajak Rp. 1.035.000

4. Saldo BP Lain-lain Rp. 0 (+)

5. Jumlah (B.1+B.2+B.3+B.4) Rp 21.135.00

0

C. Selisih Pembukuan (A.4-B.5) Rp. 0

II

.

Hasil Pemeriksaan Kas:

A. Kas yang Dikuasai Bendahara :

1. Uang Tunai di Brankas

Bendahara

Rp. 7.135.000

2. Uang di Rekening Bank

Bendahara

Rp. 4.000.000 (+)

3. Jumlah Kas (A.1+A.2) Rp 11.135.000

B. Selisih Kas (I.A.1-II.A.3) Rp. 0

II

I.

Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA) :

A

.

Pembukuan UP Menurut Bendahara :

1. Saldo UP Rp 20.100.00

0

2. Kuitansi UP yang Belum

Disahkan

Rp 9.900.000 (+)



3. Jumlah UP dan Kuitansi UP (A1+A2) Rp 30.000.00

0

B. Pembukuan UP menurut UAKPA : Rp 30.000.00

0

C. Selisih UP Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3 – B) Rp. 0

IV

.

Penjelasan atas selisih :

A. Selisih Kas (IIB)

…………………………………………………………………………………………..

B. Selisih Pembukuan UP (IIIC)

…………………………………………………………………………………………...

Yang diperiksa

Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran,

Nama……………….

Nama……………...

NIP…………………. NIP…………………



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Januari 2010

Departemen Lembaga : (…..) …………….. Tgl, No. SP

DIPA

: …………………....

Unit Organisasi : (…..) …………….. Tahun Anggaran : …………………....

Provinsi/Kab/Kota : (…..) …………….. KPPN : (…) ….……………

Satuan Kerja : (…..) ……………..

Alamat dan Telp. : …………………....

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp 21.135.000,-

dan Nomor Bukti terakhir Nomor: 30

Jenis Buku Pembantu Saldo

Awal Penambahan Pengurangan

Saldo

Akhir

1 2 3 4 5 6

A. BP Kas, BPP, dan UM Perjadin 21.135.00

0

1. BP Kas (Tunai dan Bank)

2. BP UM Perjadin

3. BP BPP (Kas pada BPP)

0

0

0

163.089.544

30.000.000

10.000.000

141.954.544

30.000.000

0

11.135.000

0

10.000.00

0

B. BP selain Kas, BPP, dan UM

Perjadin

21.135.00

0

1. BP UP *)

2. BP LS-Bendahara

3. BP Pajak

4. BP Lain-lain

0

0

0

0

73.100.000

10.000.000

2.489.544

0

53.000.000

10.000.000

1.454.544

0

20.100.000

0

1.035.000

0

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di SPM kan sebesar Rp.

9.900.000,-

II. Keadaan Kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas Rp. 7.135.000

2. Uang di Rekening Bank Rp 4.000.000 (+) (terlampir salinan rekening koran)

3. Jumlah Kas Rp. 11.135.000

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A.1 kol 6) Rp. 11.135.000

2. Jumlah Kas (II.3) Rp 11.135.000 (-)

3. Selisih Kas Rp. 0

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Saldo UP pada BP UP Rp. 20.100.000

2. Kuitansi UP yang Belum Disahkan Rp. 9.900.000 (+)

3. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP Rp. 30.000.000

4. Saldo UP menurut UAKPA Rp. 30.000.000 (-)

5. Selisih Pembukuan UP Rp. 0

V. Penjelasan selisih kas dan/atau selisih pembukuan UP (apabila ada):



1. ……………………………………………………

2. ……………………………………………………

……….., ……………

Mengetahui:

Kuasa Pengguna Anggaran,

Bendahara Pengeluaran,

Nama…………..

NIP……………..

Nama…………..

NIP……………..

Documents

DAFTAR ISI - · PDF fileatas selisih (jika ada) antara ... Pembukuan bendahara penerimaan meliputi Buku Kas Umum ... dari BKU dan selanjutnya dicatat pada buku-buku pembantu. Pembukuan